KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TIMUR DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) PENGGELEDAHAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TIMUR DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) PENGGELEDAHAN

BALIKPAPAN,

PEBRUARI 2013

2 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) PENGGELEDAHAN 1.

Pengertian a. Penggeledahan Rumah adalah tindakan Penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat – tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal – hal menurut cara - cara yang diatur dalam KUHAP; b. Penggeledahan Badan adalah tindakan Penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

2.

Ketentuan Hukum

3.

a.

Pasal 1 butir 17 dan 18 KUHAP merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penggeledahan;

b.

Pasal 5 ayat (1) huruf b, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 32 dan pasal 37 KUHAP mengatur tentang kewenangan Penyidik/Penyidik Pembantu dalam hal pengeledahan;

c.

Pasal 33 KUHAP mengatur tentang syarat dan tata cara penggeledahan;

d.

Pasal 34 KUHAP mengatur tentang alasan penggeledahan tanpa izin dari ketua PN serta tindakan yang tidak diperkenankan;

e.

Pasal 36 KUHAP mengatur tentang pelaksanaan pengeledahan rumah diluar daerah hukum penyidik/penyidik pembantu;

f.

Pasal 55, 56, 57, 58, 59 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana.

Pejabat yang berwenang menggeledah Pejabat yang berwenang melakukan penggeledahan adalah penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil, penyidik pembantu atas perintah penyidik/atasan penyidik. Pelaksanaan penggeledahan dilakukan : a. b.

c.

d.

Dalam keadaan normal penggeledahan dapat dilakukan penyidik, setelah lebih dulu meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri; Dalam “keadaan luar biasa dan mendesak”, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa lebih dahuulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, namun segera sesudah penggeledahan, penyidik wajib meminta “persetujuan” Ketua Pengadilan Negeri Wilayah yang bersangkutan; Penggeledahan yang dijalankan tanpa persetujuan penghuni/pemilik harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan, ditambah dua orang saksi yang harus ikut menyaksikan jalannya penggeledahan; Dalam penggeledahan penyidik wajib memberikan salinan berita acara penggeledahan kepada penghuni/pemilik tempat yang digeledah.

3 4.

Persiapan Persiapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan penggeledahan adalah :

5.

a.

Penyidik/Penyidik Pembantu yang akan melakukan penggeledahan terlebih dahulu melaporkan kepada atasan penyidik bahwa perlu dilakukan tindakan penggeledahan, kecuali dalam hal tertangkap tangan;

b.

Mengajukan Permintaan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Obyek yang akan dilakukan penggeledahan untuk melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya;

c.

Mengajukan permintaan izin penggeledahan rumah disertai dengan permintaan izin khusus untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat - surat lainnya apabila dalam penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya itu diperlukan pula tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat lain;

d.

Menyiapkan personil yang memadai baik kwantitas maupun kwalitas yang disesuaikan dengan obyek yang akan di geledah;

e.

Membuat surat perintah penggeledahan untuk seluruh personil yang akan melakukan penggeledahan, setelah memperoleh surat ijin/surat ijin khusus dari Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya;

f.

Melakukan koordinasi dengan fungsi lain di lingkungan Polri/Instansi lain dengan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas (jika diperlukan) dengan menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan, setelah memperoleh Surat Izin/Surat Izin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri didaerah hukumnya (Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri Dilampirkan pada Surat Perintah penggeledahan);

g.

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, Surat Perintah Penggeledahan diterbitkan dan diberlakukan tanpa menunggu adanya Surat Izin/Surat Izin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri sedaerah hukum terlebih dahulu;

h.

Petugas pelaksana harus menguasai keterangan dan data mengenai sasaran penggeledahan baik berupa barang, surat ataupun identitas tersangka yang harus dicari dan ditemukan;

i.

Mengajukan surat permintaan bantuan kepada pejabat kesehatan (dokter/paramedis), apabila akan dilakukan pemeriksaan bagian dalam badan (dalam hal tersangka diduga menyimpan/menelan barang bukti);

j.

Melakukan Koordinasi dengan fungsi lain di lingkungan Polri/instansi lain guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penggeledahan, apabila akan melakukan penggeledahan terhadap angkutan darat, air atau udara (bus, kereta api, kapal laut, pesawat udara);

k.

Mempersiapkan alat dokumentasi/identifikasi untuk merekam semua kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan penggeledahan dari awal sampai akhir;

l.

Sebelum berangkat dilakukan arahan/breifing oleh atasan penyidik/penyidik/ketua Tim, cek kelengkapan perorangan dan peralatan serta administrasi penyidikan;

Tata Cara Penggeledahan Penggeledahan dapat dilakukan terhadap Rumah dan atau tempat tertutup lainnya, Penggeledahan Pakaian, Penggeledahan badan, Penggeledahan Alat Angkutan Darat, Air dan Udara.

4 a.

Penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya 1)

Diluar Hal Tertangkap Tangan dan Wilayah Hukum Penyidik yang melakukan penggeledahan; a)

Setelah mendapatkan ijin khusus penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat Penyidik yang akan melakukan penggeledahan koordinasi dengan Polri/Penyidik di Wilayah Hukum Obyek yang akan di geledah;

b)

Melaporkan kepada Pengadilan Negeri setempat di Wilayah Hukum Obyek yang akan melakukan penggeledahan;

c)

Dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dan atau Penyelidik atas Perintah Penyidik;

d)

Memberitahukan Ketua lingkungan setempat tentang kepentingan penggeledahan dan mmeminta untuk mengarsipkan pelaksanaan penggeledahan;

e)

Sampai di sasaran mengetuk pintu dengan sopan dan mengucapkan salam;

f)

Memberitahukan kepada penghuni kepentingan penggeledahan;

g)

menunujukkan surat penggeledahan;

h)

pembagian tugas meliputi : pelaksana penggeledah dan pengamanan baik di dalam maupun diluar rumah/gedung serta pengawasan terhadap tersangka dan seluruh penghuni rumah;

i)

Memerintahkan kepada seluruh penghuni rumah untuk berkumpul, tidak melakukan aktifitas dan tidak meninggalkan tempat selama pelaksanaan penggeledahan;

j)

Dilarang mengambil sesuatu apapun yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;

k)

Melakukan perintah penggeledahan untuk mendapatkan barang atau orang dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik dan harus didampingi oleh penghuni/saksi;

l)

Melakukan penggeledahan sesuai dengan teknik dan takhnik penggeledahan;

m)

Mengamankan barang bukti/orang hasil penggeledahan di tempat yang aman dan di jaga dengan baik;

n)

Dalam hal petugas mendapatkan benda/barang/orang yang di cari, tindakan untuk mengamankan barang bukti wajib disaksikan oleh pihak yang di geledah atau saksi dari warga setempat/lingkungan setempat;

o)

Tidak dibolehkan menyita dan memeriksa surat, buku, tulisan yang tidak merupakan benda yang ada hubungannya dengan kejahatan;

p)

Dilarang mengikutsertakan pihak lain yang tidak berkaitan dengan proses penyidikan dan tidak memberikan pernyataan tentang proses dan hasil penggeledahan;

perintah

tugas

tentang dan

maksud surat

dan

perintah

5

2)

q)

Bila menemukan barang bukti yang disita, langsung di beri surat terima;

r)

Setelah melakukan penggeledahan penyidik/penyidik pembantu menyampaikan ucapan terima kasih dan mohon maaf atas penggeledahan yang dilakukan;

s)

Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada atasan penyidik;

t)

Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah memasuki dan atau menggeledah harus dibuat Berita acara dan turunannya di sampaikan kepada seluruh penghuni rumah/tempat lainnnya yang bersangkutan.

Diluar Hal Tertangkap Tangan Dalam Wilayah Hukum Penyidik yang akan melakukan penggeledahan. a)

Setelah mendapatkan izin khusus dari Ketua Pengadilan Setempat pengggeladahan dapat dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dan atau Penyelidik atas Perintah Penyidik;

b)


c)


d)


e)

Menunujukkan surat penggeledahan;

f)

Pembagian tugas meliputi : pelaksana penggeledah dan pengamanan baik di dalam maupun diluar rumah/gedung serta pengawasan terhadap tersangka dan seluruh penghuni rumah;

g)


h)


i)


j)


k)


l)


perintah

tugas

tentang dan

maksud surat

dan

perintah

6

3)

4)

m)


n)


o)


p)


q)

Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada atasan penyidik

r)


Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak a)

Dalam hal penggeledahan dilakukan dalam keadaan perlu dan mendesak (tanpa surat ijin Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya) maka Ketua Pengadilan Negeri tersebut diberitahukan kemudian dengan surat yang dilampiri Berita Acara Penggeledahan, Surat Perintah Penggeledahan guna meminta persetujuannya;

b)

Dapat dilakukan tanpa surat ijin Pengadilan dari Ketua Pengadilan Negeri;

c)

Di perlukan surat ijin penggeledahan pelaksanaan penggeledahan tetap dilakukan sebagaimana mestinya dalam penggeladahan rumah/tempat tertutup lainnya;

d)

Dalam hal pemilik rumah menolak untuk dilakukan penggeledahan rumah, tetap dilaksanakan penggeledahan dengan di saksikan Kepala Desa/Ketua Lingkungan serta minimal 2 (dua) orang saksi.

Dalam Hal Tertangkap Tangan a)

Tidak diperlukan surat ijin penggeledahan dari Pengadilan Negeri;

b)

Tidak diperlukan sureat ijin penggeledahan;

c)

Dapat dilekukan oleh Penyidik, Penyidik Pembantu dan Penyelidik tanpa atas Perintah Penyidik;

d)

Untuk kelancaran, keamanan dan ketertiban, Penyidik yang melakukan penggeledahan dapat memerintahkan setiap orang yang berada di tempat tersebut untuk tidak meninggalkan tempat selama penggeledahan berlangsung;

e)

Penyidik/Penyidik Pembantu atau Penyelidik yang akan melakukan penggeledahan dengan terlebih dahulu menunjukkan

7 tanda pengenal dan melaporkan kepada Pejabat Kepolisian setempat/Atasan;

b.

f)

Setelah dilakukan penggeledahan, Penyidik/Penyelidik dan atau Penyidik Pembantu membuat Berita Acara Penggeledahan dan membuat surat persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;

g)

Penggeledahan dilakukan sesuai prosedur, hati-hati, wajar, sopan serta mengindahkan norma-norma, adat istiadat, hukum dan sopan santun;

h)

Penggeledahan dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;

i)

Dalam waktu 2 (dua) hari setelah dilakukan penggeledahan harus dibuat Berita Acara Penggeledahan;

j)

Penggeledahan terhadap tersangka, anggota MPR/DPR/DPD/anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten, Gubernur, Bupati/Walikota dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang.

Penggeledahan Pakaian Penggeladahan pakaian tersangka dan barang yang dibawanya dapat dilakukan pada waktu menangkapnya dengan cara sebagai berikut : 1)

Penyidik/Penyidik Pembantu dan atau Penyelidik menanyakan identitas tersangka;

2)

Memberitahukan kepentingan penggeledahan secara jelas dan dilakukan dengan sopan;

3)

Meminta kesediaan orang untuk digeledah dan meminta maaf atas terganggu hak privasinya;

4)

Menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan;

5)

Melakukan penggeledahan secara cermat dan teliti untuk mencari/mendapatkan bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana;

6)

Penggeledahan pakaian tersebut hendaknya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana yang seorang melakukan penggeledahan sedangkan yang lain mengawasi;

7)

Memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang di geledah;

8)

Melaksanakan penggeledahan oleh petugas penggeledahan;

9)

Melaksanakan penggeledahan dalam waktu secukupnya;

10)

Sedapat mungkin penggeledahan pakaian dilakukan tidak di depan umum;

11)

Menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan penggeledahan;

12)

Setelah melakukan penggeledahan penyidik segera membuat Berita Acara Penggeledahan.

8 c.

Penggeladahan Badan Penggeledahan badan tersangka dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu pada waktu tersangka tertangkap atau pada waktu tersangka diserhkan kepada Penyidik/Penyidik Pembantu dengan ketentuan dan cara-cara sebagai berikut :

d.

1)

Penggeledahan badan tersangka sedapat mungkin dilakukan di tempat tertutup;

2)

Memerintahkan kepada yang akan di geledah untuk menanggalkan seluruh pakaian kecuali pakaian dalam;

3)

Untuk kepentingan keamanan, kepada orang yang akan di geledah badannya di perintahkan terlebih dahulu sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan untuk menggadakan perlawanan;

4)

Penggeledahan badan harus dilakukan seteliti mungkin mulai dari atas sampai ke bawah dengan mengindahkan norma-norma kesusilaan dan kesopanan;

5)

Penggeledahan badan tersebut hendaknya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana yang seorang melakukan penggeledahan sedangkan yang lain mengawasi;

6)

Penggeldahan badan seorang wanita sedapat mungkin dilakukan oleh Polwan dalam hal tidak ada Polwan pelaksanaannya dilakukan oleh Karyawan Sipil Wanita Polri/Wanita yng ditunjuk petugas di hadapan penyidik/penyidik pembantu yang bersangkutan;

7)

Penggeledahan badan apabila dilakukan dengan cara menanggalkan semua pakaian yang dikenakan sehingga dapat diperiksa bagian-bagian badan yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana;

8)

Untuk melakukan penggeledahan rongga badan agar meminta bantuan kepada pejabat kesehatan (Dokter/Paramedis);

9)

Setelah melakukan penggeledahan badan penyidik/penyidik pembantu wajib membuat Berita Acara Penggeledahan;

10)

Berita Acara Penggeledahan badan dapat di gabung dengan penggeledahan pakaian, apabila yang melaksanakan kedua macam penggeledahan adalah Penyidik/Penyidik Pembantu yang sama.

Penggeledahan Alat Angkutan Darat, Air dan Udara Penggeledahan dapat dilakukan tanpa surat ijin Pengadilan Negeri 1)

Penggeledahan Alat Angkutan Darat Pelaksanaan penggeledahan dengan ketentuan dan cara-cara sebagai berikut : a)

Perintahkan pengemudi untuk memperhentikan dan menempatkan kendaraannya pada tempat yang aman dan tidak menganggu mkeancaran Lalu Lintas yang lain;

b)

Salah seorang petugas memerintahkan pada semua penumpang turun dari kendaraan tanpa membawa barang apapun, kalau perlu dengan tangan masing-masing di atas kepala, sedangkan petugas yang lain melakukan pengawasan;

9

2)

c)

Membawa para penumpang ke tempat yang berjauhan dari kendaraan tersebut dan melakukan penggeledahan pakaian dan badan;

d)

Setelah selesai melakukan penggeledahan pakian dan badan barulah dilakukan penggeledahan terhhadap kendaraan secara cermat dan teliti;

e)

Apabila terdapat suatu keyakinan dan barang bukti yang disembunyikan di suatu bagian dari kendaraan yang sulit untuk di capai maka diminta bantuan ahli untuk mengambilnya;

f)

Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan berhubungan dengan kendaraan dan SIM, STNK;

g)

Penggeledahan terhadap kendaraan yang berjalan di atas rel supaya terlebih dahulu meminta ijin dan bantuan kepada stasiun setempat supaya gerbong yang di curigai dipindahkan dari rangkaian yang lainnya guna keperluan tersebut diminta bantuan Polsus kereta api kemudian barulah dilakukan penggeledahan secara cermat;

h)

2 (dua) hari setelah dilakukan penggeledahan harus dibuat ,Berita Acara Penggeledahan Alat Angkutan Darat.

surat

yang

Penggeledahan Alat Angkut Air dan Udara Penggeledahan alat angkutan air dan udara dilakukan dengan ketentuan dan cara-cara sebagai berikut :

e.

a)

Adakan koordinasi dan minta bantuan dari Instansi-instansi yang berwenang dalam bidang pengaturan, pengurusan dan penyelenggaraan angkutan air dan udara;

b)

Penggeledahan terhadap Angkutan Air dan Udara agar mengindahkan ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk tekhnis yang di rumuskan oleh masing-masing fungsi yang bersangkutan;

c)

Segera setelah dilakukan penggeledahan supaya dibuat Berita Acara.

Hal-hal yang perlu di perhatikan 1)

Meskipun wewenang penggeledahan oleh Penyidik secara yuridis di ataur dan ditentukan oleh KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian namun pada kasus yang menyangkut atau melibatkan diperlukan ketentuan-ketentuan khusus (Lex Spesialis Derogat Lex Generalis);

2)

Dalam melakukan penggeledahan terhadap anak, Penyidik wajib mempertimbangkan factor-faktor psikologis bagi anak;

3)

Dalam melakukan penggeledahan perlmu memperhatikan factor-faktor keamanan;

4)

Penggeledahan badan terhadap wanita harus Polwan/seorang wanita yang ditunjuk oleh penyjidik;

dilakukan

oleh

10 5)

6.

Penggeledahan yang menyangkut benda,alat,fasilitas dan tempat-tempat lain yang menyangkut keamanan Negara agar di koordinasikan dengan Instansi terkait .

Penutup a.

Standar operasional prosedur penggeledahan menjadi acuan bagi penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana;

b.

Hal-hal yang belum di atur dalam standar operasional prosedur penggeledahan ini akan ditentukan kemudian;

c.

Standar operasional prosedur penggeledahan ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan surat ketentuan Surat Kepala Kepolisian Negara Kalimantan Timur;

d.

Ketentuan yang belum diatur dalam operasional prosedur ini akan diatur lebih lanjut;

e.

Ketentuan yang bertentangan dengan standar operasional prosedur ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Ditetapkan di Balikpapan Pada tanggal Pebruari

2013

A.n. DIREKTUR RESKRIMSUS POLDA KALTIM KASUBDIT I / INDAGSI

JEMMY G P SUATAN, SH AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69070424

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TIMUR DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) PENGGELEDAHAN

BALIKPAPAN,

OKTOBER 2012

2 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) PENGGELEDAHAN 7.

Pengertian c. Penggeledahan Rumah adalah tindakan Penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat – tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal – hal menurut cara - cara yang diatur dalam KUHAP; d. Penggeledahan Badan adalah tindakan Penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

8.

Ketentuan Hukum

9.

g.

Pasal 1 butir 17 dan 18 KUHAP merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penggeledahan;

h.

Pasal 5 ayat (1) huruf b, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 32 dan pasal 37 KUHAP mengatur tentang kewenangan Penyidik/Penyidik Pembantu dalam hal pengeledahan;

i.

Pasal 33 KUHAP mengatur tentang syarat dan tata cara penggeledahan;

j.

Pasal 34 KUHAP mengatur tentang alasan penggeledahan tanpa izin dari ketua PN serta tindakan yang tidak diperkenankan;

k.

Pasal 36 KUHAP mengatur tentang pelaksanaan pengeledahan rumah diluar daerah hukum penyidik/penyidik pembantu;

l.

Pasal 55, 56, 57, 58, 59 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana.

Pejabat yang berwenang menggeledah Pejabat yang berwenang melakukan penggeledahan adalah penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil, penyidik pembantu atas perintah penyidik/atasan penyidik. Pelaksanaan penggeledahan dilakukan : a. b.

c.

d.

Dalam keadaan normal penggeledahan dapat dilakukan penyidik, setelah lebih dulu meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri; Dalam “keadaan luar biasa dan mendesak”, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa lebih dahuulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, namun segera sesudah penggeledahan, penyidik wajib meminta “persetujuan” Ketua Pengadilan Negeri Wilayah yang bersangkutan; Penggeledahan yang dijalankan tanpa persetujuan penghuni/pemilik harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan, ditambah dua orang saksi yang harus ikut menyaksikan jalannya penggeledahan; Dalam penggeledahan penyidik wajib memberikan salinan berita acara penggeledahan kepada penghuni/pemilik tempat yang digeledah.

3 10.

Persiapan Persiapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan penggeledahan adalah :

11.

m.

Penyidik/Penyidik Pembantu yang akan melakukan penggeledahan terlebih dahulu melaporkan kepada atasan penyidik bahwa perlu dilakukan tindakan penggeledahan, kecuali dalam hal tertangkap tangan;

n.

Mengajukan Permintaan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Obyek yang akan dilakukan penggeledahan untuk melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya;

o.

Mengajukan permintaan izin penggeledahan rumah disertai dengan permintaan izin khusus untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat - surat lainnya apabila dalam penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya itu diperlukan pula tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat lain;

p.

Menyiapkan personil yang memadai baik kwantitas maupun kwalitas yang disesuaikan dengan obyek yang akan di geledah;

q.

Membuat surat perintah penggeledahan untuk seluruh personil yang akan melakukan penggeledahan, setelah memperoleh surat ijin/surat ijin khusus dari Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya;

r.

Melakukan koordinasi dengan fungsi lain di lingkungan Polri/Instansi lain dengan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas (jika diperlukan) dengan menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan, setelah memperoleh Surat Izin/Surat Izin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri didaerah hukumnya (Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri Dilampirkan pada Surat Perintah penggeledahan);

s.

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, Surat Perintah Penggeledahan diterbitkan dan diberlakukan tanpa menunggu adanya Surat Izin/Surat Izin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri sedaerah hukum terlebih dahulu;

t.

Petugas pelaksana harus menguasai keterangan dan data mengenai sasaran penggeledahan baik berupa barang, surat ataupun identitas tersangka yang harus dicari dan ditemukan;

u.

Mengajukan surat permintaan bantuan kepada pejabat kesehatan (dokter/paramedis), apabila akan dilakukan pemeriksaan bagian dalam badan (dalam hal tersangka diduga menyimpan/menelan barang bukti);

v.

Melakukan Koordinasi dengan fungsi lain di lingkungan Polri/instansi lain guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penggeledahan, apabila akan melakukan penggeledahan terhadap angkutan darat, air atau udara (bus, kereta api, kapal laut, pesawat udara);

w.

Mempersiapkan alat dokumentasi/identifikasi untuk merekam semua kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan penggeledahan dari awal sampai akhir;

x.

Sebelum berangkat dilakukan arahan/breifing oleh atasan penyidik/penyidik/ketua Tim, cek kelengkapan perorangan dan peralatan serta administrasi penyidikan;

Tata Cara Penggeledahan Penggeledahan dapat dilakukan terhadap Rumah dan atau tempat tertutup lainnya, Penggeledahan Pakaian, Penggeledahan badan, Penggeledahan Alat Angkutan Darat, Air dan Udara.

4 a.

Penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya 1)

Diluar Hal Tertangkap Tangan dan Wilayah Hukum Penyidik yang melakukan penggeledahan; u)

Setelah mendapatkan ijin khusus penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat Penyidik yang akan melakukan penggeledahan koordinasi dengan Polri/Penyidik di Wilayah Hukum Obyek yang akan di geledah;

v)

Melaporkan kepada Pengadilan Negeri setempat di Wilayah Hukum Obyek yang akan melakukan penggeledahan;

w)

Dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dan atau Penyelidik atas Perintah Penyidik;

x)


y)


z)


aa)

menunujukkan surat penggeledahan;

bb)

pembagian tugas meliputi : pelaksana penggeledah dan pengamanan baik di dalam maupun diluar rumah/gedung serta pengawasan terhadap tersangka dan seluruh penghuni rumah;

cc)


dd)


ee)


ff)


gg)


hh)


ii)


jj)


perintah

tugas

tentang dan

maksud surat

dan

perintah

5

5)

kk)


ll)


mm)

Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada atasan penyidik;

nn)


Diluar Hal Tertangkap Tangan Dalam Wilayah Hukum Penyidik yang akan melakukan penggeledahan. s)

Setelah mendapatkan izin khusus dari Ketua Pengadilan Setempat pengggeladahan dapat dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dan atau Penyelidik atas Perintah Penyidik;

t)


u)


v)


w)

Menunujukkan surat penggeledahan;

x)

Pembagian tugas meliputi : pelaksana penggeledah dan pengamanan baik di dalam maupun diluar rumah/gedung serta pengawasan terhadap tersangka dan seluruh penghuni rumah;

y)


z)


aa)


bb)


cc)


dd)


perintah

tugas

tentang dan

maksud surat

dan

perintah

6

6)

7)

ee)


ff)


gg)


hh)


ii)

Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada atasan penyidik

jj)


Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak e)

Dalam hal penggeledahan dilakukan dalam keadaan perlu dan mendesak (tanpa surat ijin Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya) maka Ketua Pengadilan Negeri tersebut diberitahukan kemudian dengan surat yang dilampiri Berita Acara Penggeledahan, Surat Perintah Penggeledahan guna meminta persetujuannya;

f)

Dapat dilakukan tanpa surat ijin Pengadilan dari Ketua Pengadilan Negeri;

g)

Di perlukan surat ijin penggeledahan pelaksanaan penggeledahan tetap dilakukan sebagaimana mestinya dalam penggeladahan rumah/tempat tertutup lainnya;

h)

Dalam hal pemilik rumah menolak untuk dilakukan penggeledahan rumah, tetap dilaksanakan penggeledahan dengan di saksikan Kepala Desa/Ketua Lingkungan serta minimal 2 (dua) orang saksi.

Dalam Hal Tertangkap Tangan k)

Tidak diperlukan surat ijin penggeledahan dari Pengadilan Negeri;

l)

Tidak diperlukan sureat ijin penggeledahan;

m)

Dapat dilekukan oleh Penyidik, Penyidik Pembantu dan Penyelidik tanpa atas Perintah Penyidik;

n)

Untuk kelancaran, keamanan dan ketertiban, Penyidik yang melakukan penggeledahan dapat memerintahkan setiap orang yang berada di tempat tersebut untuk tidak meninggalkan tempat selama penggeledahan berlangsung;

o)

Penyidik/Penyidik Pembantu atau Penyelidik yang akan melakukan penggeledahan dengan terlebih dahulu menunjukkan

7 tanda pengenal dan melaporkan kepada Pejabat Kepolisian setempat/Atasan;

f.

p)

Setelah dilakukan penggeledahan, Penyidik/Penyelidik dan atau Penyidik Pembantu membuat Berita Acara Penggeledahan dan membuat surat persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;

q)

Penggeledahan dilakukan sesuai prosedur, hati-hati, wajar, sopan serta mengindahkan norma-norma, adat istiadat, hukum dan sopan santun;

r)

Penggeledahan dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;

s)

Dalam waktu 2 (dua) hari setelah dilakukan penggeledahan harus dibuat Berita Acara Penggeledahan;

t)

Penggeledahan terhadap tersangka, anggota MPR/DPR/DPD/anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten, Gubernur, Bupati/Walikota dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang.

Penggeledahan Pakaian Penggeladahan pakaian tersangka dan barang yang dibawanya dapat dilakukan pada waktu menangkapnya dengan cara sebagai berikut : 13)

Penyidik/Penyidik Pembantu dan atau Penyelidik menanyakan identitas tersangka;

14)

Memberitahukan kepentingan penggeledahan secara jelas dan dilakukan dengan sopan;

15)

Meminta kesediaan orang untuk digeledah dan meminta maaf atas terganggu hak privasinya;

16)

Menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan;

17)

Melakukan penggeledahan secara cermat dan teliti untuk mencari/mendapatkan bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana;

18)

Penggeledahan pakaian tersebut hendaknya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana yang seorang melakukan penggeledahan sedangkan yang lain mengawasi;

19)

Memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang di geledah;

20)

Melaksanakan penggeledahan oleh petugas penggeledahan;

21)

Melaksanakan penggeledahan dalam waktu secukupnya;

22)

Sedapat mungkin penggeledahan pakaian dilakukan tidak di depan umum;

23)

Menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan penggeledahan;

24)

Setelah melakukan penggeledahan penyidik segera membuat Berita Acara Penggeledahan.

8 g.

Penggeladahan Badan Penggeledahan badan tersangka dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu pada waktu tersangka tertangkap atau pada waktu tersangka diserhkan kepada Penyidik/Penyidik Pembantu dengan ketentuan dan cara-cara sebagai berikut :

h.

11)

Penggeledahan badan tersangka sedapat mungkin dilakukan di tempat tertutup;

12)

Memerintahkan kepada yang akan di geledah untuk menanggalkan seluruh pakaian kecuali pakaian dalam;

13)

Untuk kepentingan keamanan, kepada orang yang akan di geledah badannya di perintahkan terlebih dahulu sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan untuk menggadakan perlawanan;

14)

Penggeledahan badan harus dilakukan seteliti mungkin mulai dari atas sampai ke bawah dengan mengindahkan norma-norma kesusilaan dan kesopanan;

15)

Penggeledahan badan tersebut hendaknya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana yang seorang melakukan penggeledahan sedangkan yang lain mengawasi;

16)

Penggeldahan badan seorang wanita sedapat mungkin dilakukan oleh Polwan dalam hal tidak ada Polwan pelaksanaannya dilakukan oleh Karyawan Sipil Wanita Polri/Wanita yng ditunjuk petugas di hadapan penyidik/penyidik pembantu yang bersangkutan;

17)

Penggeledahan badan apabila dilakukan dengan cara menanggalkan semua pakaian yang dikenakan sehingga dapat diperiksa bagian-bagian badan yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana;

18)

Untuk melakukan penggeledahan rongga badan agar meminta bantuan kepada pejabat kesehatan (Dokter/Paramedis);

19)

Setelah melakukan penggeledahan badan penyidik/penyidik pembantu wajib membuat Berita Acara Penggeledahan;

20)

Berita Acara Penggeledahan badan dapat di gabung dengan penggeledahan pakaian, apabila yang melaksanakan kedua macam penggeledahan adalah Penyidik/Penyidik Pembantu yang sama.

Penggeledahan Alat Angkutan Darat, Air dan Udara Penggeledahan dapat dilakukan tanpa surat ijin Pengadilan Negeri 3)

Penggeledahan Alat Angkutan Darat Pelaksanaan penggeledahan dengan ketentuan dan cara-cara sebagai berikut : a)

Perintahkan pengemudi untuk memperhentikan dan menempatkan kendaraannya pada tempat yang aman dan tidak menganggu mkeancaran Lalu Lintas yang lain;

b)

Salah seorang petugas memerintahkan pada semua penumpang turun dari kendaraan tanpa membawa barang apapun, kalau perlu dengan tangan masing-masing di atas kepala, sedangkan petugas yang lain melakukan pengawasan;

9

4)

c)

Membawa para penumpang ke tempat yang berjauhan dari kendaraan tersebut dan melakukan penggeledahan pakaian dan badan;

d)

Setelah selesai melakukan penggeledahan pakian dan badan barulah dilakukan penggeledahan terhhadap kendaraan secara cermat dan teliti;

e)

Apabila terdapat suatu keyakinan dan barang bukti yang disembunyikan di suatu bagian dari kendaraan yang sulit untuk di capai maka diminta bantuan ahli untuk mengambilnya;

f)

Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan berhubungan dengan kendaraan dan SIM, STNK;

g)

Penggeledahan terhadap kendaraan yang berjalan di atas rel supaya terlebih dahulu meminta ijin dan bantuan kepada stasiun setempat supaya gerbong yang di curigai dipindahkan dari rangkaian yang lainnya guna keperluan tersebut diminta bantuan Polsus kereta api kemudian barulah dilakukan penggeledahan secara cermat;

h)

2 (dua) hari setelah dilakukan penggeledahan harus dibuat ,Berita Acara Penggeledahan Alat Angkutan Darat.

surat

yang

Penggeledahan Alat Angkut Air dan Udara Penggeledahan alat angkutan air dan udara dilakukan dengan ketentuan dan cara-cara sebagai berikut :

i.

a)

Adakan koordinasi dan minta bantuan dari Instansi-instansi yang berwenang dalam bidang pengaturan, pengurusan dan penyelenggaraan angkutan air dan udara;

b)

Penggeledahan terhadap Angkutan Air dan Udara agar mengindahkan ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk tekhnis yang di rumuskan oleh masing-masing fungsi yang bersangkutan;

c)

Segera setelah dilakukan penggeledahan supaya dibuat Berita Acara.

Hal-hal yang perlu di perhatikan 6)

Meskipun wewenang penggeledahan oleh Penyidik secara yuridis di ataur dan ditentukan oleh KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian namun pada kasus yang menyangkut atau melibatkan diperlukan ketentuan-ketentuan khusus (Lex Spesialis Derogat Lex Generalis);

7)

Dalam melakukan penggeledahan terhadap anak, Penyidik wajib mempertimbangkan factor-faktor psikologis bagi anak;

8)

Dalam melakukan penggeledahan perlmu memperhatikan factor-faktor keamanan;

9)

Penggeledahan badan terhadap wanita harus Polwan/seorang wanita yang ditunjuk oleh penyjidik;

dilakukan

oleh

10 10)

12.

Penggeledahan yang menyangkut benda,alat,fasilitas dan tempat-tempat lain yang menyangkut keamanan Negara agar di koordinasikan dengan Instansi terkait .

Penutup a.

Standar operasional prosedur penggeledahan menjadi acuan bagi penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana;

b.

Hal-hal yang belum di atur dalam standar operasional prosedur penggeledahan ini akan ditentukan kemudian;

c.

Standar operasional prosedur penggeledahan ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan surat ketentuan Surat Kepala Kepolisian Negara Kalimantan Timur;

d.

Ketentuan yang belum diatur dalam operasional prosedur ini akan diatur lebih lanjut;

e.

Ketentuan yang bertentangan dengan standar operasional prosedur ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Ditetapkan di Balikpapan Pada tanggal Oktober 2012 DIREKTUR RESKRIMSUS POLDA KALTIM

Drs. IMAN SUMANTRI, MSi KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66070510 Disahkan di Balikpapan Pada tanggal Oktober 2012 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

Drs. ANAS YUSUF, SH, MH, MM INSPEKTUR JENDERAL POLISI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TIMUR DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) PENGGELEDAHAN

Recommend Documents