KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA OIREKTORA-:- JENOERAL PERBENOAHARAAN PERATURAN OIREKTUR JENOERAL PERBENOAHARAAN NOMOR PER- 63.1 /PB/2010
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI 01 LlNGKUNGAN 9 (SEMBI LAN) KEMENTERIAN NEGARNLEMBAGA TAHUN 2010
OIREKTUR JENOERAL PERBENOAHARAAN,
Menimbang
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan 9 (Sembilan) Kementerian/Lembaga perlu ditetapkan Peraturan Oirektur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan 9 (Sembilan) Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010.
Mengingat
1. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 4.
Peraturan Presiden Nomor 72 T ahun 2010 tentang Tunjangan Pegawai di Lingkungan Tentara Nasionallndonesia;
Kinerja
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2010 tentang Tunjangan Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Kinerja
6. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2010 tentang Tunjangan Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan;
Kinerja
7. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Presiden Nomor 76 T ahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionallBadan Perencanaan Pembangunan Nasional; 9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007
Akunlansi dan pelapor~n1 Keuangan Pemerintah Pusal;
tentang Sistem
(
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban AnJgaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja; 13. Peraturan Oirektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 14. Peraturan Oirektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2010 tentang Langkah-Langkah Oalam menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENOERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA 01 LlNGKUNGAN 9 (SEMBI LAN) KEMENTERIAN PEGAWAI NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2010.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Oirektur Jenderal Perbendaharaan dengan:
ini, yang dimaksud
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut OIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. 2. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PAlKuasa PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Oirektorat Jenderal Perbendaharaan. 4. Satuan Kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN. 5. Surat Perintah Membayar LS adalah SPM langsung Hak yang diterbitkan oleh dasar kontrak kerja, surat kerja lainnya.
Langsung yang selanjutnya disingkat SPMkepada Bendahara Pengeluaran/Penerima PAlKPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas keputusan, surat tug as atau surat perintah
6. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan belanja APBN pada Kementerian Negara/Lembaga dan/atau Satker. ,
I -2 -
7. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdas3rkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BAB II RUANG LlNGKUP Pasal2 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur petunjuk pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan 9 (Sembilan) Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 yaitu: 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 4. Tentara Nasionallndonesia; 5. Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Kementerian Pertahanan; 7. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional;
Nasional/Badan Perencanaan
9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BAB III PRINSIP DASAR PELAKSANAAN Pasal
3
Alokasi dana pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan 9 (Sembilan) Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Tahun Anggaran 2010 disediakan melalui DIPA Bagian Anggaran BUN Belanja Lainnya (BA.999.08) Tahun 2010. Pasal4 Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk tahun 2010 diberikan terhitung mulai bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2010. Pasal5 Kuasa PA DIPA BA 999.08 menyampaikan Surat Penunjukan Kuasa PA dan Surat Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan DIPA BA.999.08 beserta spesimen tanda tangan yang bersangkutan ke KPPN Jakarta I. Pasal6 (1) Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Kuasa PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 belum memiliki rekening Pengeluaran, Kuasa PNBendahara Pengeluaran dimaksud segera mengajukan permohonan ijin pembukaan rekening Bendahara Pengeluaran ke KPPN Jakarta I. (2) Berdasarkan ijin dari KPPN Jakarta I sebagaimana dimaksud pada ayat Pengeluaran pada Bank Umum (BUMN/BUMD).
- 3(1), Kuasa PNBendahara
Pengeluaran membuka rekening Bendahara
r
Pasal7 Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian NegaralLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Kuasa PA melalui penerbitan SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran. PasalS Tata cara pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai kepada pegawai/personil diatur oleh masing-masing Kementerian Negara/Lembaga. Pasal9 (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan T entara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Pertahanan diberikan secara on top. (2) Tunjangan-tunjangan yang selama ini diberikan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Pertahanan tetap berlaku. Pasal 10 Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionallBadan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diperhitungkan dengan Tunjangan Khusus yang telah diterima sejak bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 sebagai faktor pengurang.
BABIV TAT A CARA PEMBAYARAN Pasal11 (1) Kuasa PA menyusun Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai berdasarkan DIPA BA.999.0S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dibuat dengan memperhitungkan kewajiban Pajak Penghasilan dari masing-masing pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan. (3) Kuasa PA menyampaikan KPPN Jakarta I.
SPM-LS Bendahara
Pengeluaran
kepada
(4) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan memotong langsung kewajiban Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mencantumkan potongan pajak dimaksud pada kolom potongan SPM-LS berkenaan. Pasal 12 (1) SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) disampaikan kepada KPPN Jakarta I paling lambat tanggal 2S Desember 2010 pada jam kerja. (2) SPM-LS sebagaimana dimaksud dengan dokumen sebagai berikut: -4 -
pada aya! (1) dilengkapi/dilampiri
r
a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPT JM) dari Kuasa PA; b. Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai yang memuat kebutuhan pembayaran tunjangan kinerja pegawai yang berhak menerima pembayaran untuk keperluan selama 6 (enam) bulan, yaitu bulan Juli 2010 sampai dengan Desember 2010 dengen memperhitungkan kewajiban Pajak Penghasilan bagi pegawai bersangkutan sesuai ketentuan perundang-undangan; c.
Surat Setoran Pajak (SSP).
(3) Format SPT JM sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini ... (4) Format Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Pasal13 Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), KPPN Jakarta I melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Menguji SPM-LS dimaksud baik secara substantif maupun formal; 2. Menerbitkan SP2D sesuai ketentuan perundang-undangan; 3. Mengembalikan SP2D sesuai ketentuan perundang-undangan; 4. SP2D sebagaimana dimaksud pada angka 2 diterbitkan paling lambat tanggal 29 Desember 2010 pada jam kerja. Pasal 14 Penyaluran pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada yang berhak menerima dilaksanakan paling lambat tanggal 25 Februari 2011. Pasal 15 (1) Dalam rangka melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bendahara Pengeluaran menyimpan dana dimaksud pada rekening Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). (2) Dana di Rekening Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan di rekening Bendahara Pengeluaran yang terdapat pada masing-masing satuan kerja Kementerian/Lembaga dalam rangka pembayaran Tunjangan Kinerja pegawai pad a Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pad a tanggal 31 Desember 2010 tidak disetor ke kas negara. (3) Dalam hal terdapat sisa dana penyaluran pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sisa dana dimaksud wajib disetor ke Kas Negara paling lambat tanggal 28 Februari 2011. menggunakan SSBP akun 423913 penerimaan kembali belanja lainnya RM TAYL. (4) Penyetoran ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
-5-
r
BABV AKlJNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN Pasal 16 Atas pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kuasa PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyusun/membuat Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya, dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan tentang penyaluran Tunjangan Kine~a Pegawai.
BABVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal17 Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, dalam rangka pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pad a Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/201 0 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010.
BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal18 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember
-6-
2010
LAMPIRAN I
03.
PERA TURAN OIREKTUR" Jf;,NOERAL PERBENOAHARAAN NOMOR PERtPB/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI 01 LlNGKUNGAN 9 (SEMBILAN) KEMENTERIAN NEGARNLEMBAGA TAHUN 2010
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama
...... -
(1)
NIP
.........................................................................
(2)
Jabatan
:
(3)
selaku Kuasa PenggunaAnggaran
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas pencairan, dan penggunaan dana pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar Rp ..................... (4) ( (5) rupiah) termasuk bertanggung jawab terhadap kebenaran perhitungan dan penyaluran kepada yang berhak menerima. Apabila di kemudian hari, atas pencairan dan penggunaan dana Tunjangan Kinerja Pegawai tersebut diatas mengakibatkan terjadinya kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara terse but sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pembayaran Tunjangan disimpan sesuai ketentuan pada satuan kerja kami, untuk kelengkapan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
Kinerja Pegawai administrasi dan
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya. Jakarta,
(6)
Kuasa Pengguna Anggaran, ..................
(7)
.
(
(8)
)
(9)
.
NIP
'"
(
-7-
PETUNJUK PENGISIAN SUR'\T PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK NO.
URAIAN ISI Oiisi jumlah dengan rupiah NIP namaKuasa lengkap Satker PA Kuasa PA jabatan tanggal, penarikan struktural bulan, dan dana Kuasa tahun dengan PA huruf angka
(9) (8) (7) (5) (2) (6) (3) (4)
-8-
LAMPI RAN II
KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA UNIT ORGANISASI (2)
(1)
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER·· 03.1PB/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
. .
LlNGKUNGAN 9 (SEMBILAN) NEGARAILEMBAGA TAHUN 2010
REKAPITULASI
1.
Jumlah Netto 2. (14) (10) (9) (6) (15) (16) (12) (13) potongan Pajak Kelas Jabatan Uraian
~~~
Kuasa PA.
Nama NiP
(17) .
KEMENTERIAN
DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN JULI 2010 S.D. DESEMBER 2010
--
2.1. Jabatan Pajak Jumlah Tunjangan 1. Perkelas 1.2.Penerima 2. 2. Jumlah (5) Tunjangan (4) Kinerja (11 ) 1.2. 2.
1.1. 1.
Pejabat Pembuat Komitmen
Jakarta, ..... Bendahara Pengeluaran
Nama NiP
Nama NiP
(17) .
(17) .
r I
-9 -
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI I I
(2) (3) (17) (10) (9)) (15) (16) (5) (6) (4) (14) (13) (11 (12) (7) (8)
URAIAN ISI Unit nama dengan Jumlah Organisasi Kementerian tunjangan jumlah seluruh netto Negara/Lembaga pajak (8 +jabatan - peringkatnya 7)9) tunjangan jumlah netto seluruh potongan (4 xsesuai tunjangan 5) pajak jumlah tunjangan bruto (6 potongan pajak (=7) uraian kelas seluruh jabatan tunjangan pegawai penerima tunjangan dengan tunjangan kinerja perkelas pajak per kelas jabatan Diisi jumlah denganpegawai/personil nama dan tunjangan NIP Bendahara bruto seluruh Pengeluaran, PPK dan Kuasa PA NO. Diisi (1)
\
- 10-
t
