KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA NOMOR 92 TAHUN 2015 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PELAKSANAAN SEWA USAHA DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka upaya melaksanakan kegiatan pengembangan bisnis yang mempunyai sustainability growth dalam memberikan kontribusi dukungan dana bagi pencapaian visi misi FISIP UB, maka perlu diatur prosedur dan tata cara pelaksanaan sewa usaha di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya; b. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu segera diterbitkan Keputusan Dekan Tentang Prosedur Dan Tata Cara Pelaksanaan Sewa Usaha Di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya;
Mengingat
:
Menetapkan
:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4355); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4855); 3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
MEMUTUSKAN Prosedur Dan tata cara pelaksanaan sewa atas usaha di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya sebagai berikut:
1.
2. 3.
4. 5.
6.
7.
8.
PASAL 1 KETENTUAN UMUM Untuk optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara maka dapat dilaksanakan kegiatan penyewaan atas fasilitas tersebut. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai suatu tujuan, yang dimaksud tujuan meliputi tujuan komersial, non komersial, atau sosial. Pihak yang dapat menyewa meliputi: a. Instansi pemerintah; b. Badan Usaha Milik Negara dan badan Usaha Milik daerah; c. Swasta/ individu; d. Unit penunjang kegiatan penyelenggara pemerintahan/negara; e. Organisasi Mahasiswa; dan f. Badan hukum lainnya. Yang dimaksud instansi pemerintah pada ayat (3) huruf a adalah instansi pemerintah di luar FISIP UB yang memanfaatkan fasilitas tidak untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi. Yang dimaksud swasta pada ayat (3) huruf c, antara lain: a. Perorangan; b. Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer, dan Perseroan Terbatas; c. Lembaga/organisasi internasional/asing; d. Yayasan atau koperasi. Yang dimaksud Unit penunjang kegiatan penyelenggara pemerintahan/negara pada ayat (3) huruf d, antara lain: a. Persatuan / Perhimpunan Pegawai Republik Indonesia; b. Persatuan / Perhimpunan istri Pegawai republik Indonesia; c. Unit Penunjang Kegiatan lainnya. Yang dimaksud Organisasi mahasiswa pada ayat (3) huruf e, antara lain: a. Badan Eksekutif dan unit Kegiatan mahasiswa di luar FISIP UB; b. Organisasi kegiatan mahasiswa di luar Universitas Brawijaya. Yang dimaksud Badan hukum lainnya pada ayat (3) huruf f adalah badan hukum yang dimiliki negara dan badan hukum yang dimiliki internasional / asing yang memanfaatkan fasilitas tidak untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi. PASAL 2 PROSEDUR SEWA USAHA DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Calon penyewa mengajukan permohonan sewa kepada Dekan atau Pejabat Lain yang dikuasakan oleh Dekan dengan disertai: a. Surat permohonan sewa yang meliputi data antara lain: i. latar belakang permohonan; ii. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas sewa; iii. peruntukan sewa; iv. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara fasilitas serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa. v. data fasilitas yang diajukan untuk dilakukan sewa; vi. data calon penyewa, antara lain: 1) nama, 2) alamat, 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 4) fotocopy surat bentuk kelembagaan calon penyewa yang berbentuk badan hukum/ badan usaha. b. Proposal usaha yang meliputi antara lain: i. Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan dari berdirinya usaha calon penyewa. Di bab ini calon penyewa juga bisa menguraikan secara singkat tentang gambaran usaha yang akan dijalankan. ii. Jenis usaha. penjelasan secara detail tentang jenis usaha yang akan dijalankan. iii. Jenis produk. Calon penyewa harus menjelaskan tentang produk yang akan dihasilkan, serta kualitas produk. Calon penyewa harus mampu meyakinkan bahwa produk benarbenar diminati oleh civitas akademika sebagai konsumen. vi. Pembuatan produk. Uraikan secara jelas tentang bagaimana cara menghasilkan produk tersebut. Hal ini untuk memberitahu fakultas tentang cara kerja calon penyewa. Bila
usaha dalam bentuk produksi barang, jelaskan bagaimana barang tersebut dihasilkan. Bila usaha bergerak dalam bidang jasa, calon penyewa tinggal menjelaskan bagaimana kinerja dalam menangani usaha. v. Keunggulan produk. Salah satu hal yang cukup penting untuk menarik minat adalah keunggulan produk. Calon penyewa harus mampu mendeskripsikan keunggulan produk yang akan dihasilkan. vi. Penutup. Ditulis dengan kata atau kalimat sopan sebagai penutup proposal usaha yang dibuat.
1. 2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5. 6.
PASAL 3 PENELITIAN DAN PENILAIAN Dekan melakukan penilaian atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa. Dalam melakukan penilaian sebagaimana pada ayat (1), dibantu oleh Satuan Unit Komersial untuk melakukan penilaian objek sewa guna memperoleh nilai wajar fasilitas yang akan disewakan. Nilai wajar atas nilai sewa fasilitas yang disewakan diperoleh atas nilai sewa pasar yang berlaku atau berdasarkan Harga Satuan Pokok Kota (HSPK) atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 33 Tahun 2012, nilai tersebut kemudian dijadikan sebagai acuan tarif pokok sewa selama satu periode tahun anggaran yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Surat keputusan ini. Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Dekan menentukan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan fasilitas serta aspek usulan sewa yang paling menguntungkan negara. PASAL 4 PERSETUJUAN Dekan memberikan persetujuan atas permohonan sewa yang diajukan dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Dekan dibantu Satuan Usaha Komersial menerbitkan Berita Acara Hasil Penilaian (BAHP) yang memuat prosedur sewa usaha, tanggal proses prosedur pemilihan calon penyewa, dan hasil penilaian dan pemilihan calon penyewa. Dalam hal Dekan tidak menyetujui permohonan tersebut, Dekan memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permintaan sewa dengan disertai BAHP. Dalam hal Dekan menyetujui permohonan tersebut, Dekan menerbitkan surat persetujuan penyewaan dilampiri BAHP dengan tembusan kepada Rektor Universitas Brawijaya. Surat persetujuan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri juga surat perjanjian sewa (kontrak) yang sekurang-kurangnya memuat: a. data usaha yang akan dilakukan; b. data fasilitas yang akan disewakan; b. data penyewa; c. data Sewa, antara lain: i. besaran tarif Sewa sesuai dengan kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa, dan ii. jangka waktu, termasuk periodesitas d. aturan-aturan lain sesuai dengan SK ini. Besaran Sewa yang dicantumkan dalam kontrak merupakan nilai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif Sewa yang telah ditetapkan Dekan. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5): a. dalam hal terdapat usulan nilai Sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan formula tarif Sewa, besaran Sewa yang dicantumkan dalam kontrak adalah sebesar usulan besaran Sewa dari calon penyewa; b. dalam hal Sewa dilaksanakan dengan periodesitas per hari atau per jam, Dekan dapat menetapkan besaran Sewa lebih tinggi dari besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara sepanjang Dekan memiliki keyakinan bahwa peningkatan besaran sewa tidak menghilangkan potensi pemanfaatan fasilitas. c. dalam hal Sewa dilaksanakan dengan periodesitas per hari atau per jam, Dekan dapat menetapkan besaran Sewa lebih rendah untuk waktu tertentu dengan ketentuan serendah-
rendahnya 80% (delapan puluh persen) dari besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5). PASAL 5 JANGKA WAKTU SEWA 1. Jangka waktu sewa paling lama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani perjanjian, dan dapat diperpanjang maksimal selama 1 (satu) tahun. PASAL 6 PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN 1. Penyewa wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas fasilitas yang disewa. 2. Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi fasilitas, dan rusaknya fasilitas. 3. Penyewa dilarang menggunakan fasilitas yang disewakan untuk peruntukkan selain dari yang telah ditetapkan Dekan sesuai dengan kontrak. 4. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki fasilitas agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 5. Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan fasilitas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa. 6. Perbaikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Sewa. 7. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perbaikan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Dekan dengan penyewa apabila kerusakan atas fasilitas yang disewa diakibatkan oleh keadaan kahar (force majeur). 8. Dalam hal fasilitas selain tanah dan/atau bangunan yang disewakan hilang selama jangka waktu Sewa, penyewa wajib mengganti dengan fasilitas yang sejenis. 9. Penggantian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Sewa. 10.Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggantian dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Dekan dengan penyewa apabila kehilangan diakibatkan oleh kondisi kahar (force majeur). PASAL 7 PERUBAHAN BENTUK 1. Selama jangka waktu Sewa, penyewa atas persetujuan Dekan hanya dapat mengubah bentuk fasilitas tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan, dengan ketentuan bagian yang ditambahkan pada bangunan tersebut menjadi fasilitas milik FISIP UB. 2. Dalam hal pengubahan bentuk fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan adanya penambahan, bagian yang ditambahkan tersebut disertakan dalam Berita Acara Serah Terima pada akhir Sewa untuk ditetapkan menjadi Barang Milik Negara. PASAL 8 PENGALIHAN ATAU SUBKONTRAK 1. Penyewa dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kegiatan usaha yang telah disetujui dalam kontrak. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyewa, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya. 2. Penyewa dilarang untuk mensubkontrakkan kegiatan utama yang yang tertuang dalam Kontrak. 3. Subkontrak sebagian kegiatan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari Dekan. Penyewa tetap bertanggungjawab atas bagian kegiatan yang disubkontrakkan. 4. Jika ketentuan di atas dilanggar maka penyewa akan dikenakan sanksi yang diatur dalam surat keputusan ini.
PASAL 9 SERAH TERIMA
1. Satuan Usaha Komersial melaporkan berakhirnya pelaksanaan sewa kepada Dekan pada akhir jangka waktu sewa dengan dilampiri Berita Acara Serah Terima. 2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan mengenai berakhirnya pelaksanaan Sewa tidak perlu melampirkan Berita Acara Serah Terima sepanjang periodesitas Sewa adalah berupa Sewa per hari dan per jam.
1.
2.
3.
1. 2. 3. 4.
5. 6.
8.
1. 2. 3.
4. 5.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PASAL 10 PENGAWASAN Dekan dibantu Satuan Unit Komersial melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian Sewa fasilitas yang berada di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani. Sebagai tindak lanjut atas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan menerbitkan surat peringatan/teguran kepada penyewa atas dilakukannya pelanggaran terhadap perjanjian Sewa dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dekan berdasarkan pertimbangan Satuan Unit komersial dapat menghentikan kegiatan Sewa apabila surat peringatan/teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan oleh Penyewa. PASAL 11 PENGENDALIAN Dekan melakukan evaluasi secara berkala atas besaran tarif Sewa setiap tahun berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaan Sewa dari Satuan Usaha Komersial. Pelaksanaan evaluasi besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk periodesitas sewa per jam, per hari, dan per bulan. Hasil pelaksanaan evaluasi penghitungan besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh surat keputusan Dekan. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan sewa fasilitas, Rektor berwenang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan sewa pada Dekan, dalam rangka penertiban pemanfaatan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai tindak lanjut dari pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dekan dapat meminta Satuan Usaha Komersial untuk melakukan audit atas pelaksanaan Sewa. Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Rektor sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan sewa berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan setelah diberikannya persetujuan oleh Dekan hingga saat penandatanganan perjanjian sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa. PASAL 12 GANTI RUGI KEHILANGAN Dalam hal fasilitas selain tanah dan/atau bangunan yang disewakan hilang selama jangka waktu Sewa, penyewa wajib mengganti barang yang disewakan dengan barang yang sejenis. Penggantian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Sewa. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggantian dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Dekan dengan penyewa apabila kehilangan diakibatkan oleh kondisi kahar (force majeur). Dalam hal perbaikan dan/atau penggantian fasilitas sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan, Penyewa membayar biaya perbaikan dan/atau penggantian tersebut secara tunai. Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan dibantu Satuan Usaha Komersial.
PASAL 13 SANKSI
1. Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dalam hal melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 11. 2. Dalam hal surat peringatan belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyewa dikenakan sanksi administratif berupa denda, dengan ketentuan sebesar 110 % (seratus sepuluh persen) dari besaran Sewa. 3. Dalam hal sanksi administratif tidak dipenuhi terhitung 2 (dua) minggu sejak diterbitkannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kontrak akan diputuskan atau tidak diperpanjang kembali. BIAYA SEWA PASAL 14 SEWA TANAH/BANGUNAN 1. Biaya sewa untuk tanah/bangunan merupakan hasil perkalian antara; variabel sewa, luas tanah atau luas bangunan/m2, harga tanah atau harga bangunan/m2, dan faktor penyesuai sewa. a. Berdasarkan PMK 33/PMK.06/2012 variabel sewa tanah ialah; 3.33% dan variabel sewa bangunan ialah; 6.64%. b. Harga tanah merupakan indikasi nilai yang mencerminkan nilai wajar atas tanah yang dihitung dalam meter persegi. c. Harga bangunan merupakan indikasi nilai yang mencerminkan nilai wajar atas bangunan yang dihitung dalam meter persegi. Harga ini dihitung menggunakan rumus: harga/m2 x koefisien jumlah lantai bangunan. d. Faktor penyesuai sewa meliputi: a. Kegiatan Komersial : merupakan kegiatan yang berorientasi semata-mata mencari keuntungan, antara lain: i. perdagangan; ii. jasa; dan iii. industri. b. Kegiatan non komersial : merupakan kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara lain: i. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril; ii. penyelenggaraan pendidikan nasional; iii. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang; dan iv. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis. c. Kegiatan sosial : diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain: i. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan; ii. Kegiatan kemahasiswaan; iii. kegiatan sosial; iv. kegiatan keagamaan; v. kegiatan kemanusiaan; dan vi. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara; dan vii. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial. 2. Dalam hal tanah/sebagian tanah/bangunan/sebagian bangunan yang disewakan memerlukan fasilitas penunjang lainnya seperti listrik dan air, maka dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini senilai dengan biaya yang dikeluarkan terhadap penggunaan fasilitas tersebut.
PASAL 15 SEWA SARANA SELAIN TANAH/BANGUNAN
1. Biaya sewa untuk sarana selain tanah/bangunan merupakan hasil perkalian antara; variabel sewa, nilai buku. a. Faktor variabel sewa sama dengan faktor variabel sewa bangunan berdasarkan PMK 33/PMK.06/2012 yaitu sebesar 6.64% b. Nilai buku merupakan nilai atau harga yang tercatat dalam aplikasi SIMAK BMN c. Sewa ini hanya dikenakan kepada kegiatan yang bersifat komersial sesuai kriteria pasal 11 ayat (1) huruf d. Malang, Dekan,
Prof. Dr. Ir. H. Darsono Wisadirana.,MS NIP. 19561227198312001 Tembusan Kepada Yth: 1. Rektor Universitas Brawijaya 2. Wakil Rektor II Universitas Brawijaya 3. Pertinggal
LAMPIRAN : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
NOMOR TANGGAL
Universitas Brawijaya TAHUN 2015 :
PENETAPAN BIAYA SEWA FASILITAS, DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA
I. BIAYA SEWA BANGUNAN/ SEBAGIAN BANGUNAN PERIODESITAS PER TAHUN Nilai /M2 Koef Jml Variabel (nilai Lt bangunan NO. Tujuan Pemakaian Luas /M2 Sewa bangunan + Nilai tanah) 1 2 3 4 5 1. Komersial Luas 6.64% bangunan Sesuai 2. Non Komersial 8.000.000 yang lampiran 3. Sosial disewa II. BIAYA SEWA BANGUNAN/ SEBAGIAN BANGUNAN PERIODESITAS PER BULAN Nilai /M2 Faktor Tujuan Variabel (nilai NO. Luas /M2 Penyesuai Pemakaian Sewa bangunan + Sewa Nilai tanah) 1 2 3 4 5 6 1. Komersial Luas 100% 8.000.000 x 6.64% bangunan 2. Non Komersial 50% Koef Jml yang 3. Sosial 10% bangunan disewa III. BIAYA SEWA BANGUNAN/ SEBAGIAN BANGUNAN PERIODESITAS PER HARI Nilai /M2 (nilai Faktor Tujuan Variabel NO. Luas /M2 bangunan Penyesuai Pemakaian Sewa + Nilai Sewa tanah) 1 2 3 4 5 6 1. Komersial Luas 100% 8.000.000 x 6.64% bangunan 2. Non Komersial 50% Koef jml yang 3. Sosial 10% bangunan disewa Ket: peminjaman maksimal 2 hari
Faktor Penyesuai Sewa
Tarif Sewa
6 100% 50%
7
10%
Faktor Penyesuai Periodesitas
Tarif Sewa
7 130%
Faktor Penyesuai Periodesitas
Tarif Sewa
7 160%
III. BIAYA SEWA KENDARAAN DINAS PER HARI Tarif NO.
Jarak Pemakaian
Variabel Sewa
Fasilitas
1 1 2
2
3
5
≤ 80 km > 80 km – 120 km
3
> 120 km
Kendaraan Dinas Roda 4
- Pengemudi - Bahan Bakar
300.000/hari
Faktor Penyesuai Sewa 6 100% 150%
Tarif Sewa 7
200%
Ket: peminjaman maksimal 2 hari
IV. BIAYA SEWA TANAH/ SEBAGIAN TANAH PERIODESITAS PER TAHUN NO. Tujuan Pemakaian Variabel Luas Nilai
Faktor
Tarif Sewa
1 1 2 3
2 Komersial Non Komersial Sosial
Sewa
Tanah/M2
Tanah/M2
3
4 Luas tanah yang diusulkan
5
3.33%
5.000.000
Penyesuai Sewa 6 100% 50% 10%
V. BIAYA SEWA TANAH/ SEBAGIAN TANAH PERIODESITAS PER BULAN Faktor Tujuan Variabel Luas Nilai NO. Penyesuai Pemakaian Sewa Tanah/M2 Tanah/M2 Sewa 1 2 3 4 5 6 1 Komersial Luas tanah 100% 3.33% yang 2 Non Komersial 5.000.000 50% diusulkan 3 Sosial 10%
Faktor Penyesuai Periodesitas 7
7
Tarif Sewa
130%
VI. BIAYA SEWA TANAH/ SEBAGIAN TANAH PERIODESITAS PER HARI NO.
Tujuan Pemakaian
1 1 2 3
2 Komersial Non Komersial Sosial
Variabel Sewa
Luas Tanah/M2
Nilai Tanah/M2
3
4 Luas tanah yang diusulkan
5
3.33%
5.000.000
Faktor Penyesuai Sewa 6 100% 50% 10%
Faktor Penyesuai Periodesitas
Tarif Sewa 7
160%
Dekan,
Prof. Dr. Ir. H. Darsono Wisadirana.,MS NIP. 19561227198312001
LAMPIRAN : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
NOMOR TANGGAL
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Universitas Brawijaya TAHUN 2015 :
FAKTOR KOEFISIEN JUMLAH LANTAI BANGUNAN Jumlah Lantai Bangunan Koefisien Jumlah lantai Bangunan Bangunan 1 lantai 1,000 standar harga gedung bertingkat Bangunan 2 lantai 1,090 standar harga gedung bertingkat Bangunan 3 lantai 1,120 standar harga gedung bertingkat Bangunan 4 lantai 1,135 standar harga gedung bertingkat Bangunan 5 lantai 1,162 standar harga gedung bertingkat Bangunan 6 lantai 1,197 standar harga gedung bertingkat Bangunan 7 lantai 1,236 standar harga gedung bertingkat Bangunan 8 lantai 1,265 standar harga gedung bertingkat Bangunan 9 lantai 1,299 standar harga gedung bertingkat Bangunan 10 lantai 1,333 standar harga gedung bertingkat Bangunan 11 lantai 1,364 standar harga gedung bertingkat Bangunan 12 lantai 1,393 standar harga gedung bertingkat Bangunan 13 lantai 1,420 standar harga gedung bertingkat Bangunan 14 lantai 1,445 standar harga gedung bertingkat Bangunan 15 lantai 1,468 standar harga gedung bertingkat Bangunan 16 lantai 1,489 standar harga gedung bertingkat Bangunan 17 lantai 1,508 standar harga gedung bertingkat Bangunan 18 lantai 1,525 standar harga gedung bertingkat Bangunan 19 lantai 1,541 standar harga gedung bertingkat Bangunan 20 lantai 1,556 standar harga gedung bertingkat
LAMPIRAN : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
NOMOR TANGGAL
Universitas Brawijaya TAHUN 2014 :
BAGAN PROSEDUR DAN TATA CARA PELAKSANAAN SEWA USAHA DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Pengajuan permohonan sewa kepada Dekan cq PD II
Dekan dan Satuan Usaha Komersial
Penilaian atas kelayakan sewa. Waktu 2 minggu
Dekan
Persetu juan. Waktu 1 minggu
Surat permohonan sewa + proposal usaha
Berita Acara Hasil Penilaian
Tidak
Surat pemberitahuan dilampiri BAHP
Surat persetujuan + BAHP + perjanjian sewa
Ya
Selesai
Dekan,
Prof. Dr. Ir. H. Darsono Wisadirana.,MS NIP. 19561227198312001
