Kerangka Logis RPJMD Kota Tangerang Selatan

Kerangka Logis RPJMD Kota Tangerang Selatan 2011 - 2016 VISI : “Terwujudnya Kota Tangerang Selatan yang Mandiri, Damai dan Asri (MADANI)” MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BIDANG URUSAN

SKPD PENANGGUNG JAWAB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat 1. Mewujudkan kehidupan sosial masyarakat yang berkualitas

1.1 Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman umum 1.2 Meningkatnya kehidupan beragama yang baik

1.1.1 Peningkatan kehidupan 1.1.1.1 sosial dan kemasyarakatan

Meningkatkan rasa aman Menurunnya angka di lingkungan masyarakat Kriminal / kejahatan

1

1.2.1 Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana peribadatan

1.2.1.1

Penataan sarana dan prasarana peribadatan

Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah tempat peribadatan

2

1.2.2 Pemberdayaan dan fasilitasi peran masyarakat dalam politik

1.2.2.1

Meningkatkan upaya pembinaan politik masyarakat

Meningkatnya partisipasi dan pendidikan politik masyarakat dalam melaksanakan kebijakan politik daerah Persentase peningkatan kelembagaan sosial yang terfasilitasi

1.3 Peningkatan taraf hidup 1.3.1 Peningkatan pelayanan 1.3.1.1 penyandang masalah dasar bagi penyandang masalah sosial sosial

1.3.1.2

Lampiran 1- Hal. - 1

Terlaksananya upaya peningkatan peran dan fungsi kelembagaan sosial dalam upaya penanganan masalahmasalah kesejahteraan sosial

Melakukan pemberdayaann PMKS dan korban bencana

Berkurangnya persentase masyarakat penyandang kesejahtaraan sosial dan korban bencana

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengembangan wawasan kebangsaan

Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

Kantor Satpol PP/Badan Kesbangpolinmas

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Bagian Kesra Setda/Badan Kesbangpolinmas

3

Pendidikan Politik Masyarakat

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Badan Kesbangpolinmas

4

Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Dinsosnakertrans

5

Pembinaan panti Sosial asuhan/ panti jompo

Dinsosnakertrans

6

Penyuluhan dan Sosial Penanggulangan Korban Bencana Alam

Dinsosnakertrans

7

Pemberdayaan Fakir Sosial Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Dinsosnakertrans

8

Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Dinsosnakertrans

Sosial

MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

4

5

6

2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan

2.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

2.1.1 Peningkatan partisipasi 2.1.1.1 masyarakat dalam setiap mekanisme pengambilan keputusan pembangunan

2.2 Terjaminnya keadilan 2.2.1 Meningkatkan pelayanan sosial dan gender dalam berbagai pengarusutamaan program pembangunan gender dan anak

2.3 Berkembangnya potensi dan motivasi pemuda


2.3.1 Peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan

2.2.1.1

Mendorong peran serta masyarakat dalam tahapan perencanaan dan pengendalian pembangunan

Memberdayakan kelembagaan gender yang diatur oleh Perda

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 9

Jumlah kebijakan terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Meningkatnya kapasitas kelembagaan organisasi perempuan serta meningkatnya peran serta lembaga masyarakat dalam mengakomodir kepentingan perempuan

7 Penanggulangan Akibat Bencana

BIDANG URUSAN 8 Sosial

SKPD PENANGGUNG JAWAB 9 BPBD

10

Pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat dan desa Masyarakat dan Desa

11

Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan 12 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 13 Penguatan kelembagaan pengarasutamaan gender dan anak

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BPMPPKB

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BPMPPKB

14

Peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BPMPPKB

BPMPPKB

BPMPPKB

2.2.1.2

Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

Menurunnya angka pengaduan korban kekerasan pada perempuan dan anak

15

Peningkatan Pemberdayaan pelayanan bagi Perempuan dan korban kekerasan Perlindungan Anak terhadap perempuan dan anak

BPMPPKB

2.3.1.1

Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan dan budaya

Jumlah organisasi pemuda

16

Peningkatan peran serta kepemudaan

Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga

Jumlah kegiatan kepemudaan

17

Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 18 Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba





MISI

TUJUAN

SASARAN

1

2

3

2.4 Melestarikan budaya asli

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

4 2.3.2 Peningkatan dan 2.3.2.1 pengembangan potensi olahraga

2.4.1

2.4.1.1

5 Peningkatan fasilitas sarana olahraga

Peningkatan fasilitas sarana pengembangan budaya

1.1 Meningkatnya penataan kawasan perkotaan yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan antar kegiatan, antar fungsi, dan antar pusat-pusat pertumbuhan

1.1.1 Pencapaian Ruang Terbuka Hijau Kota 30 %

1.1.1.1

Mengembangkan kawasan berwawasan lingkungan


6 7 Jumlah klub olahraga 19 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 20 Peningkatan sarana Jumlah gedung olahraga dan prasarana Jumlah organisasi olahraga olahraga Jumlah kegiatan olahraga 21 Pengembangan nilai Jumlah gedung kesenian budaya

Jumlah grup kesenian Revitalisasi bangunan cagar budaya

2. Meningkatkan keharmonisan fungsi ruang kota yang berwawasan lingkungan 1. Meningkatkan penataan kawasan yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan antar kegiatan, antar fungsi, dan antar pusat-pusat pertumbuhan

INDIKATOR KINERJA

Tersedianya luasan RTH kota sebesar 30% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

BIDANG URUSAN


8 Kepemudaan dan Olahraga

9 Dinas Pemuda dan Olahraga



Kebudayaan

Kantor Pariwisata dan Kebudayaan

22

Pengelolaan kekayaan budaya

Kebudayaan


23

Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Lingkungan Hidup

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

24

Perencanaan tata ruang

Penataan Ruang

Dinas Tata Kota dan Bangkim

25

Kebijakan pemanfaatan ruang

Penataan Ruang


Pengendalian pemanfaatan ruang

Penataan ruang


Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 1.1.2 Peningkatan kualitas perencanaan kawasan perkotaan

1.1.3 Peningkatan upaya penyesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan ruang kota 1.1.4 Peningkatan kualitas Pengendalian ruang Kota melalui perijinan

1.1.2.1 Meningkatkan penataan pelayanan kota melalui dokumen perencanaan yang informatif

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota 1.1.3.1 Mengarahkan prioritas Kesesuaian program pembangunan sesuai pemanfaatan ruang dengan prioritas rencana dengan rencana tata tata ruang ruang (Ketaatan terhadap RTRW)

1.1.4.1 Terselenggaranya Terlayaninya pengendalian ruang kota masyarakat melalui perijinan dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan


26

MISI

TUJUAN

1

2

SASARAN 3 1.2 Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan

STRATEGI 4 1.2.1 Peningkatan pengelolaan persampahan

ARAH KEBIJAKAN 5 1.2.1.1 Intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sampah

INDIKATOR KINERJA 6 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk


BIDANG URUSAN


7 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

8 Lingkungan Hidup

9 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

BLHD

Lingkungan Hidup Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 30 Perlindungan dan Lingkungan Hidup Konservasi Sumber Daya Alam

BLHD

BLHD

27

Persentase penanganan sampah 1.3 Meningkatkan kualitas lingkungan sesuai standar kelayakan lingkungan

1.3.1 Peningkatan regulasi/SOP penanganan pencemaran lingkungan

1.3.1.1 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang beresiko mencemari lingkungan

Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran lingkungan

28

29

1.3.2 Peningkatan kualitas rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam 1.3.3 Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup

1.3.2.1 Meningkatkan ketersediaan daerah resapan air

Persentase daerah resapan air

1.3.3.1 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan melalui peningkatan ketersediaan data dan keterlibatan masyarakat

Prosentase jumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH

31

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan konservasi SDA

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

33

Rehabilitasi/pemeliha Perkerjaan Umum raan Jalan dan Jembatan

Lingkungan Hidup

BLHD

3. Menata sistem sarana dan prasarana dasar perkotaan 1. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana dasar perkotaan yang aman, nyaman dan berkelanjutan


1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur kota, prasarana dan sarana perkotaan

1.1.1 Mewujudkan 1.1.1.1 Meningkatkan kualitas keterpaduan pelayanan dan kuantitas jaringan sarana dan prasarana jalan kota transportasi, serta keterpaduan intra dan antar moda

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

1

2

3

4

ARAH KEBIJAKAN 5 1.1.1.2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana LLAJ dan fasilitas perhubungan; serta mengembangkan rekayasa lalu lintas

INDIKATOR KINERJA 6 Rasio prasarana perhubungan


BIDANG URUSAN 8 Perhubungan

9 Dishubkominfo

Peningkatan dan Perhubungan Pengamanan Lalu Lintas 36 Pembangunan Perhubungan prasarana dan fasilitas perhubungan

Dishubkominfo

Rasio ijin trayek

37

Peningkatan pelayanan angkutan

Perhubungan

Dishubkominfo

Titik kemacetan Jumlah terminal bis

38

Pembangunan Perhubungan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Dishubkominfo

39

Pengembangan Komunikasi dan Komunikasi, informatika Informasi dan Media Massa

Dishubkominfo

40

Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya


34

7 Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

35

1.1.1.3 Meningkatkan kelancaran lalu lintas kendaraan 1.1.1.4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana terminal, stasiun kereta api dan bandara


Dishubkominfo

Jumlah sub terminal angkutan dalam kota Jumlah arus penumpang angkutan umum Jumlah orang/barang melalui bandara/ terminal per tahun

1.1.2 Penataan sarana komunikasi yang terintegrasi

1.1.2.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana telekomunikasi yang terintegrasi

1.1.3 Penataan kawasan 1.1.3.1 Pengembangan, konservasi sungai, pengelolaan dan danau (situ) dan konversi sungai, danau sumber daya air lainnya dan sumber daya air lainnya


Jumlah stasion kereta api Rasio BTS telekomunikasi terhadap tower bersama Proporsi panjang atau wilayah sungai, kali dan anak kali, situ dan sumur retensi dalam kondisi baik

Perkerjaan Umum

MISI

TUJUAN

SASARAN

1

2

3

STRATEGI 4 1.1.4 Peningkatan dan pengembangan jaringan drainase kawasan dan kota

ARAH KEBIJAKAN 5 1.1.4.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan drainase kawasan dan kota

1.1.5 Peningkatan akesibilitas 1.1.5.1 Kerjasama penyediaan masyarakat pada air air bersih dengan swasta bersih atau yang dikerjasamakan

1.1.6 Pengembangan permukiman sehat dan ramah lingkungan

INDIKATOR KINERJA

6 7 41 Pembangunan Tersedianya sistem jaringan drainase saluran skala kawasan dan drainase/gorongskala kota sehingga gorong 42 Pengendalian banjir tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

- Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air - Persentase penduduk berakses air minum

43

Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

44 Pengembangan Rasio permukiman 1.1.6.1 Rehabilitasi dan infrastruktur pengembangan kawasan (perumahan) yang peruntukkan sesuai daya tampung permukiman permukiman kepadatan tinggi dan sedang

1.1.6.2 Penataan limbah perkotaan

Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.

1.1.6.2 Peningkatan ketersedian Jumlah titk PJU fasilitas jalan umum



1.2 Menurunnya resiko terjadinya kebakaran

1.2.1 peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

1.2.1.1 Peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran

1.3 Meningkatkan pengelolaan TPU

1.3.1 Mengarahkan 1.3.1.1 Penyediaan dan penyediaan sarana TPU pengelolaan oleh swasta dari pengembang dan atau yang dalam satu hamparan dikerjasamakan

BIDANG URUSAN


8 Perkerjaan Umum

9 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Perkerjaan Umum


Perkerjaan Umum

Dinas Bina Marga dan SDA/Dinas Tata Kota dan Bangkim

Perumahan


45

Lingkungan Sehat Perumahan

Perumahan


46

Pengembangan penyediaan dan pengelolaan PJU

Perumahan


Rasio sarana dan prasarana pemadam kebakaran terhadap bangunan

47

Program peningkatan Perumahan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Kantor Pemadam Kebakaran

Persentase daya tampung TPU terhadap jumlah penduduk

48

Penyediaan dan pengelolaan areal pemakaman


Perumahan

MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA


BIDANG URUSAN


1

2

3

4

5

6

7

8

9

4. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan masyarakat 1. Meningkatkan kualitas 1.1 Meningkatnya akses sumber daya manusia masyarakat dan mutu dengan pengembangan pelayanan pendidikan fungsi pendidikan di Kota dasar Tangerang Selatan 1.2 Meningkatnya akses masyarakat dan mutu pelayanan pendidikan menengah

2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan penyediaan fasilitas umum pada sektor pendidikan 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan peningkatan layanan kesehatan masyarakat

1.2.1 Pemerataan dan perluasan akses dan mutu pendidikan menengah

1.3 Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, dan media informasi

1.3.1 Peningkatan layanan pendidikan

2.1 Meningkatnya minat baca masyarakat

2.1.1 Peningkatan penyediaan kualitas dan kuantitas fasilitas sosial dan fasilitas umum pada sektor pendidikan 3.1.1 Perluasan akses dan cakupan pada layanan kesehatan

3.1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

- APK(Angka Partisipasi Kasar) - APM(Angka Partisipasi Murni) - Meningkatnya RLS (Rata-rata Lama Peningkatan dan Sekolah) pengembangan - Tingkat pendidikan pendidikan menengah yang ditamatkan dan non formal untuk - Angka Melek Huruf pengembangan 'link and (AMH) match'

49

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pendidikan

Dinas Pendidikan

50

Pendidikan Menengah

Pendidikan

Dinas Pendidikan

1.2.1.2

Penuntasan buta huruf

51

Pendidikan

Dinas Pendidikan

1.3.1.1

Peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Pendidikan Formal dan Non Formal 52 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Pendidikan

Dinas Pendidikan

53

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Perpustakaan

Kantor Perpustakaan Daerah

54

Pelayanan Kesehatan Kesehatan Penduduk Miskin

Dinas Kesehatan/RSU

55

Upaya Kesehatan Masyarakat

Kesehatan

Dinas Kesehatan/RSU

56

Obat dan Perbekalan Kesehatan Kesehatan

Dinas Kesehatan/RSU

57

Peningkatan Kesehatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Dinas Kesehatan

58

Peningkatan Kesehatan pelayanan kesehatan anak balita

Dinas Kesehatan

59

Kesehatan

Dinas Kesehatan/RSU

Kesehatan

RSU/Dinas Kesehatan

1.1.1 Pemerataan dan 1.1.1.1 perluasan akses dan mutu pendidikan dasar

1.2.1.1

Peningkatan dan pengembangan pendidikan dasar untuk menurunkan angka putus sekolah

Rasio murid terhadap guru

2.1.1.1 Peningkatan budaya Jumlah baca dan pengembangan Perpustakaan pelayanan perpustakaan

3.1.1.1

3.1.1.2

- Angka Harapan Hidup (AHH) - Angka Kematian Bayi (AKB) - Angka Kematian Peningkatan kualitas dan Ibu (AKI) cakupan pelayanan - BOR kesehatan - LOS - TOI - SPM Rumah Sakit Pemerataan akses masyarakat kurang mampu pada layanan kesehatan

Perbaikan Gizi Masyarakat 60 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

4

5

6


Pengembangan Jumlah peserta KB pelayanan pada peserta aktif akseptor KB dan Pasangan Usia Subur


8 7 Pengadaan, Kesehatan Peningkatan dan perbaikan saranan dan prasarana layanan kesehatan 62 Pengadaan, Kesehatan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

9 Dinas Kesehatan

63

Kesehatan

RSU

Kesehatan

Dinas Kesehatan/RSU

Kesehatan

Dinas Kesehatan/RSU

Kesehatan

RSU

67

Pemeliharaan Sarana Kesehatan dan Prasarana Rumah Sakit

RSU

68

Keluarga Berencana

Keluarga Berencana BPMPPKB dan Keluarga Sejahtera

68

Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Diskop & UKM

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 70 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


Diskop & UKM


Diskop & UKM

61

Pengadaan Obat dan Perbekalan Rumah Sakit 64 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 65 Pengembangan Lingkungan Sehat 66 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

3.1.1.3

BIDANG URUSAN

RSU/Dinas Kesehatan

5. Meningkatkan fungsi dan peran kota sebagai sentra perdagangan dan jasa 1. Mengembangkan produk 1.1 Meningkatnya unggulan daerah dan pemberdayaan meningkatkan ekonomi masyarakat kompetensi tenaga kerja

1.1.1 Pengembangan usaha di bidang industri kecil mikro dan menengah

1.1.1.1 Meningkatkan nilai Rata-rata jumlah tambah produksi industri kelompok binaan kecil, mikro dan menengah

69

Jumlah koperasi yang aktif


MISI

TUJUAN

1

2

SASARAN 3 1.2 Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha, kualitas tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja

STRATEGI 4 1.2.1 Peningkatan kompetensi penduduk usia produktif sesuai kebutuhan pasar kerja

1.2.2 Peningkatan upaya perlindungan tenaga kerja dan keselamatan kerja terutama bagi pekerja perempuan

2. Peningkatan ketertiban dan pengendalian arus barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen

3. Mengembangkan sektor pertanian perkotaan, peternakan dan meningkatkan ketersediaan pangan

INDIKATOR KINERJA

6 5 1.2.1.1 Meningkatkan kualitas Menurunnya tingkat pelatihan dan pengangguran pengembangan terbuka kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan untuk perluasan kesempatan kerja

1.2.2.1 Melakukan upaya Jumlah kebijakan koordinasi dengan dunia perlindungan tenaga usaha dalam kerja perlindungan dan keselamatan tenaga kerja


7 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

72

Peningkatan kesempatan kerja 73 Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

74

Transmigrasi Regional

1.3 Meningkatnya daya saing produk-produk unggulan lokal daerah

1.3.1 Penguatan sarana prasarana serta kapasitas dan kreativitas usaha

75 Peningkatan dan 1.3.1.1 Mengembangkan produk- Jumlah produkPengembangan produk unggulan lokal produk unggulan daerah daerah yang berdaya Ekspor. saing tinggi

2.1 Perlindungan bagi konsumen dan pengamanan perdagangan

2.1.1 Penguatan regulasi, fasilitasi dan proteksi bagi para pelaku usaha dan koperasi

2.1.1.1 Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen

3.1 Meningkatnya jumlah wirausaha argobisnis

3.2 Meningkatkan potensi produksi perikanan


ARAH KEBIJAKAN

BIDANG URUSAN


8 Tenaga Kerja

9 Dinsosnakertrans

Tenaga Kerja

Dinsosnakertrans

Tenaga Kerja

Dinsosnakertrans

Ketransmigrasian

Dinsosnakertrans

Perdagangan

Disperindag

Kebijakan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

76

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Perdagangan

Disperindag

77

Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Perdagangan

Disperindag

78

Pengembangan pemasaran pariwisata

Pariwisata


79

Program Pengembangan Destinasi 80 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebuna n

Pariwisata


Pertanian

Dinas Pertanian dan ketahanan pangan

81

Pertanian


Kelautan dan Perikanan


1.3.2 Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana rekreasi keluarga 1.3.3 Pengembangan pariwisata kuliner

1.3.2.1 Penyediaan sarana rekreasi keluarga

Jumlah kelompok pedagang/usaha informal Jumlah tempat rekreasi keluarga

1.3.3.1 Penataan kawasan wisata kuliner

Lokasi penataan kawasan

3.1.1 Peningkatan kapastitas usaha di bidang agrobisnis

3.1.1.1 Fasilitasi pengembangan jumlah wirausaha kapasitas usaha agrobisnis agrobisnis

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

3.2.1 Pengembangan potensi 3.2.1.1 Meningkatkan kapasitas Jumlah pelaku usaha 82 Pengembangan perikanan pelaku usaha bidang bidang perikanan Budidaya Perikanan perikanan

MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

4

5

6

3.3 Terjaminnya ketersediaan pangan

4. Meningkatkan potensi investasi, usaha daerah dan sektor informal dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan pendapatan daerah

3.3.1 Peningkatan 3.3.1.1 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penyuluhan sumber pangan pangan alternatf dan meningkatkan mutu dan keamanan pangan 4.1 Meningkatnya investasi 4.1.1 Peningkatan peluang 4.1.1.1 Meningkatkan kapasitas dunia usaha dan investasi dan iklim kelembagaan dalam peluang usaha usaha yang kondusif bentuk pelatihan dalam rangka investasi dan tata cara meningkatkan potensi ekspor investasi, pendapatan daerah dan memperluas kesempatan kerja

83

5.1.1 Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha

5.1.1.1 Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan para pelaku usaha

7 Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

BIDANG URUSAN


8 Kelautan dan Perikanan

9 Dinas Pertanian dan ketahanan pangan

Rasio ketersediaan pangan daerah

84

Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebuna n

Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan ketahanan pangan/Setda

Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi untuk mendukung minat dan realisasi investasi

85

Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Penanaman Modal

Kantor Penanaman Modal/Setda

86

Kebijakan Pengembangan potensi Unggulan Daerah

Penanaman Modal

Kantor Penanaman Modal

Jumlah hasil industri kecil dan menengah yang memiliki standarisasi baku

87

Pengembangan industri kecil, menengah

Industri

Disperindag

Tersedianya sistem administrasi kependudukan terpadu

88

Penataan adminstrasi Kependudukan dan Dinas Kependudukan kependudukan Catatan Sipil dan Catatan Sipil

4.1.1.2 Menyusun regulasi yang mengatur kemudahan investasi di Kota Tangerang Selatan 5. Mewujudkan kegiatan 5.1 Menerapkan industri dan perdagangan standarisasi produk yang ramah lingkungan serta penerapan standarisasi produk


6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 1. Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah daerah

1.1 Meningkatnya kinerja dan efektifitas pelayanan publik pemerintah daerah

1.1.1 Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana

1.1.1.1

Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana pelayanan publik

89 Peningkatan Terfasilitasinya kebutuhan kapasitas lembaga operasional lembaga perwakilan rakyat DPRD daerah

Terfasilitasinya operasional kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah


90

Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Otonomi daerah, SETWAN pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Otonomi daerah, SETDA pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

4

5

6

1.1.1.2

2. Meningkatnya sinergisitas, produktivitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah

2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

2.1.1 Pelimpahan wewenang 2.1.1.1 pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik

2.1.2 Peningkatan kualitas 2.1.2.1 pembangunan melalui peningkatan mekanisme perencanaan dan kerjasama


7 Kerjasama informasi dan media massa

8 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

2.1.2.3


SKPD PENANGGUNG JAWAB 9 SETDA

Menata penyelenggaraan pemerintah melalui penerbitan produk hukum daerah

Jumlah produk hukum daerah

92

Penataan Peraturan Perundangundangan

Otonomi daerah, SETWAN/SETDA pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

Pelimpahan wewenang pelaksanaan pembangunan pada kecamatan dan kelurahan

Prosentase Peningkatan kinerja pelayanan umum di kecamatan dan kelurahan

93

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Otonomi daerah, SETDA pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

94

Peningkatan Otonomi daerah, SETDA kapasitas lembaga RT pemerintahan dan RW umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

95

Pengembangan data/informasi

Pengembangan sistem Jumlah dokumen data dan informasi kota perencanaan sebagai dasar perencanaan dan penataan pembangunan kota

97

2.1.2.2

BIDANG URUSAN

Pengembangan kerjasama dengan wilayah perbatasan

Perencanaan Pembangunan Daerah 98 Kerjasama Pembangunan

Jumlah kerjasama dengan kota/kabupaten berbatasan Peningkatan pembinaan Prosentase penyedia 99 Peningkatan pelaksanaan kegiatan jasa dengan IUJK Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan

Bappeda


Bappeda


Bappeda/SETDA


SETDA

MISI

TUJUAN

SASARAN

1

2

3

STRATEGI 4 2.1.3 Pemantapan kelembagaan dan ketatalaksanaan

2.1.4 Penataan pengelolaan keuangan dan aset daerah

2.1.5 Peningkatan kapasitas aparatur dan manajemen kepemerintahan


ARAH KEBIJAKAN

2.1.3.1

INDIKATOR KINERJA

6 5 Pemantapan organisasi Hasil evaluasi DOB penyelenggaraan Pemerintah Derah dan ketatalaksanaannya serta batas wilayah


BIDANG URUSAN


8 7 Penataan organisasi Otonomi daerah, SETDA penyelenggara pemerintahan pemerintahan daerah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

101

Peningkatan Kualitas Otonomi daerah, SETDA Pelayanan Publik pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

9

2.1.4.1

Meningkatkan upaya pendataan dan pengelolaan keuangan serta aset daerah

Tertibnya pengelolaan keuangan daerah

102

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Otonomi daerah, DPPKAD/Setda pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

2.1.4.2

Meningkatkan tertib admnistrasi pada kepemilikan lahan

Persentase aset tanah PEMDA yang teradministrasi dengan baik

103

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Pertanahan

2.1.5.1

Melaksanaan pelatihan dan pembinaan peningkatan kompetensi SDM aparatur

Rasio aparatur yang telah mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhan

104

Peningkatan Otonomi daerah, Badan Kepegawaian, kapasitas pemerintahan Pendidikan dan sumberdaya aparatur umum, administrasi Pelatihan keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

105

Pendidikan Kedinasan Otonomi daerah, Badan Kepegwaian, pemerintahan Pendidikan dan umum, administrasi Pelatihan keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

106

Pembinaan aparatur dalam peningkatan jiwa korsa

SETDA

Otonomi daerah, Sekretariat Dewan pemerintahan Korpri umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

MISI

TUJUAN

1

2

SASARAN

STRATEGI

3 4 2.2 Transparansi dan 2.2.1 Membangun akuntabilitas kebijakan transparansi dan pemerintah daerah akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

ARAH KEBIJAKAN

2.2.1.1

2.2.1.2

2.2.2 Optimalisasi monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan


2.2.2

INDIKATOR KINERJA

5 Menyediakan sistem teknologi informasi pelayanan publik

6 Media informasi kebijakan Pemerintah Daerah

Menata sistem administrasi kearsipan

Lamanya proses perijinan Persentase arsip yang tertata

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan

jumlah kegiatan pengendalian pelaksanaan kegiatan


7 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

BIDANG URUSAN


8 9 Otonomi daerah, SETDA/Badan pemerintahan Pelayanan Perijinan umum, administrasi Terpadu keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

108

Pengembangan Kearsipan sistem admnistrasi kearsipan 109 Penyelamatan dan Kearsipan pelestarian dokumen / arsip daerah

Kantor Arsip Daerah

110

Peningkatan kualitas Kearsipan pelayanan informasi

Kantor Arsip Daerah

111

Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Otonomi daerah, Inspektorat/SETDA pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

112

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Otonomi daerah, Inspektorat/Setda pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

Kantor Arsip Daerah

Kerangka Logis RPJMD Kota Tangerang Selatan

Recommend Documents