Kelerengan atau kemiringan lahan diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu sebagai berikut: Tabel 6.30

6.5

Analisis Kesesuaian Lahan Bagi Permukiman Untuk menganalisis kesesuaian lahan bagi permukiman, digunakan input dari

kondisi dan karakteristik fisik alam. Kawasan permukiman termasuk kawasan budidaya, sehingga penetapannya disesuaikan dengan SK Mentan No.837/KPTS/UI/UM/11/1980 dan No.683/KPTS/UM/8/1981. Menurut SK mentan ini, suatu kawasan dapat dibedakan menjadi kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan penyangga. Faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam penetapan kawasan lindung adalah kelerengan, jenis tanah menurut kepekaan terhadap erosi, dan intensitas curah hujan di wilayah tersebut. 1. Kelerengan Kelerengan atau kemiringan lahan diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu sebagai berikut: Tabel 6.30. No

Kelas

Lereng (%)

1. 2. 3.

I II III

4. 5.

IV V

0-8 8-15 15-25 25-45 > 45

Diskripsi Datar Landai Agar Curam Curam Sangat Curam

2. Jenis Tanah Menurut Kepekaan terhadap Erosi Jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi dapat digolongkan ke dalam 5 kelas, dan tiap kelasnya mempunyai bobot 15. Untuk jenis tanah kompleks, kelasnya sama dengan jenis tanah yang terpeka terhadap erosi yang terdapat dalam jenis tanah tersebut. Tabel 6.31. No

Kelas

Lereng (%)

1.

I

2. 3.

II III

Latosol Brown Forest Soil, Non Caltic Brown, Mediteran

4.

IV

Andosol, Lateric, Grumusol, Podsolik, Podsol

5.

V

Regosol, Litosol, Organosol, Renzina

Aluvial, tanah galeui, Planosol, Hidromorf Kelabu, Laterit Air Tanah

Diskripsi Tidak Peka Kurang Peka Agak Peka Peka Sangat Peka

VI-52

3. Curah hujan rata-rata

Intensitas hujan yaitu rata-rata curah hujan dalam mililiter per tahun dibagi dengan rata-rata jumlah hari hujan setahun. Intensitas hujan ini juga dibagi dalam 5 kelas dengan bobot sebagai berikut: Untuk mengetahui perbedaan kawasan lindung dan budidaya, maka semua faktor yang tersebut diatas di skor dan dijumlahkan. Jumlah seluruh tersebut akan menentukan jenis peruntukan lahan yang seharusnya pada daerah yang bersangkutan. Untuk kriteria penetapan kawasan lindung dan budidaya akan berpedoman pada standar kriteria dan tata cara penetapan kawasan lindung dan budidaya dengan sistem skoring. Untuk memberikan gambaran rata-rata mengenai kriteria dan tata cara penetapan kawasan menurut fungsinya berdasarkan SK Mentan ini dapat diuraikan sebagai berikut: a. Kawasan Lindung -

Wilayah atau lahan dengan kemampuan lahannya memenuhi syarat sebagai berikut:

-

Mempunyai lereng lapangan > 40%.

-

Merupakan jalur pengamanan aliran sungai atau sekurang-kurangnya 100 m di sebelah kanan dan kiri aliran sungai tersebut.

-

Merupakan pelindung mata air, sekurang-kurangnya berjari-jari 200 m di sekeliling mata air tersebut.

-

Mempunyai ketinggian lebih dari 2.000 m diatas permukaan laut.

-

Untuk kepentingan khusus, ditetapkan oleh Mentan sebagai hutan lindung.

b. Kawasan Penyangga Wilayah atau satuan lahan memenuhi kriteria sebagai berikut: -

Dilihat dari segi ekonomi keadaan fisik areal atau memungkinkan untuk budidaya tanaman keras.

-

Lokasi secara ekonomi sudah dikembangkan sebagai kawasan penyangga.

-

Tidak merugikan dari aspek ekosistem dan lingkungan.

VI-53

c. Kawasan Budidaya -

Permukiman yang berada di kawasan lindung dan kawasan penyangga, terutama pemukiman di Kecamatan Selopampang, Tembarak, Tlogomulyo, Bulu, Parakan, Kledung,

Bansari,

Ngadirejo,

Candiroto,

Wonoboyo

dan

Tretep

dalam

pengawasannya harus diperketat agar permukiman tidak semakin meluas hingga merambah ke daerah-daerah yang berfungsi sebagai kawasan lindung dan kawasan penyangga. Kawasan lindung semacam ini harus terus dipertahankan keberadaannya karena mempunyai fungsi strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan alam, yaitu mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrolik tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan. -

Pengembangan permukiman diarahkan di kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi sebagai kawasan budidaya, terutama di Kecamatan Temanggung, Tlogomulyo, Kranggan, Kaloran, Kedu, Parakan, Ngadirejo dan Candiroto. Selain didukung oleh kondisi wilayah yang relatif rata dengan tingkat kelerengan berkisar antara 2-5%, juga tidak terjadi erosi. Dengan demikian dilihat dari segi keamanan untuk pengembangan kawasan permukiman di kecamatan ini mempunyai potensi besar sebagai pengembangan kawasan permukiman. Penggunaan lahan di Kabupaten Temanggung lebih didominasi oleh tanah kering.

Kondisi lahan semacam ini pada umumnya dimanfaatkan untuk tegalan dan pertanian lahan kering. Berikut ini disampaikan kondisi penggunaan lahan di daerah perkotaan dan perdesaan. a. Penggunaan lahan perdesaan Tanah di daerah perdesaan digunakan bagi kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi. Kehidupan sosial, seperti berkeluarga, bersekolah, beribadat, berekreasi, berolah raga, dan sebagainya, dilakukan di dalam kampung, sedangkan kegiatan ekonomi seperti bertani, berkebun, berternak, memelihara dan menangkap ikan, menebang kayu di hutan, dan sebagainya, yang umumnya dilakukan di luar kampung, walaupun ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan di dalam kampung, seperti perindustrian, perdagangan, dan perusahaan jasa-jasa lain.

VI-54

Jadi penggunaan lahan di wilayah perdesaan adalah untuk perkampungan dalam rangka kegiatan sosial, dan untuk pertanian dalam rangka kegiatan ekonomi. Dengan demikian kampung di perdesaan merupakan tempat kediaman (dormitory settlement) tempat aktivitas (activity settlement). b. Penggunaan lahan perkotaan Kota dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan, pemasaran, kegiatan industri, peribadatan, pendidikan, dsb. Oleh karena itu sebagian tanah di kota digunakan untuk industri, dan jasa disamping tempat tinggal. Sementara itu kegiatan ekonomi perkotaan dapat dibedakan menjadi: 1. Kegiatan ekonomi dasar (basic economis) yang membuat dan menyalurkan barang dan jasa untuk keperluan luar kota, jadi untuk ekspor ke wilayah sekitar kota. Barang dan jasa itu berasal dari industri, perdagangan dll. Kegiatan ekonomi bukan dasar (non-basic activities) yang memproduksi dan mendistribusi barang dan jasa untuk keperluan penduduk kota sendiri. Kegiatan ekonomi ini disebut sebagai residential activities atau service activities. 6.5.1

Analisis pengembangan Kawasan Permukiman Baru Pengembangan kawasan permukiman baru yang dilakukan secara formal oleh

pemerintah dan swasta/ pengembang perumahan harus dilakukan koordinasi atau kerjasama dalam pembangunan perumahan skala besar. Pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya bagi penduduk berpenghasilan tinggi membutuhkan pengaturan dan pengendalian, sedangkan untuk menengah ke bawah membutuhkan bantuan dari pemerintah. Pengembangan permukiman baru harus memperhatikan: 1. Jumlah dan luasan penduduk yang tertampung, 2. Lokasi - lokasi pengembangan, 3. Pendekatan pembangunan skala besar swadaya. Pembangunan Skala Besar Penyediaan pembangunan perumahan sampai dengan tahun perencanaan membutuhkan suatu kawasan yang luas, terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Salah satu cara pembangunan skala besar yang dikelola oleh Pemda

VI-55

adalah dengan cara pendekatan Kasiba/Lisiba. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Kawasan ini pertama kali harus dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan. Sedangkan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri. Lingkungan ini juga telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang. Penyiapan Lokasi Kasiba oleh Pemerintah Daerah, harus memperhatikan beberapa persyaratan umum seperti tersebut di atas, namun selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sesuai dengan PP No. 80 Tahun 1999, yaitu: 1. Jumlah unit rumah yang dapat ditampung dalam satu Kasiba sekurang-kurangnya 3000 unit rumah dan sebanyak-banyaknya adalah 10.000 unit rumah; 2. Lokasi tersebut telah dilayani jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan; 3. Lokasi tersebut, telah dilayani fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas ekonomi setingkat kecamatan. Pembangunan

skala

besar

yang

ditangani

developer

diarahkan

untuk

pembangunan rumah golongan masyarakat kelas atas, karena pembangunan developer mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan. Lokasi pembangunan permukiman untuk skala besar di Kabupaten Temanggung ada beberapa lahan yang berpotensi, yaitu di Kecamatan Pringsurat dan Kranggan. Penyediaan rumah oleh pihak swasta antara lain yang dilakukan oleh para developer. Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pihak pengembang perumahan, selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan rumah yang layak, juga mempunyai misi profit oiernted, sehingga dalam pelaksanaanya lebih didasari oleh proses kerja yang profesional, dengan tidak ada sama sekali sifat kegotong

VI-56

royongan. Meski demikian, diharapkan ada misi sosial yaitu menyediakan rumah yang layak yang dapat dijangkau oleh semua kalangan termasuk penduduk dengan penghasilan rendah. Seperti pembangunan rumah sangat sederhana (RSS), rumah sederhana (RS). Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan pola pengadaan perumahan 1:3:6, yang artinya setiap pembangunan 1 unit rumah mewah harus juga dibangun 3 unit rumah sederhana dan 6 unit rumah sangat sederhana. Alternatif lahan yang dapat digunakan untuk perumahan dan permukiman berdasarkan dari data kondisi lahan dan kondisi kelerengan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Temanggung, sehingga lahan yang dapat digunakan adalah lahan tegalan, bukan lahan pertanian, lahan milik negara/pemerintah, lahan yang kemiringannya di bawah 40 %, tidak berada di pusat kota dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Temanggung. Untuk daerah pusat perkotaan yang memiliki kepadatan bangunan yang relatif tinggi, sehingga lahan yang tersedia untuk pembangunan perumahan baru dalam skala besar tidak dimungkinkan, sehingga pembangunan perumahan yang dilakukan di daerah perkotaan ada beberapa alternatif yang dimungkinkan antara lain: - Pembangunan perumahan baru di kawasan pusat kota dengan kepadatan bangunan yang relatif tinggi yang dilakukan oleh Bapermades. - Memanfaatkan lahan permukiman di lokasi yang masih memiliki kepadatan rendah, yaitu dengan cara mengoptimalkan lahan pekarangan yang masih dimungkinkan untuk dikembangkan. - Mengarahkan lahan kebutuhan perumahan untuk penduduk di kawasan perkotaan ke daerah pinggiran kota. Untuk daerah pinggiran atau daerah yang masih bercirikan perdesaan tidak semuanya dapat dibangun untuk perumahan dan permukiman. Alternatif pengembangannya adalah : - Di daerah yang kelerengannya di bawah 40 %. - Memanfaatkan tegalan bukan sawah irigasi teknis. - Bukan merupakan daerah konservasi/kawasan lindung.

VI-57

- Lokasi mudah dicapai dan sesuai dengan arah pengembangan dari rencana tata ruang kota. Pengembangan Perumahan Secara Swadaya Masyarakat Pengembangan perumahan secara swadaya yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Temanggung, dapat dilihat dari tingkat golongan masyarakatnya. Biasanya untuk

masyarakat

golongan

atas,

mereka

membangun

permukiman

kurang

mengindahkan peraturan yang ada, sehingga perlu adanya pengaturan dan penertiban pembangunan perumahan dari pemerintah yang tegas, khususnya untuk perumahan yang ada di pusat Kabupaten Temanggung. Sedangkan untuk pembangunan swadaya yang dilakukan masyarakat untuk golongan menengah rendah, perlu membutuhkan bantuan dari pemerintah. Bantuan tersebut dapat berupa pinjaman dari koperasi dan kemudahan dalam peminjaman kredit untuk pembangunan rumah sangat sederhana mandiri, atau dapat dilakukan oleh pemerintah dengan pembangunan perumahan sangat sederhana

yang

diberikan

kepada

masyarakat

menengah

rendah,

dan

untuk

mendapatkan dapat melalui angsuran.

6.5.2

Analisis Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman

6.5.2.1

Lokasi Kawasan Permukiman yang Ditingkatkan

Permukiman Kumuh Pengembangan kawasan yang dimaksud dalam hal ini adalah upaya untuk meningkatkan kondisi atau kualitas dari perumahan dan permukiman yang telah ada. Kondisi perumahan atau permukiman yang dianggap perlu untuk ditingkatkan kualitasnya adalah permukiman-permukiman kumuh dan permukiman di kawasan bercirikan perdesaan yang ada di Kabupaten Temanggung. Permukiman kumuh (squatters) di Kabupaten Temanggung, kondisi ini terlihat dari lingkungan permukiman yang liar dengan menempati lahan ilegal, serta kondisi fisik lingkungan dan bangunan jelek, tanpa dilayani sarana dan prasarana, khususnya yang mendukung kebersihan lingkungan seperti sanitasi, persampahan dan drainase, yang biasanya terdapat di pusat-pusat kota yang memiliki kepadatan tinggi. Kondisi ini dilihat

VI-58

dari tingkat kepadatan netto dari masing-masing kelurahan/desa dan berdasarkan hasil survei lapangan kondisi ini sesuai dengan hasil yang didapat di lapangan. Hal yang dapat dilakukan untuk permukiman liar (squatters), yaitu dengan penataan dan peremajaan kawasan lingkungan perumahan dan permukiman dengan kepadatan tinggi, selain itu dapat dilakukan dengan pembangunan rumah susun untuk kawasan pusat kota dengan kepadatan tinggi/kumuh berat, serta adanya pengendalian terhadap permukiman kumuh khususnya untuk permukiman kumuh dengan kategori squatters. Selain itu dengan pemberian status kepemilikan lahan bagi para pemukiman yang menempati lahan yang sesuai dengan peruntuknya dan pembuatan ruang terbuka hijau. Serta pengembangan perumahan dengan batas-batas tertentu untuk kawasan yang termasuk dalam kategori kumuh ringan. Berdasarkan hasil survei, diperoleh beberapa masalah permukiman yang terkait dengan permukiman kumuh dengan kategori squatters, yaitu seperti yang terjadi di kelompok permukiman yang berkembang disekitar di sepanjang bantaran rel yang sudah tidak digunakan lagi yang ditemukan di Kecamatan Temanggung. Rumah-rumah yang dibangun hanya berjarak ± 2 meter dari rel kereta api yang sudah tidak digunakan lagi. Lahan yang digunakan untuk membangun permukiman disini merupakan lahan yang illegal. Lahan tersebut merupakan lahan milik PJKA yang kemudian disewakan. Lahan yang disewakan tersebut oleh penyewa kemudian dibangun rumah-rumah yang dapat dikatakan layak. Kebanyakan penduduk yang mendiami permukiman squatter ini adalah penduduk pendatang yang bukan merupakan penduduk asli Kabupaten Temanggung. Untuk permukiman kumuh identik dengan permukiman di kawasan bercirikan perdesaan. Permukiman ini merupakan permukiman legal, namun secara fisik, sosial dan budaya kurang memperdulikan lingkungan tempat tinggalnya atau dapat dikatakan kesadaran masyarakat di permukiman tersebut terhadap kebersihan lingkungan masih sangat kurang. Hal yang dapat dilakukan untuk permukiman kumuh (slums), yaitu dengan perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan untuk kawasan kumuh, melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan dan penataan (participatory planning) sejak awal, selain itu dengan penyediaan sarana dan prasarana (P3KT dan PKL), serta adanya pembuatan ruang terbuka hijau.

VI-59

Untuk permukiman kumuh di Kabupaten Temanggung, berdasarkan hasil survei dapat dibedakan menjadi : 1. Permukiman Kumuh Perkotaan

Kelompok permukiman kumuh perkotaan berkembang disekitar kawasan bantaran rel kereta api yang sudah tidak digunakan lagi yaitu di kelurahan Parakan Wetan, Temanggung I dan Banyuurip. Selain itu lokasi permukiman disepanjang sungai yaitu di Kelurahan Parakan Wetan, Wanutengah, Temanggung I, Temanggung II, Gilingsari, Banyuurip, Butuh, Kertosari dan Gendengan.

Permukiman kumuh tersebut

merupakan permukiman padat dengan kondisi yang dibawah standar. Kondisi rumah yang ada saling berhimpitan dengan tinggi bangunan yang hanya memenuhi skala manusia, dindingnya rata-rata berdinding kayu dan bambu dengan lantai tanah. Rumah-rumah tersebut hanya berjarak kurang dari 20 meter dari bibir sungai. 2. Permukiman Kumuh Perdesaan

Kelompok permukiman kumuh perdesaan disebabkan karena masih adanya masalah rumah yang tidak sehat maksudnya adalah masih banyaknya rumah atau permukiman yang masih menyatu dengan kandang ternak. Menyatunya kandang ternak dekat dengan tempat hunian dikarenakan terbatasnya lahan perkarangan yang ada, selain itu juga dikarenakan agar memudahkan dalam pengawasan sehingga aman dari pencurian ternak. Masalah tersebut terjadi juga dikarenakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan kesehatan dan kebersihan (SDM masyarakat masih rendah) terutama bagi masyarakat pedesaan. Kebanyakan masyarakat memiliki usaha sampingan yaitu beternak kerbau, kambing, sapi, selain itu juga ayam, itik dan sejenis hewan unggas lainnya. Mereka masih seringkali menempatkan kandang ternak tersebut berdampingan langsung dengan tempat tinggal mereka. Permasalahan rumah tidak sehat banyak ditemui dilingkungan permukiman pedesaan di wilayah perencanaan. Masalah permukiman kumuh yang ada di Perdesaan disebabkan juga karena masih banyaknya rumah yang tidak layak huni. Untuk menentukan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Temanggung dapat juga dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data sekunder yang ada. Adapun analisis yang akan dilakukan terkait dengan indikator penetapan kawasan

VI-60

kumuh yaitu dilihat dari kepadatan rumah/ bangunan, kondisi rumah, tingkat kemiskinan, jumlah sarana dan prasarana. Untuk lebih jelasnya mengenai analisis dari masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada uraian berikut ini. Analisis Kepadatan Penduduk Analisis kepadatan penduduk ini dilaksanakan dengan membandingkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah (kepadatan brutto) yang ada pada masing-masing kecamatan. Adapun penilaiannya adalah sebagai berikut: Perhitungan: - Rentang, didapat dari kepadatan penduduk tertinggi dikurangi kepadatan penduduk terendah. Rentang = 24 - 3 = 21 - Banyaknya kelas adalah 4 Dari perhitungan diatas maka interval untuk kelas skor adalah sebagai berikut: 3 – 8,25

= Skor 1

8,25 – 13,5

= Skor 2

13,5 – 18,75 = Skor 3 18,75 - 24

= Skor 4

Pada tabel berikut ini dapat dilihat skor untuk kepadatan bangunan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Temanggung. Tabel 6.32. Skor Kepadatan Penduduk

NO

KECAMATAN

LUAS WILAYAH

JUMLAH PENDUDUK

KEPADATAN

SKOR

1

Parakan

2.223

49.879

22

4

2

Kledung

3.221

26.310

8

1

3

Bansari

2.253

22.696

10

2

4

Bulu

4.304

44.021

10

2

5

Temanggung

3.339

79.908

24

4

VI-61

6

Tlogomulyo

2.484

21.024

8

1

7

Tembarak

2.684

28.310

11

2

8

Selopampang

1.729

18.254

11

2

9

Kranggan

5.761

43.366

8

1

10

Pringsurat

5.728

46.110

8

1

11

Kaloran

6.392

43.394

7

1

12

Kandangan

7.836

47.423

6

1

13

Kedu

3.496

52.442

15

3

14

Ngadirejo

5.331

53.920

10

2

15

Jumo

2.932

27.936

10

2

16

Gemawang

6.711

29.701

4

1

17

Candiroto

5.994

31.960

5

1

18

Bejen

6.884

20.163

3

1

19

Tretep

3.365

19.530

6

1

20

Wonoboyo

4.398

24.062

5

1

87.065

730.409

8

2

JUMLAH

Ket: Skor semakin besar semakin buruk

Analisis Kepadatan Bangunan Analisis kepadatan bangunan ini dilakukan dengan membandingkan antara jumlah penduduk dengan luas permukiman (kepadatan netto) yang ada pada masingmasing kecamatan. Dimana apabila jumlah penduduknya banyak dan luas permukimannya kecil maka dapat dikatakan bahwa kecamatan tersebut termasuk berkepadatan bangunan tinggi karena dengan jumlah penduduk yang banyak seharusnya juga diimbangi dengan luas permukiman yang besar sesuai dengan kapasitas jumlah penduduknya. Adapun penilaiannya adalah sebagai berikut: Perhitungan: - Rentang, didapat dari kepadatan bangunan tertinggi dikurangi kepadatan bangunan terendah. Rentang = 52 - 9 = 43 - Banyaknya kelas adalah 4 - Panjang interval = Rentang : Banyaknya Kelas = 43 : 4 = 10.75 Dari perhitungan diatas maka interval untuk kelas skor adalah sebagai berikut: 9 – 19,75

= Skor 1

VI-62

19,75 – 30,50

= Skor 2

30,50 – 41,25

= Skor 3

41,25 - 52

= Skor 4

Pada tabel berikut ini dapat dilihat skor untuk kepadatan bangunan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Temanggung. Tabel 6.33. Skor Kepadatan Bangunan NO

KECAMATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Parakan Kledung Bansari Bulu Temanggung Tlogomulyo Tembarak Selopampang Kranggan Pringsurat Kaloran Kandangan Kedu Ngadirejo Jumo Gemawang Candiroto Bejen Tretep

20

Wonoboyo

LUAS PERMUKIMAN (Ha.) 313 138 134 372 847 239 290 214 797 1.177 689 994 492 313 365 451 447 509 188

JUMLAH RUMAH

KEPADATAN BANGUNAN

SKOR

10.112 7.186 4.915 12.427 17.914 7.569 6.380 4.083 10.502 10.810 10.504 10.624 12.981 12.376 7.133 7.836 7.658 5.228 4.809

32 52 37 33 21 32 22 19 13 9 15 11 26 40 20 17 17 10 26

3 4 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2

305

6.135

20

2

9.274

177.182

24

2


Analisis Kondisi Rumah Analisis kondisi rumah dilakukan dengan mengetahui data jumlah rumah eksisting dan jumlah rumah non permanen, dimana dengan mengetahui data tersebut kemudian akan dapat dihitung prosentase antara jumlah rumah dengan jumlah rumah non permanen. Jika suatu kecamatan mempunyai prosentase jumlah rumah non permanen yang tinggi maka kecamatan tersebut mempunyai kemungkinan untuk menjadi permukiman kumuh yang dikarenakan banyaknya jumlah rumah non permanen. Adapun penilaian atau skornya adalah sebagai berikut:

VI-63

Perhitungan: - Rentang, didapat dari prosentase kondisi rumah tertinggi dikurangi prosentase kondisi rumah terendah. Rentang = 84 - 41= 43 - Banyaknya kelas adalah 4 - Panjang interval = Rentang : Banyaknya Kelas = 43 : 4 = 10,75 Dari perhitungan diatas maka interval untuk kelas skor adalah sebagai berikut: 41,00 - 51,75 = Skor 1 51,75 - 62,75 = Skor 2 62,75 - 73,25 = Skor 3 73,75 - 84,00 = Skor 4 Pada tabel 6.37. berikut ini dapat dilihat skor untuk kepadatan bangunan pada masingmasing kecamatan di Kabupaten Temanggung. Tabel 6.34. Skor Prosentase Kondisi Rumah NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KECAMATAN Parakan Kledung Bansari Bulu Temanggung Tlogomulyo Tembarak Selopampang Kranggan Pringsurat Kaloran Kandangan Kedu Ngadirejo Jumo Gemawang Candiroto Bejen Tretep Wonoboyo

JUMLAH RUMAH

TIDAK PERMANEN

%

SKOR

10.112 7.186 4.915 12.427 17.914 7.569 6.380 4.083 10.502 10.810 10.504 10.624 12.981 12.376 7.133 7.836 7.658 5.228 4.809 6.135

6.292 6.014 3.644 5.104 8.461 5.863 3.620 3.061 7.343 7.818 8.093 6.900 10.138 9.376 5.762 6.418 5.830 3.887 3.985 4.912

62 84 74 41 47 77 57 75 70 72 77 65 78 76 81 82 76 74 83 80

2 4 4 1 1 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4

177.182

122.521

72

3


VI-64

Analisis Tingkat Kemiskinan Analisis tingkat kemiskinan dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah keluarga (kk) dengan jumlah keluarga miskin yang ada di masing-masing kecamatan. Dimana analisis ini dilakukan dengan cara memprosentasekan perbandingan jumlah KK yang ada dengan jumlah KK miskin. Setelah mengetahui prosentase keluarga miskin, maka dapat diberi penilaian atau skor dengan cara memberikan interval dari hasil prosentase untuk mengetahui tingkat kemiskinan yang paling tinggi berdasarkan skor. Adapun nilai/ skornya adalah sebagai berikut; Perhitungan: - Rentang, didapat dari prosentase tingkat kemiskinan tertinggi dikurangi prosentase tingkat kemiskinan terendah. Rentang = 36 – 1 = 35 - Banyaknya kelas adalah 4 - Panjang interval = Rentang : Banyaknya Kelas = 35 : 4 = 8,75 Dari perhitungan diatas maka interval untuk kelas skor adalah sebagai berikut: 1,00 - 9,75

= Skor 1

9,75 - 18,50 = Skor 2 18,50 - 27,25

= Skor 3

27,25 - 36,00

= Skor 4

Pada tabel berikut ini dapat dilihat skor prosentase tingkat kemiskinan terhadap masingmasing kecamatan di Kabupaten Temanggung. Tabel 6.35. Skor Prosentase Tingkat Kemiskinan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kecamatan Parakan Kledung Bansari Bulu Temanggung Tlogomulyo Tembarak Selopampang Kranggan Pringsurat Kaloran

Jumlah Rumah Tangga

KK Miskin

12.899 6.450 5.800 11.199 21.002 5.098 7.079 4.645 11.610 12.466 11.612

1.716 2.311 586 1.693 2.646 516 1.170 206 113 822 1.357

% 13 36 10 15 13 10 17 4 1 7 12

Skor 2 4 2 2 2 2 2 1 1 1 2

VI-65

12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kandangan Kedu Ngadirejo Jumo Gemawang Candiroto Bejen Tretep Wonoboyo

12.360 13.460 13.920 7.670 7.524 8.649 5.582 4.835 6.253 190.113

2.681 1.226 2.601 1.711 1.673 1.426 678 1.126 977 27.235

22 9 19 22 22 16 12 23 16 14

3 1 3 3 3 2 2 3 2 2

Sumber: Hasil Analisis, 2011


Analisis permukiman kumuh yang telah dilakukan dengan melakukan analisis berdasarkan gabungan dari hasil skor analisis kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, kondisi rumah dan tingkat kemiskinan. Tabulasi hasil dari masing-masing analisis tersebut memunculkan skor terendah dan tertinggi dari setiap kecamatan. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil tabulasi dari masing-masing analisis yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 6.36. Total Skor Penilaian Permukiman Kumuh

No

Kecamatan

Kepadatan Penduduk

Kepadatan Bangunan

Kondisi Rumah

Tingkat Kemiskinan

Jumlah Skor

1

Parakan

4

3

2

2

11

2

Kledung

1

4

4

4

13

3

Bansari

2

3

4

2

11

4 5 6

Bulu Temanggung Tlogomulyo

2 4 1

3 2 3

1 1

2 2

8 9

4

2

10

7

Tembarak

2

2

2

2

8

8

Selopampang

2

1

4

1

8

9

Kranggan

1

1

3

1

6

10

Pringsurat

1

1

3

1

6

11

Kaloran

1

1

4

2

8

12

Kandangan

1

1

3

3

8

13

Kedu

3

2

4

1

10

14

Ngadirejo

2

3

4

3

12

15

Jumo

2

2

4

3

11

16

Gemawang

1

1

4

3

9

17

Candiroto

1

1

4

2

8

18

Bejen

1

1

4

2

8

VI-66

19

Tretep

1

2

4

3

10

20

Wonoboyo

1

2

4

2

9



Berdasarkan hasil penilaian permukiman kumuh yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa antar hasil survei dengan penilaian permukiman kumuh memiliki keterkaitan dan kesesuaian. Seperti yang terlihat dari hasil penilaian permukiman kumuh di Kecamatan Kledung, Ngadirejo dan Parakan, memiliki skor yang tinggi tentang permukiman kumuh. Sedangkan berdasarkan hasil survei, di Kecamatan Ngadirejo dan Parakan dijumpai permukiman kumuh perkotaan, yang kondisi kumuh terlihat dari kondisi rumah yang tidak layak dan lingkungan permukiman yang tidak sehat. Analisis Ketersediaan Sarana dan Prasarana Analisis ketersediaan sarana dan prasarana permukiman ini dilakukan berdasarkan jumlah dan jenisnya di 15 kecamatan untuk mencari alternatif lokasi kawasan prioritas penanganan permukiman kumuh (Pendidikan; TK, SD, SLTP, SLTA dan PT; Kesehatan: Puskesmas, Rumah sakit; Perdagangan: Pasar, dan Toko; Peribadatan: Masjid, Musholla, Gereja dan Vihara). Berdasarkan data-data tersebut kemudian dinilai ketersediaan sarananya, semakin lengkap sarananya maka desa tersebut telah dapat melayani aktivitas masyarakatnya. Adapun nilai adalah sebagai berikut:

VI-67

Tabel 6.37. Skor Ketersediaan Sarana No.

Kecamatan

Pendidikan

Kesehatan

Peribadatan

Perdagangan

Skor

1

Parakan

TK, SD, SLTP, SLTA

Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu

Masjid, Mushola, Gereja, Vihara

Pasar, Toko

13

2

Kledung

TK, SD, SLTP

Puskesmas, Puskesmas Pembantu

Masjid, Mushola

Pasar, Toko

7

3

Bansari

TK, SD, SLTP


Masjid, Mushola, Vihara

Pasar, Toko

8

4

Bulu

TK, SD, SLTP

Rumah Sakit, Puskesmas


Pasar, Toko

8

5

Temanggung

TK, SD, SLTP, SLTA

Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu


Pasar, Toko

11

6

Tlogomulyo

TK, SD, SLTP



Pasar, Toko

8

7

Tembarak

TK, SD, SLTP, SLTA

Puskesmas

Masjid, Mushola

Pasar, Toko

7

8

Selopampang

TK, SD, SLTP


Masjid, Mushola,

Pasar, Toko

7

9

Kranggan

TK, SD, SLTP, SLTA


Masjid, Mushola, Gereja,

Pasar, Toko

9

10

Pringsurat

TK, SD, SLTP, SLTA



Pasar, Toko

10

11

Kaloran

TK, SD, SLTP, SLTA



Pasar, Toko

10

12

Kandangan

TK, SD, SLTP, SLTA



Pasar, Toko

9

13

Kedu

TK, SD, SLTP, SLTA



Pasar, Toko

9

14

Ngadirejo

TK, SD, SLTP, SLTA



Pasar, Toko

9

15

Jumo

TK, SD, SLTP, SLTA



Pasar, Toko

10

16

Gemawang

TK, SD, SLTP, SLTA



Pasar, Toko

10

17

Candiroto

TK, SD, SLTP, SLTA



Pasar, Toko

10

18

Bejen

TK, SD, SLTP



Pasar, Toko

8

19 20

Tretep

TK, SD, SLTP


Masjid, Mushola,

Pasar, Toko

7

Wonoboyo

TK, SD, SLTP


Masjid, Mushola,

Pasar, Toko

7


VI-68

Berdasarkan hasil penilaian diatas menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki sarana paling sedikit terdapat di Kecamatan Kledung, Tembarak, Selopampang, Tretep dan Wonoboyo, dimana kecamatan tersebut saat ini masih dirasa sangat kurang dalam ketersediaan sarana, baik sarana pendidikan maupun peribadatan. Selain melakukan analisis sarana, juga perlu dilakukan analisis terhadap ketersediaan prasarana permukiman. Kelengkapan prasarana yang akan di analisis meliputi: Jaringan Jalan (jalan desa dan jalan antar desa/ kecamatan); Listrik (jaringan PLN); Air Bersih (pipa PDAM dan air sumur) dan telepon. Perhitungan analisis prasarana pada masing-masing desa dapat dilihat pada tabel berikut ini.

VI-69

Tabel 6.38. Skor Ketersediaan Prasarana No

Kecamatan

Listrik

Jalan

Air Bersih

Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan

Mata air, Sumur, PDAM, Pipa, Sungai

9

Mata air, Sumur, Pipa, Sungai, Embung

10

Sumur, Pipa, Sungai Mata air, Sumur, Pipa, Sungai

8 9

Mata air, Sumur, PDAM

8

Mata air, Sumur, Pipa, Sungai Sumur, PDAM, Pipa, Sungai Mata air, Sumur, Pipa, Sungai Sumur, PDAM

9 9 9 7

Mata air, PDAM, Pipa, Embung

8

Sumur, PDAM, Sungai

8

Sumur, Pipa, Sungai Sumur, PDAM, Sungai

8 8

Sumur, Pipa, PDAM, Sungai

9

Sumur, PDAM, Sungai Sumur, Sungai Sumur, Pipa, Sungai

8 7 8

Sumur, Pipa

7

Sumur, Pipa, Sungai, Embung Sumur, Pipa

9 7

1

Parakan

Terlayani PLN

2

Kledung

Terlayani PLN

3 4

Bansari Bulu

Terlayani PLN Terlayani PLN

5

Temanggung

Terlayani PLN

6 7 8 9

Tlogomulyo Tembarak Selopampang Kranggan

Terlayani Terlayani Terlayani Terlayani

10

Pringsurat

Terlayani PLN

11

Kaloran

Terlayani PLN

12 13

Kandangan Kedu


14

Ngadirejo

Terlayani PLN

15 16 17

Jumo Gemawang Candiroto

Terlayani PLN Terlayani PLN Terlayani PLN

18

Bejen

Terlayani PLN

19 20

Tretep Wonoboyo


PLN PLN PLN PLN

Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kecamatan, Desa Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kecamatan, Desa Kabupaten, Jalan Kecamatan, Jalan Desa Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kecamatan, Desa Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kecamatan, Desa Kabupaten, Jalan Kecamatan, Jalan Desa Kabupaten, Jalan Kecamatan, Jalan Desa Kabupaten, Jalan Kecamatan, Jalan Desa Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kecamatan, Desa Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kecamatan, Desa Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kecamatan, Desa Kabupaten, Jalan Kecamatan, Jalan Desa Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kecamatan, Desa Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kecamatan, Desa Kabupaten, Jalan Kecamatan, Jalan Desa Kabupaten, Jalan Kecamatan, Jalan Desa Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kecamatan, Desa Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kecamatan, Desa Kabupaten, Jalan Kecamatan, Jalan Desa Kabupaten, Jalan Kecamatan, Jalan Desa

Nilai


VI-70

Berdasarkan hasil penilaian diatas menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki kelengkapan prasarana paling sedikit terdapat di Kecamatan Kranggan, Gemawang, Bejen dan Wonoboyo. Setelah melakukan analisis kelengkapan sarana dan prasarana maka dapat diketahui kecamatan mana saja yang mempunyai sarana dan prasarana yang masih kurang. Untuk mengetahui jumlah keseluruhan dapat dilakukan dengan analisis skoring terhadap penyedian sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel 6.10. berikut ini. Adapun nilai/ skornya adalah sebagai berikut; Perhitungan: -

Rentang, didapat dari nilai sarana tertinggi dikurangi sarana terendah. Rentang = 24 - 18 = 6

-

Banyaknya kelas adalah 3

-

Panjang interval = Rentang : Banyaknya Kelas = 6 : 3 = 2

Dari perhitungan diatas maka interval untuk kelas skor adalah sebagai berikut: 24 – 26 = Skor 3 21 – 23 = Skor 2 18 – 20 = Skor 1

VI-71

Tabel 6.39. Skor Ketersediaan Sarana dan Prasarana Permukiman No

Kecamatan

Sarana

Prasarana

Total nilai

Skor

1

Parakan

13

9

22

2

Kledung

7

10

17

3

Bansari

8

8

16

4

Bulu

8

9

17

4 2 1 2

5

Temanggung

11

8

19

3

6

Tlogomulyo

8

9

17

7

Tembarak

7

9

16

8

Selopampang

7

9

16

9

Kranggan

9

7

16

10

Pringsurat

10

8

18

11

Kaloran

10

8

18

12

Kandangan

9

8

17

13

Kedu

9

8

17

14

Ngadirejo

9

9

18

15

Jumo

10

8

18

16

Gemawang

10

7

17

17

Candiroto

10

8

18

18

Bejen

8

7

15

19 20

Tretep Wonoboyo

7 7

9 7

16 14

2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1



VI-72

Hasil skor yang diperoleh dari ketersediaan sarana dan prasarana ini akan digabungkan dengan total skor penilaian kumuh sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 6.40. Total Skor Penilaian Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh di Kabupaten Temanggung No

Kecamatan

Sarana & Prasarana

Kepadatan Bangunan

Kondisi Rumah

Tingkat Kemiskinan

Jumlah Skor

1

Parakan

4

3

2

2

11

2

Kledung

2

4

4

4

14

3

Bansari

1

3

4

2

10

4

Bulu

2

3

1

2

8

5

Temanggung

3

2

1

2

8

6

Tlogomulyo

2

3

4

2

11

7

Tembarak

1

2

2

2

7

8

Selopampang

1

1

4

1

7

9

Kranggan

1

1

3

1

6

10

Pringsurat

2

1

3

1

7

11

Kaloran

2

1

4

2

9

12

Kandangan

2

1

3

3

9

13

Kedu

2

2

4

1

9

14

Ngadirejo

2

3

4

3

12

15

Jumo

2

2

4

3

11

16

Gemawang

2

1

4

3

10

17

Candiroto

2

1

4

2

9

18

Bejen

1

1

4

2

8

19

Tretep

1

2

4

3

10

VI-73

20

Wonoboyo

1

2

4

2

9

Pada tabel diatas dapat diketahui 2 kecamatan yang akan dijadikan lokasi prioritas penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Temanggung, yaitu Kecamatan Kranggan dan Pringsurat.

Permukiman disekitar Kawasan Lindung Berdasarkan hasil survei, kelompok permukiman yang berkembang disekitar kawasan lindung di Kecamatan Selopampang, Tembarak, Tlogomulyo, Bulu, Parakan, Kledung, Bansari, Ngadirejo, Candiroto, Wonoboyo, Tretep sedangkan kawasan resapan air berada di Kecamatan Wonoboyo, Tretep, Bejen, Candiroto, Bansari dan Kandangan. Kawasan lindung dan resapan air merupakan kawasan yang dilarang untuk dibangun permukiman. Namun dalam kenyataannya ada permukiman-permukiman yang dibangun oleh penduduk pada lokasi tersebut.

Permukiman disepanjang Bantaran Sungai Berdasarkan hasil survei, kelompok permukiman yang berkembang di sepanjang bantaran sungai sungai deres yang berada di Kecamatan Ngadirejo, Bantaran kali pacar yang berada di Kelurahan Temanggung I dan Temanggung II, dan bantaran kali jambe yang berada di Kelurahan Butuh yaitu disebelah sepanjang sungai yang melintasi sungai dekat Pasar Kliwon temanggung. Rumah-rumah tersebut dibangun dengan jarak yang hanya beberapa meter dari bibir sungai, atau tidak memiliki jarak batasan dengan sungai, sehingga

VI-74

tidak mengindahkan adanya sempadan sungai. Kondisi ini sangat membahayakan, sebab rumah yang dibangun pada bantaran sungai sangat berpotensi terjadi longsor atau banjir akibat luapan sungai. Berdasarkan hasil survei, kelompok permukiman yang berkembang di sekitar kawasan rawan bencana alam tanah longsor di Tretep, Wonoboyo, bejen, candiroto, Gemawang, kandangan, Kaloran, Pringsurat dan Selopampang, daerah rawan bencana tersebut memiliki karakteristik yang relatif sama, yaitu topografi yang curam (15-40% dan >40%), serta kondisi tanah yang labil menyebabkan daerah tersebut rawan bencana. Permukiman di Kawasan Rawan Kekeringan Berdasarkan hasil survei, kelompok permukiman yang berkembang di sekitar kawasan rawan kekeringan berada di Kecamatan Pringsurat, Kranggan, kaloran, kandangan, Candiroto, Bejen dan Jumo, ketika musim kemarau tiba, daerah-daerah tersebut sering dilanda kekeringan. Adapun usaha penduduk untuk mendapatkan kebutuhan air bersih adalah dengan membuat sumur. Masyarakat yang berada di daerah tersebut telah terbiasa dengan kondisi seperti ini.

6.5.2.2 Alternatif Penanganan Alternatif penanganan yang dilakukan untuk perumahan dan permukiman yang bermasalah di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

VI-75

Tabel 6.41. Alternatif Penanganan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Baru di Kabupaten Temanggung KLASIFIKASI KAWASAN Kawasan permukiman perkotaan baik sudah terbangun maupun kawasan siap bangun

DEFINISI, KRITERIA DAN TUJUAN PERLINDUNGAN Pembangunan perumahan baru di kawasan perkotaan baik yang dibangun oleh masyarakat secara swadaya secara legal maupun oleh developer atau pengembang perumahan Tujuan : - Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi penduduk Kabupaten Temanggung - Pembangunan baru untuk perumahan dan permukiman sesuai rencana IKK pada masing-masing kecamatan - Adanya pengawasan untuk menghindari pembangunan perumahan di daerah sawah produktif

ARAHAN  

  

Mencegah pembangunan rumah baru dengan tipe kapling besar (> 200 m2) KDB, KLB, Sempadan Jalan, Sempadan Bangunan untuk pusat kota dengan kepadatan > 1000 unit/Ha, dibangun secara vertikal. Pembangunan jalur hijau di tepi sungai Pembangunan jalan inspeksi di tepi sungai Penetapan garis batas dari darat ke laut sejauh 12 mil



Mengatur investasi rumah di Kabupaten Temanggung, khususnya bagi para pendatang yang berinvestasi dan tidak tinggal di Kabupaten Temanggung supaya menjadikan rumah investasi tersebut tidak hanya sebagai bangunan kosong saja, namun dipergunakan, misalnya sebagai rumah tinggal/usaha  Mempetakan kawasan yang berpotensi sebagai kawasan resapan air dan wisata dengan kepadatan rendah untuk lokasi pembangunan baru  Mempetakan kawasan perumahan dan permukiman yang terletak disekitar kawasan industri

ALTERNATIF PENANGANAN  Melakukan intensifikasi lahan perkotaan sesuai peruntukkan di RUTRK (Mengacu pada Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Nomor: 10/KPTS/M/1999)  Pembangunan permukiman penduduk di lokasi yang padat.  Membangun jalan inspeksi dan jalur hijau di tepi sungai

LOKASI Diarahkan pada daerahdaerah yang dilalui jalan propinsi, yaitu Kecamatan Pringsurat, Kranggan, Temanggung, Kedu, Parakan, Ngadirejo, candiroto dan Bejen

Pembuatan aturan yang menyempurnakan aturan investasi rumah di Kabupaten Temanggung

Pengaturan pembangunan perumahan dan permukiman yang disesuaikan dengan kondisi fisik dan lingkungan lahan tempat dibangunnya kawasan tersebut, sehingga masing-masing fungsi kawasan dapat terakomodir dan terkoneksi dengan baik Pengaturan jarak lokasi industri dengan perumahan dan permukiman serta dengan melakukan pembangunan penghalang yang

VI-76

KLASIFIKASI KAWASAN

DEFINISI, KRITERIA DAN TUJUAN PERLINDUNGAN

ARAHAN

ALTERNATIF PENANGANAN

LOKASI

berupa jalur atau jalur terbuka hijau  Mengoptimalkan lahan perumahan perkotaan yang masih memiliki kepadatan rendah dan kepadatan sedang  Mengembangkan perumahan sesuai dengan dengan RUTRK IKK masing-masing

Pembangunan rumah baru oleh masyarakat secara swadaya atau developer/ pengembang perumahan dengan pendekatan Kasiba/ Lisiba Mencegah pembangunan massal oleh individu / broker dengan penjualan kapling secara bebas Pembuatan peraturan tentang tata cara mendirikan bangunan di pusat kota : IMB, Sempadan Bangunan, Sempadan Jalan, KDB, KLB dan ketinggian Bangunan

 Mengkaitkan antara pusat-pusat kota dan pusat-pusat pertumbuhan baru

Membangun jaringan jalan/ mengembangkan jalan yang berpotensi untuk menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan

 Mempertahankan kawasan resapan air  Membangun di kawasan yang memiliki sumber air bersih  Mempertimbangkan lokasi permukiman di daerah banjir

Membuat sumur resapan, embung untuk lokasi yang tidak memiliki sumber air bersih. Pembangunan jaringan drainase. Pembangunan sarana & prasarana (primer & sekunder) pendukung perumahan baru

 Pembangunan perumahan baru diprioritaskan di lokasi tegalan dan pengoptimalan bangunan di tanah pekarangan  Mempertanahkan sawah yang ada  Memperhatikan/melindungi kawasan lindung/konservasi

Pembangunan Perumahan pendekatan Kasiba/Lisiba

-

Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan

Kranggan Temanggung Parakan Ngadirejo Candiroto

dengan

VI-77

KLASIFIKASI KAWASAN Kawasan permukiman di wilayah yang bercirikan perdesaan baik sudah terbangun maupun kawasan siap bangun

DEFINISI, KRITERIA DAN TUJUAN PERLINDUNGAN Kawasan yang mempunyai arahan kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam. Tujuan : Pemenuhan kebutuhan perumahan untuk pembangunan baru Kab. Temanggung dengan tidak merusak sumber daya alam / kawasan lindung

ARAHAN


 Pembangunan perumahan baru diprioritaskan di lokasi tegalan  Sesuai dengan RTRW kawasan yang mempunyai kelerengan 25% - 40% atau lebih tidak digunakan untuk permukiman  Lokasi pembangunan baru diprioritaskan untuk kelurahan/desa yang memiliki tegalan, dengan persyaratan: tidak rawan bencana, memiliki kelerengan 2% - 15%, memiliki kelengkapan fasilitas sosial dan umum, adanya sumber air, serta kesesuaian dengan RTRW  Menghubungkan jalur-jalur pusat pertumbuhan desa

Pembangunan RSH, RSS, menengah, dan mewah. Lebih diutamakan RSH dan RSS yang diprioritaskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Pembangunan sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman, seperti jalan, sanitasi, drainase, air bersih, telepon, listrik, dan fasilitas pendukung seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, ruang publik di pusat pertumbuhan desa

 Mempertahakan karakteristik perdesaan yang ada dan adanya larangan membangun tanpa mempertimbangkan RUTRK yang ada  Mengendalikan para developer (resmi) yang menjual bebas kapling dengan luasan yang melebihi luasan dari luas kapling maksiman di RTRW

Penegasan tindakan persuasif dan represif bagi pelanggar

LOKASI Diluar wilayah IKK/kawasan yang bercirikan perdesaan, yaitu di seluruh kecamatan kabupaten temanggung.

Pengawasan & pengendalian pembangunan unit rumah baru di sepanjang bantaran sungaiPembangunan tanggul di tepi sungai agar tidak longsor Sumber: Hasil Analisis, 2011

VI-78

Tabel 6.42. Alternatif Penanganan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Temanggung KLASIFIKASI KAWASAN Kawasan Sempadan Sungai

DEFINISI, KRITERIA DAN TUJUAN PERLINDUNGAN Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, termasuk sungai buatan/ saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Kriteria: 10 – 15 m, diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi, untuk sungai di kawasan permukiman Tujuan perlindungan : Melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

ARAHAN


Sempadan bangunan (tanpa tanggul)  Anak sungai/ sungai kecil dengan kedalaman < 3 m garis sempadan bangunan : 10 m dari tepi sungai  Sungai dengan kedalaman 3-20 m garis sempadan bangunan : 15 m dari tepi sungai.  Sungai dengan kedalaman < 30 meter : sempadan bangunan 30 meter dari tepi sungai.  Garis sempadan bangunan di tepi jalan inspeksi minimal 7.5 m dari as jalan Sempadan bangunan (bertanggul)  3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul  Anak sungai/ sungai kecil dengan kedalaman < 3 m garis sempadan bangunan minimal 3 m dari batas tanggul.  Sungai dengan kedalaman >3m garis sempadan bangunan minimal 5 m dari batas tanggul  Pencegahan dan Pengendalian pembangunan perumahan baru di sepanjang bantaran sungai.

RESTRUKTURISASI:  Redevelopment - Upaya penataan kembali suatu kawasan perumahan dan permukiman kumuh dengan terlebih dahulu melakukan pembongkaran sarana dan prasarana dari sebagian atau seluruh kawasan yang telah dinyatakan tidak dapat lagi dipertahankan kehadirannya. - Perubahan struktural peruntukan lahan serta ketentuan-ketentuan pembangunan lainnya yang mengatur pembangunan baru (KDB, KLB, GSB, dll) yang biasanya terjadi.

LOKASI

-

-

Sungai Progo : Kecamatan Ngadirejo, jumo, Kedu, kandangan, Kranggan, tembarak, Selopampang Sungai Bodri : Kecamatan Wonoboyo, Candiroto dan Bejen

 Renewal (Peremajaan) Kawasan tepi sungai yang tidak bertentangan dengan RUTR, RDTR, RTRK dan bukan diperuntukan jalur sungai  Pembuatan peraturan daerah tentang larangan dan pemberian sanksi

VI-79

KLASIFIKASI KAWASAN


ARAHAN


LOKASI

pembuatan bangunan di atas bantaran sungai  Sempadan dapat diwujudkan dalam bentuk jalan inspeksi minimal lebar 7,5 m. Kawasan Perumahan di Kawasan Banjir

Terdapat 2 kriteria untuk permasalahan kawasan banjir : genangan sepanjang tahun dan genangan periodik

- Kawasan rawan bencana banjir sedapat mungkin tidak dipergunakan untuk permukiman, demikian pula kegiatan lain yang dapat merusak atau mempengaruhi kelancaran sistem drainase. - Pada daerah rawan banjir ini perlu adanya pemantapan kawasan lindung di antaranya dengan langkah reboisasi jenis tanaman khusus ( tanaman tahunan). - Perlu penambahan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung perumahan dan permukiman

Rehabilitasi (Perbaikan)

- Mengembalikan kondisi komponen-komponen fisik kawasan permukiman yang telah mengalami kemunduran kondisi atau degradasi kepada kondisi asalnya, sehingga dapat berfungsi kembali. - Konsep penanganan ini untuk memperbaiki sarana dan prasarana. - Pengadaan sarana dan prasarana terutama diarahkan: Untuk kawasan rawan bencana banjir di kawasan perumahan dan permukiman yang berada di kawasan sempadan sungai, jika masih memungkinkan tanpa harus melalui relokasi keluar kawasan, maka dapat dibangun tanggul pengaman, dengan syarat tetap diberlakukan sempadan bangunan dan syarat lainnya. Sedangkan untuk genangan sepanjang tahun, penanganan

- Kecamatan Parakan - Kecamatan Kedu - Kecamatan Temanggung

VI-80

KLASIFIKASI KAWASAN


ARAHAN


LOKASI

diarahkan pada normalisasi saluran. Kawasan Perumahan di koridor SUTET dan SUTT

Perumahan yang berada di sepanjang jaringan/saluran tegangan ekstra tinggi. Lokasi rumah : A. Rumah yang terletak langsung dibawah menara SUTET dan SUTT B. Rumah yang terletak di sepanjang jaringan SUTET dan SUTT yang berjarak < 9 meter C. Rumah yang terletak di sepanjang jaringan SUTET dan SUTT yang berjarak > 9 meter Tujuan :Melindungi warga yang tinggal di sekitar jaringan SUTET dan SUTT dengan bahaya-bahaya yang akan terjadi

Mencegah dan pengendalian pembangunan baru disepanjang jaringan SUTET dan SUTT Pemberian sanksi atau larangan bagi masyarakat yang membangun rumah baru di lokasi jaringan SUTET dan SUTT Menyarankan kepada masyarakat penggunaan bahan bangunan rumah yang bukan penghantar panas yang baik (larangan penggunaan seng untuk atapnya) Pembuatan jalan inspeksi di kanan kiri jalur listrik tegangan tinggi, dengan lebar jalan ± 9 m. Menanam tanaman di sekitar jaringan sebagai barrier/jalur hijau yang tidak mengganggu jaringan agar mengurangi dampak yang ditimbulkan SUTET dan SUTT

Membuat peraturan daerah yang melarang pembangunan baru dan tidak memberi ijin atau pemberian sertifikat (untuk melegalkan lahan) bagi penduduk yang mengajukan ijin tsb Sosialisai kepada masyarakat tentang bahaya radiasi yang ditimbulkan oleh jaringan SUTET dan SUTT Menambah barrier di sekitar perumahan dengan jenis tidak mengganggu jaringan SUTET dan SUTT.

- Kecamatan Kandangan - Kecamatan Kaloran - Kecamatan Pringsurat

VI-81

KLASIFIKASI KAWASAN Kawasan Permukiman di Rawan Bencana/ Longsor

DEFINISI, KRITERIA DAN TUJUAN PERLINDUNGAN Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang teridentifikasi sering terjadi bencana alam seperti tanah longsor, letusan gunung berapi, banjir, dan kekeringan. Kriteria: Kawasan rawan tanah longsor Daerahnya labil Mempunyai kemiringan lahan yang ekstrim > 40%. Tujuan perlindungan : Melindungi daerah rawan bencana dari kegiatan manusia yang dapat menimbulkan dan merusak kehidupan manusia.

ARAHAN


Pengawasan dan Pengendalian pembangunan perumahan baru di daerah yang rawan longsor Kepadatan bangunan diarahkan dengan kepadatan rendah, harus ada pembatasan kepadatan dan pertumbuhan fisik aktivitas kawasan. Kepadatan diarahkan < 30 unit/ Ha dengan luas lantai bangunan < 100 m2.

Membuat peraturan daerah yang melarang pembangunan baru dan tidak memberi ijin atau tidak pemberian sertifikat (untuk melegalkan lahan) bagi penduduk yang mengajukan ijin tsb

LOKASI - Kecamatan Selopampang, tembarak, Tlogomulyo, bulu, Parakan, kledung, bansari, Ngadirejo, Candiroto, Wonoboyo, dan Tretep, Kledung, Bansari, Tretep, Bulu

VI-82


KLASIFIKASI KAWASAN Kawasan Permukiman Resapan Air

Kawasan Permukiman Kumuh

di

ARAHAN


Kawasan yang terdapat sumber mata air yang digunakan penduduk untuk kebutuhan sehari-hari. Tujuan : Melindungi dan menjaga kelestarian jumlah, kualitas, penyebaran tata air, kelancaran, ketertiban, pengaturan air dan sumbersumber air

Sempadan mata air dapat dibangun suatu bangunan dengan jarak minimal 200 m dari sumber mata air

Pembuatan peraturan untuk tidak diijinkan pembangunan baru di kawasan lokasi tersebut. Sosialisai kepada masyarakat tentang pembangunan disekitar mata air.

Kawasan hunian masyarakat dengan ketersediaan sarana umum buruk atau tidak ada sama sekali dan kepadatan bangunan netto yang tinggi. Kawasan ini juga ditunjukkan dengan kualitas lingkungan yang kurang memperhatikan kesehatan, seperti: masih berdinding bambu, berlantai tanah, dan bersampingan dengan ternak Kategori: slums dan

Penataan dan peremajaan kawasan lingkungan perumahan dan permukiman dengan kepadatan tinggi Merencanakan secara optimal penggunaan lahan

Pembangunan Rumah Susun - Kecamatan Temanggung ; untuk kawasan pusat kota Kelurahan Temanggung I, dengan kepadatan tinggi Temanggung II , gilingsari, /kumuh berat Banyuurip, Butuh dan Kertosari Pembuatan rencana detail - Kecamatan Parakan : geometric pengaturan kawasan Kelurahan Parakan Wetan dan permukiman kumuh Wanutengah - Kecamatan Ngadirejo : Kelurahan Ngadirejo

Mengoptimalkan implementasi rencana, pengawasan, dan perijinan pembangunan perumahan

Land re-adjustment (penataan permukiman) dan peremajaan permukiman di kawasan perkotaan

squatters Slums : permukiman yang legal, namun secara fisik,

LOKASI -

Kecamatan Wonoboyo, Tretep, Bejen, Candiroto, Bansari dan Kandangan

VI-83


KLASIFIKASI KAWASAN

Kawasan Permukiman Bantaran Rel

di

ARAHAN


sosial budaya dan sosial politik mengalami degradari, sehingga daya dukung lahan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Squatters : lingkungan permukiman liar yang menempati lahan illegal, kondisi fisik lingkungan dan bangunan jelek, tanpa dilayani sarana dan prasarana. Tujuan : Penataan dan peningkatan kawasan lingkungan permukiman menjadi tertata dan lebih sehat.

Pengembangan perumahan dengan batas-batas tertentu untuk kawasan yang termasuk dalam kategori kumuh ringan.

Pemberian status kepemilikan lahan bagi para pemukim yang menempati lahan yang sesuai dengan peruntukannya Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan dan penataan (participatory planning) sejak awal Penyediaan sarana dan prasarana (P3KT dan PKL)

Perumahan yang berada di sepanjang kanan kiri rel kereta api.

Pencegahan dan Pengendalian pembangunan perumahan baru di sepanjang Bantaran rel

Tujuan : Mengurangi pertumbuhan permukiman warga yang tinggal di bantaran rel supaya tidak terus bertambah karena lokasi ini sebatas lokasi hak pakai yang sewaktu-waktu bias dapat dilakukan pemugaran.

-

LOKASI

Perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan untuk kawasan kumuh Pengendalian terhadap permukiman kumuh Pembuatan Ruang Terbuka Hijau Pembuatan peraturan yang - Kecamatan Temanggung: melarang pembangunan baru di Kelurahan Madureso, kertosari, kawasan lokasi tersebut. Banyuuurip, Temanggung I, Sidorejo - Kecamatan Kedu : Desa Candimulyo, Kedu, Mojotengah - Kecamatan Parakan : Kelurahan Parakan wetan


VI-84

Tabel 6.43. Alternatif Penanganan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Pedesaan di Kabupaten Temanggung KLASIFIKASI KAWASAN Penanganan Kawasan Permukiman di Wilayah yang Bercirikan Perdesaan


ARAHAN


Kawasan permukiman yang masih bercirikan perdesaan seperti pemanfaatan lahan mayoritas digunakan untuk pertanian, wisata dan industri.

Strategi penanganan permukiman di wilayah kawasan perdesaan di Kabupaten Temanggung akan diarahkan pada program pengadaan prasarana dasar permukiman perdesaan.

Kegiatan Penyediaan Air Bersih Kegiatan Penyehatan Lingkungan

Tujuan : - Karakteristik wilayah yang bercirikan perdesaan masih dipertahankan dan melindungi kawasan menjadi daerah resapan air - Pengembangan wilayah yang bercirikan perdesaan dengan memilih desa-desa berpotensi untuk menjadi desa pusat pertumbuhan. - Mempertahankan potensi kawasan yang ada

Pengaturan jarak lokasi industri dengan perumahan dan permukiman serta dengan melakukan pembangunan penghalang yang berupa jalur atau jalur terbuka hijau Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendukung pusat aktivitas di pedesaan

Kegiatan Perbaikan Perumahan Permukiman

Dengan mengembangkan Kawasan Permukiman industri rumah tangga. Hal ini dapat berupa aglomerasi usaha, sehingga menciptakan keuntungan kolektif.

LOKASI - Hampir semua kecamata n di kabupate n temangg ung

KTP2D-DPP pada lahan-lahan yang mempunyai embrio untuk peningkatan perekonomian masyarakat perdesaan Pembangunan prasarana dan sarana pendukung perkembangan masyarakat perdesaan yang memiliki ciri khusus Sosialisasi dan pembinaan tentang rumah sehat kepada masyarakat yang tinggal di wilayah yang bercirikan perdesaan.

VI-85

KLASIFIKASI KAWASAN


ARAHAN


LOKASI

Redefinisi, khususnya rehabilitasi (perbaikan), yaitu rumah temporer yang sudah tidak layak huni.

Pelatihan dan pembentukan Klaster, sesuai dengan potensi masing-masing daerah - Pelatihan dan pembentukan Klaster usaha, sesuai dengan potensi masingmasing daerah - Pembangunan sarana dan prasarana permukiman serta usaha/wisata/daer ah-daerah khusus yang memiliki embrio untuk peningkatan perekonomian penduduk Sumber: Hasil Analisis, 2011

VI-86

6.5.3 Analisis kawasan Permukiman Bercirikan Pedesaan RTRW Kabupaten Temanggung telah menetapkan kawasan perkotaan dan pedesaan dan untuk wilayah perencanaan kawasan pedesaan meliputi kecamatan

di

Pembangunan

temanggung, dan

sedangkan

Pengembangan

untuk

wilayah

Perumahan

dan

seluruh

perencanaan

Permukiman

Rencana Kabupaten

Temanggung tahun 2011 ini, terdapat 14 kecamatan yang masuk wilayah pedesaan. 6.5.3.1

Lokasi Kawasan Permukiman Bercirikan Perdesaan Berdasarkan Kepmen Kimpraswil No.327/KPTS/M/2002 yang menetapkan

bahwa kriteria suatu kawasan disebut sebagai kawasan perkotaan, didasarkan pada fungsi kegiatan utama budidaya, bukan pertanian atau lebih dari 75% mata pencaharian penduduknya di sektor perkotaan, dan memiliki jumlah penduduk sekurang-kurangnya 10.000 jiwa serta kepadatan sekurang-kurangnya 50 jiwa/Ha. Dari data-data yang diperoleh

selanjutnya diolah

untuk mendapatkan

karakteristik perkotaan dan perdesaan. Adapun

permukiman yang memiliki permukiman yang memiliki

karakteristik Perkotaan terletak di Kecamatan Pringsurat, Kranggan, Temanggung, Kedu, Parakan dan Ngadirejo, sedangkan sisanya memiliki karakteristik perdesaan. Kawasan dengan ciri perdesaan mempunyai arahan kegiatan utama pertanian mempunyai arahan kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman di wilayah yang bercirikan perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi, dalam mengembangkan fungsi kawasan sebagai kawasan permukiman di wilayah yang bercirikan perdesaan, diutamakan pada pengembangan kegiatan yang mendukung fungsi pertanian. 6.5.3.2

Jenis dan Karakteristik Kawasan Permukiman Bercirikan Perdesaan Jenis dan karakteristik perumahan dan permukiman mengkaji mengenai kondisi

fisik perumahan dan permukiman di Kabupaten Temanggung. Pengkajian karakteristik perumahan dan permukiman ini mencakup karakteristik bangunan Berdasarkan kualitas fisik (tingkat penghunian), karakteristik aktivitas dan fungsi kawasan yang menjadi arahan pengembangan permukiman di wilayah yang bercirikan

perdesaan. Dari

beberapa kawasan perdesaan yang memiliki aktivitas potensial ini, maka arah

VI-87

pengembangan kawasan permukiman perdesaan akan diarahkan pada kawasan perdesaan yang pontesial tersebut. Arah ini akan membuka pusat-pusat pertumbuhan baru dengan kelengkapan fasilitas yang ada. Kawasan permukiman perdesaan adalah kawasan yang berada di luar kawasan perkotaan. Kawasan ini sebagian besar berfungsi sebagai kawasan pertanian. Pengembangan sistem permukiman perdesaan di Kabupaten Temanggung diarahkan pada usaha pemerataan pembangunan dan perkembangan wilayah sebagai salah satu usaha mencegah kesenjangan wilayah. Hal ini terutama karena hambatanhambatan strategis yang meliputi kondisi geografis yang mempengaruhi pola distribusi dengan tingkat kesulitan aksesibilitas yang cukup tinggi, yang ditunjukkan adanya hambatan-hambatan fisik lawasan dan sistem jaringan yang belum memadai. Berdasarkan kondisi tersebut maka pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut: 1. Memilih desa-desa potensial menjadi desa-desa pusat pertumbuhan. 2. Pengembangan aktivitas wisata yang mendukung pertanian berupa agrowisata, agrobisnis dan agroindustri yang terpadu dan saling terkait. 3. Peningkatan sumber daya manusia dan buatan, agar keberadaan manusia menjadi prioritas utama pengembangan wilayah perdesaan yang cenderung terbelakang. 6.5.3.3 Tingkat Penghunian Tingkat penghunian rumah digunakan untuk menghitung dan mengetahui jumlah penghuni atau orang yang menempati satu rumah, cara menghitung jumlah penghunian rumah pada masing-masing desa dilakukan dengan membagi antara jumlah penduduk dengan jumlah rumah. Berdasarkan perhitungan tingkat penghunian permukiman perdesaan di Kabupaten Temanggung dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat penghuni 4, yaitu satu rumah rata-rata dihuni oleh 4 anggota keluarga. Adapun hasil perhitungan jumlah penghunian rumah pada masing-masing kecamatan yang merupakan permukiman perdesaan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

VI-88

Tabel 6.44. Tingkat Penghunian Permukiman Perdesaan di Kabupaten Temanggung

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kecamatan Kledung Bansari Bulu Tlogomulyo Tembarak Selopampang Kaloran Kandangan Jumo Gemawang Candiroto Bejen Tretep Wonoboyo JUMLAH

Jml.Pend. Jiwa 26.310 22.696 44.021 21.024 28.310 18.254 43.394 47.423 27.936 29.701 31.960 20.163 19.530 24.062

Jml Rumah 7.186 4.915 12.427 7.569 6.380 4.083 10.504 10.624 7.133 7.836 7.658 5.228 4.809 6.135

Tingkat Hunian 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

730.409

177.182

4

6.5.3.4 Kualitas Fisik Kualitas fisik permukiman dapat dilihat dari kondisi bangunan rumah pada Kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Temanggung. Kondisi bangunan permukiman perdesaan, berdasarkan data jumlah rumah menurut permanensi bangunan di Kabupaten Temanggung tahun 2011 dapat diketahui bahwa jumlah rumah di Kawasan permukiman perdesaan adalah sebesar 102.487 unit dengan jumlah rumah paling banyak berupa semi permanen sebanyak 42.625 unit. Jumlah rumah paling banyak di Kawasan permukiman perdesaan, terdapat di Kecamatan Kandangan yaitu sebanyak 3.940 unit rumah, sedangkan kecamatan yang mempunyai jumlah rumah terkecil terdapat di Kecamatan Tretep, yaitu sebanyak 2.142 unit rumah. Selengkapnya mengenai jumlah dan kondisi bangunan pada masing-masing kecamatan di Kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

VI-89

Tabel 6.45. Karakteristik Kualitas Permukiman Perdesaan di Kabupaten Temanggung

No

Kecamatan

Jenis Rumah (unit) Permanen

1

Kledung

1.172

2

Bansari

1.271

3

Bulu

7.323

4

Tlogomulyo

1.706

5

Tembarak

2.760

6

Selopampang

1.022

7

Kaloran

2.411

8

Kandangan

3.724

9

Jumo

1.371

10

Gemawang

1.418

11

Candiroto

1.828

12

Bejen

1.341

13

Tretep

14

Wonoboyo

824 1.223 JUMLAH

%

4 4 25 6 9 3 8 13 5 5 6 5 3 4

29.394

Semi Permanen

3.660 2.620 3.262 2.909 2.942 2.142 3.875 3.940 3.418 3.254 2.903 2.728 2.142 2.830 42.625

%

9 6 8 7 7 5 9 9 8 7 7 6 5 7

Sederhana

2.354 1.024 1.842 2.954 678 919 4.218 2.960 2.344 3.164 2.927 1.159 1.843 2.082

%

8 3 6 10 2 3 14 10 8 10 9 4 6 7

30.468

Jumlah

7.186 4.915 12.427 7.569 6.380 4.083 10.504 10.624 7.133 7.836 7.658 5.228 4.809 6.135 102.487

Sumber : Kab. Temanggung dalam angka, Tahun 2011

6.5.3.5 Pola Pemanfaatan Lahan Karakteristik pemanfaatan lahan di kawasan yang bercirikan perdesaan di Kabupaten Temanggung secara umum terdiri dari penggunaan yang digunakan sebagai kawasan pertanian, dan yang lain digunakan sebagai kawasan industri (besar, menengah dan kecil). Untuk aktivitas industri di kawasan yang bercirikan perdesaan secara umum diarahkan pada aktivitas industri dan mendukung aktivitas pertanian, serta industri rumahtangga. Pola pemanfaatan lahan tersebut menjadi karakteristik dan jenis yang dapat menjadi dasar pengembangan permukiman di kawasan yang bercirikan perdesaan yang memiliki karakter yang kuat. Wilayah kecamatan (pedesaan) yang cocok untuk dikembangkan dan yang memiliki karakteristik industri adalah sebagai berikut: 1. Kecamatan KANDANGAN :  Industri makanan Pisang Aroma di Desa Gesing. 2. Kecamatan KEDU :  Industri Pengrajin Gerabah Tanah di Desa Kundisari

VI-90

3. Kecamatan KALORAN :  Industri Gerabah Tanah di Desa Tegowanuh 4. Kecamatan PRINGSURAT :  Industri Kerajinan Relief Tembaga dan Kuningan Sedangkan untuk wilayah pedesaan yang perlu dikembangkan sebagai kawasan wisata yaitu sebagai berikut: 1. Kecamatan GEMAWANG :  Wisata curug lawe 2. Kecamatan Kecamatan NGADIREJO :  Wisata Candi Pringapus dan Wisata Religi Jumprit 3. Kecamatan WONOBOYO :  Wisata Air Terjun Trocoh 4. Kecamatan CANDIROTO :  Wisata Air Terjun Onje dan Industri Kopi Bubuk Robusta di Desa Mento 5. SELOPAMPANG :  Wisata Pelestarian habitat alam di Desa Walitis 6. Kecamatan BULU :  Wisata Monumen Meteorit di Wonotirto, Candi Gondosuli dan Kerajinan Mendong

6.5.3.6 Pembangunan Permukiman Swadaya Masyarakat Pembangunan swadaya yang dilakukan masyarakat di Kawasan permukiman perdesaan

di

Kabupaten

Temanggung,

dapat

dilihat

dari

tingkat

golongan

VI-91

masyarakatnya. Sebagian besar masyarakat yang ada di Kawasan pemukiman perdesaan merupakan masyarakat golongan menengah rendah, yang perlu membutuhkan bantuan dari pemerintah dalam pembangunan perumahannya. Bantuan tersebut dapat berupa pinjaman dari koperasi dan kemudahan dalam peminjaman kredit untuk pembangunan rumah sangat sederhana mandiri. Atau dapat dilakukan oleh pemerintah dengan pembangunan perumahan sangat sederhana yang diberikan kepada masyarakat menengah rendah, dan untuk mendapatkan dapat melalui angsuran.

VI-92

Kelerengan atau kemiringan lahan diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu sebagai berikut: Tabel 6.30

Recommend Documents