IMPLEMEN TASI K.EBIJAKAN BANTUAN K.ESEJAHT ERAAN SOSIAL PERMANEN DI KABUPATE N GUNUNGKI DUL (PELAYANAN JAMINAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA TERLANTAR OLEH ORGANISASI SOSIAL)
Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Srujana S-2 Program Studi Magister Administrasi Publik
diajukan oleh
Zulaifati Shoimah 21804/PS/MA P/06 Kepada PROGRAM STUDI PASCA SARJANA MAGISTER ADMINISTRA SI PUBLIK UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA
2008
Tesis IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PERMANEN _ Dl KABUPATEN GUNUNGKIDUL (PELAYANAN JAMINAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA TERLANTAR OLEH ORGANISASI SOSIAL) Dipersiapkan dan disusun oleh
Zulaifati Shoimah Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 19 September 2008
Susunan Dewan Penguji Pembimbing Utama
Anggota Dewan Penguji Lain
rof. Dr. Muhadjir Darwin Pembimbing Pendamping I
/~/"-\~
l,_.-
..-/ \ \·
Ora. Am bar Teguh Sulistiyani, M.Si Pembimbing Pendamping II
Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Tanggal 24 September 2008
Pengelola Program Studi Magister Administrasi Publik UGM
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesru:janaan di suatu perguruan tinggi. Sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pemah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Yogyakarta, Yang menyatakan
ii
MOTTO "Sesunggu hnya Allah Swt tidak akan merubah nasib suatu kaum, sehingga mereka dapat merubah nasib mereka sendiri. (Q.S. Ar ra'd ayat 11) "Sesunggu hnya sesudah kesulitan itu akan datang kemudaha n" ( Q.S. Alam Nasyrah ayat 6)
Kupersem bahkan untuk: Keluargak u, Semangatk u, tempat kuberbagi suka maupun duka dan kugantung kan harapanku .
iii
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya sehingga penulis
dapat
"lmplementasi
menyelesaikan Bantuan
karya
tulis
Kesejahteraan
1n1
dengan
Sosial
judul
Permanen
di Kabupaten Gunungkidul (Pelayanan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar oleh Organisasi Sosial)", dimana karya tulis ini disusun dalam bentuk tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat Srujana S-2 Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa proses penulisan tesis ini tidak terlaksana tanpa dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini, ucapan terima kasih dan penghargaan yang mendalam penulis haturkan kepada yang terhormat: 1. Bapak Prof. Dr. Muhadjir Darwin selaku Dosen Pembimbing yang
di sela-sela kesibukannya masih sempat meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. 2. Dosen Tim Penguji, Sulistya.ni, M. Si.,
Ibu Dr. Partini dan Ibu Dra. Ambar Teguh terima kasih atas bimbingan dan arahannya
demi kesempumaan tesis ini. 3. Pimpinan
dan
segenap
pengelola
Program
Studi
Magister
Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada beserta segenap karyawan dan karyawati atas segala pelayanan dan bantuan kepada penulis selama menjadi
mahasiswa sehingga dapat
penyelesaian studi. 4. Seluruh Staf Dosen Pengajar yang selalu membina dan mengajari serta memberikan petunjuk yang baik menuju ke arah yang benar bagi penulis semenjak dari awal perkuliahan hingga penyelesaian iv
studi, sehingga telah banyak memberikan kontribusi ilmu dalam menambah wawasan cara berpikir yang dapat dijadikan bekal dalam melaksanakan tugas-tugas nantinya. 5. Bapak Kepala Pusbindiklatren Bappenas yang telah memberikan beasiswa
sehingga
melanjutkan
penulis
pendidikan
dapat
di
memperoleh
Magister
kesempatan
Administrasi
Publik
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 6. Bapak Bupati Gunungkidul yang telah memberikan kesempatan dan dorongan bagi penulis untuk melanjutkan pendidikan di Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 7. Para narasumber, baik dari pihak birokrasi pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yakni Bapak Kepala Sub Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul beserta stafnya, Bapak Camat Wonosari dan Bapak Camat Nglipar beserta stafnya maupun Pelaksana Program BKSP dalam hal ini para pengurus organisasi sosial yang telah banyak memberikan fasilitas, baik berupa data, informasi langsung maupun tidak langsung serta kesempatan meluangkan waktu membantu penulis untuk mendapatkan bahan-bahan dalam penyusunan tesis ini. 8. Ucapan terima kasih dan cinta yang tulus juga penulis sampaikan kepada suami tercinta Kusnur Al Mustofa dan anak-anak tersayang Lathif Ivanur Al Mustofa dan Nadifa Saba Al Mustofa yang senantiasa setia dan sabar serta penuh pengertian memberi dukungan
moril
maupun
materiil
sehingga
penulis
dapat
menyelesaikan pendidikan dengan baik. 9. Segala
rasa
hormat
dan
bakti
kepada
kedua
orang
tua
H. Sahlan Mawardi dan Hj. Siti Zumaroh yang membuat penulis bangga dan selalu memberikan pengorbanan lahir dan batin untuk selalu menjunjung tinggi dan mencintai ilmu pengetahuan. Serta kepada kedua mertua H. Muh. Azis Basori dan Hj. Siti Rohani yang selalu mendoakan kesuksesan anak-anaknya.
v
10.
Rekan-rekan Kelas Khusus Bappenas II yang bersama-sama menempuh
studi
dalam
suka
dan
duka,
turut
mendukung penulis menyelesaikan seluruh
andil
beban tugas.
Special untuk "Super Twinku" (Mbak Arum) yang selalu saling memberi dukungan, "Dokter Pribadiku" (Mbak Lina) yang selalu memberi support and transport, "Super Soulmateku" (Bibid) yang selalu memberi info penting,
"Tim Utusan Daerahku"
(Mbak Titin dan Mas Iskandar)
yang selalu mendorong
semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas dan "Si Gokil" (Rita) yang selalu bisa mengurangi stress selama menempuh studi. Kebersamaan yang indah di MAP akan kuingat dan kukenang selalu. 11.
Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam menyusun tesis ini Kiranya jasa mulia yang diberikan kepada penulis selama ini
mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya
dengan
keterbatasan
sepenuh
kemampuan
hati, yang
penulis penulis
menyadari miliki,
baik
bahwa yang
menyangkut kemampuan akademis maupun pengalaman empiris, berakibat pada kedangkalan analisis dan kekurangsempurnaan penulisan ini. Untuk itu dengan segala kekurangan yang ada, penulis berharap semoga tesis ini bennanfaat dan berguna bagi yang membacanya
Penulis
vi
DAFTARISI
Halaman HALAMAN JUDUL .....................................................................
i
HALAMAN PENGESAHAN ........................... ..... .... ..... .. ... .... ... .. .. .
11
HALAMAN PERNYATAAN . . . .. .. . ... ................................................
111
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1v
KATA PENGANTAR . .................................... .. ... . . . . ... .. ... .. . . .. . . .. .. . .
v
DAF"fAR lSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vlll
DAFI'AR TABEL .........................................................................
XI1
DAFI'AR GAMBAR .... ........ .. ... ......... ...... .. . .. . . . ..... ... . .. . . . . . . . . . . . . . . ...
XIV
DAFI'AR LAMPIRAN ..................................................................
"XV
INTI SARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIV
ABSTRACT................................................................................. BABI PENDAHULUAN 1. 1 Latar Belakang . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
1.2 1.3 1.4 1.5
Rumusan Masalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tujuan Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manfaat Penelitian ................................................. Sistematika Penulisan ..............................................
"XVl
1 11 12 12 13
BAB II LANDASAN TEORI
2.1. Pembangunan Kesejahteraan Sosial ....................... 2 .1. 1 Pengertian Kesejah teraan So sial..................... 2.1.2 Tujuan dan Fungsi Kesejahteraan Sosial........ 2.1.3 Pendekatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial............................................................. 2.1.4 Pelayanan Kesejahteraan Sosial..................... 2.2 Jaminan So sial . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Konsep Jaminan Sosial... .... ... . ....... ... .. . ... . . .. .. . 2.2.2 Sistem Jaminan Sosial................................... 2.2.3 Pendekatan Penyelenggaraan Jaminan Sosial............................................................. 2.2.4 Penyelenggaraan Jaminan Sosial di di Indonesia . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4.1 Pijakan Yuridis............................ .. .. ... 2.2.4.2 Model Jaminan Sosial........................
15 15 18 21 23 25 25 28 30 32 32 36
vii
Halaman 2.2.4.3 Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia di Indonesia........................................ 2.3 Organisasi Sosial .................................................... 2.3.1 Pengertian Organisasi Sosial......................... 2.3.2 Organisasi Sosial sebagai Peketja Sosial........ 2.3 .3 Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia oleh Organisasi Sosial.................................... 2.4 Lanjut Usia Terlantar sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial............................... 2.4.1 Pengertian Lanjut Usia dan Permasalahan Sosial......................................................... 2.4.2 Teori Lanjut Usia........................................ 2.4.3 Dukungan Sosial bagi Lanjut Usia............... 2.4.3.1 Pengertian Dukungan Sosial............. 2.4.3.2 Sumber Dukungan Sosial ................ 2.4.3.3 Dukungan Sosial bagi Lanjut Usia... 2.4.4 Lanjut Usia Terlantar .................................. 2.5 Implementasi Kebijakan .. .... .. .. .... .... .......... ... .. ... .... 2.5.1 Pengertian Kebijakan ............ ... .. ... .. ..... .. .. .. .. 2.5.2 Pengertian Implementasi Kebijakan .............. 2.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . . . . 2.6 Pola Pikir Teori ...................................................... 2.7 Kerangka Penelitian ..............................................
38 42 43 45 48 49 49 53 55 55 56 57 58 60 60 61 65 72 75
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian .. .. . .. .. .. .. .... .... . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . 3.2 Lokasi Penelitian.................................................. 3.3 Subyek dan Sumber Data ...... ...... .... .... .... ...... .. .. .. 3.4 Instrumen Penelitian........................................... 3.5 Proses Pengumpulan Data..................................... 3.6 Definisi Konsep dan Definisi Operasional............. .. 3.7 Analisis Data......................................................... 3.8 Keabsahan Data....................................................
85 88 88 90 90 92 95 96
BAB IV DESKRIPSI WILAYAH DAN PROGRAM 4.1 Deskripsi Wilayah Kabupaten Gunungkidul 4.1.1 Keadaan Umum........................................... 4.1.2 Potensi Wilayah ....................................... ... 4.1.3 Keadaan Penduduk ..................................... 4 .1. 4 Keadaan Sosial dan Penanganannya . . . . . . . . . . . 4.2 Deskripsi Program BKSP ...................................... 4.2.1 Pengertian BKSP....................................... 4.2.2 Tujuan dan Sasaran BKSP .......................
98 99 100 101 104 106 108 viii
Halaman 4.2.3 Pelaksana BKSP ....................................... 4.2.4 Tahapan Pelaksanaan BKSP..................... 4.2.4.1 Sosialisasi .................................... 4.2.4.2 Identiflkasi dan Seleksi................. 4.2.4.3 Pemantapan Petugas dan Manajemen BKSP........................ 4.2. 4. 4 Bimbingan dan Motivasi............... 4.2.4.5 Operasionalisasi Program BKSP ... 4.2.5 Pengendalian Program.............................. 4.2.6 Pendampingan Sosial............................... 4.2.7 Ukuran Kinetja Program BKSP................. BAB V ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PERMANEN (BKSP) DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL 5.1 Proses Implementasi Program BKSP 5.1.1 Tahap Persiapan 5. 1. 1. 1 Sosialisasi Program......................... 5.1.1.2 Identifikasi dan Seleksi................... 5.1.1.3 Pemantapan Petugas dan Manajemen BKSP........................... 5.1.1.4 Bimbingan dan Motivasi................. 5.1.2 Tahap Pelaksanaan 5.1.2 .1 Cakupan Sasaran Program 5.1.2.1.1 Sasaran Penyantunan Program........................... 5.1.2.1.2 Sasaran Pemanfaat UEP Program........................... 5.1.2.2 Penentuan Usaha Ekonomi Produktif ........................................ 5.1.2.3 Pelaksanaan Kegiatan Program BKSP 5.1.2.3.1 Kegiatan Organisasi Sosial Secara Umum.................. 5.1.2.3.2 Kegiatan Organisasi Sosial Dalam Program BKSP...... 5.1.2.4 Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Sasaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.2.4.1 Peningkatan Kesejahteraan Sasaran Penyantunan..... 5.1.2.4.2 Peningkatan Kesejahteraan Pemanfaat UEP................ 5.1.3 Tahap Pengendalian 5.1.3.1 Monitoring Program........................ 5.1.3.2 Evaluasi Program .. . .. . . .. .. . .. .. . . .. . .. . . . .
109 109 109 110 110 111 111 117 118 119
121 126 134 136
138 143 145
149 158 166 166 171 174 176 ix
Halaman 177 5.1.3.3 Pelaporan Pelaksanaan................... 5.1.4Kesimpulan Analisis Implementasi BKSP.... .. . . . . 178 5.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Program BKSP 5.2.1 Komunikasi 5.2.1.1 Komunikasi Pemerintah dengan Pelaksana Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 .1.2 Komunikasi Pelaksana Program dengan Kelompok Sasaran ............. 5.2.2 Sumber Daya 5.2.2.1 Kualitas Sumber Daya Manusia....... 5.2.2.2 Ketersediaan Sarana Prasarana dan Dana......................................... 5.2.2.3 Ketersediaan Sumber Daya Alam..... 5.2.3 Sikap 5.2.3.1 Sikap Organisasi Sosial sebagai Pelaksana Program.......................... 5.2.3.2 Sikap Pemanfaat UEP BKSP ............
180 182 185 188 191 194 197
BAB VI PENUTUP 6.1 Kesimpulan................................................ .......... 6.2 Saran......................................................... ..........
204 206
DAFTAR PUSTAKA.................................................. ...............
208
LAMPI RAN
X
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1
Tabel 2 Tabel 3
Tabel 4 Tabel 5
Tabel 6 Tabel 7
Tabel8 Tabel 9
Tabel 10 Tabel 11 Tabel 12
Prosentase Jumlah Penduduk Lansia Dan Penduduk Balita Antara Tahun 1980-2025 ................................ ...................
2
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 .............
95
Bantuan Pemerintah bagi PMKS Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 dan 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96
PMKS Non Potensial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119
PMKS Non Potensial di lokasi Program BKSP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 .. ································ ········ ... ....... .. . ......
125
Sasaran Program BKSP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 .. .. ..... ........... ... . ......
128
Anggota Usaha Ekonomi Produktif Program BKSP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 .................. ............ ....... ... . ..........
130
Jumlah Rumah Tangga Miskin Lokasi Program BKSP Kabupaten Gunungkidul ..... .... ........ .....
131
Jenis Usaha Ekonomi Produktif I Bantuan Orsos Setya Manunggal Kedungpoh Nglipar Tahun 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139
Bantuan Draping Air Bersih Desa Wareng Kecamatan Wonosa...ri Tahun 2007...
158
Jumlah Dana Stimulan Program BKSP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 ............
159
Jenis Usaha, Besarnya bunga dan Pemanfaat Usaha Ekonomi Produktif Program BKSP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160 xi
Halaman Tabel13
Tabel 14 TabellS
Besaran, Jangka Waktu dan Bunga Angsuran Usaha Ekonomi Produktif Program BKSP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161
Bentuk Santunan Program BKSP Kabupaten Gunungkidul . ..... ......... ..... ...........
163
Perkembangan Modal Usaha Ekonomi Produktif Program BKSP Kabupaten Gunungkidul ......................... .. ........ .. . .. .......
186
xii
DAFTAR SKEMA
Halaman Gambar 1
Model Jaminan Sosial di Indonesia ................
37
Gam bar 2
Proses Implementasi Kebijakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
Gambar 3
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program BKSP Di Kabupaten Gunungkidul ............................
72
Kerangka Penelitian Implementasi Program BKSP Kabupaten Gunungkidul . . . . . . . . . .
84
Tahapan Pelaksanaan BKSP ............................
116
Gambar 4
Gambar 5
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Pedoman Wawancara untuk Sub Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, Seksi Kesejahteraan sosial Kecamatan dan Kepala Desa.
Lampiran 2
Pedoman Wawancara untuk Pelaksana Program {Pengurus Organisasi Sosial).
Lampiran 3
Pedoman Wawancara untuk AnggotajPema nfaat Usaha Ekonomi ProduktifBKSP .
Lampiaran 4
Pedoman Wawancara Penyantunan.
Lampiran 5
Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 465.1/1607, tentang Penunjukan Orsos Amanah Gunungkidul, Orsos Langgeng Kulon Progo dan Orsos Peduli Sesami Bantu! untuk Mengelola Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen serta Pemberian Bantuan Biaya Operasional untuk Orsos dalam Menunjang Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen Tahun Anggaran 2004.
Lampiran 6
Keputusan Pemimpin Proyek Jaminan Sosial Nomor: 21/SK/P.Jams osfVII/2004, tentang Pemberian Bantuan Dana untuk Orsos Amanah Gunungkidul, Orsos Langgeng Kulon Progo dan Orsos Peduli Sesami Bantul untuk Menunjang Kegiatan Pengelolaan BKSP Tahun 2004.
Lampiran 7
Keputusan Pembuat Komitmen Pada Kegiatan Akses Jaminan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 188.4/5206/IV .3, tentang Penunjukan Tim Pengelola BKSP pada Kegiatan Akses Jaminan Sosial Tahun Anggaran 2005.
Lampiran 8
Keputusan Pembuat Komitmen Pada Kegiatan Akses Jaminan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 188.4/4702/IV .3, tentang Pemberian Bantuan Dana Penguatan BKSP untuk Orsos Ngudi Rahaijo Bantul, Orsos Setyo Manunggal Gunungkidul dan Yayasan
untuk
Kelompok
Sasaran
xiv
Pelita Baru Sleman untuk Menunjang Kegiatan Akses Jaminan Sosial Tahun 2005. Lampiran 9
Keputusan Pembuat Komitmen Pada Kegiatan Akses Jaminan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 188.4/2345/IV.3, tentang Penunjukan Tim Pengelola BKSP pada Kegiatan Akses Jaminan Sosial Tahun Anggaran 2006.
Lampiran 10
Keputusan Pembuat Komitmen Pada Kegiatan Akses Jaminan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 188.4/2747 /IV.3, tentang Pemberian Bantuan Dana Penguatan BKSP untuk Orsos Ngudi Mulyo Gunungkidul, Orsos Lestari Mulyo Kulon Progo dan LSM Umul Muta'allimin Bantul untuk Menunjang Kegiatan Akses Jaminan Sosial Tahun 2006.
Lampiran 11
Keputusan Pembuat Komitmen Pada Kegiatan Akses Jaminan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 188.4/2736/IV.3, tentang Penunjukan Tim Pengelola BKSP pada Kegiatan Akses Jaminan Sosial Tahun Anggaran 2007.
Lampiran 12
Keputusan Pembuat Komitmen Pada Kegiatan Akses Jaminan Sosial Daerah Jstimewa Yogyakarta Nomor: 188.4/3606/IV.3, tentang Pemberian Bantuan Dana Penguatan BKSP untuk Orsos Laku Utama Gunungkidul, Orsos Ngudi Barokah Kulon Progo, IK PSM Sendang Agung Sleman, Yayasan Sina Melatidan LPSM Yabinkas Yogyakarta untuk Menunjang Kegiatan Akses Jaminan Sosial Tahun 2007.
XV
INTISARI
Perkembangan penduduk lanjut usia (lansia) dari tahun 1980 sampai saat ini menunjukkan tetjadinya kecenderungan kenaikan. Kecenderungan menuju gejala populasi penduduk tua (ageing population) tentunya akan berimplikasi dengan masalah keperawatan atau perlindungan lansia itu sendiri. Perlindungan sosial tradisional yang dilaksanakan oleh keluarga dan masyarakat mengalami penurunan. Penyebabnya antara lain karena industrialisasi dan urbanisasi yang saat ini sedang berlangsung serta akibat krisis ekonomi dan disfungsi institusi-institusi sosial yang lebih banyak mengurus dan disibukkan kepentingan internalnya masing-masing. Untuk mengembalikan peran pemerintah sebagai penyelenggara dan pengembang sistem jaminan sosial, serta untuk memacu kembali peran aktif lembaga-lembaga sosial maka mulai tahun 2003 pemerintah mengeluarkan kebijakan sosial berupa Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP). Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan jaminan sosial bagi penyandang masalah sosial (di antaranya adalah lanjut usia terlantar). Jaminan sosial tersebut berupa uang atau barang atau rujukan kesehatan sesuai kebutuhan penerima pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Bantuan Kesejahteraaan Sosial Permanen (BKSP) di Kabupaten Gunungkidul. Sasaran penyantunan BKSP di Kabupaten Gunungkidul diprioritaskan bagi lanjut usia terlantar, karena populasi lanjut usia terlantar cukup tinggi sedangkan jaminan kesejahteraan sosial bagi mereka masih sangat minim. Kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sosial adalah pengelolaan dana stimulan pemerintah sebagai sumber dana penyantunan dan penyantunan kepada kelompok sasaran. Pengelolaan dana stimulan melalui usaha ekonomi produktif berupa penyewaan becak, pengolahan aneka makanan I camilan dan pinjaman modal dengan bunga lunak. Prioritas pemanfaat usaha ekonomi tersebut adalah rumah tangga miskin yang potensial untuk diberdayakan. Sedangkan kegiatan penyantunan dilakukan setiap satu bulan sekali dengan kelompok sasaran penyantunan sejumlah 80 orang. Sampai pertengahan Tahun 2008 penyantunan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif dilaksanakan dengan lancar. Hal tersebut ditunjukkan dengan perkembangan modal usaha dan rutinitas kegiatan penyantunan setiap satu bulan sekali. Faktorfaktor yang mendukung pelaksanaaan BKSP adalah komunikasi dan koordinasi antara pelaksana dengan pemerintah dan masyarakat sasaran program. Di samping itu sumber daya berupa manusia, dana, sarana prasarana dan sumber daya alam ikut pula menentukan keberhasilan program ini. Faktor lain adalah sikap
XVI
mental yang baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan BKSP. Adapun -faktor yang paling dominan yang mempengaruhi keberhasilan BKSP adalah sikap pelaksana program. Kearifan lokal yang tercermin dalam modal sosial berupa kepedulian sosial yang tinggi terhadap perrnasalahan sosial di sekitarnya merupakan sarana utama yang dapat menjamin kesinambungan program dibanding dengan modal finansial. Di samping keterbatasan dana penyantunan, kendala pelaksanaan BKSP di Kabupaten Gunungkidul adalah adanya beberapa anggota UEP yang terlambat membayar pinjaman sehingga penyantunan bagi kelompok sasaran menjadi terganggu. Namun dengan pendekatan-pendekatan sosial dari pelaksana kepada anggota pemanfaat UEP BKSP serta kesungguhan dan kreatifitas pelaksana yang dapat mencari akses berbagai sumber-sumber dana dari pihak lain (swasta, yayasan dan masyarakat), sehingga dapat mengurangi kendala pelaksanaan BKSP. Kata kunci: BKSP, Lanjut Usia Terlantar, Organisasi Sosial.
xvii
ABSTRACT The growth of ageing population in Indonesia tends to increase since 1980. This trend causes some problems related to their nursing and their security. Social security, which is usually done by the family and the society, now inclines because of the industrialization and urbanization, the economic crisis and the social institutions do not function properly as they are busy with their internal problems. To return the rule of the government as the executor and the promoter of social security, and to push the rule of the social institutions, the government makes a policy, i.e. BKSP (Permanent Social Welfare Assistance), in order to give social security to those who have social problems, such as the neglected old people. This Social Security may be in the forms of money, goods, or health referral, depends on what the service receivers need. This research aims to study the policy implementation of BKSP in Gunungkidul Regency. BKSP is prioritized for the neglected old people because there are many neglected old people and they usually have minimum social welfare security. The activity, done by the social institutions, consists of managing the assistance fund from the government and then distributes them to target group through economic and productive activities, such as "becak" renting out, catering and capital loans. This fun is distributed to about 80 poor families and is done once a month. Until the middle of 2008, the activity of social assistance and the management runs well, shown by the growth of the capitals. It is also regularly done once a month. Some factors that make the implementation of BKSP successful are : (1) there are good coordination and communication among the executor, the government, and the society as the target group; (2) there are some resources, like human resource, money, means, and natural resources; (3) good mental attitude of those who are involved in the implementation (i.e. the social organization as the organizer of UEP, the assistance executor, and the receiver of UEP). The most important factor that make the implementation of BKSP successful is the good mental attitude of the social organization as agent of implementation of BKSP. They have a capital social and they have creativity to get the access to the sources of assistance fund. The limited assistance fund is the problem in implementing BKSP in Gununugkidul Regency. Some UEP members who are often late in paying their interests is another problem because they make the social assistance won't go along smoothly. These can be reduced by social approach to the UEP members so that they will pay their interests smoothly and the creativity of the UEP executor to get the xviii
access to the sources of assistance fund, either from private institutions, foundations, or society. Key words: Social assistance (BKSP), neglected old people, Social Organization.
xix
BAB I PENDABULUAII
BABI PEJmABULUAlf
1.1.
Latar Belakang
Keberhasilan program pembangunan yang membawa pada perbaikan kesehatan, peningkatan taraf kehidupan, peningkatan taraf pendidikan
dan
penemuan
teknologi
berupa
alat
kontrasepsi
mengakibatkan tetjadinya transisi demografi. Transisi demografi ditandai oleh penurunan angka kelahiran, angka kematian dan angka pertumbuhan penduduk. Penurunan angka
ketiga faktor tersebut
menghasilkan penuaan penduduk. Gejala
penuaan
penduduk
juga
terjadi
di
Indonesia.
Perkembangan penduduk lanjut usia (lansia) dari tahun 1980 sampai saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan kenaikan jum1ah penduduk lansia. Kecenderungan demografi di Indonesia dan juga di negara-negara lain pada jangka panjang
menuju gejala populasi
penduduk tua (ageing population) yaitu struktur populasi dengan jumlah penduduk tua lebih dominan daripada penduduk usia muda. Hal tersebut sebagairnana terlihat pada tabel 1 di mana prosentase jumlah penduduk lansia semakin bertambah dan prosentase jumlah penduduk balita semakin menurun antara tahun 1980 sarnpai dengan proyeksi tahun 2025 berikut ini:
1
2
Tabel 1 Prosentase Jumlah Penduduk Lansia Dan Penduduk Balita Antara Tahun 1980 - 2025 -
Penduduk Balita
Penduduk Lansia
0-4Tahun
60+Tahun
Tahun
KeteranganjSumber
Jumlah
o/o
Jumlah
o/o
1980
21.190.672
16,1
7.998.543
5,5
Sensus Penduduk
1985
21.550.364
14,4
9.440.999
5,8
Survey antar sensus
1990
20.985.144
13,4
11.277.557
6,3
Sensas Penduduk
1995
20.451.531
11,7
13.298.588
6,8
SUivey antar sensus
2000
20.302.376
10,1
14.451.814
7,2
Sensus Penduduk
2005
19.591.740
8,9
15.814.511
7,4
Sensus Penduduk
2010
24.468.840
9,9
21.067.264
8,5
Proyeksi Penduduk LD-FEUI
2015
24.258.680
9,2
25.354.319
9,6
Proyeksi Penduduk LD-FEUJ
2020
23.843.010
8,5
28.608.264
10,3
Proyeksi Penduduk LD-FEUJ
2025
23.711.710
8,1
36.997.870
12,7
Proyeksi Penduduk: LD-FEUJ
Sumber: a. Sensus Penduduk 1980, 1990, 2000. b. Survey Penduduk Antar Sensus 1985, 1995. c. Proyeksi Penduduk Indonesia 2000- 2025 (LD-FEUI). Tabel
1 memperlihatkan adanya kecenderungan transisi
demografi yang membawa perubahan pada struktur umur penduduk yang ditandai dengan kenaikan prosentase jumlah penduduk lansia dan penurunan prosentase jumlah penduduk balita sejak tahun 1980. Pada tahun 2010 nanti, jumlah lansia diperkirakan mencapai 8,5 persen dari jumlah seluruh penduduk atau sekitar 21 juta jiwa dan diproyeksikan prosentase dan jumlah lansia akan terns meningkat menjadi 36,9 juta atau 12,7 persen pada tahun 2025. Peningkatan jumlah penduduk lansia tersebut tentunya membawa
berbagai
implikasi,
sa.lah
satunya
ada1ah
n1asalah
keperawatan atau perlindungan lansia itu sendiri. Pada umumnya
3
pennasalahan lansia adalah berupa kernunduran fisik dan mental sehingga rawan terhadap penyakit, penurunan produktivitas kerja dan keterbatasan hubungan kornunikasi. Penurunan kualitas fisik, mental dan sosial
tersebut memerlukan tindakan antisipatif oleh
keluarga, masyarakat dan negam melalui jaminan sosial. Jaminan sosial sebagai hak dasar warga negara secara yuridis memiliki posisi yang kuat karena telah jelas diatur dalam Pancasila, UUD 1945, dan telah diderivasikan dalam berbagai produk hukum lainnya. tatara.~
Namun dalam kenyataan sistem tersebut hanya sebatas ide dan konsep saja, dimana pelaksanaan jaminan (dalam hal
ini jaminan hari tua) hanya untuk sebagian kelompok tertentu (Pegawai Negeri Sipil dan ABRI), sedangkan masyarakat lain (peketja informal) yang lebih rentan
terkena resiko, tidak mendapatkan
jaminan sosial dengan alasan klasik keterbatasan dana. Indonesia merupakan negara berlatar belakang kekayaan sosial budaya sehingga di samping jaminan sosial yang selama ini telah diupayakan pemerintah, di dalam masyarakat
sendiri telah
berkembang pola jaminan sosial informal pada skala lokal. Pola jaminan sosial tersebut dilaksanakan oleh keluarga dan masyarakat melalui tradisi adat dan keagamaan dalam bentuk kegiatan gotong royong, tolong menolong, arisan, sedekah dan berbagai kegiatan yang bertujuan meringankan beban anggota masyarakat lain.
4
Keberadaan bentuk jarninan sosial yang dikernbangkan dari dalam (keluarga dan masyarakat) tersebut merupakan tanda dati ketiadaan rnekanisrne dari luar yang diwujudkan dalarn institusi fonnal. Pada saat pemerintah tidak mampu menyediakan mekanisme formal dalarn menjamin kesejahteraan, maka sekelompok orang rnengatur cara-cara tertentu berdasarkan sumberdaya yang tersedia untuk memecahkan masalah mereka (Abdullah, 1998). Di Indonesia seperti juga di negara-negara Asia lainnya, anak
kelihatannya masih merupakan jaminan yang paling baik bagi para lanjut usia. Anak masih merasa berkewajiban dan mempunyai loyalitas menyantuni orang tua mereka yang sudah tidak bisa mengurus dirinya sendiri (Riantoadi, 1982). Dalam rumah tangga yang berbentuk luas, orang tua masih bisa berkumpul dengan anakanak, menantu, saudara dan cucu mereka. Posisi orang tua masih
dijunjung tinggi dan dihormati sebagai sikap bakti kepada orang tua. Fenomena
ini
bisa
dilihat
di
desa-desa.
Penghargaan
dan
penghormatan terhadap orang tua dianggap sebagai suatu kewajiban bagi anak. Penghormatan ini sendiri memiliki aspek spiritual yang berarti merniliki nilai positif apabila diikuti sebaliknya mendapatkan
tulah kalau dilanggar (Singarimbun, 1996). Industrialisasi
dan
urbanisasi
yang
saat
ini
sedang
berlangsung di negara-negara berkembang diduga akan menyebabkan nilai-nilai keluarga mengalami erosi (Chow 1996; Palloni 2001 dalam
5
Wiyono,
2002).
Hal
ini
akan
rnenyebabkan
pola
dukungan
keperawatan kepada lansia menjadi berubah. Apalagi akibat krisis ekonorni
pada
pertengahan
tahun
1997
yang
rnenyebabkan
peningkatan angka kemiskinan (data susenas 1999 jumlah penduduk miskin mencapai 24 o/o pada bulan desember 1998, yang berarti meningkat dua kali lipat dari
tahun 1996 yaitu 11,3 o/o) dengan
ketidakstabilan ekonomi sebagian besar anggota masyarakat yang rentan
kemungkinan
tidak
dapat
meningkatkan
atau
bahkan
mempertahankan standar kualitas hidupnya (Soeprobo, 2002). Dalam hal ini rumah tangga miskin yang di dalamnya terdapat orang tua yang menjadi tanggungannya semakin tidak berdaya dan terbebani akan pemenuhan kebutuhan dasar mereka.
Gejala
lainnya adalah teijadinya disfungsi institusi-institusi
sosial masyarakat yang selama ini dikenal mampu memberikan jaminan sosial bagi para penyandang masalah sosial
di sekitarnya.
Kini institusi-institusi sosial tersebut lebih banyak mengurus dan disibukkan oleh kepentingan internalnya sehingga seringkali mengabaikan urusan
masing-masing publik yang lebih luas
(Suharto, 2007). Bahkan rnenurut Kertanegara (1998) peran institusi sosial kemasyarakata.n lokal da1am menangani krisis lebih bersifat individual
dibandingkan
kornunal.
Apabila
dicerrnati,
hal
ini
disebabkan karena hubungan sosial yang berkembang di pedesaan lebih banyak dilandasi oleh perhitungan-perhitungan yang cukup
6
matang. Tidak ada sesuatu yang gratis di pedesaan, semua dilandasi oleh keseimbangan hubungan. Lebih lanjut menurutnya bahwa fenomena akhir-akhir ini justru lebih mempemyarn sifat hubungan yang materialistis, berbagai bantuan yang berkaitan dengan krisis justru semakin melemahkan solidaritas sosial masyarakat desa. Sistem jaminan sosial yang berlaku di masyarakat telah banyak yang hilang atau rusak dan tidak efektif, karena strategi pembangunan yang salah, akibatnya masyarakat menjadi tergantung kepada
pemerintah
dan
rentan
terhadap
resiko
krisis
(Kiswanto, 2005). Regulasi pembangunan yang dijalankan pemerintah justru melemahkan mekanisme sistem jaminan sosial dan akibat krisis ekonomi yang menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran karena adanya putus hubungan keija (PHK) massal, banyak anak putus sekolah, kekumngan gizi, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan permasalahan-permasalahan lain memperlihatkan bahwa sistem jaminan sosial yang selama ini telah berlaku di tengah-tengah masyarakat tidak mampu menanggulangi krisis tersebut. Upaya pemerintah untuk menyejahterakan penduduk lanjut usia selama ini ditempuh melalui dua cara. Pertama, dilaksanakan dalam sistem panti. Hanya saja upaya ini belum bisa beijalan dengan optimal dikarenakan keterbatasan jumlah panti dan tidak semua kaum lanjut usia berminat untuk menghuni panti karena masalah budaya kedekatan dengan keluarganya.
Kedua,
dengan sistem
7
pelayanan yang dilakukan diluar panti yaitu dengan rnernberikan bantuan sosial atau sernacam dana kesejahteraan sosial untuk keberdayaan kaurn lanjut usia (Wafa, 2008). Upaya pelayanan pemerintah terhadap penduduk lanjut usia tersebut tentunya belum berhasil secara optimal. Ketidakoptimalan penanganan permasalahan sosial tersebut disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah dan kualitas permasalahan sosial dengan jangkauan dan kualitas pelayanan yang dilakukan. Sehingga lanjut usia terlantar dari tahun ke tahun jumlahnya senlak:in meningkat. Menurut data dari Direktur Jenderal Bina Pelayanan dan Sosial Departemen Sosial terdapat 2,7 juta
Repu blik Indonesia bahwa di Indonesia
kaum lanjut usia terlantar (Kedaulatan Rakyat,
14 Maret 2008), sedangkan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jumlah lanjut usia terlantar hingga tahun 2006 sebanyak 23.833 jiwa yang tersebar di 4 (empat) kabupaten, di Kota Yogyakarta sebanyak 1.546 jiwa, Kabupaten Bantul sebanyak 5. 709 jiwa, Kabupaten Kulon Progo sebanyak 5.953 jiwa, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 9.386 jiwa dan Kabupaten Sleman sebanyak 1.239 jiwa (Data Dinas Sosial Propinsi DIY, 2006).
Bertolak dari
kondisi jumlah
lanjut
USJa.
yang
cukup
memprihatinka.n di atas, maka penting kiranya mengembalikan peran negara yang secara konstitusional berkewajiban menyelenggarakan
8
serta rnengernbangkan sistern jarninan sosial. Jaminan sosial tersebut dalarn rangka meningkatkan taraf kesejahteraan bagi lanjut usia, dengan
tugas
utarna
adalah
rnenfasilitasi,
rnendorong,
mengembangkan dan mendayagunakan seoptimal mungkin kearifan tradisi atau budaya lokal atas dasar kekuatan potensi yang selama ini telah dimiliki masyarakat Indonesia. Oleh karena itu perlu dilaksanakan program pelayanan kesejahteraan sosial lansia yang terencana, tepat guna dan tetap memiliki karakteristik budaya negeri sebagai mekanisme informal dalam melindungi anggota masyarakat di sekitarnya. Sistem
jaminan
sosial
bagi
lansia
terlantar
yang
dikembangkan pemerintah adalah Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Pennanen (BKSP). BKSP ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor: 51/HUK/2003. BKSP adalah suatu program kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memacu peran aktif masyarakat yang terhimpun dalam wadah lembaga sosial (organisasi sosial) sebagai salah satu penopang dan pelaku pembangunan kesejahteraan
sosial.
bantuan stimulan
Kegiatan BKSP berupa pengelolaan dana
sebagai modal usaha ekonomi produktif oleh
lembaga sosial itu sendiri, atau bekerja sarna dengan pihak lain. Sedangkan basil dari pengelolaan usaha tersebut digunakan untuk penyantunan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Non Potensial.
9
Pola
dasar
dan
kebijakan-kebijakan
umurn
BKSP
diselenggarakan dan diatur oleh pemerintah sedangkan kegiatan pengelolaan dana dan penyantunan secara penuh dilaksanakan oleh warga masyarakat melalui organisasi sosial lokal sebagai ujung tombak penjangkauan. Peran organisasi sosia1 dalam program ini dimulai dari perencanaan usaha, identifikasi usaha, menentukan siapa jaringan keija, penyantunan, mekanisme dan administrasi serta pelaporan kegiatan usaha. ini dilaksanakan melalui organisasi sosial lokal
Program
dengan tujuan agar dapat terlaksana seoptimal mungkin dan diharapkan dapat menguatkan kembali peran organisasi sosial yang secara tradisi telah lama melaksanakan jaminan sosial bagi para penyandang masalah sosial di sekitarnya. Namun peran sosial tersebut saat ini berkurang karena pengaruh perubahan dan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Pelayanan
sosial
dalam
program
BKSP adalah
berupa
pemberian bantuan hidup minimal setiap satu bulan sekali (uang atau
barang)
dengan
sumber dana
berasal
dari
keuntungan
pengelolaan dana stimulan pemerintah yang dikelola oleh organisasi sosial
melalui usaha ekonomi produktif. Di samping itu dana
santunan juga dapat diperoleh dari sumber-sumber lain yang sah. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul dengan alasan bahwa populasi jumlah lanjut usia terlantar di kabupaten ini
10
paling tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta yaitu sebanyak 9.386 jiwa. Adapun jumlah total penduduk
Kabupaten Gunungkidul sebanyak
756,947 jiwa. Jumlah lanjut usia terlantar yang cukup signifikan tersebut salah satunya disebabkan karena angka kemiskinan yang tinggi yaitu
sebesar
173.794 jiwa
atau
22,93°/o
(data BPS
Gunungkidul 2004). Masalah kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul di antaranya disebabkan oleh faktor sumber daya a1am yang tidak menguntungkan, yaitu keterisolasian penduduk dan sumber daya aiam yang terbatas (laban marginal/ kurang subur, bebatuan, kurang air dan perbukitan) serta terbatasnya sumberdaya manusia. Kondisi yang demikian menyebabkan aktifitas pertanian hanya dilakukan sekali dalam setahun dan jenis tanaman yang ditanam tidak mempunyai nilai ekonomi yang tinggi (ketela, jagung, kacang tanah) (Mubyarta, 1994). Kondisi geografis yang tidak menguntungkan merupakan sebab lain yang mendorong penduduk Gunungkidul mencari natkah di luar daerah seperti di kota Yogyakarta, Klaten, Solo, Semarang, Jakarta, dan kota-kota lain bahkan ada pula yang menjadi tenaga ketja di luar negeri. Mereka pada umumnya beketja sebagai buruh, kuli bangunan, penjual bakso, pengemudi becak, penjual angkringan
dan lain sebagainya. Peketjaan yang dilakukan di lain daerah tersebut memaksa mereka harus meninggalkan orang tua, akhirnya banyak
11
lanjut usia yang tinggal sendiri tanpa ada yang mengurusi, sehingga mereka mengalami keterlantaran. BKSP diujicobakan sejak tahun 2004 dan telah dilaksanakan di
267 lokasi di Indonesia. Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul
hingga akhir tahun 2007
BKSP dilaksanakan
di 4 (empat) lokasi
yaitu melalui Organisasi Sosial Amanah Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari, Organisasi Sosial Setiyo Manunggal Desa Kedungpoh Kecamatan Nglipar, Organisasi Sosial
Ngudi Mulyo Desa Pulutan
Kecamatan Wonosari dan Organisasi Sosial Laku Utama Desa Wareng Kecamatan Wonosari. Pelaksanaan
kebijakan jaminan
social yang
merupakan
program uji coba tersebut menarik untuk dicermati dan diteliti tentang implementasinya.
Sejauhmana program
tersebut dapat
dilaksanakan oleh organisasi sosial dan faktor-faktor apa saja yang mendukung atau
menghambat dalam
sehingga program tersebut mampu
proses
implementasinya,
menjembatani kesenjangan
antara kebutuhan dan aspirasi warga negara yang belum mampu dipenuhi oleh negara khususnya dalam penanganan pemenuhan kebutuhan dasa.r minimal bagi para lansia terlantar di Kabupaten Gunungkidul.
1.2. Rumusan MasaJah Berdasa.rkan uraian di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
12
1. Bagairnanakah
proses
irnplernentasi
kebijakan
Bantuan
Kesejahteraan Sosial Pennanen (BKSP) oleh 4 (empat) organisasi sosial di Kabupaten Gunungkidul? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP) di Kabupaten Gunungkidul?
1.3. Tujuan PeneUtian Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 1. Untuk rnengetahui pelaksanaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Pennanen (BKSP) di Kabupaten Gunungkidul. 2. Untuk mengetahui
faktor-faktor pendukung dan penghambat
pelaksanaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP) di Kabupaten Gunungkidul.
1.4. Maafaat Penelitian ini diharapkan membawa manfaat khususnya bagi para perurnus dan pelaksana kebijakan kesejahteraan sosial, pada tataran makro maupun pada tataran milcro khususnya di Kabupaten Gunungkidul. Manfaat yang dapat diambil adalah digunakannya basil penelitian
ini
sebagai
masukan
penyempurnaan
desain
dan
pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial, sehingga tingkat rnanfaat yang
diharapkan
rnasyarakat.
dapat
teraktualisasikan
sepenuhnya
pada
13
1.5. Sistematika Penulisan
Penulisan penelitian ini disajikan dalam 6 (enam) bab sebagai berikut: a. Bab I Pendahuluan akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat dan Sistematika Penulisan. b. Bah II Landasan Teori yang terdiri dari Teori Pemhangunan Kesejahteraan Sosial, Jaminan Sosial, Organisasi Sosial, Lanjut Usia Terlantar dan Implementasi Kebijakan serta Pola Pikir Penelitian. c. Bah III Metode Penelitian, dalam bab ini akan diuraikan metode terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subyek dan Sumber Data, lnstrumen Penelitian, Proses Pengumpulan Data,
De:finisi
Konsep dan Definisi Operasional dan Analisa Data. d. Bah IV Deskripsi Wilayah Penelitian Kahupaten Gunungkidul yang terdiri dari Keadaan Umum, Potensi Wilayah, Keadaan Penduduk, Keadaan Sosial dan Penanganannya,
dan Deskripsi Program
Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen yang terdiri dari Definisi Program, Tujuan dan Sasaran Program, Pelaksana Program, Tahapan
Pelaksanaan
Program,
Pendamping
Program,
PengendaHan dan Ukuran Kinetja. e. Bab V
Analisis lmplementasi Program Bantuan Kesejahteraan
Sosial Permanen (BKSP) Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Proses Implementasi Kebijakan Program BKSP yang terdiri dari
14
Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Pengendalian serta
dibahas
pula
Faktor-Faktor
yang
Mempengaruhi
Irnplernentasi Kebijakan yaitu Kornunikasi, Surnber daya dan Sikap f. Bah VI Penutup, da1am bab terakhir ini akan disajikan kesimpulan
hasil penelitian dan saran.
BAB
n
LAKDASAB TEORI
BABU LAIID.ASAII TEORI -
Kedudukan teori dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai langkah menyusun deskripsi dan pemahaman terhadap kelompok masyarakat yang akan diteliti (Salim, 2001). Teori yang digunakan dalarn penelitian ini ialah yang terlmit dan dapat dipergunakan sebagai langkah atau pedoman untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan
Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen oleh organisasi sosial di Kabupaten Gunungkidul.
Adapun teori yang digunakan adalah
sebagai berikut : 2.1. Pembangunan Kesejahteraan Sosial 2.1.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial Menurut WJS Poetwadanninta dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kesejahteraan (sejahtera) mempunyai arti aman sentosa, makmur atau
selamat (terlepas dari
segala macam gangguan,
kesukaran dan lain sebagainya). Sedangkan istilah sosial diartikan, pertama suatu
indikasi daripada kehidupan
bersama makhluk
manusia, umpama dalam kebersamaan rasa, berfikir, bertindak dan dalam hubungan antar manusia. Kedua istilah sosial mempunyai konotasi yang serupa dikaitkan dengan persoalan kemiskinan dan keterlantaran orang (peketjaan sosial, pelayanan sosial, aksi sosial, dan lain sebagainya) ( Ponsioen, 1962 dalam Sumamonugroho, 1987).
15
16
Pembangunan kesejahteraan sosial sering pula disebut dengan pembangunan
kesejahteraan
saja,
tanpa
mengurangi
makna.
Sedangkan di negara-negara lain seperti di Amerika Serikat, Selandia
Baru, Inggris atau
Australia digunakan istilah Welfare atau Social
Welfare, Social Welfare Seroices, Social Seroices. Arthur
Dunham
mengemukakan
masa.Jah
social welfare
sebagai berikut: Social welfare may be defined as organized activities for the promotion of social well-being through helping people to meet needs in such as areas as family and child life, health, social adjustment, leisure time, standards of living, and social relationships. Social welfare services are concerned with individuals, groups, communities and larger population units; these services include care, treatment and prevention. Definisi Dunham menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan usaha bidang kemanusiaan yang mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan bagi kepentingan individu, kelompok dan komunitas
secara
terorganisir
dimana
pelayanan
meliputi
pemeliharaan, perawatan, penyembuhan dan pencegahan. Harold L Wilensky dan Charles N Lebeaux (1965) dalam Sumarnonugroho (1987) mengemukakan dua konsepsi kesejahteraan sosial yakni residual dan institusional. Rumusan residual didasarkan pad a
dua
menjamin
saluran pemenuhan
yaitu keluarga dan ekonomi pasar, yang kebutuhan-kebutuhan
perkembangan selanjutnya kedua lembaga
individu.
tersebut
Dalam
tidak dapat
berfungsi dalam pemenuhan kebutuhan, maka untuk memenuhi
17
kebutuhan-kebutuhan kernudian dipakai sistern ketiga yaitu struktur kesejahteraan sosial (social welfare structure). Konsepsi kesejahteraan sosial dirumuskan sebagai berikut: The organized system of social setvices and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health. It aim at personal and social relationships which permit individuals the fullest development of their capacities and the promotion of their well-being in harmony with the needs of the community. Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisasi daripada pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan serta hubungan-hubungan sosial yang memungkinkan mereka perorangan dan memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat. Penjelasan Paul Spiker ( 1995) dalam Suharto (2005) mengenai konsep welfare juga membantu mempertegas substansi pembangunan kesejahteraan
sosial
dengan
bahwa
menyatakan
welfare
(kesejahteraan) dapat diartikan sebagai "weU-being" atau "kondisi sejahtera". Namun Welfare juga berarti "the provision of social services provided by the state" dan sebagai " Certain types of benefits, especially means , tested social security' aimed at poor people." Perserikatan
Bangsa.-Bangsa
memberi
(PBB)
batasan
kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan rnernenuhi
untuk membantu individu atau
kebutuhan-kebutuhan
dasamya
masyarakat guna
dan
rneningkatkan
18
kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat (Suharto, 2005). -
Konsep kesejahteraan sosial telah lama dikenal di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kesejahteraan Sosial Pasal 2 ayat 1, bahwa: Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negam untuk kebutuhan-kebutuhan pemenuhan usaha mengadakan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Dari berbagai batasan arti kesejahteraan sosial di atas pada
pada intinya mencakup tiga konsepsi,
intinya kesejahteraan sosial yaitu:
1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohaniah dan sosial. 2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan
berbagai
sosial dan
profesi
kemanusiaan yang
menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial. 3. Aktivitas,
yakni
suatu
kegiatan-kegiatan
atau
usaha
yang
terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera. 2.1.2. Tujuan dan Flmgsi Kesejahteraan Sosial Tujuan utama pembangunan kesejahteraan sosial penanggulangan
kemiskinan
dalam
berbagai
sebagaimana diungkapkan Howard Jones (1990) :
ada1ah
manifestasinya,
19
The achievement of social welfare means, first and foremost, the alleviation of poverty in its many manifestations" Makna kemiskinan dalam manifestasinya menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya merujuk kepada kemiskinan fisik, melainkan mencakup
berbagai
bentuk
masalah
sosial
lain
yang
terkait
dengannya, seperti anak jalanan, peketja anak, perdagangan manusia, pelacuran, pengemis, kebodohan, keterbelakangan serta kapasitas dan efektifitas lembaga-lembaga pelayanan sosial pemerintah dan swasta, organisasi sosial , institusi lokal yang terlibat dalam penanganan penanggulangan kemiskinan. Leonardo Schneiderman (1974) dalam Sumarnonugroho (1987) menguraikan
tujuan
utama kesejahteraan
social yakni
system
maintenance, system control dan system change. System Maintenance
mencakup
pemeliharaan
dan
menjaga
kesinambungan
atau
kelangsungan keberadaan serta tatanan nilai-nilai sosial. System Control
tidak
mengadakan kontrol secara efektif terhadap perilaku yang sesuai
atau
mengintensifkan
menyimpang
dari
fungsi-fungsi
nilai-nilai
sosial
pemeliharaan
dengan dan
pengembangan pengawasan diri (self contra~. System Change adalah mengadakan perubahan ke arab berkernbangnya suatu sistern yang lebih efektif bagi anggota masyarakat.
20
Alfred J
Kahn (1978)rnengernukakan bahwa Perserikatan
Bangsa-Bangsa
mengedepankan lima fungsi pokok kesejahteraan
sosial, yaitu: 1. Perbaikan secara progresif kondisi-kondisi kehidupan orang. 2. Pengembangan sumber-sumber daya manusia. 3. Berorientasi terhadap perubahan sosial dan penyesuaian diri. 4. Penggerakan dan penciptaan sumber-sumber komunitas
untuk
tujuan pembangunan. 5. Penyediaaan struktur-struktur institusional untuk berfungsinya pelayanan-pelayanan yang terorganisasi. sosial mempunyai
Kesejahteraan mengatasi
masalah
yang
kaitannya
ada
fungsi khusus yakni dengan
penyesuaian-
penyesuaian sosial dan relasi-relasi sosial dan mengembalikan peranan-peranan
sosial
yang
telah
menga1ami
gangguan
atau
kerusakan akibat adanya perubahan (baik pada tingkat sistem kepribadian maupun sistem sosial). Negara...negara yang sedang berkembang atau membangun fungsi
kesejahteraan sosial lebih ditekankan kepada:
pertama,
penanggulangan masalah sosial yang lebih urgen yang dirasakan oleh sebagian besar rnasyarakat. Kedua, rnernenuhi kebutuhan yang langsung dapat dinikmati oleh masyarakat (Sumarnonugroho 1987).
21
Dari uraian fungsi kesejahteraan sosial di atas rnaka apabila dikaitkan program BKSP, maka
kebijakan BKSP
memiliki fungsi
kesejahteraan sosial sebagai berikut: a. Fungsi penyembuhan dan pemulihan (kuratif/
remedial dan
rehabilitative)
Fungsi ini bertujuan untuk meniadakan hambatan-hambatan atau masalah
sosial
yang
ada,
serta
menumbuhkan
kembali
fungsionalitas dalam diri individu maupun masyarakat. Dengan pemberian santunan bagi lanjut usia terlantar maka diharapkan dapat mengurangi hambatan sosial dan adanya dukungan sosial bagi lanjut usia terlantar itu sendiri.
b. Fungsi Pengembangan (Promotif developmental) Untuk mengembangkan kemampuan orang maupun keluarga agar lebih dapat mengembangkan fungsionalitas mereka sehingga dapat hidup lebih produktif. Modal stimu1an BKSP diharapkan dapat membantu
masyarakat
miskin
sekitar
lokasi
BKSP
untuk
mengembangkan usaha yang mereka geluti, sehingga kesejahteraan mereka meningkat. 2.1.3. Pendekatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Menurut Charles Zastrow (1982) ada tiga pendekatan dalarn pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu:
22
a. Pendekatan Residual Pendekatan ini menyatakan bahwa pelayanan sosial baru perlu diberikan hanya apabila kebutuhan individu tidak dapat dipenuhi dengan baik oleh lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Bantuan finansial dan sosial sebailmya diberikan daJam jangka pendek, pada masa kedaruratan dan harus dihentikan manakala individu atau masyarakat dapat berfungsi kembali. Program residual di Amerika Serikat adalah seperti Supplemental
Security Income (SSI),
General Assistance,
Medicaid,
Housing
Assistance, dan lain sebagainya, sedangkan di Indonesia berupa
program-program pengentasan kemiskinan yang bergaya Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan subsidi BBM. b. Pendekatan Institusional Pendekatan ini melihat sistem dan usaha kesejahteraan sosial sebagai fungsi yang tepat dan sah dalam masyarakat modem dan dipandang sebagai hak warga negara. Program-program pengentasan kemiskinan berbasis pendekatan ini di Amerika Serikat seperti pada program asura.nsi social (social
insurance),
semisal
old age,
suruwors,
disability dan
health
insurance (OASDHI). c. Pendekatan Pengembangan Konsep pendekatan ini diajukan oleh Midgley ( 1995) dalam buku
Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare
23
(daJarn Suharto, 2005), dimana daJarn pendekatan ini memadu.kan aspek-aspek positif dari pendekatan residual maupun institusional. Perspektif pendekatan ini mendukung pengembangan programprogram kesejahteraan sosial, peran pemerintah serta peliba.tan tenaga-tenaga profesional dalam perencanaan sosial. Selanjutnya Midgley mengatakan bahwa selain menfasilitasi dana mengarahkan pembangunan sosial, pemerintah juga seharusnya memberikan kontribusi langsung pada pembangunan sosiallewat bermacam kebijakan dan program sektor publik. 2.1.4. Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Fokus pembangunan kesejahteraan sosial ada tiga bidang, yaitu Pelayanan Sosial (Social Services), perlindungan sosial (Social Protection)
dan pemberdayaan masyarakat (Social Empowerment)
(Suharto, 2005). Pelayanan
Sosial
(Social
Seruices)
merupakan
subsistem
pembangunan nasional yang menurut Kamennan dan Kahn (1979) dalam Hikmat (2004)
yang mencakup enam komponen yaitu 1)
pendidikan; 2) kesehatan; 3) pemeliharaan penghasilan (income maintenance); 4) pelayanan kerja; 5) perumahan; dan 6) pelayanan
sosial personal (personal social services) Pelayanan Kesejahteraan sosial ( Social Welfare Services) merupakan subsistem dari pelayanan sosial dengan intinya kepada pelayanan sosial personal (Personal social services) dengan sasaran
24
mencakup
1)
kelompok-kelornpok
khusus
yang
rnernbutuhkan
pelayanan sosial, seperti kelompok usia lanjut, anak terlantar, korban ketergantungan obat, dll.; 2) kelornpok-kelornpok marginal dalarn kontek ekonomi atau masalah pembangunan; 3) kelompok minoritas, seperti komunitas adat terpencil; dan 4) kelompok yang mengalami kecacatan ( Hikmat, 2004). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keterkaitan konsep pembangunan kesejahteraan sosial dengan Program BKSP adalah Program BKSP merupakan program kebijakan pemerintah dalarn bidang pembangunan kemanusiaan yang mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan baik bagi kepentingan individu (para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Non Potensial , kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada umumnya dan komunitas
sekitar
lokasi
sebagai
dilaksanakan secara terorganisir
anggota
UEP
BKSP yang
oleh lembaga sosial sebagai
pelaksana program. Usaha kesejahteraan sosial dalam Program BKSP diharapkan memiliki fungsi sosial diantaranya adalah fungsi penyembuhan
(kumtif/ remedialj yang
bertujuan untuk meniadakan hambatan-
harnbatan atau masalah sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial non potensial terlantar (lanjut usia terlantar dan penyandang cacat terlantar), developmenta~
serta fungsi pengernbangan (promotif
yaitu mengembangkan kemampuan orang maupun
25
keluarga rniskin di sekitar lokasi BKSP rnelalui usaha ekonorni produktif agar lebih dapat mengembangkan fungsionalitas mereka sehingga dapat hidup lebih produktif. 2.2. Jaminan Sosial Salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ialah rnelalui jarninan sosial. Sistern jarnina'1 sosial pada urnumnya diterapkan oleh welfare states dengan tujuan untuk melindungi warga negara yang rniskin dan tersingkir (excluded).
2.2.1. Konsep Jaminan Sosial Kemiskinan dan ketimpangan sosial adalah dua isu sentral dalarn wacana perumusan dan pengembangan kebijakan sosial (social policy). Jaminan sosial (social security) merupakan salah satu alternatif
kebijakan sosial untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat krisis ekonomi yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme pasar. Program jaminan sosial pertama kali diperkenalkan oleh Otto von Bismarck pada tahun 1883( Sulastomo, 2005). Bismarck memulai dengan memperkenalkan program jaminan kesehatan pada pekerja sektor
indusbi
melalui
mekanisme
asuransi
sosial,
dimana
konbibusinya ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja. Dimulai dari jaminan bidang kesehatan kemudian berkembang program yang lain seperti pensiun, pemutusan hubungan kerja (PHK), hari tua dan lain sebagainya. Jaminan Sosial muncul pertama kali di
26
Amerika Serikat dalam The Social Security Act pada tahun 1935 untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, rnanusia lanjut usia, orang-orang sakit dan anak-anak akibat depresi ekonorni (Mudiyono, 2002).
Cheyne, O'Brein dan Belgrave ( 1998) dalam Mudiyono (2002) mengemukakan jaminan sosial adalah
Pertama, as a system of state financial support that is paid to those persons who are not provided for adequately by the market. Kedua, As a system of state financial support paid to those persons who are unable to secure adequately. Negara menjalankan fungsi perlindungan kepada warga negara yang
lemah
santunan,
melalui
pemberian
dukungan
finansial,
karena mekanisme pasar gagal dalam
tepatnya
menyediakan
sumber-sumber pendapatan seperti lapangan ketja yang langka. Santunan juga diberikan kepada kelompok lemah yang lain, meskipun kelemahan mereka bukan disebabkan oleh kegagalan pasar, tetapi karena
kondisi fisiknya
tidak mampu
memperoleh pendapatan
sebagaimana yang telah disediakan oleh pasar (cacat, sakit, hamil, lanjut usia dan lain sebagainya). Jaminan sosial Menurut Spieker (1995) dan MHLW I Ministry of Health Labour and Welfare of Japan (1999) dalam
Kiswanto (2005)
memberi batasan dan penjelasan mengenai jaminan sosial sebagai berikut:
27
" The term social security is mainly now related to financial assistance, but the general sense of the term is much wider, and it is still used in many countries to refer to provisions for health care as well as income. Although the benefits of security are not themselves material, they do have monetary value; people in Britain, where there is a National Health Service, are receiving support which people in US have to pay for through private insurance or Health Maintenance Organization" (Spieker, 1995). Social security systems mean the systems to enable every citizen to lead a worthy life as a member Qf cultured society. Social security systems provide countermeasures including illness, injury, childbirth, disablement, death, old age, un employment and having a lot of children by implementing economic security measures through insurance or by direct public spendin~ Jaminan Sosial dapat didefinisikan sebagai sistem pemberian uang dan/ atau pelayanan sosial guna melindungi seseorang dari resiko tidak memiliki atau kehilangan pendapatan akibat kece)akaan, kecacatan, sakit, menganggur, kehamiJan masa tua dan kematian (MHLW, 1999 dalam Kiswanto, 2005). Berdasarkan konvensi IW Nomor 102 Tahun 1952 yaitu konvensi tentang jaminan sosial, jaminan sosial didefinisikan sebagai jaminan yang dilakukan oleh masyarakat untuk: 1. Mengganti hilangnya pendapatan dari bekeija sebagai akibat beberapa kejadian seperti sakit, melahirkan, kecelakaan keija, pengangguran, ketidakberdayaan,
usia tua dan meninggalnya
pencari nafkah. 2. Menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat 3. Memberikan tunjangan bagi keluarga yang memiliki anak kecil.
28
Mekanisrne jarninan sosial yang dibuat oleh ILO terdiri dari dua kategori yaitu; a) skema yang bertujuan untuk mempertahankan kapasitas pendapatan pekelja selarna karirnya, secara urnurn terdiri dari
pelayanan
kesehatan,
jaminan
sosial
selama
periode
ketidakberdayaan, perlindungan kehamilan bagi pekelja wanita, dan asuransi
pengangguran.
b)
skema yang
menyediakan jaminan
pendapatan kepada pekelja dan keluarganya setelah berakhirnya masa keija, dan oleh karenanya mencegah dia masuk ke jurang kemiskinan, antara lain seperti skema pensiun dan asuransi sosial. 2.2.2. Sistem Jaminan Sosial
Jaminan sosial yang diterapkan oleh berbagai negara memiliki karakteristik yang berbeda tergantung dengan sistem ekonomi politik yang dikembangkan di negara tersebut. Menurut Hermawati (2004) ada tiga bentuk sistem jaminan sosial, yaitu: 1) Welfare State, diartikan bahwa pelayanan yang berkaitan dengan
kesejahteraan
warga
negara
sepenuhnya
disediakan
oleh
pemerintah, khususnya pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan hari tua (pensiun) dan kecelakaan kelja. 2) Welfare Phtralism, adalah konsep tentang sistem jaminan sosial
yang diserahkan kepada pasar atau swasta maupun kelompok masyarakat yang memberikan jaminan kepada lingkungannya. Model ini liberal.
banyak diadopsi oleh Amerika dengan sistem ekonomi
29
3) Welfare Society, yaitu sebuah sistem jaminan sosial yang muncul dari inisiatif masyarakat. Negara mempunyai peran yang kecil
karena semua jaminan sosial menjadi tanggung jawab individu dan komunal. Konsep ini banyak diterapkan di negara dunia ke tiga termasuk Indonesia. Dilihat dari besarnya anggaran negara untuk jaminan sosial, sistem ini dapat diurutkan ke daJam empat model, yakni: 1. Model universal yang dianut oleh negara-negara Skandinavia, seperti Swedia, Notwegia, Denmark dan Finlandia. Dalam model ini, pemerintah menyediakan jaminan sosial kepada semua warga negara secara melembaga dan merata. Anggaran negam untuk program sosial mencapai lebih dari 60°/o dari total belanja negara. 2. Model institusional yang dianut oleh Jerman dan Austria. Seperti model pertama, jaminan sosial dilaksanakan secara melembaga dan luas. Akan tetapi kontribusi terhadap berbagai skema jaminan sosial
berasal
dari
tiga
pihak
(payroU
contributions),
yakni
pemerintah, dunia usaha dan pekeija (buruh). 3. Model residual yang dianut oleh AS, Inggris, Australia dan Selandia Baru. Jaminan sosial dari pemerintah lebih diutamakan kepada kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat dan penganggur. Pemerintah menyerahkan seba.gian perannya kepada organisasi sosial dan LSM melalui pemberian subsidi bagi pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial swasta.
30
4. Model minimal yang dianut oleh gugus negara-negara latin (Prancis, Spanyol, Yunani, Portugis, Itali, Chile, Brazil) dan Asia (Korea Selatan, Filipina, Srilanka). Anggaran negara untuk program sosial sangat kecil, di bawah 10 persen dari total pengeluaran negara. Jaminan sosial dari pemerintah diberikan secara spomdis, temporer dan minimal yang umumnya hanya diberikan kepada pegawai negeri dan swasta yang mampu mengiur.
2.2.3. Pendekatan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Penyelenggaraan jarninan sosial secara konseptual menurut Jenkins ( 1993) dalam Kiswanto (2005) dilakukan melalui pendekatan formal (fonnal social security) dan informal (infonnal social security). Pendekatan formal lebih mementingkan intetvensi negara yang mencakup: 1. Asuransi sosial yang ditujukan bagi penduduk usia lanjut, orang cacat, orang sakit, ibu hamil dan melahirkan. 2. Providen,
yaitu
berupa
dana
yang
diberikan
berdasarkan
sumbangan kumulatif dan bunga atas sumbangan atau simpanan itu. 3. Pensiun yang diterima oleh pegawai negeri atau sejenisnya. 4. Kompensasi pekeijaan yang biasa berkaitan dengan resiko keija. 5. Bantuan sosial yang ditujukan kepada pekeija yang menerima upah di bawah kebutuhan pokok.
31
6. Asuransi kesehatan dan family allowance, diberikan hila pekelja memiliki
anak
yang
dalam
sistem
pengupahan
hams
dipertimbangkan sebagai beban pekelja untuk dikompensasi. Kelemahan pendekatan formal adalah sangat tergantung pada perkembangan ekonomi negara, dalam hal ini jaminan tidak beijalan kalau birokrasi pemerintah tidak mendapatkan alokasi dana, dan cenderung berpihak pada golongan ekonomi menengah ke atas karena mempunyai akses. Pendekatan informal menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic human needs) yang bertujuan untuk menciptakan negara kesejahteraan. Pendekatan ini merupakan pendekatan sosial
yang
sangat kuat bemuansa pemberdayaan, mengutamakan hubungan emosional
antar
warga
yang
memperkokoh
mekanisme
tolong
menolong antara mereka. Pendekatan ini mempunyai beberapa kelemahan, pertama pendekatan dasar mengutamakan konsumsi bukan investasi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi, kedua
prinsip solidaritas dan
kegotongroyongan muncul bukan dari adanya titik awal kesadaran untuk jaminan sosil melainkan tekanan kebijakan politik yang sangat rendah rnelindungi warganya. Berdasarkan pendekatan pembiayaan maka jaminan sosial dibagi dua, pertama pendekatan asuransi sosial atau compulsory social
insurance yang dibiayai dari kontribusi/ premi yang dibayarkan oleh
32
setiap tenaga kelja atau pemberi kelja. Pendekatan kedua berupa bantuan social (social assistance) baik dalam bentuk pemberian bantuan uang tunai maupun pelayanan dengan sumber pembiayaa n dari negara dan bantuan sosial masyaraka t lainnya (Achir, 2002 dalam Kiswanto 2005). 2.2.4. Penyeleng garaan Jaminan Sosial di Indonesia
Indeks Pembangu nan Manusia atau Human Developme nt Index (HDI) diukur melalui tiga variabel utama yaitu usia harapan hidup, tingkat melek huruf/pend idikan dan standar kehidupan yang layak. Berdasarka n Indeks Pembangu nan Manusia atau Human Developme nt Index (HDI) Indonesia yang dikeluarka n oleh UNDP pada bulan Juli 2004 , Indonesia menduduk i peringkat 111 dari 175 negara. Hal ini dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa Indonesia belum memiliki sistem jaminan sosial yang baik. Walaupun sebenarnya Indonesia telah melaksa.na kan sistem jaminan sosial bagi warga negaranya, tetapi sistem jaminan sosial yang ada di Indonesia belum sesuai dengan standar yang berlaku secara universal. Pengemban gan sistem jaminan sosia1 di Indonesia masih sangat lemah dan belum terint.egras i dengan pembangu nan bida.ng kesejahtera an sosia1. 2.2.4.1. Pljakaa Yuddls
Pembukaa n dan
batang tubuh UUD
1945 merupaka.n
landasan ideologi yang kuat bahwa Negara Indonesia memiliki sistem jaminan
sosial
yang
menganut
welfare
state.
33
Dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan perwujudan cita-cita luhur kemerdekaan
yakni
memajukan
kesejahteraan
umum
dan
mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan ]andasan konstitusi pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan "tiap-tiap warga negara berhak
atas
peketjaan
dan
penghidupan
yang
bagi
layak
kemanusiaan," dan pasal 34 yang menyatakan "fakir miskin dan anakanak terlantar dipelihara oleh negara."
Pemerintah sendiri telah menderivasikan dalam berbagai produk hukum misalnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 ten tang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa jaminan sosial merupakan perwujudan
dari
sekuritas
sosial,
yaitu
keseluruhan
sistem
perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial. Kemudian ada beberapa peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak, Undang-Undang Nomor 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nornor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Di sarnping itu di dukung oleh beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yaitu PP Nomor 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Surnbangan Sosial, PP Nornor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan
34
Gelandangan dan Pengemis, PP Nomor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin, PP Nomor 2 tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Anak yang mempunyai masalah. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Naional {SJSN) melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Sistem Jaminan Sosial Nasional (national social security system) adalah sistem penyelenggara program negara dan pemerintah
untuk memberikan perlindungan sosial, agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak,
menuju
terwujudnya
kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Jaminan sosial diperlukan apabila ada hal-hal yang tidak dikehendaki yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan seseorang, baik karena memasuki usia senja atau pensiun, maupun karena gangguan kesehatan, cacat, kehilangan pekeijaan dan lain-lain. SJSN
di atas diharapkan berfungsi sebagai payung sistem
jaminan kesejahteraan sosial yang ada selama ini, dan secara bertahap diarahkan
untuk
memperluas
cakupan
kepersertaan
dan
meningkatkan jenis jaminan kesejahteraan sosial. SJSN mencakup 5 (lima) program ; Jaminan Kesehatan, Jaminan Keselamatan Kerja,
Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun. Menurut Kiswanto (2005) terdapat beberapa kelemahan dalam SJSN di atas, yaitu:
35
1. Masih rnengandung adult bias, yalrni jenis-jenis perlindungan yang diberikan
umumnya
masih
difokuskan
untuk
melindungi
kesejahteraan orang-orang dewasa dan belum secara langsung menyentuh kesejahteraan anak. 2. Meskipun SJSN mencakup skema jaminan sosial bagi peketja
informal, skema tersebut belum secara jelas melindungi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Keadaan ini terutarna terkait dengan beberapa kendala seperti diutarakan oleh Suharto (2003) :
a. Masih kurang efektifnya organisasi-organisasi sosial "akar rumput" sehingga belum bisa menjadi
kelompok penekan terhadap
penguasa dan pengusaha untuk bertindak. b. Biaya untuk mendanai asuransi sosiaJ sangat tinggi, selain karena banyaknya kelompok sasaran juga karena mereka seringkali rnerniliki pendapatan yang relatif kecil, tidak menentu dan bahkan tidak memiliki pendapatan sama sekali. c. Sangat beragam karakteristik sosial-ekonomi-budaya sehingga mempersulit pengumpulan kontribusi maupun penentuan jenisjenis jaminan sosial. Jaminan yuridis sebagaimana diuraikan di atas tidak dengan serta merta menghasilkan sistem jaminan sosial yang handal. Undangundang dan peraturan-peraturan tersebut hanya berfungsi sebagai
36
acuan dan tanpa adanya implementasi yang jelas maka hanya tinggal peraturan saja, warga negara yang tidak mampu yang diharapkan akan mendapatkan jaminan sosial tidak akan mendapatkan halmya, mereka tidak akan tambah sejahtera, tetapi justru akan tetap miskin. Hal ini tetjadi
karena
masih
banyak kendala dalam
peJaksanaannya, diantaranya adalah belum adanya visi pemimpin bangsa yang jelas mengenai konsep welfare state, sistem perpajakan yang belum menunjang, hegemoni kaum globalis yang mengedepankan nilai liberalism dan capitalism, serta kondisi perekonomian yang
volatile (mudah berubah) ( Kiswanto, 2005). 2.2.4.2. Model Jaminan Soaial Pentingnya pcrlindungan sosial
di Indonesia
terutama
disebabkan beberapa hal, yaitu menguatnya konsep kesejahteraan bersama, masyarakat sipil dan modal sosial
dalam pembangunan
kesejahteraan sosial; bergulirnya pelaksanaan desentralisasi yang mendorong muncu1nya inisiatif 1oka1 dan gerakan kelompok miskin dan
marginal
kebijakan
dalam
publik;
merupakan bagian
memasuki
serta
arena
kenyataan
pengambilan
bahwa
keputusan
perlindungan
sosia1
dari budaya negeri ini yang telah dipraktekkan
oleh kelompok-kelompok masyarakat sebagai mekanisme informal dalam melindungi anggotanya.
37
Jaminan sosial yang bisa dikembangkan di Indonesia adalah perpaduan prinsip-prinsip dalam sistem asuransi sosial dan bantuan sosial. Meskipun sistem pendanaan dilaku.kan berdasarkan sharing across population, pemerintah tetap terlibat baik dalam pengaturan, pengawasan maupun pendanaannya (Kiswanto,2005). Model jaminan di
Indonesia
dapat ditunjukkan
seperti
gambar
berikut,
yang
melibatkan berbagai pihak mulai dari negara, dunia industri, lembaga keagamaan dan masyarakat lokal:
Gambar 1 Model Jaminan Sosial di Indonesia Negara/Pemerintah Pusat/ Pemerintah
Lembaga agarna/karitas
GAMIN
Dunia
AN
~SOSJAL
industri/Perusa haan
Individu I Masyarakat Lokal Kelompok Usaha Kecil Gambar 1 di atas merupakan
proses
kolektif dalarn
pembuatan peraturan sejalan dengan semangat governance yang saat ini sedang gencar-gencamya dikampanyekan dalam semua bidang, governance sendiri mengandung pengertian proses kolektif dalam
pembuatan aturan, monitoring dan implementasi yang dilakukan oleh
38
banyak aktor
sogjaJ dan institugj (Goldblatt, 1998 dalam Kiswanto,
2005). -
Model jaminan sosial di atas_rnerupakan model jaminan sosial
yang cocok dilaksanakan di Jndonegja yang melibatkan banyak aktor dan stakeholders, mulai dari pemerintah, masyaraka.t sipil, swasta dan institusi agama. Pelibatan banyak aktor dan stakelwlders dalam konteks pengelolaan jaminan sosial terkait dengan partisipasi dalam merumuskan model yang paling tepat yang seharusnya dilakukan pemerintah. 2.2.4.3. Jam.inan Sosial bagi Lanjut Usia di Indonesia
Secara yuridis formal dalam Declaration of Human Rights pasal 25 secara eksplisit menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan jika mencapai hari tua,
sakit, cacat,
menganggur dan meninggal dunia. Hal ini menegaskan bahwa keharusan untuk memberikan jaminan sosial ada1ah hal yang bersifat universal. Jaminan Sosial bagi lanjut usia di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu jaminan sosial secara formal dan informal. 1. Jaminan Sosial Lanjut Usia Formal. Jaminan sosial bagi lanjut usia secam formal dilakukan oleh pemerintah dan swasta melalui pensiun. Pekeija yang bekeija di perusahaan swasta diwajibkan mengikuti program jamsostek yang menawarkan program asuransi kecelakaan, tunjangan kematian,
39
jarninan hari tua dan perawatan kesehatan. Semua program asuransi dibiayai perusahaan (majikan) kecuali jaminan hari tua ditanggung bersama an tara majikan dan pekeJja dengan persentase 3, 7 % dibayar oleh majikan dan 2 o/o dibayar oleh peketja (Kertonegoro, 1999). Jaminan hari tua bagi pegawai negeri dilalrukan oleh Pr Taspen, selain itu PT Taspen juga mengelola tabungan, dimana setiap pegawai negeri dipotong 3,25 % dari gaji sebagai lrontribusi tabungan pensiun yang akan diterimakan saat pegawai negeri tersebut pensiun atau meninggal dunia dalam bentuk lumpsum (Wiyono, 2002). Sebagaimana negara-negara berkembang lainnya sebagian besar penduduk lansia tidak mendapat jaminan sosial formal dari negara
maupun swasta. Jaminan sosial formal di Indonesia hanya
mencakup 10 juta peketja atau sekitar 20A, dari seluruh penduduk, sementara jaminan sosial formal di Singapura mencakup 2,7 juta pekerja atau 77 o/o dari seluruh penduduk, di Malaisya 8,05 juta atau 36 °/o dari total penduduk tercakup dalam asuransi hari tua . Data tersebut menunjukkan bahwa sistem jaminan sosial hari tua di Indonesia paling rendah coveragenya (Kertonegoro, 1999). 2. Jarninan Sosial Lanjut Usia Informal Jaminan sosial lanjut usia secara informal dilakukan oleh peran keluarga dan rnasyarakat. Jarninan sosial informal rnasih berperan penting di kawasan ASEAN, bagi masyarakat di kawasan ini
40
nilai anak rnasih dianggaap penting dalarn rnendukung kehidupan orang tua di masa depan. Walaupun sistem jaminan sosial fonnal telah berkembang di kawasan ASEAN terrnasuk juga Indonesia, narnun jarninan informal masih lebih besar mendukung kehidupan lansia (Chow, 1996 dalam Wiyono, 2002). Hal ini berkaitan masih berpemnnya lansia dalam keluarga, mereka masih memiliki posisi tertentu bahkan dalam hal-hal tertentu lansia masih menjadi penentu dalam menyelesaikan masalah keluarga. Jaminan sosial informal yang diperankan masyarakat sering dikenalkan dengan istilah pendekatan sosial. Pendekatan ini sangat kuat bemuansa pemberdayaan, mengutamakan hubungan-hubungan emosional antar warga yang akan memperkokoh mekanisme tolong menolong di antara mereka. Berbagai persoalan yang dialami oleh seseorang atau sebuah keluarga akan di atasi dengan mekanisme gotong royong di dalam kelompoknya. Mereka terdiri dari orang-orang yang bertalian kekerabatan atau hanya sekedar memi1iki hubungan emosional yang terbentuk di dalam sistem ketetanggaan (Mudiyono, 2002). Pendekatan sernacam ini sangat tepat dikembangkan di Indonesia, apalagi jaminan sosiaJ yang diberikan oleh negara
dan
institusi sosial lain rnasih sangat terbatas. Relevansi dari pendekatan ini adalah bahwa berbagai komunitas di negeri ini secara tradisi telah
41
sejak lama menyelenggarakan jaminan sosial.
Melihat kenyataan
mekanisrne jaminan sosial informal dirasa lebih efektif dikernbangkan di Indonesia maka sudah saatnya hal ini mendapatkan perhatian pemerintah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jaminan sosial
sebagai hak dasar warga negara secara nyata menjadi tangung jawab negara yang telah diatur dalam konstitusi negara, bahwa negara wajib mengembangkan sistem jaminan
sosial bagi seluruh rakyat. Agar
pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia dapat dijalankan dengan baik, maka hal-hal yang harus dilaksanakan adalah: 1. Pemerintah
harus
memiliki
komitmen
yang
kuat
untuk
melaksanakan Undang-undang SJSN.
2. Untuk mengatasi kelemahan dan hambatan dalam pelaksanaan jaminan sosial maka perlu kiranya pelibatan berbagai aktor dan stakeholder
sebagai
bentuk penerapan prinsip
governance,
sehingga sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. 3. Badan penyelenggara jaminan sosial sebaiknya dilaksanakan pada badan yang tidak mencari keuntungan, dengan memanfaatkan organisasi-organisasi sosial sebagai wahana penguatan modal sosial, sehingga perlu dilakukan pemberdayaan, pelatihan dan pengintegrasian bagi lembaga-lembaga sosial.
42
Salah satu bentuk jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar adalah melalui Program BKSP. Mekanisme pelaksanaan program ini dirancang sesuai dengan model yang diharapkan bisa mampu mengatasi dimana
keterbatasan penyelenggaraan jaminan sosial selama ini, pelaksanaan
mendayagunakan
program
jaminan
tersebut
dengan
seoptimal mungkin kearifan tradisi atau budaya
lokal atas dasar kekuatan
potensi yang selama ini telah dimiliki
masyarakat Indonesia.
2.3. Organisasi Sosial Pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial dihadapkan pada kenyataan adanya keterbatasan kemampuan keuangan negara pada satu sisi dan besarnya permasalahan yang harus ditangani pada sisi lain. Dalam menghadapi kondisi demikian strategi pelaksanaannya memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk membangun dan memberdayakan dirinya atas dasar kekuatan (power) potensi yang dimilikinya. Secara historis pelayanan sosial oleh masyarakat lebih dahulu tampil mengedepan dibanding dengan usaha pemerintah. Hal ini didasarkan karena nilai-nilai yang telah berakar lama dalam tata kehidupan bermasyarakat. Sejak berabad-abad di berbagai negara kesejahteraan
masyarakat
kelompok-kelompok
tenaga
dipelopori pelaksana
dan
dipeijuangkan
sukarela
oleh
(administrative
43
pvolunteers) yang menjalankan badan-badan usaha kesejahteraan sosial swasta (Sumamonugroho, 1987) 2.3.1. Pengertfan Organfsasi Sosial
Organisasi
sosial
adalah
LembagafYayasanfPerkumpulan
sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat
dalam
melaksanakan
usaha
kesejahteraan
sosial
(Kepmensos Nomor 40/HUK/1980). Defmisi lain mengenai organisasi sosial adalah lembaga sosial yang tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial secara operasional di lapangan dan langsung berhadapan keluarga-keluarga miskin, golongan terlantar, terbelakang dan para penyandang penderita sosial lainnya. Kegiatan lembaga dilakukan secara swadaya dan swadana, terarah pada peningkatan penghasilan serta melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial dalam mencegah
dan
mengatasi
berkembangnya
masalah
sosial
di lingkungannya, termasuk menanggulangi keresahan sosial serta gejala lainnya (Kamus Istilah Kesejahteraan Sosial, 1983). Untuk menjamin berbagai tujuan atau kepentingan dapat terpenuhi, maka biasanya masyarakat sipil (civil society) membentuk suatu perkumpulan atau organisasi yang kemudian dikenal dengan Organization Civil Society (OCS). Organisasi sosial merupakan salah satu bentuk Organizatin Civil Society (OCS).
44
OCS bertujuan memperbaiki kehidupan masyarakat seperti dikemukakan oleh Holloway (200 1) dalam Saptoyo (2003) tentang karakteristik OCS yang bertujuan menangani masalah pembangunan baik di negara utara maupun selatan: 1. Dilatarbelakan gi oleh nilai-nilai yang mencerminkan keinginan untuk memperbaiki kehidupan orang banyak. 2. Didasari rasa sukarela. 3. Memiliki pengelolaan pribadi dan berdiri sendiri. 4. Tidak ditujukan bagi keuntungan pihak siapapun. 5. Mempunyai tujuan sosial yang jelas dan nyata yang bisa dijalankan dan dipertanggung jawabkan. 6. Secara resmi didirikan sesuai ketentuan hukum atau identitasnya diterima oleh budaya dan tradisi negara yang bersangkutan. Perkembangan OCS di desa- desa antara lain ditandai dengan berdirinya berbagai macam kelompok-kelo mpok yang tidak terlepas dari keberadaan NGO (Non Govermental Organization) da]am rangka proses memberdayak an rakyat yang dilakukan melalui tiga cara: 1) Pendekatan Kemanusiaan, tujuannya membantu secara spontan dan sukarela ke]ompok masyarakat tertentu yang membutuhkan bantuan karena terkena musibah dan kurang beruntung; 2) Pendekatan Pengembangan Masyarakat, dan memandirikan mengembangk aan, bertujuan menswadayak an masyarakat; 3) Pendekatan Pemberdayaan Rakyat, bertujuan memperkuat posisi tawar menawar masyarakaat lapisan bawah terhadap kekuatan-kek uatan penekan di segala bidang dan sektor k.ehidupan. (Korten dalam Prijono dan Pranarka, 1996)
45
Partisipasi
yang
dilakukan
oleh
rnasyarakat
rnerupakan
manifestasi dari sebuah tindakan sosial rasional yang mengandung tujuan tertentu (Parsons, 1951). Tujuan dirnaksud adalah rnasalah ketahanan sosial yang dapat diatasi dan dicegah melalui kekuatan dan kemarnpuan untuk menolong orang lain yang memiliki masalah tertentu,
karena
partisipasi
masyarakat
lebih
mengutamakan
keberlanjutan dari upaya mengembangkan aksi dan pengambilan keputusan secara kolektif.
2.3.2. Organisasi Sosial Sebagai Pekerja Sosia1 Dalam bidang kesejahteraan sosial dikenal istilah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), yaitu semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat
usaha
kesejahteraan
sosial.
Potensi
dan
sumber
kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan a1am (www.dinsos.pemda-diy.com). Dalam hubungan ini potensi dan
sumber kesejahteraan sosial (PSKS) difokuskan pada aspek manusiawi atau sosial, kelompok inilah yang sering disebut dengan pekeija sosial. Kelompok ini meliputi : 1. Pekeija Sosial Masyarakat (PSM), 2. Organisasi Sosial (Orsos), 3. Kara.ng Taruna (KT), 4. Wanita Pernimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS). Barker ( 1987) dalarn Midgley ( 1997)rnendefinisikan pekeija sosial sebagai berikut:
46
"Social workers as professional activity of helping individuals, groups and communities to enhance or restore their capacity for social functioning and creating societal conditions favorable to this goal". Sebagaimana
dikemukakan
Zastrow
( 1982)
bahwa
kedudukan para peke:rja sosial sangat penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial, sebagaimana berikut ini: "Social welfare generally denotes the full range of organized activities of voluntary and governmental agencies that seek to prevent, alleviate, or contribute to the solution of recognized social problems, or to improve the well-being of individuals, groups and communities. Such activities use a wide variety of of professional personel such as physicians, nurses, lawyers, educators, engineers, ministers and social workers ... " Payne ( 1986) mengemukakan tugas peke:rja sosial menemukan
sesuatu yang baik
dan
membantu
adalah
klien dapat
memanfaatkannya sehingga klien dapat memperoleh keuntungan bagi klien yang dilayani dan lingkungannya: "Whenever a social worker tries to help someone, he or she is starting from a position in which there are some useful, positive things in the client"s life and surroundings which will help them move forward, as well as the problems or block which they are trying to overcome. Part of social work is finding good things and helping the client to take advantage of them." Pemerintah dan organisasi sosial perlu bergandengan tangan bersama, khususnya dalam rangka meningkatkan eksistensi dan kapabilitas
organisasi sosial, baik dalam hal manajerial maupun
teknis di lapangan (Soedarsono, 2000). Dengan kemampuan manajerial penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi serta
47
mempertanggungjawa bkan, tetapi tercakup juga kemarnpuan untuk mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial di lingkungannya sehingga organisasi sosial tersebut secara swadaya makin mampu meningkatkan
mutu dan memperluas jangkauan
pelayanannya. Lebih lanjut dikatakan peranan organisasi sosial sebagai pekeija sosial adalah sebagai berikut: 1. Peranan
sebagai
inisiator,
yaitu
peranan yang
memberikan
perhatian pada masalah atau hal-hal yang berpotensi menjadi masalah,
untuk
menyadarkan
masyarakat
bahwa
ada
permasalahan yang tetjadi di lingkungan mereka. 2. Peranan sebagai penghu bung, yaitu peranan sebagai pihak yang berposisi netral
yang mencari kesepakatan, rekonsiliasi dan
membicarakan segala persoalan untuk mencapai kompromi di antara pihak yang berseteru. Compton dan Galaway ( 1989) dalam Suharto (2005) memberikan beberapa teknik dan ketrampilan yang dapat digunakan sebagai penghubung, yaitu : -
Mencari persamaan nilai dari pihak- pihak yang terlibat konflik.
-
Membantu mengidentifikasi kepentingan masing-masing.
-
Hindari situasi yang mengarah pada munculnya kondisi rnenang dan kalah
48
Berupaya untuk rnelokalisir konflik ke dalarn isu, waktu
dan
tempat yang spesifik. 3. Peranan sebagai negosiator yaitu berperan pada posisi pihak yang lemah dan dirugikan atas perseturuan yang terjadi mencari penyelesaian dengan kompromi sehingga tetjadi kesepakatan. 4. Peranan
organisator,
kelompok
yaitu
merangsang
rnengorganisasikan masyarakat
individu
untuk
a tau
bertindak
mengidentifikasi sasaran perubahan dan bekelja sarna untuk mencapai tujuan. 5. Peranan sebagai pelindung, yaitu melindungi kelompok rentan terhadap perrnasalahan sosial 2.3.3. Jaminan Sosia1 bagi Lanjut Usia oleh OrgaDisasJ SosiaL
Pelayanan
sosial
di
negara-negara
dilaksanakan oleh organisasi sosial atau LSM. memprakarsai
aktifitas
pengabdian
berkembang
banyak
Lembaga ini sering
pada masyarakat,
termasuk
kepedulian LSM yang cukup besar terhadap lansia. Menurut Report of the Regional Seminar on Population Ageing and Development in Bangkok, United Nations, New York, 1996: Governments should work together closely with NGOs in implementing programmes for elderly. As the NGOs work at the grass-root level, they should be encouraged to collaborate with the local level organizations for better results. Furthermore, NGOs should be encouraged to mobilize funding from communities and other support group, and not depend on the government for all the activities.
49
Undang-undang No. 13 tahun 1998 telah secara ekplisit menyebutkan bahwa masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia, dimana hal tersebut dapat dilakukan baik secara perorangan ,keluarga, kelompok masyarakat, organisasi sosial dan/ a tau organisasi kemasyarakatan. Pelaksana Program BKSP adalah lembaga sosial masyarakat yang salah satunya adalah organisasi sosial, karena memang secara tradisi orsos telah lama berperan sebagai pelaksana jaminan sosial informal bagi masyarakat penyandang masalah sosial. Namun karena keterbatasan dana, jaringan keija dan akibat
perubahan sosial
menghambat jaminan tradisional yang telah dilaksanakan
keluarga
dan masyarakat (organisasi sosial). Oleh karena itu sa1ah satu tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan BKSP adalah untuk memacu peran aktif masyarakat yang terhimpun dalam wadah lembaga sosial (organisasi
sosial),
sebagai
sa1ah
satu
penopang
dan
pelaku
pembangunan kesejahteraan sosial.
2.4. Lanjut Usia Terlantar Sebagai Penyanclaag Kesejahteraan Sosial. 2.4.1. Pengertian Lanjut Usia clan Permasa)ahan Soaial
Masalah
Lanjut usia adalah kelompok manusia yang secara fisikal memang lemah dan tidak memiliki potensi sebesar kelompok lain dalam mengembangkan diri, atau ikut mengembangkan masyarakat (Soedarsono, 2000). Sedangkan menurut Wongso Kusumo (1990) yang
50
dimaksud dengan lanjut usia adalah golongan penduduk yang telah mencapai usia lanjut. Menurut WHO, lanjut usia adalah mereka yang menginjak tengah dekade masuk usia 50 tahun ke atas. Pada perernpuan, lansia lebih mudah ditengarai karena ada tanda khusus, salah satunya berhenti siklus menstruasi yang berarti tak lagi bisa dibuahi sebagai bagian dari reproduksi. Sedang menurut Departemen Ketenagaketjaan khususnya terkait dengan kepegawaian, lansia dialrumulasikan pada tahapan usia antara 55 - 60 tahun,
di mana secara biologis orang
akan mengalami kemunduran fungsi (reproduksi dan organ-organ lainnya), sehingga tidak mampu beke:Ija maksimaJ (Kedaulatan Rakyat, 04 April 2008). Sejak tahun 1980-an dikenal berbagai istilah yang sering digunakan untuk menyebut orang yang sudah berusia lanjut. Istilah tersebut meliputi lanjut usia (lansia), manusia usia lanjut (manula), golongan lanjut umur (glamur), jompo, kelompok lanjut usia (klu) dan adi
yuswa
(Sulistyani,
1999).
Selanjutnya
dikatakan
bahwa
berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 5 Tahun 1989 maka ditetapkan bahwa istilah yang dipergunakan adalah lanjut usia sebagai padanan "elderly•. Pernbagian usia laujut menurut WHO dalam Sulistyani (1999) meliputi ernpat kelornpok, yaitu: middle age (wreda rnadya) dengan usia 45- 59 tahun, Elderly (wreda utama) dengan usia 60 -74 tahun, Old
51
(Wreda Prawasna) dengan usia 75 - 90 tahun dan Very Old (Wreda Wasna) dengan usia 90 tahun ke atas. Masa tua dapat di1ihat dari berbagai segi yaitu urnur, badaniah, perubahan kepribadian dan perubahan jaringan tubuh (Sumamonugroho, 1987). Se1anjutnya dikatakan Weinberg (1960) lanjut usia mempunyai empat kebutuhan khas,yaitu: 1. Standar kehidupan dan tempat tinggal yang tetap sesuai dengan kebutuhan. sosial dan kegiatan untuk mengatasi kesunyian dan
2. Hubungan kekosongan.
3. Pemeliharaan kesehatan. 4. Pencegahan terhadap kerusakan yang menimpa kehidupan lanjut USla.
Seseorang memasuki masa usia lanjut akan mengalami perubahan
biologisjfisik,
ekonomis
dan
sosial
yang
sangat
berpengaruh terhadap kehidupan kaum lansia sehari-hari. Aspek biologis ditandai dengan mengalami penurunan (kemunduran) fisik yang sangat mencolok, sebagai akibat proses penuaan secara alamiah. Akibatnya nilai produktivitas kerjanya juga menurun dan sering mempengaruhi tingkat kesehatan kaum lansia, sehingga rawan mengidap jenis penyakit. Aspek ekonomis memiliki keterkaitan erat dengan kehilangan pendapatannya sebagai dampak penurunan produktivitas. Dengan demikian kerja yang secara ekonomik mendapatkan penghasi1an, lama-kelamaan semakin berkurang. Sedangkan aspek sosiologis peran
52
sosial di tengah-tengah masyarakat pun terus berkurang sehingga mempengaruhi integritas dengan lingkungan sekitarnya. Akibatnya mereka tidak lagi memiliki kesibukan yang optimal dan banyak waktu yang terbuang sia-sia. Bercermin pada tiga aspek dasar tersebut, persoalan baru yang muncul adalah adanya peningkatan angka ketergantungan (depedency ratio) yang banyak dianggap orang sebagai munculnya beban bagi penduduk yang berusia produktif, atau lebih luas lagi sebagai beban pembangunan nasional (Wafa, 2008). Sedangkan
Butler
(1975)
dalam
Singarimbun
mengatakan masalah-masalah yang kadang dihadapi
(1996)
orang-orang
lanjut usia di Amerika adalah: Problems large and small confront the elderly. They are easy targets for crime in streets and their homes. Because of loneliness, confusion, hearing and visual difficulties they are prime victims of dishonest door to door salesmen and fraudulent advertising, and buy defective hearing aids, dance lessons, useless "Medicine insurance supplements," and quick health remedies." Dari permasalahan lanjut usta di Amerika Serikat di atas, walaupun tidak bisa digeneralisasi, namun perlu diwaspadai
dan
perlu disiapkan perlindungan-perlindungan yang akan diberikan kepada mereka. Permasalahan lanjut usia di negara berkernbang seperti di Indonesia di antaranya adalah berkisar masalah kemiskinan dan perubahan-perubahan sosial yang teJjadi. Peningkatan jum1ah lanjut usia menirnbulkan permasalahan ekonomi baik pada tingkat lokal maupun nasional. Lansia merupakan bagian usia non produktif,
53
menurut Widyapranata (1989) dalam Sulistyani (1999) mengemukakan pada umumnya
lanjut usia berpenghasilan rendah daripada usia
muda. Sementara lansia rnasih mempunyai kebutuhan lain, bahkan hal-hal yang
bersifat prestige.
Dengan demikian
pemenuhan
kebutuhan tersebut seringkali menjadi beban orang lain. Lebih lanjut dikatakan bahwa peningkatan jumlah lanjut usia menimbulkan masalah demografis, sosial ekonomi dan administrasi publik khususnya mengenai kebijakan publik (Sulistyani, 1999). Permasalahan
berawal
dari
demografis
yang
menunjukkan
peningkatan jumlah lansia, sedangkan jumlah lansia yang meningkat tersebut
akan
membawa
beban
ekonomi
dan
sosial,
untuk
mengatasinya diperlukan intervensi dari peran pemerintah melalui kebijakan publik.
2.4.2. Teori tentang Lanjut Usia Ada beberapa teori mengenai masa lanjut usia, yaitu: a. Teori Aktivitas Teori ini menyatakan bahwa dengan terns melakukan aktivitas para
lansia
akan
memperoleh
kepuasan
dan
kebahagiaan.
Maksudnya dengan tetap aktif dan berprestasi serta merasa tetap dibutuhkan orang lain mernbuat para lansia dapat rnenikmati kebahagiaan. Sedangkan mereka yang merasa tidak dibutuhkan Iagi akan merasa tidak puas dan tidak bahagia (Neugarten, 1968).
54
Perneliharaan fungsi ini dirnaksudkan agar rnereka selain tetap dapat
mandiri juga
dapat
bennanfaat
untuk
memelihara
kernarnpuan kognitifnya. Teori aktifitas beranggapan bahwa orang lanjut usia masih membutuhkan hubungan sosial dan tidak rnenutup diri. b. Teori Disengagement/Teori Pelepasan. Menurut teori yang dikemukakan oleh Hemy dalam Monks dkk (1998) bahwa proses menjadi tua ditentukan oleh dua arah, disatu pihak orang menjadi tua makin tidak terlibat secara emosional dengan dunia sekitarnya, individu makin melepaskan dirinya dari berbagai ikatan, sebaliknya individu dilepaskan oleh kehidupan bersama pada waktu pensiun. Pelepasan diri yang ditentukan oleh dua arab merupakan proses yang wajar dalam kehidupan lansia. Dengan mengalami pelepasan lansia lebih bahagia dengan kebebasan yang didapatkan karena kewajiban-kewajibannya terhadap lingkungan sosialnya berkurang. c. Teori Keterikatan yang Selektif. Teori ini dikernukakan oleh Munichs daJarn Monks dkk ( 1998) bahwa seseorang yang telah memasuki masa lanjut usia dan tidak rnernpunyai peran dalarn rnasyarakat atau kehilangan aktifitas sosialnya, maka dia akan berusaha memasuki lingkungan sosial yang lain narnun lebih terbatas. Sebagai contoh jika seseorang
55
memasuki masa pensiun dia akan memilih tinggal di rumah dengan aktifitas mengasuh cucunya. 2.4.3. .Dukungan Sosial bagi Lanjut Usia 2.4.3.1. Pengertian Dukungan Sosial
Dukungan sosial sangat penting dalam kehidupan individu sebagai makhluk social yang tidak dapat hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Kebutuhan fisik (sandang, pangan, papan), kebutuhan sosial (pergaulan, pengakuan, sekolah, pekeijaan) dan kebutuhan psikis tennasuk rasa 1ngm tabu, rasa aman, perasaan religiusitas, ti.dak mungkin terpenuhi tanpa bantuan orang lain. Apalagi jika orang tersebut sedang menghadapi masalah, baik ringan maupun berat, maka akan mencari dukungan sosial dari orang-orang di sekitamya, sehingga dirinya merasa dihargai, diperhatikan dan dicintai. Straus & Sayles (1980) mengatakan bahwa ada dua kebutuhan dasar sosial manusia, yaitu kebersamaan atau rasa memiliki dan kebutuhan untuk memperoleh dukungan sosial dari lingkungannya. Dukungan sosial (social support) didefenisikan oleh oleh Gottlieb (1983) sebagai informasi verbal atau non-verbal, saran, bantuan yang nyata atau tingkah laku yang diberikan oleh orang-orang yang akrab dengan subyek di dalam lingkungan sosialnya atau yang berupa kehadiran dan hal-hal yang dapat memberikan keuntungan emosional atau berpengaruh pada tingkah laku penerimanya. Dalam hal ini orang yang merasa memperoleh dukungan sosial, secara emosional merasa
56
lega
karena
diperhatikan,
mendapat
saran
atau
kesan
yang
menyenangkan pada dirinya. Pendapat senada dikemukakan juga oleh Sarason (1983) yang mengatakan bahwa dukungan sosial adalah keberadaan, kesediaan, kepedulian dari orang-orang yang dapat diandalkan, menghargai dan menyayangi kita. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial merupakan bantuan atau dukungan yang diterima individu dari orang-orang tertentu dalam kehidupannya dan berada dalam lingkungan sosial tertentu yang membuat si penerima merasa diperhatikan, dihargai dan dicintai yang diperoleh melalui hubungan berupa interpersonal untuk memecahkan masalah. 2.4.3.2. Sumber-Sumber Dukungan Sosial Sumber-sumber dukungan sosial banyak diperoleh individu dari lingkungan sekitarnya. Namun perlu diketahui seberapa banyak sumber dukungan sosial ini efektif bagi individu yang memerlukan. Sumber dukungan sosial merupakan aspek paling penting untuk diketahui dan dipahami. Dengan pengetahuan dan pemahaman tersebut, seseorang akan tahu kepada siapa ia akan mendapatkan dulnmgan sosial sesuai dengan situasi dan keinginannya yang spesift.k, sehingga dukungan sosial memiliki makna yang berarti bagi kedua
belah pihak.
57
Gerungan
( 1978) rnengatakan bahwa keluarga rnerupakan
kelompok sosial dalam kehidupan manusia, tempat individu belajar dan rnenyatukan diri sebagai rnakhluk sosial yang rnernperhatikan keinginan orang lain. Dalam hal ini sumber dukungan sosial lanjut usia diperoleh dari keluarga. Senada dengan pendapat di atas Thoit (1986) menyatakan bahwa dukungan sosial bersumber dari orangorang yang merniliki hubungan yang berarti bagi individu, misalnya keluarga, ternan dekat, pasangan hidup, ternan ketja, saudara dan tetangga. 2.4.3.3. Dukungan Sosial bagi Lanjut Usia
Ketika individu mencapai usia lanjut maka akan mengalami kemunduran fisik yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis. Hurlock (1986) mengatakan bahwa secara umum ciri-ciri datangnya masa lanjut usia adalah
timbulnya peruba.han fisik termasuk
perubahan penampilan, perubahan sistem organ tubuh, sistem syaraf dan penurunan kemampuan seksua1 serta kelrurangan gizi yang dipengaruhi oleh hilangnya selera makan. Haditono
( 1988)
mengemukakan
bahwa
msa
kesepian
menernpati urutan paling atas pada usia lanjut, artinya secara keseluruhan mereka mengalami kesepian yang disebabkan mereka sudah ditinggal anak mereka atau mengalami apa ya.~g disebut dengan "sangkar kosong" dan tidak lagi dapat pergi sesuai dengan keinginan rnereka dan secara fisik yang serba terbatas.
58
Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika individu memasuki usia lanjut masih memerlukan hubungan sosial. Banyak keterbatasan yang dialarni baik keterbatasan fisik maupun lainnya yang menimbulkan masalah bagi lansia. Tersedianya dukungan sosial yang memadai
baik dari
keluarga, ternan ataupun lingkungan sangat berarti bagi lansia dalam menghadapi
dan
menyelesaikan
masalah
sehingga
berpengaruh
terhadap pencapaian kepuasan sehingga kebahagiaan hidup para lanjut usia tetwUjud.
2.4.4. Lanjut Usia Terlantar Setiap negara selalu berhadapan dengan selalu ada sejumlah warga masyarakat
kenyataan dhnana
baik perorangan, keluarga,
kelompok
maupun kesatuan komunitas tertentu, yang mengalami
hambatan
fungsi sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar dan
mengalami ketidakpastian dalam hidupnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan taraf kesejahteraan sosialnya. Mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar da1am pencapaian kesejahteraan hidup dan bergantung kepada bantuan di luar dirinya, dalam istilah pembangunan bidang sosial sering disebut sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS dikategorikan menjadi
delapan kelompok yaitu: Anak, Cacat,
Wanita, Lanjut Usia,
Penyandang
Tuna Sosial, Korban Penyalahgunaan Narkotika,
Keluarga,
59
dan
Masyarakat, kemudian dijabarkan menjadi 27 jenis PMKS
(Departemen Sosial RI). Lanjut usia terlantar adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah untuk keperluan pokok bagi kehidupan sehari-hari sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain (UU Nomor 13 tahun 1998). Sedangkan definisi lain disebutkan bahwa lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secarajasrnani, rohani maupun sosialnya (www.depsos-diy.com) . Selanjutnya disebutkan kriteria lanjut usia
terlantar adalah
sebagai berikut:
a. Usia 60 tahun keatas (laki-laki/perempuan) . b. Tidak sekolahjtidak tamatjtamat SD.
c. Makan dua kali per hari. d.Makan-makanan berprotein tinggi (4sehat 5 sempurna) 4
kali
perminggu. e. Pakaian yang dimiliki kurang dari 4 stel. f. Tempat tidur tidak tetap. g. Jika sakit tidak ma.mpu berobat ke fasilitas kesehatan. h. Ada atau tidak ada keluarga, sanak saudara atau orang Jain yang mau dan ma.mpu mengurusnya. (www.depsos-diy.com) . Da1am rangka mengurangi permasa1ahan-perma sa1ahan yang dihadapi
selama
ini
departemen
sosial
berusaha
menjangkau
60
penduduk lansia dan lansia terlantar melalui sejumlah program. Antara lain meliputi penyediaan layanan panti jompo, pengembangan pelayanan lansia berbasis masyarakat, pengembangan pusat layanan keluarga untuk lansia dan pemberian bantuan dana jaminan sosial khusus
untuk lansia terlantar.
Salah satu
program kebijakan
pemerintah bagi lanjut usia terlantar adclah Program BKSP, dimana lanjut usia terlantar akan mendapatkan bantuan secara pennanen berupa uang atau diwujudkan barang dan bentuk layanan immaterial lainnya yang diberikan setiap bulan oleh lembaga sosial setempat sebagai pelaksana program.
2.5. lmplementasi Kebijakan 2.5.1. Pengertian Kebijakan Berbagai konsep kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli
sangat beJVariasi,
salah satu menurut Dunn ( 1998) yang
menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah (tennasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menjawab tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat. Thomas
Dye dalam
Winarno
(1989)
menyatakan
bahwa
kebijakan publik adalah upaya yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan: whatever governments choose to do or
not to do. Selanjutnya James Anderson dalam Winam.o (1989) menyatakan bahwa kebijakan merupakan arab tindakan sejumlah aktor dalam mengatasi masalah atau suatu permasalahan.
61
Definisi di atas rnernberikan garnbaran bahwa kebijakan publik tetjadi karena tindakan pemerintah dalam menga.tasi masalah yang timbul dalarn masyarakat sehingga rnelahirkan keputusan tersebut. Seberapa jauh kebijakan tersebut telah memberikan konsekuensi positif dan negatif bagi masyarakat. 2.5.2. Pengertian Implementasi Kebijakan
Berbicara
mengenru
tahap-tahap
pembuatan
kebijakan,
implementasi, merupakan salah satu bagiannya, dimana keseluruhan tahap tersebut adalah penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. (Dunn, 1998). Sebagai suatu rancang bangun, implementasi kebijakan tidak lahir dengan sendirinya melainkan berangkat dari konsep kebijakan publik (public policy). Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle dalam Wahab, 1997). Udoji (1981) dalam Wahab (1997) mengatakan bahwa adanya keterkaitan
yang
erat
antara
perumusan
kebijakan
dengan
implementasi kebijakan dalam arti walaupun perumusan dilakukan dengan sempurna namun apabila proses implementasi tidak beketja
62
sesuai persyaratan, maka kebijakan yang semula baik akan menjadi jelek begitu pula sebaliknya, sebagairnana dinyatakan berikut:
•the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will re11Ulin dreams or blue prints file jackets unless they are implemented•. Meter dan Hom (1975 : 6) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pu blik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan. Selanjutnya rangkaian proses implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier (Wibawa dkk, 1994) adalah sebagai berikut: Gambar2 Proses Implementasi Kebijakan Keluaran Kebijakan Organisasi Pelaksana
Kesesuaian Keluaran Kebijakan Dengan
Dampak
Dampak
Aktual Keluaran kebijakan
yang
Perbaikan peraturan
DiperKirakan
kelomnok
Dari garnbar 2 di atas, terlihat bahwa proses implernentasi kebijakan
dimulai
dengan
keluaran
kebijakan
dari
organisasi,
kemudian menuju kepada kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan. Setelah itu menghasilkan dampak nyata output kebijakan, sehingga hasilnya terlihat melalui perbaikan mendasar terhadap peraturan yang telah atau belum dilaksanakan.
63
Pandangan mengenai komponen-komponen yang terkandung dalam "cara" atau implementasi kebijakan (Wibawa dkk.,
1994)
menjelaskan bahwa di dalam "cara" terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa. pelaksana atau implementatomya, seberapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapakah kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta bagaimana keberhasilan atau kinelja kebijakan diukur. Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (Wibawa dkk, 1994) menjelaskan bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memaham.i apa yang senyata-nyata teljadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang teijadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk
mengadministrasikannya
maupun
usaha-usaha
untuk
memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwaperistiwa. Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badanbadan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, melainkan menyangkut dampak atau efek yang dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat. Jadi dalam studi implementasi juga dilihat apa yang menjadi input dari program dan apa outputnya. Kaitannya dengan dampak, evaluasi implementasi
64
mengamati dampak jangka pendek atau sementara, sedangkan evaluasi dampak kebijakan mencennati dampak tetap atau dampak jangka panjang ( Wibawa, dkk., 1994). Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan atau menerapkan kebijakan 1nelalui serangkaian tindalmn operasional untuk memahami apa yang senyata-nyata teijadi sesudah suatu program diberlakukan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang teijadi, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu yang diinginkan pada masyarakat. Adapun yang dijadikan dependent variable dalam penelitian ini adalah proses implementasi kebijakan Program BKSP di Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan uraian teori di atas,
maka proses
implementasi akan dilihat dari kesesuaian antara proses implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh organisasi sosial dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan Program BKSP. Secara rinci penelitian ini akan membahas hal-hal sebagai berikut: 1. Tahap persiapan yang meliputi sosialisasi program, identifikasi dan seleksi, pemantapan petugas dan manjemen BKSP, bimbingan dan motivasi. 2. Tahap pelaksanaan yang meliputi cakupan sasaran progmm, ketepatan dalam penentuan jenis kegiatan dan penyantunan terhadap kelompok sasaran
serta peningkatan
kesejahteraan
65
pemanfaat UEP BKSP dan peningkatan
kesejahteraan kelornpok
sasaran penyantunan Program BKSP. 3. Tahap pengendalian yang rneliputi monitoring, pelaporan dan evaluasi program. Dari
uraian
di
atas
maka
dapat
disimpulkan
bahwa
implementasi kebijakan Bantuan Kesejahteraan Sosial Pennanen adalah
suatu
kesejahteraan
proses
rnelaksanakan
sosial yang
telah
kebijakan
ditetapkan
pernbangunan
pemerintah
berupa
pemberian jarninan sosial bagi PMKS Non potensial (salah satunya adalah lanjut usia terlantar), yang meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengendalian oleh organisasi sosial sebagai pelaksana kebijakan. Keberhasilan implementasi
kebijakan BKSP
di Kabupaten
Gunungkidul akan dikaitkan dengan aktifitas pencapaian tujuan BKSP yaitu tenvujudnya perlindungan sosial bagi lanjut usia terlantar dan terlembaganya kegiatan BKSP di masyarakat yang berlandaskan kegotong-royongan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.
2.5.3.
Faktor-Faktor yaugMempengaruhi Implementasi Kebijakau Sebagaimana
dikemukakan
oleh
Wahab
(1997)
bahwa
kebijakan negara pada prinsipnya mengandung resiko untuk gagal. Hogwood dan Gunn (dalam Parma 2004) membagi kegagalan kebijakan (policy failure) dalam 2 (dua) kategori, yaitu non implementation (tidak
terimplementasikan), dan unsuccessful implementation (implementasi
66
yang tidak berhasiJ). Tidak terimplementasi berarti suatu kebijakan tidak
dilaksanakan
sesuai
dengan
rencana,
mungkin
karena
implementor tidak mau bekeljasama, bekelja secara tidak efisien, atau permasalahan yang digarap di luar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun maksimalnya usaha mereka, namun hambatan-hambatan yang ada tidak dapat diatasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Program BKSP
di Kabupaten Gunungkidul dalam penelitian ini
dijadikan variabel bebas (independent variable). Dalam menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan peneliti mencoba mengacu pada bebempa model yang dikembangkan oleh beberapa ahli studi implementasi kebijakan seperti : Meter dan Hom, Grindle, Sabatier dan Mazmanian serta George C. Edward ill. Berangkat dari pendapat para ahli studi implementasi dicari faktorfaktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di lapangan. George
C
Edwards
Ill
implementasi dipengaruhi oleh
( 1980) 4
membahas
keberhasilan
(empat) variabel
utama yang
merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik, yaitu (1)
communicationjkomu nikasi, (2) resources/
sumberdaya, (3) dispositions/ watak dan (4) bureaucratic structure
(struktur birokrasi).
67
Meter dan
Horn
(1975)
mengemukakan
variabel yang
mempengaruhi kinetja implementasi adalah (1) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, (2) sumberdaya, (3) Hubungan antar organisasi, (4) Karakteristik agen pelaksana, (5) Kondisi sosial ekonomi dan politik, dan (6) Disposisi implementator.
Variabel
yang
dikemukakan
Meter
dan
Horn
tersebut
memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atu kinetja suatu kebijakan. Implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinetja yang tinggi. Grindle
mengatakan
bahwa
setelah
kebijakan
ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual, dengan penyediaan dana, maka implementasi kebijakan dilakukan. Pelaksanaannya dipengaruhi oleh isi kebijakan yang mencakup 1) kepentingan yang terpengaruhi, 2) jenis manfaat, 3) derajat perubahan, 4) kedudukan policy maker, 5) siapa pelaksananya, 6) sumber daya ; dan konteks kebijakan yang mencakup 1) kekuasaan, kepentingan dan strategi pelaksana, 2) karakteristik lembaga, 3) kepatuhan dan daya tanggap. Implementasi kebijakan menurut Grindle ditentukan oleh isi kebijakan itu dan konteks implementasinya. Sabatier dan Mazmanian mengidentifikasi variabel-variabel yang
mempengaruhi
pencapaian
tujuan-tujuan
formal
pada
keseluruhan proses implementasi menjadi tiga kategori besar, yakni : (1) Karakteristik masalah, seperti : keragaman perilaku kelompok
68
sasaran, sifat populasi, derajat perubahan perilaku yang diharapkan, (2) Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan, seperti : kejelasan tujuan, sumber keuangan yang mencukupi, integritas organisasi pelaksana, diskresi pelaksana,
(3) faktor-faktor diluar
peraturan, seperti : kondisi sosio-ekonomi, perhatian pers terhadap masalah kebijakan, dukungan pu blik,
sikap dan sumber daya
kelompok sasaran utama, dukungan kewenangan, komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana Dari variabel-variabel yang dikemukakan oleh empat ahli di atas dapat disimpulkan dan dikategorikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi adalah sebagai berikut: 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Watak/disposisi, karakteristik dan sikap agen pelaksana dan kelompok sasaran. 4. Struktur birokrasi.
5. Pemahaman terhadap isi kebijakan.
6. Kondisi eksternal (sosial, ekonomi dan politik serta dukungan publik. 7. Hubungan Antar Organisasi
8. Karakteristik masalah. 9. Kejelasan kebijaksaan
69
Adapun penjelasaan variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:
1. Komunikasi Syarat pertama bagi efektifitas implementasi kebijakan adalah bahwa pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus mereka hasilkan.
Komunikasi
pada
hnkekatnya
merupakan
proses
penyampaian pesan (message) dari komunikator kepada komunikan. Dalarn proses komunikasi biasanya komunikator mengharapkan agar komunikan melaksanakan apa yang dipesankan oleh komunikator. Dalarn konteks kebijaksanaan berarti komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari
perumus kebijakan
kepada
pelaksana
kebijakan. Komunikasi merupakan salah satu variabel yang sangat menentukan dalam keberhasilan suatu program. Hal ini semakin menjadi penting ketika diimplementasikan. Implementasi yang efektif mengharapkan para bawahan atau para pelaksana mengetahui apa yang harus diketjakan dan jelas siapa yang bertanggung jawab da1am keberhasilan suatu program. Pada dasarnya komunikasi merupakan penyampaian standar, ide
atau
gagasan
yang
mempetjelas
apakah
pelaksana
telah
mengetahui apa yang akan dilakukan dengan jelas, akurat dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.
70
Pesan yang disampajkan dalam jaringan komunikasi terganggu
dapat
menimbulkan
pengarahan
yang
yang
kontradiktif
membingungkan dan tidak konsisten dalam instruksi sehingga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Komunikasi yang baik juga ditandai
dengan
adanya
kemungkinan
pam
pelaksana
untuk
menetjemahkan kebijakan yang umum ke dalam bentuk yang dapat dilakukan dengan praktis. Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan
h~stansi
lain, sehingga diperlukan koordinasi dan ketjasama
antar instansi demi keberhasilan program. Jalinan ketjasama dengan orang yang ada di dalam organisassi maupun di luar organisasi baik dalam hubungan formal maupun informal antara lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan kebijakan. Baik tidaknya proses komunikasi dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan.
2. Sumber Daya Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik manusia maupun non manusia. Sumber daya adalah faktor penting dalam implementasi kebijakan agar efektif, karena tanpa sumber dya kebijakan tidak bisa dilaksanakan. Kegagalan dalam implementasi kebijakan banyak disebabkan oleh personil yang kurang mampu dan kurang
memiliki
ketrampilan
kebijakanyang diimplementasikan.
atau
keahlian
sesuai
dengan
71
Faktor
sumber
daya
yang
mempengaruhi
implementasi
kebijakan adalah berupa kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan sarana prasarana dan ketersediaan dana. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik manusia maupun non manusia. Sumber daya ada1ah faktor penting dalam implementasi kebijakan agar dapat terlaksana secara efektif. Tanpa sumber daya kebijakan tidak bisa dilaksanakan. Kegaga1an dalam implementasi kebijakan banyak disebabkan oleh personil yang kurang mampu dan kurang memiliki ketrampilan atau keahlian sesuai dengan kebijakan yang diimplementasikan.
3. Watak I Sikap Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor sikap atau komitmen. Variabel ini penting bukan hanya karena para pelaksana dituntut untuk melaksanakan kegiatan akan tetapi juga dituntut kemampuan dan .motivasinya. Implementasi kebijakan akan beijalan dengan baik jika para pelaksana mempunyai keinginan atau sikap dan watak yang positif untuk melakukan kebijakan tersebut Dalarn hal ini mencakup tiga hal, yaitu pertarna, respon implementator terhadap kebijakan yang mempengaruhi kemampuan melaksanakan
kebijakan.
Kedua,
kognisi, yakni pemahamannya
terhadap kebijakan dan ketiga, intensitas disposisi implementator atau watak dan karakteristik.
72
Apabi1a watak dan sikap pelaksana berbeda dengan apa yang telah diputuskan, maka proses implementasi kebijakan menjadi lebih kompleks dan dapat menimbulkan masalah. Tugas yang amat penting dari para birokrat daerah adalah menjabarkan dukungan yang tadinya meluas menjadi suatu kekuatan masyarakat yang turut menentukan dalarn keputusan kebijakan. Karakteristik agen pelaksana berhubungan dengan badanbadan
administratif yang rnempengaruhi hasil
kebijakan.
yang
dimaksud adalah struktur birokrasi, norma-norma daan pola-pola hubungan yang tetjadi dalarn birokrasi yang mempengaruhi hasil kebijakan. Karakteristik tersebut juga menyangkut kompetensi dan ukuran staf, pengawasan dalam lembaga, sumber daya politik, vitalitas organisasi, kadar keterbukaan dalam komunikasi baik vertical maupun horizontal. 4. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi
sangat menentukan
mudah
tidaknya
implementasi kebijakan dilaksanakan. Salah satu aspek stru.ktur yang penting adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard
operating procedures
I
SOP) karena merupakan pedoman bagi setiap
implementator di da1am bertindak. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung rnelernahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang ternyata menyebabkan
73
aktivitas organisasi tidak fleksibe1 dan tidak efektif dalam irnplernentsi kebijakan. 5. Pemahaman lsi Kebijakan Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan harus jelas terukur sehingga dapat direalisasikaan. Apabila Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan kabur maka akan tetjadi multi interpretasi dan mudah rnenimbulkan konflik di antara agen implementasi. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan direfleksikan oleh pernbuat kebijakan dalam banyak dokurnen seperti regulasi-regulasi dan garis-garis pedoman program yang menyatakan kriteria untuk evaluasi kebijakan. lsi
kebijakan
mencakup
kepentingan-kepentingan
yang
terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat keijakan, siapa pelaksana program dan sumberdaya apa yang dikerahkan. 6. Konclisl Eksternal (Kondisl soslal, polltlk, ekonoml). Faktor
ekonorni
di
lingkungan
tempat
kebijakan
itu
dilaksanakan dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, bagaimana rnasyarakat
yang ada di 1ingkungan rnendukung atau
menolak, dan bagaimana elite politik merespon kebijakan tersebut. Kondisi sosia1 ekonorni masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi sanga.t memepenga.ruhi implementasi kebijakan. Masyarakat yang sudaah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima
74
program-program pembaharuan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian pula kemajuan teknologi akan sangat membantu terhadap implementasi kebijakan karena program-program
tersebut
dapat
disosialisasikan
dan
diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan variabel ini, yang mempengaruhi jurisdiksi atau organisasi dalarn impelementasi, apakah
sumberdaya
ekonomi
yang
dimiliki
pelsaksana
memadai untuk mengejar efektifitas yang tinggi;
cukup
bagaimanakah
keadaan sosial ekonomi dan budaya penduduk yang akan dipengaruhi kebijakan; apakah opini pu blik yang dominan dan bagaimanakah pendapat mereka tentang kebijakan; apakah elit politik mendukung implementasi. 7. Hubungan Antar Organisasi.
Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan ketjasama antar instansi demi keberhasilan program. Jalinan ketjasarna dengan orang yang ada di da1am organisassi maupun di luar organisasi baik dalam hubungan formal maupun informal antara ]embaga-lembaga yang ada hubungannya denga kebijakan. Pesan-pesan yang diteruskan dari atas ke jenjang bawah dalarn satu organisasi, atau dari satu organisasi ke organisasi lainnya harus
75
dipastikan
kejelasan
ukuran
dan
tujuan
serta ketepatan
dan
konsistensi dalam mengkomunikasikannya. Hubungan antar organisasi atau antar pernerintah rnerniliki dua tipe kegiatan, yaitu pertama nasihat-nasihat dan bantuan teknis. Pejabat
lebih
atas
dapat
membantu
bawahannya
dengan
menginterpretasikan peraturan-peraturan dan garis-garis pedoman pemerintah, menstrukturkan tanggapan-tanggapan terhadap inisiatifinisiatif, dan memperoleh sumber-sumber fisik dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Kedua, Pejabat-pejabat dapat menyandarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun negatif
8. Karakteristik masalah. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan ada dua hal yang mendasar, di satu pihak ada beberapa permasalahan yang secara teknis mudah dipecahkan dan di lain pihak beberapa permasalahaan relatif sulit dipecahkan. Oleh karena itu sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplernentasikan. Suatu
program
akan
relatif mudah ditetjemahkan
atau
diirnplernentasikan apabila kelornpok sasarannya adalah hornogen. Sebaliknya apabila sasaran program heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit karena tingkat pernaharnan sasaran terhadap kebijakan berbeda-beda.
76
Apabila proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi dimana sasaran program mencakup semua populasi maka kebijakan tersebut relatif sulit diimplementasikan. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu bantyak. Karakteristik
masalah
yang
terakhir
adalah
cakupan
peru bahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang ditujukan untuk meru bah sikap dan perilaku masyarakaat.
9. Kejelasaa kebijaksaan Kejelasan isi kebijakan sangat menentukan mudah tidaknya sebuah kebijakan diimplementasikan. Semakin jelas dan rinci isi sebuah
kebijakan
akan
mudah
diimplementasikan
karena
implementator mudah memahami dan mene:tjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan. Kejelasan kebijakan dapat dilihat dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang harus jelas terukur, sehingga dapat direalisasikan. Apabila ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan kabur maka akan teljadi multi interpretasi dan mudah menimbu1kan konflik di antara agen implementasi.
77
Kejelasan kebijakan
direfleksikan o1eh pernbuat kebijakan
dalam banyak dokumen seperti regulasi-regulasi dan garis-garis pedoman program yang rnenyatakan Joiteria untuk evaJuasi kebijakan. Kejelasan
kebijaksanaan
menguraikan
tujuan-tujuan
keputusan
kebijakan secara menyeluruh. Di samping itu keje1asan kebijaksanaan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah daJam beberapa kasus. Studi implementasi menghendaki bahwa kejelasaan tujuantujuan dan saran-saran diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil
atau mengaJami kegagalan hila kejelasan
kebijaksanaaan tidak dipertimbangkan. Perlunya perhatian terhadap setiap variabel tersebut untuk melihat bagaimana faktor atau variabel itu dapat timbul sebagai faktor pendukung
atau
bahkan
kendala
pada
tahapan
implementasi
kebijakan BKSP. Tidak semua variabel dibahas dalam penelitian ini, hanya variabel yang diduga sangat kuat mempengaruhi implementasi kebijakan BKSP saja yang akan diungkapkan. Sehubungan
dengan
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
implernentasi kebijakan seperti yang diuraikan di atas dan beberapa kasus yang tetjadi di lapangan, maka studi implementasi kebijakan BKSP di Kabupaten GunungkiduJ akan rne1ihat independent variable yang diduga paling kuat mempengaruhi proses implementasi yaitu faktor komunikasi, kuaJitas dan kesediaan surnber daya dan sikap.
78
Dengan demikian jika dikaitkan dengan masaJah yang telah dirumuskan, yakni faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan BKSP di Kabupaten Gunungkidul, rnaka diduga bahwa ada tiga faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap proses
implementasi
kebijakan
BKSP,
yaitu
komunikasi
(comTTUmication), sumber daya (resources), sikap (commitment).
Hubungan variabel sumber daya dan
komunikasi, kualitas dan kesediaan
sikap sebagai variabel independen terhadap
implementasi kebijakan Program BKSP ada1ah bahwa pesan yang harus disampaikan oleh aparat pemerintah dan pendamping program kepada masyarakat khususnya organisasi sosial sebagai pelaksana program BKSP melalui komunikasi berupa sosialisasi formal, informal, langsung maupun tidak langsung harus jelas dan akurat. Pesan tersebut berupa standar, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai melalui program BKSP tersebut harus baik oleh
pelaksana,
karena dengan
dipahami dimengerti dengan pemahaman yang baik
merupakan pijakan kelancaran dan kesuksesan program BKSP. lsi dan pesan kebijakan dapat diterima secara cermat dan jelas oleh pelaksana lapangan namun sulit untuk diimplementasikan hila kurangnya ketersediaan sumber daya yang diperlukan, sehingga mengakibatkan pelaksanaanya tidak efektif. Faktor surnber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan BKSP ada1ah berupa kualitas
79
surnber daya rnanusia, kesediaan surnber daya alarn, kesediaan sarana prasarana dan kesediaan dana. Dana sebesar Rp. 100.000.000,- (akumulasi jurnlah dana stimulan dari keempat orsos) tidak akan bemrti dan tidak akan berkembang jika tidak diimbangi dengan sumber daya lainnya. Kualitas sumber daya manusia pemanfaat UEP BKSP adalah rendah, dalarn arti bahwa mereka tergolong orang miskin yang mempunyai keterbatasan informasi, akses dan kemampuan. Dengan demikian demi mengoptimalkan implementasi kebijakan BKSP, maka aspek tersebut menjadi sangat relevan untuk diperhatikan. Sikap atau watak pelaksana program yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan sosial di sekitamya dan sikap mental yang baik oleh anggota UEP sangat mempengaruhi proses kelancaran implementasi BKSP. Banyak kega.galan implementasi dikarenakan para pelaksana tidak memiliki emosi atau kepedulian yang kuat tentang kebijakan tersebut. Dengan demikian perhatian terhadap aspek watak atau sikap menjadi bagian yang penting dalam implementasi kebijakan BKSP. Perlunya perhatian terhadap setiap variabel tersebut untuk melihat bagaimana faktor atau variabel itu dapat timbul sebagai faktor pendukung
atau
bahkan
kendala
pada
tahapan
irnplernentasi
kebijakan BKSP. Dengan demikian, kerangka berfikir atau model analisis yang akan dilakukan dalarn rnengkaji pelaksanaan Program
80
BKSP di Kabupaten Gunungkidul dapat digambarkan seperti pada gam bar 3 beriku t ini : Gambar3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program BKSP Di Kabupaten Gunungkidul Variabel independen (1)
Variabeldependen(2)
Komunikasi Implementasi Program BKSP di Kabupaten Gunungkidul
Kulaitas dan Ketersediaan SumberDaya
Sikap
Dari gambar 3 yang digambarkan di atas, ditetapkan hipotesis atau
dugaan
bahwa
implementasi
kebijakan
Program
BKSP
di Kabupaten Gunungkidul dipengaruhi oleh ketiga unsur yang menjadi
independent
variable
yaitu
faktor
komunikasi
(communication) yang dimiliki agen pelaksana, sumber daya (resources),
dan sikap (commitment).
2.6. Pola Pildr Teori Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah yang terkait dan dapat dipergunakan sebagai Jangkah atau pedoman untuk menjelaskan pelaksanaan Program BKSP oleh organisasi sosial dalam
81
usaha melakukan pelayanan kesejahteraan sosia1 bagi Janjut usia terlantar di Kabupaten Gunungkidul. Adapun pola pikir teori da1arn penelitian kua1itatif ini ia1ah bahwa antara konsep pembangunan kesejahteraan sosial, jaminan sosial, organisasi sosial dan lanjut usia terlantar serta implementasi kebijakan saling terkait, interpendensi dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan pembangunan kesejahteraan sosial, jaminan sosial dan organisasi sosial tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pembangunan meningkatkan
kesejahteraan
sosial
taraf kesejahteraan
yang
individu,
bertujuan kelompok
untuk maupun
komunitas berfokus pada kegiatan pelayanan sosial, perlindungan sosial
dan
pemberdayaan
masyarakat.
Salah
satu
sasaran
pembangunan sosial adalah lanjut usia terlantar, dimana karena keterlantarannya
menyebabkan
mereka
tidak
dapat
memenuhi
kebutuhan standar kehidupan. Salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ialah melalui jaminan sosial, karena sistem jaminan sosial mempunyai tujuan untuk melindungi warga negara yang lemah, rniskin dan tersingkir, agar dapat rneningkatkan taraf kehidupan mereka sehingga mereka dapat hidup layak. Upaya jarninan sosia1 bagi Janjut usia terlantar yang dilakukan pemerintah belum berhasil secara optimal. Ketidakoptimalan tersebut disebabkan karena adanya ketidakseirnbangan antara jurnlah dan
82
kualitas
permasalahan sosial dengan jangkauan dan kualitas
pelayanan yang dilakukan. Ketiadaan mekanisme jaminan sosial dari institusi formal ini, maka memacu sekelompok orang mengatur caracara
tertentu
berdasarkan
sumberdaya
memecahkan masalah mereka dengan
yang
tersedia
untuk
membentuk jaminan sosial
yang dikembangkan oleh keluarga dan masyarakat, yang kemudian dikenal dengan istilah jaminan sosial informal. Peran serta masyarakat yang dilaksanakan melalui organisasi sosial atau LSM da1am usaha-usaha kesejahteraan sosial telah berlangsung secara melembaga dan terorganisir, serta mempunyai peran yang lebih besar dari pemerintah. Adanya bebempa pendapat dari
para
pakar
bahwa
perlindungan
sosial
tradisional
yang
dilaksanakan oleh keluarga dan masyarakat mengalami penurunan. Penurunan peran tersebut disebabkan industrialisasi dan urbanisasi yang saat ini sedang berlangsung di negara-negara berkembang serta akibat
krisis
ekonomi
pada
pertengahan
tahun
1997
yang
menyebabkan peningkatan angka kemiskinan karena ketidakstabilan ekonomi. Gejala sosial.
Mereka
lain adalah tetjadinya disfungsi institusi-institusi lebih
banyak
mengurus
dan
disibukkan
oleh
kepentingan internalnya masing-masing dan sistem jaminan sosial yang selama ini telah berlaku di tengah-tengah masyamkat tidak mampu menanggulangi krisis tersebut.
83
Adanya upaya pernerintah untuk rnengernbalikan perannya sebagai penyelenggara dan pengembang sistem jaminan sosial bagi Ianjut usia rnelalui program BKSP
dirnaksudkan agar program ini
dapat mengembalikan pula peran organisasi sosial sebagai pelaksana jaminan sosial informal. mendorong,
Tugas pemerintah adalah menfasilitasi,
mengembangkan
dan
mendayagunakan
seoptimal
mungkin kearifan tradisi atau budaya lokal atas dasar kekuatan potensi yang selama ini telah dimiliki masyarakat Indonesia. Untuk mengetahui apakah Program BKSP tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan arah dan tujuan dan untuk mengetahui
kendala-kendala
daJam
pelaksanaaan
maka
perlu
diadakan studi implementasi kebijakan Program BKSP.
a. Keraagka PeneUtian Adapun
kerangka
penelitian
tergambaar dalam gambar 4 berikut:
ini
adalah
sebagaimana
84
Gambar4
Kerangka Penelitian lmplementasi Program BKSP Kabupaten Gunungkidul Keinginan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia melalui jaminan sosial
Jaminan Sosial Formal dari
Pemerintah
Jaminan SosiaJ nonformal dari masyarakaat, keluarga dan dunia usaha
1 Input: - Transisi demografi dengan peningkatan jumlah lansia yang cukup tinggi - Minimnya jaminan sosial bagi lansia terlantar yang diselenggarakan negara - semakin melemahnya jaminan sosial tradisional yang dilaksanakan masyarakat dan keluarga
Proses Implementasi Kebijakan
BKSP
Output: Jaminan Sosial nyata bagi lansia terJantar
Outcomes: Meningkatnya kesejahteraan Ianjut usia terlantar
Adanya
tuntutan hak manusia utuk memperoleh perlindungan sosiaJ
Feedback
BAB m METODE PENELITIAN
BABm METODE PBltELITL\11
Penelitian merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh
kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah, melalui
prosedur yang telah ditetapkan. Penelitian hendaknya dilakukan dengan cermat dan teliti, agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian yang diharapkan dan dengan seksama baik dalam menentukan jenis data, sumber data, cara mengumpulkan data dan teknik analisa data. Metode penelitian merupakan proses dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban atau suatu kedekatan umum untuk mengkaji topik penelitian (Bogdan dan Taylor dalam Mulyana (2001)). Sedangkan menurut Muhadjir (2000) metode
penelitian
diartikan
sebagai
ilmu
pengetahuan
yang
mempelajari bagaimana prosedur ketja mencari kebenaran.
3.1. Jenls Penelltian Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Dengan deskriptif penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan Program BKSP oleh organisasi sosial dalam pelayanan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar serta faktor-faktor pendukung
dan
kendala-kendala
yang
dihadapi.
Kualitatif
85
86
Bogdan
dan
Taylor
(1975)
dalam
Moleong
(1999)
mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai : prosedur -penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan ind.ividu secara holistik. Jad.i dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan ind.ividu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Sedangkan Sugiyono (200 1) mendefinisikan metode kualitatif sebagai: Metode penelitian yang digunakan pada kondisi obyek yang dialami, dimana peneliti adalah sebagai instrumen k:unci. Teknik pengumpulan data d.ilakukan secara trianggulasi (gabungan), data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif. Adapun menurut Danim (2002) penelitian deskriptif (descriptive research) adalah:
Untuk memotret fenomena individual, situasi atau kelompok tertentu yang teJjadi secara kekinian. Juga berarti penelitian yang dirnaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individual, situasi atau kelompok tertentu secara akurat. Moleong ( 1999) mengidentifikasi adanya sebelas ciri penelitian kualitatif, yaitu: 1) l.atar alamiah, yaitu melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada dari suatu keutuhan (entity). Keutuhan tidak dapat dipahami kalau dipisahkan dalam konteksnya, 2) Manusia sebagai alat (instrumen), karena hanya manusialah yang ma.mpu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan, 3) Metode
87
kualitatif, yaitu menyaji.kan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden, 4) Analisis data secara induktif, dengan
maksud
antara
lain agar
dapat membuat hu bungan
antara peneliti dengan responden secara eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel, 5) Teori dati dasar (grounded theory), yaitu menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif berasal dati data. Hal ini
berarti pencarian data bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan
sebelum penelitian diadakan,
6) Deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan lebih banyak berupa katakata, gambar dan bukan angka-angka. Pertanyaan dengan kata tanya "mengapa", "alasan apa" dan "bagaimana te:rjadinya" akan senantiasa dimanfaatkan oleh peneliti, 7) Lebih mementingkan proses daripada basil, dengan alasan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses, 8) Adanya "batas" yang ditentukan
oleh
"fokus" yang timbul
sebagai
rnasalah
dalarn
penelitian, 9) Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data. 10) Desain yang bersifat sernentara, yaitu desain disusun secara terusmenerus
disesuaika.n
perundingan
dengan
dirundingkan
dan
kenyataan disepekati
lapangan, bersarna.
11)
Hasil
Penelitian
kualitatif menghendaki agar pengertian dan basil interpretasi yang diperoleh dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data.
88
Ciri dominan penelitian kualitatif deskriptif ini adalah bersifat mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual. Adakalanya hanya untuk membuat deskripsi atau narasi semata-mata dari suatu fenomena tidak untuk mencari hubungan antar variabel, menguji hipotesa atau membuat ramalan. 3.2. Lokasi Penelltian
Penelitian
ini
dilaksanakan
dengan
mengambil
lokasi
di Kabupaten Gunungkidul yaitu di lokasi program BKSP. Adapun BKSP
dilaksa.nakan
di
Desa
Balehatjo
Kecamatan
Wonosari
Kabupaten Gunungkidul oleh Organisasi Sosial "Amanah", di Desa Kedungpoh,
Kecamatan
Nglipar
Kabupaten
Organisasi Sosial "Setiyo Manunggal"
Gunungkidul
oleh
, di Desa Pulutan Kecarnatan
Wonosari oleh Organisasi Sosial "Ngudi Mulyo" dan di Desa Wareng Kecarnatan Wonosari oleh Organisasi Sosial "Laku Utama". 3.3. Subyek dan Sum.ber Data
Lofland and Lofland (Moleong, 1999) menegaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan,
selebihnya adalah
data
tambahan
seperti
dokurnen
misalnya foto dan data statistik. Dalam melakukan pengumpulan data perlu adanya
inforrnan atau nara surnber. Inforrnasi dikurnpulkan
dari informan kunci yang terlibat dalam pelaksanaan Program BKSP.
81
Adapun sumber data dalam kegiatan penelitian ini adalah : 1. Orang (informan) yaitu orang yang menjadi sumber informasi dalam
penelitian.
Penentuan
informan
menggunakan
sistem
purposive (bertujuan), yakni bergantung pada tujuan fokus pada
suatu saat. Tujuan penggunaan sistem tersebut adalah untuk menjaring sebanyak-banyaknya informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (construtions) (Moleong, 1999). Informan a tau responden dalam penelitian ini sebanyak 35 orang yang terdiri dari Kepala Seksi dan staf Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Sub Dinas
Sosial
Dinas
Sosial
dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Kabupaten Gunungkidul selaku Pengendali di Lapangan dan para stafnya, Camat Wonosari dan Camat Nglipar selaku Tim Pembina tingkat kecamatan, Kepala Desa Balehaijo dan Kepala Desa Kedungpoh, Kepala Desa Wareng, Kepala Desa Pulutan, Pengurus Organisasi Sosial selaku pelaksana program, Sasaran Program BKSP (sasaran santunan dan pemanfaat UEP BKSP) dan pihakpihak yang terkait (Stakeholder) di Kabupaten Gunungkidul. 2. Peristiwa/ situasi, yaitu peristiwa-peristiwa a tau situasi, fenomena yang teijadi atau pemah teijadi dan yang sesuai/relevan dengan fokus penelitian. 3. Dokumen, berbagai dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen-dokumen tersebut berupa dokumen
yang
82
Pberkaitan dengan pelaksanaan program BKSP, diantaranya buku pedoman pelaksanaan BKSP, buku administrasi BKSP masingmasing organisasi sosial dan laporan pelaksanaan BKSP serta dokumen-dokumen lain y berupa kegiatng berkaitan dengan fokus penelitian. 3.4.
Instrumen Penelitfan
Instrumen yang digunakan untuk mengetahui pelaksanaan Program BKSP oleh organisasi sosial adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara serta sarana dokumentasi. Adapun pedoman wawancara dirinci menjadi 4 (empat) kelompok dengan
responden
pertama adalah Seksi Perlindungan dan J aminan So sial Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sub Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, Seksi Kesejahteraan sosial kecamatan dan kepala desa, responden kedua adalah pelaksana program (pengurus organisasi sosial), responden ketiga adalah anggota
I pemanfaat UEP BKSP dan
responden keempat adalah sasaran penyantunan BKSP 3.5.
Proses Pengumpulan Data
Proses pengumpulan data dalam penelitian
m1
meliputi tiga
tahap, yakni: 1. Proses memasuki lokasi penelitian (getting in), dalam tahap ini diupayakan keberadaan peneliti sebagai peneliti di lokasi penelitian dan
hanya
diketahui
pihak-pihak
yang
terbatas.
Hal
m1
dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh informasi dan data-
83
data yang valid dan relevan. Sebelum itu peneliti mengadakan pendekatan
iriformal
terhadap
menjelaskan rencana dan
subyek
penelitian
untuk
maksud kedatangan peneliti. Untuk
memperoleh data yang valid dan realible, peneliti memperoleh sumber data dari informan baik secara formal maupun non formal. 2. Ketika berada di lokasi penelitian (getting along), pada tahap ini peneliti melakukan hubungan langsung secara pribadi yang akrab dengan subyek penelitian selama
8 (delapan) bulan. Dengan
menggunakan teknik snowball peneliti melakukan wawancara maupun observasi untuk mencari informasi yang lengkap dan tepat sesuai
dengan
fokus
penelitian
dan
menangkap dan
mencema makna intisari dari informasi dan fenomena yang diperoleh. 3. Mengumpulkan data (logging the data), dalam tahap ini peneliti menggunakan teknik : Pertama, wawancara mendalam (in-depth interviewing) yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan
menangkap deskripsi tentang pelaksanaan Program BKSP oleh organtsast sosial dalam pelayanan jaminan sosial bagi lansia terlantar;
Kedua, pengamatan (observe) yang dilakukan untuk
mengungkap dan memperoleh deskripsi secara utuh tentang suasana yang melingkupi pelaksanaan Program BKSP; Ketiga, dokumentasi (documentation) yang dilakukan guna mengungkap
84
bukti-bukti nyata berbentuk dokumen, seperti dokumen resmi -
maupun dokumen pribadi. 3.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional
Definisi konsep digunakan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Sedangkan defmisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, definisi operasional adalah suatu petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Berikut ini dikemukakan definisi konsep, operasionalisasi konsep serta indikator dari masing-masing variabel. Berkaitan dengan latar belakang, perumusan masalah serta kerangka teori diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan defmisi konsep sebagai berikut: 1. Implementasi kebijakan Bantuan Kesejahteraan Sosial Pennanen adalah suatu proses melaksanakan kebijakan
pembangunan
kesejahteraan sosial yang telah ditetapkan pemerintah berupa pemberian jaminan sosial bagi PMKS Non potensial yaitu lanjut usia terlantar, penyandang cacat ganda, penyandang psikotik dan penyandang eks penyakit kronis meliputi
tahap
perstapan,
tahap
(www .dinsos-diy .com),
pelaksanaan
dan
yang tahap
pengendalian oleh organisasi sosial sebagai pelaksana atau implementator kebijakan.
85
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi BKSP adalah -
faktor-faktor yang dapat mendukung kesuksesan atau sebaliknya faktor-faktor
penghambat
program
pelaksanaan
BKSP
di
Kabupaten Gunungkidul. Operasionalisasi konsep serta indikator dari masing-masing variabel di atas adalah: 1. Proses
implementasi
kebijakan
BKSP
diukur
akan
melalui
indikator sebagai berikut: a. Proses persiapan; yang dilihat dari tahap proses sosialisasi, identifikasi dan seleksi, pemantapan petugas dan manajemen BKSP dan bimbingan dan motivasi. b. Proses pelaksanaan, yang dilihat dari cakupan atau jumlah sasaran program, penentuan dan pelaksanaan kegiatan UEP BKSP dan
penyantunan kepada
kelompok
pemanfaat
sasaran
serta
BKSP
dan
UEP
peningkatan
kesejahteraan
peningkatan
kesejahteraan kelompok sasaran penyantunan
Program BKSP. c. Pengendalian pemantauan
pelaksanaan, yang dilihat pengawasan atau lapangan
yang
termasuk evaluasi dan pelaporan.
dilakukan
oleh
pemerintah
86
Operasionalisasi konsep serta indikator dari masing-masing -
variabel di atas didasarkan pada ukuran kinerja dan indicatorindikator keberhasilan BKSP sebagaimana diuraikan pada bab IV. 2. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
implementasi
kebijakan
di
BKSP
Kabupaten
Gunungkidul, yakni faktor komunikasi, sumber daya dan sikap. a. Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian dapat dilihat dari : a.l. Komunikasi pemerintah dengan pelaksana program pemahaman terhadap kebijakan BKSP. kejelasan
ukuran-ukuran
dasar
dan
tujuan-tujuan
program BKSP. Koordinasi
an tara
pihak-pihak
terkait
dalam
pelaksanaan program. a.2. Komunikasi Pelaksana program dengan kelompok sasaran Pembinaan bagi pemanfaat UEP. Motivasi bagi sasaran penyantunan b. Kualitas dan ketersediaan sumber daya yang
mempengaruhi
keberhasilan implementasi program BKSP terdiri dari kualitas sumber daya manusia, ketersediaan dana, sarana prasarana dan sumber daya alam. b.l. Kualitas sumber daya man usia Warga miskin sebagai pemanfaat UEP BKSP
87
Organisasi so sial se bagai pelaksana program b.2. Ketersediaan sarana prasarana dan dana Ketersediaan sum ber dana Ketersediaan dana dukungan pelaksanaan kebijakan. Ketersediaan administrasi dan prasarana lain b.3. Ketersediaan sumber daya alam - Kesesuaian jenis UEP dengan potensi alam I daerah yang ada c. Sikap pelaksana dan masyarakat dalam penelitian ini dapat dilihat: c.l. Sikap Pemanfaat UEP Kesadaran melakukan pengangsuran dan pembayaran sewa becak. Itikad baik untuk membayar tunggakan c.2. Sikap pelaksana Pemahaman pelaksana terhadap maksud dan tujuan kebijakan Kesesuaian
antara
tugas
pokok
implementasi
kebijakan.
3.7. Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
model
interaktif
(interactive
model of analysis)
yang
88
dikembangkan oleh Miles & Huberman (1984) yang terdiri dari tiga komponen analisis berupa : 1. Reduksi data (reduction data), yakni data yang diperoleh di lokasi
penelitian/ data lapangan yang dituangkan dalam uraian a tau laporan yang lengkap dan
terinci.
Laporan
lapangan
akan
direduksi, dirangkum, dipilih hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terns menerns selama proses penelitian berlangsung. 2. Sajian data (data display), yakni memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. 3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing), yakni melakukan verifikasi secara terns menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama
proses pengumpulan
data.
Peneliti bernsaha
untuk
menganalisis data yang dikumpulkan dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan hal-hal yang sering muncul dan lain sebagainya. Sehingga akan diperoleh gambaran dan makna dari seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan jelas
dan
mengembangkan kategori-kategori yang relcvan dengan tujuan penelitian dan lapangan.
penafsiran
terhadap
hasil verifikasi
data di
89
3.8.
Keabsahan Data
Setiap penelitian derajat kepercayaan sangat diperlukan. Dalam penelitian kualitatif derajat kepercayaan disebut dengan keabsahan
data.
Derajat
kepercayaan
dimaksudkan
untuk
mendapatkan tingkat kepercayaan sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai (Moleong, 1999). Untuk mendapatkan tingkat kepercayaan ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu pertama, menggali informasi dari beberapa informan yang telah didapatkan, sampai informasi tersebut saling melengkapi dan memberikan informasi yang sama dalam setiap fokus yang sama. Kedua, melakukan diskusi, pembahasan dan mencari
masukan-masukan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki
cara pengumpulan data, karena mengingat adanya keterbatasan yang ada pada peneliti. Ketiga menggunakan lintas cara pengumpulan data, dengan
mengumpulkan
berbagai varian
berbagai
informasi
sehingga
data yang dapat menambah
diperoleh
infonnasi dalam
penelitian. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu check, recheck dan cross check terdapat data yang diperoleh. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. Triangulasi dilakukan dengan sumber data dan peneliti atau pengamat lain.
BAB IV DESKRIPSI WILAYAB DAN PROGRAM BKSP
BABIV DESKRIPSI WJLAYAH DAN PROGRAM 4.1. DESKRIPSI WJLAYAH KABUPATEN GtntOAGKIDUL 4.1.1. Keadaan Umum
Kabupaten Gunungk:idul adalah salah satu kabupaten yang berada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ibukota di Wonosari. Kota Wonosari terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta (lbukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), dengan jarak ± 39
km. Secara geografis luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km2 atau sekitar 46,63 o/o dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. Letak geografi 1100 21' sampai 1100 50' bujur timur 70 46' sampai 80 09' lintang selatan. Batas Wilayah Kabupaten Gunungkidul adalah sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Slernan (Propinsi DIY), sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Sukohatjo (Propinsi Jawa Tengah), sebelah tirnur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (Propinsi Jawa Tengah) dan sebelah selatan berbatasan dengan Sarnudera Hindia. Secara administratif wilayah Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 18 Kecamatan dan 144 desa, 1431 dusun, 3114 RW, dan 7077 RT. Kecamatan yang ada di Gunungkidul adalah Panggang, Purwosari,
Paliyan,
Saptosari,
Tepus,
Tanjungsari,
Rongkop,
Girisubo, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Patuk,
98
99
Gedangsari, Nglipar, Ngawen, dan Semin. Dari 144 desa, 82 desa masuk klasifikasi swakarya dan desa 62 desa masih swadaya. Suhu uaara Kabupaten Gunungkidul untuk suhu rata-rata harlan 27,7° C, suhu minimum 23,2°C dan suhu maksimum 32,4° C. Kelembaban nisbi di Kabupaten Gunungkidul berkisar antara 80 o/o 85 °/o. Kelembaban nisbi tersebut tidak terlalu dipengaruhi oleh tinggi tempat, tetapi lebih dipengaruhi oleh musim. Kelembaban tertinggi tetjadi pada bulan Januari - Maret, sedangkan kelembaban terendah pada bulan September. 4.1.2.
Potensi Wilayah
Curah hujan rata-rata Kabupaten Gunungkidul sebesar 2145 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 115 hari per tahun. Bulan basah 4 - 6 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 4 - 5 bulan. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober - Nopember dan berakhir pada bulan Mei-Juni setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember - Pebruari. Wilayah Kabupaten Gunungkidul Utara merupakan wilayah yang memiliki curah hujan paling tinggi dibanding wilayah tengah dan selatan, sedangkan wilayah Gunungkidul selatan mempunyai awal hujan paling akhir. Di Kabupaten Gunungkidul terdapa.t 2 (dua) Daerah Aliran
Sungai (DAS) yaitu DAS Opak - Oyo dan DAS Dengkeng. Masingmasing DAS itu terdiri dari beberapa Sub DAS.
100
Kabupaten Gunungkidul mempunyai potensi perekonomian mulai dari pertanian, perikanan dan petemakan , hutan, flora dan fauna, industri, tambang serta potensi pariwisata. Pertanian yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul sebagian besar adalah laban kering tadah hujan (± 90 o/o) yang tergantung pada daur iklim khususnya curah hujan. Laban sawah beririgasi relatif sempit dan sebagian besar sawah tadah hujan. Sumberdaya alam tambang yang termasuk golongan C berupa : batu kapur, batu apung, kalsit, zeolit, bentonit, tras, kaolin dan pasir kuarsa. Kabupaten Gunungkidul JUga mempunyai panJang pantai yang cukup luas terletak di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, membentang sepanjang sekitar 65 Km dari Kecamatan Purwosari sampai Kecamatan Girisubo. Potensi hasil laut dan wisata sangat besar dan terbuka untuk dikembangkan. Potensi lainnya adalah industri kerajinan, makanan, pengolahan hasil
pertanian. 4.1.3. Keadaan Penduduk Berdasarkan
basil
registrasi
pertengahan
tahun
2005
penduduk Kabupaten Gunungkidul betjumlah 758.885 jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Wonosari dengan 78.968 jiwa. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki, yaitu 387.186 perempuan dan 371.699 laki-laki. Kepadatan penduduk 510 jiwajKM2, sedangkan
101
pertumbuhan
penduduk
adalah
1,006
%.
Jumlah
penduduk
berdasarkan usia adalah usia 0-4 Tahun ( balita) sebanyak 56.014 orang, Usia TK (5-6 Tahun) sebanyak 24.296 orang, Usia SD (7-12 Tahun) adalah sebanyak 75.616 Jiwa, sedang usia SMP ( 13 -15 Tahun ) sebanyak 40.052 jiwa, usia SMA 16-18 tahun sebanyak 40.077 Jiwa dan usia muda 0-14 Tahun sebanyak 181 667 jiwa dan usia pemuda antara 15-24 Tahun sebanyak 116.267 jiwa. 4.1.4. Keaclaan Soslal clan Penanganannya Masalah disebabkan
kemiskinan
oleh
faktor
di
Gunungkidul
sumber
daya
a1am
di
antaranya
yang
tidak
menguntungkan, yaitu keterisolasian penduduk, dan sumber daya
alam yang terbatas (laban marginal/ kurang subur, bebatuan, kurang air dan perbukitan) serta terbatasnya sumberdaya rnanusia. Kondisi yang demikian menyebabkan aktifitas pertanian hanya dilakukan sekali dalam setahun dan jenis tanaman yang ditanam
tidak mempunyai nilai ekonomi yang tinggi (ketela, jagung, kacang tanah). Sesuai dengan arab kebijakan pembangunan Kabupaten Gunungkidul , salah satunya adalah pernenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial rnernang telah banyak dilaksanakan, namun karena keterbatasan dana dan kemampuan maka tidak sebanding dengan besamya kuantitas dan kualitas permasalahan sosial yang ada.
102
Adapun data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai terlihat dalam tabel 2 berikut ini: Tabel2 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 r-
No
Kriteria
Tahun
Tahun
Tahun
PMKS
2004
2006
2007
630
1.244
2.460
9.446
Anak Jalanan
230
106
4
Anak Nakai
130
65
5
Gelandangan
2
24
6
Pengemis
14
48
7
Tuna Susila
14
7
8
Anak Cacat
1.564
1.194
9
Penyandang Cacat
4.778
7.489
10
Paca Eks K.ronis
363
251
11
Lansia Terlantar
6.056
9.386
12
KK Miskin
82.344
86.567
1
Balita Terlantar
2
Anak Terlantar
3
4.112
Ket.
95.722
Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007. Tabel 2 memperlihatk an bahwa ada kecenderunga n kenaikan dan penurunan dari jumlah PMKS, mekanisme pendataan pada tahun 2004 berbeda dengan tahun 2006 dan 2007 dimana kriteria balita terlantar, anak nakal, anak jalanan dijadikan satu kriteria anak terlantar. Kenaikan jumlah PMKS dapat dilihat pada balita
103
terlantar, anak terlantar, gelandangan, pengemis, penyandang cacat dan lanjut usia terlantar, sedangkan kriteria lain menurun. Karena
keterbatasan
dana
dan
sumberdaya
maka
pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gunungkidul baru menyentuh sedikit dari jumlah PMKS yang ada. Selama tahun 2006 dan tahun 2007 bantuan yang telah dilaksanakan pemerintah adalah sebagai berikut: Tabel3 Bantuan Pemerintah bagi PMKS Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 dan 2007 Bantuan Jumlah (Rp) Jenis
Sasaran Jenis Jiwa PMKS KKMiskin 900
Uang
135.000.000
2. Dana Stimulan
Orsos
13
Uang
65.000.000
3. UEP
Kr.taruna
5
Uang
25.000.000
4. Permakanan
Lansia
161
Sembako
4.025.000
5. Permaka.nan
Bayi
80
Susu
4.000.000
6. Ternak
Cacat
87
Kambing
60.900.000
7. KUBE
KKMiskin
420
Sapi
73.500.000
N 0
l.
Bantuan USEP
Jumlah
1666
367.425.000
Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007. Penanganan rnasalah PMKS ( tabel 3)
adalah penanganan
yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sedangkan bantuan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat berupa program IDT, Takesra/Kukesra, KUBE, UP2K, JPS dan program-
104
program
lain
'
dimana
pola
strategi
pembanguan
tersebut
diseragamkan dari Sabang dan Merauke, tanpa memperhatikan keanekaraganuin sistem sosial budaya di Indonesia, sehingga basil dari program tersebut semu dan kurang menunjukkan kondisi nyata yang
sebenamya
tetjadi
di
masyarakat,
dan
keberhasilan
pembangunan pun akhirnya penuh dengan manipulasi data untuk menyenangkan pihak pemrakarsa program dari pemerintah {Harry Hikmat, 2004). Penanganan masalah sosial yang masih minim tersebut mendorong pemerintah untuk memacu peran aktif lembaga sosial menjadi penopang dan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial.
4.2. DESKRIPSI PROGRAM BKSP Kebijakan dan program perlindungan sosial, khususnya untuk di negara-negara kawasan ASEAN mencakup lima komponen, yaitu: 1. Kebijakan Pasar Ketja (Labour Market Policies),
2. Bantu an Sosial (Social Assistance), 3. Asuransi Sosial (Social Insurance), 4. Jaring Pengaman Sosial Berbasis Masyarakat (Community Based Social Safety Nets) 5. Perlindungan Anak (Child Protection)
105
Bantuan Sosial (Social Assistance) adalah program jaminan kesejahteraan sosial yang berbentuk tunjangan uang, barang atau pelayanan kesejahteraan umum lainnya diberikan kepada populasi paling
rentan
kemanusiaan.
yang
tidak
memiliki
penghasilan
layak
bagi
kepada orang
Skema ini umumnya diberikan
berdasarkan "test kemiskinan" tanpa memperhatikan kontribusi sebelumnya , misalnya membayar pajak atau premi dan asuransi, kelompok penerima bantuan ini adalah keluarga miskin, penganggur, anak-anak, lanjut usia, penyandang cacat, orang dengan kecacatan fisik dan mental, kaum minoritas dan lain-lain. penanganannya
Lanjut usia terlantar telah diupayakan
melalui sistem panti maupun luar panti. Namun upaya tersebut masih
belurn
memadai yang disebabkan
oleh
1)
besar dan
kompleknya masalah, 2) masih terbatasnya model pendekatan penangganan
masalah,
dan
3)
terbatasnya
daya
jangkauan
pelayanan. Untuk mengat.asi persoalan tersebut, pada tahun 1995 pemerintah
mengembangkan sebuah
pendekatan penanganan
berbasis masyarakat dengan istilah Jaminan Kesejahteraan Sosial Gotong Royong (JKS-GR). Walaupun pa.da tahun 1999 dinas sosial di likuidasi namun pelaksanaan kegiatan JKS GR memperlihatkan perkembangan baik dan masih betjalan di tengah-tengah masyarakat. Setelah berdiri kembali pada tahun 2001, program ini dikaji ulang dan disimpulkan
106
bahwa
kegiatan
ini
dilanjutkan
karena
masyarakat
sangat
membutuhkan. Melalui rekomendasi dan penyempurnaan maka terbitlah Sura.t- Keputusan Menteri Sosial Nomor: 51/HUK/2002, tentang
Pelaksanaan
program
Bantuan
Kesejahteraan
Sosial
Pennanen (BKSP). Dalam program BKSP ini, pemerintah mengajak masyarakat bersama-sama persoalan
secara
sosial
aktif
yang
ada
turut di
berpartisipasi sekitar
memecahkan
mereka.
Pemerintah
menyediakan sarana dan mekanismenya, dan masyarakatlah yang turun sebagai pelaksananya. Mereka yang berasal dari organisa.si sosial, LSM, atau institusi lokal yang terpilih akan dilibatkan sebagai pelaksa.na dalam program ini. Sedangkan beberapa tokoh masyarakat diberikan
kepercayaan
sebagai
pengawas
dan
pendamping
pelaksanaan program BKSP ini. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut mengawasi, mendampingi, sekaligus menjadi tim pelaksana kegiatan dalam menangani masalah sosial yang terus berkembang.
4.2.1.
Pengertian BKSP Secara
dikategorikan (permanen}
umum, menjadi:
dan
Jaminan
Kesejahteraa.n
Sosial
dapa.t
( 1) bantuan sosial yang bersifat tetap
sementara
(emergency),
serta
(2}
Asuransi
Kesejahteraan Sosial. Bantuan sosial (social assistance) diberikan kepa.da perorangan, keluarga, kelompok, atau komunitas sebagai pengganti atas kehilangan fungsi-fungsi sosial ekonominya, baik
107
secara pennanen maupun untuk sementara waktu. Bantuan sosial perrnanen diberikan kepada PMKS, seperti lanjut usia terlantar dan penyandang cacat ganda, sedangkan bantuan sosial sementara (emergency) diberikan kepada mereka yang tertimpa bencana alam,
bencana sosial, atau peristiwa-peristiwa lain yang membuat mereka harus kehilangan fungsi sosial ekonominya. Bantuan
Kesejahteraan
Sosial
Permanen
adalah
usaha
perlindungan dan jaminan penghidupan melalui pelayanan sosial berkelanjutan dalam bentuk fasilitas, baik fisik maupun non-fisik, yang disediakan secara permanen bagi bagi penyandang masalah sosial non potensial terlantar yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari tanpa bantuan dari pihak lain. BKSP merupakan pelaksanaan usaha perlindungan dan jaminan penghidupan berdasarkan kebersamaan,
kekeluargaan,
kegotong-royongan, dan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang lemah dengan pemberdayaan, bantuan sosial, dan pengawasan pemerintah.
Jaminan
kesejahteraan
Sosial
melalui
Bantuan
Kesejahteraan Sosial Pennanen ini dapat pula timbul dari inisiatif dan kapasitas kelembagaan masyarakat sendiri. BKSP dengan warna lokal ini mengandalkan kekuatan masyarakat setempat, sehingga masyarakat mampu mengembangkannya secara khusus. Kebijakan BKSP dibuat atas pertimbangan bahwa semakin banyaknya jumlah lanjut usia dan penyandang cacat yang hidup
108
terlantar, sedang kemampuan pemerintah dalam pelayanan sosial mereka
kepada
sangatlah
terbatas.
Sementara itu banyaknya
lembaga sosiaf yang memiliki kesanggupan untuk memberikan pelayanan sosial tetapi sangat terbatas kemampuan dana, tenaga, manajemen dan jaringan ketja. 4.2.2. Tujuan clan Sasaran BKSP
Tujuan Program BKSP adalah: 1. Memberikan
perlindungan
sosial
agar
terpelihara
taraf
kesejahteraan sosial sasaran pelayanan (PMKS non-potensial) untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. 2. Tetwujudnya dan terlembaganya kegiatan BKSP di masyarakat yang
berlandaskan
kegotong-royo ngan,
kekeluargaan,
dan
kesetiakawana n sosial. 3. Meningkatnya kepedulian sosial/ kesetiakawana n sosial dari masyarakat, khususnya dalam penanganan PMKS non potensial. Adapun sasaran kegiatan meliputi: 1. Sasaran pelayanan adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang nonpotensial terlantar (jompo terlantar, cacat ganda, psikotik, dan eks penyakit kronis), dengan kriteria dari keluarga miskin, tidak sedang mendapatkan bantuan sosial pennanen lainnya, sudah tidak mungkin dapat penduduk tetap pada suatu daerah.
diberdayakan lagi dan
109
2. Sasaran kemitraan adalah lembaga-lembaga sosial, Pemerintah Daerah, Instansi Sosial/Dinas Sosial,
instansi terkait, dunia
usaha, praktisi, dan masyarakat sekitar lokasi.
4.2.3. Pelabana BKSP Pelaksana program BKSP adalah organisasi sosial, yayasa.n, kelompok usaha bersama (KUBE), lembaga keuangan mikro (LKM) dan lembaga sosiallainnya berdasarkan rekomendasi instansi sosial kabupaten/kota dan ditetapkan dengan surat keputusan. Syarat-syarat
menjadi
pelaksana
BKSP
adalah
sebagai
berikut: 1. Bersedia memberikan bantuan hidup minimal secara pennanen kepada PMKS non potensial dengan dana bantuan berasal dari keuntungan pengelolaan dana stimulan pemerintah. 2. Mempunyai unit usaha ekonomi produktif (UEP).
3. Bersedia membentuk tim pengelola BKSP yang terdiri dari unsurunsur
organisasi pelaksana BKSP dan tokoh-tokoh masyarakat
setempat.
4.2.4. Tahapan PeJ•ksaaaan BKSP a. Sosialisasi Sosialisasi
dilaksanakan
untuk
menginformasikan dan menyebarluaskan masyarakat memahami kegiatan.
dan
dan
pihak-pihak memberikan
terkait
memperkenalkan,
Program BKSP kepada
agar
dukungan
mereka
terhadap
mengerti,
pelaksanaan
110
Sasaran tahap sosialisasi adalah sebagai berikut: 1. Petugas pada dinasjinstansi sosial tingkat propinsi maupun
kabupatenfkota.
2. Pengurus orsos/KUBE/lembaga sosial lokal calon pelaksana BKSP. 3. Unsur masyarakat lainnya yang potensial sebagai para pemangku pelaksanaan program (stakeholders)
b. Identifikaai dan Seleksi Identifikasi dan seleksi dilakukan guna menjamin kegiatan
yang dilaksanakan tepat sasaran dan dapat terlaksana dengan baik
serta memiliki kemungkinan untuk berkembang. Tujuan tahapan ini adalah terhimpunnya data yang akurat tentang lokasi, lembaga pelaksana dan identitas calon sasaran penyantunan BKSP serta sumber
lain
yang
dapat
didayagunakan
untuk
mendukung
keberhasilan program.
c. Pemantapan Petugas dan Manajemen BKSP Kegiatan ini bertujuan untuk penguatan para penyelenggara
BKSP
agar
mereka
memiliki
pengetahuan
dan
ketrampilan
melaksanakan kegiatan BKSP dengan tepat dan berkelanjutan. Dalam hal ini diperlukan kesepakatan dan kesatuan kerangka pikir
antar berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan BKSP. Pengelolaaan manajemen BKSP perlu dilaksanakan secara
profesional agar keberhasilan kegiatan dapat terwujud.
111
d. Bimbingan clan llotivasi
Keberhasilan Program BKSP tidak hanya ditentukan oleh semangat dan -kemampuan lembaga pelaksana semata, tetapi juga mencakup kesadaran, semangat, dukungan dan keterlibatan dari berbagai pihak yang terkait secara langsung Untuk
meningkatkan
kesadaran
dan
kemauan
serta
kemampuan pihak-pihak terkait agar dapat turut berpartisipasi maka diperlukan bimbingan dan motivasi bagi mereka yang terlibat. e. Operasionalisasi Program BKSP
Operasionalisasi Program BKSP meliputi dua kegiatan pokok yakni penghimpunan dana (fund raising) dari pengelolaan dana dan pemberian santunan. Penghimpunan dana bertujuan agar tersedia sumber-sumber pembiayaan
BKSP yang dapat diperoleh
dari
sumber-stunber
pembiayaan dari APBN (anggaran pusat dan melalui dekonsentrasi), APBD, bantuan dari lembaga donor, dunia usaha dan partisipasi
masyarakat. Prosedur operasional standarisasi mekanisme ketja BKSP dituangkan lebih lanjut dalam bentuk standar pelaksanaan masingmasing kegiatan dengan memanfaatkan mekanisme kelembagaan yang
telah
pengajuan,
terbentuk. pencairan,
penggunaan dana BKSP.
Standar
tersebut
pengelolaan,
serta
meliputi
mekanisme
pertanggungjawaban
112
Pemberian dana penguatan berupa dana dekonsentrasi oleh propinsi dan dikoordinir oleh kabupatenjkota, kemudian disalurkan kepada organisasi sosialjyayasanjlembaga sosial. Dana penguatan yang diberikan tersebut, dikelola serta dikembangkan oleh organisasi sosialjyayasanjlembaga
sosial
dalam
rangka
memberikan
perlindungan sosial dalam bentuk jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat rentan dan tidak mampu. Mekanisme kerja pelaksanaan BKSP secara rinci sebagai berikut: 1. Departemen Sosial RI merumuskan kebijakan, menfasilitasi dan mengadakan sosialisasi di tingkat nasional serta melakukan pengawasan. 2. Instansi sosial propinsi menetapkan lembaga pelaksana BKSP, melakukan fasilitator dan sosialisasi, pengendalian serta membuat laporan kepada Departemen Sosial RI. 3. Instansi
sosial kabupatenjkota melakukan
seleksi
terhadap
lembaga pelaksana BKSP, pembinaan lanjut dan pengendalian. 4. Lembaga pelaksana melakukan seleksi caJon penerima BKSP, mengembangkan usaha ekonomi produktif, memberikan santunan serta melaporkan basil kegiatan secara beljenjang.
f. Pengelolaan Dana dan Pelayanan BKSP. Dalam pelaksanaan Program BKSP, lembaga pelaksana diberi bantuan stimulan untuk dikembangkan me1alui usaha ekonomi
113
produktif (UEP) dan hasilnya 50 o/o (lima puluh persen) untuk penyantunan dan 50 o/o (lima puluh persen) untuk penambahan modal dan biaya operasional. Pengelolaan usaha BKSP merupakan kegiatan ekonomi dalam rangka usaha untuk
menghasilkan pendapatan guna mendukung
pelaksanaan &antunan bagi sasaran Program BKSP. Pengelolaan usaha ini dapat dilakukan melalui dua pola yaitu pengelolaan usaha ekonomi produktif (UEP) oleh lembaga pelaksana BKSP itu sendiri atau oleh pihak lain melalui kemitraan. Prinsip-prinsip pengelolaan UEP adalah sebagai berikut: -
Pertangungjawaban secara administratif kepada lembaga, instansi dan secara fungsional
dapat memberikan keuntungan untuk
mendukung pemberian santunan secara berkelanjutan. -
Transparansi, usaha BKSP dikctahui oleh berbagai pihak dan basil pelaksanaan dapat diaudit pemerintah maupun masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
-
Keterbukaan, terhadap masukan demi peningkatan kineJja dan dapat memberikan infonnasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Legalitas, harus sesuai dengan peraturan
undangan yang berlaku.
dan perundang-
114
Keberlanjutan,
kegiatan ekonomis harus mempertimbangkan
peluang dan prospek pemasaran yang menjamin keberlanjutan
program. Adapun pengelolaan usaha oleh lembaga pelaksana BKSP melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1. Merencanakan usaha, mencakup identifikasi usa.ha, menentukan siapa yang akan menjalar.Jmn usaha dan analisa kelayakan usaha. 2. Mengelola
usaha
dengan
memperhatikan
jaringan
kelja,
mekanisme dan administrasi. 3. Melaporkan kegiatan usa.ha. Kegiatan pelayanan sosial atau santunan BKSP bersumber dari keuntungan pengelolaan dana stimulan dan sumber-sumber lain yang
sah.
Adapun
prinsi}rprinsip
penyantunan
adalah
tidak
diskriminatif, berdasarkan kebutuhan, obyektif, tidak berprasangka, keterbukaan dan keberlanjutan.
g. Bentuk Santunan Bentuk atau jenis santunan yang diberikan kepada sasaran
program adalah dapat berupa uang, barang (sembako misalnya) dan rujukan
kesehatan
Sedangkan
sesuai
besarnya
kebutuhan santunan
penerima disesuaikan
pelayanan. dengan
hasil/keuntungan dari pengelolaan UEP atau yang telah disepakati.
115
Selain pemberian santunan da1am bentuk fisik, juga diadakan
pendekatan atau dukungan secara non fisik seperti melakukan kunjungan rurilah, bimbingan mental rohani, dan lain-lain.
h. Waktu, Tempat clan Jumlah Sasaran Penyantunan Santunan diberikan minimal
sa.tu bulan sekali secara
langsung atau bersamaan kegiatan kunjungan rumah {Jwme visit). Setiap lembaga pelaksa.na BKSP minimal melayani 20 (dua puluh)
orang secara terns menerus. Adapun
tahapan
pelaksa.naan
sebagaimana gambar 5 beti.kut ini:
BKSP
dapat
dilihat
116
GambarS Tahapan Pelaksanaan BKSP
Pelaksanaan BKSP Pelaksana
I De=en I DepartemenSosial/ Dinas Sosial Propinsi, Kabupaten/Kota
~~en~ ~O!itl~l
DepartemenSosial/ Dinas Sosial Propinsi, Kabupaten/Kota
Kegiatan
Departemen Sosial
'Jden~danl selekSI
~
"' ~
DepartemenSosial/ Dinas Sosial Propinsi, ---+ Kabupaten/Kota, Lembaga Pelaksana DepartemenSosial/ Dinas Sosial Propinsi, Kabupaten/Kota
Sosia!isasi
"'
J
Pemantapan Manajemen BKSP
IBimbin~ ~an I Motivam
~
..
I
Pemberian Santunan
Sasaran Sumber: Panduan Pelaksanaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen Tahun 2006.
117
4.2.5. Pengendaliau Program Dalam
pengendalian program BKSP,
maka kegiatan yang
dilakukan meliputi supetvisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Supetvisi dilakukan untuk mengontrol berbagai aspek kegiatan, baik sejak kondisi persiapan awal maupun proses berlangsungnya kegiatan BKSP. Supervisi dilakukan oleh pemerintah,
masyarakat,
pendamping sosial dan pihak lain yang terkait. Monitoring dilakukan untuk melihat perkembangan sasaran penyantunan BKSP. Kinetja pelaksana
BKSP, prosedur kegiatan
BKSP dan kondisi lapangan sasaran penyantunan BKSP. Monitoring dilakukan oleh pemerintah,
masyarakat, pendamping sosial dan
pihak lain yang terkait, dan secara internal monitoring dilakukan oleh
pihak departemen sosial terhadap dinasjinstansi sosial
propinsi, kabupaten/kota, lembaga pelaksana dan tim penge1ola. Evaluasi ditujukan untuk memantau secara terus menerus terhadap pelaksanaan BKSP. Evaluasi dilaksanakan pada
proses
pelaksanaan dan akhir tahapan kegiatan BKSP secara berkelanjutan oleh pemerintah, masyarakat, pendamping sosial. Pelaporan ditujukan untuk menginformasikan proses dan pencapaian tujuan serta kendala kegiatan BKSP. Laporan disusun oleh pihak pengelola dan disampaikan secara betjenjang kepada instansi sosial kabupaten/ kota, propinsi dan Departemen Sosial RI.
118
Laporan disusun secara berkala yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan hasil kegiatan. 4.2.6. Pendampingan Sosial
Pendampingan sosial diartikan sebagai suatu proses menjalin relasi
sosial
antara
pelaksanafpengelola, pelayanan.
Adapun
pendamping
masyarakat yang
sekitar,
diupayakan
dengan dan
lembaga
peserta/ sasaran
adalah
memecahkan
permasalahan, mendukung, dan mendayagunakan berbagai sumber serta potensi yang ada dalam rangka pemenuban kebutuhan hidup serta meningkatkan aksesibilitas anggota masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar. Lembaga pelaksana dan pengelola BKSP, membutuhkan suatu pendampingan dari orang yang memahami dan terampil dalam melaksanakan usaha, baik secara sosial maupun ekonomi, dalam menghadapi kendala, hambatan, dan permasalahan. Tujuan
pendampingan
sosial
dalam
program
jaminan
kesejahteraan sosial BKSP adalah meningkatkan motivasi dari lembaga pelaksana maupun pengelola dalam memberikan pelayanan sosial, baik kepada sasaran pelayanan BKSP maupun anggota UEP BKSP. Sedangkan tujuan khusus dari pendampingan sosial adalah: 1.
Meningkatkan
k.emampuan
lembaga
pelaksana
da1am
pemahaman terhadap pilihan-pilihan dan prosedur-prosedur serta tindakan-tindakan dalam upa.ya pemecahan masalah.
119
2.
Meningkatkan
kemampuan
lembaga
merencanakan,
melaksanakan,
dan
pelaksana
mengevaluasi
dalam kegiatan
dalam peinberian pelayanan kepada peserta dan sasa.ran pelayanan. 3.
Meningkat.kan akses lembaga pelaksana terhadap pelayanan
sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan dunia usaha dalam rangka pengembangan usaha dan keijasama lainnya. 4.2.7. Ukuran Kinerja Ukuran kineija dalam BKSP adalah sebagai berikut: 1. Indikator Masukan (inputs) a. Tersedianya dana BKSP. b. Tersedianya tenaga pelaksana (SDM) c. Tersedianya pedoman pelaksanaan d. Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan e. Tersedianya kelengkapan administrasi 2. Indikator proses (throughputs) a. Terlaksananya peran dan fungsi para petugas. b. Terlaksananya administrasi usaha dan penyantunan c. Terlak.sananya kegiatan usaha ekonomi d. Terlaksananya kegiatan penyantunan e. Terlak.sananya
koordinasi
pelaksanaan kegiatan.
dengan
pihak
terkait
da1am
120
3. Indikator Keluaran (outputs) a. Teraantuninya
8888J1lll
pelayanan
penyantunan
sesuai
rencana.b. Diperolehnya keuntungan usaha ekonomi 4. Indikator Manfaat (Outcomes)
a. Meningkatnya kualitas penyantunan. b. BertambahnyajumJa b sasaran pelayanan yang disantuni. c. Meningkatnya keuntungan usaha ekonomi.
BAB V ANALISIS DIPLEMENTASI PROGRAM BKSP Dl KABUPATE!f GUNUBGKIDUL
BABV AlfALISIS IMPLEMEIITASI KEBIJAKAII BAliTUAN KESEJABTERAAII SOSIAL PERIIANEX (BKSP) DI KABUPATBJf GUIWlfGKJDtJL
Penelitian ini berusaha memahami proses pelaksanaan BKSP, apakah kebijakan BKSP telah diimplementasikan sesuai dengan
pedoman atau policy
guidelin~
dan faktor-faktor apa sajakah yang
mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan basil pengamatan dan wawancara dengan para
infonnan,
maka
proses
implementasi
BKSP
di
Kabupaten
Gunungkidul dapat diketahui dari uraian-uraian berikut. 5.1. Proseslmplementasi Kebijakan Program BKSP 5.1.1. Tahap Persiapan
Dalam tahap
persiapan atau
tahap
sebelum kebijakan
di1aksanakan ada serangkaian kegiatan yang dimulai dari sosialisasi program,
identifikasi
atau
seleksi,
pemantapan
petugas
dan
manajemen BKSP dan bimbingan dan motivasi. 5.1.1.1 SosialiMai BKSP
Sosialisasi BKSP bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat dan pihak-pihak terkait agar dapat dipahami dan dimengerti sehinggadapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan BKSP.
S<>sialisa.si diawali pada tingkat Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal
20 Juli 2004 121
122
Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian pada tataran pemerintahan kabupaten, Sub Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul melaksanakan sosialisasi BKSP- pada tanggal 4 Agustus 2004 dengan mengundang seluruh camat dan organisasi sosial serta dinas instansi terkait untuk mengikuti sosialisasi BKSP. Sosialisasi di tingkat kecamatan dan desa, sosialisasi hanya dilaksanakan di lokasi program atau setelah adanya penetapan lokasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan Samsul Bakri selaku Kepala Sub Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut: "Sosialisasi program BKSP kami laksanakan setelah diadakan sosialisasi di tingkat propinsi, kemudian kami mengadakan sosialisasi di tingkat kabupaten dengan mengundang seluruh camat seluruh organisasi sosial dan instansi-instansi terkait. Sosialisasi di tataran pemerintahan kecamatan kami laksanakan setelah adanya penetapan lokasi BKSP dari propinsi, kemudian kami mengadakan sosialisasi langsung di lokasi program atau desa. Biasanya yang diundang seluruh pengurus orsos, terus kepala desa, terns perangkat desa, semua dukuh, tokoh masyarakat dan camat setempat ikut memberikan pengarahan".(Wawancara, 15 Juli 2008) Ketika dilakukan konfirmasi mengenai sosialisasi program dengan Seksi Jaminan Sosial Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seorang staf (Suharto) mengatakan bahwa " Memang kami telah melaksanakan sosialisasi BKSP baik di tingkat propinsi, kabupaten maupun di lokasi program. Hanya saja dana dari pusat sangat minim sekaJL maka sosialisasi di tingkat propinsi dan kabupaten hanya kami lakukan sekali saja sekitar tahun 2004 yang lalu. Selanjutnya untuk menghcmat biaya kami hanya melakukan sosialisasi di tingkat desa atau lokasi". (Wawancara, 24 Juli 2008).
123
Sosialisasi di tingkat propinsi dan tingkat kabupaten hanya dilakukan sekali saja, selanjutnya sosialisasi dilaksanakan langsung di tingkat desa -atau di lokasi program BKSP yang telah ditentukan. Selain sosialisasi ditujukan bagi semua sasaran penyantunan yang telah diseleksi, dalam acara tersebut dihadirkan pula pengurus orsos, kepala desa, perangkat desa, semua dukuh dan tokoh masyarakat. Sosialisasi BKSP di masing-masing lokasi
dilaksanakan
sebulan sebelum dana stimulan dicairkan. Adapun sosialisasi pada tingkat desa atau lokasi program di Orsos
Amanah dilaksanakan
tanggal 7 September 2004, di Orsos Setya Manunggal dilaksanakan tanggal 2 Agustus 2005, di Orsos Ngudi Mulyo dilaksanakan tanggal 2 September 2006 dan di Orsos Laku Utama dilaksanakan tanggal 7 September 2007. Sosialisasi dilaksanakan dib alai desa masingmasing. Selain
bentuk
sosialisasi
secara
formal,
penyampaian
informasi kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran pemanfaat UEP BKSP maupun sasaran santunan pada khususnya dilakukan oleh pemerintah desa dan pengurus orsos dalam bentuk sosialisasi secara informal. Informasi disampaikan di berbagai kesempatan seperti
pertemuan
kelompok
warga
binaan
orsos,
pertemuan
perangkat desa mingguan, forum pengajian, pertemuan kelompok tani, pertemuan kelompok ibu-ibu (PKK) dan lain sebagainya. Hal
124
tersebut sebagaimana diungkapkan Karyono, S. Sos. selaku Kepala Desa Pulutan sebagai berikut: "Karena - keterbatasan dana dan untuk efektifitas, kami sampaikan informasi mengenai BKSP kepada masyarakat melalui kesempatan-kesempatan pertemuan yang biasa sudah dilakukan masyarakat. Seperti pada waktu pengajian, yasinan, rapat rutin perangkat setiap hari selasa, dan pertemuan lainnya seperti juga pada saat pertemuan PKK, kelompok tani wanita, sehingga diharapkan semua masyarakat mengetahui program ini dan dapat mendukungnya". (Wawancara, 17 Juli 2008). Sosialisasi
juga
dilaksanakan
secara
tidak
langsung,
Departemen Sosial RI mengeluarkan buku petunjuk dan pedoman BKSP
yang
ditujukan
bagi
pemerintah
propinsi,
kabupaten,
kecamatan dan desa serta organisasi sosial sebagai pelaksana program. Hal tersebut dimaksudkan agar informasi mengenai BKSP dapat dipahami dan dimengerti sehingga pihak-pihak terkait dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan BKSP. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Djumijo selaku pengurus Orsos Setya Manunggal sebagai berikut: "Saya menjadi lebih paham apa yang harus saya keijakan dalam administrasi BKSP setelah saya pahami buku panduannya. Tadinya pas menerima pengarahan saya masih bingung mengenai tuga.s saya, kemudian saya membaca bukubuku yang diberikan Pak Samsul saya jadi paham sekali tentang BKSP". (Wawancara, 20 Juli 2008). Adapun buku pedoman yang dikeluarkan Departemen Sosial RI adalah Pedoman Pelaksanaan BKSP, Panduan Manajemen BKSP, Panduan Teknis BKSP, Buku Saku Petugas Lapangan BKSP, Panduan
125
Umum Jaminan Kesejahteraan Sosial dan beberapa brosur mengenai Program BKSP. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa sosialisasi program BKSP di tingkat propinsi maupun kabupaten hingga saat ini hanya dilakukan sekali, sedangkan sosialisasi di lokasi program BKSP yang telah ditunjuk telah dilaksanakan di 4 (empat) lokasi program BKSP. Sosialisasi BKSP di lokasi program ditujukan untuk kelompok sasaran, pemerintah desa, tokoh masyarakat, pengurus orsos sebagai pelaksana dan pihak-pihak terkait sebagai pendamping program. Untuk memastikan informasi mengenai BKSP dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terkait, maka sosialisasi dilakukan secara formal dan informal, dan secara langsung dan tidak langsung. Secara formal dilaksanakan oleh dinas sosial melalui acara resmi yang sudah ditentukan, sedangkan secara informal dilakukan oleh pemerintah kabupaten, kecamatan, desa dan pengurus orsos melalui berbagai pertemuan yang sudah ada di masyarakat, demi keefektifan program mengingat dana sangat terbatas. Adapun sosialisasi dilaksanakan secara langsung melalui acara-acara pertemuan langsung dengan masyarakat seperti yang telah diuraikan di atas, sedangkan secara tidak langsung melalui buku-buku pedoman BKSP yang telah dikeluarkan dinas sosial.
126
5.1.1.2 ldentifikasi clan Seleksi Identifikasi dan seleksi dilakukan guna rnenjamin kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran serta kegiatan usaha ekonomi produktif dapat berkernbang. Adapun identifikasi dan seleksi meliputi lokasi, lembaga pelaksana, identitas caJon sasaran penyantunan BKSP dan kegiatan UEP BKSP serta sumber lain yang dapat mendukung keberhasilan BKSP. Proses pengidentifikasian dan penyeleksian diawali dengan musyawarah antara organisasi sosial sebagai pelaksana BKSP dengan pemerintah desa maupun kecamatan untuk menentukan calon sasaran penyantunan dan rencana kegiatan usaha ekonomi yang akan dikembangkan. Setelah tetjadi kesepakatan maka organisasi sosial mengajukan permohonan kepada Dinas Sosial Propinsi Daerah lstimewa
Yogyakarta
melalui
Dinas
Sosial
dan
Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten Gunungkidul untuk dijadikan pelaksana BKSP. Proposal permohonan dilarnpiri profi1 orsos beserta pengurus dan kegiatan usaha-usaha kesejahteraan sosial, daftar caJon penerima santunan BKSP, rencana kegiatan usaha ekonomi produktif yang akan dikembangkan untuk memperoleh sumber dana penyantunan. Usulan pennohonan sebagai pelaksana program dari tingkat kecamatan sebanyak 22 organisasi sosial yang ada di Kabupaten Gunungkidul
(nama-nama
orsos
terlampir).
Namun
karena
keterbatasan alokasi maka dari 22 orsos tersebut kemudian diseleksi.
127
Identifikasi usulan-usulan yang telah diterima Sub Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul tersebut dilakukan oleh petugas kabupaten berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam pedoman BKSP , yaitu sebagai berikut: 1. Jenis lembaga Pelaksana. BKSP dapat dilaksanakan oleh lembaga sebagai berikut: a. Organisasi Sosial yang bergerak di bidang
penyantunan
kesejahteraan sosial. b. Kelompok Usaha Bersama (KUBE). c. Lembaga
Sosial
Lokal
(LSL)
yang
bergerak
di
bidang
kesejahteraan sosial, seperti asosiasi, paguyuban, kerukunan dan sebagainya. Identifikasi lembaga pelaksana
BKSP didasarkan persyaratan-
persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut: a. Organisasi sosial,
KUBE dan
LSL tersebut telah kuat
lembaganya. b. Adanya embrio kegiatan usaha ekonomi produktif sebagai salah satu sumber dana penyantunan. c. Manajemen atau pengelolaan adrninistrasi baik. d. Kegiatan pelayanan sosial telah nyata dilaksanakan. (Sumber: Panduan Pela.ksanaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen, 2006).
128
2. Calon sasaran penyantunan. Adapun identifikasi calon penerima santunan BKSP (lanjut usia terlantar) berdasarkan kriteria lanjut usia
terlantar sebagai
berikut: a. Usia 60 tahun keatas (laki-laki/perempuan) . b. Tidak sekolah/tidak tamat/tamat SD. c. Makan dua kali per hari. d. Makan-makanan berprotein tinggi (4 sehat 5 sempuma) 4 kali
permmggu. e. Pakaian yang dimiliki kurang dari 4 stel. f. Tempat tidur tidak tetap. g. Jika sakit tidak mampu berobat ke fasilitas kesehatan. h. Ada atau tidak ada keluarga, sanak saudara atau orang lain yang mau dan mampu mengurusnya. (Sumber: Panduan Pelaksanaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen, 2006).
3. Usaha Ekonomi Produktif BKSP Identi.fikasi kegiatan UEP BKSP didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:
129
a. Kelayakan usaha yang meliputi aspek produksi, ketersediaan bahan baku, pemasaran, lingkungan, keuangan modal dan keberlanju-tan. b. Penentuan siap yang akan menjalankan usaha. c. Pengumpulan data yang sebanyak-banyaknya tentang usaha yang akan dijalankan. (Sumber: Panduan Pelaksanaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Pennanen, 2006). Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Giyanto selaku StafSub Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul berikut ini: "Yang mengusulkan menjadi pelaksana program BKSP di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 22 orsos, tapi tiap tahunnya kami hanya diberi jatah satu orsos sebagai lokasi Program BKSP. Dari pengajuan tersebut kemudian kami seleksi berdasarkan kekuatan kelembagaannya, ada kegiatan embrio UEP, pengelolaan orsos baik:. Dinas sangat tahu mana orsos yang baik dan mampu memberikan pelayanan yang nyata, karena setiap tahun kami selalu mengadakan pembinaan dan monitoring serta seleksi orsos terbaik:. Dari orsos-orsos yang memenuhi kriteria itu kemudian kami urutkan atau kami rankingkan dengan urutan prioritasnya yang teratas. Urutan 3 dari atas kami ajukan ke propinsi dan selanjutnya propinsi yang akan menunjuk orsos yang akan menjadi pelaksana BKSP".(Wawancara, 16 Juli 2008). Selanjutnya permohonan sebagai pelaksana BKSP untuk tahun berikutnya, Sub Dinas Sosial Kabupaten mengajukan usulan berdasarkan urutan rangking atas dari permohonan organisasi sosial yang sudah masuk.
Organisasi sosial yang akan diajukan untuk
mendapat
program
alokasi
agar
memperbaharui
proposal
130
permohonan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Umi selaku staf Sub Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut: ~ Untuk -pengajuan usulan pada tahun berikutnya kami tidak meminta semua orsos membuat proposallagi. Hanya bagi tiga orsos urutan teratas kami minta untuk memperbaharui proposalnya yang kemarin telah diajukan. Orsos-orsos tersebut kami minta mengganti tanggal dan tahun anggaran agar sesuai dengan tahun anggaran program". (Wawancara, 16 Juli 2008).
Dalam hal ini pengajuan usulan calon pelaksana BKSP 2005, Sub Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul mengusulkan 3 (tiga) orsos berdasarkan urutan rangking atas, yaitu: 1. Organisasi Sosial Setiyo Manunggal Desa Kedungpoh Kecamatan Nglipar. 2. Organisasi Sosial Ngudi Mulyo Desa Pulutan Kecamatan Wonosari 3. Organisasi Sosial Laku Utama Desa Wareng Kecamatan Wonosari. Ketiga orsos
tersebut diusulkan
kembali
sebagai
calon
pelaksana BKSP dengan memperbaharui proposal yang telah diajukan setahun
sebelumnya.
Proposal
pengajuan
tersebut disesuaikan
tanggal dan tahun anggarannya serta dilengkapi dengan profil orsos beserta pengurus dan kegiatan usaha-usaha kesejahteraan sosial, daftar calon penerima santunan BKSP, rencana kegiatan usaha ekonomi produktif yang akan dikembangkan untuk memperoleh surnber dana penyantunan. Mekanisme penyeleksian organisasi sosia.l calon pelaksana tersebut menunjukkan bahwa penetapan lokasi program didasarkan pada segi kekuatan kelembagaan organisasi sosia.l dan kegiatan yang
131
telah dilaksanakan organisasi sosial, bukan dari segi banyaknya penyandang masalah sosial. Dari keeinpat lokasi program BKSP, 3 (tiga) lokasi diantaranya ditetapkan di Kecamatan Wonosari dan 1 (satu) di Kecamatan Nglipar. Sementara itu apabila dilihat data PMKS Nonpotensial terlantar di Kabupaten Gunungkidul jumlah PMKS Nonpotensial paling banyak terdapat di Patuk.
Kecamatan
Data
PMKS
Semin, Nglipar, Karangmojo, Paliyan dan
Nonpotensial
di
Kabupaten
Gunungkidul
selengkapnya seperti terlihat pada tabel 4 berikut ini: Tabel4 PMKS Non Potensial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 No KECAMATAN
Lansia
Terlantar
1 2 3 4 5
Ngawen Nglipar Tepus Purwosari Paliyan 6 Sap to sari 7 Karangmojo Semin 8 9 Gedangsari 10 Wonosari 11 Panggang 12 Rongkop 13 Playen 14 Tanjungsari 15 Ponjong 16 Girisubo 17 Semin 18 Patuk JUMLAH
728 765 123 318 799 519 646 586 478 473 27 581 437 195 533 422 955 801 9.386
Penyan dang Cacat Ganda 61 61 61 32 35 82 95 81 70 144 21 73 78 69 73 34 87 37 1.194
Penyan dang Psikotik (Gila)
1 31 27 10 10 28 50 23 24 51 28 38 34 16 38 28 30 5 472
Penyan dangEks Penyakit Kronis
1 2
9 62 25 -
38 2
22 28 6 1
54
251
JUMLAH
790 857 212 362 844 638 853 715 572 706 78 714 577 286 645 484 1126 843 11.303
Sumber: Pendataan PMKS Tahun 2007 oleh Dinas Sosial Propinsi DIY.
132
Dalam kegiatan identifikasi dan seleksi dilaksanakan pula seleksi calon sasaran penyantunan program yang dilampirkan dalam proposal
penga]uan
produktif yang
beserta
akan
rencana
dijalankan
kegiatan
orsos.
Hal
usaha ini
ekonomi
sebagaimana
diungkapkan Giyanto selaku staf Sub Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut: "Usulan orsos dilengkapi data para lansia yang akan disantuni sebanyak 20 orang dan rencana kegiatan pengelolaan dana stimulan pemerintah. Juga dilengkapi daftar pengurus pelaksana dan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan oleh orsos misalnya ada usaha penyewaan kursi meja, penggemukan sapi, kambing PE, bantuan dari pihak lain kalau ada sebagai pertimbangan propinsi penentuan lokasi". (Wawancara 16 Juli 2008). (Adapun contoh proposal permohonan menjadi pelaksana program BKSP sebagaimana terlampir) Penentuan sasaran penyantunan menggunakan data PMKS hasil pendataan yang telah dilakukan setiap satu tahun sekali mulai dari
tingkat
RT.
Pendataan
dilakukan
oleh
petugas
pendata
kecamatan bekeija sama dengan perangkat desa. Pendampingan oleh petugas dati kecamatan tersebut dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan, karena pemahaman terhadap pedoman pendataan oleh ketua RT maupun
perangkat desa serta sifat obyektifitas mereka
dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahan pendataan. Seperti yang dikemukakan oleh Kawit Rahaijo selaku Staf Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Wonosari sebagai berikut:
133
"Dalam mendata PMKS di kecamatan ini ada sebagian perangkat yang belum bisa memahami kriteria PMKS, tapi ada juga yang sudah paham. Adanya kesalahan pendataan atau ketidaktepataan data biasanya disebabkan karena rasa pekewuh dengan masyarakat dan juga sering masyarakat sendiri yang menginginkan agar dimasukkan kelompok PMKS, untuk memperoleh bantuan. Dalam hal ini kami selalu mengadakan pendampingan agar kekeliruan pendataan dapat diminimalisir, sehingga data yang dihasilkan benar-benar kelompok PMKS di kecamatan ini". (Wawancara 10 Juli 2008). Sebelum dilaksanakan pendataan petugas pendata kecamatan akan membekali dengan pelatihan bagi perangkat desa yang ditunjuk
sebagai petugas pendata guna memperdalam pemahaman petunjuk pendataan. Menurut Mujimin selaku staf Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Nglipar rnengungkapkan bahwa: "Kepala Desa bersama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat setiap akan diadakan pendataan PMKS selalu diberikan sosialisasi tentang pedornan pendataan dan kita selaku petugas kecarnatan selalu rnernbuka pintu Iebar-lebar apabila mereka ingin berkonsultasi setiap ada pennasalahan dalam pendataan ". (Wawancara, 11 Juli 2008) Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa identifikasi dan seleksi meliputi lokasi program, lembaga pelaksana, identitas calon sasaran penyantunan BKSP dan kegiatan UEP BKSP serta sumber lain yang dapat mendukung keberhasilan BKSP. Identifikasi usulan-usulan yang telah diterima dilakukan oleh petugas kabupaten berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam pedoman BKSP. Selanjutnya basil dari identifikasi tersebut kemudian diseleksi berdasarkan urutan ranking teratas dan diajukan ke tingkat propinsi. Penyeleksian organisasi sosial calon pelaksana didasa.rkan
134
pada segi kekuatan kelembagaan organisasi sosial dan kegiatan yang telah dilaksanakan organisasi sosial, bukan dari segi banyaknya penyandang
masalah
sosial.
Sedangkan
penyeleksian
sasaran
penyantunan didasarkan pada basil pendataan PMKS pada tahun tersebut, dan dipilih berdasarkan tingkat keterlantaran lanjut usia calon penerima santunan. 5.1.1.3 Pemantapan Petugas dan Manajemen BKSP
Pemantapan
petugas
dan
bimbingan
manajemen
BKSP
dilaksanakan oleh Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang para pengurus organisasi sosial yang terdiri dari ketua, sekretaris, seksi pengelolaan usaha ekonomi produktif dan seksi penyantunan. Dalam kegiatan ini mereka diberi pengarahan mengenai seluk beluk program, dan memotivasi agar tumbuh semangat dan kesadaran menjalankan program
dengan
sebaik-baiknya.
Hal
tersebut
sebagaimana
diungkapkan Sukino selaku ketua Orsos Setya Manunggal sebagai berikut: "Setelah mendapat surat keputusan dati Dinas Sosial Propinsi tentang penunjukan Orsos Setya Manunggal sebagai pelaksana BKSP, dua minggu setelah itu kami mendapat undangan dari propinsi untuk mengikuti pelatihan di Jogja mbak. Pada waktu pengarahan BKSP di propinsi kami dijelaskan tentang pelaksanaan BKSP secara lengkap dan mendapatkan berbagai pengarahan seperti besuk yang akan datang jumlah lansia akan lebih banyak, maka mereka perlu disa.ntuni, juga diterangkan cara-cara pengisian buku administrasi, diberi gambaran usaha-usaha ekonomi dan lainlain". (Wawancara, 10 Juli 2008).
135
Adapun pengarahan mengenai manajemen BKSP diberikan kepada seksi pengelolaan dan seksi penyantunan. Dalam kegiatan ini -
diarahkan bagaimana menentukan kegiatan UEP yang sesuai dengan potensi daerah dan usaha ekonomi yang dapat segera menghasilkan keuntungan sehingga dapat digunakan untuk penyantunan. Seperti yang dikatakan TH. Rusiyati selaku pengelola keuangan Orsos Ngudi Mulyo sebagai berikut: " Pada waktu pelatihan di Yogya dulu kami diberi gambaran contoh-contoh kegiatan usaha yang dapat menghasilkan serta sesuai di daerah. Juga diberi pengarahan mengenai manajemen BKSP, buku-buku administmsi yang harus diisi seperti data sasaran penyantunan, kartu sasaran setiap bulan, catatan kegiatan, format laporan usaha ekonomi produktif bulanan dan tri wulanan dan juga laporan penyantunan. Kami diberitahu bagaimana mengisi kolomkolomnya". (Wawancara, 09 Agustus 2008). Kegiatan pemantapan petugas dan bimbingan manaJemen BKSP diikuti oleh keempat orsos selama 2 (dua) hari berturut-turut, di Hotel
Sargede
Jalan
Pramuka
Yogyakarta.
Adapun
tanggal
pelaksanaan masing-masing orsos berbeda, Orsos Amanah mengikuti acara tersebut pada tanggal 14 - 15 September 2004, Orsos Setya Manunggal tanggal
9-10 Agustus 2005, Orsos Ngudi Mulyo tanggal
13-14
2006
September
dan
Orsos
Laku
Utama
tanggal
15-16 September 2007. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pemantapan petugas
dan
manajemen
BKSP
dilaksanakan
dengan
tujuan
136
memberikan
pengarahan
mengenai
seluk
beluk
program
dan
memotivasi agar tumbuh semangat dan kesadaran menjalankan program dengail sebaik-baiknya. Adapun pengurus organisasi sosial yang dihadirkan dalam acara ini terdiri dari ketua, sekretaris, seksi pengelolaan usaha ekonomi produktif dan seksi penyantunan.
5.1.1.4 Bimbingan dan Motivasi Bimbingan dan motivasi dilaksanakan di desa lokasi program selama 2 (dua) hari. Hari pertama dilaksanakan bimbingan dan motivasi dari kecamatan dan kabupaten, hari kedua dilaksanakan pengarahan dan diskusi oleh Dinas Sosial Propinsi dengan tujuan sekiranya masih ada kesulitan atau ketidakpahaman pedoman pelaksanaan program oleh pengurus orsos. Dalam kegiatan bimbingan dan motivasi yang dihadirkan adalah seluruh pengurus organisasi sosial, kepala desa beserta perangkatnya,
tokoh
masyarakat,
kelompok
eaton
sasaran
penyantunan dan kelompok calon pemanfaat UEP BKSP. Dalam kegiatan ini diberikan bimbingan dan motivasi oleh dinas sosial propinsi, kabupaten dan kecamatan, sebagaimana dikemukakan Samsul
Bakri
selaku
Kepala
Gunungkidul sebagai berikut:
Sub
Dinas
Sosial
Kabupaten
137
" Sebelum dana dicairkan ada kegiatan pemantapan lagi di tingkat desa. Secara prosedural kegiatan ini dibiayai oleh propinsi baik dari konsumsi, honor panitia, honor narasumber semua <Jilaksanakan oleh propinsi. Kami hanya memberikan motivasi pada hari pertama bersama camat setempat, kemudian biasanya hari kedua diadakan diskusi tanya jawab oleh dinas sosial dan dimantapkan lagi manajemennya". (Wawancara, 16 Juli 2008). Adapun motivasi yang diberikan oleh pemerintah kecamatan berupa dorongan agar orsos dapat melaksanakan Program BKSP dengan sebaik-baiknya. Di
samping itu memberikan motivasi bagi
para pemanfaat UEP agar mereka melaksanakan kewajiban pelunasan pinjaman dengan baik karena dana tersebut akan digunakan penyantunan. Hal ini sebagaimana dikemukakan Kawit Rahruja selaku staf Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamaatan Wonosari sebagai berih.-ut: " Pada waktu bimbingan motivasi di desa biasanya kami mendorong orsos agar dapat mengemban kepercayaan yang diberikan dinas sosial. Juga kami berikan motivasi agar masyarakat yang menggunakan dana stimulan UEP dapat membayar pinjarnan secara tepat waktu dan dapat digunakan sebagai modal usaha yang dapat menambah penghasilan mereka. Tidak digunakan untuk hal-hal konsurntif. Kami sampaikan juga bahwa dana stimulan itu adalah hak para lansia terlantar sehingga kami harapkan dapat menumbuhkan tanggung jawab mereka mengembalikan pinjaman dengan baik". (Wawancara, 18 Juli 2008).
Dari unuan di atas dapat diketahui bahwa birnbingan dan motivasi merupakan rangkaian acara terakhir dari tahap persiapan. Kegiatan
ini
ditujukan
untuk
menumbuhkan
semangat
dan
kesadaran serta dukungan dan keterlibatan pihak-pihak terkait
138
seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, pengurus orsos, sasaran penyantunan dan sasaran pemanfaat UEP BKSP. Semangat dan kesadaran
-
melakukan
tugas
masing-masing
pihak
tersebut
diharapkan dapat mendukung keberhasilan BKSP. 5.1.2. Tahap Pelaksanaan
Dalam tahap pelaksanaan akan diuraikan mengenai cakupan atau jumlah sasaran program, penentuan dan pelaksanaan kegiatan UEP BKSP dan penyantunan kepada kelompok sasaran. 5.1.2.1 Cakupan Sasaran Program
Dalam pembahasan cakupan atau jumlah sasaran program maka akan dikelompokkan dalam cakupan sasaran penyantunan program dan cakupan sasaran pemanfaat usaha ekonomi produktif. Adapun jumlah sasaran penyantunan dan sasaran pemanfaat UEP dapat diketahui dari uraian berikut. 5.1.2.1.1
Sasaran Penyantunan Program BKSP
Kelompok sasaran penyantunan program BKSP adaJah para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) non potensial terlantar. Yang
termasuk dalam kriteria ini adalah
lanjut usia
terlantar, cacat ganda, psikotik, dan eks penyakit kronis. Adapun jumlah PMKS Nonpotensial di 4 (empat) lokasi Program BKSP adalah sebagai berikut:
139
TabelS PMKS Non Potensial di lokasi Program BKSP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 No
Lokasi/Desa
Lansia Terlantar
Penyandang Cacat Ganda
Penyandang Psikotik (Gila)
Penyandang Eks Penyakit Kronis
1
K.edungpoh,Nglipar
95
15
19
-
2
Balehrujo,Wonosari
120
10
35
3
3
Pulutan,Wonosari
98
8
7
4
4
Wareng,Wonosari
89
12
9
2
402
45
70
9
JUMLAH
Sumber: Dokumen masing-masing organisasi sosial. Tabel 5 di atas adalah jumlah PMKS Non Potensial yang ada di lokasi Program BKSP. Dati keempat jenis PMKS (lansia terlantar, penyandang cacat ganda, penyandang psikotik (gila) dan penyandang eks penyakit kronis) terlihat bahwa jumlah lansia terlantar paling banyak dibanding dengan penyandang sosial lainnya. Hal tersebut yang menjadikan alasan bahwa kelompok sasamn diutamakan bagi lanjut usia terlantar. Prosentase lanjut usia terlantar di Kabupaten Gunungkidul cukup tinggi. Hal tersebut di samping karena angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul tinggi, juga karena kondisi wilayah yang tidak potensial sehingga menyebabkan banyaknya penduduk yang harus meninggalkan orang tua mereka untuk mencari nafkah di luar Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut diungkapkan Giyanto selaku staf
Dinas
Sosial
dan
Pemberdayaan
Gunungkidul sebagai berikut:
Masyarakat
Kabupaten
140
"Banyaknya jumlah lanjut usia terlantar di Kabupaten Gunungkidul ini berkaitan dengan kondisi geografis yang kurang menguntungkan, sehingga banyak penduduk yang mencari_ penghidupan di luar daerah seperti ke Jogja, Solo, Klaten, Jakarta, Semarang dan ke kota-kota lainnya. Sehingga mau tidak mau mereka meninggalkan orang tua mereka yang sudah lanjut hidup sendiri tidak ada yang mengurusi. Di samping itu banyaknya lanjut usia terlantar di Gunungkidul ini disebabkan pula jumJah RTMnya (rumah tangga miskin) cukup tinggi, untuk menghidupi keluarga mereka sendiri saja sangat sulit, apalagi ditambahi beban orang tua mereka". (Wawancara, 18 Juli 2008) Pertimbangan lain dalam penentuan sasaran penyantunan bagi
lanjut
usia terlantar adalah
bahwa perlindungan
sosial
pemerintah yang diberikan kepada lanjut usia terlantar sangat minim sekali jika dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan kepada penyandang cacat. Mereka lebih memiliki akses perlindungan sosial lebih banyak. Sebagaimana dikemukakan Samsul Bakri selaku Kepala Seksi Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut: "Dalam sosialisasi BKSP dulu, kami sarankan kepada orsos agar penentuan kelompok sasaran lebih diprioritaskan bagi lanjut usia terlantar, karena penyandang cacat sudah banyak yang mendapatkan bantuan dari pemerintah propinsi berupa kambing, uang rutin tiap bulan dan santunan-santunan lain. Lanjut usia di Gunungkidul cukup banyak sekitar 9,3 ribu orang, tapi yang mendapat santunan baru beberapa orang saja di antaranya 80 orang warga Paliyan dan Saptosari yang mendapat program ujicoba bantuan lanjut usia sebesar Rp.300.000,- per bulan. Sedang bantuan bagi lanjut usia yang lain hanya berupa pennakanan, itu saja hanya bagi beberapa lanjut usia saja, dan daJam satu tahun pemerintah hanya bisa memberikan sekitar 100 paket". (Wawancara, 10 Juli 2008). Karena keterbatasan dana maka organisasi sosial sebagai pelaksana
dituntut agar bisa menyeleksi dan
memprioritaskan
141
kelompok sasaran program yang benar-benar paling membutuhkan. Setelah diadakan penyeleksian maka ditetapkan kelompok sasaran program BKSP di Kabupaten Gunungkidul adalah lanjut usia terlantar sejumlah 76 (tujuh puluh enam) orang, penyandang cacat sejumlah 3 (tiga) orang dan penyandang psikotik sejumlah 1 (satu) orang. Penentuan sasaran program melalui musyawarah yang melibatkan
unsur
pemerintahan
desa,
organisasi
sosial
dan
pendamping yang terdiri dari tokoh masyarakat. Organisasi sosial sampai saat ini hanya mampu menyantuni sebagian kecil kelompok PMKS Nonpotensial di wilayah kerja (desa atau kecamatan) masingmasing. Setiap bulan organisasi sosial hanya bisa menyantuni sebanyak 20 orang dengan prioritas penyantunan
bagi lanjut usia
dengan tingkat keterlantarannya yang paling berat. Seperti yang diungkapkan Sukino selaku Ketua Organisasi Sosial Setya Manunggal sebagai berikut: "Walaupun sudah hampir dua tahun betjalan, setiap bulannya kami hanya mampu menyantuni dua puluh lansia terlantar di desa ini, karena keterbatasan dana keuntungan UEP. Tiap bulan kami mendapatkan keuntungan sebesar lima ratus ribu rupiah, dimana seratus ribu kami salurkan untuk pengembangan modal usaha dan yang empat ratus ribu kami gunakan santunan sebanyak dua puluh orang" (wawancara 12 Juli 2008). Ketika dikonfirmasi dengan pelaksana BKSP lainnya, maka hal senada diungkapkan Tumirljo selaku Ketua Organisasi Sosial Ngudi Mulyo sebagai berikut:
142
"Menawi karep kulo saget nyantuni sedoyo ingkang nandang masalah sosial ing deso mriki bu, namung gandeng dananipun terbatas mung saget nyantuni piyantun lansia sanget kathahipun ka1ih doso tiyang, kulo pilih ingkang paling rekaos gesangipun" (Kalau menurut kemauan saya, saya sangat ingin menyantuni semua penyandang masalah sosial di desa ini bu, tetapi karena keterbatasan dana sehingga hanya dapat menyantuni lansia sebanyak dua puluh orang, saya pilih yang paling terlantar hidupnya). (Wawancara, 17 Juli 2007). Adapun data jumlah PMKS Non potensial yang mendapat penyantunan program BKSP adalah sebagaimana terlihat pada tabel6 berikut ini: Tabel6 Sasaran Program BKSP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Eks Penyakit
1
Pelaksana Organisasi Sosial Setiya Manunggal
2
Amanah
18
2
-
3
Laku Utama
18
1
1
4
Ngudi Mulya
20
-
-
-
76
3
1
-
No
JUMLAH
Jumlah
Lansia Terlantar 20
Cacat Ganda
Psikotik (Gila)
Kronis
-
20
80
20 20 20
Sumber: Olahan basil wawancara. Dari tabel
6 di atas memperlihatk an bahwa sasa.ran
penyantunan diutamakan bagi lanjut usia terlantar sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang, cacat ganda sebanyak 3 (tiga) orang dan penyandang
psikotik
sebanyak
1
(satu)
orang.
Jadi
apabila
dibandingkan dengan seluruh jumlah PMKS Non Potensial di 4 (empat) lokasi Program BKSP yang betjumlah 526 (lima ratus dua
143
puluh enam) orang (sebagaimana pada tabel 5), maka cakupan penyantunan melalui Program BKSP hanya mencapai sekitar 15 o/o dari jumlah PMKS Non Pontensial yang ada di lokasi program.
5.1.2.1.2 Sasaran Pemanfaat UEP Program BKSP Dana santunan bagi lanjut usia terlantar diperolah dari basil pengelolaan usaha ekonomi produktif bantuan stimulan pemerintah. Dana stimulan yang dikelola menjadi usaha ekonomi produktif tersebut
dimanfaatkan
oleh
warga
masyarakat
terutama
bagi
masyarakat miskin di sekitar lokasi program. Hal ini secara tidak langsung masyarakat miskin di sekitar lokasi program juga menjadi sasaran program yaitu sebagai pemanfaat permodalan dana stimulan program. Masyarakat
di
lokasi
merupakan keluarga miskin
program
BKSP
pada
umumnya
dan menjadi warga binaan orsos.
Pekeijaan yang mereka lakukan adalah jenis peketjaan yang selama
ini telah mereka jalankan seperti be:tjualan sayuran, be:tjualan basil panen setempat, ketrampilan anyam-anyam an, peternak kambing, be:tjualan jamu gendong dan jenis usaha kecillainnya. Adapun jumlah atau cakupan masyarakat yang menjadi pernanfaat perrnodalan dana stirnulan BKSP selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 7 berikut ini:
144
Tabel7 Anggota Usaha Ekonomi Produktif Program BKSP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 No
Pelaksana Orsos
I
Jenis UEP
Jumlah _Al:!gg_ota UEP
1
Setiya Manunggal Pinjaman Lunak
110 Orang
2
Amanah
Pinjaman Lunak
40 Orang
Persewaan Becak
6 Orang
3
Laku Utarna
Pinjaman Lunak
55 Orang
4
Ngudi Mulya
Pi.njarnan Lunak
70 Orang
JUMLAH
Keter.
281 Orang
Sumber: Olahan hasil wawancara. Sesuai tabel di atas bahwa pemanfaat UEP BKSP sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) orang yang terdiri dari 271 (dua ratus tujuh puluh satu ) orang warga miskin dan 10 (sepuluh) orang bukan warga rniskin. Sebagairnana diungkapkan oleh Ny. Kulish Anjar selaku pengurus Orsos Laku Utama bahwa pemanfaat dari UEP BKSP Orsos
Laku Utarna sebagian adalah para pengusaha yang
tergolong usaha rnenegah ke atas seperti pengrajin meubelair, penjual kayu jati, dan bengkel mobil. Selengkapnya sebagai berikut: " Yang menggunakan dana stimulan BKSP disini bukan hanya warga miskin, tapi juga digunakan sebanyak 10 orang yang bukan miskin. Mereka beketja sebagai pengrajin mebel, penjual kayu jati dan bengkel mobil yang sudah cukup mapan usahanya. Pertimbangan kami agar dana stimulan itu Iekas menghasilkan dana keuntungan untuk menyantuni lansia terlantar di desa ini". (Wawancara, 09 Agustus 2008).
145
Pendataan masyarakat yang tergolong warga miskin produktif selama ini belum pemah dilaksanakan. Pendataan yang telah dilaksanakan adalah pendataan dengan kriteria rumah tangga miskin. Adapun data rumah tangga miskin di lokasi BKSP adalah sebagai berikut: Tabel8 Jumlah Rumah Tangga Miskin Lokasi Program BKSP Kabupaten Gunungkidul Lokasi /Desa
No
Keter.
Jnmlah Rnmah
Tangga Miskin
1
Balehmjo, Wonosari
981 kepala keluarga
2
Kedungpoh, Nglipar
448 kepala keluarga
3
Pulutan, Wonosari
44 7 kepala keluarga
4
Wareng, Wonosari
346 kepala keluarga
JUMLAH
2222 kepala keluarga
Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007. Dari tabel 8 di atas memperlihatkan bahwa warga miskin yang dapat memanfaatkan dana UEP BKSP sebesar 12% dari keseluruhan jumlah rumah tangga miskin di 4 (empat) lokasi pelaksana Program BKSP.
5.1.2.2 Penentuan Usaha Ekonomi ProduktifProgram BKSP Pengelolaan usaha BKSP merupakan kegiatan ekonomi produktif
untuk
menghasilkan
pendapatan
guna
mendukung
pelaksanaan pemberian santunan. Agar usaha dapat dijalankan
146
sesuai dengan harapan, maka hruus membuat rencana ketja, dengan terlebih dahulu mengidentiflkasi usaha dengan mengumpulkan data sebanyak-bany8knya tentang usaha yang akan dilaksanakan, serta siapa yang akan melaksanakan. Setelah ditetapkan sebagai lokasi program BKSP selanjutnya organisasi sosial mengadakan musyawarah bersama pemerintah desa setempat dan pendamping program untuk menentukan
usaha
ekonomi produktif apakah yang akan dilaksanakan sehingga dapat menghasilkan dana penyantunan. Kegiatan usaha ekonomi produktif yang disepakati kemudian diajukan ke Dinas Sosial Propinsi melalui Dinas Sobermas Kabupaten Gunungkidul. Jenis kegiatan usaha ekonomi produktif yang dipilih oleh keempat
orsos
adalah
persewaan
becak,
pengolahan
aneka
makanan/ camilan dan pinjaman lunak. Pinjaman lunak dipilih oleh keempat
orsos, sedangkan Orsos Amanah selain pinjaman lunak
sebagian dana stimulan BKSP dibelikan 6 unit becak dan disewakan, sedangkan Orsos Laku Utama selain dana stimulan digunakan untuk pinjaman lunak, sebagian lagi digunakan untuk modal pengolahan makanan kecil seperti
onde-onde, wajik kletik, krupuk kedelai,
kacang telur, patilo, ceriping ketela, ceriping beras ketan dan jenis makanan kecillainnya. Pemilihan usaha persewaan becak tersebut mempunyai alasan yaitu ( 1) lokasi keberadaan orsos sangat strategis yaitu de kat dengan
147
pasar, terminal dan pusat pemerintahan kabupaten yang tentunya tingkat mobilitas cukup tinggi sehingga transportasi becak sangat dibutuhkan, (2) memberikan lapangan peketjaan baru bagi keluarga miskin
(3)
dapat
menyantuni
penyewa
becak.
Hal
tersebut
sebagaimana dikemukakan oleh Giyanto sebagai Ketua Orsos Amanah sebagai berikut: "Orsos kami menerima bantuan BKSP sebesar dua puluh satu juta rupiah, yang sepuluh juta kami gunakan untuk simpan pinjam, satu juta untuk pembiayaan administrasi organisasi dan yang sepuluh juta kami belikan becak sebanyak enam unit. Becak tersebut kami sewakan kepada para tukang becak yang termasuk KK miskin. Kami memilih usaha persewaan becak dengan alasan bahwa lokasi orsos kami di tengah kota kabupaten yang dekat dengan terminal, pasar sehingga becak dapat difungsikan sebagai alat transportasi. Selain itu dapat memberikan lapangan pekeijaan bagi fakir miskin, dengan demikian secara otomatis para penyewa becak tersebut menjadi warga binaan kami dan sering mendapatkan santunan berupa sembako". (Wawancara, 20 Juli 2008). Adapun usaha ekonomi pinjaman lunak dipilih oleh organisasi dengan alasan dijalankan,
(2)
mengembangkan
membantu
semua
(1) mekanisme usaha lebih mudah penguatan
perekonomian
warga
modal binaan
usaha dan
untuk
masyarakat
sekitar, (3) membudayakan gemar menabung bagi warga binaan dan (4) meningkatkan kepedulian masyarakat akan permasalahan sosial di sekitarnya. Hal tersebut dikemukakan oleh Sukino Ketua Orsos Setyo Manunggal sebagai berikut:
148
"Yang meminjam UEP BKSP di desa ini semua termasuk KK miskin binaan orsos, pemilihan UEP pinjaman lunak ini dikarenakan kami merasa kasihan apabila warga miskin di sini bila meminjam di luar bunganya cukup tinggi, rentenir itu lho bu,- kalau disini bunganya rendah, di samping itu dengan pertemuan setiap satu bulan sekali yang diisi acara arisan dan pengembalian pmJaman, ternyata dapat menjalin hubungan silaturohmi dan sating tukar kawruh (informasi) berbagai hal, dan bisa kami gunakan untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan-pembinaan lainnya serta kami himbau setiap bulan agar dapat menabung dan setiap satu tahun sekali, nanti pas lebaran tabungan dibagikan". (Wawancara, 19 Juli 2008). Adapun alasan Orsos Laku Utama dalam pemilihan jenis usaha pengolahan aneka makanan camilan adalah ( 1) bahwa usaha tersebut sebenarnya telah beJ.jalan, namun karena keterbatasan dana maka
tidak
dapat
memenuhi
permintaan
pasar,
(2)
dapat
mengembangkan sekaligus menularkan ketrampilan yang sudah dimiliki pengurus dan sebagian warga binaan kepada warga binaan lain khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Ny. Kuliah Anjar selaku pengurus orsos sebagai berikut: "Sebelum adanya Program BKSP, di orsos sini telah beJ.jalan pengolahan sekaligus pemasaran aneka makanan camilan seperti onde-onde, wajik kletik, krupuk kedelai, kacang telur, patilo, ceriping ketela, ceriping beras ketan dan jenis makanan kecil lainnya. Hasil ketrampilan tersebut kami pasarkan ke Wonosari, Playen, Paliyan dan untuk patilo sampai ke Klaten dan ke Yogya. Sedang untuk jenang ayu dan wajik kletik kami juga menerima pesanan dari orang yang mempunyai hajatan, dulu kami kewalahan menerima pesanan karena terbatas dana dan peketja. Setelah adanya Program BKSP kemudian kami usul ke Pak Lurah seandainya kami minta bantuan dana dari BKSP, ternyata pas musyawarah dulu dikabulkan. Dan sekarang setelah adanya tambahan dana dan kami menambah peketja dari warga binaan sebanyak 3 orang, Alhamdulilah
149
usaha lancar, dan setiap bulan kami dapat memberikan uang ke kas orsos sebanyak Rp. 225.000,- untuk penyantunan ". (Wawancara, 1 Agustus 2008) Berdasarkan uraian di atas dari sisi penentuan jenis kegiatan UEP BKSP, menunjukkan bahwa kegiatan yang dipilih dan dijalankan adalah UEP yang mendukung permodalan bagi pekerjaan yang telah mereka geluti setiap hari serta sesuai dengan potensi dan kondisi masyarakat sekitar. Penentuan ketiga jenis UEP di atas juga diharapkan akan segera memberikan hasil
usaha yang kemudian
digunakan untuk penyantunan. 5.1.2.3 Pelaksa.IUUlD Kegiatan Program BKSP
Kegiatan organisasi sosial yang dibahas adalah kegiatan orsos di luar Program BKSP atau kegiatan secara umum dan kegiatan orsos yang dilaksanakan dalam Program BKSP. Kegiatan orsos dalam Program BKSP dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengelolaan usaha ekonomi produktif dan penyantunan kepada kelompok sasaran program. 5.1.2.3.1 Keglatan Organisasi Sosial Secara Umum. Organisasi Sosial Amanah
Organisasi
Sosial
17 Maret 1995, berawal dari
Amanah
berdiri
sejak
tanggal
adanya kegiatan sosial di tingkat RT
(rukun tetangga) kemudian kegiatan sosial tersebut dikembangkan pada tingkatan lebih luas dan pada akhimya kegiatan sosial RT tersebut diambil alih peranannya oleh orsos. Orsos ini berlokasi di
150
tengah-tengah ibu kota Kabupaten Gunungkidul yaitu di Desa Balehatjo Kecamatan Wonosari. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyantunan terhadap
penyandang masalah
kesejahteraan
sosial
di
sekitar
Kecamatan Wonosari. Dana penyantunan diperoleh melalui hasil usaha kegiatan ekonomi produktif orsos, maupun bantuan dari pihak lain yang sah melalui proposal-proposal permohonan bantuan. Dalam
penyantunan
terhadap
PMKS,
pengurus
Orsos
Amanah membedakan menjadi dua kelompok yaitu: 1. PMKS Non Potensial, penyantunan yang dilaksanakan oleh orsos adalah berupa bantuan permakanan , sembako, uang dan barang lain yang sifatnya untuk dikonsumsi. Penyantunan dilaksanakan tidak rutin setiap waktu, tergantung dana kas orsos ataupun ada tidaknya banh1an dari pihak lain. PMKS yang termasuk kriteria Non Potensial adalah lanjut usia terlantar, penyandang cacat ganda, penyandang cacat mental, penyandang penyakit eks kronis. 2. PMKS Potensial Penyantunan bagi PMKS potensial dilakuka.n oleh Orsos Amanah melalui perannya sebagai pekelja sosial dengan usaha pennohonan bantuan
modal
kepada
pihak
swasta m.aupun
pemerintah.
Bantuan modal berupa peralatan bengkel kendaraan, becak, ternak ka.mbing, temak sapi dan uang.
151
Jenis penyantunan ini diberikan kepada kelompok PMKS potensial seperti anak terlantar, kepala keluarga miskin usia produktif dan mempunyai usaha produktif, anak jalanan dan PMKS yang masih mampu diberdayakan. Hal tersebut diungkapkan Giyanto selaku ketua Orsos Amanah sebagai berikut:
"PMKS yang menjadi binaan kami terdiri dari PMKS potensial dan non potensial. Bagi yang masih bisa diberdayakan kami upayakan melalui bantuan-bantuan permodalan yang kami ajukan kepada pemerintah maupun pihak swasta. Bantuan yang sudah kami terima dari pemerintah berupa permodalan Program USEP KM bagi ibu-ibu rurnah tangga keluarga miskin berupa permodalan uang sebesar Rp. 200.000,- per orang sebanyak 20 orang dan peralatan pembuatan kue. Modal ini diharapkan dapat membantu usaha mereka. Mereka mempunyai kegiatan seperti bakulan sayuran, jualan es di sekolah-sekolah, jualan jamu gendong, membuat makanan dari ketela dan lain-lain. Bantuan lain bagi keluarga miskin dari pemerintah diberi kambing PE dan sapi untuk digemukkan, hasilnya nanti digulirkan bagi PMKS lain yang ditunjuk orsos. Bantuan lain berupa peralatan bengkel sepeda motor yang kami salurkan bagi anak jalanan di sekitar terminal Wonosari, serta penyewaan becak sebanyak 16 becak bagi keluarga miskin pengemudi becak dari seluruh wilayah di Kabupaten Gunungkidul. Bagi PMKS nonpotensial bantuan yang diberikan berupa jaminan sosial hidup berupa permakanan, sembako, sarden, mie, uang dan lain-lain yang kami usahakan dengan dana kas orsos dan bantuan dari pihak lain". (Wawancara 23 Juli 2008). Usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: -
Persewaan gelas, piring, kursi dan tenda.
-
Persewaan becak.
-
Pinjaman dengan bunga lunak
-
Penanaman pohon pisang di lahan pekarangan kas desa
152
Pemberian santunan terhadap PMKS menggunakan dana basil usaha ekonomi produktif dan melalui usaha-usaha permohonan bantuan kepada pihak swasta, donator dan masyarakat sekitar. Selain itu kegiatan yang dilakukan orsos Amanah adalah mengajukan permohonan kepada pemerintah agar para penyandang cacat berat mendapatkan jaminan sosial sebesar Rp. 300.000,- per bulan. Sampai alu'lir tahun 2007 penyandang cacat berat yang memperoleh jaminan sosial tersebut sebanyak 15 orang. Organisasi Sosial Setya Manunggal Berangkat
dari
keprihatinan
seorang
peketja
sosial
masyarakat desa karena jumlal1 PMKS semakin meningkat, maka pada tahun 1997 berdirilah Orsos Setya Manunggal. Tujuan utama didirikan
orsos
ini
adalah
dapat
melayani
para
PMKS
agar
kesejahteraan hidup mereka tetjamin. Hingga tahun 2007 warga binaan sekitar 300 orang yang terdiri dari PMKS di Desa Kedungpoh Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul. Sebagaimana orsos lainnya kegiatan pdayanan bagi PMKS berupa bantuan permakanan atau sembako, bimbingan penyuluhan, gerakan gotong royong, penghijauan dan syawalan setiap satu tahun sekali. Adapun dana penyantunan diperoleh melalui: Permohonan bantuan kepada pihak-pihak pemerintah maupun swasta berupa uang permodalan, kambing dan sembako.
153
Permohonan bantuan kepada pihak-pihak pemerintah maupun swasta berupa uang permodalan, kambing dan sembako. Hasil
penggemukan sapi,
kemudian
orsos memiliki (dua) ekor sapi yang
dipelihara warga binaan dengan
ketentuan laba
keuntungan dari penggemukan sapi tersebut 60 o/o diserahkan kepada warga binaan sedangkan 40 % diserahkan ke pengurus orsos untuk digunakan sebagai biaya penyantunan PMKS. Penyewaan meja,
kursi dan tenda.
Inventaris ini sebagian
merupakan bantuan pemerintah dan sebagian yang lain dibeli dengan iuran pengurus orsos. Hasil penyewaan digunakan untuk penyantunan dan biaya operasional orsos. Selengkapnya usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan Orsos Setya Manunggal adalah sebagai berikut : Tabel9 Jenis Usaha Ekonorni Produktif I Bantuan Orsos Setiya Manunggal Kedungpoh Nglipar Tahun 2007 No 1.
2.
3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Jenis Usahaf Bantu an Ternak Kambing Temak:Sapi Ekonomi Usaha Sosial Produktif (USEP-KM) Ekonomi Usaha Sosial Produktif (USEP-KM) Usaha Ekonomi Produktif Orsos Temak Kambing TemakSapi Temak Kambing Persewaan kursi, meja, taplak dan soundsystem Temak:Sapi Temak Kambing Temak Kambing
Sasaran
Jumlah
Keterangan
0 Anak Terlantar 0 KK Miskin
30 ekor Sekor
sosDIY1997 insos DIY 1998
0 KKMiskin
3juta 4,5juta
rsos 0 Lanjut Usia 0 KK Miskin 0 Anak Terlantar
3juta 30'dror Sekor 30 ekor 1 unit 3 ekor
K3S DIY 2000 insos DIY 2000 sos DIY 2003 insos DIY 2004
. sosDIY2004 insos DIY 2006
20ekor 10 ekor
Sumber: Data Orsos Setya Manunggal Kedungpoh Nglipar 2007.
154
Organisasi Sosial:Ngudi llulyo Orsos Ngudi Mulyo berdiri pada tahun 1997 berawal dari adanya progran1 Dinas Sosial bahwa setiap desa harus ada sebuah organisasi yang kegiatannya merupakan usaha kesejahteraan sosial. Maka
atas
inisiatif beberapa
tokoh
masyarakat didirikanlah
organisasi sosial. Usaha yang dilaksana!GL, untuk mendapat dana penyantunan adalah sebagai berikut: Penyewaan meja, kursi dan tenda. Inventaris ini merupakan bantuan
pemerintah.
Hasil
penyewaan
digunakan
untuk
penyantunan dan biaya operasional orsos. Melalui Surat Keputusan Kepala Desa Pulutan setiap warga masyarakat yang akan melaksanakan pemikahan, mereka harus membayar dana sosial sebesar Rp. 2.500,- . Dana sosial tersebut disalurkan melalui Orsos Ngudi Mulyo dan selanjutnya digunakan untuk penyantunan sosial. Setiap perangkat desa setempat mendapat tunjangan penghasilan pamong desa dari
pemerintah
kabupaten,
pemotongan dana sosial antar Rp. Rp.
5.000,-,
kemudian
hasil
diserahkan kepada orsos dan PMKS.
dana
3.000,-
maka dilakukan sampai dengan
pemotongan
tersebut
digunakan penyantunan bagi
155
yang
Usaha-usaha
dilakukan
di
atas
dilatarbelakangi
terbatasnya dana kas orsos yang digunakan untuk penyantunan padahal
banyak
rnembutuhkan
warga
bantuan.
penyandang Di
samping
masalah itu
sosial
merupakan
yang usaha
rnenumbuhkan rasa kepedulian sosial lingkungan di sekitar Desa Pulutan. Sebagaimana diungkapkan Tumijo selaku Ketua Orsos Ngudi Mulyo sebagai berikut: "Saya sering merasa kebingungan bu mencari dana yang dapat digunakan untuk rnenyantuni PMKS di desa ini. Karena kas orsos kami tidak selalu ada. Akhimya &aya mendesak Pak Lurah untuk rnenetapkan surat keputusan dana sosial bagi calon pengantin dan pemotongan tunjangan perangkat desa sebagai dana sosial. Di sarnping itu melalui usaha tersebut saya pingin menggugah kepedulian mereka terhadap penyandang masalah di desa ini, dan temyata mereka tidak keberatan dengan peraturan tersebut, bahkan terkadang ada yang memberi lebih". (Wawancara 16 Juli 2008). Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kreatifitas pengurus orsos untuk mendapatkan dana penyantunan bagi PMKS di Desa Pulutan merupakan usaha untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian baik pemerintah desa maupun
masyarakat yang dalam
hal ini calon pengantin. Di samping itu ada pula sekelompok masyarakat seperti kelompok PKK dan perkumpulan trah yang menitipkan dana sosial agar disalurkan oleh pengurus orsos.
157
dibagikan kepada kelompok pelaksana kegiatan,
30 %
untuk
penyantunan bagi penyandang sosial warga setempat dan 10 o/o untuk pengembangan usaha. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan para lanjut usia sebulan sekali di sekretariat orsos diadakan posyandu lansia. Dalam kegiatan ini dilaksanakan penimbangan berat badan lansia, pengukuran
tensi darah,
pemeriksaan kesehatan oleh
petugas
puskesmas dan pemberian makanan tambahan seperti bubur kacang ijo, susu kedelai, buah-buahan dan lain sebagainya. Pembiayaan kegiatan ini diambil dari uang kas orsos dan bekeija sama dengan puskesmas setempat. Usaha ekonomi produktif yang dilakukan Orsos Laku Utama dalam rangka menghasilkan dana penyantunan adalah berupa peminjaman dengan bunga lunak bagi warga masyarakat, dimana modal usaha sebesar Rp. 10.000.000,- yang berasal dari bantuan stimulan Departemen Sosial RI sejak tahun 2003. Pemanfaat UEP pinjaman lunak tersebut adalah warga binaan yang memiliki usaha ekonomi produktif dan masyarakat di Desa Wareng. Adapun basil usaha 80 %
digunakan untuk penyantunan dan 200ic> untuk
pengembangan modal usaha. Usaha-usaha lain yang dilakukan untuk memperoleh dana santunan adalah dengan mengajukan permohonan droping air bersih kepada pemerintah dan dunia usaha di Kabupaten Gunungkidul dan
158
sekitar. Adapun bantuan droping air yang sudah diterima dari berbagai pihak adalah sebagai berikut: Tabel 10 Bantuan Draping Air Bersih Desa Wareng Kecamatan Wonosari Tahun 2007 No
Tanggal
Jumlah
Pelaksanaan
Bantuan
Keter
Sasaran
(Sumber Dana)
1.
02 Juli 2007
1 tangki
Wareng II
Dinas Sobermas GK
2.
02 Juli2007
1 tangki
Warengm
Dinas Sobermas GK
3.
03 Juli 2007
1 tangki
WarengiV
Dinas Sobermas GK
4.
12 Agustus 2007
2 tangki
Singkar II
BRI Cabang Wonosari
5.
13 Agustus 2007
2 tangki
Singkarm
BRI Cabang Wonosari
6.
14 Agustus 2007
2 tangki
Warengl
BRI Cabang Wonosari
JUMLAH
9 tangki
Sumber: Data Orsos Laku Utama Wareng Wonosari Tahun 2007. 5.1.2.3.3 Kegiatan OrgauJsasi Sosial dalam Program BKSP
Kegiatan yang dilaksanakan orsos daJam program BKSP ini meliputi
kegiatan
pengelolaan
usaha
ekonomi
produktif yang
bersumber dari dana stimulan bantuan pemerintah dan kegiatan penyantunan. Keglatan Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif
Sebagaimana telah diuraikan di atas usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh keempat orsos adalah berupa usaha pinjaman dengan bunga lunak, pengolahan aneka makanan dan persewaan becak. Modal usaha ekonomi produktif tersebut berasal dari stimulan
pernerintah dirnana jurnlah dana stimulan di masing-masing lokasi
159
program berbeda. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 11, sebagai berikut: Tabelll Jumlah Dana Stimulan Program BKSP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 No
Pelaksana Program
1
Arnanah
Dana Stirnulan Rp. 20.000.000,-
Tahun Pelaksanaan 2004
2
~etiyo Manunggal
Rp. 25.0000,000,-
2005
3
~edyo Mulyo
Rp. 25.000.000,-
2006
4
~ku Utarna
Rp. 30.000.000,-
2007
JUMLAH
Besar
Keter.
Rp.100.000.000,-
Surnber: Olahan basil wawancara. Dana stirnu]an digunakan untuk kegiatan UEP yang telah disepakati, sedangkan basil keuntungannya digunakan untuk dana penyantunan,biaya operasional orsos dan untuk pengernbangan modal usaha derni menjarnin keberlanjutan program. Adapun jenis usaha, besamya bunga, pemanfaat usaha selengkapnya sebagaimana terlihat pada tabel 12 berikut ini:
160
Tabel 12 Jenis Usaha, Besarnya bunga dan Pemanfaat Usaha Ekonomi Produktif Progr~ BKSP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007
No
Orsos Pelaksana
Usaha Ekonomi Produktif
r-----------.----------.--~~----+ nwnfuat
Jumlah
Jenis Usaha
Jasa
Pinjaman
1
"njaman Lunak
p.25.000.000,- %/tahun
2
"njaman Lunak
p.lO.OOO.OOO,- %/tahun
ersewaan Becak 3
"njaman Lunak
p.25.000 .000 ,- %/tahun
4
"njaman Lunak
p.18.000.000,- %/tahun asyarakat
p.12.000.000,Jlan
Sumber: Olahan hasil wawancara. Peminjaman oleh warga masyarakat berkisar antara Rp. 25.000,-
sampai dengan Rp. 1.000.000,-. Peminjaman digunakan
untuk usaha seperti candak kulak, warung, kerajinan, dagang sayur mayur, ternak kambing, ternak a yam dan juga ada yang digunakan untuk biaya anak sekolah. Menurut petunjuk pelaksanaan program BKSP 50 °/o basil jasa/laba usaha ekonomi produktif digunakan untuk pengembangan modal demi menjaga keberlanjutan dan kesinambungan usaha dan 50 o/o untuk penyantunan. Namun pada umumnya semua orsos mengalokasikan hasil usaha atau laba, sebagian besa.r sekitar 90 % digunakan untuk penyantunan sedangkan biaya operasional dan pengembangan modal usaha hanya sedikit sekitar 10 o/o.
161
Angsuran pinjaman dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pelaksana program dan masyarakat pemanfaat UEP. Pada umumnya sistem angsuran pinjaman lunak dimulai pada bulan ketiga setelah kegiatan be:tjalan. Namun demikian ada juga yang melakukan angsuran mulai pada bulan pertama setelah dana pinjaman dicairkan. Walaupun usaha
belum berhasil, pada waktu
yang telah disepakati untuk melakukan angsuran pinjaman maka setiap anggota diwajibkan membayar angsuran. Besar angsuran dan bunga masing-masing pelaksana program berbeda. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel13 berikut ini: Tabel 13 Besaran, Jangka Waktu dan Bunga Angsuran Usaha Ekonomi ProduktifProgram BKSP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 No
Besar An suran
Jangka Waktu 10 kali
Bunga
1
10 % pinjaman
2
etiyo Manunggal 10% pinjaman
3
0 °/o pinjaman
5 kali
2 °/o
4
10% pinjaman
10 kali
1,5%
Waktu
10 kali 2%
Sumber: Olahan basil wawancara. Uang basil angsuran anggota UEP yang dilrumpulkan tidak disimpan oleb bendahara, tetapi langsung digulirkan pada anggota UEP lain yang yang masuk daftar tunggu . Dan apabila semua anggota sudah menerima pinjaman, maka pinjaman digulirkan bagi
162
anggota
yang
sudah
melunasi
pinjamannya.
Hal
tersebut
dikemukakan oleh Supardi selaku bendahara Orsos Amanah sebagai berilrut: "Setiap bulan anggota UEP mengadakan pertemuan rutin untuk mengangsur hutang BKSP dan acara-acara lain seperti arisan dan pembinaan-pembinaan. Uang angsuran setiap bulan itu kami berikan bagi anggota UEP yang nunggu yang belum mendapat pinjaman dan bagi yang sudah selesai ngangsumya. Tapi diutamakan dulu bagi yang belum pemah dapat pinjaman. Uang yang kami simpan hanya bunganya saja dan juga pendapatan dari sewa becak. Uang yang kami simpan digunakan untuk santunan dan perawatan becak". (Wawancara 23 Juli 2008). Dari uraian kegiatan pengelolaan usaha ekonomi produktif BKSP di atas dapat diketahui bahwa dana stirnulan BKSP dikelola oleh orsos dengan kegiatan berupa peminjaman modal dengan bunga lunak, persewaan becak dan pengolahan aneka rnakanan telah menghasilkan keuntungan sehingga para pengurus orsos dapat melakukan menyantunan terhadap lanjut usia terlantar secara rutin satu bulan sekali. Kelancaran pengelolaan UEP tersebut dipengaruhi oleh kegiatan yang dipilih sesuai dengan harapan dan kondisi pemanfaat UEP.
Penyantunan Kelompok Sasaran Program Penyantunan bagi lanjut usia terlantar dilaksanakan sebulan sekali.
Bentuk
santunan
diwujudkan barang Selain
santunan
yang
diberikan
berupa
uang
atau
(misalnya sembako) senilai uang santunan. dari
dana
BKSP
pengurun
orsos
biasanya
163
mengusahakan mencarikan bantuan-bantuan ke pihak-pihak lain dan diberikan bersamaan dengan pemberian santunan BKSP. Bantuan yang berasal dari pihak lain ~but sifatnya tidak rutin setiap bulan, kadang dua bulan sekali atau tiga bulan sekali tergantung ada tidaknya donatur yang memberikan bantuan. Besar santunan
dari
dana
BKSP
di
masing-masing
orsos
berbeda,
selengkapnya sebagaimana terlihat dalam tabel 14 berikut: Tabel14 Bentuk Santunan Program BKSP Kabupaten Gunungkidul
1
Pelaksana Bentuk Organisasi Santunan So sial BKSP Setiya Manunggal Uang
Rp. 20.000,-
Sembako
2
Amanah
Uang
Rp. 15.000,-
Sembako
3
Laku Utama
Uang
Rp. 20.000,-
Sembako
4
Ngudi Mulya
Uang
Rp. 15.000,-
Sembako
No
Jumlah
Santunan Lain
Keterangan
Sumber: Olahan hasil wawancara. Pada memberikan
tabel
14
santunan
terobosan-terobosan
di
atas
memperlihatkan
bahwa
dalam
program BKSP biasanya orsos mencan
bantuan
kepada pihak-pihak donatur dari
perusahaan swasta, instansi pemerintah, dan masyarakat sekitar baik yang tergabung dalam perkumpulan maupun secara pribadi bahkan dari pengurus orsos sendiri yang secara rutin tiap bulan memberikan santunan dati uang pribadi masing-masing. Usaha tersebut dilakukan karena para pengurus orsos merasa bahwa uang santunan dari UEP
164
BKSP sangat sedikit yaitu
hanya berkisar Rp. 15.000,- sampai
dengan Rp. 20.000,. Pemberian bantuan tambahan yang di peroleh dari pihak lain tersebut didasari rasa kemanusiaan yang tinggi yang menginginkan agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para lansia terlantar, serta keinginan orsos menggugah kepedulian sesama bagi masyarakat sekitar, sebagaimana yang diungkapkan Tumidjo sebagai berikut: "Seti.ap akan mengadakan penyantunan, saya menelpun Dinas Sobermas atau PMI Cabang Wonosari barangkali ada barang bantuan yang dapat kami salurkan kepada para lanjut usia terlantar di desa ini. Kalau ada biasanya kami disuruh mengambil ke kantor di Wonosari, atau mereka antarkan ke sini sekaligus mengikuti acara penyantunan. Di samping itu setiap bulan perkumpulan ibu-ibu PKK desa nitip agar dana sosial yang mereka kumpulkan dapat disalurkan melalui orsos ini, juga ada beberapa paguyuban trah yang peduli memberikan uang agar disalurkan kepada para penyandang masalah sosial di desa ini" (Wawancara, 17 Juli 2008). Sedangkan yang dilakukan pengurus orsos Laku Utama seperti yang dikatakan Ny. Sikih sebagai berikut: "Kalau pas ada uang kas yang cukup, biasanya penyantunan kami tambahi dengan kas orsos, kalau pas kas tidak ada uang ya cuma kami santuni sebesar dua puluh ribu. Tapi seti.ap satu tahun sekali kami beri tambahan paket sembako yang kami peroleh dari pengusaha swasta dan masyarakat." (Wawancara, 12 Juli 2008). Selain itu pemberian santunan berupa barang yang diperoleh dari pihak- pihak lain, diperuntukkan juga bagi lanjut usia terlantar yang tidak memperoleh santunan BKSP. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kecemburuan sosial bagi lanjut usia terlantar lainnya,
165
sebagajmana yang dilalrukan pengurus Orsos Setiya Manunggal
seperti yang diungkapkan Sukino sebagai berikut: "Walaupun sudah kami adakan penyuluhan bahwa dana BKSP ini hanya sedikit dan kami pilih bagi para jompo yang betul-betul membutuhkan, namun kecemburuan sosial itu masih ada juga. Kami berupaya mencari terobosa.n-terobosan lain ke pihak donatur atau minta ke pemerintah desa dan hasilnya kami berikan kepada para lanjut usia terlantar lainnya yang tidak termasuk sasaran program". {Wawancara, 20 Juli 2008). Pemberian santunan ada yang dilaksanakan di balai desa dan ada pula dengan mengunjungi rumah para lanjut usia terlantar. Bagi lanjut
usia
penyantunan mengantarkan
terlantar
yang
dilaksanakan santunan
rumahnya melalui
sampat
jauh
cara
ke
rumah
dari
balai
pengurus mereka.
desa, orsos Seperti
diungkapkan Sukino ketua Orsos Setya Manunggal berikut ini: "Pemberian bantuan BKSP kami laksanakan satu bulan sekali setelah jasa UEP terkumpul, kemudian para lanjut usia terlantar atau keluarganya kami undang ke ba1ai desa. Tapi yang rumahnya jauh, seperti di Dusun Klayar kalau mau ke balai desa harus naik ojek dengan ongkos senilai Rp.30.000,sedangkan bantuan curna Rp. 20.000,-. Terpaksa kami ngalahi {mengalah untuk) mengantar ke rumah mereka". {Wawancara 20 J uli 2008) Pada waktu pemberian santunan dilakukan pembinaan rohani dari ulama atau kyai setempat, pemberian motivasi oleh pengurus orsos bahkan sering dilaksanakan pemeriksaaan kesehatan gratis bekeija sama dengan puskesmas setempat. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pemberian santunan BKSP yang dilaksanakan rutin sebulan sekali dan adanya
166
usaha pengurus orsos memberikan bantuan yang diusahakan dari pihak lain merupakan kepedulian dan rasa kemanusiaan yang tinggi, agar supaya bantuan yang secara ekonomis jauh dari kelayakan, namun diharapkan dengan bantuan dari pihak lain tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.
5.1.2.3 Peningkatan Kesejahteraan Sasaran Kelompok Sasaran BKSP Sebagaimana telah dikemukakan dalam landasan teori bahwa studi implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut pelaksanaan program sesuai dengan pedoman, melainkan menyangkut efek yang dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, atau
output
program.
Adapun
peningkatan
kesejahteraan
sasaran
penyantunan dan peningkatan kesejahteraan pernanfaat atau anggota UEP BKSP akan diuraikan sebagai berikut:
5.1.2.3.1 Peniagkatan Kesejahteraaan Sa.saran Penyantunan Kelompok sasaran penyantunan pada umumnya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan orsos. Walaupun jurnlahnya secara ekonomis kecil, tetapi sangat bermakna bagi kehidupan mereka. Kepuasan mereka terhadap pelayanan sosial tersebut ditentukan
oleh
kedekatan
hubungan
dengan
san gat
pelaksana
dan
seringnya mereka berinteraksi dengan lembaga pelaksana. Sebagaimana telah diungkapkan dalam bab sebelumnya permasalahan lanjut usia di negara berkembang diantaranya adalah
167
berkisar masalah kemiskinan, sehingga menjadikan hidup mereka terlantar. Para lanjut usia terlantar tersebut tidak berdaya mencari -
nafkah untuk keperluan pokok bagi kehidupan sehari-hari sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Lanjut usia terlantar yang terdata sebagai sasaran program BKSP terdiri dari 44 orang hidup sendirian dan 32 orang tinggal bersama keluarga mereka yang termasuk kategori keluarga miskin. Usia mereka berkisar antara umur 65 tahun sampai dengan 100 tahun, terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 71 (tujuh puluh satu) orang perempuan. Sedangkan sasaran penyantunan selain lanjut usia tinggal bersama keluarga mereka. Ketika ditanya alasan para lansia lebih memilih hidup sendiri padahal
mereka
rnerniliki
anak
atau
kerabat
dekat,
mereka
mengemukakan alasan berbeda-beda sebagaimana dikemukakan Ny. Pariyem (80 tahun) warga Desa Pulutan sebagai berikut: "La nek kulo pilih urip piyambakan mbak, anak kulo sing setunggal nggih celak kalian omah kulo nek sing setunggal malih wonten Yogya, nanging kulo piJih urip piyambakan, ajeng nopo-nopo mboten wonten sing ngaruhi, ayem, sak pangan-pangan e mboten sah repot-repot. Kulo nggih dijak anak kulo teng Yogya, ajeng ditumbaske tipi gedhe, kulo mboten purun, ayem teng omah e dewe, penak tentrem wonten rnriki".
(Kalau saya lebih rnemilih hidup sendiri mbak, anak saya yang satu hidup di desa ini juga dekat dengan rumah saya, kalau yang satu hidup di Yogya, tapi saya memilih hidup sendirian, mau melakukan apa saja tidak ada yang menegur, tenang, makan apa adanya tidak usah repot. Saya diajak anak saya untuk tinggal di Yogya, mau dibelikan televisi besar, tapi saya
168
tidak mau, lebih tenang di rumah sendiri, enak tenteram di sini) (Wawancara, 30 Juli 2008). -
Narnun demikian lain halnya dengan Ny. Woso Atmo (75 tahun) warga Desa. Balehatjo yang lebih memilih hidup dengan anak kandungnya, seperti diungkapkan sebagai berikut "Menawi kulo pilih urip kaliyan anak kulo bu, mantuk saking wono ajeng ngombe pun enten sing damelne. Ajeng madang pun dicepak ke kalian anak kulo, kulo nggih saget rnomong putu kulo menawi ditinggal anak kulo glidik, bakulan sayuran mubeng ndheso mriki. Ndherek anak kulo sa.k pangan-pangan e, golek sak niki dingo sak niki, mbenjing pados malih, sing penting sedanten bagas waras bu". (Kalau saya memilih hidup dengan anak saya bu, pulang dari ladang mau minum sudah ada yang membuatkan. Mau makan sudah disediakan oleh anak saya, saya juga bisa mengawasi cucu saya kalau pas ditinggal anak saya beketja betjualan sa.yuran keliling desa. Ilrut tinggal bersama anak saya makan apa adanya, carl nafkah hari ini untuk biaya hidup hari ini juga, untuk hidup besuk mak harus carl lagi, yang penting semua sehat wal afiat) (Wawancara, 30 Juli 2008). Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum
dan
keperluan
lain
seperti
sabun,
berobat dan
lain
sebagainya, bagi yang tinggal dengan keluarga maka kebutuhan tersebut akan diusa.hakan oleh keluarganya sedangkan yang hidup sendiri biasanya mereka mendapatkan bantuan dari tetangga atau kerabat dekat yang hidup tidak serumah seperti anak, adik, kakak, cucu dan lain sebagainya. Sebagaimana diungkapkan Tumiyem (74 tahun) warga Desa Pulutan Kecarnatan Wonosa.ri sebagai berikut:
169
"Kulo ndherek anak kulo ragil awit semah kulo tilar antawis sedoso tahun kepengker. Kabetahan lrulo dipun cekapi anak kulo. Sejatosipun kulo piyambak nggih mesak aken awit anak kulo ragil niki urip ipun rekaos, naming buruh srabutan mboten tetep kayane. Tasih nguripi larene tigo tambah kulo." (Saya ikut anak bungsu saya sejak suami saya meninggal sekitar sepuluh tahun yang lalu. Segala kebutuhan saya dicukupi oleh anak saya tersebut. Sebenamya saya juga kasihan karena kehidupan anak saya sendiri sulit, beketja hanya sebagai buruh tidak tetap penghasilannya. Masih menghidupi tiga anak dan tambah saya). (Wawancara, 25 Juli 2008). Secara umum bantuan santunan BKSP mereka gunakan untuk menambah biaya kebutuhan pokok para lanjut usia terlantar. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain berupa makan, minum, perlengkapan sabun mandi, sabun cuci, nginang (mengunyah sirih, tembakau
dan kelengkapannya ) obat dan pakaian. Seperti yang
diungkapkan Ny. Kromo Suwito (70) warga Desa Wareng Kecamatan Wonosari sebagai berikut: "Menawi pikantuk santunan saking bale deso ingkang kathahipun kalih doso ewu kulo paringke anak kulo, kapurih dipun tumbasaken kinang, sabun, remason, utawi sok nggih kulo ken ngge nempur beras. Nggih nyuwun sewu janipun nggih sekedik ananging kulo nggih matur nuwun saget ngge biyantu nyekapi kabetahan kulo, luwih-luwih kulo seneng dipun karuhaken kalih pak lurah, dipun gathosaken". (Kalau mendapat santunan dari balai desa sebesar Rp. 20.000,- saya berikan kepada anak saya, agar dibelikan kinang, sabun, remason (balsem), atau saya suruh untuk membeli hems. Minta maaf sebenamya santunan tersebut cuma sedikit, tapi saya sangat berterima kasih bisa saya gunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan saya, terlebih lagi saya senang merasa diperhatikan oleh pak lurah).
170
Pemyataan Ny. Kromo Suwito di atas
mewakili lanjut usia
terlantar lainnya bahwa walaupun secara material jumlah bantuan tidak seberapa hanya cukup memenuhi kebutuhan seperti sabun dan
kinang,
tetapi secara immaterial atau
kejiwaan mereka merasa
senang mendapatkan perhatian dan dukungan sosial dari masyarakat sekitamya dan pemerintah. Sering dikunjungi oleh para pengurus orsos juga ditanggapi positif oleh Ny. Karsomo (75 tahun) warga Dusun Sinom Desa Kedungpoh karena ia merasa. temyata ada orang yang
masih
memperhatikan
dirinya
di
usia
renta
tersebut,
sebagaimana diungkapkan dalam pemyataan sebagai berikut: "Kulo rumongso pun tuwo ngeten niki urip piyambakan mboten enten rencangipun. Anak-anak kulo sami kesah boro pados arto teng kutho, mantuk teng ndheso setahun sepindah. Kulo ngaturaken panuwun kathah kagem pak lurah sarnpun bola-bali diparingi arto kalian uwos sok-sok nggih gendis teh ugi, ma1ah kolo rumiyin pas kulo sakit pak sukino tindak mriki mriksak aken teng dokteran ". (Saya sudah tua hidup sendirian tidak mempunyai ternan. Anak-anak saya pergi mencari uang ke kota, pulang desa satu tahun sekali. Saya ucapkan terimakasih banyak kepada pak lurah sudah beberapa kali memberi uang dan beras, sering juga diberi gula dan teh. Terlebih lagi ketika saya sakit Pak membawa saya ke dokter untuk Sukino datang ke sini 2008) Juli diperiksa) (Wawancara, 16 Demikian pula
bagi Ny. Ngadirah (85 tahun) warga Desa
Pulutan walaupun peningkatan kesejahteraan dari Program BKSP belum dirasakan, bagi nenek yang harus menghidupi seorang anak yang mengalami gangguan jiwa ini menanggapi bantuan santunan BKSP sebesar Rp. 15.000,- per bulan tetap disyukuri, dari pada tidak
171
ada sama sekali.
Untuk da:pat menghidupi anaknya dan diririyif
sendiri setiap hari ia harus menjual apa yang menjadi miliknya seperti -
pohon jati di kebun dan kambing. Masyarakat di sekitamya sering juga memberikan sesuatu seperti bayam, tempe, tahu dan lain sebagainya. 5.1.2.3.2 Peningkatan Kesejahteraan Bagi Pemanfaat UEP BKSP
Di samping itu kesuksesan dalam menjalankan UEP BKSP dapat dilihat pula melalui peningkatan kesejahteraan yang ditandai dengan peningkatan pendapatan keluarga setelah mengikuti UEP BKSP. Hal ini banyak dirasakan oleh pemanfaat UEP BKSP karena secara ekonomis, program BKSP dapat menyediakan permodalan usaha dengan bunga atau jasa yang sangat lunak bagi masyarakat utamanya kepala keluarga miskin. Hal tersebut seperti diungkapkan Sumini anggota UEP Orsos Setya Manunggal sebagai berikut: "Kagem nyekapi kabetahan kalian mbantu-mbantu semah kulo, kulo saben enjing bakulan gaplek mbak, nggih naming cilik-cilikan nanging lumayan kagem nambah penghasilan keluargo. Sak derange nderek anggota UEP BKSP kulo gadah arto sekedik kulo ngge modal, trus kulo nyambut teng bank plecit,naming anakan e kathah sanget. Kula pikir-pikir arta modal kulo ma]ah telas ngge nyaur utang, akhir e kulo lereni. Trus kulo dipun kandhani pak dukuh menawi bale wonten program utangan BKSP, kulo ndaftar pikantuk utangan kalih atus ewu, lumayan mbah anakan e sekedik, kula seneng saget lancar bakulan kulo luwih-luwih ngangsur e nekpun angsal tigang sasi. Ngantos sak meniko kulo mboten kangelan nek ajeng nyaur utang, bakulan kulo nggih tasih mlampah lancat'. (Untuk memenuhi kebutuhan dan untuk membantu suami saya, setiap pagi saya jualan gaplek mbak, hanya kecil-kecilan
172
tapi lumayan untuk menambah penghasilan keluarga. Sebelum ilrut anggota UEP BKSP saya punya uang sedikit untuk modal dan pinjam uang ke bank plecit (rentenir) tapi bunga _pinjaman tinggi sekali. Saya pikir-pikir uang modal saya nanti malah habis untuk mengangsur hutang tersebut, akhimya saya lunasi hutang saya tersebut. Saya dapat informasi dari pak dukuh bahwa di balai desa ada program pinjaman BKSP, kemudian saya ikut daftar dan mendapat pinjaman sebesar Rp.200.000,- lumayan mbak bunganya sedikit. Saya senang sekali usaha saya dapat betjalan lancar, apalagi angsurannya dimulai setelah betjalan tiga bulan. waktu Sampai sekarang saya merasa tidak kesulitan mengangsur hutang, dan usaha saya juga masih betjalan lancar). (Wawancara, 23 Juli 2003). Dari pemyataan informan di atas dapat diketahui bahwa dirasakan adanya keringanan dalam membayar bunga pinjaman
sehingga
dapat
menjalankan
pmJaman UEP BKSP.
usahanya
dan
bisa
mengangsur
Hal senada diungkapkan Wagiyem selaku
anggota UEP Orsos Ngudi Mulyo, bahkan berkat pinjaman dari UEP BKSP bisa menyisihkan hasil usahanya untuk menabung tiap bulan: "Kulo bakulan katul teng pasar mbak, saben dintenipun saget nyade katul antawis satus seket kilo, bathinipun antawis kalih doso ewu, saget kulo girtakaken blonjo tempe, tahu kalih sayuran. Sisanipun kangge biyantu nyekapi kabetaban sanesipun. Saben sasi kulo saget ngangsur utangan teng bale deso kathi lancar, malah kulo sok saget nabung ra ketang sekedjk». (Saya jualan bekatu1 di pasar mbak, setiap hari saya bisa menjual bekatul sekitar 150 kg, labanya sekitar Rp. 20.000,-, saya gunakan untuk membeli tempe, tahu dan sayuran. Sisanya sa.ya gunakan untuk membantu menyukupi kebutuhan Jainnya. Setiap bu1an saya bisa mengangsur hutang ke balai desa dengan lancar, dan saya bisa menabung walaupun hanya sedikit). (Wawancara, 21 Juli 2008).
173
Bahkan
sebagaimana
diungkapkan Sutiman
salah
satu
penyewa becak dan juga anggota warga biiiaan Orsos Attianah, dengan -
memanfaatkan UEP BKSP ia dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan memiliki becak sendiri sebagaimana dituturkan
berikut irti:
"Tetus terang bu, sete:Iah meriyewa beCak dari orsos saya merasa ringan membayar sewaan. Kalau dulu saya menyewa di ternpat lain sehari baiyanya Rp. 5000,-. Kalau pas laku bisa mbayar sewa dan hasil ketja hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tidak ada sisa. Tapi kalau nyewa becak di orsos biayanya ringan cuma Rp.2000,-, sehingga saya bisa nabung dan sudah dapat untuk bell becak sendiri bu".(Wawancara 22 Juli 2008). Ha1 yang sama dirasakan pula oleh Tukijo warga Desa Kedungpoh Nglipar yang menggunakan uang pinjaman UEP BKSP untuk membeli kambing dan saat ini telah memiJiki seekor kambing yang lagi bunting sedangkan pinjamannya telah lunas: "Kolo ru.miyin kulo nyambut arto teng kelornpok orsos meniko kathahipun gangsal atus ewu. KuJo turnbaske mendo babon. Mendo kolo wau sampun manak pisan anakipun kalih. Antawis umur cempe sampun tigang sasi kulo sade kangge nyaur utang, kuJo remen utang kuJo pun sah maJah mendo kulo sak niki nembe meteng malih ".
ke kelompok orsos sebesar Rp. (Dulu saya pinjam uang 300.000,- saya beJikan kambing betina. Kambing tersebut sudah beranak sekali berjumlah dua ekor. Kira-kira berumur 3 bulan anak kambing tersebut ~ya Jual untuk
mengembS:.Ukan hutiulg, saya senang hut.a.ilg saya sudah lunas dan saat ini saya teJah memiJiki kambing yang Jagi hamiJ 1agi) (Wawancara, 23 Juli 2008).
174
Dari uraian tahap pelaksanaan di atas dapat dilihat bahwa jumhili PMKS yang dapaf disanturti dengan dana BKSP sebanyak 80 orang perbulan. Keterbatasan dana BKSP maka menuntut kreatifitas
pengutus orsos mencari sumber dana periyantunanlain baik kepada pemerintah, swasta, masyarakat bahkan dari ka.s orsos dan kantong pribadi dengan maksud agar bantuan tersebut bisa dimanfaa.tkan sebaik mungkin serta mencegah rasa kecembu.ruan sosial sesama PMKS.
5.1.3
Tahap Pengenclalian
Dalam tahap pengendalian akan dibahas monitoring, evaluasi dan pelaporan. Selama ini monitoring dan evaluasi barn dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten yang dalam hal ini dilakukan oleh Sub Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul. 5.1.3.1 Monitoring Program
Monitoring atau pemantauan perkembangan kegiatan BKSP biasa dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan maupun kabupaten setiap bulan pada waktu pelaksanaan santunan.
Kegiatan ini
bertujuan untuk mengetahui apakah semua aspek yang
terlibat
dalam penyelenggaraan BKSP bisa berfungsi sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Hal ini sebagaimana dikemukaksn oleh Samsul Bakri
selaku Kepala Sub Dinas· Sosial Kabupaten Gunungkidul berikut ini: "Biasanya kalau mau mengadakan santunan, orsos menghubungi kami meminta barangkali ada barang bantuan yang dapat diberikan kepada para lansia. Kami juga diundang untuk menyaksikan penyantunan sekaligus memberikan
175
ceramah untuk para lansia maupun pemanfaat UEP. Kalau pas tidak ada barengan acara saya selalu datang sekaligus memonitor perkembangan BKSP. Kendala-kendala apa yang mereka hadapi atau kesulitan-kesulitan apa yang tidak bisa. mereka- ketjakan. Tapi kalau ada acara lain yang tidak bisa saya tinggalkan saya perintahkan staf saya untuk mewakili".(Wawancara, 16 Juli 2008). Dari pemyataan informan tersebut dapat dilihat bahwa adanya koordiliasi dan adanya _petart pertgawasan atau monitoring program dad stake1wlder tlngkat kabupaten. Dengan pengawaSan. ini tentunya para pelaksana program lebih terkendali dan adanya perhatian dari pemerintah· sehirlgg-a: mereka semakin teririotivaSi dan semangat menjala.nka.t1 tuga.s mereka. Demikian pula yang diungkapkan Tumidjo selaku Ketua Orsos Ngudi Mulyo sebagai berikut: ""Setiap akan rnengadakan penyantunan, saya rneneJpun Dinas Sobermas atau PMI Cabang Wonosari barangkali ada barang bantuan yang dapat kami salurkan kepada para lanjut usia terlantar di desa ini. Kalau ada biasanya kami disuruh rnengarnbil ke kantor di Wonosari, atau rnereka antarkan ke sini sekaligus mengikuti acara penyantunan. yang telah dilaksanakan". (Wawancara, 17 Juli 2008}. Kepedulian pengurus orsos sebagairnana ungkapan informan tersebut merupakan modal sosial yang umumnya dimilik:i para pengurus orsos. WaJaupun seberrarnya daJarn hal ini tugass utama mereka adalah memberikan santunan dari basil UEP BKSP kepada para lanjut usia terlantar, namun agar bantuan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan diterima oleh kelompok sasaran
secara lebih
176
layak
rnaka
rnereka
rnengusahakan
sumber-sumber
dana
penyantunan dari lain pihak. -
5.1.3.2 Evaluasi Program Evaluasi dilakukan setiap tahun oleh Sub Dinas Sosial
Kabupaten Gunungkidul. Hal-hal yang dilaksanakan dalam kegiatan irii adalah melihat perketnbangan kegiatan UEP, perkembangan
kegiatan penyantunan, kelengkapan administrasi serta harnbatan atau
kendala
yang
dijumpai
dalam
melaksanakan
program.
Sebagairnana dikettiukaka:n: Giyanto selaku staf Sub Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut: "Kalau kegiatan sudah be:rjalan satu tahun, biasanya kami rnelakukan evaluasi. Terutama yang kami lihat adalah bukubuku administrasinya, perkembangan modalnya, kendalakendalanya, santunannya lancar ngga, yang sudah karni evaluasi 3 orsos, yang satu belurn karena belum ada satu tahun". (Wawancara, 07 Agustus 2008). Secara
umum
basil
evaluasi
memperlihatkan
bahwa
perkembangan kegiatan program BKSP lancar. Walaupun ada juga kendala-kendala seperti ada sebagian kecil pengurus orsos yang belum jelas dengan pengisian administrasi, ada perbedaan data dengan keterangan yang diberikan pengurus orsos
dan adanya
keterlambatan pengangsuran. Hal tersebut lebih lanjut sebagaimana dikemukakan Giyanto selaku staf Sub Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut: "Dibanding dengan program-program sosial lainnya, BKSP kelihatannya paling sukses sendiri. Perkembangan modalnya dapat diketahui jelas dan ada buktinya, santunannya rutin
177
dan kelompok pemakai modal lebih antusias mengikuti kegiatan, pengangsuran nya juga relatif lancar. Walaupun juga ada kertdala-kenda la tapi cuma. sedikit dan tidak: $eperti kegiat~ program lainnya. Ya paling hanya satu dua orang saja yang mbeler (terlambat mengangsur hutang), pengisian bulru-bukunya juga tertib walaupun ada satu dua yang keliru karena tidak paham, tapi secara keseluruhan dapat dikatakan sukses". (Wawancara, 07 Agustus 2008). Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa kegiatan evaluasi
ditujukan
untuk
memantau
secara
terus
menerus
terhadap
pelaksanaan BKSP1 sehingga kendala-kenda la di lapangan dapat segera diketahui dan diatasi. Sebagai hasil evaluasi yang telah dilaksanakan program BKSP memperlihatka n kecenderungan adanya kesinarn bungan program terbukti selarna em pat tahun betjalan,
kegiatan santunan secara rutin dilaksanakan tiap bulan dan tampak adanya perkembangan modal UEP.
5.1.3.3 Pelaporan PelaksaiUUlD
Tahap akhir dari pengendalian adalah laporan. Semenjak tahun 2007 pelaporan kegiatan Program BKSP dilaksanakan setiap
sa.tu
btila.rt sekali. Tahurt-t:ahUli sebelutn:rtya pelaporan dilaksanakan
setiap triwulan. Fonnat laporan sudah disediakan
yang melipu ti
laporan usaha (jenis usaha, dana masuk dan dana keluar), laporan
penyantunan (jumlah danjenis sasaran santunan, bentuk danjumlah santunan yang diberikan) disertai dengan foto kegiatan penyantunan.
kecamatan, kabupaten, propinsi dan departemen sosial serta arsip.
178
5 .. 1.4 Kesimpulan Implementasi BKSP
Dari uraian keseluruhan proses di atas, secara policy guideline kebijakan BKSP
dapat dilaksanakan oleh organisasi sosial dengan
baik mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pengendalian. Dalam tahap persiapan, kegiatan sosialisasi dilaksanakan
sesuai dengan yang diharapka:n, terbukti isi kebijakan BKSP dapat dipahami oleh para pelaksana program dan pihak-pihak yang terkait dengan BKSP dengan baik.
Sehingga dengan pernahaman baik
tersebut langkah-langkah kegiatan selanjutnya dapat betjalan sesuai dengan pedornan. Seleksi pelaksana program (organisasi sosial) dilaksanakan oleh Dinas Sosial Propinsi, atas usulan dari tingkat kabupaten. Penetuan organisasi social sebaagai pelaksana program didasarkan pada kekuatan lembaga dan kegiatan organisasi sosial yang telah dilaksanakant bukan dari banyaknya jumlah PMKS Non potensial yang ada di lokasi. Sedangkan
penentuan
sasaran
penyantunan
program
diprioritaskan baagi lanjut usia terlantar, dengan rnenggunakan data PMKS yang setiap tahun telah diperbaharui.
Adapun sasaran
pernanfaat UEP BKSP diprioritaskan bagi warga miskin sekitar lokasi
179
yang potensial untuk diberdayakan, atau telah memiliki embrio usaha
ekonomi sebelumnya. Untuk lebih memantapkan kesiapan pelaksana program maka diadakan serangkaian kegiatan seperti, pemantapan petugas dan bimbingan manajemen BKSP serta bimbingan motivasi. Kegiatan ini bertujuan untuk penguatan para penyelenggara BKSP agar mereka memiliki pengetahuan dan ketrampilan melaksanakan kegiatan BKSP dengan
tepat
dan
berkelanjutan.
Dalam
hal
ini
diperlukan
kesepakatan dan kesatuan kerangka pikir antar berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan BKSP Terlaksananya program tersebut dapat dilihat dari peran organisasi sosial yang dapat melaksanakan penyantunan
bagi
kelompok sasaran di masing-masing lokasi secam rutin setiap bulan. Selain itu, adanya perkembangan usaha ekonomi produktif yang dikelola organisasi sosial sebagai sumber dana penyantunan. Manfaat dari Program BKSP dapat dirasakan oleh masyarakat pemanfaat UEP yang pada umumnya mereka tergolong masyarakat miskin. Dengan pinjaman lunak mereka dapat menjalankan usaha yang telah
mereka
meningkatkan
geluti
kesejahteraan
sehari-hari hidup.
sehingga mereka
Demilrian
halnya
dapat dengan
kelompok sasaran penyantunan, para lanjut usia terlantar merasakan adanya perhatian masyarakat dan pemerintah setempat sehingga
180
secara psikologis mereka merasakan perhatian tersebut merupakan dukungan sosial yang sangat mereka butuhkan.
5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program
BKSP 5.2.1
Komunikasi
5.2.1.1 Komunikasi Pemerintah dengan Pelaksana Program Dari
uraian
bab
sebelumnya
dapat
dikatakan
bahwa
pelaksanaan implementasi BKSP di Kabupaten Gunungkidul secara keseluruhan berhasil. Hal ini dikarenakan faktor komunikasi antara pemerintah dan pelaksana program BKSP, baik dalam sosialisasi maupun koordinasi betjalan dengan baik. Komunikasi melalui sosialisasi telah dilaksanakan secara beijenjang dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Di samping pemahaman terhadap kebijakan BKSP didapat dari infonnasi yang disampaikan dalam sosialisasi program, organisasi sosial memperoleh kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan dari buku-buku petunjuk teknis pelaksanaan program BKSP. Kesuksesan
pelaksanaan
tersebut
JUga
dikarenakan
komunikasi secara informal yang ditujukan untuk memastikan agar ukuran dan tujuan kebijakan dapat dipahami khususnya oleh masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan masyarakat
secara
BKSP
dan
umum. Komunikasi dilakukan melalui media-
media lain seperti pertemuan -pertemuan warga, rapat koordinasi
181
kepala desa maupun perangkat desa, pertemuan ibu-ibu PKK, kelompok tani dan lain sebagainya, sebagaimana dikemukakan oleh Mujimin selaku- staf Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Nglipar berikut ini: "Setiap ada kesempatan pertemuan baik di kecamatan maupun di desa saya selalu menyampaikan program-program kesejahteraan sosial, termasuk BKSP. Saya dulu mantan PSK (Peketja Sosial Kecamatan) jadi hubungan saya dengan masyarakat di Nglipar ini akrab sekali. Setiap ada pertemuan orsos saya selalu diundang. Biasanya Pak Sukino itu kalau ada kesulitan-kesulitan pelaksanaan BKSP sok tanya ke saya". (Wawancara, 11 Juli 2008).
Komunikasi antara pihak-pihak terkait yang dilaksanakan melalui koordinasi merupakan faktor pendukung kesuksesan program BKSP. Dari keempat lokasi pelaksanaan Program BKSP koordinasi pelaksana program dengan pendamping program dilaksanakan baik. Koordinasi antar pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Program BKSP diadakan pada waktu penentuan jenis UEP dan sasaran penyantunan. Koordinasi
penentuan
jenis
UEP
dan
daftar
sasaran
penyantunan telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait program BKSP sebelum
pengajuan
permohonan
pelaksana
program.
Sekitar
pertengahan Juni Tahun 2004 Orsos Amanah bersama pernerintah Desa Baleha.Ijo dan beberapa tokoh masyarakat serta dihadiri aparat Kecarnatan Wonosari telah rnengadakan koordinasi penentuan jenis UEP yang akan diusahakan dengan modal stimulan BKSP dan calon
182
sasaran penyantunan program BKSP. Dalam kesempatan tersebut dibahas
pula
calon
pengelola
program
BKSP.
Setelah
tetjadi
-
kesepakatan kemudian proposal disusun dan diajukan ke kabupaten. Koordinasi serupa juga tetjadi di Orsos Setya Manunggal yang telah dilaksanakan tanggal 24 Juni 2005. Adapun basil kesepakatan antara pihak-pihak terkait adalah ditetapkannya usaha pinjaman dengan
bunga
lunak
dan
calon
sasaran
penyantunan
BKSP
sebagaimana terlampir. Kegiatan yang sama dilaksanakan pula oleh Orsos Ngudi Mulyo pada tanggal 3 Juli 2006 dan Orsos Laku Utama pada tanggal15 Juli 2007. Koordinasi selanjutnya dilaksanakan setiap satu bulan sekali, sebelum kegiatan penyantunan rutin di selenggarakan . Tanggal pelaksanaan koordinasi rutin di keempat pelaksana BKSP tersebut tidak ditentukan, hanya biasa dilaksanakan pada minggu pertama di setiap bulannya. 5.2.1.2 Komunikaai Pelakaana Program dengan Kelompok Sasaran
Komunikasi antara pelaksana program dengan kelornpok sasaran program tetjadi sangat intensif. Hal ini menyebabkan kelancaran kegiatan pengelolaan UEP maupun penyantunan kepada kelompok sasaran. Komunikasi kepada para pem.anfaat UEP maupun sasaran penyantunan paling tidak dilakukan sebulan sekali lewat pertemuan rutin anggota UEP BKSP maupun sasaran santunan. Dengan demikian kendala-kenda la yang dihadapi dalam pelaksanaan
183
BKSP dapat segera diketahui dan pembinaan serta motivasi
diatasi. Komunikasi melalui
yang dilakukan setiap saat dan dimana
saja tersebut, menyebabkan adanya kesadaran yang tinggi oleh para pemanfaat UEP BKSP dalam melakukan kewajibannya. Hal ini sebagaimana disa.mpaikan Giyanto selaku Ketua Orsos Amanah sebagai berikut ketika ditanya kapan orsos melakukan pembinaan bagi sasaran program, sebagai berikut: "Kalau penyuluhan kami lakukan sale ngon-ngon (dimana saja berada) mbak, setiap ada kesempatan kami selalu memberi penyuluhan kepada mereka. Kalau ada yang bermasalah seperti terlambat membayar sewa_ becak atau tidak datang pada waktu pengangsuran, kami datangi rumahnya dan kami tanya penyebabnya. Biasanya mereka terus pekewuh (segan). Tapi kalau alasannya memang di luar kemampuan mereka kami selalu memakluminya, dan selalu kami usahakan solusinya". (Wawancara, 20 Juli 2008). Dari
uraian
tersebut
dapat
dikatakan
bahwa
faktor
komunikasi antara pemerintah, pelaksana program dan sasaran program sangat mendukung proses implementasi BKSP. 1. Komunikasi pemerintah dan pelaksana program tetjalin melalui: a. Sosialisasi program baik secara formal maupun informal. Secara formal dilaksanakan betjenjang dari tingkat propinsi, kabupaten dan lokasi program melalui acara yang telah direncanakan sosialisasi
dan
dipersiapkan
dilaksanakan
secara
sebelumnya. informal,
Sedangkan
yaitu
melalui
pertemuan-pertemuan yang biasa dilaksanakan masyarakat. Upaya
ini
ditujukan
agar
supaya
pemahaman
terhadap
184
kebijakan BKSP dapat dimengerti oleh pelaksa.na program sehingga mereka mampu menetjemahkan kebijakan yang umum ke dalam bentuk-bentuk pelaksa.naan program yang lebih praktis. b. Komunikasi antara pemerintah dan pelaksana juga tetjalin melalui sosialisasi program secara tidak langsung, yaitu melalui buku-buku pedoman BKSP, sehingga kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan program BKSP dapat dipahami dan dimengerti pihak-pihak terkait sehingga pelaksa.naan BKSP betjalan dengan lancar. c. Komunikasi antara pemerintah dan pelaksana juga terjalin melalui
koordinasi antara pihak-pihak terkait. Koordinasi dimulai pada waktu penentuan UEP dan calon sasaran program, dan dilanjutkan koordinasi
rutin setiap satu bulan sekali agar
kendala-kendala segera dapat di atasi. 2. Komunikasi yang dilakukan pelaksana dengan sasaran program terlihat pada: a. Pembinaan orsos bagi pemanfaat UEP setiap satu bulan sekali yaitu pada acara untuk menumbuhkan semangat bekeija dan kedisiplinan para pemanfaat UEP BKSP untuk melakukan kewajibannya, beljalan lancar.
sehingga proses implementasi BKSP dapat
185
b. Dukung sosial berupa motivasi bagi sasaran penyantunan, sehingga
secara
psikologis
para
lanjut
usia
merasa
-
mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun orsos.
5.2.2
Sumber Daya
Sumber daya yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program
BKSP
terdiri
dari
kualitas
sumber
daya
manusia,
5.2.2.1 Kualitas Sumber Daya Manusia Masyamkat sasanm program BKSP adalah mereka yang tergolong masyarakat miskin. Sebagaimana diketahui masyarakat miskin memiliki sumber daya yang sangat tercbatas di antaranya dengan pendidikan rendah, ekonomi kurang, ketrampilan terbatas dan
akses terhadap informasi yang sangat kurang.
Namun dcmikian walaupun kondisi sumber daya mereka rendah temyata mereka sukses dalam menjalankail UEP,
terlih~t
dari
pcrkcmbangan modal UEP yang cenderung relatif menin~t. Adapun perkembangan
usaha
Tahun 2008 adalall
ekop.omi
s.e~rti
terlihat
produktif p~da
hin~
Bulan
tabel 15 berikut ini:
Juli
186
Tabel 15 Perkembangan Modal Usaha Ekonomi Produktif Program BKSP Kabupaten Gunungkidul N
Orsos
0
Pelaksana
Modal Usaha Ekonomi Produktif Tahun2005
Tahun 2006
Tahun2007
Juli 2008
1
p.25.000.000,- p.26.500,000,-
p.27.234.500,-
2
p.ll.SOO.OOO,-
p.l5.100.000,-
Becak6 buah 3 4
cak6 buah p.20.000.000,-
Utama
.20.000.000,-
.20.281.200,-
.30.000.000,- p.30.813.500,-
Sumber: Olahan basil wawancara. Tabel 15 di atas menunjukkan bahwa adanya perkembangan modal usaha pada Orsos Setya Manunggal dan Orsos Amanah, sedangkan dua orsos lainnya belum menunjukkan perkembangan modal usaha. Hal ini disebabkan pelaksanaan program BKSP oleh dua orsos tersebut belum betjalan lama, baru sekitar 1 (satu) tahun dan 1,5 (satu setengah) tahun. Selain itu jasa yang diperoleh dari UEP dipergunakan 100 °/o untuk penyantunan, sebagaimana disampaikan Tumidjo selaku ketua orsos sebagai berikut: "Dana penyantunan yang didapat dari UEP BKSP sebesar tiga ratus ribu, kami gunakan semua untuk penyantunan, karena lansia terlantar di desa ini cukup banyak sehingga untuk tahun pertama, semua bunga pinjaman kami gunakan semua untuk penyantunan. Dan sesuai rapat kemarin mulai tahun 2008 bunga karni naikkan menjadi 2% untuk perkembangan modal usaha". (Wawancara, 10 Juli 2008). Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa walaupun secara kualitas sumber daya pemanfaat UEP BKSP di Gunungkidul tergolong masyarakat miskin atau secara kualitas sumber daya manusia
187
rnereka
rendah,
pengelolaan rnenunjukkan
UEP
namun BKSP
faktor di
tersebut
Gunungkidul.
tidak Dari
rnenghambat data
di
atas
-
bahwa rnasing-rnasing UEP BKSP yang dikelola
keempat orsos cenderung mengalami perkembangan modal usaha. Kernampuan pernanfaat UEP BKSP dalam menjalankan usaha yang digeluti sehingga dapat melaksanakan kewajiban mengangsur pinjarnan atau membayar sewa becak, tidak tidak terlepas dari kualitas sumber daya orsos sebagai pelaksana program BKSP. Sebagai peke.tja sosial, para pengurus orsos pelaksana yang dilatarbelakangi rasa sukarela untuk memperbaiki kehidupan orang banyak serta rnempunyai tujuan sosial yang jelas dan nyata yang bisa dijalankan dan dipertanggungjawabk an, maka mereka mampu menjalankan fungsi sosial yaitu fungsi penyembuhan (kuratif/ remedial) yang bertujuan untuk mengurangi harnbatan-hambatan atau masalah sosial bagi para penyandang rnasalah kesejahteraan sosial non potensial terlantar (lanjut usia terlantar dan penyandang cacat terlantar), serta fungsi pengembangan (prorrwtif developmental) yaitu mengembangkan kernampuan orang maupun keluarga miskin di sekitar Jokasi BKSP rnelalui usaha ekonorni produktif agar Jebih dapat mengembangkan fungsionalitas mereka sehingga dapat hidup lebih produktif.
188
5.2.2.2 Ketenediaan Sarana Prasarana dan Dana Adanya ketersediaan dana stimulan BKSP di 4 (empat) lokasi yang berasal dari dana dekonsentrasi pemerintah pusat yang digunakan
sebagai
menghasilkan
modal
usaha
ekonomi
produktif
keuntungan
usaha.
Keuntungan
usaha
sehingga tersebut
selanjutnya digunakan untuk penyantunan lanjut usia terlantar. Terbatasnya pemerintah
untuk
mempengaruhi
jumlah
anggaran
mendukung
efektivitas
yang
disediakan
kebijakan
BKSP
implementasi
kebijakan
oleh sangat
tersebut.
Keterbatasan dana anggaran pemerintah tersebut menyebabkan terbatasnya jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh santunan. Dalam hal ini agar penyantunan dapat dirasakan layak oleh kelompok sasaran penyantunan dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial sesama penyandang masalah sosial (lanjut usia terlantar) lainnya, maka usaha yang dilakukan oleh orsos adalah: 1. Mengajukan permohonan bantuan baik kepada pihak pemerintah maupun swasta guna mendukung keberhasilan program BKSP. Hal ini sebagaimana dikemukakan Sukino selaku Ketua Orsos Setya Manunggal sebagai berikut: "Walaupun sudah kami adakan penyuluhan bahwa dana BKSP ini hanya sedikit dan kami pilih bagi para jompo yang betul-betul membutuhkan, namun kecemburuan sosial itu rnasih ada juga. Kami berupaya mencari terobosan-terobosan lain ke pihak donatur atau minta ke pemerintah desa dan hasilnya karni berikan kepada para lanjut usia terlantar lainnya yang tidak termasuk sasaran program". (Wawancara, 20 Juli 2008).
189
2. Menggunakan hasil keuntungan dari kegiatan usaha kesejahteraan sosial lain yang selama ini telah dilakukan oleh orsos seperti usaha penyewaan meja, kursi , tenda ,gelas, piring, becak dan lain lain serta kegiatan UEP simpan pinjam , penanaman pisang. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ny. Sikih selaku pengurus Orsos Laku Utama sebagai berikut: "Kalau pas ada uang kas yang cukup, biasanya penyantunan kami tambahi dengan kas orsos, kalau pas kas tidak ada uang ya cuma kami santuni sebesar dua puluh ribu. Tapi setiap satu tahun sekali kami beri tambahan paket sembako yang kami peroleh dari pengusaha swasta dan masyarakat." (Wawancara, 12 Juli 2008). 3. Walaupun sesuai pedoman, sebenarnya kelompok sasaran program BKSP sifatnya tetap atau pennanen. Artinya santunan diberikan kepada seseorang sampai meninggal dunia (seumur hidup). Padahal jumlah lansia terlantar yang berhak menerima santunan cukup banyak, maka dalam pelaksanaannya hampir semua orsos rnemberikan santunan secara bergantian, atau digulirkan kepada lansia terlantar lain. Bahkan ada pula yang diberikan kepada PMKS selain kriteria PMKS Nonpotensial. Hal ini dilakukan para pengurus orsos atas perti.mbangan kelancaran program dan menjaga kerukunan antar warga. Seperti diungkapkan Giyanto ketua Orsos Amanah sebagai berikut: "Prinsip pemberian santunan di orsos kami adalah bagi siapa yang paling membutuhkan. Jadi apabila suatu saat ada pengemis atau gelandangan atau anak terlantar yang membutuhka.n santunan, sering dana santunan BKSP kami berikan pada mereka. Sedangkan santunan kepada lanjut usia
190
terlantar kami usahakan dengan cara lain, atau sering juga bulan itu tidak kami beri, baru bulan berikutnya baru kami beri santunan". (Wawancara, 20 Juli 2008) -
Demikian pula yang dilakukan oleh Orsos Setya Manunggal sebagaimana yang dikemukakan oleh Sukino sebagai berikut: "Kalau mau sesuai aturan penyantunan, maka banyak lanjut usia terlantar yang juga sangat membutuhkan bantuan sampai mereka meninggal tidak mendapat bantuan BKSP, karena ratarata usia mereka kan sam a. Maka kami membuat kebijakan sendiri, pembagian bantuan BKSP kami gulirkan secara bergantian kepada lanjut usia yang sama-sama sangat membutuhkan, satu bulan untuk simbah A nanti bulan berikutnya karni alihkan ke simbah B. Hal ini sudah karni konsultasikan ke kabupaten, dan asalkan tidak menimbulkan masalah maka diperbolehkan". (Wawancara, 20 Juli 2008). Ketersediaan tenaga pelaksana program oleh organisasi sosial yang telah berpengalaman melaksanakan usaha kesejahteraan sosial merupakan faktor sarana prasarana. Kemarnpuan yang telah dimiliki orsos sangat mendukung keberhasilan kegL8tan usaha ekonomi produktif dan kegiatan penyantunan bagi lanjut usia terlantar. Hal ini seperti yang disampaikan Samsul Bakri selaku Kepala Sub Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut: " Pemerintah pinginnya membantu lembaga sosial yang memiliki kemampuan melakukan usaha-usaha kesejahteraan sosial. Ya melalui Program BKSP ini, pemerintah mengalirkan dana untuk modal orsos melakukan UEP. Ya mungkin penunjukkan orsos karena memang selama ini orsoslah yang bisa mengakomodir permasalahan sosial disekitarnya dan dicarikan solusinya tapi ya terbatas belum semua dapat diatasi". (Wawancara, 17 Juli 2008). Modal sosial yang dimiHki orsos tersebut merupakan sarana utama yang dapat menjamin kesinarnbungan program disbanding
191
dengan modal finansial. Walaupun
secara ekonomis sumber daya
dana sangat terbatas, kesungguhan dan kreatifitas orsos untuk -
mendapatkan sumber dana penyantunan dari pihak lain. Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan seperti alat tulis, komputer, kamera, mesin ketik, sound system, meja kursi, alat komunikasi dan lain sebagainya dimana sarana prasarana tersebut merupakan inventaris orsos, inventaris pemerintah desa maupun milik
pribadi
pengurus
orsos
sangat
membantu
kelancaran
pelaksanaan Program BKSP. Kelengkapan administrasi seperti buku- buku administrasi pengelolaan
UEP
dan
penyantunan
serta
data-data
yang
berhubungan dengan pelaksanaan BKSP misalnya data PMKS desa, monografi desa, potensi sosial dan lain-lain sangat membantu untuk mengidentifikasi
sasaran
program
dan
jenis
kegiatan
yang
dilaksanakan.
5.2.2.3 Ketersediaan Sumber Daya Alam Pilihan kegiatan UEP berupa penyewaan becak disesuaikan dengan lokasi keberadaan orsos yang dekat dengan pasar, terminal dan pusat pemerintahan kabupaten sehingga dapat memberikan lapangan peketjaan baru bagi keluarga misk:in di sekitar lokasi. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Giyanto selaku Ketua Orsos Amanah sebagai berikut:
192
"Alasan kami pilih untuk membeli becak karena kalau kami gunakan untuk pinjaman semua resikonya besar, kami raguragu kalau nanti ada masalah. Selain itu di sini kan dekat terminal gan pasar jadi becak sangat dibutuhkan. Sebelum ada program ini kami sudah memiliki becak, kok masih banyak yang pingin nyewa, akhirnya setelah dimusyawarahkan kami putuskan untuk membeli becak lagi". (Wawancara, 20 Juli 2008). Sedangkan kegiatan UEP berupa pinjaman lunak membantu
penguatan
modal
usaha
untuk
dapat
mengembangkan
perekonomian yang mereka geluti setiap hari seperti penjualan basil panen warga setempat, kerajinan anyaman bambu, betjualan jamu gendong, pembuatan dan penjualan arang, ternak kambing dan lainlain. Usaha-usaha tersebut adalah usaha yang selama ini telah mereka jalankan dan sesuai dengan potensi alam dan kondisi lingkungan sekitar lokasi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor sumber daya manusia pemanfaat UEP BKSP walaupun secara kualitas mereka tergolong SDM rendah dan mekanisme usaha secara aJamiah, namun kedisiplinan mereka untuk melakukan kewajiban merupakan faktor pendukung kesuksesan implementasi BKSP. Namun tidak demikian pada sumber daya dana, keterbatasan dana stimulan dari pemerintah mengakibatkan
terhambatnya
kegiatan
penyantunan
berupa
terbatasnya jumlah sasaran dan jumlah nominal santunan yang secara ekonomis tidak memenuhi kebutuhan kelompok sasaran penyantunan. Walaupun keterbatasan
dana dapat sedikit di atasi
oleh pelaksana program dengan mencari terobosan-terobosan sumber
193
dana baru, namun hal tersebut tidak dapat mencegah para pelaksana program untuk tidak melakukan diskresi kebijakan yaitu pemberian santunan tidak permanen lagi, tapi digulirkan secara bergantian kepada sesama lanjut usia terlantar. Dengan demikian faktor sumber daya berupa dana masih merupakan kendala implementsi BKSP. Faktor sumber daya berupa sarana dan prasarana berupa tenaga
pelaksana
program
oleh
organisasi
sosial
yang
telah
berpengalaman melaksanakan usaha kesejahteraan sosial merupakan faktor mendukung keberhasilan implementasi BKSP di Kabupaten Gunungkidul. Demikian pula faktor sumber daya alam, pilihan kegiatan UEP berupa penyewaan becak yang disesuaikan dengan lokasi keberadaan orsos yang dekat dengan pasar, terminal dan pusat pemerintahan kabupaten dan kegiatan UEP berupa pinjaman lunak dapat membantu penguatan modal usaha yang telah digeluti setiap hari merupakan faktor pendukung kelancaran implementasi BKSP di
Kabupaten Gunungkidul.
5.2.3
Sikap Sikap mental yang baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan BKSP
sangat berpengaruh terhadap keberhasilan
implementasi kebijakan program. Demikian pula dalam implementasi kebijakan BKSP, berhasilnya kegiatan UEP dan penyantunan bagi lanjut usia terlantar sangat dipengaruhi oleh sikap pelaksana yaitu
194
organisasi sosial sebagai pengelola UEP dan pe1aksana penyantunan, dan sikap mental anggota atau pemanfaat UEP.
5.2.3.1 Silcap Organtsasi Sosial sebagai Pelaksana Program Watak para pengurus organisasi sosial sebagai pelaksana program adalah mereka memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan sosial di sekitamya. Modal sosial yang mereka miliki tersebut terlihat pada upaya yang mereka lakukan untuk bisa mengatasi keterbatasan dana BKSP dengan mencarikan dana-dana bantuan dari pihak lain dan menumbuhkan kepedulian masyarakat sekitar untuk membantu warga penyandang masalah sosiallainnya, bahkan tidak jarang mereka sering melakukan iuran antar pengurus orsos untuk dana santunan. Hal ini sebagaimana dikemukakan Giyanto selaku Ketua Orsos Arnanah sebagai berikut: "Kami sudah biasa iuran pengurus untuk melakukan santunan mbak, biasanya kalau pas kas tidak ada uang, kami mengurnpu1kan uang dari pengurus sendiri. Ada yang sok ngasih lima ribu, ada yang sepuluh ribu seikhlasnya pengurus". (Wawancara, 20 Juli 2008). Salah satu alasan penunjukan organisasi sosial menjadi pelaksana program BKSP adalah agar pelaksanaan dapat seoptimal mungkin
dan
untuk
menjamin
keberlanjutan
program.
Jika
dibandingkan dengan program sosial lainnya seperti Usaha Sosial Ekonomi Produktif Keluarga Miskin (USEP KM), Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM), dan program sosial lainnya, UEP
195
BKSP memperlihatkan kecenderungan adanya ketepatan mekanisme usaha, sasaran dan keberlanjutan program lebih tetjamin. Program USEP KM adalah program dinas sosial yang ditujukan untuk pemberdayaan keluarga miskin yang masih potensial dibina atau diberdayakan sehingga usahanya memperoleh nilai ekonomis. Bentuk kegiatan USEP KM adalah berupa pemberian modal usaha sebanyak RP. 200.000,- per keluarga. Sedangkan kewajiban yang harus dilakssanakan penerima bantuan modal USEP KM tersebut adalah mengikuti pertemuan rutin anggota USEP KM sebulan sekali dengan membayar uang dana IKS (iuran kesetiakawanan sosial) sebesar Rp. 1000,-. Dana IKS tersebut apabila sudah
terkumpul
sebesar Rp. 200.000,- maka dana tersebut akan digulirkan kepada angota baru. Mekanisme pelaksanaan kegiatan program ini adalah modal usaha sebesar Rp. 200.000,- per
keluarga tersebut langsung
diberikan kepada sasaran program setelah diadakan pembinaan dan pelatihan ketrampilan selama 2 (dua) hari. Adapun pendamping program atau tim pengelola sebagaimana orsos pada program BKSP, dalam USEP KM ini
tidak ada. Pendampingan hanya dilaksanakan
oleh pemerintah desa dan kecamatan, yang tentunya tidak efektif karena secara biaya atau honorarriurn sebagai pendamping program tidak ada. Dan akhimya program cenderung
hanya busa betjalan
dalam jangka waktu yang relatif pendek . Demikian hal nya dengan
196
program Kelompok Usaha Bersama Fakir Misldn (KUBE FM), biasanya usaha yang dipilih adalah penggemukan sapi oleh kelompok-kelompok yang telah dibentuk yang terdiri 5 (lima) orang, masing-masing kelompok mendapat bantuan
seekor sapi. Namun seiring waktu,
karena ketidakefektifan pendampingan dan pengelolaan, program ini sering gagal, walupun sebagian kecil ada juga yang berhasil. Hal ini sebagaimana disampaikan Samsul Bakri selaku Kepala Sub Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut: "Dibandingkan dengan program-program pemberdayaan kaum fakir miskin lainnya, memang BKSP lebih kelihatan hasilnya. Mungkin ini karena dikendalikan oleh orsos. Kalau yang lainnya kan hanya dibina oleh tim kabupaten dan kecarsebmatan. Tapi pendampingan tidak beijalan, ya mungkin biasa kalau ngga ada honor, ya ngga bekeija. Tapi mungkin karena orsos sudah berpengalaman dan biasa bekeija tanpa pamrih makanya BKSP hingga tahun keempat ini masih betjalan lancar dan ada katya nyatanya dalam penyantunan bagi lansia terlantar". (Wawancara, 9 Agustus 2008). Keberhasilan BKSP tersebut disebabkan organisasi sosial sebagai pelaksana program adalah merupakan lembaga sosial lokal yang
secara
tradisi
telah
mempunyai
pengalaman
dalam
melaksanakan jaminan sosial bagi para penyandang masalah sosial di sekitarnya melalui usaha-usaha kesejahteraan sosial. Modal sosial yang telah mereka miliki sejak awal dilatarbelakangi rasa sukarela untuk melakukan usaha kesejahteraan sosial bagi PMKS dis sekitar
197
mereka dengan tujuan sosial yang jelas dan nyata yang bisa dijalankan dan dipertanggungjawabkan tanpa perhitungan ekonomis. 5.2.3.2 Silmp Pemanfaat UEP
Sikap mental yang baik oleh anggota UEP ditunjukkan dengan kedisiplinan mereka dalam mengangsur dan membayar sewa becak. Ketepatan pembayaran angsuran dan penyewaan becak tersebut tentunya berpengaruh
terhadap
kelancaran
kegiatan
UEP dan
penyantunan terhadap lanjut usia terlantar. Kesadaran tinggi yang dimiliki oleh para pernanfaat UEP BKSP tersebut karena mereka memahami bahwa basil keuntungan UEP tersebut akan digunakan untuk penyantunan, sehingga rnendorong mereka melakukan kewajiban mengangsur pinjaman secara tepat dan tidak
terlambat.
Hal
ini
sebagaimana
diungkapkan
Ngadiyem
pemanfaat UEP BKSP dan warga binaan Orsos Amanah sebagai berikut: "Saya insyaalloh selalu tepat waktu mbayar cicilan hutang saya mbak. Karena saya ya menyadari saya sudah dibantu pemerintah, usaha saya lancar, anakannyacuma sedikit, saya usahakan selalu tepat tanggal 5 mengangsur ke orsos. Dan sampai saat ini saya belum pemah nunggaiC' .(Wawancara, 5 Agustus 2008). Namun
demikian
bukan
berarti semua anggota dalam
menjalankan usahanya lancar. Ada
pula kendala-kendala yang
198
disebabkan ketidaksiplinan anggota UEP BKSP, sekalipun kecil jumlahnya. Selengkapnya sebagai berikut: 1. Adanya keterlambatan pengembalian pinjaman oleh sebagian kecil masyarakat
yang
berakibat
pula
keterlambatan
pemberian
santunan bagi lanjut usia. Dalam hal ini upaya yang dilakukan pengurus orsos adalah memberikan pembinaan dan penyuluhan agar mereka segera mengangsur kembali. Seperti yang diungkapkan Tumidjo ketua orsos Ngudi Mulyo sebagai berikut: "Seperti program-program pmJaman lainnya, di antara perninjarn juga ada yang sering nunggak (terlarnbat mernbayar angsuran) dan harus diuya-uyak ngangsumya (ditegur agar segera membayar angsuran), kami selalu memberikan penyuluhan mengingatkan kembali bahwa hasil keuntungan UEP ini bukan untuk kepentingan pengurus orsos tapi akan diberikan kepada para lansia yang terlantar yang sangat membutuhkan pertolongan kita, kita harus menjaga moral kita". (Wawancara, 10 Juli 2008). Perrnasalahan yang sarna juga teljadi pada orsos lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sukino selaku Ketua Orsos Setya Manunggal sebagai berikut: " Adanya anggota UEP yang terlambat mengangsur hutang itu manusiawi bu, dari 110 peminjarn UEP BKSP ada sekitar 10 atau 5 orang yang sering terlarnbat. Tapi keadaan ini karni rnaklumi bu, mereka terlarnbat mengangsur ini memang karena tidak punya uang atau pas banyak kebutuhan lainnya. Para warga binaan yang hidupnya menggantungkan basil laban saat ini juga bingung, karena mereka hanya dapa.t panen satu kali setahun, curah hujan sangat sedikit. Mau kerja buruh juga tidak ada lowongan, hasil panen hanya 1aku dengan harga yang sangat murah. Gaplek se kilo cuma laku seribu lo bu, Apalagi saat-saat ini banyak sumbangan (undangan dari orang punya hajat). Biasanya kami beri
199
kelonggaran sampai bulan berikutnya agar mereka segera mengangsur tunggakannya ". (Wawancara, 20 Juli 2008). 2.
Gempa bunft yang tetjadi pada tanggal 26 Mei 2007 juga mempengaruhi kegiatan UEP BKSP, diantaranya adalah banyak penyewa becak tidak setor biaya penyewaan kepada orsos. Selain itu banyak penyewa becak yang berganti peketjaan menjadi kuli bangunan korban gempa.
Dua hal tersebut mengakibatkan
berkurangnya angsuran bunga yang digunakan untuk santunan. Sebagaimana diungkapkan Giyanto selaku ketua Orsos Amanah sebagai berikut: "Adanya penyewa becak yang tidak setoran bagi orsos sendiri tidak terlalu dipermasalahkan, karena memang keadaan saat ini mencari penghasilan untuk menghidupi keluarganya sendiri ~ja sudah sulit, banyak pula penyewa becak yang rurnahnya roboh akibat gempa bumi tahun lalu, jadi idep-idep karni mbantu (sekalian kami dapat membantu), karena penyewa becak secara otomatis kami jadikan anggota warga binaan orsos secara rutin kami santuni melalui dana lain, kalau terpaksa merka tidak bisa membayar sewa becak, maka biaya perawatan becak mereka yang harus menanggungnya".(Wawancara 20 Juli 2008). Menghadapi permasalahan-permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas maka pelaksana program mengambil langkah kebijakan
bahwa
angsuran
dapat
dilaksanakan
untuk
bulan
berikutnya dengan bunga tetap. Di samping itu para pengurus selalu memotivasi bagi yang tidak melaksanakan angsuran secara tepat, dan selalu mengingatkan bahwa dana stimulan tersebut merupakan amanah yang harus disampaikan bagi yang berhak menerima.
200
Di
samping
itu
ketidaksiplinan
anggota
UEP
adalah
disebabkan karena secara sosiologis budaya jagong (sumbangan -
kepada orang yang mempunyai hajatan) dan budaya rasulan (pesta panen
yang
Gunungkidul
diadakan
setiap
tahun)
sangat berpengaruh kepada
masyarakat
Kabupaten
anggaran pengeluaran
keluarga. Setiap satu bulan rata-rata mereka mendapat undangan hajatan (pernikahan, sunatan, kelahiran anak, peringatan kematian dan lain-lain) sebanyak 3 atau 4 kali. Untuk kegiatan tersebut mereka harus mengeluarkaan uang sekitar Rp. 20.000,- per hajatan, terlebih lagi apabila yang mempunyai hajatan merupakan kerabat keluarga maka jurnlah uang yang harus dikeluarkan sumbangan hampir
mencapai Rp 100.0000,-. Demikian pula pengeluaran uang untuk keperluan acara rasulan,
setiap kepala keluarga dalam membuat sajian untuk
keperluan upacara tradisi maupun tamu yang dating, sehingga harus mengeluarkan dana sekitar Rp 300.000,-. Budaya boros tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Program BKSP terbukti dengan adanya keterlambatan angsuran UEP karena uang yang seharusnya digunakan untuk angsuran UEP terpaksa harus digunakan untuk kebutuhan lain. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan Giyanto selaku Staf Sub Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:
201
"Ada yang tidak mengangsur karena alasan uang yang seharusnya untuk ngangsur habis dipakai jagong. Memang kalau di daerah sini dan umumnya di Gunungkidul, budaya jagong ~sih banyak, malahan nominal sumbangannya lebih besar jika dibandingkan dengan daerah lain. Apalagi kalau sekitar Bulan Juni atau Juli itu, ada tradisi rasulan di seluruh wilayah Gunungkidul. Memang hanya setahun sekali menghabiskan uang". cukup banyak tapi ternyata ya (Wawancara, 20 Juli 2008). Faktor
para
sikap
pengurus
organisasi
sosial
sebagai
pelaksana program yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan sosial di sekitarnya adalah merupakan faktor pendukung implementasi kebijakan BKSP. Modal sosial yang mereka mi1iki dengan mencarikan dana-dana bantuan dari pihak lain dan
menumbuhkan kepedulian masyarakat sekitar untuk membantu warga penyandang masalah sosial lainnya, bahkan tidak jarang mereka sering rnelakukan iuran antar pengurus orsos untuk dana santunan sangat mempengaruhi proses kelancaran implementasi BKSP. Silcap mental yang baik oleh anggota UEP yang ditunjukkan dengan kedisiplinan rnereka dalarn rnengangsur dan membayar sewa becak
merupakan
faktor
pendukung
implementasi
kebijakan.
Ketepatan pembayaran angsuran dan penyewaan becak tersebut tentunya berpengaruh
terhadap
kelancaran
kegiatan
UEP dan
penyantunan terhadap lanjut usia terlantar, sehingga implementasi BKSP dapat betjalan lancar.
202
Namun demikian bukan ada
pula kendala-kendala yang
disebabkan dari faktor sikap ketidaksiplinan anggota UEP BKSP. -
Ketidakdisiplinan pengangsuran yang disebabkan usaha ekonomi mereka tidak lancar, adanya bencana alam berupa gempa bumi dan secara
sosiologis
budaya
jagong
dan
rasulan
di
Kabupaten
Gunungkidul merupakan faktor penghambat implementasi BKSP . Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa faktor sikap
baik
sikap orsos sebagai pelaksana maupun sikap pemanfaat UEP BKSP yang mendukung kesuksesan sekaligus adanya beberapa anggota pemanfaat
UEP
BKSP
yang
tidak
disiplin
dalam
melakukan
kewajibannya menjadi kendala bagi implementasi BKSP di Kabupaten Gunungkidul. Ketiga faktor yang telah diuraikan di atas, yaitu komunikasi, kualitas
dan
ketersediaan
sumber
daya
dan
sikap
sangat
mempengaruhi proses implementasi kebijakan BKSP di Kabupaten Gunungkidul. Dari basil pengamatan yang telah dilakukan, di antara ketiga faktor tersebut faktor sikap atau watak pengurus organisasi sosia1 sebagai implementor program BKSP merupakan faktor yang dominan mempengaruhi keberhasilan proses implementsi BKSP. Kemampuan melaksanakan usaha kesejahteraan sosial yang dimiliki telah organisasi sosial sangat mendukung keberhasilan kegiatan usaha ekonomi produktif BKSP dan kegiatan penyantunan bagi lanjut usia terlantar. Selama ini mereka t.elah t.erbiasa melakukan
203
kegiatan menghimpun dana yang digunakan untuk menyantuni pam penyandang masalah sosial di sekitar lokasi orsos. Modal sosial berupa kepedulian sosial yang tinggi terhadap permasalahan sosial di sekitarnya merupakan sarana utama yang dapat menjamin kesinambungan program dibanding dengan modal fmansial. Walaupun
secara ekonomis sumber daya dana sangat
terbatas, kesungguhan dan kreatifitas orsos untuk mendapatkan sumber dana penyantunan dari pihak lain, bahkan tidak jarang mereka sering melakukan iuran antar pengurus orsos untuk dana santunan.
l I
!·
JW.l·W.
'--::::--::-::::--:--::::--~=~-=~--------~ -=:•:=:·
i'
·j
l
!
:'f:al'III,:·U P:: ·- - - -!
204
DAB VI PEIIUTUP
Dalam bab ini akan dibahas kesimpulan dan saran dari hasil penelitian implementasi kebijakan BKSP di Kabupaten Gunungkidul yang telah dilakukan. Adapun selengkapnya adalah sebagai berikut: 6.1. Kesimpulan a. Proses implementasi kebijakan BKSP di Kabupaten Gunungkidul pada dasarnya telah sesuai dengan pedoman BKSP atau policy guideline.
Artinya
pengendalian,
dari
tahap
kebijakan
telah
persiapan,
pelaksanaan
dilaksanakan
sesuai
dan
dengan
ketentuan yang telah ditetapkan. Namun demikian dalam proses implementasi
masih
terdapat
kelemahan-kelemahan
yaitu
(1) keterbatasan dana penyantunan, sehingga sifat bantuan tidak permanen lagi namun digulirkan kepada semua lanjut usia terlantar; (2) keterlambatan angsuran oleh beberapa pemanfaat UEP BKSP mengakibatkan hambatan dalam penyantunan kepada lanjut usia terlantar. b.Terlaksananya program tersebut dapat dilihat dari peran organisasi sosial yang dapat melaksanakan penyantunan bagi kelompok sasaran di masing-masing lokasi secara rutin setiap bulan. Selain itu, adanya perkembangan usaha ekonomi produktif yang dikelola organisasi sosial sebagai sumber dana penyantunan.
205
c. Manfaat dari Program BKSP dapat dirasakan oleh masyarakat pemanfaat UEP yang pada umumnya mereka tergolong masyarakat miskin. Dengan pinjaman lunak mereka dapat menjalankan usaha yang telah mereka geluti sehari-hari sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Demikian halnya dengan kelompok
sasaran
penyantunan,
para
lanjut
usia
terlantar
merasakan adanya perhatian masyarakat dan pemerintah setempat sehingga secara psikologis mereka merasakan perhatian tersebut merupakan dukungan so sial yang san gat mereka butuhkan. d.Faktor yang sangat menentukan keberhasilan tersebut adalah faktor
sikap
implementor
program
BKSP.
Sikap
tersebut
merupakan faktor yang dominan mempengaruhi keberhasilan proses implementasi BKSP. Kemampuan melaksanakan usaha kesejahteraan sosial yang dimiliki telah organisasi sosial sangat mendukung keberhasilan kegiatan usaha ekonomi produktif BKSP dan kegiatan penyantunan bagi lanjut usia terlantar. e.Di samping itu, kearifan lokal berupa iuran para pengurus orsos yang biasa dilakukan pada saat uang kas tidak ada, penetapan dana
sosial
penghasilan
bagi
calon
pengantin,
perangkat desa
adalah
pemotongan merupakan
tunjangan faktor yang
menentukan eksistensi dan kelancaran kegiatan BKSP. Walaupun secara ekonomis sumber daya dana sangat terbatas, kearifan lokal yang tercermin dalam kesungguhan dan kreatifitas pelaksana
206
tersebut sarana utama yang dapat menJamtn kesinambungan program dibanding dengan modal finansial. 6.2 Saran
Konsep jaminan sosial berbasis inisiatif lokal seperti BKSP belum secara tepat menggambarkan sistem dan mekanisme jaminan sosial yang memenuhi standar internasional. Selain itu inisiatif lokal yang merupakan semangat utama BKSP tidak dapat dipandang begitu saja sebagai mekanisme unggul. Ada beberapa karakteristik inisiatif lokal yang biasa melekat yaitu bersifat informal sehingga tidak memiliki peraturan standar yang dapat diadopsi secara universal. Di samping itu rentan terhadap krisis yang mengakibatkan sumber daya dan jaringan sosial melemah. Kelemahan lain adalah pelayanan sosial yang dilakukan institusi local sering tidak memiliki kepastian. Penetapan lokasi program didasarkan dari segi kekuatan kelembagaan orsos dan kegiatan usaha ekonomi produktifyang telah dilaksanakan orsos, bukan dari segi banyaknya penyandang masalah sosial di wilayah kerja orsos. Oleh karenanya hendaknya pemerintah mendorong dan memacu peran aktif organisasi sosial yang menjadi salah satu pelaku pembangunan kesejahteraan sosial.
Langkah
tersebut untuk meningkatkan eksistensi dan kapabilitas organ1sas1 sosial, baik dalam hal manajerial maupun teknis di lapangan. Dengan
kemampuan
manajerial
penyelenggaraan
usaha
207
kesejahteraan
sosial
merencanakan,
tidak
hanya
terbatas
-
melaksanakan,
dan
pada
kemampuan
mengawas1
serta
mempertanggungjawabkan, tetapi tercakup juga kemampuan untuk mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial di lingkungannya sehingga organisasi sosial tersebut secara swadaya makin mampu meningkatkan
mutu dan memperluas jangkauan
pelayanannya. Sistem jaminan sosial perlu dikembangkan jangkauannya baik secara kualitas maupun kuantitas, salah satunya melalui usaha pemerintah untuk dapat menjalin keijasama (networking) dengan unsur swasta (dunia usaha) sebagai penyandang dana stimulan yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber utama pendapatan bagi dana kegiatan penyantunan serta biaya operasional kegiatan BKSP. Kepedulian sosial yang dilaksanakan oleh pihak swasta maupun dunia usaha selama ini dilaksanakan berupa droping air bersih, pemberian sembako, secara langsung kepada sasaran. Untuk itu perlu adanya koordinasi dengan pemerintah agar pemberian bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program lain. Perancangan mekanisme jaminan sosial melalui institusi lokal perlu
berdasarkan
kajian yang mendalam.
Mengingat mereka
mempunyai karakteristik yang khas, sehingga kalau tanpa studi yang hati-hati
intenrensi
dari
luar justru
akan
menghilangkan modal sosial yang sudah ada.
melemahkan
atau
208
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Irwan, "Social Security: Dari Solidaritas Mekanisme ke Fonnalisme Mekanisme Sosiar''J Seminar Social Security and Social Policy, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1998, 3. Devereux, Stephen, "Social Protection For The Poor"J Brigton, England, 2002, 7. Dunham, Arthur, "Community Welfare Organization: Principles and Practice»} New York: Thomas Y. Crowell Co., 1965. Dunn, William, N., "Pengantar Analisis Kebijakan Publik». Edisi Kedua (Te:rjemahan), Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1998, 24, 610. Effendi, Sofian, 2000, Analisis Kebijakan Publik, Modul Kuliah MAP Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. -------------------, 2000, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, Modul Kuliah MAP Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Gerungan WA., "Psikologi Sosial," Eresco, Bandung, 1978. Haditono, SR., "Kebutuhan dan Cita Diri Lanjut Usia", Laporan Penelitian Lembaga Penelitian Universitass Gadjah Mada, Yogyakarta, 1988. Hermawanti, Meti, "Beda Sistem Ekonomi Politik, Beda Sistem Jaminan Sosial Komparasi di Beberapa Negara», Flamma Edisi 21 Volume 10, Hikmat, Hany, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat», Humaniora Utama Press, Bandung, 2004, 16, 130. Hurlock EB., "Personality Development', New Delhi, Tata MC Graw Hill Publishing, 1974. Jones, Howard, "Social Welfare in Third World Development", London, Mac Millan, 1990, 281. Kahn, Alfred J., " Social Poicy and Social Services", Random House, New York, 1978, 26.
209
Kiswanto,
Eddy, "Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia", Jumal Rmu Sosial dan Rmu Politik, Volume 6, Nomor 1, 2005, 92, 94, 102.
Kutanegara, Pande Made, "Dinamika Kesejahteraan, Sriharjo dalam masa krisis", Seminar Social Security and Social Policy, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1998, 111. Malo, Manase dan Sri Trisningtyas, Metode Penelitian Masyarakat, Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial UI, 1994. Meter, Donais, Van and Carl E. Van Hom, "The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework in Administration and Society", Beverly Hill, Sage Publication, 1975, 4, 6. Midgley, James," Social Welfare in Global Context", Sage Publications, London, 1997, 160. Miles, M dan M. Huberman, Qualitative Data Analysis: A Source Book of new Methods, Beverly Hills, CA; Sage Publication, 1984. Moleong,
Lexy, J., " Metode Penelitian Kualitatif," Rosdakarya,Bandung, 1999,3,4,46.
PT Remaja
Monks, KJ, Knoers AMP & Haditono SR, " Psikologi Perkembangan Pengantar dalam Berbagai Perkembangannya," Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1998. Mubyarta, "Pro.fil Desa Terlinggal", Aditya Media, Yogyakarta, 1994, 98. Mudiyono, "Jaminan Sosial di Indonesia: Relevansi Pendekatan Infonnal", Jumal Ilmu Sosial dan Rmu Politik, Volume 6, Nomor 1, 2002, 68, 69, 74. Muhadjir,
Noeng, " Metode Yogyakarta, 2000, 5.
Penelitian Kualitatif," Rake
Sarasi,
Mulyana, Deddy, •Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Barn Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya," FT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, 145. Neugarten BL, " Disengament and Pattems of Aging, Midle Age and Aging a Reader in Social Psychology", Chicago, The University of Chicago Press, 1968.
210
Parsons, Talcott, "The Social System", Amerind Publishing Co Lmd, New York. 1951. Payne, M., "Social Care in The Community", London, Mac Millan, 1986, 26. Riantoadi, "Rumah Orang Jompo tempat pengucilan orang lanjut usia atau .... ? "Makalah Simposium Usia Lanjut yang bahagia di Erasmus, Pusat Penelitian Universitas Katholik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 1982, 3. Ripley, Randall B., and Franklin Grace A., "Policy Implementation and Bureoucracy", The Dorsey Press, Chicago, 1986. Salim, Agus,"Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: dari Denzim Guba dan Penerapannya", Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001, 71. Saptoyo, "Partisipasi Organisasi Civil Society dalam Pembangunan Desa (Studi tentang Partisipasi Organisasi Civil Society di Desa dalam Mengembangkan Good Governance", Tesis Program Studi Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah MAda, Yogyakarta, 2003, 30. Sarason, IG. Levena, HM Bashan, RB. & Sarason BR, "Assesing Social Support: The Social Support Questionare", Journal of Personality and Social Phycology 44, 1983, 127, 139. Singarimbun, Masri, "Penduduk dan Peru.bahan", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, 184, 185, 187. Soedarsono, Nani, "Pembangunan Berbasis Rakyat (Community Based Development)", Jakarta, Yayasan Melati Bhakti Pertiwi, 2000, 180. Strauss, G. & Sayles, LR., "Personal The Human of Management", New Delhi, 1980. Sugiyono, " Metode Penelitian Administrasi," Alfabeta, Bandung, 2001, 4. Suharto, Edi dan Juni Thamrin, "Upaya Mendorong Bangkitnya Institusi Lokal Dalam Menginisiasi Program Jaminan Sosial di Masa Depan/ Jaminan Kesejahteraan Sosial Melalui Inisiatif Lokal, Jakarta, Departemen Sosial Rl. , 2007, 9.
211
Suharto, Edi , "Perlindungan Sosial, Jaminan Kesejahteraan Sosial dan InisiatifLokal", Jakarta, Departemen Sosial Rl., 2000, 3.
-------------------, "Konsepsi dan Strategi Jaminan Sosial", dalam http: //www.Policy.hu\suharto, 2003. ------------------, "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Peketjaan Sosial", Bandung, Refika Aditama, 2005, 1, 2, 9, 94, 101. Sulastomo, "Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN): Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta, 2005, 7. Sulistyani, Ambar Teguh, "Pelayanan-Pelayanan Perspektif Masyarakat dan Kebijakan Pu.blik", Security and Social Policy, Pusat Penelitian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1999,
Sosial Lansia Seminar Social Kependudukan 48, 53.
Sumarnonugroho, "Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial"' Hanindita Graha Widya, Yogyakarta, 1987, 28, 30, 71. Suryadi, "Pergeseran Keperawatan Lansia", Kompas, 04 Oktober 2006. Soeprobo, Tara B., dan Tata Tachman, "Jaminan Kebutuhan Dasar Penduduk Indonesia", Warta Demogra.fi, No. 2 & 3, Th 32, 2002, 15. Soetarso, " Praktik Pekerjaan Sosiaf', Media Informasi Penelitian, Balitbang Kesejahteraan So sial, Yogyakarta, 2006. Prijono, Onny S. dan Pranarka, AMW., PEMBERDAYAAN Konsep, Kebijakan dan Implementasi, CSIS, Jakarta, 1996, 103. Thamrin, Juni, "Kekuatan dan Kelemahan Institusi Lokal Dalam Mendorong Terwujudnya Program Jaminan Kesejahteraan Sosial", Jakarta, Depsos RI, 2007. Thoit, PA., "Social Support Coping Assistance Journal of conseling and Clinical Psychology", 1986, 416. Wahyuni,
Sri, " Fungsi dan Peranan Pekerja Sosial dalam Menanggulangi Penyuandang Masalah Kesejahteraan Sosial", Media Informasi Penelitian, Balitbang Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta, 2006, 278.
212
Wahab, Solichin Abdul, "Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara", Bumi Aksara, Jakarta, 1997,59,63. Wibawa, Samodra, dkk., "Evaluasi Kebijakan Publik", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, 5, 15, 26, 31. Wibowo, Ari, " Askesos: Sistem Perlindungan Sosial Dalam Perspektif Modal Sosiar, Kumpulan Makalah Jaminan Kesejahteraan Sosial Melalui Inisiatif Lokal, 2007, Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial RI, 98. Winarno, Budi, "Teori dan Proses Kebijakan Publik", Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, 88. Wiyono, Nur Hadi, "Perkembangan Penduduk Lansia dan Jaminan Sosial di Indonesia", Warta Demografi, No. 2 & 3, Th 32, 63, 2002. Zastrow, Charles, " Introduction to Social Welfare Institutions, Social Problem Services and current issues". The Dorsey PressHomewood, Illionis, 1982, 6, 15.
SUMBER-SUMBER PUSTAKA LAIN:
----------------------, "Pedoman Umum Program Jaminan Sosial melalui Pola Asuransi Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen", Departemen So sial RI, Jakarta, 2007. ----------------------, "Panduan Manajemenen Bantuan Kesejahteraan Sosial Pennanen", Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial, Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI, Jakarta, 2006. ----------------------, "Panduan Pelaksanaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen", Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial, Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI, Jakarta, 2006. ----------------------, "Panduan Teknis Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen", Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial, Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI, Jakarta, 2006.
213
----------------------, "Jaminan Kesejahteraan Sosial Melalui Inisiatif Lokaf', Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial, Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI, Jakarta, 2007. ----------------------, "Buku Saku Petugas Lapangan Bantuan Kesejahteraan Sosial Pennanen", Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial, Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI, Jakarta, 2007. --------------------- " Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Gunungkidur, BPS Kabupaten Gunungkidul, 2004. --------------------, "Konsep, Definisi dan Kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Kesejahteraan Sosiar', Dinas Sosial dan PemberdayaanMasyarakat Kabupaten Gunungkidul, 2004. -------------------, "Kamus Istilah Kesejahteraan Sosial" . Yogyakarta, Pus taka Pengarang, 1983. -------------------, "Undang Undang Nom or 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Usaha Kesejahteraan Sosial," Jakarta, Direktorat Jendral Bina Bantuan Sosial; Departemen So sial RI, 1994. -------------------, "Laporan Hasil Pemutakhiran Data Penyandang Masalah KesejahteraanSosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial", Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2006 -------------------, "Population ageing and development", Report of the Regional Seminar on Population Ageing and Development in Bangkok, United Nations, New York, 1996 www .dinsos. pemda -diy.com www .menkokesra.go.id
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1 llfSTRUMEII WAWANCARA
Responden: Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sub Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, Seksi Kesejahteraan sosial KeCamatan dan Kepala Desa Data Responden:
1. Nama
2. Jabatan 3. Hari, Tanggal wawancara lsi Wawancara:
1. Mengapa jumlah lanjut usia di Kabupaten Gunungki.dul cukup signifikan jika dibandingkan dengan kabupaten lain di DIY? Apakah ada hubungannya dengan tingkat kemiskinan Kabupaten Gunungkidul yang cukup tinggi? 2. Penanganan (bantuan sosial) apa saja yang sudah dilakukan pemerintah (baik pemerintah pusat, proopinsi dan daerah) bagi lanjut usia terlantar? 3. Berapa banyak jumlah lanjut usia terlantar yang dapat disantuni dari jumlah lanjut usia yang ada di Kabupaten Gunungkidul (kira-kira berapa o/o) ? 4. Selain penyantunan yang berbentuk materiil, adakah penyantunan oleh pemerintah secara immaterial (pembinaan, penyuluhan misalnya)? 5. Berapakah jumlah organisasi sosial, yayasan sosial lain yang ada di Kabupaten Gunungki.dul? 6. Secara keseluruhan bagaimanakah kiprah mereka (orsos dan yayasan sosial lainnya) dalam usaha kesejahteraan sosial? Khususnya terhadap lanjut usia terlantar? 7. Pembinaan apa saja yang dilakukan pemerintah kepa.da orsos (baik segi rnateriil dan immaterial)? 8. Apakah ada kecenderungan penurunan atau melemahnya peran orsos dalam kegiatan-kegiatan usaha kesejahteraan sosial, &kibat krisis ekonomi, modernisasi, urbanisasi dan indust.rialisasi?
9. Mengenai pelaksanaan program BKSP, pernbinaan apa saja yang dilakukan pernerintah kabupaten I kecamatan dalam pelaksanaan program? 10. Mengapa hanya 4 lokasi yang mendapatkan program BKSP? Atas pertirnbangan apaka!J dilaksanakan di 4 organisasi sosial tersebut? 11. 12.
Bagaimanakah prosedur pengusulan lokasi pelaksanaan program BKSP?
Sesuai monitoring yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, bagairnanakah perkernbangan pelaksanaan BKSP di rnasing-rnasing lokasi?
13. Faktor-faktor apakah yang mendukung keberhasilan pelaksanaan BKSP di Kabupaten Gunungkidul? 14.
Faktor-faktor apakah yang menghambat Kabupaten Gunungkidul? (Kendala-kendala dalam pelaksanaan program)
15. Apa yang menjadi harapan perkembangan program BKSP?
pemerintah
pelaksanaan
kabupaten
BKSP
di
terhadap
Lampiran2 DISTRUMBII \VA\VANCARA
Responden: Pelaksana Program (Pengurus Organisasi Sosial)
Data Responden: !.Nama 2. Jabatan 3. Hari, Tanggal wawancara lsi \Vawancara: 1.
Bagaimanakah sejarah berdirinya organisasi sosial ini?
2.
Kegiatan-kegitan apa kesejahteraan sosial?
3.
Siapa sajakah yang disantuni oleh organisasi sosial ini?
4.
Penanganan (bantuan sosial) apa saja yang sudah dilakukan bagi lanjut usia terlantar?
5.
Bagaimana pelaksanaan BKSP?
6.
Ditujukan kepada siapa saja program penyandang cacat)? Berapa jumlahnya?
7.
Berapa jumlah dana stimulan yang diberikan pemerintah melalui program BKSP?
8.
Bentuk usaha apa yang dilakukan dalam menjalankan dana stirnulan BKSP?
9.
Berapa banyak jumlah lanjut usia terlantar yang dapat disantuni dati jumlah lanjut usia yang ada, melalui program BKSP?
sajakah
yang
dilaksanakan
dalam
BKSP (lansia
usaha
terlantar
I
10. Selain penyantunan yang berbentuk materiil, adakah penyantunan oleh pemerintah secara immaterial (pembinaan, penyuluhan misalnya) ? 11. Sampai saat ini, bagaimana perkembangan dana stimulan BKSP? 12. Usaha apa sajakah yang dilakukan selain BKSP? 13. Berapa kekayaan yang telah dimiliki orsos ini?
14. Pembinaan apa saja yang dilakukan pemerintah kepada orsos (baik segi materiil dan immaterial)? 15. Apakah ada kecenderungan penurunan atau melemahnya peran orsos dalam kegiatan-kegiatan usaha kesejahteraan sosial, akibat loisis ekonomi, modernisasi, urbanisasi dan industrialisasi? 16. Mengenai pelaksanaan program BKSP, pembinaan apa saja yang dila.kukan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan program? 17. Faktor-faktor apakah yang mendukung keberhasilan pelaksanaan BKSP? 18. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan BKSP? (Kendala-kendala dalam pelaksanaan program) 19. Apa yang menjadi harapan orsos sebagai pelaksanaan program terhadap perkembangan program BKSP?
Lampiran 3 DISTRUIIEJI WAWAIICARA
Responden: Anggota
I Pernanfaat UEP BKSP
Data Responden:
l.Narna 2. Peketjaan 3. Hari, Tanggal wawancara lsi Wawancara:
1.
Apakah jenis usaha yang selama ini dilakukan?
2.
Berapakah penghasilaan setiap hari yang didapat dari usaha tersebut?
3.
Dalam keluarga Saudara, apakah ada yang melakukan usaha ekonomi lain?
4.
Berapakah anak yang menjadi tanggungan Saudara?
5.
Darimana permodalan didapat sebelum rnengikuti UEP BKSP?
6.
Berapakah modal yang diperoleh dari UEP BKSP?
7.
Berapakah bunganya? Apakah rnerasa keberatan dengan bunga tersebut?
8. Apakah modal pinjarnan dari UEP BKSP digunakan untuk tambah modal, a tau dgunakan untuk keperluan lain? 9. Apakah yang anda rasakan setelah meminjarn modal dari UEP BKSP? Apakah ada peningkatan pendapatan? 10. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalarn rnelaksanakan usaha ekonomi? 11. Apakah harapan Saudara terhadap pemerintah mengenai UEP BKSP ini?
Lampiran 4 IJISTRUMEII WAWAJICARA
Responden: Sasaran Penyantunan BKSP Data Responden:
1. Nama
2. Umur 3. Hari, Tanggal wawancara lsi Wawancara:
I hidup di rumah?
1.
Bersama siapa anda tinggal
2.
Apakah anda masih bisa beraktifitas atau beketja? Kegiatan apa sajakah yang biasa anda lakukan?
3.
Selama ini siapakah yang sering membantu anda?
4.
Dalarn bentuk apa mereka membantu?
5.
Berapakah uang yang setiap bulan anda terima dari BKSP?
6.
Selain uang apakah ada santunan dalarn
bentuk lain, sembako
misalnya? 7.
Biasanya bantuan uang tersebut digunakan untuk apa?
8.
Apakah yang anda rasakan setelah memperoleh santunan BKSP?
9.
Apa yang menjadi harapan anda terhadap program ini?
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS SOSIAL Alamat: Jl. Janti, Banguntapan Telp. (0274) 514932, 563510 YOGYAKARTA- 55198 Kl~l,lJTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL PROPINSI llAERAI-1 ISTIMEWA YOGY A KART A NOMOI~: 465.1/1(107 TENTANG
PENUNJUKAN ORSOS AMANAH GUNUNGKIDUL,ORSOS LANGGENG KULON PROGO DAN ORSOS PEDULI SES/\MI BANTUL UNTUK MENGELOLA BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PERMANEN SERTA PEMBERIAN BANTUAN BIA YA OPERASIONAl. llNTUK ORSOS DALAM MENUNJANd KEGIATAN BANTUAN KESE.IAHTERAAN SOSIAL PERMANEN TAHUN ANOGARAN 2004 KEPALA IHNAS SOSIAL
Menimbang
a
bahwa Organisasi Sosial/Yayasan merupakan Mitra Kerja P~.:merintah dal~m menangam masalah Kesejahteraan sosial:
b
bahwa dalam pelaksanaan pdayanan tcrhadap warga binaan . < >rganisasi Sosial pcrlu mcmbcrikan ·jaminan perlindungan Sosial kepada masyarakat tidak mampu -untuk mcmcnuhi kebutuhan hidupnya kepada PMKS scrcrti l.anjut usia tcrlantar. Cacat ganda. pl'ny:uul:uung psikotik .. jWIIyallll:m!'.
Mengingat
~.:ks
pn1yakit kronis:
c
Bahwa dalam rangka mcningkatkan Penman Organisasi Sosiai/Yayasan social di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Bagian Proyek .Jaminan Sosial tahun anggaran 2004 perlu memberikan Bantuan Dana; berura Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP)
1··
Undang Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Unciang-undang Nomor 4 talmn 1997 tentang Penyandang Cacat . Undang-undarig Nomor 13 tahun 1998 tentang Kes~iuhtcraan Lanjut lJsiu Undang-undang Nomnr 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Pcraturat1 l'cmcrintah Nomor 25 tuhun 2000 tcntang · Pembagian Kewenangan an tara Pemerintah ·Pusat dan Propinsi sehagai Oocrah otonom; ' Kcputusan Mcntcri Sosial .Numor 40 Tahun I9SO tcntang pemherdayaan Organisasi Sosial.
2 3 4
5
6
I.
1\..CpUlli.S
I<.ll
Nomor 17/BJSI2003 Tcnlang Pcdoman R.inrisan J>claksanaan Program .laminan Sosial hagi tviasyarakat Rcnl;
Mern perhatikan
8
Sural Kepulusan Gubc~nur Oaerah lstimcwa Yogyakarta . Nomor 197 Tahun 2003 Tcntang Pcdoman Pelaksanaan Proyek Pcmbangunan Daerah ,Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta.
9
Surat Kcputusan Qubernur Da~rah lstimewa Yogyakarta Nomor 1<)8 Tahuil 2003 Tcntang Petunjuk Teknis· Pelaks~naan Proyek Pembangunan Daerah Propinsi Daerah btimewa Yogyakarta.
10.
Surat Kcputusan Gubernur Daerah Istimcwa Yogyakarta Nomor 4tP~{OP.PI2004 Tanggal 15 Maret 2004 Tentang pengangkatan dan Penetapan Pcmimpin Proyek I Bagian Proyek dan Bendahamwan Proyek I Bagian · Proyek Anggaran J>embangunan Dckonscntrasi dilingkungan Propinsi I >aerah Istimcwa Yogyakara Tahun Anggaran 2004.
Surat Pcngcsah;m Kepala Kanwil XIV DJA Yogyakarta No. SP-DIP : 049/XXVII/04111- -12004 Tanggal I .lanuari 2004 Ten lang Pengualan dan i'cngem bangan J>otcnsi Kcscjahteraan Sosial D.l. Yogyakarla. M E tvt t; T
Menetapkan
IJ
S KAN
Pertama
Mcnu'1iuk Organi~asi Sosiai/Yayasan Amamih Kah. Gunung Kidut. Org~anist~si s,~.shai L~anggcng Kai) Kulon Prngo dan Org:misasi Soshall)etJuli Sesami Kab. l3antlli. untuk melaksanakan h·giatan Bantt:an Kesejahteraan Sosial Permanen (13KSP) dengan Memberikan L3antuan [)(!na scbcsar masingmasing Orsos Rp. 21.000.000.-(Duapuluh satu juta rupiah) deng&n perincian Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) untuk Bantmm l)ana BKSI> dan Rp.l.OOO.OOO,-(Satu juta rupiah) ~ntuk h;mtuan biaya Opcrasion al Orsos tahun 2004_.
Kedua
Bantuan Dana 13antuan Kcscjahtcraan Sosial Pcrmanen diterimakan mclalui Rekeniilg Bank masing-masing Organisasi Sosial.
Ketiga.
Tugas dan Kcwujiban Organisasi IYayasun Sosial scbagai penerima bantuan sebagaiamana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah : I.
.Memanlimtkan bantuan tersebut untuk mengen'lbangkan UEP. kcmudian sebagian keuntungannya diberikan kep~da sasaran pC;lil)'.JI'l,·ui BKSP seperti Lanjut usia terlantar. Cacat ganda. penyandaning psikotik, penyandang eks penyakit kronis;
kegiatan maupun laporan tentang pemanfaatan bantuan dimaksud kepada lnstansi Pembina terkait , setiap bulan, Triwulan dan setiap Tahun:
Keempat.
Pembiayaan yang diakibatkan dengan lt1 oitnya keputus(J.n ini dibcbankan pada /\nggaran Daftar !sian Proyck Bagian Proyek Jaminan Sosial Tahun Anggaran ::104 No. SJ>:;.[)JJ> : 049/XXVII/0411/- -/2004 tanggal 1 .lanuari 2004 pada. Tolok Ukur 19.0402 Mala Anggaran 19.0402.5961.
Kelima
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditctapkan, dcngan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibctulkan scbagaimana mcstinya.
Ditctapkan di Pada Tanggal
Yogyakarta 20 Agustus 2004:
... IS\\'ANTO . 1700097/ Salinan Keputusan ini disampaikan kcpada Yth : 1.
2. J. 4. 5.
Di~jen
Bantuan dan Jaminan Sosial Dcpartemcn Sosial Rl Gubernur Kcpala dacrah Propinsi I >acrah lstim~,:wa Yogyakarta Ketua Bappeda Propinsi Daerah lstimcwa Yogyakarta Kepala Dinas Sosial Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Yogyakarta di Yogyakarta~--
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH IsTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL BAGIAN PROYEK JAMINAN SOSIAL Alamat: Jl. Janti,. Banguntapan Telp. (0274) 514932, 5f::i10 YOGYAKARTA- 55198
KEPUTUSAN PEMIMPIN BAGIAN PROYEK JAMINAN SOSIAL N01v10R : 21/SK/P .Jamsos/VIII/2004 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN DANA UNTUK ORSOS AMANAH GUNUNG KIDUL, LANGGENG KULON PROGO DAN PEDUU SESAMI BANTUL UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PENGELOLAAN BKSP TAHUN 2004. PEMIMPIN BAGIAN PROYEK Menimbang
a. b.
c.
Menglngat
Bahwa pada dasarnya Organisasi Sosiai/Yayasan merup3kan mitra kerja Pemerintahan dalam menangani Masalah Kesejahteraan Sosial; Bahwa dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial perlu memberikan Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat tldak mampu melalui Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP) ; 6ahwa dalam rangka meningkatk
1.
Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 tent
2.
Undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang Penyand;:mg Cacat; Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentai 19 Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom; Keputusan Presiden nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
3.
4.
5. 6.
7. 8.
Keputusan Menteri Sosial Nomor 40 tahun Pemberdayaan Organisasi Sosial.
1980 tentang
9. 10.
11. 12.
13.
14.
Memperhatikan
iv1enetapkan Pertama
Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 23/HUK/1996 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial; Peraturan Daerah Propinsi Daerah. Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 - 2005; Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/HUK/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial; Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor 17/BJS/2003 tentang Pedoman Rintisan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial bagi masyarakat rentan dan tidak mampu melalui Askesos dan BKSP. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 197 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/PRO.P/2004 Tanggal 15 Maret 2004 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek dan Bendaharawan Prciyek/Bagian Proyek Anggaran Pembangunan Dekonsentrasi dilingkungan Propinsi Daerah Istimew a Yogyakarta Tahun Angg?.:-an 2004;
Surat Pengesahan Kepala Kanwil XIV DJA Yogvakarta No. SP. D!P 049/XXVII/04/1/- - /2004 tanggal 1 Januari 2004 tent2ng ?enguCitan Jan Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial D.l. Yogyakarta. 1'1 E M U T U S K A N Membeiikan Rantuan Dana BKSP sebesar Rp.63.000.000,-( Enam puluh tiga juta ruj)iah) untuk 3(tiga) Orsos yaitu : Orsos Amanah Gunung Kldul, Langgeng Kulon Progo dan Peduli Sesami Bantul, masing-masir.g Orsos Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) dengan perinclan Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) untlJk Bantuan Dana BKSP dan Rp.l.OOO.OOO,-(Satu )uta rupiah) untuk bcmtuan biaya Operasional Orsos tahun 2004.
Kedua
Bantuan diberikan dalam bentuk uang dan diterimakan melalui Rekening Bank.
Ketiga
Tugas dan kewajiban Organisasi/Yayasan Sosial sebagai penerima bar.tuan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah :
1. Memanfaatkan bantuan tersebut untuk mengembangkan UEP kemudian sebagian keuntungan/hasilnya diberikan kepada sasaran pelayanan BKSP sebagai usaha perlindungan dan Jaminan penghidupan bagi Warga yang karena kondisiriya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri seperti : Lanjut Usia terlantar, Penderita Cacat ganda dari keluarga tidak mampu, penyandang Psikotik terlantar, Penyandang Eks penyakit kronis dari
keluarga tidak mampu 2. Menyampaikan laporan secara rutin baik laporan k~giatan maupun laporan tentang pemanfaatan bantuan dimaksud kepada Instansi Pemblna terkait , setiap bulan, Triwulan dan setiap tahun. Keempat
Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggran DIP Bagian proyek Jaminan Sosial Tahun Anggaran 2004 Daftar !sian Proyek Nomor SP-DIP 049/XX:VII/04/1/- - /2004 · tanggal 1 Januari 2004 pada Tolok Ukur 19.0402 Mata Anggaran 19.0402-5961.
Kelima
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya. pitetapkan di ·: Yogyakarta Pada tanggal 16 Agustus 2004
A"'PEM ~!:IN BAGIAN PROYEK ~
~li. \
¥-~'-+'·, . . . \
t1
r7
tJ ~ / ~~~d$UROYO,BA fj
BAGU.I' Pll9Y:IC
,._ .
::::>
"MNAN SO"Al
'~tP.170015989
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
-
1. Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI 2. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Kepala Dinas Sosial Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta 5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Yogyakarta di Yogyakarta
.
PEMERINTAH PROPINST DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL Alamat : Jl. Janti, Banguntapan Telp. (0274) 514932, 563510 YOGYAKARTA- 55198
KEPUTUSAN PEMBUAT KOMITMEN PADA KEGIATAN AKSES JAMINAN SOSIAL DAERAH ISTIMEV.'~ YOGYAKARTA NOMOR: 188.4/5206/IV.3 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BKSP PADA KEGIATAN AKSES JAMINAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2005 PEMBUAT KOMITMEN Menimbang
a. b.
Menglngat
1.
2. 3. 4. 5. 6.
7.
8. 9. 10.
Memperhatlkan
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP) pada Kegiatan Akses Jaminan Sosial tahun anggaran 2005 dipandang per1u untuk menujuk petugas Tim Pengelola BKSP tahun 2005. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pen~elola BKSP di Orsos Setyo Manunggal Desa Kedungpoh,Kec.Nglipar,Kab.Gunungkidul, Orsos Ngudi Raha~o Desa Sendangsari,Kecamatan Pajangan, Kabupaten Eantul dan Yay3San Pelits Baru Desa Tiogoadi Kecamatan Mlati. Kabupater. Sleman ·Ieiah memer.uhi syarat untuk
Kepala Kanwil XIV DJP Yogyakarta Nomor SP.DIPA Sural Pengesahan 046.0/27.01.1/XIV/2005 langgal 1 Januari 2005 tenlang Sural Pengesahan Daftar lslan Pelaksanaan Anggaran Bidang Kesejahleraan Sosial (DIPA) Tahun Anggaran 2005. MEMUTUSKAN
Menetapkan Pertama
Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Sural Keputusan ini sebagai Tim r'\.
It
""''""-
•
t
...,,..,.._.
•
Kedua
Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana /Pengelola: Bertanggungjawab menyusun rencana dan pelaksanaan BKSP 1. Menyusun perencanaan,pengelolaan,mengkoordinasikan,memantau,mengevaluasi serta mengawasi pelaksanaan bersdasarkan pedoman pelaksanaan, membuat laporan pelaksanaan kegiatan BKSP. 2. Memelihara dan mengembangkan hubungan dengan jajaran pemerintah Propinsi,Kab/Kota dan Kecamatan Kei/Desa tokoh masyarakat setempat. 3. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada keluarag sasaran penyantunan. 4. Menyalurkan danalbarang santunan kepada sasaran pelayanan yang telah terdaftar. 5. Melaksanakan kegiatanpengembangan usaha . 6. Melaksanakan administrasi keuangan . 7. Melaksanakan kegiatan Administrasi
Ketiga
Memberikan Honoraium Kepada Tim Pengelola BKSP selama 6 (Enam) bulan dengan perincian: 1. Honoraruium 6 orang x 3 Orsos/Yayasan selama 6 bulan@ Rp 55.000,-
Keempat
Pembiayaan yang diper1ukan untuk pelak~anaan keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Akses Jaminan Sosial Tahun Anggaran 2005 Mata Anggaran: 0626.4606.0076.512112.
Kellma
Keputusan ini ber1aku untuk tahun anggaran 2005, dengan kclentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di
LAMPIRAN KEPUTUSAN PEMBUAT KOMITMEN PADA KEGIATAN AKSES JAMINAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2005 NOMOR 188.4/5206/IV.J TANGGAL 1 Juli 2005 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BKSP PADA KEGIATAN AKSES JAMINAN SOSJAL TAHUN M~~~ARAN 2005.
1.
Cahyana Endra Pumama
Yayasan Pelita Baru Tlogoadi Sleman
2.
Veronika Triani
Yayasan Pelita Baru Tlogoadi Sleman
3.
Dewi Sugiyanti
Yayasan Pelita Baru Tlogoadi Slcman
4.
YP. Daris Dwiyanto
Yayasan Pclita I3aru Tlogoadi Slcman
5.
Tukiman
Yayasan Pelita Baru Tlogoadi Sleman
6.
Mulyana
Yayasan Pelita Baru Tlogoadi Sleman
7.
Sukino
Orsos Setyo Manunggal Kedungpoh
8.
Suripto
Orsos Setyo Manunggal Kedungpoh
9.
Lestari
Orsos Setyo Manunggal Kedungpoh
10.
Djumiyo
Orsos Sctyo Manunggal Kcuungpo:t
11.
Murtiningsih
Orsos Setyo Mnnunggnl Kcdungpoh
12.
Sukirman
Orsos Setyo Manunggal Kcdungpoh
13.
Sabari
Orsns Ngudi Raharjo Scndan;!sari
14.
Sugiman
Ursos Ngudi Rall:ujo ;-;;:mlangsari
15.
Rejeb Arbiyanto
Orsos Ngudi
J{:dta~jo
16.
Joko ·santoso
Orso~ ~~gudi
Raharjo Scndangsari
17.
Soderi
Orsos Ngudi Ralwrjo Scndangsari
18.
Jumilah
Orsos Ngudi Rahar:jo Scnd:utg"ari
Ditetapkan di Pada tanggal PI~MIH
Scndangsari
Yogyakarta 1 Juli 2005 11\T K< lMITMI·:N
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS SOSIAL Alamat : Jl. Janti, Banguntapan Telp. (0274) 514932, 563510 YOGYAKARTA- 55198 K~PUTUSAN
PEMBUAT KOMITMEN
PADA KEGIATAN AKSES JAMINAN SOSIAL NOMOR : 188.4/4702/IV.J Tanggal 25 Oktober 2005 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN DANA PENGUATAN DKSP UNTUK ORSOS NGUDI RAHARJO BANTUL, ORSOS SETYO MANUNGGAL GUNUNGKIDUL DAN YAYASAN PELITA BARU SLEMAN UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PENGELOLAAN BKSP TAHUN 2005. PEMBUAT KOMffiv1EN Menimbang
a. b.
c.
Mengingat
1.
2.
3. 4.
5. 6.
7. 8. 9. 10.
11. 12.
Bahwa pada dasarnya Organisasi Sosiai/Yayasan merupakan mitra kerja Pemerintahan dalam menangani Masalah Kesejahteraan Sosial; Bahwa dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial perlu bagi memberikan Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat tid~k mampu melalui Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP) ; Bahwa calam rangka meningkatkan Peranan Organisasi /Yayasan Sosial di Wilayah Propinsi Daeiah Istimewa Yogyakarta, Dinas Sosial Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta rr.elalui Bagian Proyek Jaminan Sosial Tahun Ar.ggaran 2005 mema11dang perlu memberil
Memperhatikan
Surat Pengesahan Kepala Kanwil XIV DJA Yogyakarta No. SP- DIPA : 046.0/27-01.1/XIV 2005 tanggal 1 Januari 2005. MEMUTUSKAN
Menetapkan Pertama
Memberikan Bantuan Dana Penguatan BKSP sebesar Rp.75.000.000,- ( Tujuh puluh lima juta rupiah) untuk 3 (tiga) Orsos{Yayasan yaitu : Orsos Ngudi Raharjo Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantu!, Orsos Setyo Manunggal, l)esa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul Yayasan Pelita Baru Desa 1logoad1 Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman masing-masing OrsosjYayasan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh Lima juta rupiah).
Kedua
Bantuan diberikan dalam bentuk uang dan diterimakan melalui Rekening Bank atas nama OrsosjYayasan yang bersangkutan.
Ketiga
Tugas dan kewajiban Organisasi/Yayasan Sosial sebagai penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah :
1. Memanfaatkan bantuan tersebut untuk mengembangkan UEP kemudian sebaglan keuntungan/hasilnya diberikan untuk menyantuni kepada sasaran pelayanan BKSP sebagai usaha perlindungan dan Jaminan penghidupan bagi Warga yang karena kondisinya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya s.:!ndiri seperti : Lanjut Usia terlantar, Penderita Cacat ganda dari keluarga tidak mampu, penyandang Psikotik terlantar, Penyandang Eks penyakit kronis dari keluarga tidak ma:npu 2. Menyampaikun laporan sec2ra rutin bail< laporan kegiatan maupun laporan tentang pemanfaatan bantuan dimal<sud kepada Instan~:a Pembina terkait , setiap bulan, Triwulan dan setiap tahun. Keempat
Pembia"yaan yang ciiperlu!
Kelima
Keputusan lni berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudlan harl temyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibet'Jikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal 25 Oktober 2005
Sallnan Keputusan lnl dlsampaikan kepada Yth. ;
1. Dltjen Bantuan dan Jamlnan Sosial Departemen Sosial RI 2. Gubemur Kepala D~erah Proplnsf Daer~h Istlmewa Yogyakarta 3. Ketua Bappeda Proplnsl Daerah lstimewa Yogyakarta 4. Kepala Dlnas Soslal Proplnsl Daerah Istlmewa Yogyakarta 5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Yogyakarta dl Yogyakarta
KEPUTUSAN PEMBUAT KOMITMEN 188.4/ 4702/IV.3 25 OKTOBER 2005 PEMBERIAN BANTUAN DANA PENGUATAN ASKESOS UNTUK ORSOS NGUDI RAHARJO BANTUL, ORSOS SETYO MANUNGGAL GUNUNGKIDUL DAN YAYASAN PELITA BARU SLEMAN UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PENGELOLAAN BKSP TAHUN 2005.
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG
NO.
NAMAORSOS/ YAYASAN
ALAMAT
1.
2.
3
1.
Orsos Ngudl Raharjo
2.
Orsos Setyo Manunggal
3.
. y ayas.a n Peli ta Ban.1
4 -------- ----· . ------Pcngelola BKSP
Dcsa Sendangsari, kcc. Pajangan, Kabupaten Bantul ·----- ------- ··- ---Desa Kedungpoh, Kec. Nglipar, Kilhllpi'ltC'n Gununqkich tl ----
--
DE>s.a n 090ad.j Kf f amatan
L_ _ _ _,''----------'1' ,
KET
--
-----
l\11ati
·------
Pengelola BKSP
!
-·--·----
Pt'n 0 t>l0la 8KSP
'liiii(I;'IIPII ';l,.rl1;'111
Ditetapkan di : Yogyaka:ta Pada tanggal : 25 Oktober 2005
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL Alamat: Jl. Janti, Banguntapan Telp. (0274) 514932, 563510
YOGYAKARTA- 55198
KEPUTUSAN PEMBUAT KOMITMEN PADA KEG lATAN AKSES JAMINAN SO SIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : ~88A!2345!!V.3 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA DAN PENDAMPING BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PERMANEN (BKSP) PADA KEGIATAN AKSES JAMINAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2006 PEMBUAT KOMITMEN Menimba:tg
Mengingat
a.
Bahwa unb.Jk kelancaran pelaksanaan BKSP pada Kegiatan Akses Jaminan Sosial iahun anggarar. 2006 dipandang perlu untuk rnenujuk petugas Tim Pengelola dan PendamJ>!ng BKSP tahun 2006.
b.
Sahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat t.mtuk ditunjuk sebagai Tim Pengelola dan Pendamping BKSP di LSM Umul Muta'aDimin Desa Argosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul, Orsos Lestari Mulyo Desa Palihon Kecamcr.an Temon Kab:.Jpaten Ku!onprcgo dan Orsos Ngudi Mulyo Oesa Pullrtan Kecamatan Wonosari KabupatP.n Gunungkidul, dionggap memenuili syarat untuk diangkat sAbagai Tm Pengelola dan Pendamping SKSP tahun 2000 padfl Kegic::tan Akscs Jaminan Sosial tahun 2006.
1.
Undang-undar:g Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentJan Kesejahteraan Soslal;
2.
Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3.
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4.
Peraturan Perneriltah No 106 Tahun 2000 tentang PengAiolaan tian Pertanggungjawaban Keua119an dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
5.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Nornor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasl Dinas Daerah di Ungkungan Pemerintah Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta.
6.
Keputusan Mentert Soslal Rl No : 51 Tahun 2003 tentang Program Jamlnan Sosial bagi masyarakat Rentan dan tidak mampu melatui Pola Asuransi Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Kesejahteraan Soslat Permanen;
Po~ok
Memperhati kan
7
Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial No : 33/BJS/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Sosial bagi masyarakat Rentan rnelalui Asuransi Kesejahteraan Sosial Sosial;
8
Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Daerah lstirnewa Yogyakarta Nomor : 188.41213/11.1 tanggal 9 Januari 2t'"~~ tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Sosial Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta tahun Anggaran 2006.
Surat Pengesahan Kepala Kanwil XIV DJP Yogyakarta Nomor SP. DIPA : 0273.0/02705.1/XJV/2006 tanggal 31 Desember 2005. tentang Surat Pengesahan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial (DIPA) Tahun Anggaran 2006. MEMUTUSKAN
Menetapkan Pertama
Kedua
Menunjuk rnereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola dan Pendamping BKSP tahun 2006 pada Kegiatan Akses Jaminan Sosial tahun 2006. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola : 1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan BKSP di lembaga. 2. Menyusun pemncanaan,pengelolaan,mengkoordinasikan,memantau,m:mgevaluasi serta mengawasi pelaksanaan bersdasar1
Ketiga
Memberikan Honoraium Kepada Tim Pengelola dan Pendamping BKSP selama 6 (Enam) bulan dengan perincian : 1. Honoraruium Pengelola =5 orang x 3 Orsos I Yayasan selama 6 bulan@ Rp 50.000,2. Honorarium Pendamping =2 Orang x 3 Orsos I Yayasan sclama 6 bulan@ Rp.100.000,-
Keempat
Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Akses Jaminan Sosial Tahun Anggaran 2006 Mata Anggaran: 0626.4606.0076.512112.
Keputusan ini ber1aku untuk tahun anggaran 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekerruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestlnya.
Oitetapkan di Pada tanggal
·an Keputusan lnl dlsampa!kan kepada Yth. : :. Sekjen Departemen Sosial Rl di Jakarta. ' Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial Rl di Jakarta. I. Gubemur Daerah lstimewa Yogyeakarta di Yogyakarte~. k t<epala Dinas Sosial Propinsi DIY di Yogyakarta. '· Kepal3 Kantor Pelayanan Petbenrtaharaan Negara Yogyakarta di Yogyakarta.
Yogyakarta. 26Juni2006
LAMP IRAN NOMOR TANGGAL TENTANG
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
188.412345/IV.3 26 Juni 2006 PENUNJUKAN TIM PENGELOLA DAN PPENDAMPING BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PERMANEN ( BKSP ) PADA KEGIATAN AKSES JAMINAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2006
NAMA NO. GOL !NSTANSIIALAMAT 1. 2. 3. 4. BKSP LSM Umul Muta'allimin Desa Argosari Kecamatan Sedayu Kab. Bantul 1. Sumardi - LSM Umul Muta'allimin Desa Argosari Kab. Bantul 2. Kabul Sugiyono - LSM Umul Muta'aiUmin Desa Argosari Kab. Bantul 3. Miftahur Rozak LSM Umul Muta'allimin Desa Argosari Kab. Bantul Sugiyat 4. - LSM Umul Muta'aliimin Desa Argosari Kab. Baniui Parjilah 5. - LSM Umul Muta'alfimin Desa Argosari Kab. Bantul Sugiyanto, SH 6. Ill Kecamatan Sedayu Kabupaten Kulonprogo Sulistyono 7. - Desa Argosari Kec. Sedayu Kab. Kulonprogo Orsos lestari Mutyo Desa Pafihan Kecamatan Teroon Kab. Kulonprogo Kamardi 8. - Orsos lestari Mulyo Desa PaUhan Kab. Kulonprogo Yatiman 9. - Orsos Lestarl Mutyo Desa Pa!ihan Kab. Kulonprogo 10. Nartati - Orsos Lestari Muiyo Desa Paiihan Kab. ~ulonprogo 11. Mardiyati - Orsos lestari Mulyo Desa Pafihan Kab. Kulonprogo 12. Ngatijan - Orsos lestarl Mulyo Desa Pafihan Kab. Kulonp;ogo Kccamatan Temon Kab. Kulonprogo 13. fukadi, BA Ill Desa Falihan Kec. Temun Kab. Kulonprogo 14. W~gnyo Wikamto Orsos Ngudi Mutyo Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kab. Gunungkidul ~5. Turn!djo Orsos Ngudi Mulyo Desa Pulutan l
-
-
KET 5. Pengelola Pengelola Pengelola Pengeioia Pengelola Pendamping Pendamping Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengebla Pendamping Pendamping Pengelola Pengelola Penge!ola Pengelola Pengelola Pendamping Penaamping
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIM'eNA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL Alamat : Jl. Janti, Banguntapan Telp. (0274) 514932, 563510 YOGYAKARTA- 55198
KEPO I USAN PEMBUA I KOMIT MEN PADA KEGIATAN AKSES JAMINAN SOSIAL NOMOR : 188.4/ 2747 /IV.3 Tanggal 17 Juli 2006 TEN TANG PEMBERIAN BANlUAN DANA PENGUATAN BKSP UNlUK ORSOS NGUDI MULYO GUNUNGKIDUL, ORSOS LESfARI MULYO KULONPROGO DAN LSM UMUL MliTA'ALUMIN BANlUL UNlUK MENUNJANG KEGIATAN PENGELOLAAN BKSP TAHUN 2006.
Menimbang
a.
b.
c.
Mengingat
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9.
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Bahwa pada dasamya Organisasi Sosiai/Yayasan merupakan mitra kerja Pemerintahan dalam menangani Masalah Kesejahteraan Sosial; Bilhwa dalam pelaksanaan program Jamlnan Sosial pertu bagi memberikan Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat tidak mampu melalui Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP) ; BcthF~d dalam rangka meningkatkan Peranan Organisasi /Ya'Jas;m SVsial di Wilayah Propinsi Daerah IstimPWa Yogyak2rta, Dinas Sosizl. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kegiatan Akses Jaminan Sosial Tahun Anggaran 2006 memandang pertu memberikan Bantuan Dan2 untuk Menunjang Pelal<sanaan Kegiatan Pengelolaan BKSP. Undanu-undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuar.ketentuan Pokok 1\ec....ejahteraan Sosi<1l; Ur.dang-ur.dang nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang cacat; i.Jndang-undang Nomor 13 tahun 1998 tent~mg Kesejai1teraan Lanjut Usia; Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang ?emerintahau Daerah; Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Pembaglan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Proplnsi sebagal Daerah Otonom; Keputusan Menteri Sosial Nomor 40 tahun 1980 ten tang Pemberdayaan Organlsasi Soslal. Keputusan Menteri Soslal RI Nomor 23/HUK/1996 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sostal; Peraturan Daerah Proplnsl Daerah Istlmewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Proplnsl Daerah Istlmewa Yogyakarta Tahun 2001- 2005;
Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 49/HUK/2002 tentang Program Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Rentan dan lidak Soslal dan Bantuan Mampu melalui Asuransi Kesejahteraan Kesejahteraan Soslal Permanen. 11. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 44/HUK/2004 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat tidak mampu melalui Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen. 12. Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 188.4/213/11.1 tanggal 9 Januart 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun Anggaran 2006. Surat Pengesahan Kepala Kanwil XIV DJP Yogyakarta Nomor SP. DIPA : 0273.0/027-05.1/XIV/2006 tanggal 31 Desember 2005. tentang Surat Pengesahan Daftar !sian Pelaksanaan Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial (DIPA) Tahun Anggaran 2006. 10.
Memperhatikan
MEMUTUSKA N Menetapkar. Pertama
Kedua Ketiga
Keempat
Memberikan Bantuan Dana Penguatan BKSP sebesar Rp.75.000.000,- ( Tujuh puluh lima juta rupiah) untuk 3 (tiga) Orsos/Yayasan yaitu : Orsos Ngudi ~1ulyo Desa Pulutan Kecamatan Kabupaten Gunungkidul Orsos Setyo Manunggal, Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul Yayasan Pelita Baru Desa Tlogoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman masing-masing Orsos/Yayasan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh Uma juta rupiah) sebilgai Dana Penguatan BKSP tahun 2006. Bantuan diberikan da!am bentuk uang dan diterimakan melalui Rekening Bank atas nama Orsos/Yayasan yang bersangkutan. Tugas dan kewajiban Orgar.lsasi/Yayasar. Sosial sebagai penerima bantuan sebagaimana dlmaksud pada Diktum PERTAMA adalah: 1. Memanfaatkan t><mtuar. tersebut untuk mengembangkan UEP untuk diberikan keuntungan/hasilnya sebagian kemudian menyantuni kepada sasaran pelayanan BKSP sebagai usaha perlindungan dan Jamlnan penghidupan bagi Warga yang karena kondislnya yang tidak mampu memenuhl kebutuhan hiduj.Jnya sendlri seperu : Lanjut Usia terlantar, Pendertta Cacat ganda dari i<eluarga tidak mampu, penyandang Pslkotik ter1antar, Penyandang Eks penyakit kronls dari keluarga tidak mampu 2. Menyampaikan laporan secara rutin balk laporan keglatan maupun laporan tentang pemanfaatan bantuan dlmaksud kepada Instansl Pembina terkait , setiap bulan, Trtwulan dan setiap tahun. Pemblayaan yang dlperlukan untuk pelaksanaan keputusan lni dibebankan pada Anggaran DIPA pada Keglatan Akses Jamlnan Soslal Tahun Anggaran 2006 Daftar lsi an Penggunaan Anggaran Nom or : SP. DIPA : 0273.0/027-05.1/XN/2006 tanggal 31 Desember 2005. pada Mata Anggaran : 5601.4606.0076.573119.
Kelima
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 17 Juli 2006
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Pada Kegiatan Akses Jaminan Sosial
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Ditjen Bantuan daQ Jaminan Sosial DepartemP.n Sosial Rl 2. GubemiJr Kepala Daerah Propinsi D~erah Istimewa Yogyakarta 3. Ketua Bappeda Propinsl Daerah Istimewa Yogyakarta "!. K~pal(l Oinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Yogyakarta di Yogyakarta
LAMPI RAN NOM OR TANGGAL TENTANG
IN~.
,_
I 11.
KEPUTUSAN PEMBUAT KOMITMEN PADA KEGIATAN AKSES JAMINAN SOSIAL 188.4/2747/IV.3 17 Juli 2006 PEMBERIAN BANTIJ.t.~ DANA PENGUATAN BKSP UNTUK ORSOS NGUDI MULYO GUNUNGKIDUL, ORSOS LESTARI MULYO KULONPROGO DAN LSM UMUL MUTA'ALUMIN BANTUL UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PENGELOLMN BKSP TAHUN 2006.
NAMA ORSOS/YYS
2
3.
3
KET 4
Orsos Ngudi Mulyo
Desa Pulutan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul
Pengelola BKSP
Orsos Lestari Mulyo
Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo
Pengelola BKSP
Yayasan Umul Muta'alllimln
Desa Argosarf Kecamatan Sedayu Kab. Bantu I
Pengelola BKSP
II
j2.
ALA MAT
~
PEJABAT PI:MBUAT KOMITMEN
Pada Kegiatan Akses Jaminan Sosial
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL Alamat : Jl. Janti, Banguntapan Telp. (0274) 514932, 563510 YOGY AKART A- 55198
KEPUTUSAN PEMBUAT KOMITMEN PADA KEGIATAN AKSES JAMINAN SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKART A NOMOR : 188.412736/IV.3 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA DAN PENDAMPING BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PERMAf~EN (BKSP) PADA KEGIATAN AKSES JAMINAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2007 PEMBllAT KOMITMEN Menimbang
Mengingat
a.
Bahwa untuk kelancara'1 pelaksanaan BKSP pada Kegiatan Akses Jaminan Sosial tahun anggaran 2007 dioandang per1u untuk menujuk petugas Tim Pengelola dan Pendamping '3KSP tahun 2007.
b.
Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipanJang mampu dan ,,,emenuh! syarat untuk uitunJuk sebagai Tim Pengelola dan Pendamping BKSP di LPSM Yabirkas kel. Terban kec. Gonrlokusuman Kota Yogyakarta, IK PSM Sen<.langagu'lg Kec. Minggir Kabupaten Sleman, Yayasan Sinar Melati Desa Sariha~o Kecamatan Ngaglik, LSM Sckaringtyas Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantu!, Orsos Ngud1 Baro~ah Desa Kanoman Kecamatan Panjton Kab. Kulonprogo dan Orscs Laku Utama Desa Wareng Kecamatan Wonosari Kab. Gunungkidul, dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Per.gelola dan Pendamping BKSP tahun 2007 pada Kegiatan Akses Jaminnn Sosial tahun 2.007.
1.
Ur1dang-undang Nomor 6 tahun Kesejahteraan Sosi?.l;
2.
Undang- Undang Nomor 17 Tah1Jn 2003 tantang l
3.
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Dat~rah
4.
PerEturan Pemerintnh No 106 Tahur. 2000 tentang Pengelolaan dan Pertar.ggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
5.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tent3ng Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Ungkungan Pemerintah Prop:nsi Daerah lstimewa Yogyakarta.
6.
Keputusan Menteri Sosial Rl No : 51 Tahun 2003 tentang Program Jaminan Sosial bagi masyarakat Rcntan dan tidak mampu melalui Pola Asuransi Kesejahterna'l Sosial dan BanhJan Kesejahteraan Sosial Permanen;
7
Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial No : 33/BJS/2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Sosial bagi masyarakat Rentan melalui Asuransi Kesejahteraan Sosial Sosial:
8
Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 188.4/359/11.1 tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Pada Dinas Sosial Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007;
1974 tentang Ketenluan-ketentuan ?okok
LAMP IRAN NOMOR TANGGAL TENTANG
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOWITMEN 188.4/2736 /IV.3 26 Juni 2007 PENUNJUKAN TIM PENGELOLA DAN PPENDAMPING BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PERMANEN ( BKSP ) PADA KEGIATAN AKSES JAMINAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2007
KET INSTANSIIALAMAT GOL .NAMA NO. 5. 4. 3. 2. 1. BKSP IK PSM Sendangagung Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman 1 Pengelola IK PSM Sendangagung Kec. Minggir Kab. Sleman Sutiminn 1. Pengelola Sleman Kab. Minggir Kec. g Sendangagun PSM IK Sutriyono 2. Pengelola Sieman Kab. Minggir Kec. g Sendangagun PSM IK Susanto 3. Pen9elola j Slem?n Kab. Minggir Kec. g Sendangagun PSM IK Purwowidododo 4. Pen!)elola ! IK PSM Sendangagung Kec. Minggir Kab. Sleman Nasirun 5. Pendamping Sleman Kabupaten Minggir Kecamatan 1 Ill Trubus Wasito, SIP 6. - 1Desa Sendanqagung Kec. Mi9nggir, S:..:.:le:..:..:.m=an~--J.....;...Pe::::.:.n.:..::d~am.;.:JIP::..;;iing~ Hadjid Badawi 7. BKSP Yayasan Sinar Melati Desa Sariha io Kec. N_gaglik Kab. Sleman Yayasan Sinar melati, Sariharjo, Ngaglik, Sleman Priyo Musodo 8. Yayasan Sinar melati, Sariharjo, Ngaglik, Sleman Susanto 9. Yayasan Sinar melati, Sariharjo, Ngaglik, Sleman Sarbini 10. Yayasan Sinar melati, Sariharjo, Ngaglik, Sleman Aris Pambudi 11. Yayasan Sinar melati, Sariharjo, Ngaglik, Sleman Budi Pa~iman 12. Kec. Ngaglik Kab. Sleman Ill Bambang Supriyadi 13. Sarihario, Kec. Ngaglik Kab. Sleman Desa Gunawan 14. BKSP LPSM Yatlinkas Kel Terban Kec. Gondokusuma!'l Kola Yogvakarta Pengelola LPSM Yabinkas Kel Terban Kec. GondokL·suman, YK Rosalia lndriati Saptar.ingsih 15. Pcngelola YK n, Gondokusuma Kec. Terban Ke! LPSM Yabinkas A. nunuk Prasetyo Mumiati 16. Pengelola LPSM Yabir.kas Ke! Terban Kec. Gondokusuman, YK Leonitta Widya lndria:1ingrum 17. Pengelola YK n, Gondokusurna Kec. Terban Kel Yabinkas LPSM ! Rochsionsill 18. PengP.Iola LPSM Yabinkas Kel Tertan Kec. Gondokusuman, YK Titik Suparm!ningsih 19. Pendamoing Yogyakarta Kola n Gondoku3uma Kdeamatan Ill Oirsyam Wimono 20. Pendamping Kel. Terbail Kec. Gondokusuman, YK · Yunianto Dwi S 21. Ba'1tul Kab. 1JKsp LSM Sekaringtvas Desa Banguntapan Kec. Banguntapan --------~--------~~----~ Pengelola LSM Sekaringtyas Banguntapan Kab. Bantul Sumiartinah 22 Pengelola Bantul Kab. LSM Sekaringtyas B~nguntapan Sri Rahayu 23 Pengelola !..SM Se~aringtyas Banguntapan Kab. Bantui Eko Setyo Asih 24 Penge!ola Bantul Kab. LSM Sekaringtyas Banguntapan 25 1 Sud3rto Pengelola LSM Sekaringtyas 81nguntapar. Kab. Bantul Suprapti 26 Pendamping Kecamatan Banguntapan Kab. Bantul Ill Tukijo 27 Pendamping Desa Banguntapan Kec. Banguntapan, Kab. Bantul Abc:!ullah Sajat1 26 BKSP Orsos Ngudi Barokah Desa Kanor.-::an Kecamatan Paniatan Kabu_paten Kulonprogo Orsos Ngudi Barokah Oesa Kanomana, Panjaten, KP Djoko Pramana 29 Orsos Ngudi Barokah Desa Kanomana, Panjatan, KP Zeni Faizah 30 Orsos Ngudi Barokah Desa Kanomana, Panjalcm, KP Sumiyem 31 Orsos Ngudi Barokah Desa Kanomana, Panjatan, KP Surahman 32 Ngudi Barokah Desa Kanrmana, Panjatan, KP Orsos Trijanto 33 Kab. Kulonprogo Panjatan Kec. Ill Pranyoto Drs. Eko 34 Kec. Panjatan Kulonprogo Kanoman Desa Kasiri 35 Gunungkidul Kab. Wonosari, Kec. Wareng Desa BKSP Orsos Laku Utama Orsos Laku Utama Desa Wareng Kec. Wonosari, GK Sigit Sukamto 36. Orsos Laku Utama Desa Wareng Kec. Wonosari, GK Magiyo 37. Orsos Laku Utama Desa Wareng Kec. Wonosarl, GK Dwi Umaryanti 38. Orsos Laku Utama Desa Wareng Kec. Wonosari, GK Kuliayah Anjar 39. Laku Utama Desa Wareng K~. Wonosari, GK Orsos Sikin Ananta 40. Kab. Gunungkidul Wonosari Kec. Ill Drs. S~pomo 41. Oesa Wareng Kec. Wonosari Kab. Gunungkidul • Mustam 42.
I
j
I -
I
I
I-
=
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL Alamat: Jl. Janti, Banguntapan Telp. (0274} 514932, 563510
YOGY <\KART A- 55198
BERITA :\CARA PENGGANTIAN TIM PENGELOLA BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PERMANEN ( BKSP) PADA ORSOS LAKU UTAMA DESA WARENG KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOW.OR: 188.4/6109./IV. 3 Berdasarkan Surat Keputusan Pembuat Komitmen Pada Kegiatan Akses Jaminan Sosial Daerah lstimewa Yogyakaerta Nomor : 188.4./2736/IV.3 Tanggal 26 Juni 2007 Pelihal Pe'lunjukan Tim Pengelola dan Pendamping Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen ( SKSP ) Pada Kegiatan Akses Jaminan Sosial Tahun Anggaran 2007, Maka p3da hari Senin Tanggal Satu Bulan November tahun Dua Ribu Tujuh te!ah diadakan penggantian Tim Penggelola BKSP pada Orsos Laku Utama Desa Wareng Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidu! sebagai Berikut : 1. Yang diganti: - N a rna
SIKIN ANANTA ( Almarhum)
- Alamat
Desa Wareng Kecamaran Wonosari Kabupaten Gunungkidl!l
- Jabatan
Tim Penggelo'a BKSP pada Orsos Laku
Utama, Desa
Waren~
Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. 2.Pengganti -Nama
IPUL YULIANTO
- Alamat
Desa Wareng Kecamatar. Wonosari Kabupaten Gunungkidul
- Jabatan
Tim Penggelola BKSP
p~da
Orsos Laku
Utama, DesC:l
Kecamaian Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
Demikian Berita Acara Penggantian ini untuk dapat dipergunakan seper1unya. Yogyakarta, 1 Oktober 2007
A.N. KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEMBUAT KOMITMEN
S. S ISTYO, SH, CN, MSi IP. 170015135
~
Wareng
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS SOSIAL . Ala mat : Jl. lanti, Banguntapan Telp. (0274) 514932, 563510 YOGYAKARTA- 55198
KEPUTUSAN PEMBUAT KOMITMEN PADA KEGIATAN AKSES JAMINAN SOSIAL NOMOR : 188.4/3606/IV .3 Tanggal 20 Juli 2007 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN DANA PENGUATAN BKSP UNTUK ORSOS LAKU UTAMA DESA WARENG KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNG KIDUL, ORSOS NGUDI BAROKAH DESA KANOMAN KECAMATAN PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO, KSM SEKARINGTYAS DESA BANGUNTAPAN KECAJVIATAN ·. BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL, IK PSM SENDANGAGlJNG KECAMArAN MINGGIR KABUPATEN SLEMAN, YAYASAN SINA MaATI DESA SARIHARJO KECAMATAN NGAGUK KABUPATEN SLEMAN DAN LPSM YABINKAS KELURAHAN TERBAN KECAMAT.AN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA UNTUK MENUNJANG KEGL\TAN PENGELOLAAN BKSP TAHUN 2007. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Menir:1bai1g
a.
b.
c.
Mengingat
1. 2.
3. 4. 5.
Bahwa p:;tcia dasarnya Organisasi SosialjYaynsan merupakan Masalah menang3ni aalam Pemerintahan kerja mitra Kesejahtcraan So~ial; Bahwa dalam pelaksar.aan [)mgram Jaminan Sosia! perlu bagi memberikcn Bantuan Juminan Kesejahteraan Sosial Masyarc:kat tidak marr.pu melalui Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP) ; Bahwa dalam rangka menin9katkan Peranan Organisasi jYayasan Scs!al di Wilavan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dir.as Sosial Propinsi Dae!"ah Istimewa Yogyakarta metalui Kegiatan Akses Jaminan Sosial Tahun Anggaran 2007 memandang perlu memberikan Bantuan Dana untuk Menunjang Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan BKSP. Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial; Undang-undang nomor 4 t3hun 1997 tentang Penyandang Cacat; Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerir.tahc.n Daerah; Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom; Keputusan Menteri Sosial Nomor 40 tahun 1980 tentang 7. Pemberdayaan Organisasi Sosial. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 23/HUK/1996 te:-,(ang Pola -8. Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 9. tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 - 2005; 10. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 49/HUK/2002 tentang Program Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Rentan dan lidak Sosial dan Bantuan Mampu melalui Asuransi Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial Permanen. 11. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 44/HUK/2004 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat tidak mampu melalui Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen. 12. Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 188.4/359/11.1 tanggal 22 Februari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun Anggaran 2006. Surat Pengesahan Kepala Kanwil ~TV DJP Yogyakarta Nomor SP. DIPA: 0273.0/027-05.1/XIV/2006 tanggal 31 Desember 2006 tentang Surat Pengesahan Daftar !sian Pelaksanaan Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial (DIPA) Tahun Anggaran 2006. 6.
Memperhatikan
MEMUTUS KAN Menetapkan Pertama
Kedua
Memberikan Bantuan Dana Penguatan BKSP sebesar Rp.180.000.000.( Seratus Delapan Puiuh Juta Rupiah ) untuk 6 (Enam ) Orsos/Yayasan yaitu : Orsos Laku Utama Desa Wareng Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul, Orsos Ngudi Barokah Desa Kanoman Kecamatan Panpatan Kabupaten Kuion Progo, KSM Sekaringtyas Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, IK PSM Sendangagung Desa Sendangagung Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman, Yayasan Sinar Melati Desa Sariharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dan LPSM Yabinkas Kelurahan Terban Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta masing-masing OrsosfYayasan sebesar Rp. 30.000.000,- ( Tiga Puluh Juta Rupiah ) sebagal Dana Penguatan BKSP tahun 2007. Bantuan diberikan dalam bentuk uang dan diterimakan melalui Rekening Bank atas nama Orsos/Yayasan yang bersangkutan.
Ketiga
Keempat
Kelima
Tugas dan kewajiban Organisasi/Yayasan Sosial sebagai penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah: 1. Memanfaatkan bantuan tersebut untuk mengembangkan UEP untuk diberikan keuntungan/hasilnya sebagian kemudian menyantuni kepada sasaran pelayanan BKSP sebagai usaha - perlindungan dan Jaminan penghidupan bagi Warga yang karena kondisinya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri seperti : Lanjut Usia terlantar, Penderita Cacat ganda dari keluarga tidak mampu, penyandang Psikotik terlantar, Penyandang Eks penyakit kronis dari keluarga tidak mampu 2. Menyampaikan laporan secara rutin baik laporan kegiatan maupun laporan tentang pemanfaatan bantuan dimaksud kepada Instansi Pembina terkait , setiap bulan, Triwulan dan setiap tahun. Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan 1n1 dibebankan pada Anggaran DIPA pada Kegiatan Akses Jaminan Sosial Tahun Anggaran 2006 Daftar Isian Penggunaan Anggaran Nomor: SP. DIPA : 0273.0/027-05.1/XIV/2006 tanggal 31 Desember 2006. pada Mata Anggaran : 7217.0076.57311119. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, oengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 20 Juli 2007 PEJA~AT
PEMBUA1" KOMITMEN
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI 2. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta 3. Ketua Bappeda PiOpinsi Daerah lstimewa Yogyakarta 4. Kepala Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Yogyakarta di Yogyakarta
I
PEMERIN TAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL Alamat: Jalan Brigjen Katamso No. 1 Tlp (0274) 391942 Wonosari 55812
Membaca Mcngingat
Diijinkan kepada Nama Fakultas I Akademi Alamat Instansi Alamat Rumah
Keperluan
Lokasi
Dosen I Pembimbing Waktunya Dengan ketentuan
SURAT KETERANGA N I 1JIN Nomor : 228/KPPTSPIVIV2008 Surat dari UGM Nomor. 2.01/UGMIMAPISurveyl08, tanggal: 08 Juli 2008 Perihal : Permohonan ljin Penelitian Keputusan Menteri .. dalarn Negeri Nomor 9 Tahun 1983 1. tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah; Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 2. tentang iedoman Penyelenggaraan Pelak:sanaan Penelitian dan Perigembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri . Surat Keputusan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Nomor 3811212004 tentang Pemberian ijin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyak:arta. ZULAIFATI SHOIMAH NIM : 21804/PSIMAPI06 Sosial Politik, UGM Yogyakarta Jl. Prof. Dr. Sardjito- Sekip, Yogyak:arta. Meger Baru, Ceper, Klaten Mengadak:an Penelitian untuk Penyusunan Thesis dengan judul : BANTUAN PROGRAM "IMPLEMENTASI KESFJAHTERAAN SOSIAL PERMANEN (BKSP) BAGI KABUP ATEN DI TERLANTAR USIA LANJUT GUNUNGKIDUL" Desa Kedungpoh Kecamatan Nglipar, Desa Baleharjo, Desa Wareng, Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Prof. Dr. Muhadjir Darwin Mulai tanggal: 14 Juli sld 14 Oktober 2008
1. Terlebih dahulu menemui I melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa,Kepala lnstansi) untuk mendapat petunjuk. seperlunya. 2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat Gunungkidul (cq. BAPPEDA 3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul). 4. Ijin ini tidak disalahgunaka n untuk tujuan tertentu yang dapat menggangu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah. 5. Surat ijin ini dapat diajukan lagiuntuk mendapat perpanjangan hila diperlukan. 6. Surat ijin ini dibatalkan sewak:tu-waktu apabila tidak: dipenuhi ketentuan-ketentuantersebut diatas. Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat suk.a memberi Bantuan seperlunya. Dikeluarkan di : Wonosari : 14 Juli 2008 Pada Tanggal ~~ltl.lt ATI GUNUNGKID UL
Tembusan disampailcan kepa4a Yth. I. Bapak Bupati Gununglcidul (sebagai laporan); 2. Kepala BAPPEDA Kab Gunungkidul; 3. Kepala Dinas Soberrnas, Kab. Gunungkidul; 4. KaKan Kesbanglinmas Kab. Gunungkidul; S. Camat: Nglipar, Wonosari, Kab. Gunungkidul; 6. Kepala Dcsa : Kcdungpoh, Balelwjo, Wareng, Pulutan, Kab. Gunungkidul; 7. Arsip
·sampai dengan Bulan : Maret 2005
LAPORAN.BULANAN BANTUAN KESEJAH TERAAN SOSIAL PERMANEN ( BKSP) : Organi sasl So sial "AMANAH 11 Balehar jo Wonosa ri Nama Lembaga : Gunungk idul. Kab./ Kota
: D. I. Yogyak arta
Provinsi
UMPIRAN ..4.1
I. BIDANG USAHA
!o.ooo.ooo,-
1 • Simpan Pinjam
530.200 ,-
1.000.0 00,-
9.600.0 00
;
1.~t?6.ooo,-
I
21.000. 000,-
L_
19.600. 000
2.200.0 00,-
-
I'ENAMBAHAN MODAL (Rp)
· Belum ada Perhitu ngan
..
., Jumlah
'
.
1.000.0 00,(Operai onal)
2. Persewa an Becak
914.000 ,-
..
BIAYA PENGELOLAAN (3) (Rp)
SASARAN PE;I.,AYANAN . (Rp)
(P.p)
10.000. 000
(Stimul. an )
PEMBAGIAN HASIL USAHA
HASILYANG DIPEROLEH
DANA YANG DIPAKAI (2) ( Rp)
DANA STIMULAN YANG DITERIMA (I) . ( Rp)
USAIIA EKONOMI PROOUKTIF JENI~
1.000.0 00,-
-
530.200 ,-
-
iI ., l
.-~~:l:.~h;:w.j~ •.....9. ... -~.l>r.ll .... goo5 ....... 2oo
Kctcrangan : (I) Dam\ Stimulan yatig diterima : adnlah dana bantuan stimulanl : adalah un~uk pengembangan usaha da~i d~na stimulant (2) Dana yangdipakai adalah biay2 umuk ~ngelolaan I operasional. : pengelolaan (3) l:$iaya
o.
I
SUYOTO l'M$ENG ............. ) ..............
_j
PROGRAM PELAYANAN BKSP
Umur NO
Jenis Sasaran
2
1 1
Lanjut Usia Terlantar
L
p
Orang
Orang
3
4
3 Orang
10 Orang
Sistem Pelayanan
I
Usaha UEP.
I
I
Pemberian Pembinaan Bantuan
5 Penyuluhan
Cacat Mental dan Fisik
1 Orang
1 Orang
Yang telah dilakukan
7
8
9
Uang I Sembako
Non Panti
Pembuatan makanan olahan :
1Uang I Sembako
-
Penyandang Psikotik
1 Orang
1 Orang
Merujuk ke RS Jiwa
- Ondhe-ondhe
Non Panti
- Krupuk Kedelai Uang I Sembako
-
- Rengginan
Non Panti
- Dll
Terlantar
4
. Penyandang Eks Penyakit
3 Orang
-
Jumlah.
Penyuluhan
Uang I Sembako
-
Non Panti
Kesehatan, Gizi
Kronis Terlantar
--
I
- Wajik Klethik
SLB
Ter1antar 3
Merujuk ke RSU Ike
Non Panti
6
Kesehatar., Gizi 2
Panti
8 Orang
12 Orang -
---
Wareng, 30 April2007
- -
LAPORAN BULANAt-J KEGIATAN BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PERMANEN Organisasi Sosial Laku Utama : Gunungkidul : 0.1. Yogyakarta : Juni 2008
Nama Lembaga Kabupaten Provir.si Bulan
~ I
91DANG US~.HA JENISUSAH A
PELUANG
·-
Usaha Pemi.Juatan : 1. Onde-onde
2. 3. 4. 5.
Bag us
PENYANTUN AN
PERMASALA HAN
PEMECAHAN MASALAH
Tenaga belum bisa fulltime Cari tenaga untuk mengkarena ke~a pokok adalah ganti tenaga yang sedang bertani. libur.
Wajik Kletik Peyek Kripik Pic;ang Kerupuk Keclelai
PELUANG
PEMECAHAN MASALAH
PERMASALA HAN
Secara rutin dilakukan tiap Jala'l ke lokasi binaan ma- Ke !okasi binaan dengan tri wu:an dan c!iberikan Ia- ada yang sulit dijangkau. jalan il.aki ngsung kepada Binaan I BKSP di Desa Wareng Sarana dan prasarana un- Pembuatari laporan dll me- . tuk Kegiatan Operasional nggunakan fasilitas kantor belum punya (Spt : mesin di mana pengurus bekerja. ketik, komputer dll)
II
Simpan Pinjam : Pinjaman/Kreclit
·-
Bagus
Peminjam tidak mengang- Pengurus mendatangi pesur tepat waktu minjam untuk menagih -
·-
angsuran Wareng, 30 Juni 2008 TIM PENGF.LOLA 8KSP KETUA,
Sigit
S:.~~amto,
S.Ag.
Desa : Hargosari Kec. Tanjungsari Untuk Bulan : Pebruari, Maret, .April 2005 TANDA TERIMA SANTUNAN BKSP Organisasi Sosial 11 AMANAH 11 Baleharjo Kec. Wonosari
LAMPIRAN A. 3
JENIS BANTUAN
NO
JENIS PMKS*)
NAMA KELA YAN
TANDA TANGAN ATAU CAP JBU JARI UANG {Rp)
BARANG y
1.
Cacat Ganda I Rp.
Margiyo
•
45.000
1.
:'
..
I! I
~
JWUM:
•) J·~nis Pi\.IKS
I.U CMF Psi Km
: L1njm Usia : Cacat Mental dan Fisik : PsikO(ik : Eks. Penyandang Penyakit Kronis
I
~'-R_p. 4_5_.o_oo~----------~--------~~----~--~ __
Mengetc:.hui :
An. Lurah DesR Hargosari Kec.Tanjungsari KepaJ.a llukuh
Ket~s~l'i
SUDIMAN
c.5 {.,11!:11/nM/
Baleharjo,
6
April
•••••••••••••••••••••••• > • ••••••• •••••••••••••
".C.LJ-U\.. ;:">1\.I'IA
·200 5
uesa : Dadapayu Kec. Semanu Untuk BUlan : Pebruari, Maret, April 2005.
TANDA TERIMA SANTUNAN BKSP Organisasi Sosial 11 AHANAH 11 Baleharjo Wonosari
LA.HPIRAN A. 3
JENJS BANTUAN
NO
JENIS PMKS*)
NAMA KELA YAN
TANDA TANGAN ATAU CAP IBU JARl UANG ( Rp)
BARANG
.. Lumpuh
Pujo Wiyono
1•
Rp.
45.000
1.
I
.. :·
Mujiman
2.
LumpUh
Rp.
2.
45.000
•.
"l"*"' !
U
Jumlah
I
I ~~~==~g~22~ I . -
I
I
..?. .....~~~g···:··. ?.~~---··········200
'")knis PMKS
~
LarJ;~t
·~
LU
:
CMF
: Cacat Mental dan Fisik
Psi Km
: Psikotik : Eks. Penyandang Penyakit Kronis
Usia
-~~\ii\~
Desa·: Wonosari Kec. Wor.osari Untuk Bulan : Pebruari, Maret, April
2005.
TANDA TERIMA SANTUNAN BKSP Organisasi Sosial " AMANAH
11
Baleharjo Woncsari
LAMPIRAN A. 3
JENIS BANTUAN
NO
NAMA KELA Y AN
JENIS PMKS•)
TANDA TANGAN ATAU CAP IBU JARJ U/\NG ( Rp)
1
Harjono Purwoko
45.000,-
2.
Suparm8n/Kuwak
45.000,-
Jumlah
1
BARANG
90.000,j
: L"lnjut Usia : Cac:lt Mclltal dan Fisik : Psikotik
Km
: Eks. Penyandang Penyakit Kron!s
1
L
.~~:l:.~P.9,1;'J9.t ...• .9.. ft.P.r.:JJ....... 2oo5
•) J.:nis PMKS LU CMf Psi
1.
Wonosari Gunungkidul
I
Organisasi .:>osial. "JU'W~Jtii" J:)aJ.enarJo \1onosar~ Pelaksana Bantuan Dana BKSP Depsos Rl
II.
BIDANG PELA YANAN
NILAI SANTUNAN YANG DITERIMA
JUMLAH SASARAN YANG DISANTUNI
LU L
1
CMF p
14
p
L
-
5
UMNRAN A.2
Untuk Bulan : Pebruari, IVJaret, April 2005
Psikotik p L
Eks. Peny.. Kronis L
- -
.
I
·uang Per orang
p
·-
PERMASALAHAN
PEMECAHAN MASALAH
Barang Per orang
.,
'
-
Rp. 15.000 Setiap Bln
Ii .
-
T~ansportasi
l~nggunakan kendaraan '
Suli t (Daerah Pegunimgan)
Pribadi, dan Jalan ·Kaki menempuh tempat Kelayan/klien •
.
I I Kctcrangan : LU : Lanjut Usia CMF : Cacat Mental dan Fisik
Bcdeh3I'jo,
6 April
2~or;
.......................... ·····················-~
MEMO :
DATE : ..
.:
. / , . ( / " I/ -, /'-:. ,.,_, ·1.
------·--
- - - - - ----------
- - - --- --- -+- --- --- --- ·
--- -·-----+--------~-- -·--
--f --- --- --- --- --- --- +- --- --- ---
- t-- -- +-~-------
-+-----~---i
_--+- -1
--~~~--
--t-~----~----~=-~=---------±1·--_-___ j__ I I!
-·
i
i
j
!
I
!I'• l·l''
'
Nn.:
DATE
"===r=..: :;:---
MIMO
.=...:.=:=:=::; ==;:-_·~==::::;:::::..:...=-==.;::::=-::.·
~4N nr~N
lb
-
===~
:
-~
--
__1_6_f~--f-_Su.....:.s_u__ l--~-__:_:_~~_f!j_ __ ':
-·-
I · · :, : -~p' ·. ··k,·olu./
;2. • .
-
:
~L_kul6n_
I
2.
----~_:_ __ ~0f ____lo~----·-·-- ____ }____
--~___1_:__ -~P-
17;·be~ik
~b-
. _____ S:
.. __ -~ __
l
?~ __________ ?........._. __ .. _ _
.. } _______ ........ ~-
3
>
i..
_![-___ :?-!no_r~_ _________ ·---~-- ___? _________4_____ ... 3 3 ___L _____ )__ _ 4 -.__&·--~(r,t:u~':"h3 ____ t_ ___ . ]. 2. ::\ .._1"~ ~~o ~"'.;trt t-
1o·
lbu hac
)
dan
3 3 )
-·· __ 3 LJ______. j
3
3 l,.cjq~a.r _____ ~-~---L- -~
.3>
···-·- ?
LJ
3 2.
>
~'
_j
~-
~'-~Bioroq___
~-~~~~---~--·
2
3
_
:-:-.~_(].
G;uMuK-
"-ooG
IH
. - - - - - 1 - - - - - - - - - r - - - - · - t - - - - - ·-·-·----- ..
<: ~
KIH~
___,_---+ ----t--·-·- ····---·-·. -- -·····-
__S_U_N_ -_H_o_ t- _Du ...·
SD"5f2. MAS
TA-MIMH4·H 0.412.1
M.4-I'Arftlri
----·-------- __ --~4_~:~---~-f_M _e_A:__ - __ _J _____
• ·.·.-
- - - - 1 - - - - - - - - - 1 ----·1·-·-----·.
--
.. -~.--..........-·~-·-----'--~-_..___________ ____ _ ·=·--=
------*-===-"""""·~-==-=="'====-L==-=--=·a.-··-.,;··
----·-·-..- . --·-----··-----·-------·-- ·-
·~
>~_:2.·~~~'>-
--- --
)~-·,lao
--_--_-·----=-~---···--_·····_----_-·-_-----l{J~;;L ~:,;'rf:fi: ~t------·-. -~<~~~~. i~,;.:x·~ .: : . ~ . .~-. . ·.' .-: f.-~ i I:< i ":\ n Lj. ~.;------- ------- -. . !'7/
··~·-··-
-------- - - - ,.:..:..;;. . ' - ' - - - - - . . . . , : - - · - - - - : - -------- ·-------------- .,.---
I:I
F-
~-------
--- . . .
r-·-:-----
, .
~---
~-,-· .. ·-
1'-~-
L
~-- ~---·-
·-----·····.
_____
.__
......
....
_ .......... .
···-:.
/ '7
No.: ..
DATE :
MEMO:
~
0t~N
j f 1'1 I .S.
{D
TIJ AI'!
--
I
.SA $1-\ (2 Al-l
•.:.
---·----- ---·------------- .. ---· - - ----· - .... -- -----..------.,--~----
~-
V<.fTfl
.j LilLA LA H
T4HVN
.. --.,
!'I' - - · - - - - - - - - - - - -
..
- -1 - = - - - 13•
PE MIQf\2Dtl'(AA"f AT 0!2.sos 51\.1 8' \..< o 1\...\ pu Tl7 ,:i --- Sou. ttcl ~\.S:tq (17 - - - - -'
..
-
~; ,)
.•
.
.
.
i
QCidi 6
-
-
-
-
-
.1oob
I
unil:unit
I
un·, r
I
bt!cth
).
~~\/e
~~ ktduj Kd.j::> I'-U(~n
-~~ ;.;_:
~,~ .
· - '--
-
).Oob
~t ~
;J..
--
Anctk
...
-
lor
3
4 nc.tk
~;17
h f1C;cth
~
4(7ak
- - - f---· --
__!_]~~-
------)
. .J
-----
2.
--
1H' no:<
- kcl:p
karn~ 1 () 9
k•..dcn
·--- --- ------
Pr:
5
-----4~tk ..
;)...
A t7Ct\<.
····--
__1_ fk~r
-
:__ -telL '·J I
'
I'JI
i _?:._ ~
t. ~- ~0!'-t·
I & · i [; ·
.1£Y..C(
( ...
-\)I
r 'llr-{
-
n· /\ t--' <. ~-{ {,:.(>;I •, :
~I,,,_
) 1: l·ifl
Fk~r __
--~.-£f:~t~
-···
~_I_K_:r -
t:!e__
·- . !'\I t'l'),
...
'
---· E(.<:.or )-::1. - 1.1- .ko6 - -1-------- - - - - ·--··-- --- -·-
4
--
'
----
1
-
:2.o
- ~tete lor _: _I_klj? - l
----I --
I' tCetf-~
}
ref
A ned-.: -·
- - · - 1-
I Lip
l! v ( - ~Dt'o~
. ·--
s
~?I' ( 1
'>(
----------
---·- - - · ··-
fi'l'l
r,-.J.,
Hqi()t'o3--~-1.)_ _ _
--------·
ciS L1 , J,
;tOc.tk GJ - - - - - - - --
.
--
t"3>ef"o..:L
/~O~SOfl
. t-
.
rJ!r-ISoS
3 A ()ctk . -··· 3 4retk
Stt10I'17
'-'
·.:·--
--------------·---
A ne~k Anc,(<
l-
H1 \
·:_
___
~-=.-·-~
·--~~--
~
9 u n;e '.)
1/t'j
--------··-
-·
...
·-·--
------;\.n~tlc t~t'la nfor
-·
Olt--I_)OS
'\
---I~
'
'
-
-·
II
'•
··'JA. .PMT I
- · - --- ·------
-
- --
.c.--~--····f'kcr
··-
--·
··-··
- - - - - - - · - - --·----··
--
- - ----
..
--
....
-----·
--·-····
.. -·------------------· . ------ ·- - - - --· - - - - - - - - - - --------- ---- ----------- -1 - - - - - - - - - - - ---····---- 1 - - .. - · - - ... ---·- --·-- -· -· -·· ·-- - ---···------ ------- ---· -- .
-·
-· ~ -
:
-·
- - - - - - - - - ----- - ------.-- -------- -
..
-
---·
.
~
'
.
.
~-
r . ~
No ..
OAT£
:
MEMO:
,
H=o-==1Y==j=_=f=H=_,; =--~-~~3~-~-~-,y--~-~~--1--_~--~-r ~ Hu~ ·
-
j
Ll M L;J
f-1
==-*=--~~~-=--~~=--- - - - - - -~-~-_ !~ - --_- - - ·--·-+~-----knrr.l7i~'.:'~-- ___:!" _lirbk_l_ --
8. nr no.k • kJp
6o
----+---
lur_L _9__nar,
t
- ~tnovn
DIY
fkor
. kelp h~~h 8 c
----11--
17iN sc_s
f-kor
fleer
i
arwk
------+------ - - - - - - - - ---------,---·-
- Mo\oSa.ri_ __ l_ ~'7a~------
---+----~~E__ --- _1_ -~ct!<.
--·- --
----+--- - - - - - ----------- ·----- - - + - - - - - -----------------· -- ----
uEP ~lf=:~f?A<:>4AM QR~o; _ [_____
-
- - -------- --- ---
H-
~91 --+~- t_tX '!Jfti"· ~co /
________ · _
IO-J.1S·OCJOi
-
'
- - - + - - - - - - - - - - - -- -· - ··--------.
------
--
------· --
--
---
--+------------·- -·-
- - - - - - ·--
------
.
-
·- ·-·-- ---- ·-
·--
I
10 UE.P or<..s.o.s. - - f-'-'-··- - - · -: ---·· -
I
---~-
i
i7es.1
- - - - ---- - -
- - - - _-:: __
i
-i
·---
!'\,1~ 9_- .. - .
Ii
lC\blll.~.:: \1l~(o --- --. --r-'---~-..J
- ;'v\1 K
-----1!------------
···-
1 .?c
D1 y
!7t t'l so_c.,
LIN IT
buo()
IJ.
bud'):
13>
buo.L? •
.)..
buah
..
i i
-----------··
- - 1 - - - - - -------··-. ·- ---- ----·-. - --------··- ---·
----1------------·--
13Ksp
-----11---
g~ )(ld.
LU T
- - ---- - - - ---- .. -
Dl/
1oos-
, ••.
~
- - t - - - - - - - - - - - - --- ----- --
•·.I
;
;
,•
~.).' ~·.
--~-;~>:-: .... _. _ :. . -. . ... .. ..... .. ·:_ . ..... , ·.· ... ·-:..·.
,,·
.-~;; ...
- - 1 - - - - - - - - - · -------·-.
. ~:-::_~-- . ---·;; ·. ,.: ·-~·-,;_;~·:;-"··;·.; .. ·.
- - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
_
/J..-
UEP
T~rnc.k 1~;-nbu
Cl2-.svs;
a.
- - - - - - - - -P.:>e.ti - - - no ----------------
-
~
flcor
Plr--ISOS
Dl
y .
1 eKor
I GLeer
-. -~ :__ jC\~~G\r!
- - 1 - - - - - - - - ---
- - + - - - - - -- --- - - i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --··-- --- --··
-------·-·--
--
·., . '•
·::.=: .
- - - i l - - - - - - · - --- ···- ----· --· ----..-
--..------ ,---···
y-
Ill• .]I!" I
f, { ·~ '-•·
No.:
DATE
:
MEMO :
. \ -._JI.I/ l <' (,f.l/I . .
---- ---·- --·--.. ·==;:;;;
-------·-·· ---
----
-.
-
--···
~-- . Us;.£7 F' .J-~~--~_9_1~ k _______ __I_ ~-~-~-3CJ _ f?p .-:-1·5;<-u · c:-c(, _ _ __' _~~~ t_ ___I~ Ic:~1_ij_ __). I< I~ IZf 3oo · ooo _ _ _- }S:Jt' ku!()c 1. ?-> k~, 12-1, LfSO· oco
___--~.:it)_(~~-· ..::L --~~t._. ___ ·-- ----·------- _ _ fRt· _ -~~~~J~--1~J'~----"'J--~~-------. _______ ___ __ -~~f
-.. ____-__.:;,~_!)_-~ _______
4 __ l~~-~---- :---.3 j(k ) ·---------·t·-------
Pt1 ~t-li7t-JCU1 +---.::1---.-;;:; - - (\.( 6 G.Sc.'\" I :;1. J<. K. ._.____ ----______ -
-
~ -~J----
------
·-
. --- --------
-·- ...
- - - - - - - - --
- ·--
- ---·
----
-----------------
~ P.lb. __Mt:;,\(lri/U~~~7~--~
IJ 0
"1~
.
k~-Z
?o
~K_
3- 11- .leo~
~IE
_
_ Nq loroj
Io K~_[_ilit_:___ _
-
_-_il ~ct r:_ _I 0 li:~ L _l_ -~~e_~
/1
__ _:_~enh'!::1"J1 _ ~g-~k / t ~If
_.....:..Ydf-_~~~~~~- _!_ __, ~lr
..
)..OCO
3o El-
f{.Lof
10
E lt~Ot'
IO
fi.(Or
/
f ....
'
----··--------··
10
---------·
' IZt. '-T-·
----- -- .
- tUojo>o.r-1
--
~p
---------tO-IJ.· elQ
----------
~-G.
T
6oo-ooc
·-- ----- -----.:..J.J--
- - -- - ·
-
~~o·ooc
.. -·-- --
-----·--------. .
OI2SOS"
----
GM · ooe
--- - -- - . !?r::r--""
"' ~] Io rca
3 i< t< f7 1-<~ ------------
g.r
I
15 Ev.:cr
I 171 ('\
_<;OS.IAl~
/~ ~
i ·;-.,·
3 F ~or 3 ekor 3
ckor
_)
fKor
3
'
/ !
l I ,
fkor
I i·
I
\ ..
/J
I
''
~·o
:
OAT!
-----
_pi()__
.
, ttt-1 , s. Stl~A
--
-------......-
~io ~--
A nc\1<: --
--
_. _ ----~- __ 3!_~~--
..1•~'
f2.AH
_ _ _1 • _ _T~r ~Lc.tJ--: ___ -~
----..
i?r\ H 1uA H /
---:=---~
. -·-
~~----·
·~
-------
'' I .', ·I.
-------------------
·-
------
-------
~c.~\ 71IJ i 1~- -~ ~ T ~ -~---
:~I ~-'-'Pl
5
:
n. i~' ~-i' /. ·.: ·:, ,
( .J
c1 I .ttk
___
---~-------tJ~!.lhtl~~t 1 n -~~~--- Utl~k · t\.lo r o ( ttr-J .;; o \Kl k" -.- - - - - - -c-------------- ------ --- -- -·-· _. _____,::!:__ --~-~/9U'~:-J b C111Cik. ---,----- __ --~-~-~~·\p __ i''!~yt!--, .J.. Cl nn"~\-
rq
',
~·
I ,, ; •
'~ '• ,. I ~ I,:
!
.
11
f\,\ I.S (.-:It-\
b LI
Y\ Ll l~ f
'7- ~~h~i£o
- t :_ kc~e---~~~
_____ ,_L_(.
- ~lc_J(. -
i()
v
i<
1{\,(
10
f( I'
it.
~<~::
io
I
i C) ('I:
a._ k~ 1~--~~-.::~~.;
e.
II
L<.k
I_
/'•
...... -
•
I<
II II I
:-- _,,
-, _r: '..
I
.';_~ . I. • . L
. ',--
i
I
l
___.!•__ -~ ~~G_\:>_ P U k ~: ·.: -~ir ku~->1 1
I1:
J:•
Ic
~< ~~
I t
;:i
A
.·
i \,_i•
~J, i( lt.:'
~
..:, I.
I .·.
~.(
1.-:
j;:. k
~-:1..:
l
i ':''
~ :.{ ~
I l'(,
ii·
(··~·
......
. ,.
._,
I·,..,.
·-1
.L :. ...
'/_ ,
....... ~·. I. . ·(
.
- - - - - --. - - - ----- ---------- -~-
..
----·-- ----.
•
...,·
. : .· ~
OHGANISASI SOSIAL ( ORSOS) SETYA MANUNG(;AL DESA KEDONCPOII I<E(,AMATAN NGIPAR KABUPATEN GllNliN(;KIDliL SI< KEPALA Dl.NAS KESEHATAN DAN KESE.JAI-ITERAAN SOSIAL PROP. D. 1.\'0GYAKARTA TGL 25 NOVEIWER 211114 NO: 465/1!3119
----------t?jl Orsos- SMI VIII 005
Nomor Lampi ran
- bcndcl
Hal
J>cmohonan Bnntuan i3KSP hagi Lansia
Kedongpoh, dZJ~luli 2005
Kcpadn: Yth. Bapak Kepah Dinas Sosi:>l d:111 Pcmbcrdaynnn l\1nsyarakat Kabupatcn Gunungkidul Di Wonosari.
D-:ngan lwrmat .
Lkrsama ini kami bcritahukan hahwa organisasi sosial sctyo kcd11ngpnh scc:;ra rutin fl'lah llll'ngadakan pcmhina:lll agama dan
j)l'Jllhl'ri~ul
sembako sctahnn sckali k-:pada kcluarga miskin [ Lansia terlantar (hll, tcrlantai')
t\d:~pllnjumlah
lllaJHJilg_,L?.~Ii
,ksa
Jn;d,;:JJJ:;n /
JK'nyandan~
,.ill'iil
:111ggota sasaran scbagai bcrik11t :
•
,_,a,;jut t:sia tcrlantar : 95 kk I ornng
•
Pcmlcrita cm.:at tcrlantar : 25 kkl orang
Scjumiah anggota sasaran lc1scbut kami sclalu bcn1saha llliluk
lllclllll~katkan
f:csc_jahtcr:t
h~1p:1~.
kiranya b:1pak lwrscdia nH!IIlbcrikan lnlntunn pclaynnan para l.ansi:1 Tcrlantar hcrupa d;·,n.l BKSP ( tbntua,, :'cscjahtcraan Sosial Pcrmancn ) scjumlah dana tl·rscbut n;!llti karni sanggup
mcng,~lnla
sctara knpcn1si simpan pinjam, hasil
pcrkcmbangan~a
k;uni
rcncanakan liPtuk (K'Iayanan I,nnsia Tcrlantar. Scbag;,j bah:r1 (Wrlimbangan kami Iampirkan pula .dCIHiki;u~
pcr~yar;llan yant~
dijll'lilli .. ul
alas tcrkabulnya usulan I pcrmolwnan ini k:uni samp:1ik:111 u,·:q';Jn ll'l i111:1 k.1:-.il1
<m<;ANISASI SOSIAL SETYO MANUNGGAL
Ketua
,
(-4i£=-~~~
Sekretaris ,~
\,,
..
Vfj-~/
...
SlJ~NO-
l'vll.IRTININl!SIIl
LURAH DESA
SUI
MENYETUJUI : Tanggal:
.:!).";'./.-:.. ~·/~
Nomor : ...... .'........... .
Tembusan Kepada Yth : I. Bapak ke~rla ')inas S0sial Prop .D.I.Y.
2. Bapak camat -:3. · Arsip
~gipar
POH
PROPOSAL USULAN BANTUAN
KES,~JAI-ITERAAN
SOSIAL PERMANr·:N J>I..:J.t\ YANAN
LANSIA TERLANl AR ORGANISASI SOSIAL SETYO MANUN
Or~ani:>as:
.:ietyo Manunggal menyumbangkan saran dan partisipasi
agar scnaw: pihak mcmpcrhatikan nasib hidup/kcscjahlcraan hagi Terlantar.
l.ansia
Organisasi Sosial Sctyo Manunggal dari awa_l sclalu mcmbcrikan pcmhinaan maupun men1berikaa tambahan makanan berupa sembako (bcra:.;, minyak gorcng, g.ul:1, mic instal', dsl>). DcPgan harapan l'ara l.ansia Tcrlantar his·1 lllL'Ilcapai hidup sc!J:Jt, scjalitcra dan bisa bcrlanggungjawab pada dirinya scndiri. Kan1i optimis scbli apabila scmua pihak khususnya 1w:mbcrikan bantuan pelayanan
13K~SP
p~.:mcrinlah/
I)inas ll·rkail
yang nantinya dapal kami kclola sccara
I
.clay;;nan l.ansia Tcrlanlar di bidang Kcsdwtan dan kL'sc_jal•lt'r;lall so.:ial mcrur. lwn hal paling penting. I k!-\ill'll)'
angka
k~n1isk in;~n/l.;~nsi;~ T~rlanl<~r.
Tingkat P'!,JdiJikali yang rcndnh. K~tnunpiwn
usaha
m::~sih
masyarakal bclum hisa digarap, schingga ekonomi rcmlah, lllmlal ngalap nyaur.
Kondi:;i OrgaPisasi Sosial bclum llHllllJ>ll mcnanga111 karcna k~l~rhatasan modal (dana)
3.
SA~;t\RAN
l'vk,nbcrikan s~jumlah:
pda~'anan s~cara
rutin kcpada scjumlah l.ansia I anggola sasaran
120 K J{/orang.
J>.:mbcrian biay:1 hidup d:m bantu:1n kcsehatan bagi Lansi:1 Tcrl:.llltar.
4 . .IADW /\L KEG IAI AN St·o·:lra mlin ~;dial· ;~ri~arl,
Tang!~al
IX/hulan,_iam lll.llll · I.'.IHl llll'll)'.:llLik:na Jll'lllhill:l:all.
si1npan· pi1~jam, dan lain Sl'hag.ainya.
Pembcrian makanan, pcngobatan dircncanakan scbulan sckali. 5. RU:VlUSAN MASALAH Kcterbatas;u1 dana yang dimiliki Organisasi Sosial Setyo Manunggal. Pa•·<~
Lansia I 1)enyandang Cacat apabila dimasukkan Panti m<>sih mcrasa kur;-tng
c!1ak (dian .gap k••rang wibowo I projo). 6. TU.IUAN Tuju:11:
til•
1111. untuk modal usaha bagi lndustri Kecil I Organisasi Sosial Setyo
t'vlanunggnl schingga pcrkcmbangan Dnna BKSP dapal untuk mclav:ll1i Lansi:1 '1\TiaiJ!<'I.
Tujuan k:Hisus, 111cningkatkan usaha-usaha kcscjahtcr:un social agar dapat hidup layak dan scjahlcra. 7. PENU'i'LJP
J)emikianlah hchcrapa hal yang dapat kami usulkan schagai hahan pcrti1nhang:m bagi pl'nH:rintah dan instansi tcrkail, mudah-mudahan
scJIHW
pil1ak
mcn~aklumi.
Kedungpoh,o~iJuli 2005
Sckrctaris
Ketua ,. ···1·.
MURTININGSIH
MENGETAHUI:
~·
::mNCANA PENGELOLAAN DANA BANTUAN PENYANTIDI'AN
BKSJ'
TJANSIA TERLAlTTAR LESA KEDUNG-POH KEC.~mLIP:\.R KADUFATF.N GiJNln1GKIDTJJ, •
- B:1ntuan rln:ri 1inas 2 •
P'E~iG-T•;JJGLAhN
·~os
J rop .DIY Rp 2') .GCC .r~cc,-
ia 1
z
- Dike lola sistim Kopera 8 1 simpm pin jam. - TTsnha Peningkatan Ekanomi I'roduktif hari kclunrga trampil, industri kecil dsb. - loJRktu/)ama pinjam: 12 lmlan, tiap 1m1:1n ;-:~c-mh"'ly-\r ;>ok ok C.an ja sa /bung a : 2 %/bu .lan • ~
$
REN"CANA P'3NDArA.rrAN 1 TAH.ill!.:
2 % X Rp ;!.5 .000.000 Enam Juta Rupi:=~h ) •
- 12 bl ~
X
= Rp
4 • PNS'F.J.U ~ll!li
Penyar!tunan 20 orang Lnnsin
Terlant-~lr
/'
:111 .~( . .\'I
12 X 20 X Rp 20.000 = Rr 4-.800.000 ,- Diaya administrnsi d:m OJ'!''lsio::-;:~1 :\J' T .c: 1:~
-
x: Rp 7'5.000
Cacl•hc.;,:~n
= Rp
!' t.~l
900.COO ,·-
mod'll = 12 x :rtp
~5
R 1' Jrn l .ll r
.coo = .~]) jC:r.. rcr 1· .r·.co .c:cc.: )CO .t f.C
(. . < r.c. ('·(·(' , -
--
;,,
RENCANA ANGGARAN PENGELOLAAN DANA BAI\TlJAN PELA VAN AN BKSP LL' NSIA TERLANTAR
DESA KEDIII'\CJ>OII KEC. N(;LJPAR KAB. GliNliN(;KJDliL
I.
Sumlwr
Da•~a
lJsul:-~n
II.
:
I bantu:m dari l)i,ws Sosial Prop. D.I.Yogyakarta Rp 25.0CO.OOO,-
Pen;,;dola;lll : • Dike lola/ dikcmbangkan dcngan sistim koperasi simpan pinjalll • Sasaran pcmakai I pcminjam, kcluarg:-t terampil, pcngusah:• industri kccil. • Lama pinjam 12 bula11, tinp bulan mcmbayar poknk pinjaman da11 hung:t: 1,)0%.
• Rcncana pcndapatan I tahun : 12 bulan X 1,50 "lc> X Rp. 25.000.000,- = Rp. 4.500.000,-
111.
Renc:!ll
•
l1 clay:utnn I pcmbcri
•
•
= Rp 3.000.000,-
8iaya oper:· .ional dan ndministrasi : i 2 X Rp. 75.000,-
= Rp
Cadangan modal, dll: 12XRp. 50.000,-
= RJL.____§Q.Q,_OO(l.~
900.000,-
I{ p.4. )()() .1)(}(),-
.ll Jf\.·11 A II
ORSOS SETYO MANlJNGGAL DESA KEDlfN(;J>OII RI~NOJ\Il/\Rt\
KI·:Til/\
MFN(ii·:TAIIUI :
LLIR/\11 DI·:S
DAf.TA {
Pl~NGURUS
ORSOS SETYO MANUNGGAL
DESA KEOUNGPOH J(ECAMATAN NGLIPAR KABIJPATEN GUNUNGKIDUL
TAl-l UN: 2002-2005
rr-·--- --· ------------· ----- --· NAMA
I i'io
.JABATAN
PEKER.JAAN
PENGURUS -
I. 2.
I
------------····-·
---~--------
--------- --··
np. Muji111in S.Sos.
Pclindung
PSK
11111. Suratmiyati
Penaschat
Lurah Dcsa
l.
I Sukino
I Kctua I
4.
Suripto
Kctua II
5.
M tn·tin ingsih
Sekrct:-~r::;
I
Guru
6.
Fny Ktt/.aimah Sl I'
Sckn:taris II
(iuru
7.
Sri Sulwkti
lkndahara I
(iuru Tl'
S.
Ka:·tiy..:lll
lkndahara II
lbu Rumah
9.
Budi ;\stt•ti
Sie. /\T & Yatim-Pintu
PNS/Bidan
I 0.
Subancli
s:c. /\T & Y;ttim-Piatu
Kcpal;1 f)ul\ult
II.
Darimin
Sic. Pclayanan Lansia
Tani
12.
Hrtrto Wiyonu
Sic.
13.
Kasn1 iyat i
Sic. Pclayan Pcncn
Wir:-~swasta
14.
Kismorcjo
Sit.:. J>..:lay;tn l't..:m:a
Tani
15.
Sutejo
Sic. i<.csos/KK miskin
Wirns\v,tst;:
!6.
Sukannan
Sic. Kcsos/KK miskin
Tani
Djumijo
Sic. 13am:ana 1\ lam
I'NS/(iunt
Prap~mvi)OIH)
Sic.
17. i R.
I
tvlantan Pamong Man tan J>among I )s
Pcl:-~yanan
Bam:an:-~
Lansia
/\lam
•:o•.iv ~t~p•h,
·r~lligg~~
Tani
'Ltni
J./' .1\ll
Oruct'J .'~•tty• :~a;llPI,!.~.U.
L :>r.'i)~,
Jpr,;;,.
•~e.li1ng:-~h
i·rJit'i'l ·i ·
~C3T
'{
STRUKTUR TIM PENGELOLA BKSP ORSOS SETYO MANUNGGAL DESA KEDUNGPOH KEC. NGLIPAR N;~~--r---Jahatan Tim
~
S uratm iyal i
I
Pcket:jaan
a --t--'-=----J>-e-n-as--c-h_a_l---+----L-u--n-.h--l-'1--es--
I
Pamong
D~sa
(Mantan)
Sui
Penanggung Jawab
3
Suripla
Kelua
Mantan Pamong
4
Lastari
Sekrctaris
Wiraswasta
Bcndahara
PNS I Guru
2
1
5
Kedungpoh ..~./Juli 2005
Ketua
/. •I'.
"'
Sekrctaris
MURTININGSIII
:.=.=-.; ;_ :....:.
=-~
:.. :. :.: :,_ .
Tn 8Bi"l IK 1\N '. ·_·. :;~:(:··~··.·- :·: i .· ~-'f'
------
'.
:: ·.
-!<' :-:::{:LANJuT USIA: .. _~l-'
{•..
·. ·.
·:· . . - -·. .
(i ! .. 5 --------------·······-··--········-
4
.
. . .:,
.: .· 70 th • Islam :. 63. th •• Islam ::'~•:3 :·c;Tukf~rern · :' 6 0_ ~-~-th_ . : ·Is lam · tb ·=· Isrr.a 1 :.t'~I;·.j~~iit~?~e j 0 . . / , . 76·. :tl{ :·Islam •· =.5:\'Dulrasad · : · 6 7 ·. th · : Is 1a m. );·~_::;4~~~~r-:.::;···: o· Ikrorno.. , : .bO: ,·th. : Islam : .7.:iRej . 1:'. :-,......... : .... ~.--.:) ~- ;· ·-:· -; , •, . .) .· ··.1·:~·Tum1nah
i
:.:::?~:i~q,i#*e~ ;~
.. i
·. 6o .
.
.
I . ~ ..
' I
.
I
... ..• Jaud<1
. :.:. .·
: -~~~J1an;8~~r.so · .. ~- ... :i .eo • 75 ,9~.,Mar;t.orejo .. :·~: _~r:"·'· ,.·::::, \- ~-- . .;._ ; . . :·; · : 71 .~0: ·iJ)ayiri . t 1: :· 'sD. ie~ 9C' 95 otarun o . . 12:.. ::s~t~ ' ·; .· .. .. .. . I no 13: . ·~ aa tiP.l: o 85 ·~- 4:<.K~~t osa i j err. 95 I')~ .Sodirr..ej o
.·
~-{
\
:
-
~--- ·'
-·
. ::; ,: . ·... :_.
.
~-
tl! ·: Islam ~
:: IsL1.m |
•,
:th~ . :. I:; lam
Islam th th . : Iolam Islam th' '.
85 t'h '.
: . ·· , •. --.,~~r·;~l.'t. ·. ··. c•
. '. . ! · •· ' -
'-· . .
-~-~--
-~
:''~f·-~f' •.-'fr·~-~- •ij.~
..
o:. ; . :
~
'
.
'
.
:an om
II
:·_:l.n om
II
J;;1nd~
~;in <"";Ill
II
J<1nda Janda
KedJ!o1rtenp:nh: r-::ed-po1lten•ynh:
II
J;""!Yl d.':\
Ked r:ol1tenc;al1:
II
J::md:.t
Kedrol,trmrr:lh:
II
Janda
Ked})ohte;,r:a1>:
r1
II
II
II
.• KavJin
Is lam ·:-Islam ·: Isl:.1m .·a Islam Islam
'
l
Kepol•t ~nrr,a:f1
II
:
Janda Jandr.\
Ker1.po''tcn •a}>: J·:e d polrt~n •· .111 :
II
Kawin
K.ed1;ollten~~:1!>:
;I
Dllda
Ke.j];o1 •lor
"
..Tandn. Janda Janda J.,nda ._Tan·:h
1 ·-
I''
Janda Janda
II
K•· '' olltPnr.;uh: KP-d 1,01~ tr~!"l '':Jll:
. . ··:.
'•
II
II
Is. lam a·9::.th. · : Islam :{}_1'-~f:i!!tj~rik~'~o ;·· ,__ ·; r :·. ~ ,··:?·..~-·,j I
Sin om Sin om
KedJlohtew·dll:
: · 95 tb .
: 84 t11 . :: ··•·•· . .:·-~1!. ·;·.;'f.:·A.. . . . .· '· 27:·'··'Irnanrn1nah· .. ·.. : 77 ,tll .. . :'),..:.\·';·,·:_-.•:•;·· .... 28 i·::·::fforri.p Wanti vern .··: ·.eo, :-.th • •, . . . . :;:-- .·.-:. ·.'}.'1.~·-:lr._ ·-.;/'.,.,.If.~ .. ""!'::~·-.-_: .~. :' G. 9,:· _. _ th : 29 i"hiroa:p\faryon ' . ' .' (.• .. - •'.• '·,·' • \,..· ': : 75- .. th ':::;'or~·J<art.otuf.'inem·
II
Janda Kawin K,-.·;in
.
,
SinOn
I)
.
·2f?_:,~~·-~1.~~~pdil~a~jo.
Kawin Janda Km-Jin
Ke·:lpo: trmr•·1h:
75 -th. Islam ·20:".;··sastro Tarjano-.: 95 .. th. • Islam _,2~;;~~£~#,~~~~d1yo: . : :. 70 th Ishm · Z2":1:~Jamikan.'·•iartano: ~5.: th •• Islam Islam = 80 th ;~i-f)r~~~~x~·~~ ~0 · th • Islam :~.4.~~~l1:·.,;suJYi·.·
~.2.5.. :'~~~a~~ka Ja.m
II
Jan :let
th·
.
.. ...
II
0
I"a~m
90
..
:19::7;-Yoso'-Sumarto . .. ·.•· .. ;~·-:·~-- :~· -·~ .:· ._.... :-.: :
.
.Sin om Sin om
II
. 1~.:-;. \~iryono, ' : . . _•. ;,_· i':
.
bt:1n , r::nm t
Kedpol~tent,an:
S,O
.·-. ,; ·~.-
Sin om
Janda
·,~ -,~lk_ar.~ ?~~ Y~.m ' ·.
f.::.\1-\. ..-:m:oln ,Pe;
om ·
Kawjn
Isdam .th • Islam
)~;--~,::~~rom .O.'!'iarj o
~:lin
Janda Janda Janda
7 --···
...
II
·t 1\cdun!··poll J.or:
'I
J:dllor:
II
~~ed:m
~: ~:d !111 ''"' •: .1•1
Knc),, ,,. t~
c Inn
Dud a
.~:
e :·t n n ,,,. ·
Jand
Kr•dun
Janda
Y. c' \u'1" · oh l or:
Dt1da
V cd 1m .''T 0~1 1 o:r:
36 ••.•...............
".,
,·:r :
ol~~c.r:
,,
' ol•l \'":":
(T
c.) ~
l. cr' :
" II
1 dt 1. c•r:
..
II
- 2 -
STATUS
! SANTU~1AN YM I DI.Sim.IKAN
7
Duda
.80 ,th: lslaii! I,.
.
;'
87. th: Islam
Janda
: · 85 ·th: Islam Islam 83 th: I·' .
:. J·~nda : Janda
.SO ·th: · Islam
Janda
75. th: Ishrn 85 th: Islam
. Janda
70. t~: IBL~m Iulnm ::· 85 .th: .J.
Janda
i
·:.-,~
· .. ·.· :..4i=:t·saido ., ; . - :<. .y·:;f:' ~-
:~_'7{;'
··
~·k1~t,,Partono. . . __ ... -.·,\.'::~-·: •
-~it
~
. \'44:i~i.warto·harun.o :;r~---•·-~--~::,j. ~_·.-. :_; ·;;- •,· ;:::45.~
:,S.ar.jon,9·;·. f:4··6·n·s~~·i){~)~! · :.:
·.
!
.: . 75,·;. ~h :
Islam ··' ·:·,. : "80~th: :: -~ ·. ~[:4:9,;,~ .Fnwirq .s·enton o: :-;-'.72:, th: IDl.-:~m . . .· ... .. .. : . ·. . ·.·.· . _.· ;: ·.=::ot :-.{) \ '::·-' ·:t -· :. 7,6;th: Islam ;~.~~0;=.-e.~~a~-nor~~o.> .~
lli51'i\..K:.~~·:to:r.on o ~ · ,.. , . · :·,:siri.di C52 -.-:~,::~:-:·--·~--, ~-.--~·-·._.~
·:: .74.: •
~
~;~?6:. Y.rcmore j o
:. ·.:_
'-i.~:-
. ·.
...
.
.
.
75 th:
Diyon o
•i: 65 : . J oc'likr om o . > G.G : · ~= g~ tm 0\1 ia r j o ··<:67: · ioyp I,iyem
...
');'•
r.,6~\: ¥.~rto1joyo
r·~: 69: ··-·. '·· ..,
Nga trr. o ·su-,.11t c ·
·. \1:.
i
.\:70:' Karto Pawjro -. . , ' . i-~: '• ·- ': ··:?-71 : ·..K~omore j o :72 ( 'fi iryo. Tarun o 1-~
._I··
•.•• '
•
'
.
:·
7.'~ 74i yawirorejc 75, : s ~.irne j o Kr m cr.11a j 1 .
~ 'J'
.
'.
7?.&: Dayem •.Tf: ·' s oka+rJ o o 78: ·. 1:1~rs •: ·.. Kartoouti 79:' .. ' ,.
. .,
11
11
o~i
11
onar i
i
11 11 II
'I
65 · th: 75 th:
75 th:
0
:i o: ;Cl J' i
J::maa
Ked 1 o!1 .l:n 1 c;n
Duda
::~e
Is lr.un
Janda
Ke d 1• ol;
Islam
..rand~
•. Ke
Is l.f;m Islam Isl·Jm Iolam Isl·1m IsJ.am
Ka·.olin
V0.d1J01' ::nlc•l
'I
I<::~ win
i.(P., 1 POll
II
Ja'!"d:1.
~~ccl1>ol~
·'n
K:1••.;in
rc
:.11 .1.0l~
~-- .'--~--
:~;E54·: Ama ty1 di
II
·o;jcs:1ri Jan do.
,..~(- ,./··· . -~-
· :. Gen tu:H,.:m
: Duda
Islam Iubm. Islam
~Y62:·narsc :ii'1'1ar;io . . ·. . ~~~?3: •1¥agir:1h
II
11
8~ ~ll: '70th: F'54::r:P~tmorejo ,, . •. : . . '>;'.'.:\;.;;:•.:\:··.; 70th: c:ssJ< 'J oy~harto •.. [: :~;~€;"'[ :·r~ o. J.~ i1~e~ 80 .th: 70 th: siwuh .:57: ···;::;. ·.. 70 th: ·\:~8: :\dmo Suwi to ::··5.·9: }~gatmo sentan.o: · 75 th:
·.
r;':?:~.f\~r.orno~iy~m.
: . ~1: ·.'Ce.l~~mo
Gen tun,r.r.an
,
.. ,
....
-::_f·: _:
II
oj onar i f\·; o j o::1a r i r·: o~ o:;ari r ojou~tri ;·: oj o~:;ar i oj o::ari
Isl:lm
''
Genutunr:.~m
::Janda
· 74.>~11:
·-~·
11
r·
Inbm·
;1·1 •'\0V , - ; ·.,'
11
: .Janda
th:
•,,•"·
.... ',;r.,o)o: •f'",
I
II
J·1nda Dud a K:wlin :. Duila
Is 1a m
.. . .
;· ·: \ ,
•
: .. Kawin
~48f"'i·Wor.;o::Setiko·
:'·_rj'...': ~'1.:-/·)~_~:_r;_,_. :. ·..
.
Genutnan
Duda
. · :.· 6~'}h: . .Inlam Is 1a rr. ... : .• 73 ~b :
·:14·_J.~f(;·~:~:~§oY,:·~: .;: : .
:. Gen tun c:~m Gentung;;m Genu tnng;1 n
- •
.
'
•
''
_·,
I
..
.
: l:Ja kanan, pen, : br-i tan, r .ina
·: Gentung:=m
lro1) ::uJr.;l ~·: 1.1
II
l en
.,
,··nl 011
!1.J.C:1
'J>Oll
;·:. •(l
-
II
o~:
1
nl.
'I
01
:1
0~1
'(
..Tnn 'l:l
'I
80 th: Isllm
DuC....-:t
80 th: Is 1:.1 m 7C th: Islam '14- th: Islam
JnnJ:1
:
Du·J·:l
Jandd
i.rlul :: Kc?d J'Oll !( ed pol1 ;-: j. ·:11' 1
J:md~1
Ked poll :. i<11 J
II
80 th: Islam
65 th: Islam · 75 th: IAL.':lm
Janda
Ked·,.o~l
:·. idu.l
II
:·Janna
Kc~dpcll
:·, idul
11
•· 80 th: Islam
Kavtin
76 th: Ielam
:
I.
0
I' Gl i
..
:L i' l II
.,
:.: g 1 cr cor'
II
Dud a
I)
j·a,'
:.. 81 th : If'! 1a m 82 th: Islam ~. 77 th: Is ];:1m
Jand-:1
:.r ':lor(W
11
Jc.mdq
,. :": l
0f!
II
82 th: Io ls-:trr:
Jnnd.'1
73 th: Ial3m 75 th : I a lr.un ?EJ th: Islom
J::m<'la
..• •
80 ••••••••••••
()J'
rr 1 or or:
· · ~·· .l or r:.·.'~
II
.
II
11
...
il
11
- 3_ r:,)
5
4
- ·---~---
Ielam
Jnnda
Is 1:lni
Kr-twin
·'"' '·'OJ 0
IGl''\ID
K~1"' in
Goj o
II
In1am
K,'vJ:i,n
G·ojo
Islam lnl::lm
Janda
~-;.
oj o
",,
J ;J'O <1.:\
~~-
oj o
}ohm
J·.:md:.1
:-;ojo
lsl:-:~m
Janda
~?
81
Is lam
j3nda
75 .60
I:· Jam Isl:.1m
77 78
. .•.
G? 65 th 6C th
Isla.m I:·;l'irtl
lo lam Inl-lm
"
i{
Janda
1~
.l{.:1. win
!Cirohld··1ul:·
45
Kawin
J:: e(i J10f1 hll on
II
Jik
K d polm1 on
II
IC d 1 rh lo:::-
·r
,9 :. Sri \Y.:thyUJ :1
20 th:
I::>llm Isl1m
.10·: Senen
50 th:
...1.1 : Gim.i!l ·,· . _1,2.: W:!y,on o {13 ,. : J~HJlidilt
so
~--;.:-;,\'~
th:
25 th: 6 th: 10 th:
..
~
-----····-··--··----
65 th:
13k
'25 '··:· ·-:'.'Gnyem .
II
Kedr
IGlnm
,·24. ·,.:·: ': T"t.1.:.>(Pin' em .. 'i• . '
.
1::1 .'i .l r l-::1y:1r
. ·----·. ·------- ·--- ·-·-- ----
50 th:
23 .. ': -.•. r:a t.iyeru
"
·:) () ;j (!
J:mda
;p, . : · i'-~ue.iyem _
f-1;?2,!:\'0:J~a .-.:~ ::.~>us ~-n t o .
.
!C l1 '.--::\ r-
;~nwin
25' th: :' 18 th:
: .. 45 th:
36 th: .:.•. '60 th:
:
m~
'I
Is l:1m
Jl'!<
'I
Isbm Iolam Inl1m
J:ll'\
ta lnm
"
nk
:'~<:'J'1tU'":.ln
>r
:OK
,~ (~\1 tu'' n·;') n Ger tu···.rr 111 i ~ ()~i o,c;:tr 1 i·· o :i c: :., r i
II
Dl.hla
B~
th:
'I
o:r,
Isl1rn Islam Iolam
•l j ,c}> t· "' ,. ·111
. j ~1
9th:
7~;
''
,;h~om
Dk
.: ..
(?'rl ,~. l J ~ : '
K;.;l\\'.i:n
Jmda
th:
p •t
Islam Jsl.m
Isl:lm
th:
•tm,rr:;
1·.
: .. · 25 ·th:
.... 60 : .. .'3.7
J·.c~~>0r!
Dk
lsl1m
. th :
11i:lup,
.]~
K.·1w1n
.·~. 7 0
ohLLlul~ :li.ly~t
II
1< .-]
I!3l.'im Islam
':
:
o
J,mda
Ib Lm
:?o>:;/-.-Kart or.: o.
o~i
II
"
m~
i;fg.,_'.:>Paimo · · •··
oj c
II
Isler:;
)
,,
Janda
6 th: 59 th:
i15.•.:, i·Jns.ito . . . 'f6 · :. ·-Jumur 1 d 7;:' t rt:ary;u~ t Cl '' i;-ia··:·::i 'sukirn o · · ·
,,
K 1ay::tr
}~k
Andi
.. :G
K,win
r o:fo·::1~i
: ·r.: 1 nro,n: · .::..1. cr C."' .,-l
:~;
,J,qndl :!k
r
.
'
oj o · 1 'v•r
K b·r·~r
J .ll1 da
... ...... .. '...
t in
'I
;; ];\y.'l :r.
Islam
14-· :
.
1
Ka'v!in
10 th:
: ...f. . . .'
·h. n r · ·.-t
·' 0~0
!(a win
th: 24 th:
'
·· gJ.or or.;
,., .
Janda
.·-
~
--·----·..--. ---
Janda
55
'
...
-Islam
~
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGY A KART A NOMOR: .~.8::~<~?!(.v:.~ ........... .
TAN(;.GAL
: 8 April
~OOb
TENTANG PENDAFTARAN ORGANISASI SOSIAL
"SETYO MANGNGGAL" DESA KEDUNGPOH KECAMATAN NGLIPAR KAHUPATEN GUNUNGKJDUL
DINAS SOSIAL
PROPINSJ DAERAH ISTIMEWA YGYAKARTA T AHUN 2006 - 2008
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGY AKART A
DINAS SOSIAL Alamat: Jl. Janti, Banguntapan Telp. (0274) 514932, 563510 YOGYAKARTA 55198
SURA T KEPUTUSAN KEPALA DIN AS SO SIAL PROP1NSI DAERAH ISTIMEW YOGY AKARTJ\ ~ ~j { NOMOR : C~Ht
'-{
.
('\!.
TENTANG SOSIAL I LSM - UKS ORGANISASI UIN OPERASlONAL SETYO MANUNGGAL KEPALA DINAS SOSIAL PROPINSJ DAERAH ISTIMEWA YOGY AKARTA
Mcnimbang
: a.
b.
c.
d.
Mengingat
I.
2. 3. 4.
5. 6.
1.
R. Mempe1 hatibn
bahwa salah satu upaya untuk mcwujuclkan Kcscjahlcnwn Sosial Masyarakat yaitu mengikut scrtaknn masyamkat di dalam Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial. bahwa di dalam kenyataan, Organisasi Sosial I LSM-lJK~; mcrupakan salah satu- wadah bagi masynrnkat untuk bcrpcr:m scrta di dalam Usaha-usaha Kcscjahtenwn Snsinl hcrs:nn:1 Pemerintah ; bahwa untuk lebih mendayagunakan peran Organi~asi Sn:;i
TL~nlang
1\.ctcnltr<~rl
Tcntang
Organisa~i
\9')') Tcntang
Pcmcrinl:d1
No.6 Tahun 1974 Kesejahteraan Sosial. No.8 Tahun 19R5 No.22 Tahun
I Jnclnng-1 Jndang No. 28 'l'<1hun 2.004 'l'l~nlaflt'. Y:Jy:r-.::111 ?eraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 Tcnl;nll'. K, ·,,,.,,,;;'~'"'' Pemcrintah dan Kewenangan Propinsi seh:·l)',;ti I bc:r:1h (\lcHw.:·;; Pcraturan Mcntcri Sosinl Rl 1'~o.14 ·rahun 1!)~;:;_: i '".i.~ciiif; i \.i,; Cara dan Syarat Usaha Pengumpulan Sumbangnn okh Organisasi Sosial. Kcputusan Mcnteri Sosial Rl NoAO/IIIiK/KI·J'/X-1'/::~; Tentang Org3llisasi Sosial. Peraturan Daerah Propinsi DIY No.) T:dmn 200:1 Tcnt:lll:· Pcmbcnlukan Dinas-Dinas di Lingkungan Propinsi Dl Y.
Surat Pcrmohomm Pendatlaran Organisasi Sosial I LSI\-1-llKS : Nomor : 07 /Orsos· S M/1 V/00(1 Orsos Setyo Manunggal tauggal 3 April 2006. M E M lJ TlJ S K A N
.
MEMUTUSKA N Menetapk~Jl
PERTAMA
Memberikan ljin Operasional I Legalisa.si menyclcnggarakan - Usaha Kesejahteraan Sosial kepada Organisasi Sosiai/LSM-UKS : Orsos Setyo Manunggal Alamat: Kedungpoh, Nglipa1·, Gunung J(idul Lingkup wilayah kerja : Dcsa Bcrf.ernk di hidang :
Penyantunan Anak Terlantar, Lanjut Usia, Pcnyandnnr, Cnc
Dalam melaksanakan tugasnya Organi.sasi Sosial/1 ,SM-UKS tersebut wajib melaksanakan sesuai dcngan Pcratunm Pcrundangundangan yang berlaku.
KETIGA
Mclaporkan Kegiatan Organi.sasi So.sial I LSM-lJKS sctiap Triwulan dan Tahunan serta melaporkan sctiap pcrubahan program ~crja rnaupun pcrluasan lingkup wilayah kc~ja kcpada Kcpala Dinas Sosial l'ropinsi Daerah lstimewa Yogyakarta.
KEEMPAT
Masa berlaku keputusan ini dinyatakan st.~lama 3 ( tiga ) tahun st;iak tanggal ditetapkan dan Organisasi Sosiai/LSM-UKS yang bcr::;angkutan diwajibkan_mcmper barui permohonan pendaftarannya kcmbali apahila masa bcrlakunya tclah hcrakhir.
KELIMA
Kcputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetnpk
Ditetapkan di : Yogyakarta. Pada tanggal : April 2006.
?,
Salh!-an K~pnt\t:)au ini tlis;Jmpulka'!J.<s.pada Yth. : I. Bap~.k GulY~rnur Dacrah htjmewa Yogyakarta (sebagai laporan). 2. !)dr. Kctua BKKKS Propinsi Dacrah lstimewa Yogyakarta. 3. Sdr. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gummp, K idul. 4. KKKS Kabupaten Gunung Kidul.
den1!<1ll
dalam
YA 'l ASAN ORGANISASISOSIAL/LSl \'1- UKS
Non; or Lampi ran Pcrih:d
. C7. /Or:;c¥~~.3:n/IV/006 , ; Satu Bcnckl : Pennnhonnn Pcndaftaran Orsos/LSM- UKS.
Kl~[> ADA YTH Kepala Dinas Sosial Propinsi Dacrah htimewa Yogyakarta Di Yogyd:arta.
Dcngan ini kami mcng;~jukan pcrmohonan pcndartaran Orgnnisasi Sosial/ LSM-UK.S dcngan kctcrangan sebagai b•:rikut : l. Nr.ma Organisasi Sosiai/LSM-UKS : Sctyo Manunggnl 2. Alamr1t Kantor: 13alai DcsnKedungpoh Kewcamatan Nglipar Knbupatcn Gunungkidul. 3. Akt0 Notaris : a. Nama Notaris · b. No:nor: ...... -.......... Tanggnl, ......................... (Salinan Tcrlampir) 4. Anggaran C'asar/Anggnran Rtumth Tangga/ Susunan Pcngurus: Tr.nggal : 30 Maret 1997 (Terlampir) 5. Azas: Pa:1casila dan UUD 45 Tujua'n: tvlcn1bantu Pemcrintah dalam Bidang Usaha Kcsejahtcra.:m Sosinl. \5. S~atus(Pusat,Cabang, Loknl) n. KPinu Pusat Cabangnya dimana : ......... -..... . b. Kalm: Caburig Pusat11ya dimana : ......... -....... .. :. Kcdungpoh Kcc. Nglirar Kab. Gungungkiclul c. Lokal. Wilayah 7.
I .int>k'.IP Wiluynh Kct:ja: (Dcsa/kclurahnn.Kr:r;ar.wtan, Kota/ Kabupatcn. Propinsi, Nasion)
[l.
Kcgiat.:m dibid:u~g Kc.:scjahteraan Sosial : a. Yang suJah Jilal~sanakan (agar disebutkan disamping kcgiatanjugajutnblt klicn/wnrgn biaan. yang t.!lah sclcsai dibinn disalurkan: Mcningkatkan nsaha - usaha Kescjnhteraan Sosialbagi : : 30 Orang "' Pcnderrtn Cacat
* /\nak Tcrlantar
* I .:;njut Usia * Usnha * KlJBE
: 30 Orang
Non Panti: 30 Orang
EklliHHni
60kk
30 kk
6. Yang scdhng di laks.makan (agar discbutkan kcgialan dnn j umlah kI ien/warga bi nann yang Jilayani). U,;ah:~ Kc5ejahtcr:.an Snsiul dan pcnyantunan bagi : : 30 Orang * Pcmh.:rita Cacut : 60 Ornng · * 1\ nak tcrlnntnr : 55 Orang * Lnnjut Usia • Ut)EPKM & nl.IKS: 65 kk : 92 Orang I~
* I( U 13
..
(, Anak terlantar
: 60 Orang : 55 Orang * USEPKM & BllKS : 65 kk *KUBE : 92 Orang c. Yang akan dilaksanakan (agar disebut program kerjanya terrnasuk jumlah/warga binaan). * Penyantunan biaya hidub lansia & cacat ganda terlantar 80 kk. tiap tahun 20orar.g @.Rp. 20.000/bulan. * Mengadakan pembinaan bagi anggota binaan: 302 kk 9. Sumber Dana/Bantuan: a. lJsahn sendiri. Uang : tiap bulasn Rp 200,Baranp, : Hasil sewa meja dan kursi b. Donr.tur. l.Jang : tiap tahun Rp. 500.000,Barang .... - ...... .. 10. Kekayaan. Benda Bcrgcmk ..... -..... Benda tidak Dergerak : I buak mesin ketik, 130 setel kursi. Modal Dasar : Rp. 10.275.000,Demikian Pennohonan ini kami njukan sebagai bahan pertirnbangan.
* Lanjut Usia
MEN GET AI-lUI: Kab. Gunungkidul,
:-::=:-F:~~~S
Form :02 FORMULIR REGRISTRASIDAN IDENTIIKASI (ORGANISASI SOSIALILSM-UKS)
I. Nama Organisa<;i Sosial 2. Alamat J. Tnggl dan Tahuu berdiri t .. Akte Notarcs Nomor
S. Anggaran DasRr Tanggal Anggaran Rumah fungga Tanggal 6. Narnn can Alamat PP.ngurus a. Kctr1a . Alamat Telepoil o. Sackrctm r Almr.at Telepon 7. T ~rdaftyar pada Iustansi Nomor Tangg:\1 Wiiayah Kegiatan Lingkup 8.
: Setyo Manunggal : Kedungpoh Kec. Nglipar Kab. Gunungkidul : 30 Maret 1997 Tanggal:Nama Notaris : 30 Maret 1997 : 30 Maret 1997 : SUKINO : Kedungpoh Ng1ipar, Gunungkidul : murtiningsih. : Kedungpoh, Nglipar Gunungkidul
: 465N/8309 : 25 November 2002 : Nasional, Propinsi, KabupatP.n, Kota, Kecamatan Desa. ·
9. St::1tus Orgnnisasi a. Kalau Pusat cabmgr ya dimana b. Kalau Cabang Pusatnya dimana : Desa Kedungpoh Kecamatan Nglipar. c. LokaJ 10. Kegiawn Bidang Usaha Kesejahteraan social a. Yang Sudah dilaksanakan: 1. Pembinnan Masyarakat Terasing 2. Tempat Penitipan anak 3 Kel;omp-:>k Bermain 4. Panti Asut-an 5. PantiWerda 6. Panti P'!flyantunan bayi/ Anak terlantar 7. Pelay~nan Orang lanjut Usia di luar Panti 8. penyantunan anak Yatim/Yatim Piatu diluar Panti 9. Konsultasi Keluarga 10. Pantirehabilitasi anak cacat ~ 1. Pant:rehabilitasianak cacat Tubuh 12. Panti Re~abilitasi TunaNetra 13. Pami R'!habilitasi Cacat Mental 14. Panti RehahilitasiTunaRungu 15. Panti Reh1,1bilitasi bekas Penyandung penyukit Kronis 16. Panti rP.habilitasi anak nakal t 7. Pnnti Rehabilitasi Karban Narkotika 13. Pa.OJti rehabiHtasi TunaSusila 19. Panti rchabilitasi bekas nara Pidana 20. Panti rehabilitasi Gelanangan 21. Usahn Peningkntnn Kcmampuan Fakir Miskin 22. Pelayanan Korbun bencana Alam
c. Yang akan cilaksanakan ( a.c~ar disebut program kerjanya termasuk jumlah/warga binaan). * Penyan~unan biaya hiduh Jansia & cacat ganda terlantar 80 kk, tiap tahun lOorang @.Rp. 20.000/bulan. ·~ * Mcngadak;m pcmbinaan bagi anggota binaan : 302 kk 9. ~umber DanaiBantu&n : a. Usaha sendiri. Uang : tiap hulasn Rp 200,;lnrnng : Hnsil scwa mcja dan kursi h. Dona~ur. Uang : tiap tahun Rp. 500.000,Barang .... -....... . I 0. Kckayaan. Benda Bcrg'~i·nk ..... -..... Benda tidak Bcrgcrak : 1 buak mcsin ketik, 130 sctcl kursi. Modal Dasar : Rp. 10.275.000,Demikian Pemwhonan ini kamiajukansebagai bahan pertimbangan.
DAFTA R PENGU RUS ORGAN JSASI SOSIA L
SETY O MAN UNG GAL
~'
DESA KEDUN GPOH KECAM ATAN NGLIPA R KAillJP ATEN GUNUN GKIDU L TAHUN 2006- 200S
-
-
I
NAI\1A
NO
r~~
~
S un:tryo
~ur;iim iyal i
--. Sukino·
.
---~-----
--
Suriptu Murt,ni.Jgsih
8
Kartiye111
<)
1-~:r
.
14
-····
Wm1swast
- - -- ----Guru
..
Kelp. Tcng.nh
-----
Kelp. Tcngah
---
St•kir.cm
Sic. Lansia
lhu Rmh. ·l'nng.ga
Nglorog
------------- ·- ·------
Subandi \\·as ito
---------·
·
111
------
.
-----------------
Sic. UEP I KK Miskin
Pamong I) csa
Kdp. I ,or
-----
Tani
---------- ------
Sic. lkncana Alam
---·-··
------ -------··- ------.
Dukuh
Kdp. l.llr
-
Nglorug
·-----
_Punvar __________ Pa;:jiman
---------- ---------- ------ ----····-··-· ·· Sic. UKS Kctua RT ··-···--·--- ---·--· ------- ------- - ·------- - --
:---.-.
Ka:.antyatt
St;brrna n
Pernbantu umum/ Anggota
Dukuh
Pcmbantu umum/ Anggota
lbu Rmh.,
Pcmbantu umum/ Anggola
-- --··-
·-
.
Pcmbantu unntm/Anggota
-----·--·- r-·
Ciplowiyono
·-·r----------· -----
--
Pembant uumum/ Anggota
----- -
----· ----·-. -
-----
Pembantu umtun/Anggota I
Pcmbant~
Klayar
ronggo-
!
Tani
Kdp. Kidul
i
------ - - ___. _______ . __ ..__________ .- ___ ... -... I Tani
_
Tnni Tani
·
·-
Nglorog
·dun gpoh.
!
-·-rv, --:--:-- --- -- - I
OJOSill'l _ .. ___ .. ________ .. ____ .. ______ -- __ ..
~s~ Kctua RT ·
{§t?o~~NGiti~Z'\
~1cr~ungnn ----·-·I Kdp. Kul(111
------- · --·-----· ·--·-
•
-~~::/or·-~
I
------ -- _....-.- __....,_ _. .- .. -·--- ·- -· ·- i
·''~A
~
·-
rvlojns;ll'i
Tani
Pcmbnntu umtun/Anggotll
~ otosa m ijo
Kelua
Kdp. Tcng.ah ----- -----·- - -----
Sic. PACA
-- ··----· ----
Kisrnorcjo
22
(jentung.lln
-----
Kelp. Lor
Vlcortoyo -
Guru
Guru
Tumar
19
Kelp. Kulon
Sie. At 1 Yatim Piyatu
------ ----
18
Mantan J>a mong
I:Jjumijn
..
8;~
Kelp. TCil[!.;\h
lbu Rmh.' l'ang.ga
()
-
Mantlln Pa 111011!:'-
Bcndahara II
~ukin
13
Kcdungpoh
------ ·------·-· -·
3endaha ra I
--
---- --------- -----
....
Kctua
Sckrclaris II
SrisubP-kti
Kcc. Ng.lipar
Pcnaschal Lurah Des a _____ ____.,.,____ -------·
Sekrctnris I
------- ----
KETER ANC . \'\:
Kasi Kcso.s
Wakil Ketull
Tt~stari·-
PEKER. IAAN
!)~:lindung
,-------··
·-
7
.JABATAN PENGU RUS
3 /ip_ri.1 ?0or:.· Sekretaris
MlJRTININCiSIII
i
I
I
ANGGARAN DASAR ORGANISA il SOSIAL SETYO MANUNCGAL DESA KEDUNGPOII Waktu dan Kedudukan Pasal I Organisasi ini bcnnm
: Sl·tyo Manungga I
Didirik:111 lllll11k .i<~ngka waktt' ymtg tidak dill.'ttlukan, lt:rltitung Sl'.i01k t;lng_g.:d : .\0 t\ I:IIL'l
1 q&J7.
fkrkcd11dukan di Kcdungpoh ocngan alamat: Kt.:dungpoh, Nglipar. (il111llll~kid,d ~,.Tt:1 llll'li~':lnli,il Wilaya11:
* Des a
: 1-.: cd un gpnlt
* Kecnmatan * Kauup<,tcn * Pi·op;nsi
: Nglipm : (iunut.gk.idul : Da~rah lstimcwa Yogyakarta Azas dan Dasnr Pasal 2
Orgn!lisasi Sosial Sctyo Manunggnl berazaskan Pancasila danlJllD I 1J45 Maksud dan T11j10an Pasal .l Maksud dan Tujuan Organ:sasi Sosial Sctyo l'v1itnunggal adalah:
..
I.
!ku~
membantu Penwrintah didalam mclaksanakan tujuan
memajukan
Pcn1crittl:lh :tnt:tra lain
kesejahteraan umum dan mcncerdaskan kehidupan bangsa scsuai
ik11i
dcn~
Pembukaan UUD 1945, a!inia ke-4. 2.
Membimhing dan membi!la masyarakatuntuk mcwujudkan kcscjahteraan yang hcrsil;ll lahi1 d:111 b
Sarana Pasal 4 Untuk melaksana"an kesejahtcraan sosial. Organisasi Sosial Sctyo i'vlanungg.al llli'Jlg:Hhbtl kni:1 snma dcngan lns!ansi Pcmcrintah, Hadan/l,cmbaga Swasta atau Org:utisasi .'ang •'•:tklli 1\·tlll'rinl:ill dalam halmcmhcrikan bimb1r gan clnn pcnyl·knggarann kl·giatan. Kekayaan l'asal 5 O•·ganisasi Sosial
~~ctyn
M·mllltp.gallllt.:lllpllllYai
~ckaya:ut
ll'rdiri d:u i ·
a. Uang Tu;,ai
Rp.
Yang dikt:mpulkrn dari para Dohatur tetap anggota b. Kekayaan irti ~clalu bc•·ubah sesuai dengan situasi dan kondisi yakni : Usaha Pcngurus Sumbangan dari Masyarakat Dana I Sumhangan yang bersifat insidentif dari pnra Dcrmawan Lain-lain sumbcr yang bcrsitbt tidak mengikat KcpC'ngurusan Pasal 6 a. Org,misat;i Sosial Sctyc l'vhmunggal dipimpin dan diurus oleh su:tlll ll:tdan 1\·n:,.~tiiW, -':til!' tcrdiri dari sckurang-kurangnya J ( tiga ) orang, yaitu scmang KL'Illil / \\'akil 1--:vtu:1. ,,_'lll:lll!' Sckretaris, S':orang Bendahara dan bcbcrapa Pcmbant11 Usalw I llum:ts. b. Anggota-anggota dan Pengurus diangkat untuk jangka waktu J ( tiga ) t:dwn laJn:ul\" "L'Il'Lth masajabatannya berakh:r, serta dapat dipilih kembali untuk pereode hL·rikutny:1. c.
Kcanggotaan Pengurus berakhir karcna : MeninggJl Duni<1 Mcngundu.-kan diri Diberh~ntikan
oleh RapM 13adan Pengurus Lcngkap
Berakhirnya masa jabatan d. Apabila ter_jadi lowongan dari Badan Pengurus maka paling lama 3 ( tiga ) hul:1n .s•.·IL'i:ill terjadinya low')ngan scgera ddsi oleh personal lain ynng ditunjuk dan di:lllgkat :tl:l:> das:,,keputusan
r:-~pat
pengurus lengkap. J>cngurus 1-larian Pasal ·;
a.
Pengurus llarian terdir! alas Ketua dan atau Wakil Ketua, Sekrelaris d<1n lkndah:m"''"n Organisasi Sosial.
b. Pcngurus 1-lari:m
m·~njah.1bn
tugns dan kl!wajiban 13adan Pcngurus llarian al;HI
I'L·n~urus
lengkap. c.
Masing-masing ;,nggo 1n Oadan Pcngurus dalam rnpnt bcrhak nwngcluarkan suatu su:1ra dan semua k\!pmusan din·1 bil didasarkan dcngan sekurang-kurangnya scpcnlua dari suara
an~[.!_ll 1 a
ditambah satu suara da i sclun:h snggota yang hadir dengan suara tcrbanyak. d. Pcmunutan suara dilakukan dcngan sceara lesan, kl!cuali dilcntukan lain olch rapal. e. .lika jumlah suara yang sctuju sama banyak dcngan suara konlra, 111ab berkonsullasi ckllg
k~:tw1 r<~p;ll
"\l.!ldill
Hak- dan Kcwajiban l3adan Pcnnurus . e Pasal 8
I. Peng:.H·us harian mcwa_kili Badan Pcng.urus dan kan::nanya n_lc':vakili Chganisasi Sllsi:tl <1:11. 1111 dana r:liluar pcn~aclilan scrta berhak lllt!lakukan untuk dan tindakan pcmilikan. ak; 111
ll'Lq)i
dcngan pembatasar; scl>agai hcrikut : a.
Unlui< mcrn inj ·.unkan atau rncminjam uang alas nama Orgap isasi Susia I.
h.
Me11dapat atau rnelepaskan hak alas hara.1g-bar:mg tidak hcrgerak m:llipllll h:1ra .. t'- h:1r:11 ~·. bergerak milik Or!-!-anisasi.
c.
Mengikat Organisasi Sosial I Yayasan scbagai pen:unpung.
d.
Membehani dengan hak tanggungan I jaminan alau bcban-bcban apapun. juga h:lrang.-h:lr:lll~·. bergerak rnilik Or~a11isasi harus mcndapal pcrsctuju:111 ll'rtulis lLTkhih ·.lahulu d:u·i r:1pat l3adat: Pengurus PIP.no.
2.
13adan Pcngurus
11
cnelapkan /\nggaran Rumah Tangga atau mckngkapi dan nH::Iaks:nak:lll
ketcwntuan-keter.t. 111 dahm Anggaran Dasar ini dan menetapkan per'lluran-pcratman lain OJntuk melaksanakan kep1i us
Bad an PengurJs waj ib mengusahakan untuk tercapainya maksud dan tuj uan Organ is
kekayaan Organisasi dengan sebaik-baiknya dengan mengindahbn
:<ett:ntuan An6garan
Da~ar
ketcntuall-
ini. Badan Pengurus dapal mengusulkan pcrubahan Anggaran Das:tr
j!ka diper!ui
Se!
dan
pertanggungj~wahan
me111hu;~t Lqlllr<~rl
mengenai kegiatan-kegiatan dan keuangan Organisasi.
6. setiap 3 { trga ) 0ulan sekali pengurus harian wajib melaporkan kcgiatan organisasi kcp
Instansi-instansi Pemerintah
t~rkait
Tahun 13uku Pasal9
l. Tabun bula! Organisasi dibuka pada tiap tanggal I setiap bulan dan untuk pcrtanw k:di t:dnill
buku ditutup tnng{1nl 30 liap bulan ( akhir hulan ). 2.
Bend~hara
tiap 3 ( tign ) hulnn sekali, diwajibkan melnporkan kcadaan kL'IIang:lll kcpad:1
r~1p;1t
Bad3r. Pl!ngurus. Dan tiap ak!1ir tahun buku rnelaporkan kcadaan kcuangan sL·larna sat11 lahurr yang lulu !<epflda Rnd.m Pcngmus.
B~dan
Pelindung dan Penasehat Pa.sal I 0
Dab rat i.tsahanya mencapr.i-tujuan Organisasi Sasial, 13adan Pcngurus mcnunj uk dan ntcngangka, Badan Pe:indung dan Penasehat. Untuk Penasehat teknis pelaksana kegiatan, didudukkan Petugas Sasial Kec:t•nettc:n Nglipar.
Ferubahan, Tambahan Anggaran Dasar dan Pembu'xmm Pasalll I. Kcpuit!san untt•k mcnambah dan merubah Anggaran Dasar Organisasi Sosial 1111 lw'nya dapal dilakukan oleh r:1pat Badan Pcngurus lcngkap. 2. Ketentuan pasal t2) dan pasal (J) dari Anggaran Dasar ini tidak dap:1t diubah dcng;m cm1
apapun kecuali jika perubnhan ini hanya mengcnai susunan kata-kata atau mcmpcrluas maksud dan rujuan Organisasi Sasial serta tidak bertentangan _dengan kctentuan pas a I ( 3 ). 3. Perubahan Organisasi Sosial ini hanya dapat dilakukan secara
syah~jika
ditctapkan hcrclasnrknn
Kcputusan Rapat Badan Pengurus Plena, yang dihadiri sekurang-kurnngnya 2/3 d
Kepatusan pembub
s~·cara
sah jib di,ct;tp\:t:t
Keputusau Rapat Badan Pengurus Plena yang dihadiri sckurang-kurangny:t
.~i-' 1
dua per tiga) dari jumlah anggata Pengurus lengkap. a.
Menurut hasil keyal:inan rapat, ternyata maksud dan tujuan Organis;tsi Sosial ini tid;tk •.l;q,;ll tercapai atau tidak dal)at diselenggarakan lcbih scmpurna walaupun h:lnh dikmpult
dcng;~apl
cara lab. b. Jika Organisasi Sosial ini tidak mampu mcmbayar hutang-hut;utgny;l, scltingga berkewajibau
men~&jukan
pctl!~llllls
kepailitan dari Pengadilan dan sclanjulnya Organisasi Sosi:1l 1111
dibuharkan berdasarkan Vanis ( Pcrnyataan Pailit) dari Pcng.adilan. c. Jika scmua hutang Organisasi Sasial ini telah dilunasi dan lcmyala rnasilt ll'rdapat
sts;~
kt:kayaan, makn sisa kekayaan tcrsebut discrahkan kcpada Had;111/0rganisasi Sosial l:ti11 yang
m~mpunyai
maksud dan tujuan yang sama de3ngan Organisasi Sosial ini.
Anggaran Rumah Tangga Pasal 12
Segrla sesuatu yang tidak I belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini. diatL•r dalam ;\ngi!;tr;tn Rumah Ta!lgga dan pcraturan lain yang akan diputuskan olch lbpal Hadan i>L'11gmus dan tidak IH1klt bertcntangan deng:!n Anggar.m Dasar ini.
ANGGARAN RUMAH
Tfl~NGGA
OilGANISASI SOSIAL SETYO MANUNGGAL Alamat : Desa KeJungpuh, Kecamatan Nglipar, kabupaten Gunungkidul, Kodc pos
55~52
DAFT AI{ PENG URUS HARlAN
Pasal I
Susunnn Pengurus Ha. •n
0rl~anisasi
Sosial I Yayasan" Sctyo Manunggal "adalah sL'b:1gai bnikut : --···
NO
NAt\'\ A
Sunaryo
?elindung
Suratmiyati
PLnasehat
3
Sukir,o
Ketua
4
Suripto
Wakil Ketua
I ~2
r----s 6
1
.
8
i
K artiyem
Guru
Bendahara II
Gcntungnn
- I
Kdp. lengah
------- --- --···------· --·· ......... ·j Kdp. Tengah
lbu Rmh. T;1nggn
Kdp. Tengah
I
---···-··--····-··· ..
I Seksi Har:an <.iinngkat dan ditctapkan olch Rapnt Plcno Uadan l'cnguru;-; ll'rdiri d:11 i :
'ojum ijo 2
Suki nem
3
Subandi
4
Was ito
5
Suki rmnn
6
Kdp. Kulon
--------·
----- --- ·--·-----·--·--·P;~gurus
Mantan Pan1ong
Wiraswasta
Bendahara I
-
Kcdung.puh Kdp. Tcngah
Guru
f--
Kcc. Nglipar
Mantan Pan1ong
-- ·---------·--
Sekretaris I ---·Lesmri ~~ekretaris II Snsubd~u
7
PEKEIU
Kasi Kcsos · - - - - f------·------·Lurah Ucsa
Murtining~ih
-~-
-
.JABATAN PENGUIUIS
-
Guru
Sic. Lansia
lbu Rmh. T; tngga
Sie. CEP I KK Miskin
-
-- -::-;--·
Stc. PACA
---·
Sie. Bencana Alam
Pamong De.sa Tani Dukuh
-· --·--·
-----·
Sic. UKS
Purw an to
-----
Sie. At I Yatim Piyatu
Kctua RT '--·-----
·-
Kdp. l.or Ngluru~
Kdp. l.or --- ·- -·· p--·
~
.
Kdp. l.or
Nglorol,!. Mojusari
Penetapan dar. pcngangkatan Pengurus Harian alas dasar kcsedinan dan
kcsall~g_tlpall
yanv
bersangkutanuntuk menjabat pengurus harian Organisasi Sosial " Sctyo Manunggal ..
KEPENGURLJSAN
I.
Yang dapat dipilih mcnjadi pengurus dalnm
Organi~.asi
mereka y
Sosial " Sctyo
t·vlatlllll):!).~:ll
·· i:d:d1
PENUTUP Pasal 6
1. Hal-hal yang telum Jiat 1r dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lcbih lanjut clcgan peraturan-peratu1 an hin. 2. anggaran Ruma:1 Tangga ini dibuat dan disyahkan untuk mclcngkapi Anggaran Dasar. :i. angga;·an rurnah Lallg[.a ini dihuat dan disyahkan di Desa Kedungpoh, dan bcr 1aku ll:rhitu11!;
ta:1ggnl ditetnpkrtn.
Ditctapkan dan d isyahkan Tanggal Pengmus Orga11isasi S\)Sial Sdyo
1vl:t1H1ng~~al
OI~GANISASI
SOSIAL ( ORSOS) SET\' A MANlJNGGAL
DESA KEDONGPOII I<E(,AMATAN NGIPAR KABUPATEN Gl!NliN(;KJDliL SK I<EPALA DI.!'Jt\S KESEHATAN DAN KESE.JAHTERAAN SOSIAL PROP. D. 1.\'0GVAKARTA TGL 25
Nomor
NOVJo:IWEI~
Ojl Orsos · S M/ Y II/ 005
Lampi ran
-- bcnckl
1-1 al
Pcmohonan Banluan i3KSP hagi Lansia
211114 NO: 465/1!311 11
Kedongpoh, c2J~Iuli 2005
Kcpada: Yth. Bapak Kepah Di1ws Sosi:d
d~111
Pcmbcrdayaan Mnsyarakat Kahupalcn G unungk idul Di Wonosari.
D~ngan
lwrmat .
Lkrsama ini k<1n1i hcritahukan bahwa organisasi sosial sctyo manunggal
lkS~I
kcduilgpoh scc;;ra rutin Ieiah nlcngadakail pcmhinaan agama dan JK'IIIkrian lll
,~;", pcny~111dang
l':IC
tcrlantar) Ad:!punjumlah :111ggota sasaran scbagai hcrikut:
•
!Janjut t:sia tcrlantar : 95 kk I orang
•
Pcmlcrita cacatlcrlantar: 25 kk/ or(lng
Scju;nlah anggota sasaran lctscbut kami sclalu bcrusalw tlliluk
lllctllll~k:llbn
f:cscjahtcr;mnnya agar •Pcnj:tdi kcluarg.a sclwt, scjahtcra dan tidak lltclljadi l)L•h:''' pihak lain. lJnt1:k itu kan.i bcnnaksud mcngajuknn pcnnohonan I usualan kl'pada h:1pak. kiranya b:1pak
lwrscdi<~
mcmberikan bantuan pclaynnan para l.ansi:t Tcrlantar hnupa
dr,n.l BKSP ( l~antuail :'cscjahtcraan Sosial Pcnnant.:n ) scjumlah dana tcrscbut 11;111li karni sangg.up lill'llg,~lnla sc<.:ara kllpt.:rasi simpan pinjam. basil pt.:rh·mhangan~ a kan1i rcncanakan uPLllk pclayanan I,(lnsia Tt:rlantar. Scbagai b;dl:l'l pnl imbangan kami lampirkan pula pcrsyaratan· yant! d iJll.'l II d. :111 .dcnliki
OI~GANISASI
SOSIAL SETYO MANUNGGAL
Sekretaris
vry--~/ Ml.IRTININCISIII
LURAH DESA
MENYETU.TUl:
...
Tanggal: ./!}-~·/·-: 2/:~,.1~ Nomor : .......•........... .
Tembusan Kepada Yth : I. Dapak
ke~rla
')inas Sosial Prop .D.I.Y.
2. Bapak camat 'f\!gipar -:3. Arsip
POH
PROPOSAL U~)lJLJ\N
13/\NTUJ\N
l~ES'~JJ\IITEI{J\AN
SOSIJ\L PERMJ\NI·:N J>I.:J ./\ \' 1\Ni\N
LANSI/\ TEr{fJJ\N'f AR ORGANIS/\SI SOSIAL SETYO MANUNCiG/\L DES/\ KEDUNGPOH KECAMATAN NGLIPAR I. PENDAHULUAN
Bahwa (hrlam
p~layan:t11
pcngcnlasan kemiskinan dampak dari krisis nlnm·ll'r
!ahton-L
lengah-t~ngah
Ncgara RI, SL'h ingga .i 11111iah
nligka kemiskinan khususnya Lansia Tcrlantar th:n Pcnyandang Cacat scl:ilu men ingt:bt. Untu!... itu Organi;,as: Jctyo Manunggal menyumbangkan saran dan partisip:1si agar ser11u<:
pihak
rncmpcrhatikan
nasib
hidup/k~scjahleraan
hagi
l.:1nsia
lerlantar. Organisasi Sosial Sctyo Manunggal dari awa_l sclalu 111embcrikan pcmbinaan maupun men1berika:l tambahan makanan berupa sembako (bera:;, minyak gon:ng. gula, mic inst:11•, dsh). DePgan lwrapan r•ara Lansia Tcrlant
m~ncapai
hidup
sc:1at, scjalitcra d<1n bisa bcrtanggungjawab pada dirinya scndiri. Kami oplimis
s~kali
apabila scmu:t pihak khususnya
rw:mbcrikan bantuan pelayanan
BK~SP
pcm~rintal1/
Dinas lcrkail
yang nantinya dapal k:11ni kt:lola sccara
Ko1)1:ras; Simpar. Pinjam, dan dana pengembangannya akan kami herikan Kepad:1 l.ans!a Terlantar scbag:1i pcmcrlllhan kcbutulwn hidup bagi pam anggot:1 sasar:111. 2. L/\T.:\IZ BI:LJ\KI Nri i'cn:n~~.katan
.eby::nan l.ansia Terlanlar di bidang
KesL'il:~tan
ll:lll kl·scj:dotl'l;l:lll
S(h.:ial nwrur, ''an hal paling penling. lksamya angka kL'Illiskinan/l.:lllsia Tcrlantar. Tingkat p•:,JdL!ik;u; yang rcndah. Kl:lrampiwn
nlas~·araknl b~lum
bisa digarap, schingga ckono111i rendah. llllHial
usaha m(lsih ngalap nyaur. Kondi:;i OrgaPism:i Sosial bclum mampu rnenangan1 karcna kctcrhatasan nwdal (dana)
3.
SAS/\I~AN
tvkinberikan
pda~•;uwn
sccara rutin kepada scjumlah l.ansia / :u1ggola sasaran
sejurnbd1: 120 1.( K/orang. Pernberian biay:t hidup dan bantuan kcsehntan bagi L.ansia lcrl:mtar. 4. J/\DW 1\L KEGIATAN
Sl·•-;1ra r11ti11 sdi:q.
T:u1g~!.:li
I ~/h11lan .. ian1 I 0.00 - l'.llll llll'll_!'.:lll:ik:lll (ll'lill>in:Llll.
aris
Pem bcri an makanan, pcngobalan d ircncanakan scbulan scka Ii. 5. RlJ:'v1USAN MASALAH Kc~t:rbalasall
dana yang dimiliki Organisasi Sosial Sctyo Manunggal.
Pa•·;~
Lansia I t)enyandang Cacat apabila dimasukkan Panti
\.:!l:lk
(dian g;1p k•mlllg wibowo I projo).
m~sih
mcrasa kurang
6. TlJ.IlJAN Tuju:11:
lll•
1111.
untuk modal usaha bagi lndustri Kccil I Organisasi Sosial Sctyo
l'vlanunggnl schingga pcrkcmbangan Dana BKSP dapat untuk mclay:mi I.ansi;1 Tnlant;·t. I'ujuan k:lllsus, mcningkatkan usaha-usaha kcscjahtcra.1n social agar dapat hidup layak dan scjahtcra. 7. PENI_fi"UP
()cmikianlah bcbcrapa hal yang dapal kami usulkan schagai bahan pcrtimhangan b::gi pcmcrintah dan inslansi lcrkait, mudah-mudahan
SL~InLta
pil1ak mcwaklumi.
Kedungpoh.~'.luli 2005
Sckrctaris
Ketua , .. ·...
,·.
MURTININC.JSII-1
MENGETAI-IUI:
~·
/
i
BKSl·
!:U;NCANA FENGELOLAAN DANA BANTUAN PENYANTIDJAN
TJI\NSIA TERLANTAR
IiESJ\ KEDUNG.POH KEC.:iGLIP:\R KADUFAT:O:N GtTNTTnGKIDTJJ, •
- B:1ntu::m rl<1ri ')inas
·~os
ial
3:rop.DIY Rp 21)
.Gcr..<~CC~-
- Dike lola oistim Kopera 8 1 simp:m pin jam. - Tls<".ha Peningkatan Ekonomi l'roduktif bnri kelu<.1Tga trampil, induetri kecil dsb. - 1okok C.an jasa /bunga : 2 %/'Ju1an. ;
., RENCANA P~NDAF~!:lN..-~ TAinJN.:
c, .cco.orc
- 12 bl X 2 % X Rp ~~5 .000.000 ~ Enam Juta Rupi:~h ) •
= Rp
•. Penyantun;_m 20 orang Lansin
Terhlnt~lr ,;·.:iT)
~~
?<.('rc./:'1
12 :{ 20 :<: Rp 20.000 = Rr 4· .000.000 , - Diajra ndministrnsi dtti1 0J'!''lr:lio;-;:~ 1 ;~J' Ti .c.; ( /b.l. -12 x Rp 7S.ooo = Rp goo.coo ,- Cac~;~h~':l.n mochl = 12 x Rp 25 .c~oo = .\.]) 5nn.ccr 1- ....·.co .coc - .Turr. l:t h 1)Pn .~e lua ran : - i.\ p
Jrn
R Jl
~:1
i:~ 1'
;; c()
J. .11 r
fl .Cl .(':
•( (. c
(. •
\':kto~,,~r
< C'5
//
0
.
RENCANA ANGGARAN PENGELOLAAN DANA BAI\TUAN PELA YANAN
BKSP LJ' NSIA TERLANTAR DESA KEDIIIW;POII KEC. NGLIPAR KAB. GliNliNCKIDlll.
I.
Sumlwr
Da•~a
:
Usubn I bantuan dari. l)i,HlS Sosial Prop. D.I.Yogyakarla Rp II.
PL:n~clnlaan
~S.OCO.OOO,-
:
• Dike lola I dikcmbangkan dengan sistim koperasi simpan pinjam •
S:~saran
pcmakai I pcminjam, kcluarga tcrampil, pcngusah:• industri kccil.
• Lama pinj;un
I~
hulan, tinp hubn mcmhayar pokok pinjaman darl hunga :
I ,)0 %.
• Rcncana pcndapalan I tahun : 12 bulan X 1,50 'Yo X Rp. 25.000.000,- = Rp. 4.500.000,111.
l~cnc:!na Pcngcluaran (Dari basil pcngcmbangan I bunga):
•
Pelay:u1:Jil I pcmbcrian makan, pcngobatan I 0 orang lansia: =
Rp 3.000.000,-
i 2 X H p. 75.000,-
=
Rp
Cadangan modal, dll: 12XRp. 50.000,-
= RJL_tl.Q.QJ>OO.~
10 X 12 X I p. 25.000,•
•
8iay:.1 opcr; .ional dan administrasi: 90().000,-
Rp."UOO 'lOO,-
.llJJ\rll !\II
Kcdungpoh,.w'Juli 2005
ORSOS SETYO MANUNGGAL DESA KEI>liN(;I'OII Kl·:TI lA
SRI SllnLK'll
MFN(ii·:TAIIlll:
DAf.'TA
~
PENGURUS ORSOS SETYO MANUNGGAL
BESA KEDUNGPOH I(ECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN: 2002-2005
.JABATAN
PEKER.JAAN
PI~NGlJRUS
I.
Bp. Muji111in S.Sos.
2. I lh11. Suratmiyati
., ,)
. I ~;ukino
Pel indung
PSK
Pr:nasch<~t
Lurah Dcsa rvtantan Pamnnt:
I
I Kctua
4.
Surir1to
Kctua II
Mantatt t>antong Ds
5.
Murtin ingsih
Sekretar:_.; I
Guru
6.
Eny i(u;.aimah Sl t>
Sckrctaris II
c; uru
7.
Sri Sulwkti
lkndahara I
cl.
Ka:·tiycm
Ikndahara II
lbu Rumah
9.
Budi P.slt!li
Sie. AI' & Yatim-t>iatu
I'NS!Bidan
I 0.
Subandi
s:c. AT & 'r'atim-Piatu
Kcpala Dukull
II.
Dari!11in
Sic. l'clayanan Lansia
Tani
12.
H~rto
Sic. Pclayanan Lansia
Tani
13.
Kas111iyati
Sic. Pclayan Pcnca
Wiraswasta
14.
Kismorcjo
Sic. Pclayan Pcnca
Tani
15.
Sutejo
Sic. i<.csos/KK miskin
Wirasw.tst~:
!6.
Sukannan
Sic. Kcsos/KK miskin
Tani
17.
Dj umijo
Sic.
i R.
Prnp~O\\· i)
Wiyonn
otll)
l~ancana
/\lam
Sic. Bancana /\lam
•:c•lv
PN S/( i mtt Tani
:lt~P· h, r.J.c/' .ru I
OriiG'J .~•tty• i'la;UPl,!.~it.l
.. :<~t'\l . ,{
~@f/7 :; 1.1 I(JN
0
·l·aligg~t
L ? 1.'' >~·
Jpr,;,;.
·~e.btn[;,~h
;3ekretc.ri.!!
.
i·rL't'l'I
·.j: ~c.:n-.~
STRUKTUR TIM PENGELOLA BKSP ORSOS SETYO MANUNGGAL DESA KEDUNGPOH KEC. NGLIPAR
----,--Nama
!No-:~
Suratm iyati
I 2
I j Sui
.,
Jabatan Tim
Pcke1:jaan
Penaschat
Lurah Desa
Penanggung Jawab
Pamong D;.:sa (Mantan)
.)
Suripto
Ketua
Mantan Pamong
4
Lastari
Sckrctaris
Wiraswasta
J
Dj ~1m ij'b
Bcndahara
PNS I Guru
l<.;ll·tiy•:lll
Wk. lkndahara
Ibu l{umah T:lllgg.a
Subandi
Anggota
Kepala Dukuh
Suki!H~m
Anggota
Ibu Rumah Tang.ga
5
- - - - _ _ _ ,_;,_J..._ _ _ _ _ _ _ _ _j ________________________ - - · · - - · - - - - - - - · - - ·
Kedungpoh •.e•./fuli 2005
Ketua
.
. '· . ., ,·. . .~
..
Sekretaris
MURTININGSII·l
"'-~~)ATA·..:-cAtmr l?EI~AYlu'IAK :. '13ANTUAU ·KESEJAHTERAAN SO SIAL -~~.;:'-:~-~·:.;;1' -~i ·,·
,_.;"·1
·: ..
OR:GMTISASI. ·SOS!Al..
'
. :''
'/·-·,; .·:
.
.),
:
~SETYO ~1ANUNGGAL
I . l;:Rr. \!!"~:N
DESA KEDUNG·POH KECAFNr.u~ i!GJ,II·AR KABUPATEN GUNtnlGKIDUL
!f'~7t}~··{f-=.~':7."":=.==.:~:":'<-?==.==.==-"·.:: ~TO/ho.iN
A:M::·A.:
_ _________ ___ ____
·:;'!-:'>.f.r*(t··.,. . '.;·: ;:. :~ · ---------
.· ·l ·.: (
-
~: f~:·~~,x{;.: ··.~·p:;::. ;~, 2:
:; .. ·~ ·:·i~·-,:-'·~·-.· ... i'. ~·:-· ::·. ~ ..
·,.t:'·f:::{:LANJuT .USIA: . . ·-[~.-. ~t·····.. ... ~: ~;1':: p,~~
.·....~.!.!.··.... ·
~i!;,2j \~(irY,ono . ·· -~~ ~:r· . . ·. .1 ·.·f'· ~,; .
~~r'
: .· 70 . , th : Islam th : Islam :' 6... o ,'·.th ·'.. : Is lam · : • 60•.... , tb .. . •! : Isrr.al : 76·':th. :·Islam : :67 .·:··th · .: Islam.
:· ...
;;~..;':4 .~.}~1. ~ ~tpx:e j .•·i • '•·. ; : '~ .. ,
I. '- ".''
·.1
··:· .
::: ·=.s n··nulrasad
o
~
.
: · ::.:G·v;4~~~~.,·.:t~:·.:. ·
..
·:·:7: ::Rej o: Ikromo .. ~:j ._... :·· ·,- ',
; ,I·,
\:.
I { '; ,.",
;
1
·..:_:. ...8': .·Mentokars o · · f:<:f,;J: .. :; . :-:(~: .:-·.--.)~·
ore
·: . ...9.;: ~Ma~jt. j .o :·. .. ,. ·=-:. ·.- 1· . .;. . I . . ·:_1 0:: .)).a yin .; · :1. 1': · Sayern : : . ~
:.·~~:".c
:
....
' • • •::' : • •
~:.
·.1
:
'
•• • • / .
·:.
: .
'•
.•• ,-:.
':
',
,'
Si11 om
r.:;.1 !{::m :ln , P e•
Hir1 om·
bt:m,rm·mt
Sin om
.:
II
Jandt'~
Din om
II
Kawin
SinOn·
II
Janda
II
Janda
Sin om Sin om ;iinom
Janda
:·;in om
II
Jand:1
~;in
em
II
Km·1in
71· .:·th
II
..
II
Islam :th..· : Islam
. Janda
Kedpohtenr: nh:
II
I~·1lam
Janda
l~edrohten·~ah:
II
th ·: Islam 85 · th Iolarn : 95 .th' Islam 85 th ·, : Istlam
J:-tnd.'1
Keel r:ol1 tr:>Yl r;al! :
II
J:·md:l
Kcdrolltenf" :lh:
II
Jandn
K cd poi-JtG·,, r:al1:
II
K~win
1~
II
Janda
Kec1.po1:tent :,nn:
II
KG·:I po~ tm1 •··1h:
II
Ked.pohten "all:
II
. : 9C'
) 2.f..:;;:~~~~9~~rtm o .\ I
I .
: .LO . .,-th. : I a lam :; :80 .tl'l ·: Islam· • ..;5 .....·. th··=··• Is.,~ -rn • . .::_,:.• ~ . .·
,'
:
:13:- .. ~p-ati~l:o
Janda
Janda '.. Janda ..•
.f : . 63.: ..
·~·:?:.3f ·~Tuki~rem. .·:.~- ..~,::t.:~:i~· iJ::~:;r ·-:· · .~-; · ~ · ·
·••
_
~
. . . .'
n:, 1.': ::· Tuminah
..
:..=.:..,:;_::.:.: :.. :.:::.w. =• .;.,:::-,:::-;co::=======::.:;. "'"~·i:.:::: ~-"":..: :: '~~·""'" : . :.· :..... ! UN U Rl A!} A rr. A l STATUS ! AJ,r~·,·~\'f SAl:'rlTAN YA: TH · J . . I:. !. T.n DF.n. IK AN __;. , .. ... _.. -. ·--·-- .....-..--·----- .. -··---... ! . · ·.' 3 · I· (j !. 4 ! 5 7 -------·..·--·---........_ ... --- ...... .. ·----
95 ·
~th .. :.
flO
.• Ja11 :let Janda . Kawin K, .• Ka\oJin
Kepo}' t
: '-7'3··. I th· .. . .· . •
.
.•
36 •••• '.
Ker~.pol,tcn
Janda
l~eu
e
I
t
•
II
l~edun!··polllor:
Y.ed:m
.,
J:dllcu~:
" " 'I
~: (~·lnn,r"
· c.1: lor: Kc•dun,.,. 1 d1 l. C~r:
Y. C'
i\P1 •· •
I
•
I
II
:r
oh .I N' :
r: ct111.n.•·-r o~1l or:
I
II
t: nd !Hl"' 1. •..111 ,·:r : v. nc)IJ ,,. ol~ ~ c.r:
Ulldn
I
pol1tcm'·,1l::
·t
. Jnndn I
II
Ke.ipo~·lor
.• Jan'.h
•
'·all:
:
J..,nda
I
II
K.ed.}Johten0:1h:
Jnnd.:l
I
:
m n;al1 :
Janda
Duda Jand"
•··
:
Ked 1.o1· tC?!'P'::.lll :
.• Kawin .• Dllda ..Tandn .• Janda
Islam IsL"lm
.~ 1 ('I'
K.-• • : oh tc•nga ]1
':lin
Islam Is. lam
c ~ pol1 te11
..
II
- 2 ! SANTU~TAN YAr I DI.SE.!.\.IKAN
STATUS
-~¥Jt~J]/:: .): .; ,'; ., 2-
.• ,.. ·-:·_-t!-
·.··
_;
~...,;... ~---~~--~~-.-.~-._.-,-.~-..;...·-.-.
4
'•
.
. I
.-.----,.~-----,---·--------------------
':"",
'·{~~;:::warn ow'ihar j ~--·- ., .. ,. . ' ..
q' ' .
\•;<37z·< Siyern·:·· ·· ,·. r._('·' .-~----~ ..... ::; 38~<Sorejo·: '{39;_iAsmore;jo <.;.'_,_";."·:.
,
.80. '.: th: lslarn .·'
87' th: I a lam i ; · 85 ·th: Islam : 83 -r~ = Islam ~AO'::-sosemito 80 th: · Isl<:\rn ~:-~::_..·,_ :-~~ ... ;;· ' . . ~r41: 1 Kr~ojoyc ... 75. th; Isl::m ... ,.: ......( ... . f:--~-- 42: ·saido • . ·:"~ ~5 th: Islam ;f: ::!, ·:.;.-: ··.' .. ; . ~ • \1 ~).1 Part an o. _ ; · 70. th.: IBL':Im ~- .,.,.,.' -- . . ·:.;44::\'.wartotarun.o . . ::· .85-·th,: I~llnm· f-~r~--------~·::·~· ~--- __ :_ . ·;:-· .... ,--- - ~-l5~ :.$arjo:rto·;·;:.- 68. th:. Inlam =_: •·
f
•'
. . .-_·:
'.
:
_.,·· :.
-•.:
.
.
.
~lg~~~J~~.·
0
I
•.
'
~ ;~~:~ ~:~:
;;-11;~;~,.~~o.~o.:S~ti.(o . :.~ ~f:49.i~Enwiro~s·entano: >' ... . . ···..; . . ·, .·. .. ·--~·;..·· _.;!"~--~
-~
;~.~""O,:_::_~~~l'l1or~~o
~~5-1'i:··K 1~I·~o:/on o
r~~i_.-:.·~-~~~~·-,_·J.\
.,eq,th. Islam · ·.72. tll: IDl·.im : · 76 ,th: Islam ·: • 74. th: Inbm·
.-·
,,.
>• • • •
: Janda
:. Gen tun ?:'-U'l Gentunr,an Genutnngan
•••
·::.~.-.·::
-·..
..
.
II
II II
Janda
Genutnnf(.811
II
Duda
Gentunp:an
If
· :. Gen tu:·, r-:.m
II
: Kawin ·
II
r- oj ouari
11
i· oj or;ar i
II
J:ndn
~·;
II
Duda
I·; o~ o:;ari
11
~
oj o::;ar i
II
;·: oj m:;ar i
I)
Janda ·::Janda
:. ·Dt1da Dud a
..
.
1:~.~ :: Jodikromo.
:'6?:: ~: ga tm O\'tiar j o
...
o j o:·l'J r i
ojc:::1ri oj c-::,;:·1ri
Jand:t
>1
o~io::c1ri
J::mda
Ked i o]l ::nlm1
Duda
<e
Janda
KE.~dJ,ol;
If
11; o1) :: u J. r:, 1
:·:v la1
If
.Janda
'I
Ka·11in
V<:d pol· ::nl C"l
"
KR win
!.(e, 1 r:-dl
II
nlc1
Jandt~.
r<:
K:1•,.,rin
'}>011
·.:nJ.on.
/. ·<1 o'h · nl en
-~-
.~;.:-
: b::i ton, r
.'
Genutnan
J::mda
"
Jnn:b
'I
DUC...'l
'I
80 th: Is 1:.1 m
Jnnc.l:1
7C th: Islam
0u . .l::t
.
• :
i :
. :i. ! · 1
Jan
: : K c~ .J l' l)ll i., 1u 1 !:0c1poh ;
J:md~1
Kedpo}J :·.i,:P1.
"
Janda
Ked.·,.oh :·. idul
II
Kc~d.po1J
II
II
'/4. th: 80 th: -,6~: Kertoij oyo 65 th: :";69.': .Nga trr. o ·smoJi t c · 75 th: >7o:··I{~~to Pawjro : :· 80 th: :.:d. om _ore j o 76 th: :72:\ 'fiir;,·o · Tarun o ···.r/3 : 'Krr.Jll d11a j 1 .· · : 81 th:
Islam Islam
Islam Islam IE:lam
Kawin
.:·.: p; 1 cr c-r'
'I
Duda
·.• :"',.1 or 01j
II
" n: 1 or o.:-·:
II
. 82 th:
It~ lam
J~tnd::t
:.r ~~ 1 or or'
II
Jan ti'\ Janda
•· ,rr; l nr nr:.
II
J::-mda
:1rrlor·orr:
J,·,ndct
· · ~·: .l or o.":
<67: J oyp I,iyem
::71 : :
... ,
' I,
, -~-..
, '
~awirore j
: 74:
75: ,.,,s ~-irnej . .o , 76.:. ~y·ern ,• . .1'(:-' s oka:~:Il o .
c
Islam lAlam
t: · 7 7 tb : Is ]n m :: · 82 th: Tolan:
:·Janda
~
_i'e_;: · i:~.~rs o ·
79: · Kartoauti
73 th: lshm 75 th: Ialr.tm 78 th: I a lam 80 ••••••••••••
r;l or orr:
---
· : l'ia kanan, pen
Janda
: . 74-'>:£h:
Isbm :::53::.-')
Janda :. J·:tnda
·: Gent-une;an
7 ·--
••
.
.
Duda
-
l~.idul
". ...
" II
>I
.ina
- 3 -
-
-,:r4£1¥·~r.' ··:' :·. .·.·
~---·
•
2 .: .
""·c.
~-
;
,.
. .
))
. !
----------4
.. . 3
55 77 78
.•.
G5
Janda
Iel:.tm Is J.:lm IGl:·\m
Jnnda
·} ojo
K<1win
·""' \r
K-l''lin
:} oj o
In Jam Islam lol::lm ::.:ol:1m
K1 w:in
G·oj o
Janda
;'- oj o
J<Jn(b
~'}
oj o
J::md·J
~-::
1 s l.::tm
Jnnda
~~
oj o oj c
.Is Jam
janda
I::.lmn
Janda
:; o;_i c
Isl:.tm
Kav1in
K 1n:.-]·r
"
I8la.m
Janda
;~
J;\y:lr
II
J,mda
!\ l1 ,.-:u·
II
J:md.a
•r
1
Janda
1~
l:1y::rr
IGlam Inl'lm
GANDA. TERLANTAR
~
'
·,.
·14 · : Andi
::··. ~:-·.;
·.
-:
):15. •. L i·Jn a.i to ·.· ...:) . . .: . . ',16 ·: · :Jumari if7/: . r1:ary:1r.t (J . · · ~18:;j:;:i.'sukirn o · · · ~1;9.-}:,:;.:P~iino '~ · 1'2Q
r:a
t25 '··:· .'5ttyam . ~-:'~
.
II
II
o
h . .::.\.'i-".'1T
.
II
.
·-----···------ .. ··- ·-·-. ----
...
----···· ··- ---··---·
24 th: 1 0 th:
Islam
Lk Hk
6 th:
Isl;r;;
m~
I~hm
II
, K dpolm on
II
I
Kd1 r:'-1 lo:;:-
"I
I''
:1 p. 1. o~·
•I
;:nwin
1-: :l 1; c} 1 ].or
II
Bk
1< .-] p • t
.1lc
i~
Til<
l', .-j) I nl1
K.::ndn
,:.h~om
m~
Tlx
:;j_r· or: ~--~ ir: c.r· .f~1 orr.
i,
.'
6 th:
IGlnm I::. 11m Iol1m Isl."lm Isla.m Is l::Hi1
10 th:
Is 1-::tm
B1'\
Io L:lm Ir. L1m Is 111m I81'lm Islam I·ahm Isl'im
l.lk
C': (')'"I tu r•::t n
II
:OK
tu ,, rrm1 Gertu·-.r>· 111 i: ()~io.~:'r i
II
'j 0
th:
25 th:
.
" ,,
r en J'oh l:u Jon
50 th:
..
"
,, ,,
Kawin
~
. t•' ·.
c~i
'I
Islam Ishm
·th:
20 th:
.-·11. : IJ imi..'1 . .1.2.: ·\Hy,on o {I) : J :.:HTI i d ill
.: G
t i:n.
.K:l.\<Jin
9 :. Sri W:1hyur :1 10;: 3(men
o;::. ()
1
I:'.~ J.arn
i"~u~iyem.
:p, · : ·.
o
·h.n :r · '-!
KedronLLlul; :li.1y:1 !1Hup, !Cirohld·-1al:· h~~~r:r: •tm,rr:;
59 th: 50 th:
IC<"'~rtoT1
-:: i .:1k1n<m, pcne;
!Cqwin
. 45
. .
:g1orcg
Is lam
44 th: 65 th:
~
7
· Islam
65 th
6C th
r:,)
5
25' th: :' 18 th: 45 th: :· 38 th: : . '60 th: . : :.70. th: : ..· 25 ··tn: : 9 th: . : 60 th: _.
: ...'3.7 th:
: . 70
th:
Isl.lm
Islam IoJilm
..
D\lda K.\Win K,win
Jmda
Bk B~
L'T11nd1 :!k
(?"/1 , •. l J :
" "
,J } . , t • •; 1 • ·: I lJ :
,:
t •'
0 : ,,.
'I
\rl
'I
'I II
(~\1
. r··olc::.,ri
: :
··o?o·"1~i ,; '· .• •
:
:·r.:J.cro,": .::,.lcrq·; :': ojo
.
I.
r1
Kb
I Y'll'
·r·~r
'·
:
.
II
" II
".,
.
" ,,
a.
Memp~1ny
sifatjujur dan rnemiliki !\etrampilan kc1:ja.
b. Mcmpunyai pengertian tentang maksud dan tujuan Org<misasi Sosial sesua1 dcng.an Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. c. Mempunyai dedikhsi dan loyalitas tinggi terhadap usaha kesejahteraan sqsial tanpa mengharap imbalan jasa. 2 .Setiap anggota Pengurus hal'lls memberi bantuan kepada pejabat dan Pcmcrinlah t.rlluk melakukan tugasnya dan wajib untuk memberi keterangan yang diperlukan dan dipcrlihatbn sega!a buku I invP-ntaris I alat-alat perlengkapan dJn uang mi Iik Organ isasi yang ada ditangannya. 3. Anggota Pengun.s wajib membcritahukan kcpada pengurus yang lain sctiap ada kejadian
y
secara langsunc atau tidak langsung dapat mcmpengaruhi jalannya kcgialan Organisasi Sosial. 4. Pengurus wajib melaksanakan tugasnya sesuai dcngan jabatan yang dipangkuny
GARIS-GARIS BESAR PEMBAGIAN WEWENANG PLNCjURUS Pasal 5
!.
J<.et~1a
/ Wakil Ketua
a. Memimpin dan mcngawasi pelaks:maan tugas serta mcngkoordinir tugas-tuga:-; i'L"ngurus lainnyn sesara kesduruhan. b. Memberi laporan pertangbungjawaban pclaksanaan tugasbaik kcpada pengun•s. had<111 pengurus maupun ?nggota. ·: .. c. Memimpin rapat
Sel~retaris
I wt~l:il Sekrctaris
a. memelihara buku-buku I catatan Organisasi Sosial b. bcrtanggungjawnb dalam bidang Administrasi umurn.
c.. l'vlenyusun notula :·apat. d. Mengatt•r dan men3l'n;si soal kcpcngurus'
Pasal 13 Akh irnya Susunan Bad an Pen gurus lengkap adalan sebagai berikut :
DAFTAR PENGURUS ORSOS SETYO MANlJNGGAL DESA KEDUNGPOH KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GU~UNGKIDUL TAHlJN 2006-2008 --
,.--~
I
NO
I
I
NAMA
JABATAN PENGURUS
SL•11aryo
Pelindung Penasehal
Sukino
J
---
Lesrari
----------·-
R
Kartiyem
Bcndahara II
9
Djumijo
10
S uk ineu
Sic. Lansia
J1
Suhandi
Sie. UEP I KK Miskin
Sukinnan
i4
Purw<:ntu
15 16
-·
Guru r-------- -· lbu Rmh. ·r.
Kdp. l.or
----------··
Pamong De.sa
Kdp. l.or
----·.
Tani
Kdp. l.m ..
Sie. UKS
Kctua RT
Patjiman
Pembantu umumlAnggota
Dukuh
Kasmiyati
Pembantu umumiAnggota
lbu Rmh. T·,mgga
Pen~ bantu
Tumar
--
Wartoy,
20
Ciptowiyono ·-
Kdp. Tl'ngah
Dukuh
!9
21
Guru
Sie. 13cncana /\lam
Sukarm; n
Kismorejo
---~--~~~-osamijo
----
umumlAnggota
Tani
Pembanluumuml/\nggola
Tani
Pembanlu umuml /\nggota
Tani
Pcmbm
- -
1(.!6ltl'! 0 ·.:.,..-o:NU ~
- - --
Tani
~C ~
~i~ • 1.1;)41(
K layar Kdp. I .or
-·------ - - - - - - - - - - - - - - -I
Tani
Pembantu umumiAnggota
Pembantu umuml At:!S£.Ota .-
.
.. -·
----·--······-·--···
- - --------------------------- -------·
---
i8
-
Kdp. Tl'ng_
----------
Sie. PAC/\
13
..
lbu Rmh. T<
Sie. At I Yatim Piyatu
Wasito
17 -
------
Bendahara I
1--12
( lcnltlng_all
Wiraswasla
Sris•1~ekti
Kdp. 1\.ulllll ...
·····-
(iuru
7
--
Kcduil)!JlUh
Manlan i>a11 wng.
-------------- ---------
Sckrclaris II
r----- r--:------·
Lurah Dl:sa
Man!an Pa11
Sckrclaris I
--
6
Nglip;1r
. ··-
-------------·-
Wnkil Kctua
Mur~iningsih
5
Kcc.
·---------·········
------·--··· ---
Ketua
-- 4 I Surip.o
KETEH.ANC;AN ···-
Kasi Kl:sos
--
-·
Suratmiya!i
2 .,
PEKER.J1 \AN ··-·-·--
Gojo
--
··---·
--·-····-·--~---·
' ua RT
I.'1-;- ---·- ..
*, ;Sffi'O ~:fANUt~6Hil-( -~,;-·.:. Kc
, Kdp. Kulon Mojosnri Nglorog
llll !!.I
Sdrl:laris
V/i--~-MliRTININ( IS Ill
I
IJA. -:>TAR ANGGOTA BINAAN ORSOS SETYO r-'ANUNGGAT, ( PENYANDANG CACAT GANDA ) DESA KEDUNGPOH KEC.NGLIPAR KAB.GUNUNGKTDU1, • ~-~----------------r~~----~~------~~--~------------~-=~ N a m a Ketrampi lan Ala mat Ket
' Nga tij o ' DarmosuvJito Barnba:ne Ruj.:-~; o
'
' Y;:mti ~- Ssiswati
' ' ' '
'i'eriiak kambing ' Kedungpohkidu J. Per tan ian n fcerajinan tangan' Kedungpohkulon Anyam tikar ' KedungpoJ-, Lor II
II
' /~nang ' KartciJ o '
II
f-'iu s Jy·ern II
' Sri vJan:ru::1i '
II II
SGTI€11
' Gj.min
l'eternak l.e•nbv
1
'
i n" .-. ., n d
·::-
' .Jamj Ji~1
F•
\)
il
,;
' Anni '
Gen·~:~l;·, ":·~i'
k·1rr•biilg 1
G(~;::·.•F;=··D:
I:Ja s.i t c
1
:I'eteril'li·: le?r:;bu
' Jumar .. l.
•
J'e'Lt?rn:~~1~
'
(l
~')
I
II
' '.Jiyon o
,..,
'
f··Ja ryar. to
'
Su l·~j :..'n c
'
JCJ.ino
'
£ar-t on o
;.~ !1 t) II
II
I'
' Sv :.·;1·:: -1:: o
I: ~;::: :L.'{~J'l t
t
7
'i'".! '"': i.n
t
;j~l./l~"-;'
l'
':~·1
.,
·:.'.~~-)!
'
i .,
)T e;r., t
±ycm
' I'armin ' P8r
~---
T\akul
r;r::~batan
tan ' nurun mub-:? ler
1
Baku 1
.~:11n
~ Kedun?,·o'·
•·i·
II II
----------------------Kedungpoh, 3 /\prn
.2006
Penp;urus Ors os Setyo f•lanuc;r>;al
KB
•
Ne•eP : 10/0RSOS/LU/W/IV/2007. DAFTAR NAMA CALON PESERTA BANTUAN KESEJAHTERAAN 'SOSIAL PERMAN EN ( BKSP) TAHUN 2007 DARI: YAYASAN I ORSOS LAKU UTOMO, DESA WARENG, KEC. WONOSARI, KAB. GUNUNGKIDUL
F 0
NAMA
1
1
I2
3
I
4 5
6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18
19 20
2
SOMO BETUL KARIYO 't/UGU SARIK»l HARDI PAWIRO SUKAPTINI WITO TAMIUGAN
-
-
30 31 32
33
-
79 60 89
-
-
89 64
-
-
65 87
90
- lao
DARMOIGUH0/8AITm
29
75
-
25
28
-
70
70
-
SAKIRAH
27
-
-
-
24
26
-
67
-
23
22
61 73
JOYOKARIYO SARI KARYOSO/JUMINTEN RESO SENTONO 85 NGADIMIN 75 NGATIYEM I RAKIYAH I SOPARTO/SARIMIN 89 JAKIMAN 40 DALINEM KARSOSEMITO ; SOINTONO/PANIKEM PAYEM/TRIMCHEJO MARTINEM MADINAH SIMUR B.TUKIYAH
21
UMUR p L 3 4
SAERAH/SOKAHTO XROMO \ofASIY') TONO KANGSI SOWIRYO/WAJl SITUM/TUMINAH
--
-·-
7')
75 87
-
25 74 71 67 65 90
89
-
-
60
/\LAMAT
JENIS PMKS
5
6
WARENG I, RT 03/RW 01 \•IARENG I, RT 03/RW 01 WARENG I, RT 02/RW 01 WARENG II, RT 01/RW 02 WARENG II, RT 02/RW 02 WARENG II, RT 04/RW 02
PMKS NO 4 PMK.S NO 4 PMKS NO ..1 PMKS NO 4 ?MXS NO 1 PMKS NO 2
WARENG III, RT 03/RW 03 WARENG III, RT 01/RW 03 WARENG III, RT 05/RW 03 WARENG IV, RT 03/RW 04 WARENG IV, RT 03/RW 04 WARENG IV, RT 03/R\'1 04 SINGKAR I, RT 02/RW 05 f!INGKAR I, RT 0"1/RW 05 SINGKAR I, RT 04'/RW 05 fiNGKAR I, RT 05/RW 05 SINGKAR II, RT 05/R\'/ 06 3INGKAR II, RT 05/R\\' 06 SINGKAR II, RT 05/RW 06 SINGKAn II, RT 06/R'.'I 06
PMKS PMKS Pl>tKS PMKS PMKS PNKS
WARING I, RT 02/RW 01 WARENG I, RT 04/RW 01
PMKS NO 1 PMKS NO 1
WARENG II, RT 01/RW 02 WARENG II, RT 02/RW 02 WARENG III, RT 03/RW 03 WARENG III, RT 02/RW 03 WARENG IV, RT 04/R'tl 04 WARENG IV, RT 04/RW 04 SINGIAR I, RT 04/RW 05 SINGlAR II, RT 03/RW 06
PMKS NO 1 PfetKS NO 1 PMKS NO 4 PMKS NO 4 PMKS NO 1 PNKS NO 1 PMKS NO 1 PMKS NO 1
NO NO NO NO NO NO P~iKS NO PMKS NO P~'J(S NO l'HK!..i NO ?MKS NO
1 1
1 1 1 1 1 1 3 1 1
PXKS NO 3
.PMKS NO 1 PMKS NO 2
LU
c
(j.i
PROFIL LEMBAGA PELAKSANA BKSP TAHUN 2007
PROPINSI KAB./KOTA KECAMATAN DESA
D.l YOGYAKARTA GUNUNGKIDUL WONOSARI PULUTAN
1 Nama Lembaga
ORSOS " NGUDI MULYO "
2 Alamat Ka'1tor
3 Kontak Personrrelp./ HP
BUTUH RT 01 RW 06 PULUTAN, WONOSARI, GUNUNGKIDUL, D.l. YOGYAKARTA 081804061554 ( TUMIDJO)
4 Status Kepernilikan Kantor
NUMPANG
5 ljin Pendirian
No. 075/D- GKI KWLNII- 97 tgl 24 Juli 1997
6 .Jangkauan Wilayah Pelayanan
DESA PULUTAN
7 Struktur O.·ganisasi A. 1\etua B. Sekreturi3 C. Bendahara D. Seksi- seksi 1 Pelayanan LU 2 Pelayanan Paca 3 Kesos/KK Miskin 4
TUMIDJO FX. SAMIYO TH. RUSIYATI
HP HP
0818 040 61554 0817 465 015
SITI WAKIDAH AY. WAKIMIN
8 Tim Pengelola BKSP A. Ketua B. Urusan TU r.; Urusan Keuangan D. Urusan UEP E. Urusan Penyantunan
TUMIDJO FX. SAMIYO TH. RUSIYATI AY. WAKIMIN SITI WAKIDAH
9 Janis sasaran Pelayanan yang telah dilaksanakan .\. LU terlantar a. LU Paca
C. 0. 10 Jenis kegiatan UEP yang telah dilaksanakan .\. UEP Simpan Pinjam B. Persewaan Tenda, Meja, Kursi
c. D. 11 Jenis Usaha yang akan dikembangkan A. UEP SP B. Persewaan 12 Sasaran yang akan disantuni berjumlah 30 orang Berupa barang/ uang senilai Rp 15.000,Diberikan setiap bulan. Oari jenis PMKS : A. LU terlantar B. Cacad Ganda C. Psikotik D. Eks Peny3r
14 orang 16 orang
