KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI JARINGAN INTERNET MELALUI UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE
Oleh:
H.M. SAMAN, S.Sos, M.Si Kabag Tata Usaha Kanwil Kemenag Prov. Riau
•
•
•
•
Teknologi Informasi melalui dunia maya berkembang dengan pesat di Indonesia. UU no. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan pada tanggal 25 Maret 2008. UU ITE merupakan wujud dari kepastian hukum mengenai keamanan dalam penggunaan internet. UU ITE juga memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna aktif internet agar dapat terhindar dari cybercrime.
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Terdiri dari pulau-pulau memerlukan infrastruktur TIK, untuk menjamin interconnectivity antar pulau (daerah), antar masyarakat, dan antar instansi (integrasi sektoral dan regional) Menjaga Kedaulatan NKRI.
Jati diri bangsa, karakter bangsa, dan kekayaan bangsa
Nilai-nilai agama dan budaya bangsa harus dipertahankan dan dilestarikan dengan menggunakan TIK Agama dan Budaya Bangsa Indonesia
MANFAAT UU ITE •
Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik;
•
Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
•
Sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi;
•
Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.
TUJUAN UNDANG-UNDANG ITE •
Mengembangkan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
•
Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
•
Meningkatkan aktivitas dan efisiensi pelayanan publik;
•
Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin namun disertai dengan tanggung jawab.
•
Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.
PENGERTIAN DAN CAKUPAN MATERI UU ITE •
Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
•
Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
•
Tanda tangan elektronik adalah tangan tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan aurentifikasi.
•
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Certification authority) adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercayai, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik.
•
Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/masyarakat, yang digunakan dalam berkomunikasi melalui internet.
•
Hak Kekayaan Intelektual yang diatur pada Pasal 25 UU ITE --- > perlindungan terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik yang disusun menjadi karya, situs internet dan karya intelektual.
•
Data Pribadi --- > penggunaan tiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
•
Perbuatan dilarang dan ketentuan pidana, seperti contoh penyebaran video porno melalui situs internet, pencemaran nama baik melalui akun jejaring sosial, pembajakan lagu, film, artikel melalui fasilitas browser internet, dan lain-lain.
PERKEMBANGAN UU ITE •
Perkembangan internet di Indonesia saat ini sangat pesat, sehingga tidak mengherankan apabila di kota maupun desa banyak ditemukan warung-warung internet yang menyajikan banyak pelayanan internet. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadinya suatu tindak pidana melalui dunia maya yang sering dikenal dengan nama cyber crime. crime
•Oleh karena itu upaya perlindungan hukum terhadap kegiatan yang dilakukan di internet, baik merupakan kegiatan bisnis (e-bussines), birokrasi pemerintahan, pribadi diperlukan pengaturan hukum terhadap dunia cyber.
PERKEMBANGAN UU ITE •
Pemerintah khususnya aparat penegak hukum terdorong untuk memberikan pengaturan hukum terhadap cyber crime, yaitu dengan memberlakukan cyber law melalui pengesahan UU ITE 2008. Islam juga menekankan hak-hak azasi manusia salah satunya jaminan terhadap pribadi seseorang.
•
Apabila ada seseorang yang melakukan tindak pidana cyber crime maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan jarimah. Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan di atas, menarik minat penulis untuk mengetahui mengenai tindak pidana pengaksesan sistem elektronik dalam perspektif hukum pidana Islam (fiqh Jinayah).
PENERAPAN UU ITE TERHADAP JARINGAN INTERNET DI KEMENAG RIAU •
Dengan adanya UU ITE maka SDM pengguna jaringan internet dapat diawasi dengan hukum yang berlaku;
•
Eksistensi website riau.kemenag.go.id sudah mendapatkan jaminan hukum yang pasti sehingga dapat meminimalisasikan gangguan yang dapat merusak website tersebut;
•
Jaringan internet yang digunakan pada Kemenag Riau dapat diakses secara luas dengan sikap tanggungjawab;
•
Pelayanan informasi publik pun dapat dilaksanakan dengan baik dan aman.
TERIMA KASIH
