KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430 Telp. 031-3103591 ext. 2342 Fax. 021-31906861 Laman : www.kemsos.go.id Nomor Sifat Lampiran Perihal
: 697/SJ-Orpeg/DL.01.01/05/2016 03 Mei 2016 : Segera : 1 (satu) berkas. : Pengumuman Seleksi Pegawai Calon Penerima Tugas Belajar Program Pascasarjana S2 dan S3 bagi PNS Kementerian Sosial Tahun 2016
Yth. 1. Para Sekretaris Unit Eselon I Lingkungan Kementerian Sosial. 2. Para Kepala Biro dan Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal. 3. Para Kepala UPT Eselon II, III dan IV di Lingkungan Kementerian Sosial RI
Menindaklanjuti surat Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI, Nomor: 519/PKS/DL.01.01/04/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI perihal sebagaimana pokok surat. Sesuai DIPA Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Tahun 2016, quota Pegawai Penerima Tugas Belajar Program Pascasarjana S2 dan S3 Dalam dan Luar Negeri bagi PNS Kementerian Sosial sebanyak 15 (lima belas) orang, dengan rincian sebagai berikut: 1. Program Strata III (S3) Luar Negeri 2. Program Strata III (S3) Dalam Negeri 3. Program Strata II (S2) Dalam Negeri
: 2 (dua) orang : 3 (tiga) orang : 10 (sepuluh) orang
Pendaftaran dibuka pada tanggal diterbitkannya pengumuman ini dan ditutup tanggal 31 Mei 2016. Seleksi administrasi dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 3 Juni 2016 dengan persyaratan dan ketentuan terlampir. Sehubungan dengan itu, maka dimohon agar Saudara segera menyampaikan kepada pegawai di lingkungan kerja masing-masing mengenai Seleksi Pegawai Calon Penerima Tugas Belajar dimaksud. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.
Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian TTD ARMAY Tembusan : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI 2. Inspektur Bidang Penunjang Kementerian Sosial RI
Lampiran Surat Nomor Tanggal
: 697/SJ-Orpeg/DL.01.01/05/2016 : 03 Mei 2016
A. Program Studi Pascasarjana S2 dan S3 Kementerian Sosial Tahun 2016 1. Program Strata III (S3) Luar Negeri a. Social Work di Australia : 1 orang b. Disaster Social Work di Jepang : 1 orang Jumlah : 2 orang 2. Program Strata III (S3) Dalam Negeri a. Evaluasi Pendidikan b. Kebijakan Publik c. Ilmu Kesejahteraan Sosial Jumlah
: : : :
1 orang 1 orang 1 orang 3 orang
3. Program Strata II (S2) Dalam Negeri a. Akuntansi b. Sosiologi c. Ilmu Hukum Tata Negara d. Manajemen Sumber Daya Manusia e. Teknik Komputer/ Informatika f. Ilmu Publisistik g. Psikologi Terapan Jumlah
: : : : : : : :
3 orang 1 orang 2 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 10 orang
B. Persyaratan Calon Mahasiswa Tugas Belajar S2 dan S3 1. Seleksi Administrasi a. PNS Kementerian Sosial RI dengan masa kerja paling kurang (2) dua tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS. b. Menduduki kepangkatan/golongan paling rendah Pengatur Muda (III/a) c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik. d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. e. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS. f. Tidak dalam status pegawai tugas belajar atau sedang dalam proses pencalonan sebagai pegawai tugas belajar untuk program pendidikan lainnya.
Halaman 1
g. Berbadan sehat dan bebas narkoba menurut surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan. h. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan/ Perguruan Tinggi penyelenggara tugas belajar.
2. Persyaratan Khusus: a. Usia Maksimal:
Program Strata II (S2) berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun.
Program Strata III (S3) berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
b. Program Strata II (S2) mempunyai ijazah paling rendah Sarjana (S1) atau sederajat. c. Program Strata III (S3) mempunyai ijazah paling rendah Magister (S2) atau sederajat. d. Melampirkan foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir. e. Melampirkan foto copy transkrip nilai dengan IPK minimal 2,75 untuk S2 dan 3,00 untuk S3 f. Nilai TOEFL lokal dengan skor 450 untuk S2 Dalam Negeri, 475 untuk S3 Dalam Negeri dan 550 untuk S3 Luar Negeri. g. Membuat proposal penelitian dengan tema yang relevan sesuai program studi dan tugas pokok Kementerian Sosial RI untuk Program Strata III (S3). h. Bersedia menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri yang diketahui oleh pimpinan satuan kerja bersangkutan, (form terlampir). i.
Mendaftar sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan Kementerian Sosial RI tahun 2016 pada Perguruan Tinggi Negeri yang terakreditasi “A” (bukti pendaftaran dilampirkan).
j.
Diusulkan oleh pemimpin satuan kerja PNS yang bersangkutan dan mendapat persetujuan dari Sekretaris unit kerja Eselon I.
3. Keterangan lain a. Pendaftaran dibuka mulai tanggal diterbitkannya pengumuman ini dan ditutup pada tanggal 31 Mei 2016
Halaman 2
. b. Seleksi administrasi akan dilaksanakan pada tanggal 1 - 3 Juni 2016. c. Wawancara bagi calon peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan ditentukan kemudian. d. Bagi calon mahasiswa tugas belajar yang telah memenuhi persyaratan administrasi
agar mengirimkan berkas ke Pusdiklat
Kesejahteraan Sosial,
Jalan Margaguna Raya Nomor 1 Radio Dalam - Jakarta Selatan Telp./Faxs. (021) 7511721 – 7661664, email :
[email protected], website: pusdiklat.kemensos.go.id
Biro Organisasi dan Kepegawaian
Halaman 3
Lampiran Surat Nomor Tanggal
: 697 /SJ-Orpeg/DL.01.01/05/2016 : 03 Mei 2016
PERJANJIAN TUGAS BELAJAR NOMOR. . . . . . . . . . . . . . . . . 1)
Pada hari ini ............................ 2) tanggal ............................. 3) bulan ........................ 4) tahun ............... 5), bertempat di ........................................ 6), yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama
: .....................................................................7)
NIP
: .....................................................................8)
Pangkat, golongan ruang
: .....................................................................9)
Jabatan
: .....................................................................10)
Unit Kerja
: .....................................................................11)
Alamat kantor
: .....................................................................12)
yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. Nama
: .....................................................................13)
NIP
: .....................................................................14)
Tempat, tanggal lahir
: .....................................................................15)
Pangkat, golongan ruang
: .....................................................................16)
Jabatan
: .....................................................................17)
Kualifikasi akademik
: .....................................................................18)
Unit kerja
: .....................................................................19)
Alamat tempat tinggal
: .....................................................................20)
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Berdasarkan pertimbangan pasal-pasal yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor:. . . . . . . . 21) tanggal. . . . . . . . .22) tentang Pemberian Tugas Belajar Melalui Program Pascasarjana S3 dan S2 bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial RI dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Sosial RI, menetapkan pada Bab VIII Pasal 23 menyebutkan bahwa “Pegawai dengan status Tugas Belajar yang mengundurkan diri atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan, atau dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan, dikenakan sanksi administrasi berupa penggantian biaya sebesar 3 (tiga) kali lipat dari biaya yang telah dikeluarkan” oleh Kementerian Sosial RI.
Halaman 4
Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial RI, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 a. PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar. b. PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (a). Pasal 2 PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan .........23) pada program studi .................24) di ............25) jurusan/bidang ilmu .............26) Fakultas.............27) pada.................. 28) mulai bulan........... tahun............ sampai dengan bulan............tahun........ 29). Pasal 3 a. PIHAK PERTAMA berhak atas: 1) pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal; 2) pembayaran sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan kewajibannya. b. PIHAK KEDUA berhak atas: 1) biaya tugas belajar; 2) kenaikan pangkat; 3) kenaikan gaji berkala; 4) daftar sasaran kinerja pegawai (SKP); 5) masa kerja. Pasal 4 a. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk : 1) membiayai tugas belajar; 2) memberikan kenaikan pangkat; 3) memberikan kenaikan gaji berkala; 4) memberikan penilaian SKP; 5) memonitor pelaksaan tugas belajar. b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk : 1) menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk; 2) melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar dilaksanakan (bagi Mahasiswa TB di Luar Negeri);
Halaman 5
3) melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada Kepala Pusdiklat Kesejahteraan Sosial; 4) melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada Kepala Pusdiklat Kesejahteraan Sosial; 5) melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar setiap semester kepada Kepala Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, Pimpinan Unit Kerja, Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Sosial RI, dan Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar (bagi Mahasiswa TB di Luar Negeri) sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian penilaian SKP; 6) kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar; 7) melapor secara tertulis kepada Menteri Sosial RI dan/atau Kapusdiklat Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Sosial RI, dan pimpinan unit kerja paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar; 8) Menyerahkan 2 (dua) buah tesis/disertasi dan foto copy ijazah yang diperoleh kepada PIHAK PERTAMA dan kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Sosial RI; 9) Melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal menurut lamanya mengikuti tugas belajar; 10) Membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan kepada negara apabila membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya, membatalkan perjalanannya ke tempat belajar, tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya, tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi di luar kemampuannya. Pasal 6 PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi lain selama menjalankan ikatan dinas. Pasal 7 a. PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi : 1) hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
Halaman 6
2) mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar ditambah 2 (dua) kali 100%. b. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain ditanggung oleh PIHAK KEDUA, juga oleh keluarga. Pasal 8 Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, maka para pihak dapat mempedomani Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor:. . . . . . . . . . .30) tanggal. . . . . bulan . . . . . .tahun. . . . . . .31) tentang Pemberian Tugas Belajar Melalui Program Pascasarjana S3 dan S2 bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementeria dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di bagian yang mengurusi kepegawaian.
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
Tanda tangan dan distempel ..35)
Tanda tangan ............................ 32)
Materai Rp. 6.000
Nama terang.............................. 36) NIP...............................................37)
Nama terang................................33) NIP...............................................34)
Halaman 7
PETUNJUK PENGISIAN PERJANJIAN TUGAS BELAJAR
No. Urut 1 1
No. Kode
Uraian 3
3
2 1) 2), 3), 4), 5) 6)
4
7)
5
8)
6
9)
7
10)
8
11)
9
12)
10
13)
11
14)
12
15)
13
16)
14
17)
15
18)
16
19)
17
20)
18
21), 22)
19
23)
20
24)
21
25)
22
26)
23
27)
2
Nomor perjanjian tugas belajar Hari, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan perjanjian tugas belajar Tempat pelaksanaan penandatanganan perjanjian tugas belajar Nama lengkap pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar NIP pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar Pangkat dan golongan ruang pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar Jabatan pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar, misalnya Kepala Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Unit kerja pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar Alamat kantor pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar Nama lengkap PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar NIP PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar Tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar Pangkat dan golongan ruang PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar Jabatan PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar Kualifikasi akademik PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar, misalnya S3 Ilmu Hukum, S2 Administrasi Publik, atau lainnya Unit kerja PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar Alamat tempat tinggal PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar Nomor, tanggal, bulan, dan tahun Surat Keputusan Menteri Sosial RI tentang Pemberian Tugas Belajar di lingkungan Kemsos Pendidikan yang diikuti PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar, misalnya formal Program studi yang akan diikuti PNS yang diusulkan tugas belajar, misalnya, S2, atau S3 atau lainnya Tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri Jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diusulkan tugas belajar, misalnya, jurusan Ilmu Kesos dan, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya Fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi
Halaman 8
24
28)
25
29)
26
30), 31)
27
32)
28
33), 34)
29
35)
30
36), 37)
Nama perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya Bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar Nomor, tanggal, bulan, dan tahun Surat Keputusan Menteri Sosial RI tentang Pemberian Tugas Belajar di lingkungan Kemensos Tanda tangan PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar Identitas (nama lengkap dan NIP) PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar Tanda tangan dan stempel dinas pejabat yang mendatangani perjanjian tugas belajar Identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang mendatangani perjanjian tugas belajar
Halaman 9
