, LEMBAR DlSPOSISI / CATATAN DINAS KOMUNlKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA Tanggal Masuk : ..l0'/.0.9.. ~.{~. : .
·m Indek:
I
.~.ro . ...............................
:.!.f?~~
Kode
.
·· ········)······I·································l PU'U\"''''l~~ f\J~o.!
Hal/isi Ringkas
.....§
.
:·~·nJer.~~i~/~l?19..:.1
Tgl.lNomor Surat
·
Asal
~.,.
~
..
Diteruskan / kepada :
Instruksi / Informasi :
\VfS
.
r.t
~ 'Ji,\'
.
1. Sekretaris 2. Kabid Media Massa
V
3. Kabid Informasi
~
Publik 4. Kabid SIM 5. Kabid Infrastruktur
~V" ~/'
Perangkat Lunak 6. Kabid Infrastruktur
,~ ~
Sesudah digunakan harap segera dikembalikan Kepada: .
\"
Perangkat Keras 7. Kabid POSTEL
"\
I
\.~.
• Coret yang tidak perlu7"~~--\
7~
;..-.----
om ,
No. Urut
--- ..,.,... ,". •
-
~-
KARTU
-r-
KENDALl
Tgl@/M:
Kode :
:
Indek Perihal I lsi ringkas
Tgi. Sri.
,
l
II
Dari I Kepada .)
I,
i
I
No. Sri. : Pengolah
./
Diteruskan
-
,
Lampiran: Oisimpan
l Keterangan :
.) Corel yang tidak p ;!rlu
Lembar kesatu
m
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEKRETARIAT DAERAH
BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI Jalan Medan Merdeka Selatan Nemer 8-9, Jakarta Telp. 3822998,3822748 Fax.3848652 Email.
[email protected] JAKARTA . Kedepes: 10110
Nemer Sifat Lampiran Hal
: ;1.9°1
Jakarta,
/o<:rg·1
: Penting : Satu berkas : Penyampaian risalah rapat pimpinan
9
September 2015
Kepada Yth. 1. Gubernur Provinsi OKI Jakarta 2. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta 3. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta 4. Para Oeputi Gubernur Provinsi OKI Jakarta 5. Para Asisten Sekdaprov OKI Jakarta 6. Inspektur Provinsi OKI Jakarta 7. Kepala Bappeda Provinsi OKI Jakarta Kepala BPKAO Provinsi OKI Jakarta ~ Kepala Oinas Kominfomas Provinsi OKI Jakarta 10. Bapak M Yusuf (Ketua TGUP2)
a
di Jakarta
Oengan hormat saya sampaikan Notulen Rapat Pimpinan (Rapim) yang diselenggarakan pada hari/tanggal
: Senin 7 September 2015
waktu
: OS.OO WIB
tempat
: Ruang Rapim
pokok bahasan
: Sesuai agenda rapim
Saya laporkan pula bahwa notulen tersebut disampaikan kepada pejabat terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan arahan pimpinan. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih.
~~
Kl!:l~~t'~J:iIB6t~~H DAN KLN SETDA
t ''b~o.J~l .rm~~'~~~1 ~ ~ ~
JAKARTA,
~ ~·I/~!r
~+ ""v"'3~II><4t. o...t.,,:\-o ~~/J '9~ "'''''' LU,,9>
"9
~Mellil:A:
AD MAWAROI NIP 196404041 9S41 01 003
atl'13
•
NOTULEN RAPAT PIMPINAN HarilTanggal Waktu Tempat Pimpinan Rapat Peserta Rapat
: Senin. 7 September 2015 : Pukul 08.00 WIB : Ruang rapim : Gubernur Provinsi OKI Jakarta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta Para Oeputi Gubernur Provinsi OKI Jakarta Para Asisten Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta Kepala BPKAO Pemprov OKI Jakarta Kepala Bappeda Provinsi OKI Jakarta Inspektur Provinsi OKI Jakarta Para Walikota Kota Administrasi Bupati Kota Administrasi Kepulauan Seribu Kepala Satpol PP Provinsi OKI Jakarta Kepala BPPBJ Provinsi OKI Jakarta Kepala Oinas Tata Air Provinsi OKI Jakarta Kepala Oinas Bina Marga Provinsi OKI Jakarta Kepala Oinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi OKI Jakarta Kepala Oinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi OKI Jakarta Kepala Oinas KUMKMP Provinsi OKI Jakarta Kepala Oinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi OKI Jakarta Kepala Oiskominfomas Provinsi OKI Jakarta Kepala Biro Hukum Setdaprov OKI Jakarta Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov OKI Jakarta Kepala Biro Perekonomian Setdaprov OKI Jakarta Kepala Biro Hukum Setdaprov OKI Jakarta Kepala Biro KOH dan KLN Setdaprov OKI Jakarta Bapak M Taufik (Ketua TGUP2) Oireksi Utama PT PAM Jaya
., NOTULEN RAPAT PIMPINAN Hariftanggal : Sen in, 7 September 2015 Waktu : 08.00 WIB
NO.
1.
POKOK BAHASAN PERMASALAHAN
INSTRUKSI PIMPINAN RAPAT
PEJABAT YANG MENINDAKLANJUTI
SUPERVISI
• Pemerintah Provinsi OKI Jakarta perlu menyediakan sarana dan prasarana rumah susun yang layak huni. • Pemerintah Provinsi OKI Jakarta perlu meningkatkan pengawasan dan penertiban rumah susun.
Gubernur
• Asisten Pembangunan dan LH Oinas • Kepala Perumahan dan Gedung Pemda • Kepala Oinas Kebersihan • Kepala Oinas Penataan Kota • Kepala Oinas Kependudukan dan Catatan Sipil • Kepala Biro Tapem • Oirut PAM Jaya
RUMAH SUSUN
• KPAI: Rusunawa Jatinegara Barat tak ramah anak. • Belum ada RTf RW, tempat pembuangan sampah, dan sosialisasi penanggulangan bencana di Rusunawa Jatinegara Barat. • Sepuluh orang tinggal dalam 1 unit di Rusunawa Jatinegara, Pemprov. OKI Jakcirta belum beri solusi. • Rusunawa Cipinang Besar Utara (Cibesut) tak terurus dan kumuh. • Warga Rusunawa Cibesut keluhkan listrik sering padam. • Rusunawa Tipar Cakung, .Cakung Barat, Perumnas Klender, dan Rusunawa Seruni kesulitan air bersih. • Rusunawa Bidara Cina tidak sesuai dengan peruntukan.
2
Tanggapan Dirut PDAM terkait keluhan air bersih di rusun • Kekurangan air di rusun Cakung karena kuranganya pasokan air di Cilincing. Saat ini sudah diatasi • Kekurangan air di rusun Klender dan Seruni terjadi karena reservoir! penanganan air kurang baik antara pengelola dan penghuni rusun
• PAM dan Palyja agar segera pasang pipa air minum ke rumah warga dan apabila memungkinkan air yang dapat langsung diminum. Orang miskin di Jakarta akan dibebaskan biaya sambungan pipa
Walikota Jakarta Utara: • Kapuk Muara sudah lama bermasalah karena tekanan air Palyja kurang kuat Walikota Jakarta Pusat: • Jalan inspeksi BKB bongkaran sudah selesai terhambat pipa pam yang besar sehingga mobil tidak bisa masuk ke jembatan. Sudah bersurat ke Pam untuk menurunkan pipa pam tersebut Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda: • Rusun Tambora dan Rusun Daan Mogot sudah banyak dibantu PAM, namun masih ada masalah di lapangan, mohon segera dibantu • Terkait permainan edukasi sudah mendapatkan bantuan dari Universitas Persada, BPAD. dan Dinas Olahraga dan Pemuda. • 40 Tong sampilh sudah diberikan
3
.,
•
•
-
•
•
•
•
•
•
'------'-'-----
Dinas Kebersihan Haka dan Wika sudah memfollow up keluhan teralis yang dianggap membahayakan/ kurang dan akan diselesaikan dalam waktu dekat • Berkaitan dengan RT RW, tinggal menunggu legalitas. Perekaman data • awal sudah dilakukan oleh Dukcapil Sudah ada 20 SKPD maupun • organisasi lain yang terlibat dalam penanganan rusun Jatinegara Barat Berdasarkan sorotan media, ada 10 orang yang tinggal dalam satu rusun di rusun Jatinegara Barat, setelah diteliti ternyata ada sekitar 8 keluarga yang anggotanya 10 orang (Iebih dari 2 KK). Dari 188 warga ada 168 KK + 20 kontrak. Yang 20KK kontrak tidak akan mendapatkan ganti rusun. 168 KK sudah diminta didata ulang karena tidak semua rumahnya dirobohkan Saat ini sedang diusahakan seluruh warga rusun dapat menggunakan bus transjakarta gratis dengan • menunjukkan kartu rusun Rusun Cibesut di belakang penjara Cipinang sangat keropos karena sudah • berusia 28 tahun. Berharap tahun 2016 dapat didahulukan untuk dikerjakan Dalam waktu dekat akan dilakukan • razia dengan Polres di 2 rusun
Pendaftaran awal KTP Dukcapil harus langsung ganti alamat KTP 1 keluarga yang lebih dari 2 kk segera berikan rusun Rusun kosong hasH razia dapat digunakan untuk warga Bidara Cina
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan agar fokus menjaga asset Pemprov DKI Jakarta Para Asisten bantu koordinasi laporan yang disampaikan oleh SKPD dan harus menentukan target waktu penyelesaian masalah Ibu-ibu penghuni rusun yang pandai masak agar didata, diikutkan bazar secara
-----l..----==_==---=:.::.:.:.:=::..:..-_=-=:.::::....-=.:=~
_ ___.:__
~
_____.J
4
"
• Ibu-ibu penghuni rusun yang pandai masak agar didata, diikutkan bazar secara bergiliran dan apabila perlu dimasukkan ke smart city • Razia KTP rusun harus selesai bulan ini • Persulit perpindahan KTP warga dari rusun ke luar • Pastikan semua anak rusun mendapatkan KJP • Dinas Perumahan dan Gedung Pemda agar menyampaikan kepada penghuni rusun yang mendapatkan kartu kombo dapat naik bus transjakarta gratis • Terkait banyaknya pabrik yang tutup, perlu dianggarkan pembelian tas/ baju sekolah di LKPP. • Asisten perekonomian, Biro Perekonomian dan Kepala Dinas KUMKMP agar mendata pabrik di Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang yang akan bangkrut, usahakan agar mereka tidak melakukan PHK dan mendaftarkan produk mereka ke LKPP dan Pemprov DKI Jakarta akan mengadakan banyak bazar untuk membantu pabrik-pabrik tersebut • Hubungi semua mall, Gubernur tidak ingin PKL dikenakan sewa lapak mahal cukup Rp20.OOO/hari. Produk pabrik yang mau tutup tersebut akan dibeli Pemprov DKI Jakarta dan dititipkan kepada PKL yang berjualan di Mall. Konsepnya seperti factory outlet harga pabrik • Setiap akhir pekan bisa dilakukan baz"r di
5
halaman kantor Walikota. Suat bazar sebanyak mungkin tanpa keluar uang. Kerjasama juga dengan produser film untuk memutar film-film. Gunakan proyektor milik Walikota. Semua penjualan akan menggunakan e-money • Pemprov OKI Jakarta dapat membuka IKEA dengan Produk pabrik furniture • Kepala Oinas KUMKMP agar menganggarkan Rp1 Triliun untuk membeli produk-produk pabrik yang hampir bangkrut • Supir dan kernet bus Transjakarta yang membuang sampah sembarangan seperti botol aqua agar dicabut izinnya
2.
PAPARAN DINAS KEBERSIHAN PERIHAL MATERI BUSINESS TO BUSINESS PENGELOLAAN SAMPAH KAWASAN KOMERSIAL DAN PERDAGANGAN 1.
I
Awal 2016 sampai dengan terbitnya peraturan gubernur tentang pengelolaan sampah kawasan. - Perlu dicanangkan kawasan percontohan untuk pengelolaan sampah kawasan secara mandiri rnelalui instruksi gubernur. 2. Pertengahan 2016. - Perlu ditetapkan· pengelolaan sampah kawasan dengan
• Oinas Kebersihan agar mengirimkan surat kepada PT Godang Tua menyatakan bahwa kontrak kerjasama sampah Santar Gebang yang terjadi selama ini wanprestasi dan cc ke Gubernur. Minggu ini harus langsung dibuat. Seminggu lagi peringatan 2, seminggu lagi peringatan 3
Gubernur
• Kepala Kebersihan
Oinas
• Oinas Kebersihan agar menyiapkan minggu ini Pergub pembayaran sampah berdasarkan
6
3.
4.
peraturan gubernur. Zona non kawasan, dikaji pada pertengahan 2016 oleh konsultan independen. Pada zona non kawasan, akan dikembangkan insentif bagi petugas gerobak sampah berupa pengangkatan menjadi pekerja lepas dinas kebersihan atau bagian dari ppsu kelurahan. Awal 2017 dicanangkan. Untuk mempermudahl memperlancar dan mempercepat pelayanan angkutan sampah dari sumber, petugas gerobak akan difasilitasi dengan gerobak motor.
• Terkait GPS tnuk sampah akan dikontrol melalui kontrol room Dinas f(ebersihan • Perlu disiapkan ID Card PHL Kebersihan yang sekaligus berfungsi sebagai ATM Bank DKI
volume sampah. perumahan
ujicoba di perumahan-
• Asisten Pemerintahan harus mengingatkan RT RW tidak boleh lagi memungut uang kebersihan dari warga. Semua uang kebersihan tersebut harus masuk ke kas Pe.mda • Semua truk sampah harus menggunakan GPS. Truk sampah yang keluar jalur harus diberikan notifikasi • Data GPS truk sampah harus terkoneksi dengan smartcity supaya masyarakat Jakarta bisa ikut mengontrol truk sampah di Iingkungan sekitarnya • Pengadaan lampu tidak boleh kontrak dengan swasta, bisa dititipkan ke Kantor Lurah. Sehingga PPSU Kelurahan dapat segera melakukan penggantian lampu secepatnya • Biro Tapem belum mengerjakan Instruksi Gubernur terkait operasional RT RW. RT RW seharusnya tidak boleh digaji lagi dan harus mengirimkan laporan melalui qlue minimal 100 laporan (baru dapat Rp1.000.000) • Dinas Kebersihan agar membeli mobil-mobil penyapu jalan yang besar
7
.,
3.
PAPARAN PENERTIBAN ROKOK DAN NON ROKOK
REKLAME Gubernur
• Penyelenggaraan reklame dengan ukuran media reklame di alas 24m2 perlu ada lim lerpadu DPP, DPK, Salpol PP • Sedangkan penyelenggaraan reklame dengan ukuran media reklame di bawah 24m2 sudah diselenggarakan oleh DPP • Allernalif RAPBD 2016: PKB Rp7,38 Triliun, BBNKB Rp4,9 Triliun, PPJ Rp780 Miliar, P Parkir Rp500 Miliar, PBB Rp7,94 Triliun • Gubernur dapal memberikan pembebasan dan keringanan pada PBB-P2 bagi kelompok NJOP <200 jUla. Dampak pembebasan keringanan Pemprov DKI Jakarta akan mendapalkan Rp7,54 Triliun • Pendapalan Triliun
per
hari
ini
Rp19,28
• Kepala Dinas Pelayanan Pajak
• Lurah Camal lidak boleh menerima perminlaan penayangan reklame di daerahnya • Gubernur menyarankan lidak perlu dibenluk lim lerpadu unluk penertiban reklame berapapun ukurannya • Dinas Bina Marga segera mengejar Dueling dengan PT Jakpro • Ada Perda yang melarang memasang billboard di alas lroloar sehingga semua papan reklame di alas lroloar harus dipolong • Dinas Bina Marga agar meng-ekalalogkan semua lroloar di DKI Jakarta • Lurah, Camal dan Walikola agar mempereepal program perbaikan lroloar, laman, dan kebersihan di wilayahnya • Biro Hukum harus memikirkan eara mengambil penguasaan lahan lanpa izin Pemprov DKI Jakarta misalnya Jakarta Ulara,
Kepala BPKAD: • Di Boulevard, Jakarta Ulara ada papan 8
billboard yang berdiri di atas asset pemda agar dipotong Kepala Dinas Bina Marga: • Untuk Sudirman dan Thamrin akan dibicarakan dengan Arkonin
• Sanyak tanah Negara yang diduduki jadi taka seperti di Waduk Pluit. Untuk hal seperti itu minta Arkonin datang dan desain rusun ada taman serta tempat usaha bengkel, cuci mobil, salon dan sebagainya. Sehingga orang yang digusur dapat membuka' toko dan tidak menganggu ekonomi • Walikota pikirkan hal seperti itu dan lakukan tes di Luar Satang • Sampai 2018, PSS tidak boleh naik • Apabila tidak ada kejelasan pembahasan KUA-PPAS 2016, siapkan Pergub untuk RAPSO 2016 • Semua rusunl rusunami tidak perlu bayar PSS • PSS villa pulau pribadi harus sam a dengan PSS rumah di Teuku Umar • Supati Kepulauan Seribu agar menyampaikan kepada pemilik villa di pulau, bahwa Reklamasi pulau yang sudah terlanjur dan melebihi batas akan dijadikan milik Pemprov OKI Jakarta • SPTSP agar memberikan izin penyambungan bangunan di atas HPL OKI, asalkan sudah disetor lanqsunq diberikan 9
• Kepaia Dinas Peiayanan Pajak agar mengecek 1MB rumah yang PBBnya di atas Rp10 Miliar • PBB bangunan 2 lantai "nembak" dan kawasan bisnis akan diresmikan dan langsung diubah PBBnya • Kepala OPP harus menjelaskan kepada anak buahnya bahwa pihak yang menyamakan NJOP di RS Sumber Waras adalah Kementerian Keuangan bukan Pemprov OKI Jakarta. Jangan membuat statement yang membangun opini OKI menyembunyikan sesuatu.
4.
LAPORAN KEPALA BPPBJ
• Per 4 September 2015, saat ini sudah diproses 1663 paket lelang seharga Rp3,5 triliun, RUP 2704 lelang seharga Rp7 triliun dan RPP 1905 paket seharga Rp4,5 triliun
• Data LPSE sudah diumumkan online
Gubernur
• Kepala BPPBJ
• Tidak ada proyek yang dibatalkan • Semua BUMO harus ikut lelang
• Total Biasa langsung sebesar Rp26,7 triliun dengan detail: - Penyedia (Ielang dan pengadaan langsung) Rp16,8 triliun - Swakelola Rp9,8 triliun 10
"
• Persyaratan Ielang mengikuti syarat yang ditentukan oleh SKPD
5,
6,
LAPORAN PERKEMBANGAN KUA-PPAS 2016 (PENDAPATAN)
Gubernur
• Kepala Bappeda • Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Gubernur
• Kepala BBSWC Unit Pelaksana Dinas Tata Air
PAPARAN RENCANA SUDETAN KALI CILlWUNG OLEH KEPALA BBSWC UNIT PELAKSANA DINAS TATA AIR • Rencana sudetan Kel. Kebon Baru - Lebar 66 m - Penampang memanjang lokasi • Rencana sudetan Kel. Kalibata - Lebar dari 1,3 km menjadi 150 m + B 50 m (trase) - Akan mengalami beda elevasi dan kemiringan • Biaya pembangunan rusun berasal dari Pemerintah Pusat • Program ini dibawah kendali Badan pengendalian wilayah • Sodetan Kampung Melayu ke KBT akan dikaji lebih detail karena kapasitasnya sudah lebih cukup 590m3 (530 m3 untuk mengakomodir.
•
• •
•
Proyek ini bisa-bisa dibicarakan tahun 2016-2017, karena arusnya terpotong atau pertimbangan adanya jembatan yang roboh. Proyek ini ditunda dulu sembari membereskan hilir Proyek normalisasi di wilayah Bukit Duri akan dilaksanakan tahun 2016. Semua alat berat milik PU masuk ke Bukit Duri setelah banjir. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda agar menyiapkan rusun dan mendorong warga Bukit Ouri yang masuk ke rusun Oinas Sosial harus memfokuskan bantuan makan di rusun. Walikota tidak boleh mengizinkan LSM atau PMI untuk;
• Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
• Para Walikota • Kepala Dinas Sosial II
membangun dapur umum di jalan. Semuanya harus difokuskan di rusun
3 sungai) •
Walikota dan Satpol PP harus rajin melakukan razia KTP penghuni rusun. Walikota agar meminta data penghuni rusun ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan mencocokkan dengan data Bank DK!. Apabila terdapat rusun yang tidak punya KTP segera datangi rusun ybs dan laporkan ke Polisi. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda agar mencopot kepala UPT Rusun dan RT RW yang terlibat. Program KTP penghuni rU3un harus selesai tahun ini.
•
Tidak ada ganti uang kerohiman untuk Bidara Cina. Tidak ada toleransi warga di Bidara Cina, sodetan mesti jalan tahun ini. Walikota harus memikirkan cara menertibkan warga di Bidara Cina.
•
Fokus selesaikan proyek di Bidara Cina, Bukit Duri diselesaikan setelah banjir
•
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda agar mengecek data penghuni rusun apakah memiliki KTP rusun atau tidak.
• Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
•
Walikota harus menyiapkan data penghuni rusun memiliki toko sebelurn toko di rusun
• Para Walikota
• Para Walikota • Kepala Satpol PP • Kepala DisDukcapii
12
dibuka. Blok G Tanah Abang kacau balau karena orang yang mendaftar di blok G bukan pedagang yang sebenarnya melainkan oknum yang ingin jual ruko. •
Kepala Satpol PP agar memecat oknum yang terlibat sewa lapak di Kota Tua.
• Kepala Satpol PP
•
Sekretaris Daerah agar mengingatkan Asisten Pembangunan dan LH agar pengurusan 1MB dapat dilakukan sembari melakukan pondasi, tidak perlu menunggu pembahasan kebakaran, ME dan sebagainya.
• Sekda • Asbang LH
•
Kepala SKPDI UKPD yang tidak bisa memprogres pembelian pada akhir Januari akan dicopot.
• Para Kepala SKPD
•
Dinas Pertamanan dan Pemakaman dan Dinas Kebersihan yang masih ada PHL fiktif akan dipecat.
• Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman • Kepala Dinas Kebersihan
•
Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, Dinas Penataan Kota dan Dinas KUMKMP agar memecat anak buah yang terlibat.
• Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda • Kepala Dinas Penataan Kola • Kepala Dinas KUMKMP 13
•
Dinas Tata Air dan Dinas Kebersihan agar kerjasama dengan Kodam mengeruk kali di Bukit Duri.
• Kepala Dinas Tata Air
•
Inspektorat agar memeriksa proyek sewa truk sampah.
• Inspektur
•
Dari tahun 2012, Gubernur telah menyampaikan semua pekerjaan rutin tidak boleh kerjasama dengan swasta.
•
Tahun depan, semua pembelian barang harus melalui e-katalog LKPP.
• BPPBJ
•
Kepala Dinas Bina Marga agar menyelesaikan trotoar di seluruh Jakarta tahun depan.
• Kepala Dinas Bina Marga
•
Sekda, Biro Hukum, dan Inspektorat agar menyamakan statement di media terkait RS Sumber Waras. Jangan membuat statement yang seolah-olah menyalahkan Pemprov DKI Jakarta.
• Sekda • Kepala Biro Hukum • Inspektur
•
Pembelian tanah, alat berat, truk tidak jalan sampai hari ini. Padahal sudah bulan September 2015.
•
SKPD yang punya kelebihan anggaran untuk beli tanah agar melakukan pembelian tanah, peruntukan selaniutnva 14
..
-
7.
PAPARAN PENGENDALIAN PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN SERTA PENGADAAN ATAU PEMELIHARAAN BARANG Gubernur • • • • •
• •
•
•
• • •
Perencanaan barang tidak. berdasarkan analisa kebutuhan SKPO/UKPO tidak menyusun RKBUI RKPBU • Penganggaran tidak berdasarkan analisa komponen harga Keterlambatan RUP Ketidaksinkronan antara KAK· dengan RAB dan HPS Setiap perencanaan barang harus didahului analisa kebutuhan Barang yang diajukan pengadaanl pemeliharaan harus sesuai RKBUI RKPBU Harga dalam ebudgeting harus berdasarkan analisa komponen harga RUP harus tepat waktu dan sedini mung kin supaya mempermudah lelang KAK. RAB, dan HPS harus sinkron Memperbanyak muatan ekatalog nasional dan local Menqoptimalkan pelaksanaan
Semua transaksi budgeting
harus
melalui
• Inspektur
e-
Semua transaksi tidak harus menunggu ketok palu anggaran. lelang dapat dilakukan dari sekarang Paparan SKPO
ini agar dipaparkan
didepan
•
SKPO yang tidak mau turut cara kerja yang ditentukan akan dipecat pada akhir Januari 2016
•
Kepala BPPBJ harus bicara dengan LKPP terkait standar gaji kontrak individu
•
Pemprov OKI Jakarta ingin sekolah dapat menjadi BLUO sehingga bisa merekrut guru-guru. Prinsipnya seperti puskesmasl RSUO
16
•
• •
8.
epurchasing Persiapan lelang dilaksanakan sedini mungkin Tidak ada permainan dalam lelang
PAPARAN RENCANA PENGGUNAAN KAWASAN BALAIKOTA SEBAGAI KAWASAN WISATA
• • •
• •
Kuliner akan ada di blok B' Area parkir di DPRD Dekranasa akan berada di Lobi Blok
•
G
•
Jam wisata Sabtu - Minggu pukul 09.00 s.d 15.00 WIB Kebutuhan dukungan: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan: pemandu dan hiburan Dinas KUMKMP: seleksi pedagang makanan dan sertifikasi BPOM Diskominfomas:mempersiapkan obyek jakarta smart city publikasi ke masyarakat Dinas Pertamanan dan Pemakaman: menyiapkan bangku taman dan dekorasi Satpol PP: pengamanan area luar kompleks balaikota
•
•
• • • • •
• •
Parkir DPRD dapat digunakan oleh masyarat umum pada hari sabtu minggu Primadona kita adalah Jakarta Smart City Gubernur memberikan masukan agar ada alur masuk dari Kebon Sirih dan keluar dari depan Balaikota Bank DKI agar memanfaatkan peluang balaikota sebagai kawasan wisata dengan membuka stand di lobi DPRD Kolam ikan agar dibersihkan dan ditambah ikan Koi Jarn wisata Sabtu - Minggu 09.00 s.d 17.00 WIB Untuk hiburan bisa panggil orchestra anak jalanan di Taman Suropati Siapkan dispenser, gelas, kopi dan teh, dan biscuit Diskominfomas gilirkan orang untuk promosi smartcity Abang none tidak usah dilibatkan Panggil ibu-ibu penghuni rumah susun yang pintar memasak untuk ikut
Gubernur
• Kepala Biro Umum
17
'. • • • • • •
•
•
• •
• •
berpartisipasi Undang anak sekolah untuk ke Balaikota Hubungi biro-biro wisata bahwa bus wisata boleh melintasi jalur busway Oepan blok G bisa ditaruh bangku taman Lampu harus terang semua Foto preweeding tidak dikenakan biaya Buat surat kepada asosiasi artis apabila ingin melakukan eSR kepada masyarakat dapat menjadi guide masyarakat sabtuminggu Petugas kebersihan harus bertindak sebagai pengawas kebersihan yang menegur orang yang membuang sampah sembarangan. Bukan sebagai pemungut sampah. pengunjung yang nekat akan Biro KOH dan KLN agar menyiapkan Me untuk mengingatkan buang sampah ditempatnya Monas agar dipasangi speaker himbauan Pasang LED menempel di gedung Blok G Balaikota, Gedung OPRO dan rusun-rusun Pemprov OKI jakarta Pengamanan Balaikota manfaatkan pamdal Pasang eeTV di dalam gedung
18
••
9.
LAIN-LAIN • Pit Sekda
• Bapak Mara Oloan akan menjadi Pit Sekda
• Pintu Masuk Dermaga Ancol
• Hubungi PT Pembangunan Jaya Ancol untuk menggeser pintu masuk dermaga Ancol • Manfaatkan Pantai Mutiara dan Green bay sebagai akses naik kapal ke Kepulauan Seribu
Gubernur
• Daftarkan pupuk ke LKPP. supaya dapat dibeli melalui e-katalog • Kasus kebakaran SMP 49, tidak ada • Semua penjaga sekolah harus memeriksa APAR yang berfungsi. Perlu dicek semua peralatan APAR sekolah. Buat juga pengadaan APAR dengan pihak trainingnya ketiga • Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran agar melakukan pengecekan APAR di semua sekolah milik Pemprov DKI Jakarta • DonasiLuarNegeri
• Donasi luar negeri terhadap warga miskin tidak tercapai karena ada anggapan semakin miskin suatu negara pejabatnya semakin korup. Dengan adanya pola pemberian bantuan transfer melalui rekening bank diharapkan dapat mendorong donasi dari luar negeri
19
•
• Tempat Usaha PKL
Catatan:
• Dinas KUMKMP agar menciptakan tempat usaha yang murah seperti rusun dan waduk
1. Risalah ini sebagai alat pengendali dari pejabat supervisi untuk memberi tugas penyelesaian (tindak lanjut) kepada pimpinan SKPD terkait dan bahan laporan pad a saat Rapat Pimpinan berikutnya. 2. Hal-hal yang penting dan segera dilaporkan kepada Gubernur tidak selalu 3. menunggu rapat berikutnya tetapi pada saat rapat wajib dilaporkan bahwa permasalahan sudah ditindaklanjuti.
Notulen: Nurul Kusuma Wardhani
20
