Nomor
Elris
Term of Reference
Dok
F.PKT.4.0.1
:
Revisi
.
TanggalTerbit:
1
01.07.2014 1
dari
8
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
Kebijakan Pengembangan Sistem Penerapan SNt dan Penilaian Kesesuaian KEGIATAN TA 2016
Kementerian/Lembaga
BADAN STANDARDISASI NASIONAL PUSAT SISTEM PENERAPAN STANDAR
Unit Kerja Program
Program Pengembangan Standardisasi Nasional Meningkatnya penerapan standar dan akreditasi Peningkatan Penerapan Standar
Hasil lOutcomel Kegiatan I
ndikator Kinerja Kegiatan
Jumlah kebr.yakan pengembangan sistem penerapan Standar Nasional lndonesia dan penilaian kesesuaian
Jenis Keluaran lOutputl
Volume Keluaran Satuan Ukuran Jenis keluaran
Kebrjakan pengembangan sistem penerapan Standar Nasional lndonesia dan penilaian kesesuaian 4 (empat) Kebijakan
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-undang No. 2Ot2O14 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Perpres Nomor 43 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2015, dan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 96S/BSN''1HK.3510512001 tentang "Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional" pasal 2 menyatakan bahwa BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pasal 42 menyatakan bahwa Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebrjakan di bidang penerapan standar dan akreditasi.
2. Gambaran umum Pusat Sistem Penerapan Standar melaksanakan tugas menyiapkan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu. Untuk setiap tahunnya, dalam rangka menyelenggarakan fungsi penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu, perlu dilakukan perumusan kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian, yang meliputi:
1.
Menyusun Kebijakan Pengembangan Sistem Penerapan Standar Nasional lndonesia dan Penilaian Kesesuaian Kebijakan
ini perlu disusun agar
diperoleh acuan/pedoman bagi stakeholder pelaksanaan
penerapan standar dan penilaian kesesuaian dr lndonesia.
Penyusunan kebijakan ini akan melibatkan Tim Manajemen Teknis penerapan Standar (MTprS) yang beranggotakan para pemangku kepentingan yang membidangi kegiatan penerapan standar, yaitu regulator, komite akreditasi, lembaga sertifikasi, asosiasi industri, dan lembaga konsumen. Tim tersebut disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Manajeman Teknis penerapan standar (MTprs).
F.
PI('t.4.0.1 Page
1
''\.
ffinis
Term of Reference
F.PKT.4.0.1
Revisi
:
1
Tanggal Terbit:
01.07.2014
Halaman
2 dari 8
:
Pada tahun 2014, MfPrS telah mereview keanggotaan MTPrS tahun 2013, menyusun program MTPrS tahun 2014 sesuai dengan isu-isu terkait penerapan standar yang berkembang, mereview
Tata kerja MTPrS tahun 2014 dan melakukan 5 (lima) kali rapat koordinasi dalam rangka melaksanakan program MTPrS tahun 2014 dengan menghasilkan rumusan rekomendasi sebagai dasar penetapan kebijakan BSN di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian, yang dikelompokkan berdasarkan fungsi MTPTS, yaitu:
1. Rekomendasiterkait kebijakan penerapan SNI dan pengembangan kompetensi LPK
2. Rekomendasi 3.
terkait peningkatan penerapan SNI
Rekomendasi terkait peningkatan integritas tanda SNI
4. Rekomendasiterkait
penelaahan prasarana teknis pendukung penerapan standar
5. Rekomendasi terkait keberterimaan penilaian kesesuaian secara nasional, bilateral, regional dan internasional
6. Rekomendasi terkait Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) bidang penerapan standard dan penilaian kesesuaian
7.
Rekomendasi lain-lain
Pengembangan sistem penerapan SNI diperlukan sebagai acuan bagi stakeholder dalam menerapkan SNl, sehingga diharapkan penerapan SNI akan lebih luas di lndonesia dan meningkatkan kualitas mutu produk yang diperdagangkan di Indonesia. Pengembangan sistem
ini melibatkan stakeholder terkait mulai dari pelaku usaha,
lembaga
penilaian kesesuaian, masyarakat dan tenaga ahli. 2.
Menyusun Kebijakan Pengembangan standar Bidang penilaian Kesesuaian Kebijakan
ini perlu disusun agar kepentingan lndonesia dapat terakomodir dalam lso cAsco).
perumusan
standar bidang penilaian kesesuaian (standar yang ditetapkan oleh
Penyusunan kebijakan ini akan melibatkan Mirror Committee (MC) CASCO yang beranggotakan para pakar di bidang penilaian kesesuaian yang memiliki latar belakang keahlian di bidang laboratorium, lembaga sertifikasi, badan akreditasi serta wakil dari asosiasi produsen. Pada tahun 2014, BSN telah melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan penanganan
kesekretariatan Mirror Committee (MC) CASCO, pelaksanaan capacity building untuk meningkatkan pemahaman sekretariatan MC CASCO terhadap prosedur penngembangan standar ISO dan standar yang telah dipublikasi oleh ISO CASCO. Selain itu, lndonesia berpartisipasiaktif dalam penyusunan standar bidang penilaian kesesuaian yang diselenggarakan oleh ISO/CASCO. Secara keseluruhan pada tahun 2014 lndonesia telah memberikan tanggapan/usulan terhadap 15 draft standar penilaian kesesuaian, termasuk mengusulkan tenaga ahli dari lndonesia untuk menjadi anggota Working Group (WG) untuk pembahasan revisi standar ISO 17025. 3.
Menyusun Kebijakan Pengembangan standar pangan lnternasional Kebr.lakan ini perlu disusun agar kepentingan lndonesia dapat terakomodir dalam perurnusan standar pangan internasional (Codex). Penyusunan kebijakan ini akan melibatkan Panitia Nasional, Kelompok Kerja, Mirror Committee Codex lndonesia yang disusun melalui Keputusan Kepala BSN, dan beranggotakan para pemangku kepentingan terkait dengan tugas dan kewenangan di bidang Dangan, mulai dari budidaya, pangan segar, pangan olahan, pangan Khusus, pangan siap saji, distribusi pangan,
ritel
ir.PKT.4.0.1
Page2
Nomor
Dok
.
F.PKT.4.0.1 1
HTJN
Term of Reference
TanggalTerbit:
01.07.2014
Halaman
3
:
dari
8
pangan, ekspor/impor pangan dan standardisasi pangan, sesuai dengan Undang - Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.
Pada tahun 2014 BSN telah melakukan: 1. Penanganan Kesekretariatan Codex Contact Point lndonesia
2. Pengelolaan Website Codex lndonesia 3. Capacity building penguatan kesekretariatan MC Codex pada tanggal23 April2014
4. Penyusunan posisi lndonesia pada Sidang Codex (Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling (CCMAS), Codex Committee on General Principles (CCGP), ASEAN Task Force
on Codex (ATFC), Codex Alimentarius Commission (CAC), MC Jornf FAO/WHO Coordinating Committee For Asia (CCASIA)) 5. Pertemuan dalam rangka penyusunan kebijakan Pangan lndonesia
6. Partisipasi aktif lndonesia dalam Forum Codex (Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling (CCMAS), Codex Committee on General Principles (CCGP), ASEAN Task Force on
Codex (ATFC), Codex Alimentarius Commission (CAC), MC Jornt FAO/WHO Coordinating Committee For Asra (CCASIA)). Secara keseluruhan lndonesia telah memberikan tanggapan/usulan terhadap 112 draft standar pangan internasional, termasuk yang sifatnya memberikan tanggapan terhadap adopsi standar pada sfep 5, step 8, usulan standar baru (new work) dan withdrawalstandar pada sidang Komite dan Komisi Codex. 7. Koordinasi pelaksanaan co-hosf Sidang Codex Committee on Nutrition and Foods for Special
Dietary (CCNFSDU) ke-36, yang diselenggarakan di Bali, lndonesia, pada tanggal 24-28 November 2014.
4.
Menyusun Kebijakan Penguatan Fungsi Designating Body and Member Body Kebijakan ini perlu disusun agar LPK lndonesia dapat terfasilitasi dalam rangka implementasi ASEAN EE MRA dan pengakuan CB Scheme IECEE, sehingga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan proses perdagangaan produk elektronik yang lebih efektif dan efisien. Penyusunan kebijakan ini akan melibatkan Tim Designating Body, Tim IEC CB Scheme, Sub Komite Penilaian Kesesuaian di bidang kelistrikan yang disusun melalui Keputusan Kepala BSN. Pencapaian pada tahun 2014 untuk kegiatan ini adalah terlistingnya status CAB lndonesia dalam kerangka ASEAN EE MRA sebagai berikut:
1. Laboratorium uji PT. HIT lndonesia (masa berlaku listing sampai dengan 16
November
2016);
F.
PKT.4.0.1
2
Laboratorium uji PT Sucofindo Laboratory (masa berlaku listing sampai dengan 22 November 2014, yang diperpanjang sampai2l Mei 2015);
3.
Laboratorium uji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (masa berlaku listing sarnpai dengan 12 Januari 2015|,
4
Laboratorium uji PT. PLN Litbang (masa berlaku listing sampai dengan 22 November 2014, yang diperpanjang sampai 21 Mei 20iS),
5
Laboratorium uji Balai Pengujian Mutu Barang (masa berlaku listing sampai dengan 17 Agustus 2015),
Nomor
's.
ffilris
Term of Reference
Dok
F.
:
Revisi
:
PKT.4.0.1
1
Tanggal Terbit:
01 07.2014
Halaman
4 dari 8
:
6.
LSPro PT. TUV Rheinland lndonesia (masa berlaku listing sampai dengan 3 Mei 2017);
7
LSPro PUSTAN Kemenperin (masa berlaku listing sampai dengan 22 Novernber 2O14, yang diperpanjang sampai 21 Mei 2015',
8.
LSPro Sucofindo ICS (masa berlaku listing sampaidengan 7 Februari 2015).
Selain itu, Pada tahun 2014 telah dilakukan verifikasiterhadap NCB Balai Sertifikasi lndustri untuk
ruang lingkup Household (HOUS) dan Audio Vldeo (TRON) dan Lampu Swaballas (LITE) terkait persyaratan ISO/lEC 17065 dan Easic Rule IECEE Selain itu, dilakukan juga sharing knowledge tentang uji profisiensi terhadap penerapan standar khususnya untuk parameter leakage current
produk kelistrikan yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan menyamakan persepsi diantara personel CBTL dalam melakukan pengujian. Dengan tersusunnya 4 kebijakan tersebut diatas, diharapkan dapat terjadi peningkatan penerapan standar/SNl secara efektif oleh pemangku kepentingan standardisasi.
B. Sasaran/Penerima Manfaat Penerima manfaat dari kegiatan peningkatan penerapan standar
ini adalah pemangku
kepentingan
(stakeholder) standardisasi, yang meliputi produsen, konsumen, regulator dan pakar.
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan Seluruh kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Untuk rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2016, pelaksanaaannya diatur sebagaiberikut.
a.
Menyusun kebijakan pengembangan sistem penerapan Standar Nasional lndonesia dan penilaian kesesuaian
'1) Penguatan Manajemen Teknis Penerapan Standar disusun oleh Komisi Manajernen Teknis Penerapan Standar (MTPTS) melalui tahapan:
a. b
c 2)
Penyusunan program MTPrS sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya
Koordinasi MTPrS dalam bentuk rapat koordinasi MTPrS dengan narasumber pejabat setingkat eselon ll yang merupakan wakil dari regulator, koriite akreditasi, lembaga penilaian kesesuaian, asosiasi industri, dan lembaga konsumen. Koordinasi dilaksanakan sebanyak 6 kali, dengan periode 2 (dua) bulan sekali dengan agenda sesuai dengan program yang telah disusun. Penyusunan laporan MTPrS dalam bentuk rekomendasi pelaksanaan penerapan standar di lndonesia.
Pengembangan Sistem penerapan sNr disusun meraruitahapan:
a-
Rapat koordinasi pengembangan Sistem Penerapan SNI dilaksanakan untuk menyusun skema penerapan standar sektor pangan/tekstil/pertanian yang dilaksanakan sebaiyak + kali
b.
Sosialisasi sistem penerapan SNI sebanyak 1 kali.
F.Pr(T 4.0.1 Page 4
Nomor
.\\
Bstris
Dok
Revisi
Term of Reference
F.
:
PKT.4.0.1
1
:
TanggalTerbit:
01.07.2014
Halaman
5
:
dari
8
Matriks pelaksanaan penyusunan "Kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian" Bulan ke
Tahapan kegiatan
No 1.
J
2
1
4
5
b
7
I
8
10
12
11
Penguatan Manalemen
Teknis Penerapan d.
Standar Penyusunan program MTPTS
b.
Rapat Koordinasi MTPrS Penyusunan laporan MTPTS
2. a. b.
Pengembangan Sistem Penerapan SNI Rapat koordinasi pengembangan sistem Sosialisasi sistem Penerapan SNI
Menyusun kebijakan pengembangan standar bidang penilaian kesesuaian disusun melalui koordinasi kegiatan MC CASCO untuk koordinasi posisi lndonesia serta capacity building Sekretariat MC CASCO dalam rangka meningkatkan pemahaman Sekretariat dalam pengelolaan kesekretariatan MC CASCO. Perumusan kebijakan pengembangan standar internasional bidang penilaian kesesuaian dilakukan melaui pertemuan untuk membahas dokumen yang dikirimkan oleh Sekretariat ISO-CASCO dengan anggota MC CASCO. Untuk mengetahui perkembangan kebijakan penilaian kesesuaian di tingkat internasional dan memperjuangkan tanggapan lndonesia terhadap draft standar CASCO, lndonesia akan berpartisipasi dalam sidang ISO CASCO plenary yang direncanakan akan diselenggarakan di Uni Emirat Arab. Setelah ISO CASCO menetapkan standar internasional di bidang penilaian kesesuaian, Sekretariat MC CASCO akan mengadakan sosialisasi standar yang telah ditetapkan tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait Matrik pelaksanaan penyusunan "Kebijakan pengembangan standar internasional bidang penilaian kesesuaian" Bulan ke
Tahapan kegiatan 1
2
?
A
q
5
6
7
9
B
10
11
12
Rapat Koordinasi posisi lndonesia
Capacity building Sekretariat MC CASCO Pembahasan dokumen ISO CASCO Sidang ISO/CASSCO Plenary (Berpartisipasi) Sosialisasi standar ISO CASCO
Menyusun kebijakan pengembangan standar pangan internasional disusun melalui: 1) Koordinasi kegiatan codex lndonesia dilaksanakan dalam bentuk :
a.
Rapat Koordinasi Awal Kegiatan Codex dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan yang bertujuan untuk menetapkan keanggotaan Panitia Nasional, Kelompok Xer.1a, Mirroi
F.PI(T.4.0.1 Page 5
F.PKT.4.0.1
BS[rjN
1
Term of Reference
Tanggal Terbit:
01.07.2014
Halaman
6 dari 8
:
Committee Codex lndonesia serta penyusunan rencana kerja Codex lndonesia pada tahun 2016.
2)
Penyusunan Posisi lndonesia dalam forum Codex yang dilaksanakan dalam bentuk:
a.
Rapat Koordinasi Panitia Nasional Codex lndonesia yang diselenggarakan sebanyak 2 kali pertemuan, bertempat di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian, dengan narasumber adalah para pejabat eselon I dan pakar yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, dan ditetapkan oleh Keputusan Ka. BSN.
b.
Penyusunan Posisi dan Kebrlakan Pangan lndonesia dilakukan melalui
:
-
Penyusunan draft posisi lndonesia melalui Rapat Koordinasi Mirror Committee dan Rapat Pembahasan Posisi untuk Codex Committee Method and Analysis (CCMAS), CCGP, ASEAN Task Force on Codex (ATFC), Codex Alimentarius Commission (CAC). Keempat Committee tersebut berada di bawah koordinator BSN. Narasumber yang dilibatkan dalam penyusunan draft posisi tersebut adalah wakil dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPOM, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan.
-
Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Codex lndonesia dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan isu-isu terkait dengan kegiatan Codex. Narasumber yang dilibatkan antara lain berasal dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, BPOM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Asosiasi lndustri Pangan, Lembaga Konsumen, yang merupakan anggota dari Kelompok Kerja Codex lndonesia yang ditetapkan melalui Keputusan Ka. BSN.
c.
3)
Penguatan Partisipasi lndonesia dilakukan melalui kehadiran lndonesia dalam Sidang Codex yang relevan dengan tanggung jawab BSN selaku Koordinator MC Codex lndonesia, yaitu: Sidang Codex Committee on General Principles, ASEAN Task Force on Codex di Vietnam, Sidang Codex Allimentarius Commission di Geneva-Swiss, CCASIA di lndia. Tempat penyelenggaraan sidang tersebut telah ditetapkan pada sidang tahun sebelumnya.
Penyusunan laporan Matrik pelaksanaan penyusunan "Kebijakan pengembangan standar pangan inernasional
(coDEX)" No
Bulan ke-
Tahapan Kegiatan 1
1) d
2) a b
I
Koordinasi kegiatan Codex lndonesia Rapat koordinasi Awal Kegiatan Codex
2
3
4
5
6
Committee Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Codex lndonesia
B
9
10
%
Penyusunan Posisi lndonesia dalam forum Codex Rapat Koordinasi Panitia Nasional Codex lndonesia Penyusunan Posisi dan Kebijakan Pangan lndonesia Rapat Koordinasi Mirror
7
,ru,
,ry,
%
%
a,
%
F.PKT,4,O,1 Page 6
11
12
Nomor
BS[r$N
3)
d.
TanggalTerbit:
01.07 .2014
Halaman
7
2
3
4
Koordinasi kegiatan Codex lndonesia Rapat koordinasi Awal Kegiatan Codex Rapat Pembahasan Posisl lndonesia Penguatan Partisipasi lndonesia dalam Sidang Codex PenVusunan Laporan
a
PKT.4.0.1
:
dari
8
Bulan ke-
Tahapan Kegiatan 1
1)
F.
:
1
Term of Reference
No
Dok
6
5
7
8
I
10
11
12
,ru, %,
Menyusun kebijakan penguatan fungsi Designating Body
&
Member Body disusun melalui
tahapan: Koordinasi kegiatan Member Body IECEE dan Designating Body dilaksanakan melalui
-
:
Rapat Koordinasi Member Body (MB) IECEE dilaksanakan sebanyak 2 kall Rapat ini melibatkan beberapa Pusat di BSN untuk membahas perkembangan informasi yang ada di IECEE.
-
Rapat koordinasi Designationg Body dilaksanakan sebanyak 4 kali. Rapat ini membahas perkembangan informasi yang diterima dari sekretariat ASEAN terkait dengan listing LPK. Rapat Sub Komite Pengelola Penilaian Kesesuaian dilakukan sebanyak
2 kali.
Rapat ini
melibatkan stakeholder yang mewakili LPK, pemerintah, tenaga ahli.
-
Penyamaan persepsi produk elektroteknika dilakukan sebanyak
2 kali. Produk yang
akan
dibahas adalah tusuk kontak, kotak kontak dan peralatan rumah tangga.
-
Penyusunan posisi lndonesia
di forum JSC EE dan IECEE dilakukan melalui rapat
koordinasi penyusunan posisi lndonesia sebanyak 2 kali. Partisipasi lndonesia dalam forum internasional Sidang JSC EE ASEAN sebanyak 2 kali masing-masing 1 orang sidang JSC
EE ASEAN di Vietnam dan 1 orang sidang JSC EE ASEAN di Brunei Darussalam. Sedangkan Sidang IECEE CMC di Noruvegia dan sidang IECEE CTL di Repubtik Ceko untuk mewakili lndonesia sebagai Member Body IECEE. Melalui tahapan kegiatan tersebut, sekretariat dapat secara optimal memberi dukungan kepada pemangku kepentingan bidang kelistrikan, terutama LPK dalam memperoleh pengetaiuan teknis yang diperlukan, dan untuk memfasilitasi industri dalam perdagangan baik di ASEAN maupun di tingkat internasional, selain itu konsumen dalam negeri juga akan memperoleh produk yang bermutu dan aman.
Matrik pelaksanaan penyusunan "Kebijakan Penguatan Fungsi Designating Body & Member Body IECEE" Bulan ke-
Tahapan Kegiatan Menyusun Kebijakan Penguatan Fungsi Designating Body & Member Body TECEE Rapat Koordinasi Member Body (MB) TECEE Rapat koordinasi Designationg
lIlllll
Rapat Sub Komite Pengelota Penilaian Kesesuaian F.PKT.4,O,1 Page 7
ffiffs No
Nomor
Term of Reference
e.
F.PKT.4.0.1
:
I 01.07.2014
.
Tanggal Terbit.
8
dari
8
Bulan ke-
Tahapan Kegiatan 1
d.
Dok
Revisi
2
J
4
b
7
B
9
10
11
12
Penyamaan persepsi produk elektroteknika kelistrikan Penyusunan posisi lndonesia di forum JSC EE dan IECEE. Sidanq JSC EE Sidanq CMC IECEE Sidanq CTL IECEE
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Keluaran kegiatan yang terdiri dari
4
kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian
kesesuaian harus dicapai secara terus menerus setiap tahun anggaran.
E. Biaya Yang Diperlukan Untuk melaksanakan kegiatan inidibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.217 385000,- (Satu milyardua ratustujuh belas juta empat ratus ribu rupiah), sebagaimana RAB terlampir.
Jakarta,
F.
Oktober 2015
Menyetujui Plt. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi,
Penanggung jawab Kepala Pusat Sistem Penerapan
Drs Dede Erawan, MSc NIP 19570822 198303 1 003
Dr rkiyah, MM NIP 19641010 199203 2 001
PI(T.4.0.1 Page 8
Dok
Bsrri)
Term of Reference
Revisi
F.PKT.4.0.'l
:
:
1
Tanggal Terbit:
01.o7.2014
Halaman
1
:
dari 5
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF RERENCE LPK YANG MEMILIKI KEMAMPUAN MEMPERLUAS LINGKUP DAN MENINGKAT KOMPETENSINYA KEGIATAN TA 2016
:
BADANSTANDARDTSASTNASIONAL
Pusat Sistem Penerapan Standar
lndikator Kineria Kegiatan
: : : : :
Jenis Keluaran (Output)
:
KementerianNegara/Lembaga Unit Kerja Program Hasil (Outcome) Kegiatan
Program PengembanganStandardisasi Nasional Meningkatnya Penerapan Standar dan Akreditasi Peningkatan Penerapan Standar Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya
LPK yang memiliki kemampuan memperluas lingkup
dan
meningkat kompetensinya.
: Satuan Ukur Jenis Keluaran : Volume Keluaran
l0 (sepuluh) LPK
Latar Belakang
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan Badan standardisasi Nasionat (BSN) merupakan Lembaga pemerintah Non Kementerian yang dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 20 tahun 2014. Dan dalam pasal 54 dijela;ka; bahwa salah satu tugas BSN adalah melakukan pembinaan dan pengembangan Lembaga
Penilaian Kesesuaian (LpK) dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan masyarakit. standardisasi Nasionar mencakup metrorogi teknis, standar, pengujian dan mutu untuk mencapai tujuan standardisasi nasional, yang terdiri dari:
a) meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerla, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan,kesehatan maufun peLstarian fungsi lingkungan hidup;
b) membantu kelancaran perdagangan;
c)
mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan
Dasar hukum yang mendasari peraksanaan kegiatan ini adarah Keputusan Kepara Badan standardisasi Nasionar Nomor; 96s/BSN-r/HK.35/os/2001 tentang ,,organisasi dan Tata Ke(ia Badan standardisasi Nasionar" yang daram pasar 2 menyatakan uanwiesH mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang standardisasi nasionar sesuai dengan ketentJan
peraturan perundang-undangan yang berraku, dan pasar 42 menyatakan bahwa 6eputi Bidang Penerapan standar dan Akreditasi mempunyai rugas meraksanakan perumusan kebuakan di bidang penerapan standar dan akreditasi.
Enu)
Nomor
Term of Reference
Dok
Revisi
F.PKT,4.O,1
: :
1
Tanggal Terbit:
01 .07
Halaman
2 dati 5
:
.2014
2. Gambaran Umum Pusat sistem Penerapan standar melaksanakan lugas menyiapkan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu.
untuk setiap tahunnya, dalam rangka menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan sistem prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu, perlu dilakukan upaya untuk peningkatan kompetensi Lembaga penilaian Kesesuaian (LpK) sebagai prasarana penerapan slandar dan sistem jaminan mutu. peningkatan kompetensi LpK akan dilakukan kepada 10 (sepuluh) LPK.
Dengan meningkatnya kompetensi 10 LpK tersebut, diharapkan dapat te{adi peningkatan kemampuan LPK dalam melaksanakan penilaian kesesuaian berdasarkan sNl sehingga dapat mendukung penerapan standar/sNl secara efektif oleh pemangku kepentingan standardisasi. Pada tahun 2014, BSN melalui pusat sistem penerapan standar sudah melakukan penguatan infrastruktur penilaian kesesuaian dalam bentuk pembinaan peningkatan kompetensi LpK dalam melaksanakan peniraian kesesuaian, yang diberikan kepada 16 Laboratorium penguji dan Lembaga Sertifikasi Halal, yaitu:
-
2 laboratorium penguji sektor pangan 2 laboratorium penguji sektor perikanan;
3laboratorium penguji sektor pertanian dan perkebunan;.
;
1 laboratorium penguji sektorkesehatan hewan dan kesmavet; 1 laboratorium penguji sektor kesehatan; dan
2 laboratorium penguli sektor lingkungan hidup.
selain itu, pada tahun 2014 juga terah merakukan pengembangan untuk caron Lembaga sertifikasi Harar (LSH). Kegiatan tersebut dirakukan daram bentuk workshop dan bimbingan teknis sNr rso/rEc 17065 dan sNr rso/rEC 17067 terhadap 5 (rima) LSH dan pembahasan SNI untuk produk susu terhadap 5 (lima) Lembaga Sertifikasi produk (LSpro)
Penerima Manfaat
Penerima manfaat dari kegiatan peningkatan penerapan standar ini adalah pemangku kepentingan (stakehotder) standardisasi, khususnya t-px oan industri untuk mendapatian kemudahan daram meraksanakan peniraian kesesuaian berdasarkan sNr, sehingga industri/ pelaku usaha nasional dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global.
C.
Strategi pencapaian Keluaran
2
Nomor
Bnri) l.
Term of Reference
Dok
Revisi
F.PKT.4.0.1
:
1
:
Tanggal Terbit:
01.o7 .2014
Halaman
3 dari 5
:
Metode Pelaksanaan Kegiatan lnsentif LPK dilakukan secara swakelola dan pihak ketiga
.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Untuk rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2016, pelaksanaaannya dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
1.
Melakukan koordinasi Program lnsentif LPK.
Kegiatan ini dilakukan untuk mengkoordinasikan program insentif yang akan diberikan pada LPK pada tahun 2016. Adapun tahapan yang akan dilakukan sebagai berikut:
a)
Rapat koordinasi internal dan eksternal yang melibatkan stakeholder dilakukan sebanyak 5 kali.
b)
Koordinasi awal ini melibatkan Pemerintah Daerah dan meminta masukan untuk calon LPK yang akan diberikan bimbingan teknis. Koordinasi ini akan mendatangi Pemerintah Daerah Jawa Barat (Tasikmalaya) untuk sektor Kimia Lingkungan, Bangka Belitung untuk sektor Pangan, dan Balikpapan - Kalimantan Timur untuk Sektor Kimia Pangan. Pemilihan lokasi di Jawa Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Timur berdasarkan tindak lanjut MoU BSN dengan pemerintah daerah setempat atau
LPK yang telah menyatakan minatnya untuk mendapatkan bimbingan penerapan SNI kepada BSN.
c)
Monitoring Program insentif LpK dilakukan untuk memantau LpK yang telah diberikan bimbingan pada tahun 2015, sehingga diketahui sejauh mana penerapan yang telah dirakukan seterah diberikan bimbingan. Monitoring hanya dirakukan di 3 (tiga) provinsi yaitu Jawa Barat, Sumatera Utara dan Gorontalo. pemilihan daerah tersebut bersifat random sampling untuk mewakili setiap pulau yang ada di lndonesia yang telah diberikan bimbingan.
2.
Melakukan koordinasi pengembangan LpK di tingkat Regionar/rnternasionar
a)
Pengembangan LpK di tingkat ASEAN (wo*ing Group 2). Diraksanakan merarui Rapat Koordinasi sebanyak 2 kari untuk membahas posisi rndonesia pada sidang ACCSQ WG 2.
b)
Sidang ACCSQ WG 2 juga ditakukan sebanyak 2 (dua) kati datam waktu 1 (satu) tahun di negara ASEAN. rndonesia berpa(isipasi aktif daram sidang yang akan dilaksanakan di Thailand dan Singapura.
3.
Mendukung peningkatan kemampuan LpK. Pelaksanaan kegiatannya dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu
a)
:
Evatuasi LPK terhadap perkembangan SNI
-
updating data LpK dan verifikasi updating dara LpK merarui proses pengorahan data pemetaan LpK bebasis SNI dengan target 3OO SNI produk.
Nomor
Term of Reference
-
Dok
Revisi
F.PKT.4.0.1
:
1
:
Tanggal Terbit:
01 .07
Halaman
4
:
.2014
dari 5
Upload dara ke aplikasi webslre bertujuan untuk mengunggah (meng_upload) updating data LPK ke datam websr,te pemetaan LpK (3OO SNt produk).
b)
Rapat Teknis Pembahasan Standar SNI untuk penerapan bagi LpK di lndonesia dilaksanakan 2 (dua) kali di Jakarta. Rapat teknis tersebut dimaksudkan untuk menyamakan persepsi pengu.iian semua parameter standar SNI bagi personel yang melakukan pengujian atau anarisis terhadap hasir pengujian serta skema sertifikasi. Untuk rapat teknis difokuskan kepada produk pangan/pertanian/perikanan.
c)
Pembinaan terhadap standar LPK dilakukan melalui workshop pemahaman Penerapan SNI bagi LPK dilakukan sebanyak S kali masing-masing diikuti 30 peserta
yang berasal dari beberapa LPK dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. WoRshop dilakukan di daerah Sumatera Utara, NTB, Jawa Timur, Gorontalo dan Sulawesi Selatan. Dan seklornya adalah pertanian, perikanan, pangan dan kimia lingkungan. Pemilihan lokasi berdasarkan tindak lanjut MoU BSN dengan pemerintah
daerah setempat atau LpK yang telah menyatakan minatnya untuk mendapatkan bambingan penerapan SNI kepada BSN.
d)
Bimbingan Penerapan sNr bagi LpK dirakukan merarui swakerora dan jasa konsu[an. Bimbingan akan diberikan kepada 5 (rima) LpK untuk meningkatkan kompetensi LpK dalam pemenuhan terhadap persyaratan internasional.
Matrik pelaksanaan 'Peningkatan kompelensi Lembaga peniraian Kesesuaian (LpK),, Bulan ke
Tahapan kegiatan 1
1)
Melakukankoordinasi Program lnsentif LPK Rapat Koordinasi Koordinasi awal dengan Pemerintah Daerah Monitoring program insentif Melakukankoordinasi pengembangan LpK di tingkat Regional/lnternasional Rapat Koordinasi penyusunan posisi lndonesia di ACCSQ WG 2 - Sidang WG 2 Mendukungpeningkatan kemampuan LpK Evaluasi LpK terhadap perkembangan SNI (Updating)
2
3
4
5
6
7
I
10
9
11
12
-
2)
-
3)
ffi
-
-
Verifikasi SNI terhadap LPK Upload data SNt
ffiffi1ffi-
ffi 4
Nomor
Bsilr)
Term of Reference
Tahapan kegiatan
D.
Rapat Teknis Pembahasan Standar SNI untuk penerapan bagi LPK Pembinaan terhadap standar LPK dilakukan Bimbingan Penerapan SNI bagi LPK
Dok
Revisi
F.PKT.4,O.1
:
1
:
Tanggal Terbit:
01 .07
Halaman
5
:
.2014
dari
5
Bulan ke
I
2
3
4
5
6
7
I
o
10
't1
12
ffiffi
Waktu Pencapaian Keluaran Keluaran kegiatan yang terdiri dari 10 LPK yang meningkat kemampuannya dalam melaksanakan penilaian kesesuaian harus dicapai secara terus menerus setiap tahun anggaran.
Biaya Yang Diperlukan
untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.ooo.ooo.oo0,- (satu Milyar
Rupiah) sebagaimana RAB terlampir.
Jakarta, Oktober 2015 Menyetujui Plt. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi
Drs. Dede Erawan, M.Sc NlP. 19570822.t98303 1 oO3
NrP. 196410.10 199203 2 ool
5
Bstti)
TERM of REFFERENCE
Doc. No Revision Date of lssue
0 2 Juli 2074
Pages
1of 6
F.PKT.4.0.1
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
lndustri/organisasi yang memiliki kemampuan penerapan standar/SNl
Kementerian/Lembaga Unit Kerja Program Hasil loutcomel
Kegiatan
lndikator Kinerja Kegiatan
BADAN STANDARDISASI NASIONAT Pusat Sistem Penerapan Standar Program Pengembangan Standardisasi Nasional Meningkatnya penerapan standar dan akreditasi Peningkatan Penerapan Standar Jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan
Jenis Keluaran (Output)
standar/SNl lndustri/orga nisa si standar/SNl
Volume Keluar
150
Satuan Ukuran Jenis keluaran
lnd ustri/orga nisa si
yang memiliki kemampuan penerapan
Latar Belakang
1. Dasar Hukum Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang_undang No. 20/2014 tentang standardisasi dan Penilaian Kesesuaian khususnya Bab vll pembinaan yang
mengamanatkan pentingnya pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam penerapan standar serta Perpres Nomor 43 tahun 2014 tentang Rencana Kerja pemerintah tahun 2015. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan standardisasi Nasional Nomor:965/85Nl/HK'35/05/20ot tentang "organisasi dan Tata Kerja Badan standardisasi Nasional,, pasal 2 menyatakan bahwa BsN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang
standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan y.r! berlaku, dan pasal 42 menyatakan bahwa Deputi Bidang penerapan standar dan Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penerapan standar dan
akreditasi.
2, Gambaran Umum Pusat Sistem penerapan Standar melaksanakan tugas menyiapkan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana pJn"rapan standar dan sistem jaminan mutu. Untuk setiap tahunnya, dalam rangka menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan sistem prasarana penerapan standar dan sistem laminin mutu,
perlu dilakukan upaya untuk peningkatan kompetensi industri/orginisasi
menerapkan standarANl.
daram
Selama tahun 2014, BSN telah melaksanakan bimbingan penerapan SNI
ISO
9001:2008 Sistem manaiemen mutu kepada lima industri kecil di Kota Tasikmalaya yaitu Bibeli, Radika, Vincent dan Gisel (keempat industri tersebut memproduksi alas kaki) serta Andong Jaya Perkasa (memproduksi mendong). Bimbingan penerapan SNI ISO 9001:200g
kepada organisasi pelayanan publik diberikan kepada Badan penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya. Pelaksanaan SNt Award tahun 2014 diikuti oleh 159 peserta, yang mencakup 10 kategori perusahaan/organisasi kecil/menengah/besar untuk jasa/barang. Setelah melalui berbagai tahapan hingga penilaian akhir, diperoleh 30 industri/organisasi yang menjadi nomine dan 9 industri/organisasi yang menjadi penerima anugerah SNI Award. Pada tahun 2016, peningkatan kompetensi akan dilakukan kepada 139 industri yang mendapatkan insentif bimbingan penerapan SNl, Organisasi pelayanan publik mendapatkan insentif penerapan 5Nl dan 10 kategori industri/organisasi yang akan menjadi role model penerap SNI melalui proses penilaian SNI Award sehingga diharapkan dapat
2
meningkatkan jumlah industri/organlsasi yang menerapkan standar/SNl dalam rangka mendukung peningkatan daya saing industri nasional. B.
Sasaran/Penerima Manfaat
Penerima manfaat dari kegiatan peningkatan penerapan standar ini adalah pemangku kepentingan (stokeholder) standardisasi, khususnya industri/organisasi sehingga memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya saingnya di pasar domestik dan global melalui penerapan SNI c.
Strategi Pencapaian Keluaran
l.
Metode Pelaksanaan seluruh kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola dan pelaksanaan oleh pihak ketiga.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan untuk rencana pekerjaan yang akan dirakukan pada tahun anggaran 2016, peraksanaaannya dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. 1) Melakukan koordinasi program insentif industri/organisasi Koordinasi program insentif industri/organisasi dilakukan melalui: Rapat-rapat koordinasi dan pembahasan kriteria industri/organisasi dan moder
a.
insentif
b. 2)
pembahasan pedoman sistem jaminan mutu untuk mendukung penerapan SNI khususnya bagi produk usaha mikro dan kecil
Mendukung penerapan Standar Nasional lndustri bagi industri Dukungan penerapan sNr bagi industri diberikan kepada 13g industri/usaha mikro dan kecil (UMK) yang dilakukan melalui:
a.
b.
pemahaman penerapan SNI dalam bentuk workshop penerapan SNI bagi industri/organisasi di daerah sumatera utara, Banten, Karimantan Barat dan
Gorontalo.
Bimbingan penerapan SNt bagi industri
di daerah Sumatera Utara,
Banten,
Kalimantan Barat dan Gorontalo hingga industri siap disertifikasi. pemirihan rokasi ini berdasarkan tindak ranjut MoU BSN dengan pemerintah
daerah setempat atau industri/organisasi yang telah menyaiakan minatnya untuk mendapatkan bimbingan penerapan SNI kepada BSN.
Proses pembimbingan penerapan SNI akan dilakukan oleh pihak ketiga. Untuk mendukung pelaksanaan proses pembimbingan penerapan SNl, akan dilakukan
kegiatan berikut: pembelian sampel produk pengujian produk atau kalibrasi alat di laboratorium yang telah terakreditasi
-
KAN
sertifikasi sistem manajemen/produk oleh lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi KAN untuk industriyang telah dinyatakan siap Koordinasi / monitoring insentif penerapan SNI untuk mendukung pelaksanaan
c.
kegiatan di daerah Sumatera Utara, Banten, Kalimantan Barat dan Gorontalo. 3)
Mendukung penerapan Standar Nasional lndonesia bagi organisasi Dukungan penerapan SNI bagi organisasi dilakukan melalui:
a.
b.
Pemahaman penerapan SNI sistem manajemen mutu diberian insentif bimbingan untuk 2 (dua) organisasi pelayanan publik di Bangka Belitung. Pemilihan lokasi berdasarkan tindak lanjut MoU BSN dengan pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Kegiatan ini dilakukan dengan target hingga kedua organisasi pelayanan publik tersebut siap disertifikasi. Koordinasi / monitoring insentif penerapan SNI untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bagi organisasi pelayanan publik di Bangka Belitung
4l Menyelenggarakan 5Nl Award Disamping penyediaan dukungan penerapan SNl, sebagai bentuk apresiasi kepada industri yang telah menerapkan SNI secara konsisten, dilakukan penganugerahan SNI
Award. Pelaksanaan kegiatan
ini
ditargetkan menghasilkan
10
kategori
industri/organisasi sebagai role model penerap sNr. penghargaan akan diberikan
kepada industri/organisasi untuk kategori perusahaan kecil jasa, perusahaan menengah jasa, perusahaan besar jasa, perusahaan kecil barang, perusahaan menengah barang sektor pangan dan pertanian, perusahaan menengah barang sektor elektroteknika, logam dan produk logam, perusahaan menengah barang
sektor kimia dan serba aneka, perusahaan besar barang sektor pangan dan pertanian
perusahaan besar barang sektor elektroteknika, logam dan produk logam,
perusahaan besar barang sektor kimia dan serba aneka. Penyelenggaraan SNI award terdiri dari beberapa tahapan : Persiapan, yaitu rapat koordinasi, rapat dewan pengarah dan penggandaan dokumen yang diperlukan selama proses penilaian.
a) b)
Koordinasi sistem penilaian, dilakukan melalui FGD syarat dan aturan, pegembangan kriteria SNI Award, serta Copocity building
FGD
untuk peningkatan
c)
pemahaman evaluator terhadap syarat, aturan dan kriteria SNI Award. Seleksi peserta SNI Award yang dilakukan dengan memverifikasi kecukupan dokumen peserta yang mengirimkan formulir pendaftaran. Penilaian, yaitu proses penilaian kuesioner dan dokumen yang terah dikirimkan oleh peserta yang telah diverifikasi kecukupan dokumennya. Dalam proses tahapan peniraian dokumen tersebut diperrukan pengetahuan teknis/kepakaran
sesuai bidang industri/organisasi peserta SNI Award melaluitahapan berikut: FGD pembahasan penilaian dokumen peserta SNt Award yang
-
-
tahapan verifi kasi kecukupan dokumen
telah melalui
Pertemuan pembahasan penerapan SNI dilakukan di lokasi peserta SNI Award yang terah merarui tahapan peniraian dokumen. pertemuan pembahasan direncanakan dilakukan di 40 lokasi peserta SNI Award yang
-
tesebar di Jakarta (10 lokasi), Bodetabek (15 lokasi) dan luar Jabodetabek (15 lokasi). Lokasi akan ditentukan berdasarkan hasil rapat penetapan peserta hasil penilaian dokumen. Pembahasan umpan balik peserta SNI Award yang telah melalui tahapan pe
n
ilaia n.
-
Rapat penentuan kriteria dan penerima anugerah SNI Award dilakukan sebanyak tiga kali. Pertama untuk menetapkan syarat, aturan dan kriteria SNI Award; Kedua untuk menetapkan peserta hasil penilaian dokumen; Ketiga untuk menetapkan penerima anugerah SNI Award. Penganugerahan SNI Award yang terdiri dari pengadaan penghargaan SNI award berupa Piala SNI Award yang akan dilakukan oleh pihak ketiga serta acara
d)
penganugerahan SNI award yang pelaksanaannya juga akan dilakukan oleh pihak ketiga. Evaluasi penyelenggaraan dilakukan setelah seluruh tahapan penilaian hingga acara penganugerahan SNI Award selesai dilaksanakan.
Matrik waktu No
U
Tahapan Kegiatan
Melakukan
koordinasi insentif industri/oreanisasi
program
A
Rapat koordinasi
B
Pembahasan pedoman sistem jaminan mutu
2l
Mendukung penerapan
A
Pemahaman penerapan SNI melalui Workshop penerapan SNI untuk
lndustri/orsanisasi B
Bimbingan Penerapan SNI bagi industri
-
Bimbingan penerapan SNI bagi industri mikro
-
dan kecil Sertifikasi sistem manajemen/pror Pembelian dan pengujian produk/kalibrasi alat
c n SNI bagi
3) A
Bimbingan penerapan SNI bagi organisasi pelayanan
publik
Bulan ke1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
tt
L2
No B
Tahapan Kegiatan
Bulan ke-
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
tt
Koordi nasi/monitori ng
insentif penerapan SNI bagi
4l
organisasi pelayanan publik Menyelenggarakan SNI
Award A
B
Persiapan Rapat koordinasi Rapat Dewan Pengarah Penggandaan Dokumen
Penilaian SNI Award Koordinasi sistem penilaian FGD syarat dan aturan
SNlAward FGD pengembangan
kriteria SNI Award Copocity Building SNI Award Verifikasi dokumen peserta sNl Award
c
Penilaian FGD pembahasan
-
penilaian dokumen Pertemuan pembahasan penerapan SNI Pembahasan umpan balik
peserta SNI Award Rapat penetapan kriteria dan penerima anugerah
SNlAward D
Penga nugerahan SNI Award
-
Pengadaan penghargaan
SNlAward
-
Penganugerahan SNI Award Evaluasi
penyelenggaraan SNI Award
D. E.
Kurun Waktu Pencapaian Keluaran Peningkatan kemampuan industri/organisasi dalam penerapan standar harus dicapai secara terus menerus setiap tahun anggaran. Biaya Yang Diperlukan
Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan biaya sebesar Rp 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) sebagaimana RAB terlampir.
t2
Jakarta, Oktober 2015 Plt. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi
Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar
AA
w,o"-
Drs. Dede Erawa n, M.sc
Dr. Zakivah, MM
NrP. 19570822 198303 1 003
NtP. 19641010 199203 2 001
F.PKT.4.o.l Dok : Revisi . Tanggal Terbit: 01.07 .2014 l dati 4 Halaman .
Nomor
Term of Reference
1
KERANGKA ACUAN KER.'AITERM OF REFERENCE LAPORAN INTEGRITAS TANDA SNI KEGIATAN TA 2016
Kementerian/Lembaga
BADAN STANOARDISASI NASIONAL
Unit Kerja
PUSAT SISTEM PENERAPAN STANOAR
Program Hasil lOutcomel Kegiatan lndikator Kinerja Kegiatan Jenis l(eluaran lOutputl Volume Keluaran Satuan Ukuran Jenis keluaran
Program Pengembangan Standardisasi Nasional Meningkatnya penerapan standar dan akreditasi Peningkatan Penerapan Standar Jumlah Jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan datelusuri jalur sertifikasinya Laporan lntegritas Tanda Standar Nasional lndonesia '1 (satu) Lapora n
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-undang No. 2012014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, khususnya pada Bagian keenam, Efektivitas Penerapan SNl, pasal 48 yang menyatakan bahwa dalam rangka efektivitas penerapan SNl, BSN dapat melakukan uji petik kesesuaian terhadap SNI berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait serta Perpres Nomor 43 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2015. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 965/BSN-yHK.35/05/2001 tentang "Organisasi dan Tata Kerja Badan standardisasi Nasional" pasal 2 menyatakan bahwa BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pasal 42 menyatakan bahwa Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penerapan standar dan akreditasi.
2. Gambaran umum Pusat Sistem Penerapan Standar melaksanakan tugas menyiapkan rumusan kebUakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu. Untuk setiap tahunnya, dalam rangka menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem pemberlakuan standar, penanganan pengaduan serta prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu, perlu dilakukan upaya untuk peningkatan integritas tanda SNI melalui penelusuran produk bertanda SNI sesuai persyaratan SNI dan ditelusurijalur sertifikasinya.
Dengan diketahuinya integritas tanda SNl, maka dapat diketahui valuable dan trustworthy tanda SNI pada produk tersebut, sehingga dapat memberikan jaminan kepercayaan terhadap kualitas produk
tersebut.
Pada tahun 2014, hasil kegiatan Monitoring lntegritas Tanda
1.
sNl adalah sebagai berikut:
Hasil identifikasi terhadap 266 produk bertanda SNI yang beredar
di
1O kota
di
lndonesia
menunjukkan bahwa pencantuman tanda SNI pada produk masih bervariasi. Hal ini menunlukkan bahwa peraturan yang terkait belum dapat diterapkan secara konsisten;
2.
Berdasarkan hasil pengambilan 58 sampel produk dari 5 kelompok produk yang beredar di 10 kota di lndonesia dan kajian tingkat kesesuaiannya terhadap persyaratan SNl, menunjukkan bahwa 53,45%
F.P(T.4.0.1 Page 1
Nomor
Term of Reference
Dok
F,PKT.4.O.1
:
Revisi
:
1
Tanggal Terbit:
01 .07
Halaman
2 dari 4
:
.2014
sampel produk telah sesuai dengan persyaratan SNI dan 46,55% sampel produk tidak sesuai dengan persyaratan SNI;
3.
Berdasarkan informasi hasil wawancara dengan instansi terkait di lokasi monitoring, diperoleh gambaran bahwa pada umumnya stakeholder di daerah telah mengenal dan memahami perlunya menerapkan SNl. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala, antara lain terkait akses anformasi standardisasi, keterbatasan jumlah dan kemampuan LPK di daerah, keterbatasan kemampuan UKM dalam memahami dan menerapkan SNI serta keterbatasan UKM dalam memiliki peralatan produksi dan pemasaran produk.
Program Monitoring lntegritas Tanda SNI tahun 2016 dilakukan pengambilan sampel/uji petik terhadap 5 (lima) kelompok produk yang akan dikaji tingkat kesesuaian terhadap persyaratan SNl, yaitu untuk kelompok produk peralatan rumah tangga, elektroteknik dan barang teknik/otomotif yang beredar di pasar tradisional dan modern.
B.
Sasaran/Penerima Manfaat
Penerima manfaat dari kegiatan peningkatan penerapan standar ini adalah pemangku kepentingan (stakeholde) standardisasi, khususnya industri dan konsumen sebagai pengguna produk.
Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan Seluruh kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Monitoring integritas tanda SNI akan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi penerapan tanda SNI pada produk yang beredar di pasar, guna memberi masukan kepada regulator, instansi pengawas, KAN dan lembaga penilaian kesesuaiani serta mengetahui tingkat kesesuaian 5 kelompok produk terhadap persyaratan SNl. Dari kegiatan ini diharapkan akan diperoleh rekomendasi bagi stakeholder, khususnya instansi teknis pembina, terkait perbaikan dan pembinaan penerapan SNl. Rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2016 diatur melalui tahapan sebagai berikut.
1) Melakukan Koordinasi Program Monitoring lntegrltas Tanda Standar Nasional lndonesia yang terdiri dari
a. b.
:
Rapat koordinasi pelaksanaan monitoring lntegritas Tanda SNI
Penyiapan Sumber Daya Manusaa (SDM) dengan mengikutsertakan 4 (empat) personil dalam Training Petugas Pengambil Contoh (PPC) dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan monitoring produk bertanda SNI di pasar
c. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan monitoring lntegritas Tanda SNI d. Rapat pembekalan pelaksanaan monitoring lntegritas Tanda SNI kepada petugas pengambil contoh yang akan melakukan monitoring
2)
Melaksanakan Monitoring lntegritas Penerapan Standar Nasional lndonesia yang terdiri dari: Pelaksanaan monitoring di 'r5 kota, yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, semarang, surabaya, Daerah lstimewa Aceh, Bandar Lampung, parangkaraya, Banjarmasin, Kupang, Manado, Palu dan Gorontalo Pemilihan lokasi tersebut adalah keterwakilan pulau dan/atau wilayah lndonesia
untuk mengetahui kondisi peredaran/distribusi produk di daerah tersebut.
F,PKT.4,O,1
PaEe 2
Nomor
BSni)
Dok
Revisi
Term of Reference
F.PKT.4.0.1
:
1
:
TanggalTerbit:
01.07.2014 3
dari 4
Dalam kegiatan monitoring integritas tanda SNI diperlukan sarana transportasi di setiap kota, karena
dilakukan pengambilan sampel di beberapa lokasi pasar/ pusat perdagangan dengan jumlah dan kuantitas sampel yang beragam serta memerlukan mobilitas yang tinggi. Pelaksanaan monitoring di masing-masing kota akan dilakukan oleh 2 orang petugas yang akan memonitor kondisi penerapan tanda SNI pada produk yang beredar di pasar dan melakukan pengambilan sampel/ uji petik 5 kelompok sampel produk yang beredar di pasar tradisional dan modern. Kelompok sampel produk yang akan disampling adalah produk yang SNI-nya telah diberlakukan wajib, dan produk yang SN|-nya diterapkan secara sukarela namun telah mencantumkan tanda SNl. Sampel selanjutnya akan dikirim ke Sekretariat BSN melalui jasa pengiriman dengan dikemas sedemikian rupa sehingga sampel tidak pecah dan tidak terjadi kontaminasi bau atau rasa. Selanjutnya Sekretariat akan mengirimkan sampel tersebut ke laboratorium yang telah diakreditasi KAN, untuk diuji sesuai persyaratan SNl.
3) Menyusun Laporan Monitoring lntegritas Tanda Standar Nasional lndonesia, terdiri
a.
dari:
Rapat teknis pengolahan data hasil pengujian yang dilakukan setelah Sekretariat mendapatkan laporan dan kesimpulan hasil uji dari laboratorium yang diakreditasi KAN.
b. Pembahasan hasil Monitoring lntegritas Tanda SNI dengan narasumber dari regulator,
Badan Perlindungan Konsumen, Badan Standardisasi Nasionaldan Lembaga Penilaian Kesesuaian.
c.
Pencetakan laporan. Matrik pelaksanaan Peningkatan lntegritas Tanda SNI
No
Bulan ke-
Tahapan Kegiatan 1
1)
a. b.
I
3
4
q
6
7
I
10
Melakukan Koordinasi Prog ram Monitoring lntegritas Tanda Standar Nasional lndonesia Rapat koordinasi pelaksanaan monitoring lntegritas Tanda SNI Penyiapan Sumber Daya Manusia
(sDM) c.
d.
2)
a. b.
3)
d
b c.
Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan monitoring integritas tanda SNI Rapat pembekalan pelaksanaan monitoring lntegritas Tanda SNI Melaksanakan Monitoring I ntegritas Penerapan Standar Nasional lndonesia Pelaksanaan monitoring integritas penerapan SNI Pengujian sampel di laboratorium Menyusun Laporan Monitoring lntegritas Tanda Standar Nasional lndonesia Rapat teknis pengolahan data hasit pengujian Pembahasan hasil monitoring integritas tanda SNI Pencetakan laporan
F.PKT.4.0.1 Page 3
11
12
Nomor
BSri)
Term of Reference
Dok
F.PKT.4.0.1
:
Revisi
:
1
Tanggal Terbit:
01 .o7 .20't4
Halaman
4 dati 4
:
D. Kurun waktu Pencapaian Keluaran Keluaran kegiatan yang terdiri 1 Laporan integritas tanda SNI harus dicapai secara terus menerus setiap tahun anggaran.
E. Biaya Yang Diperlukan Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan biaya sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana RAB terlampir.
Jakarta,
Oktober 2015
Menyetujui Plt. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi,
Penanggung jawab Kepala Pusat Sistem Penerapan
Drs. Dede Erawan. lvlsc
Dr. N IP.
NlP. 1 95708221 983031 003
F,PKT,4,O.1
96410101992032001
Page 4
Nomor
iBsili)
Term of Reference I
Dok :
F.PKT.4.0.1
Revisi
. Tanggal Terbit: Halaman :
I 01 .07.2014
'l dari
2
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE LAPORAN FASILITASI ADOPSI SNI MENJADI REGULAS] TEKNIS KEGIATAN TA 2015
Kementerian/Lembaga
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Unit Kerja
Pusat Sistem Penerapan Standar
Program
Program Pengembangan Standardisasi Nasional
Hasil(Outcome)
Meningkatnya penerapan standar dan akreditasi
Kegiatan
Peningkatan Penerapan Standar
ndikator Kinerja Kegiatan Jenis Keluaran (Outputl
Jumlah laporan Fasilitasi adopsi SNI menjadi regulasiteknis
I
Laporan Fasilitasi Adopsi Standar Nasional lndonesia Menjadi Regulasi Teknis
Volume Keluaran
1 (satu)
Satuan Ukuran Jenis keluaran
Laporan
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-undang No. 2Ol2O14 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Perpres Nomor 43 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2015,
dan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 965/8SN-
llHK.35lO5l2001 tentang "Organisasr dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional" pasal 2 menyatakan bahwa BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pasal42 menyatakan bahwa Deputi
Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penerapan standar dan akreditasi.
2. Gambaran umum Pusat Sistem Penerapan Standar melaksanakan tugas menyiapkan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu.
Untuk setiap tahunnya, dalam rangka menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan sistem
pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan, perlu dilakukan upaya untuk memfasilitasi adopsi SNI menjadi regulasi teknis, sehingga SNI dapat diterapkan secara wajib dalam rangka melindungr keselamatan, keamanan, kesehatan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pada tahun 2014 BSN telah melaksanakan:
1. 2. 3 4. 5
Penyusunan Program Nasional RegulasiTeknis (PNRT) tahun 2014
-2015
Penyusunan 14 rancangan regulasi teknis berbasis SNI Pembahasan notifikasi 6 draf regulasi teknis berbasis SNI Pembahasan 3 petunjuk teknis pengawasan dan distribusi barang Penanganan 42 pengaduan penerapan SNI
B. Sasaran/Penerima Manfaat Penerima manfaat dari kegiatan peningkatan penerapan standar ini adalah pemangku kepentingan (stakeholdef standardisasi, khususnya industri dan konsumen sebagai pengguna produk.
F.PKT.4.0.1 Page
1
Nomor
Bsfri)
Dok
Term of Reference
F.PKT.4.0.1
:
Revisi
1
:
Tanggal Terbit:
01.07.2014
2 dari 2
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan Seluruh kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Untuk rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2016, pelaksanaannya dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1)
Melakukan koordinasi adopsi Standar Nasional lndonesia menjadi regulasi teknis, dilakukan melalui 10 kali rapat koordinasi; pembahasan rancangan regulasiteknis pemberlakuan SNI secara wajib di Bogor, Bandung dan Surabaya; dan pembahasan rancangan regulasi di tingkat internasional melalui partisipasi aktif menghadiriWorkshop TBT - WTO di Swiss.
2)
Melakukan penanganan pengaduan penerapan standar, melalui pengembangan Sistem Penanganan Pengaduan yang dilakukan melalui 2 kali rapat koordinasi, serta pelaksanaan 3 kali rapat koordinasi penanganan pengaduan yang diterima dengan mengundang narasumber terkait materi pengaduan. Matrik pelaksanaan'Adopsi SNI menjadi regulasi teknis" Bulan ke-
Tahapan Kegiatan
No
1
1) a. b.
2) a.
Melakukan koordinasi adopsi Standar Nasional lndonesia menjadi regulasi teknis Rapat koordinasi Pembahasan rancanqan requlasi teknis Pembahasan rancangan regulasi di tingkat internasional melalui partisipasi aktif menghadiriWorkshop TBT - WTO Melakukan penanganan pengaduan penerapan standar Pengembangan sistem penanganan
lll I
I
I
I
- Rapat koordinasi b.
D.
Koordinasi penanqanan penqaduan
I
Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Keluaran kegiatan yang terdiri
1 Laporan fasilitasi adopsi SNI menjadi regulasi teknis harus dicapai
secara terus menerus setiap tahun anggaran.
E.
Biaya Yang Diperlukan
Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan biaya sebesar Rp 125.000.000,- sebagaimana RAB terlampir.
Jakarta, Menyetujui
Plt. Deputi Bidang Penerapan dan Akreditasi
Standar
Drs. Dede Erawan, MSc NtP.19570822 198303 1 003
F,PKT,4.O.1
Oktober 2015 Penanggung jawab
Kepala
istem
n Standar
Zakiyah, MM
NIP.
1
1010 199203 2 001
Page 2
