KEMENTERIAN KEHUTANAN
Skema pendanaan untuk kegiatan-kegiatan pencegahan-pencegahan deforestasi dan dukungan terhadap kegiatan konservasi dan pengelolaan hutan lestari di kawasan hutan negara. Skema ini dilakukan melalui bilateral maupun multilateral seperti mekanisme REDD+. Skema perdagangan untuk mengapresiasi upayaupaya pembangunan hutan tanaman dan restorasi hutan (pembangunan stock). Skema ini terutama melibatkan secara langsung antara korporasi/pemerintahan/ komunitas dengan masyarakat dan entitas bisnis lainnya, melalui mekanisme voluntary carbon market.
PES (PAYMENT FOR ENVIRONMENTAL SERVICES) LR (LIABILITY RULES), PPP (POLLUTERS PAY PRINCIPLE) PDR (PURCHASING DEVELOPMENT RIGHT)
OUTLETS
WAREHOUSE
PES (Payment for Environmental Services) Goods & services
CDM
TRANSACTION
agreements
REDD
PLR (Purchasing Landuse Right)
DSN
LR
IUD
Marketed
regulations
(Liability Rule) FOREST RESOURCES VALUATION
GREEN TRADING MECHANISM
ACTUAL GREEN BENEFITS
CONVERSION VALUE
CONSERVATION VALUE
CONSERVATION VALUE + PES
Sources: Pagiola & Platais (2007): Engel et al. (2008)
REDD and REDD Plus
REDD
Conservation
SFM
Source: Pedroni (2009) in Murdiyarso (2009)
ECS
a)
Penurunan emisi dari deforestasi ; (mengurangi konversi hutan alam, membatasi pembukaan lahan gambut, mencegah perambahan dan kebakaran, pemberantasan illegal logging)
b)
Penurunan emisi dari degradasi hutan ; (pemberantasan illegal logging, pengendalian jatah tebang, pencegahan kebakaran, restorasi hutan)
c)
Konservasi stok karbon di hutan ; (pemberantasan illegal logging, pencegahan kebakaran)
d)
Penurunan emisi dari pengelolaan hutan lestari ; (peningkatan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Reduce Impact Logging, tanam pengkayaan/ enrichment planting )
e)
Penambahan stok karbon di hutan; (penanaman, rehabilitasi hutan)
Lembaga pendanaan REDD
internasional (UNFCCC) Grant dari negara‐negara donor (multilateral + bilateral) Pasar Karbon (hasil penjualan sertifikat penurunan emisi REDD+) APBN Denda (disinsentif) REDD+
Perlu kajian yang lebih mendalam untuk menentukan besaran insentif REDD+ untuk para stakeholder Hanya fokus untuk para stakeholder di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota Besaran distribusi insentif untuk para stakeholder di propinsi akan diserahkan kepada pokja REDD+ tingkat propinsi Besaran distribusi insentif untuk para stakeholder di kabupaten/kota akan diserahkan kepada pokja REDD+ tingkat kabupaten/kota
GLOBAL CARBON MARKET STRUCTURE Global GHG market
Compliance Markets
Kyoto Markets
EU ETS
New South Wales GHG Abatement Scheme
Voluntary Markets UK ETS
Chicago Climate Exchange
CDM -> CERs JI -> ERUs
AAUs + RMUs
International Emissions Trading Scheme
EUAs
NGACs
VERs
CCLAs AAU= Assign Amount Unit caps RMU= Removal Unit EUA= EU Allowances
PAKET KEBIJAKAN : 1. ALIH TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN; 2. MEMBELI CER DI PDKS
PEMERINTAH Insentif:
PDKS
Rp
Rp
1.Pelayanan; 2.(-) Pajak; 3.Investasi
Kewajiban: Menghitung emisi dengan carbon foot print
Certified Emissions Reductions (CER)
Hutan yang dikelola Masyarakat PENYERAPAN CARBON EMISI INDUSTRI
BAPPEBTI membina, mengatur dan mengawasi kegiatan sehari-hari pasar sertifikat karbon sebelum terbentuk Badan Pengawas Pasar SPEKHI
ERPA
Pengembang Proyek Membuat PDD
Lembaga Pemantau Independent
Lembaga Validasi (LVI)
Lembaga Akreditasi Nasional
Lembaga Verifikasi (LVrI)
SPEKHI / ICER
Pasar Sertifikat Karbon Indonesia
Pemegang Izin* dapat menjadi Pengembang Proyek bersama calon investor dengan menyusun Dokumen Rancangan Proyek (Project Design Document/PDD);
Penyusunan PDD dapat menggunakan jasa konsultan berbadan hukum Indonesia.
PDD oleh Pengembang proyek didaftarkan kepada Badan Registrasi Nasional dan dicatat (Listed) secara online.
* Pemegang: IUPHHK-HA/HTI/HTR/RE/HKm, HD, KPHP, KPHL, KPHK, KHDTK, HR, Hutan Adat
PDD divalidasi oleh Lembaga Validasi Independen (LVI) berbadan hukum Indonesia. Perhitungan karbon kredit hasil validasi dapat diperdagangkan melalui Emission Reduction Purchase Agreement (ERPA).
Pembuatan ERPA dapat dilakukan oleh konsultan hukum yang sudah memiliki sertifikat kompetensi
Hasil validasi PDD selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVrI). Lembaga Validasi Independen dan/atau Lembaga Verifikasi Independen tidak dibenarkan menjadi konsultan penyusunan Desain Proyek LVI dan LVrI diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional.
Lembaga Verifikasi menerbitkan SPEKHI dan didaftarkan kepada Badan Registrasi Nasional
SPEKHI berisi :
nama lembaga verifikasi,
nama lembaga validasi,
nama pengembang proyek,
lokasi,
jumlah RAP/PAN karbon,
pengurangan emisi karbon setara CO2 , dan
manfaat lain dalam jangka waktu kesepakatan sesuai
ERPA.
Dalam hal BRN belum terbentuk, Menteri membentuk Badan Registrasi Perdagangan Karbon Hutan Indonesia (BRPKHI). BRPKHI bertugas : a. Memberikan identitas karbon hutan pada areal Pengembang Proyek b. Mencatat seluruh PDD yang terkait dengan pengembangan karbon hutan c. Mencatat seluruh PDD yang telah diverifikasi d. Mencatat SPEKHI yang telah diterbitkan dan diperdagangkan. e. Mencatat lembaga verifikasi. f. Monitoring dan pelacakan karbon hutan yang diperdagangkan berdasarkan ERPA. g. Melayani informasi (clearing house) huruf a sampai dengan f.
Badan Registrasi berbentuk organisasi non struktural yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) Dalam hal badan registrasi belum terbentuk, maka Sekretariat Jenderal melaksanakan tugas tersebut Berdasarkan laporan ERPA, Badan Register Nasional wajib memantau distribusi manfaat yang diperoleh Pengembang Proyek.
SPEKHI dapat dijual langsung melalui Pasar Sertifikat Karbon Indonesia. Kementerian Kehutanan memfasilitasi para pengembang proyek dan calon pembeli untuk membentuk Pasar Sertifikat Karbon Indonesia. Pasar Sertifikat Karbon Indonesia diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pasar Sertifikat Karbon Indonesia (BPPSKI). Dalam hal BPPSKI belum terbentuk maka Perdagangannya dapat diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)
Kementerian Kehutanan mengakui/rekognisi PDD yang telah diverifikasi sebagai penjamin SPEKHI dalam Pasar Sertifikat Karbon Indonesia. Dalam hal belum tersedia lembaga asuransi karbon maka Risk Management Buffer (RMB) sebagai kolateral karbon hutan yang diperdagangkan. Pemerintah menetapkaan tingkat/presentasi RMB berdasarkan hasil verifikasi Setelah diverifikasi pada periode tertentu, RMB dapat diperdagangkan
Pembeli SPEKHI Dalam Negeri diperhitungkan sebagai penurunan emisi GRK Indonesia. Pembeli SPEKHI Luar Negeri tidak diperhitungkan sebagai pemenuhan komitmen penurunan emisi GRK dari negara pembeli. Pembeli SPEKHI dari Luar Negeri tidak boleh menggunakan SPEKHI untuk transfer Pricing
Lembaga Pendidikan Tinggi, Lembaga Penelitian, organisasi masyarakat sipil dapat menjadi Lembaga Pemantau Independen
