06

P U T U S A N No. 62 K/TUN/2006 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : KEPALA

KANTOR

PERTANAHAN

KABUPATEN

BONE,

berkedudukan di Jalan A. Mappanyukki No. 3 Watampone, dalam hal ini memberi kuasa kepada : MARLIA, SH. dk., Kepala Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ; melawan: H. MUHAMMAD SAID bin SARONI, bertempat tinggal di Jalan Gunung Lompo Battang No. 19, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi

dahulu

sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil : bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Raja, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 4/Desa Raja tanggal 3 Mei 1982 Gambar Situasi No. 1164/1981, luas 12.771 m2 atas nama Penggugat, yang Penggugat kuasai sampai sekarang dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan ; bahwa atas tanah Penggugat tersebut, Penggugat mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar tanah milik Penggugat yang menyatakan bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah dijual kepada orang lain (orang Cina) ; bahwa untuk memperoleh kebenaran informasi tersebut maka Penggugat menghadap pada kantor Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone pada tanggal 18 Maret 2004 dan dari pegawai kantor Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Penggugat memperoleh informasi bahwa benar tanah milik Penggugat telah dijual kepada orang lain dan pada saat itu Penggugat diberikan foto copy Akta

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.62 K/TUN/06

Jual Beli No. 326/VII/1989 tanggal 5 Juli 1989 antara Philip Surya selaku Penjual dan Philip Surya sendiri selaku Pembeli ; bahwa Penggugat tidak pernah mengadakan hubungan hukum dengan Philip Surya dan tidak pernah memberikan kuasa untuk menjual tanah milik Penggugat tersebut kepada siapapun juga termasuk kepada Philip Surya sehingga Akta Jual Beli tersebut mengandung cacat yuridis karena dilakukan oleh orang yang tidak berhak serta dilakukan oleh satu orang dimana disatu pihak sebagai Penjual dan dipihak lain sebagai Pembeli tanpa dasar hukum yang sah ; bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang Sertipikat Hak Milik No. 4/Desa Raja tanggal 3 Mei 1982 Gambar Situasi No. 1164/1981 atas nama Penggugat tersebut maka pada tanggal 23 Maret 2004 Penggugat menyurat kepada Tergugat dan dari Tergugat melalui suratnya tertanggal 26 Maret 2004 No. 570-87-53.16-2004, Penggugat memperoleh informasi bahwa Sertipikat Hak Milik No. 4/Desa Raja tanggal 3 Mei 1982 Gambar Situasi No. 1164/1981 atas nama Penggugat telah dialihkan/dibalik nama menjadi atas nama Philip Surya, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka terhitung sejak tanggal 26 Maret 2004, Penggugat baru mengetahui bahwa atas tanah milik Penggugat (Sertipikat Hak Milik No. 4/Desa Raja tanggal 3 Mei 1982 Gambar Situasi No. 1164/1981 atas nama H. Muhammad Said bin Saroni/Penggugat) telah dialihkan/dibalik nama menjadi atas nama Philip Surya, oleh karenanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; bahwa Tergugat dalam mengalihkan/balik nama Sertipikat Hak Milik No. 4/Desa Raja tanggal 3 Mei 1982 Gambar Situasi No. 1164/1981 (obyek sengketa) telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan sewenang-wenang serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 poin a, b dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut : a. Bahwa Penggugat tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain dan tidak pernah memberikan kuasa menjual kepada orang lain termasuk Philip Surya sehingga Akta Jual Beli yang menjadi dasar peralihan hak tersebut mengandung cacat yuridis dan tidak sah menurut hukum ;


b. Bahwa Tergugat tidak meneliti secara seksama bukti yang diajukan oleh Pemohon dan tidak memperhatikan dari mana Pemohon memperoleh tanah tersebut sehingga dasar pengalihan hak atas sertipikat obyek sengketa adalah Akta Jual Beli yang tidak sah menurut hukum karena dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan mengandung cacat yuridis sehingga Tergugat telah

melakukan

perbuatan

melawan

hukum

dan

melanggar

asas

kecermatan ; c. Bahwa berdasarkan fakta hukum dilokasi obyek sengketa bahwa Penggugat menguasai fisik tanah obyek sengketa sampai sekarang dan Philip Surya tidak pernah menguasai sehingga data yuridis yang tercantum dalam sertipikat obyek sengketa tidak benar adanya ; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan

Tata Usaha Negara Makassar

memberikan putusan sebagai

berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah

peralihan hak dari atas nama H.

Muhammad Said bin Saroni kepada Philip Surya tanggal 22 Agustus 1989 Daftar Isian No. 208/1085/1989, Sertipikat Hak Milik No. 4/Raja tanggal 3 Mei 1982 Gambar Situasi No. 1164/1981 luas 12.771 m2 ; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret peralihan hak tersebut dari daftar buku tanah dari atas nama H. Muhammad Said bin Saroni kepada Philip Surya tanggal 22 Agustus 1989, Daftar Isian No. 208/1085/1989 Sertipikat Hak Milik No. 4/Raja tanggal 3 Mei 1982 Gambar Situasi No. 1164/1981 luas 12.771 m2 ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : bahwa gugatan Penggugat halaman 2 dan 3 pada poin 5 sangatlah mengada-ada dan tidak patut dipertimbangkan karena jauh sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Taat Usaha Negara, Penggugat sudah mengetahui tentang terjadinya peralihan hak dan balik nama terhadap obyek Sertipikat Hak Milik No. 4/Desa Raja, dimana Penggugat sering datang di kantor Tergugat menanyakan tentang terjadinya peralihan hak/balik nama dimaksud dan terakhir Penggugat pada tanggal 23 Maret 2004 menghadap kepada Tergugat meminta penyampaian secara tertulis tentang terjadinya peralihan hak Sertipikat Hak Milik No. 4/Desa Raja, bukan melalui surat seperti apa yang dikatakan Penggugat dalam gugatannya, sehingga pada tanggal 26 Maret 2004 Tergugat


menyurat ke Penggugat dan menyampaikan mengenai terjadinya peralihan hak dimaksud sesuai surat yang diberikan kepada Penggugat tanggal 26 Maret 2004 No. 570-07-53.16-2004. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dimana bunyi pasal tersebut menyatakan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan pasal 62 ayat (1) sub. b, c dan e Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena tidak melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kajuara, yang menerbitkan Akta Jual Beli No. 366/VII/1989, tanggal 5 Juli 1989 sebagai alas hak dalam proses peralihan hak/ balik nama Sertipikat Hak Milik No. 4/Raja dari Penggugat ke Philip Surya dan dalam hal ini tanggung jawab keabsahan akta ada pada Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kajuara sedang Kantor Pertanahan Kabupaten tidak mempunyai kecermatan uji materiil tentang akta, dan dalam sidang sengketa ini Penggugat juga seharusnya melibatkan Philip Surya selaku pemegang hak terhadap obyek Sertipikat Hak Milik No. 4/Desa Raja ; bahwa

perbuatan

Tergugat

menerbitkan peralihan

hak

terhadap

Sertipikat No. 4/Desa Raja dari Penggugat ke Philip Surya sudah benar dan tidak melanggar Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 2 poin a, b dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; bahwa gugatan Penggugat pada halaman 4 huruf c sangat kontradiksi dengan gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 2 dan 3 dimana disatu sisi Penggugat menyatakan telah menguasai fisik tanah sengketa sampai sekarang …….dst, disisi lain Penggugat menyatakan tanah milik Penggugat telah dijual kepada orang lain atas infromasi dari masyarakat yang selanjutnya Penggugat menghadap

pada

kantor

Kecamatan

Kajuara,

Kabupaten

Bone

dan

memperoleh informasi bahwa benar tanah milik Penggugat telah dijual kepada orang lain ……dst, merujuk pada pernyataan Penggugat tersebut maka dapat dicermati bahwa Penggugat tidak menguasai obyek Sertipikat Hak Milik No.4/ Desa Raja ; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;


bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 13/G.TUN/2004/ P.TUN.MKS. tanggal 23 September 2004 yang amarnya sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI : - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; II. DALAM POKOK PERKARA : - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan No. 13/BDG.TUN/2005/PT.TUN.MKS. tanggal 30 Juni 2005 yang amar sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : - Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ; 2. Menyatakan batal peralihan hak dari atas nama H. Muhammad Said bin Saroni kepada Philip Surya tanggal 22 Agustus 1989 Daftar Isian Nomor 208/ 1085/1989 Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Raja tanggal 3 Mei 1982 Gambar Situasi Nomor 1164/1981 seluas 12771 m2 ; 3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut dan mencoret peralihan hak tersebut dari daftar Buku Tanah dari atas nama H. Muhammad Said bin Saroni kepada Philip Surya tanggal 22 Agustus 1989 Daftar Isian Nomor 208/1085/1989 Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Raja tanggal 3 Mei 1982 Gambar Situasi Nomor 1164/1981 seluas 12.771 m2 ; 4. Menghukum kepada Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diterima oleh Tergugat pada tanggal

6 Oktober 2005 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan

perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Oktober 2005 sebagaimana

ternyata

dari

akte

permohonan

kasasi

2004/P.TUN.Mks. jo. No. 13/Bdg/2005/PT.TUN.MKS.

No.

13/G.TUN/

yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, permohonan kasasi mana


diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 20 Oktober 2005 ; Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 24 Oktober 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 21 November 2005 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini keliru dan salah dalam memahami pengertian yang dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 utamanya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada halaman 12 poin pertama yang menyatakan : Bahwa menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 tanggal 6 Maret 1982 perihal larangan kuasa mutlak sebagai pemindahan Hak Atas Tanah dengan menggunakan dasar kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah yakni kuasa yang didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa dan pada hakikatnya memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala hal perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya ; Pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut jelas keliru dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut : a. Bahwa yang dimaksud pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 adalah pembuatan Surat Kuasa Mutlak yang pada hakekatnya merupakan pemindahan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Camat dan Kepala Desa sedang Surat Kuasa Mutlak yang bersifat Notariil tidak termasuk dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tersebut. Jika dikaitkan dengan bukti T.4 yakni pemberian kuasa dari Haji Muhammad Said bin Saroni Termohon Kasasi/Penggugat kepada Tuan Sujano tidak berkaitan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 karena Surat Kuasa yang dibuat tersebut adalah dibuat


dihadapan Notaris Lucy Mulyani, SH. (surat kuasanya bersifat Notaril) dengan dasar bukti T.4 berupa kuasa untuk menjaminkan/menjual maka Sdr. Sujano menghadap ke Notaris Sitske Limowa, SH., sehingga dengan Surat Pelimpahan Hak dan Kuasa (bukti T.6) tersebut sebagai dasar untuk menerbitkan Akta Jual Beli No. 362/VII/1989 tanggal 5 Juli 1989, yang kemudian Akta Jual Beli tersebut sebagai dasar Kepemilikan untuk Penerbitan Peralihan Hak terhadap Sertipikat Hak Milik No. 4/Raja atas nama Philip Surya ; b. Bahwa Surat Kuasa dalam bukti T.4 bukanlah kuasa mutlak seperti yang dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 karena bukti T.4 tersebut, yaitu berupa kuasa untuk menjaminkan/menjual dan pembuatannya bukanlah merupakan penyalahgunaan hukum seperti yang dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut ; Tetapi kuasa yang dimaksud dalam bukti T.4 karena adanya Sdr. H. Muhammad Said bin Saroni selaku pemegang hak obyek Sertipikat Hak Milik No. 4/Raja saat itu telah terikat utang piutang berupa pinjaman uang tunai sebesar Rp. 8.000.000- (delapan juta rupiah). Dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 4/Raja, seluas 12.771 m2 (dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu meter persegi). Hal ini dapat dilihat dalam bukti T.3 yang menyangkut Perjanjian Utang Piutang. Jadi dapat dilihat dalam bukti T.3 yang menyangkut Perjanjian Utang Piutang. Jadi pada prinsipnya Surat Kuasa yang dimaksud adalah jaminan utang Termohon Kasasi/Penggugat ; Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar maupun Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa pada pokoknya gugatan dalam perkara ini adalah menyangkut masalah sah dan tidaknya peralihan hak atas tanah sengketa kepada Philip Suraya, sedangkan untuk mementukan syah tidaknya peralihan hak atas tanah tersebut adalah merupakan kewenangan Peradilan Perdata bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga seharusnya gugatan ini diajukan ke Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri, bukan diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bone tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata


Usaha Negara Makassar No. 13/BDG.TUN/2005/PT.TUN.MKS. tanggal 30 Juni 2005 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 13/G.TUN/2004/P.TUN.Mks. tanggal 23 September 2004 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BONE, tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 13/BDG.TUN/2005/PT.TUN.MKS. tanggal 30 Juni 2005 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 13/G.TUN/2004/ P.TUN.Mks. tanggal 23 September 2004 ; MENGADILI SENDIRI : - Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima ; Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat

untuk membayar biaya

perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung

pada hari Senin tanggal 22 Januari 2007 oleh Prof.Dr. Paulus E.

Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. Ahmad Sukardja, SH. dan Titi Nurmala Sigian, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ; Hakim – Hakim Anggota : ttd. Prof.Dr. Ahmad Sukardja, SH. ttd. Titi Nurmala Sigian, SH.,MH.

Ketua : ttd. Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.


Biaya – Biaya : 1. Meterai --------------- Rp.

6.000,-

Panitera Pengganti : ttd.

2. Redaksi -------------- Rp.

1.000,-

Matheus Samiaji, SH.,MH.

3. Administrasi ---------Rp. 493.000,Jumlah =

Rp. 500.000,Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG RI a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH. NIP. 220000754


06

Recommend Documents