KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PENGGUNA JALAN DI KOTA DENPASAR
DEWA PUTU TAGEL
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2013
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PENGGUNA JALAN DI KOTA DENPASAR Oleh : Dewa Putu Tagel Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unud Abstract Legal awareness of road users especially users of motorcycles is a process of assessment of the traffic law. Every human being has the legal awareness, the problem is the level of awareness, there is a high, medium and low. Based on the theory of legal awareness Soerjono Soekanto and research results in the field, it is known that the level of legal awareness of road users is relatively low, it can be seen from the understanding and behavior towards traffic rules. Legal System Theory from Lawrence M. Friedman and theory of Law Effectiveness Soerjono Soekanto used to determine the factors that affect the level of legal awareness. Based on this research, the factors that influence is divided into 4 parts, namely legal substance, legal structure, legal culture, and facilities. In accordance with the purposes of the law as social control, the police efforts are divided into 3 as pre-emptive, preventive and repressive realized through engineering of the traffic infrastructure, construction elements of road users, and engineering in the field of law or settings including law enforcement. Key words : Legal Awareness, Road Users, Traffic. I.
PENDAHULUAN
Menurut
1.
Latar Belakang
“mekanisme
Pergaulan
hidup
diatur
oleh
segala
pada
maupun
bertujuan
untuk
Soekanto
pengendalian
bahwa sosial
(mechanism of social control) adalah
berbagai macam kaidah atau norma yang hakekatnya
Soerjono
proses tidak
yang
direncanakan
direncanakan
menciptakan kehidupan bersama yang
mendidik,
tertib dan tentram. Untuk menciptakan
memaksa para warga masyarakat agar
kehidupan yang tertib dan tentram
menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah
tersebut, maka diperlukan sarana yang
dan nilai-nilai kehidupan masyarakat
mempunyai kekuatan dalam mengatur
yang bersangkutan”1.
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar sesuatunya berjalan dengan tertib.
mengajak
atau
untuk bahkan
Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat di bidang transportasi adalah peraturan lalu 1
Soerjono Soekanto, 2007, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 179.
lintas. Peraturan lalu lintas dan angkutan
permasalahan yang ditimbulkannya pun
jalan tersebut memiliki kekuatan untuk
semakin banyak.
diterapkan karena memiliki sifat yang
Penanganan
lalu
lintas
dan
mengikat dan memaksa (mempunyai
permasalahannya perlu dilakukan suatu
sanksi bagi yang melanggarnya).
penguraian dari setiap komponen yang
Sistem
transportasi
memiliki
terlibat
di
dalamnya
baik
secara
peranan yang sangat penting dalam
langsung maupun tidak langsung yang
kehidupan manusia, karena memiliki
akan berpengaruh terhadap situasi lalu
tujuan-tujuan sosial seperti transportasi
lintas
menyediakan mobilitas dan akses yang
ditemukan solusi terbaik dan terintegrasi
sangat penting bagi sebagian besar
dalam suatu program kegiatan yang
kegiatan. Hal ini dapat diketahui dari
mampu mengakomodir setiap komponen
pendapat
tersebut
Robert
Preddle
yang
jalan
raya
dengan
sehingga
harapan
dapat
upaya
menyatakan bahwa “transport system
penanganan dapat berhasil sesuai dengan
are the life blood of cities, providing
harapan atau point goal, terpeliharanya
mobility and access that critical to most
keamanan, keselamatan, ketertiban dan
activities. But many transport system are
kelancaran lalu lintas guna mendukung
beginning to threaten the very live
terselenggaranya pembangunan nasional.
serve”.2
Interaksi antara faktor manusia,
Sedangkan Martin Wohl dan Chris
kendaraan, jalan dan lingkungan sangat
Hendrickson menyatakan bahwa “…
bergantung
transportation facilities may serve social
sebagai pengguna jalan menjadi hal yang
objectives…”.3 Walaupun transportasi
paling dominan terhadap keamanan,
memiliki peranan yang sangat penting
ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
ability
of
the
cities
they
dalam kehidupan manusia, akan tetapi
dari
perilaku
manusia
Polri khususnya satuan lalu lintas telah berupaya secara terus menerus baik
2
Robert Preddle, 2002, Bus System for the Future, Achieving Sustainable Transport Worlwide, International Energy Agency, Paris, hal. 19. 3 Martin Wohl & Chris Hendrickson, 1984, Transportation Investment and Pricing Principles, An Introduction for Engineers Planners and Economist, A Wiley-Interscience Publication, Canada, hal. 88.
melalui
kegiatan
preventif
meliputi
kegiatan penjagaan, pengaturan, patrol, dan penyuluhan tentang pengetahuan lalu lintas maupun kegiatan dalam penegakan hukum berupa penindakan
terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas sebagai
salah
menumbuhkan
satu
upaya
efek
jera
2.
Rumusan Masalah
untuk
Dari
uraian
latar
belakang
terhadap
masalah tersebut, maka permasalahan
pelanggaran lalu lintas, tetapi masih
yang diangkat dalam penelitian ini,
banyak perilaku masyarakat sebagai
antara lain :
pengguna jalan tidak taat terhadap
a. Bagaimanakah
peraturan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari data pelanggaran di Kota Denpasar
tingkat
hukum masyarakat pengguna jalan? b. Faktor-faktor
pada tahun 2012, yaitu :
apakah
mempengaruhi
Tabel 1 Jumlah Pelanggaran Menurut Jenis Kendaraan
kesadaran
yang
kesadaran
hukum
masyarakat pengguna jalan? c. Usaha-usaha apakah yang dilakukan Kepolisian
dalam
meningkatkan
kesadaran
hukum
masyarakat
pengguna jalan? 3.
Tujuan Penelitian Secara
Sumber : Laporan Polresta Denpasar Tahun 2007 – 2011 Berdasarkan data pelanggaran
umum,
penelitian
ini
dimaksudkan untuk mengkaji kesadaran hukum
masyarakat
pengguna
jalan
tersebut, pelanggaran oleh pengguna
khususnya pengendara sepeda motor di
kendaraan bermotor roda dua merupakan
Kota
pelanggaran
yang
banyak
penelitian
dilakukan
dibandingkan
dengan
mengetahui tingkat kesadaran hukum
paling
Denpasar. ini
Secara
khusus,
bertujuan
pelanggaran oleh pengguna kendaraan
masyarakat
lainnya. Oleh karena itu penulis tertarik
mempengaruhinya dan mengkaji usaha
untuk
yang
meneliti
tentang
Kesadaran
serta faktor-faktor
untuk
dilakukan
Kepolisian
Hukum Masyarakat Pengguna Jalan di
meningkatkan
Kota Denpasar khususnya pengguna
masyarakat di Kota Denpasar.
kendaraan sepeda motor.
kesadaran
yang
dalam hukum
protagonis, yaitu polisi yang terbuka
II. METODE PENELITIAN Penelitian
ini
menggunakan
terhadap
dinamika
metode penelitian hukum dengan aspek
masyarakat
dan
empiris, dan jenis data yang digunakan
mengakomodasikannya dalam tugas-
adalah data primer (berupa wawancara
tugasnya.
dan observasi) serta data sekunder (berupa bahan-bahan hukum).
perubahan
bersedia
untuk
Permasalahan lalu lintas di Kota Denpasar, lebih lanjut diuraikan sebagai berikut :
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 1.
a. Kemacetan
Hukum Lalu Lintas
Kemacetan
Masalah lalu lintas yang semakin
atau
kompleks seiring dengan pertambahan
menuntut
Polri
kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-
baru untuk dapat menjadi polisi yang
kota besar, terutama kota yang tidak
ideal dimasyarakat. Menurut Satjipto
mempunyai transportasi publik yang
Rahardjo :“sosok polisi yang ideal di
baik atau memadai ataupun juga
seluruh dunia adalah polisi yang cocok
tidak seimbangnya kebutuhan jalan
dengan masyarakat”.4 Dengan prinsip
adanya
masyarakat polisi
masyarakatnya,
yang
dengan kepadatan kendaraan.
mengharapkan cocok
dalam
arti
Menurut Ar if Budiarto dan
dengan
Mahmudah bahwa :
ada
kemacetan dapat disebabkan antara lain oleh sarana dan prasarana lalu lintas yang masih terbatas, manajemen lalu lintas yang belum berfungsi secara optimal, pelayanan angkutan umum penumpang yang belum memadai, dan disiplin pemakai jalan yang masih rendah.5
perubahan dari polisi yang antagonis, yaitu Polisi yang tidak peka terhadap dinamika masyarakat dan menjalankan tugas dengan gaya pemolisian yang bertentangan masyarakat, 4
dengan menjadi
perubahan polisi
atau
disebabkan oleh banyaknya jumlah
untuk
bekerja lebih keras dengan paradigma
tersebut,
tersendatnya
situasi
bahkan terhentinya lalu lintas yang
penduduk dan perkembangan dinamika masyarakat,
keadaan
adalah
yang
Satjipto Rahardjo, 2000, Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri Yang Profesional, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta, hal. 10.
5
Arif Budiarto dan Mahmudah, 2007, Rekayasa Lalu Lintas, UNS Press, Surakarta, hal. 6.
Masalah
kemacetan
lalu
7. Terjadinya kecelakaan
lintas merupakan problema yang
Kemacetan lebih banyak terjadi
sangat kompleks dan merupakan
karena
fenomena yang tidak mudah untuk
menonton kejadian kecelakaan
diatasi
atau karena kendaraan yang
terutama
fenomena
masyarakat
kemacetan yang terjadi di kota-kota
terlibat
besar, kawasan
disingkirkan
wisata,
kawasan
industri, perkantoran, pasar tumpah dan tempat-tempat lain. Berdasarkan hasil
penelitian
penyebab
dapat
terjadinya
diketahui kemacetan,
antara lain : 1. Sikap
yang
kecelakaan dari
belum
jalur
lalu
lintas. 8. Tidak tersedianya tempat parkir yang memadai sehingga banyak pengguna
jalan
yang
parkir
sembarangan. mental
sebagian
9. Terjadinya bencana alam, seperti
masyarakat pengguna jalan yang
banjir
kurang disiplin.
kendaraan tidak dapat melaju
2. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun yang tidak
diimbangi dengan
penambahan panjang jalan yang memadai.
lima,
menyebabkan
secara normal. 10. Kemacetan disebabkan
lalu
lintas
karena
yang
kepanikan
seperti adanya syarat sirene. b. Pelanggaran
3. Ada perbaikan jalan. 4. Menjamurnya
yang
pedagang
pedagang
asongan
Pelanggaran kaki
adalah
lalu
pelanggaran
terhadap
di
persyaratan
administrasi
badan jalan dan di persimpangan
pelanggaran
terhadap
jalan.
teknis
5. Pasar tumpah yang secara tidak langsung memakan badan jalan. 6. Pengaturan lampu lalu lintas
oleh
pemakai
lintas
dan/atau
persyaratan kendaraan
bermotor sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.
Dengan
kata
merupakan
lain,
yang bersifat kaku yang tidak
Pelanggaran
suatu
mengikuti tinggi rendahnya arus
tindakan yang tidak sesuai dengan
lalu lintas.
aturan yang ada, baik dalam norma
masyarakat berlaku.
atau Dalam
hukum konteks
yang
c. Kecelakaan
ini
Pasal 1 angka 24 menyatakan
pelanggaran lalu lintas adalah suatu
bahwa : “Kecelakaan Lalu Lintas
tindakan baik sengaja ataupun tidak
adalah suatu peristiwa di jalan yang
sengaja melakukan perbuatan untuk
tidak diduga dan tidak disengaja
tidak mematuhi aturan-aturan lalu
melibatkan kendaraan dengan atau
lintas yang berlaku.
tanpa pengguna jalan lain yang
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelanggaran
mengakibatkan
korban
manusia
dan/atau kerugian harta benda”.
lalu lintas oleh pengendara sepeda
Berdasarkan hasil penelitian
motor di Kota Denpasar disebabkan
dapat diketahui bahwa penyebab
oleh manusia itu sendiri karena
terjadinya kecelakaan lalu lintas di
kurangnya kesadaran akan peraturan
jalan raya antara lain :
berlalu
a. Volume
lintas
dan
kepentingan-
kepentingan manusia yang berlainan
sebanding
menyebabkan
kendaraan
manusia
ceroboh,
lalai, bahkan kesengajaan menjadi faktor
dominan
terjadinya
jalan
yang
dengan
tidak jumlah
b. Petugas pengawas lalu lintas jumlahnya
berkurang,
serta
pelanggaran lalu lintas di Kota
perlengkapan lalu lintas yang
Denpasar, seperti tidak membawa
belum lengkap.
helm, melawan rambu lalu lintas, menerobos
lampu
lalu
lintas,
melewati batas marka jalan, dan melewati
batas
beban
aman
kendaraan (motor dinaiki oleh 3 orang).
Keadaan
membuktikan
kualitas
di
atas
kesadaran
hukum masyarakat (pemakai jalan) belum memenuhi himbauan disiplin nasional.
c. Para pemakai jalan yang tidak disiplin. d. Kondisi jalan raya yang kurang baik atau penempatannya yang tidak tepat. e. Tempat parkir kendaraan dijalan yang tidak teratur.
2.
Menurut
Tingkat Kesadaran Hukum
Abdurahman,
bahwa
hukum
pada
“kesadaran hukum itu adalah tidak lain
bicara
tentang
daripada suatu kesadaran yang ada dalam
kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat
kehidupan manusia untuk selalu patuh
di dalam diri manusia tentang hukum
dan taat pada hukum”. 9 Sedangkan
yang ada atau tentang hukum yang
menurut Otje Salman Soemodiningrat,
diharapkan. Hal ini sesuai dengan yang
bahwa “kesadaran hukum merupakan
dinyatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa
bagian dari budaya hukum di dalam
“kesadaran
mewujudkan ketertiban dan kepastian
Kesadaran hakekatnya
adalah
hukum
merupakan
suatu
penilaian terhadap hukum yang ada atau diharapkan”.6
yang dinyatakan
bahwa
“pada
hukum”.10
Selanjutnya umumnya
manusia akan taat pada hukum dan
Masalah
dengan faktor-faktor sebagai berikut : a. Usaha-usaha menanamkan hukum dalam masyarakat, yaitu menggunakan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, dan metode agar masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku c. Jangka waktu penanaman hukum diharapkan dapat memberikan hasil. 11
identifikasi dan simpati baik secara terpisah maupun secara akumulatif”.7 Sedangkan Scholten menjelaskan tentang kesadaran hukum yaitu “kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, kategori
kejiwaan
kita
tertentu
dari
dengan
mata
hidup kita
membedakan antara hukum dengan tidak hukum,
antara
yang
seyogyanya
hukum,
menurut Selo Sumarjan berkaitan erat
penegaknya atas dasar imitasi, sugesti,
suatu
kesadaran
Terbentuknya kesadaran hukum masyarakat sebagai pengguna jalan
dilakukan dan tidak dilakukan”.8 9
6
Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung, hal. 62. 7 Soerjono Soekanto, 1979, Kegunaan Sosiologis Hukum Bagi Kalangan Hukum, Alumni, Bandung, hal. 51. 8 Scholten dalam Sudikno Mertokusumo, 1984, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Liberty, Jakarta, hal. 2.
Abdurahman, 1979, Aneka Masalah Hukum dan Pembangunan di Indonesia, Alumni, Bandung, hal. 29. 10 H. R. Otje Salman Soemodiningrat, 2009, Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah), Refika Aditama, Bandung, hal. 52. 11 Selo Sumarjan, 1965, Perkembangan Politik Sebagai Penggerak Dinamika Pembangunan Ekonomi, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 26.
pada
umumnya
khususnya
sepeda motor terhadap peraturan akan
kesadaran pengendara sepeda motor
tetapi pengetahuan dan pemahaman
dalam berlalu lintas dipengaruhi oleh
tersebut harus tercermin dari perilaku
faktor-faktor yang dapat dilihat dari
masyarakat pengendara sepeda motor
beberapa sudut pandang, antara lain
tersebut. berdasarkan hasil penelitian
mencakup
menunjukkan
sudut
dan
pengetahuan
dan
bahwa
25
responden
pemahamannya terhadap hukum, serta
pernah melakukan pelanggaran lalu
dari sudut sikapnya terhadap hukum. Hal
lintas seperti parker di letter P dan
ini dapat dilihat dari pendapat Soerjono
menerobos lampu merah merupakan
Soekanto yang mengemukakan bahwa :
pelanggaran yang sering dilakukannya.
untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur, yaitu : 1. Pengetahuan tentang peraturanperaturan hukum (law awareness) 2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (law acquaintance) 3. Sikap terhadap peraturanperaturan hukum (legal attitude) 4. Pola-pola perikelakuan hukum (legal behaviour).12
Hasil observasi memperlihatkan bahwa
Berdasarkan terhadap
tingkat
hasil
penelitian
kesadaran
hukum
masyarakat dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan khususnya pengguna kendaraan
sepeda
motor
sangatlah
rendah. Tingkat kesadaran hukum tidak hanya dapat dilihat dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat pengendara
12
Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, hal. 140.
dari
sekian
banyaknya
pengendara
sepeda motor khususnya di sepanjang jalan
Hayam
Wuruk,
jalan
Gatot
Subroto, jalan Iman Bonjol, jalan Ratna, jalan
WR.
Supratman,
dan
jalan
Waturenggong ternyata tidak sedikit yang melanggar peraturan lalu lintas misalnya para pengendara sepeda motor yang masih banyak terlihat parkir di atas trotoar,
mengendarai
melawan
arus,
sepeda
motor
mengendarai
sepeda
motor diatas trotoar, tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) dan
membawa
kapasitas
yang
muatan ditentukan
melebihi serta
melanggar rambu-rambu lalu lintas yang lainnya.
3.
Faktor-faktor
Yang
Mempengaruhi
Kesadaran
masyarakat
aturan
Mengingat
Substansi Hukum
pengendara
Hukum merupakan salah satu
sangat
rendah.
Hukum Masyarakat a.
terhadap
aturan
pengetahuan
sepeda sangat
motor
terhadap
rendah,
maka
faktor yang mempengaruhi kesadaran
pemahamannya pun sangat rendah hal
hukum masyarakat. Dalam ilmu hukum
ini berdasarkan hasil penelitian bahwa
terdapat adigium bahwa setiap orang
23 responden dari 25 responden tidak
dianggap tahu hukum pada saat hukum
memahami aturan lalu lintas. Pengendara
dinyatakan berlaku, sehingga secara
sepeda
logika hukum tersebut dapat diterapkan
menggunakan helm SNI, karena mereka
setelah
tidak
aturan
berlaku.
tersebut
Hukum
dinyatakan
dibuat
motor
lebih
memahami
banyak
tidak
ditetapkannya
untuk
penggunaan helm SNI. Disamping itu
dilaksanakan, hukum tidak lagi disebut
juga, banyak pengendara sepeda motor
hukum manakala tidak dilaksanakan
yang
dalam masyarkat.13
kendaraannya
Berdasarkan hasil penelitian, 18
telah
merubah
bentuk
(mengurangi
atau
menambah assesoris kendaraan) seperti
responden dari 25 responden tidak tahu
menggunakan kaca spion sebelah.
terhadap keberadaan aturan lalu lintas,
b.
pengendara
motor
hanya
Ruang lingkup struktur hukum
petunjuk-petunjuk
yang
sangat luar, oleh karena itu di dalam
terdapat di jalan berupa rambu-rambu
penelitian ini yang dimaksud dengan
lalu lintas. Para pengendara sepeda
struktur hukum adalah Kepolisian. Hal
motor merasa bahwa peraturan hukum
ini sesuai dengan Pasal 5 angka (3) huruf
belum
jaminan
(e) Undang-undang Nomor 22 Tahun
terhadap keamanan dan keselamatan di
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
jalan raya. Oleh karena itu, dapat
Jalan menyatakan bahwa : “urusan
dikatakan
pemerintahan di bidang registrasi dan
mengikuti
bisa
sepeda
Struktur Hukum
memberikan
bahwa
pengetahuan
identifikasi kendaraan bermotor dan 13
Satjipto Rahardjo, 1977, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, hal. 12.
pengemudi,
penegakan
hukum,
operasional manajemen dan rekayasa
lalu lintas, serta pendidikan berlalu
agar mengetahui peraturan dan tata
lintas, oleh Kepolisian Negara Republik
tertib berlalu lintas di jalan raya. Hal ini
Indonesia”.
sesuai dengan hasil penelitian bahwa
Berdasarkan Pasal tersebut, maka urusan
penegakan
hukum
dan
“Polisi
lalu lintas berperan
sebagai
pencegah dan sebagai penindak, agar
pendidikan berlalu lintas merupakan
tercipta
tugas dari Kepolisian, oleh karena itu
pengendara sepeda motor yang baik yang
masalah kesadaran hukum masyarakat
sadar dan patuh terhadap hukum yang
pengendara sepeda motor juga dapat
berlaku
dilihat dari sudut struktur hukum dalam
melakukan sosialisasi Undang-undang
hal ini adalah Kepolisian Resort Kota
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Denpasar.
Lintas dan Angkutan Jalan. Sosialisasi
Berdasarkan
negara
maka
khususnya
pihak
kepolisian
penelitian
ini berupa penyuluhan atau seminar
bahwa “Polri khususnya satuan lalu
hukum yang meliputi informasi tentang
lintas
lalu
telah
hasil
warga
berupaya
secara
terus
menerus baik melalui kegiatan preventif meliputi kegiatan penjagaan, pengaturan, patroli
dan
dikmas
lantas
lintas
jalan,
peraturan,
dan
kecelakaan”. Permasalahan
yang
diperoleh
berupa
dari hasil penelitian mengenai struktur
penyuluhan tentang pengetahuan lalu
hukum atau penegak hukum, antara lain :
lintas maupun kegiatan dalam penegakan
1. Petugas yang kurang memadai
hukum berupa penindakan terhadap para
dilihat dari jumlah personil serta
pelaku pelanggaran lalu lintas sebagai
perlengkapan lalu lintas yang
salah satu upaya untuk menumbuhkan
belum lengkap.
efek jera dalam melakukan pelanggaran lalu lintas”. Peranan
2. Masih terdapat petugas yang tidak mematuhi peraturan lalu
polisi
lalu
lintas
lintas
seperti
membiarkan
sangatlah penting karena merupakan
terjadinya kemacetan lalu lintas.
sebuah lembaga formal, mempunyai
3. Kurang tegasnya para penegak
misi untuk mensosialisasikan Undang-
hukum
undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
pelanggaran-pelanggaran
kepada para pengendara sepeda motor
dalam
menghadapi
pengendara sepeda motor melalui
against the law”. 15 Dengan demikian
penerapan sanksi.
maka taraf kesadaran hukum yang tinggi
Untuk membantu meningkatkan
didasarkan pada kepatuhan hukum yang
kesadaran hukum masyarakat, penegak
menunjukkan sampai sejauh manakah
hukum harus bertindak tegas, konsisten,
perilaku nyata seseorang sesuai dengan
penuh dedikasi dan bertanggungjawab
hukum yang berlaku. Akan tetapi tidak
dalam menghadapi pengguna jalan.
setiap orang yang mematuhi hukum
c.
mempunyai
Budaya Hukum Menurut Bernard Arief Sidharta,
bahwa
“budaya
hukum
adalah
kesadaran
faktor-faktor
penyebab
kepatuhan
perilaku
dipertimbangkan.
termasuk terhadap hukum”. 14
warga
pejabat atau
masyarakat pemerintahaan
berkenaan
Dalam
kaitan
dengan
menyebabkan
dengan
masyarakat atau kebiasaan masyarakat dalam mematuhi atau mentaati aturan hukum. Seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Lawrence M. menyatakan
harus
Faktor-faktor seseorang
pula yang
mematuhi
1. Rasa takut pada sanksi hukum yang akan dijatuhkan apabila melanggar. 2. Untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa 3. Untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan kelompok 4. Oleh karena kepentingan pribadi terjamin oleh hukum 5. Oleh karena hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, terutama nilai-nilai keterkaitan dan ketentraman.16
diartikan sebagai nilai-nilai atau perilaku
yang
hukum
terjadinya
hukum tersebut adalah :
kesadaran hukum, budaya hukum dapat
Friedman
yang
tinggi. Hal ini disebabkan oleh karena
keseluruhan nilai, sikap, perasaan dan para
hukum
bahwa
Berkaitan dengan budaya hukum,
“attitudes and feelings that predispose
maka ada beberapa permasalahan yang
groups and individuals to turn to or
ditemukan, antara lain :
14
Bernard Arief Sidharta, 1999, Refleksi Tentang Struktur Hukum Sebuah Penelitian Tentang Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hal. 76.
15
Lawrence M. Friedman, 1975, The Legal System A Sosial Sentence Perspective, Rusell Sage Foundation, New York, hal. 193. 16 Soerjono Soekanto, 1990, Polisi dan Lalu Lintas, Mandar Maju, Bandung, hal. 30.
1. Mengetahui Setelah
3. Mentaati
peraturan
perundang-
Setelah
mengetahui
dan
undangan disahkan, maka sejak
memahami dari isi aturan lalu
saat itulah masyarakat dianggap
lintas,
mengetahui adanya suatu aturan,
mewujudkan
akan tetapi pada kenyataannya
tersebut melalui perilaku berupa
masyarakat masih banyak yang
ketaatan dalam berlalu lintas.
belum mengetahuinya. Hal ini
Berdasarkan
dapat dilihat dari hasil penelitian
terhadap ketaatan menunjukkan
yang menunjukkan bahwa 18
bahwa :
responden dari 25 responden
a. Masyarakat
maka
masyarakat pemahaman
hasil
penelitian
taat
pada
tidak mengetahui adanya aturan
peraturan lalu lintas karena
lalu lintas yang terdapat dalam
rasa takut pada sanksi hukum
Undang-undang
yang akan dijatuhkan apabila
Nomor
22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
melanggar. b. Masyarakat
2. Memahami
taat
pada
peraturan lalu lintas untuk
Masyarakat tidak cukup hanya
memelihara
mengetahui aturan, akan tetapi
dengan penguasa, dalam hal
juga harus memahami isi dari
ini dengan penegak hukum
aturan tersebut, seperti tujuan dan
yaitu Polisi Lalu Lintas.
manfaat
dikeluarkannya
c. Masyarakat
hubungan baik
taat
pada
peraturan tersebut. Berdasarkan
peraturan lalu lintas untuk
Hasil
memelihara
penelitian
menunjukkan
bahwa 23 responden dari 25
dengan
responden
kelompoknya.
aturan
lalu
memahami helm SNI.
tidak
memahami
lintas dari
seperti
penggunaan
d. Masyarakat
hubungan baik rekan-rekan
taat
pada
peraturan lalu lintas karena kepentingan pribadi. e. Masyarakat
taat
pada
peraturan lalu lintas karena
hukum tersebut sesuai dengan
penelitian tentang sarana dan prasarana
nilai-nilai
yang
yang
dianut,
mempengaruhi
terutama nilai-nilai keterkaitan
keselamatan
dan ketentraman.
permasalahan yang ada antara lain :
4. Menghargai
lalu
peningkatan lintas,
1. Terbatasnya
maka
sarana
Ketika seseorang telah mentaati
prasarana
peraturan,
terlaksananya penegakan hukum
maka
menghargai
sikap
suatu
peraturan
hukum akan muncul bersamaan
yang
dan
mendukung
di bidang lalu lintas antara lain : a. Perlengkapan jalan seperti :
dengan hukumnya bahwa hukum
rambu-rambu, marka
tersebut memang wajib untuk
penerangan jalan dan tanda-
ditaati
tanda lalu lintas lain dirasakan
tidak
hanya
untuk
kepentingan dirinya sendiri, juga untuk kepentingan umum. Berdasarkan tersebut,
hasil
maka
masyarakat terhadap
budaya
sangat tingkat
penelitian hukum
mempengaruhi
kesadaran
hukum
jalan,
masih sangat kurang. b. Mobilitas
aparat
penegak
hukum
yang
tidak
mengimbangi
hakekat
ancaman. c. Alat
teknologi yang dapat
masyarakat. Tidak hanya dapat dilihat
dimanfaatkan
dari pengetahuan masyarakat terhadap
penegak hukum, belum bisa
aturan tetapi juga dapat dilihat dari sikap
dioperasionalkan
masyarakat
yuridis.
terhadap
hukum
yang
diwujudkan melalui kepatuhan terhadap
2. Tidak
untuk
berfungsinya
secara
jalan
hukum.
sebagaimana
d.
seperti penggunaan untuk kaki
Sarana atau Fasilitas Penegakan hukum dapat berjalan
dengan
efektif
apabila
tersedianya
sarana atau fasilitas yang memadai, karena sarana atau fasilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Berdasarkan hasil
mana
tugas
mestinya,
lima, parkir pada badan jalan, dan sebagainya. 3. Rendahnya jalan.
disiplin
pengguna
4.
Usaha-usaha
Yang
Dilakukan
Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Mengingat
kompleksnya
masyarakat dibedakan menjadi 3, antara lain : 1. Metode
pre-emptif
diarahkan
untuk
mengeliminir
dampak-
dampak
negatif.
Metode
ini
permasalahan yang terjadi pada sistem
digunakan untuk membudayakan
transportasi di Kota Denpasar, maka
disiplin pengguna jalan dalam
Kepolisian Kota Denpasar melakukan
berlalu lintas melalui pendidikan
berbagai
dan latihan.
usaha-usaha
meningkatkan
untuk
kesadaran
hukum
2. Metode preventif (pencegahan),
masyarakat sebagai pengguna jalan pada
diarahkan untuk mengamankan
umumnya dan pengendara sepeda motor
kondisi yang potensial terhadap
pada khususnya.
terjadinya pelanggaran. Metode
Berdasarkan
penelitian,
ini digunakan untuk mencegah
usaha-usaha yang dilakukan Kepolisian
adanya suatu pelanggaran melalui
dalam meningkatkan kesadaran hukum
perekayasaan terhadap prasarana
masyarakat pengguna jalan antara lain :
dan
perekayasaan prasarana dan sarana lalu
pengaturan, patroli dan penjagaan
lintas (engineering), pembinaan unsur
pada setiap ruas jalan lalu lintas.
pengguna
jalan
hasil
(education),
serta
sarana
lalu
3. Metode
represif
rekayasa dalam bidang hukum atau
(penanggulangan),
pengaturannya
penindakan
termasuk
penegakan
hukumnya (enforcement). Metode
dalam
lintas,
terhadap
berupa setiap
bentuk pelanggaran. Metode ini meningkatkan
digunakan untuk menimbulkan
kesadaran hukum masyarakat sebagai
efek jera pada setiap pelanggar
pengguna
melalui
jalan
pada
dasarnya
penindakan
atau
merupakan bagian dari sub sistem
pemberian sanksi.
manajemen transportasi.
Berdasarkan
Peran masyarakat di bidang lalu
hasil penelitian menunjukkan bahwa
lintas merupakan salah satu fungsi lalu
metode yang digunakan oleh kepolisian
lintas dalam memberikan pemahaman
dalam meningkatkan kesadaran hukum
tentang lalu lintas sebagai suatu upaya
preventif dalam menanggulangi masalah
3.
Usaha
meningkatkan
kesadaran
lalu lintas. Peranan masyarakat di bidang
hukum masyarakat pengguna jalan
lalu lintas dengan sasaran terhadap
yang
masyarakat umum dapat menciptakan
dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu
sikap
pre-emtif, preventif dan represif
mental
mentaati
peraturan
dilakukan
perundang-undangan lalu lintas, serta
yang
tercapainya peningkatan keikutsertaan
perekayasaan
masyarakat
(engineering),
dalam
menertibkan
lalu
lintas.
diselenggarakan sarana
lintas
pembinaan
unsur
pengguna jalan (education), serta
IV. SIMPULAN DAN SARAN 2.
telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Tingkat masyarakat
Saran
hukum
pengguna
jalan
khususnya pengguna sepeda motor di Kota Denpasar relatif rendah, hal ini dapat dilihat dari pengetahuan, serta
perilaku
masyarakat terhadap hukum atau aturan lalu lintas. 2.
Kesadaran
hukum
masyarakat
pengguna jalan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : a. Substansi hukum b. Struktur hukum c. Budaya hukum d. Sarana atau fasilitas
Hukum pada dasarnya berbasis pada
masyarakat,
oleh
karena
itu
hendaknya masyarakat pengguna jalan di
kesadaran
pemahaman
hukumnya
(enforcement).
Simpulan Dari keseluruhan uraian yang
1.
melalui
lalu
penegakan 1.
Kepolisian
kota Denpasar tidak hanya taat terhadap aturan lalu lintas pada saat ada petugas lalu lintas, tetapi juga taat pada saat tidak ada
penjagaan,
karena
keamanan,
ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama.
DAFTAR PUSTAKA Abdurahman, 1979, Aneka Masalah Hukum dan Pembangunan di Indonesia, Alumni, Bandung. Arif Budiarto dan Mahmudah, 2007, Rekayasa Lalu Lintas, UNS Press, Surakarta. Bernard Arief Sidharta, 1999, Refleksi Tentang Struktur Hukum Sebuah Penelitian Tentang Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung. H. R. Otje Salman Soemodiningrat, 2009, Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah), Refika Aditama, Bandung. Lawrence M. Friedman, 1975, The Legal System A Sosial Sentence Perspective, Rusell Sage Foundation, New York. Martin Wohl & Chris Hendrickson, 1984, Transportation Investment and Pricing Principles, An Introduction for Engineers Planners and Economist, A WileyInterscience Publication, Canada. Robert Preddle, 2002, Bus System for the Future, Achieving Sustainable Transport Worlwide, International Energy Agency, Paris. Satjipto Rahardjo, 1977, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.
Satjipto Rahardjo, 2000, Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri Yang Profesional, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta. Selo Sumarjan, 1965, Perkembangan Politik Sebagai Penggerak Dinamika Pembangunan Ekonomi, Universitas Indonesia Press, Jakarta. Soerjono Soekanto, 1979, Kegunaan Sosiologis Hukum Bagi Kalangan Hukum, Alumni, Bandung. Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali Press, Jakarta. Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung. Soerjono Soekanto, 1990, Polisi dan Lalu Lintas, Mandar Maju, Bandung. Soerjono Soekanto, 2007, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Sudikno Mertokusumo, 1984, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Liberty, Jakarta.
Biodata Penulis : Nama
: Dewa Putu Tagel
Alamat
: Dusun Kawan Desa Tusan Kecamatan
Banjarangkan
Kabupaten Klungkung No. Telp. : 0813 5317 8277 E-mail
:
[email protected]
