KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR
Disampaikan pada acara:
MUSRENBANG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Surabaya, 16 April 2012
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Agenda 1
Profil Jawa Timur
2
Isu Strategis Bidang Infrastruktur
3
RTRW Jawa Timur
4
Kebijakan Pembangunan Nasional
5
Arah Kebijakan Pembangunan Infrastuktur PU
6
Program Strategis Kementerian PU
7
Penganggaran
8
Koordinasi Pusat-Daerah
1
1. PROFIL JAWA TIMUR Luas Wilayah
: 47.922 km2
Penduduk
: 37.476.011 jiwa
Ibu Kota
: Surabaya
Lingkup Adminitrasi
: 29 Kabupaten, 9 Kota, 662 Kec. dan 8.506 Desa
Koordinat
: 9º 0' - 4º 50‘ LS dan 110º 30' - 116º 30’ BT
POTENSI Pertambangan dan Energi : Minyak Bumi, PLTA, PLTU, PLTGU. Perindustrian: Kapal, Kertas, Rokok, Semen, dll. Pariwisata: Gunung bromo, Prigen, Trawas, Kebun Raya Purwodadi, Pasuruan, Wista Bahari Lamongan, dll.
Sumber: berbagai media, diolah
2
2. ISU STRATEGIS BIDANG INFRASTUKTUR (1/3) Konreg PU 7-8 Maret 2012
PENATAAN RUANG
• Perlunya dukungan terhadap implementasi RTRW kota/kabupaten dan RTR KSN Perkotaan; • Kawasan Strategis Nasional (KSN) Gerbangkertosusila belum ditetapkan dengan Peraturan Presiden; • Kawasan Lumpur Sidoarjo ber dampak terganggunya kelancaran transportasi regional; • Pengembangan zonasi di Kawasan Ekonomi Unggulan dan zonasi di kawasan agroindustri Gelang; • Perlunya sosialisasi bidang penataan ruang ke semua lapisan masyarakat; • Perlu segera disusun rencana rinci kabupaten/kota sebagai tindak lanjut Perda RTRW Kabupaten/Kota; • Kompetensi aparat yang menangani bidang penataan ruang perlu ditingkatkan; • Perlunya pemutakhiran data dan informasi tentang penataan ruang kabupaten/kota; • Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang perlu semakin ditingkatkan pasca ditetapkannya Perda RTRW Kabupaten/Kota; • Perlunya pengembangan kawasan perdesaan berkelanjutan; • Perlunya penyelesaian Perpres RTR KSN.
3
2. ISU STRATEGIS BIDANG INFRASTUKTUR (2/3) Konreg PU 7-8 Maret 2012
SUMBER DAYA AIR • Perlunya pembangunan prasarana dan sarana penyedia air baku di Nganjuk, Bangkalan, Trenggalek, Sampang, Malang, Kediri, tulungaagung, Semiri, Karangpandan, Bojonegoro, Surakarta, Karanganyar dan Wonogiri; • Perlunya rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi/rawa/air tanah; • Pembangunan tanggul di Sukoharjo, Sragen, Ngawi, Lamongan, Bojonegoro; • Pengerukan/normalisasi Sungai di Ponorogo, Madiun dan Bojonegoro; • Perlunya pembangunan Seawall di Gresik dan Tuban; • Perlunya penanganan kawasan konservasi di Provinsi Jawa Timur. CIPTA KARYA • Pemenuhan kebutuhan air bersih di perkotaan dan perdesaan dengan target MDGs Tahun 2015; • Terpenuhinya infrastruktur permukiman kumuh perkotaan serta penanganan kemiskinan; • Meningkatkan pelayanan sektor sanitasi (persampahan, air limbah dan drainase) untuk tercapainya standar pelayanan minimal dan target MDGs; • Meningkatkan kawasan RTH, Tradisional, dan Penataan Revitalisasi Kawasan dan Optimalisasi penerapan Undang-Undang Bangunan Gedung serta Peningkatan Pengelolaan Negara Golongan III. 4
2. ISU STRATEGIS BIDANG INFRASTUKTUR (3/3) Konreg PU 7-8 Maret 2012
BINA MARGA
• Penanganan kerusakan jalan yang menjadi prioritas (Pasuruan, Banuwangi, Nganjuk dan Sidoarjo); • Pelebaran jalan yang menjadi prioritas (Pacitan, Trenggalek, Kediri, Probolinggo, dan Pacitan); • Pembangunan Jalan Lintas Selatan Jatim (Malang); • Penghubung Lintas Selatan Madura (Sampang); • Pembangunan jalan baru (Bangkalan, Surabaya dan Mojokerto); • Penumpukan volume yang menyebabkan kemacetan di ruas Jombang – Kertosono (Jombang); • Pembangunan flyover Puspa Agro (Sidoarjo); • Pembangunan jembatan Ploso Baru (Jombang); • Kelancaran arus lalu lintas menuju jalur wisata Kota Batu (Malang); • Penuntasan infrastruktur pada ruas jalan Ponorogo – Pacitan (Ponorogo dan Pacitan) • Pengembangan Kawasan Terpadu di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep); • Duplikasi Jembatan Sembayat (Gresik).
5
3. PETA STRUKTUR RUANG RTRW JAWA TIMUR Prioritas 5 Tahun Pertama (2010-2014) :
Bandara Tersier
Jalan Bebas Hambatan Jalan Lintas Selatan Jalan Lintas Tengah Jalan Lintas Utara
Pelabuhan Internasnl
WS Strategis Nasional
PKN PKW
Pelabuhan Nasional
6
STRUKTUR RUANG PROV. Jawa Timur (PP. No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional) A. STRUKTUR RUANG Sistem Perkotaan Nasional (1) PKN : 1. Kawasan Perkotaan (Gerbangkertosusila) 2. Malang PKW : 1. Pasuruan 2. Tuban 3. Kediri 4. Cilacap
Pelabuhan (2) Internasional : Tanjung Perak dalam satu sistem dengan Tanjung Bumi (Prov. Jawa timur) Nasional : Gresik
Bandar Udara (3) Primer : Juanda Sekunder : Tersier : Abdulrachman Saleh
Jalan Bebas Hambatan (4) Antar Kota : 1. Mantingan – Ngawi 2. Ngawi – Kertosono 3. Kertosono – Mojokerto 4. Mojokerto – Surabaya 5. Surabaya – Madura 6. Gempol – Pandaan 7. Pandaaan – Malang 8. Gempol – pasuruan 9. Paruruan – Probolinggo 10. Probolinggo – Banyuwangi 11. Gresik – Tuban 12. Demak – Tuban Dalam Kota : 1. Surabaya – Gempol 2. Surabaya – Gresik 3. Waru (Aloha) – Wonokromo – Tanjung Perak 4. SS Waru – Bandara Juanda 5. Bandara Juanda – Tanjung Perak
Jaringan Jalan Lintas
Wilayah Sungai
(5) Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa: Tuban – Surabaya – Sidoarjo – Pasuruan – Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi.
(6) Lintas Provinsi : -
Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa: Ngawi – Madiun – Nganjuk – Jombang – Mojokerto – Surabaya.
Strategis Nasional : 1. Brantas
Jaringan Jalan Lintas SelatanPulau Jawa: Pamengpeuk – Pangandaran – Pacitan – Trenggalek – Tulungagung – Lumajang – Jember – Banyuwangi. Jaringan Jalan Pengumpan yang menghubungkan jalan lintas utara/tengah/selatan yang menghubungkan: 1. Probolinggi – Lumajang, Gempol – Malang – Kepanjen, Jombang – Kertosono – Kediri – Tulungagung, Madiun – Ponorogo – Pacitan. 2. Jaringan jalan lintas Pulau Madura untuk mendukung fungsinya sebagai jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan kota-kota pesisir di Pulau Madura: Bangkalan – Ketapang – Sumenep Pamekasan – Sampang – Bangkalan. 7
PETA POLA RUANG RTRW JAWA TIMUR
8
POLA RUANG PROV. JAWA TIMUR (PP. No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional) B. POLA RUANG Kawasan Andalan 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
Kawasan Strategis Nasional
(1) (2) Kawasan Gresik, Bangkalan, 1. Kawasan Perkotaan Gresik – Mojokarto, Surabaya, Sidoarjo, Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Lamongan (Gerbangkertosusila) (sektor Sidoarjo – Lamongan unggulan) (Gerbangkertosusila) (Provinsi Jawa Kawasan Malang dan sekitarnya timur) (sektor unggulan: pariwisata) 2. Kawasan Stasiun Pengamat Kawasan Probolinggo – pasuruan – Dirgantara Watukosek (Provinsi Jawa Lumejang (sektor unggulan: industri) Timur) Kawasan Madiun dan sekitarnya (sektor unggulan: industri) Kawasang Kediri – Tulung Agung – Blitar (sektor unggulan: industri) Kawsan Situbondo – Bondowoso – Jember (sektor unggulan: perkebunan) Kawasan Tuban – bojonegoro (sektor unggulan: pariwisata, industri, perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan) Kawasan Madura dan Kepulauan (perikanan)
Kawasan Lindung 1. 2. 3. 4. 5. 6.
(3) CA gunung celering TN Gunung Merapi TN Gunung Merbabu TWA Laut Daerah Pantai Ujungnegoro – Roban CA Geologi Karangsembung TN Laut Karimun Jawa
9
4. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS NASIONAL RPJM NASIONAL 2010-2014
11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 2010-2014
1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2
Pendidikan
3
Kesehatan
4
Penanggulangan Kemiskinan
5
Ketahanan Pangan
6
Infrastruktur
7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8
Energi
9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
Sumber : Perpres No. 5/2010
Catatan: Tedapat prioritas lainnya, al: Polhukam, Perekonomian dan Kesra 10
GROUNDBREA KING 2011 - 2012
Fase 1: Implementasi Quickwins
• Pelaksanaan groundbreaking
Perpres 32/2011 tentang MP3EI 2011-2025 Kerangka Desain MP3EI 1. Pengembangan potensi daerah melalui 6 Koridor Ekonomi (Sumatera; Jawa; Kalimantan; Sulawesi; Bali & Nusa Tenggara; Papua & Kep.Maluku) 2. Pengembangan konektifitas intra dan inter koridor serta internasional 3. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK Nasional 11
Keterkaitan Pembangunan Infrastruktur PU dan Permukiman pada Kawasan Koridor Ekonomi KOMODITI UNGGULAN PUSAT EKONOMI NON-KORIDOR
KAWASAN KORIDOR
KONEKTIVITAS JALAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
INFRASTRUKTUR BIDANG PU
JALAN
AIR BAKU& AIR BERSIH
INFRASTRUKTUR PEMERINTAH LAINNYA
PENGENDALIAN BANJIR
DEBOTTLENECKING REGULASI
INFRASTRUKTUR OLEH SWASTA
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Pembangunan Kawasan Koridor Mengacu RTRW dan RTR Kawasan
MP3EI 2011-2025
Kegiatan
Investasi
Pemerintah
108
123.204 T
Badan Usaha
40
356.803 T
Total
148
480.007 T 12
Tj.Priok
Pembangunan 6 Koridor Ekonomi adalah kebijakan pemerintah untuk mendukung dan mengembangkan ekonomi khususnya pada jalur utama diastribusi barang. Untuk Pulau Jawa, koridor ekonomi ada pada jalur Lintas Utara Jawa.
Jakarta Bandung
Cirebon
Tj.Emas
Semarang
Surabaya Tj.Perak
Industri Utama
Strategi Ekonomi
Arahan Pengembangan Infrastruktur PU
Membatasi import ilegal dan meningkatkan efisiensi produksi, serta mengembangkan desain dan peningkatan peralatan industri.
Meningkatkan konektivitas dengan jaringan jalan handal (tol/jalan raya) antara pelabuhan ekspor, kawasan industri, dan pusat-pusat ekonomi (hubs/mega hubs).
Industri Makanan dan Minuman
Memperbaiki distribusi dan logistik, memperluas pengetahuan /teknologi dan SDM.
Meningkatkan ketersediaan air baku bagi industri dan air minum permukiman di pusat-pusat ekonomi dari sumber air yang ada. Menyediakan pengelolaan air limbah di kawasan industri dan pusat-pusat ekonomi.
Industri Manufaktur (Peralatan Transportasi dan Perkapalan)
Memperluas jaringan ekspor serta meningkatkan nilai tambah produk.
Memperkuat keandalan sistem pengendalian banjir di pusat-pusat ekonomi dan kawasan industri.
Industri Tekstil
Sumber: Roadmap Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
Rencana Pembangunan Jaringan Jalan di Kota Surabaya
SKETSA DUKUNGAN INFRASTRUKTUR AIR BERSIH UMBULAN (METROPOLITAN GERBANGKERTOSUSILA) Fasilitas intake yang untuk mengambil air dari Mata Air Umbulan memiliki kapasitas 4.000 l/s untuk melayani Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik. Panjang pipa transmisi dari Mata Air Umbulan hingga reservoir di Kabupaten Gresik adalah 92 km. Biaya total proyek adalah 2 Triliun di mana Jaringan distribusi dibangun oleh Pemerintah dengan biaya Rp.807 M untuk pengembangan di 5 (lima) PDAM. Proyek Air Minum Umbulan Tahun 2011 ini masih berada pada tahap pembebasan lahan. Masa konstruksi diperkirakan akan dimulai tahun 2012 dan selesai tahun 2014.
RENCANA AKSI NASIONAL HAM 1
Pembentukan dan Penguatan Institusi RAN HAM
2
Persiapan pengesahan instrumen internasional HAM
3 KEGIATAN RANHAM INDONESIA TAHUN 2011-2014
Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan
4
Pendidikan hak asasi manusia
5
Penerapan norma dan standar hak asasi manusia
6
Pelayanan komunikasi masyarakat
7
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
Penerapan norma dan standar hak asasi manusia
Sumber : Perpres No. 23/2011
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Hak untuk hidup Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan Hak mengembangkan diri Hak memperoleh keadilan Hak atas kebebasan pribadi Hak atas rasa aman Hak atas kesejahteraan Hak turut serta dalam pemerintahan Hak perempuan Hak anak 16
5. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR PU
RTRWN
RPJMN / RENSTRA PU
RTRW PROV.KAB/KOTA
SPW – P/K RIS-PU
RPJMD
RPIJM-PU Catatan: SPW: Sistem Perencanan Wilayah RIS: Rencana Induk Strategis 17
Kebijakan dan Strategi Bidang PU & Permukiman dalam Pembangunan Nasional Aksesibilitas Barang/Penumpang PERTUMBUHAN EKONOMI
Ketahanan Pangan Investasi & Eksport
Jalan dan Jembatan Irigasi dan Rawa Jalan Toll/Akses Kawasan Produksi, Industri & Pelabuhan Pengendalian Banjir
Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Kesempatan Kerja
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kesenjangan Wilayah, Dukungan terhadap Kawasan Perbatasan Terpencil & Terisolir
PNPM Mandiri: P2KP PPIP RISE Pamsimas Sanimas Air Minum & Sanitasi Manajemen Persampahan Perbaikan Lingkungan Permukiman PSD PU untuk MBR
Green Construction PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN
Pembangunan Berbasis Penataan Ruang Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
KEBIJAKAN UMUM Pro Poor Pro Growth Pro Job Pro Green
K E S E J A H T E R A A & N
K E M A K M U R A N
R A K Y A T
RTRWN, RTRW Pulau, RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota
Pengendalian Banjir 18
IKU Sasaran Strategis 1. Semakin digunakannya RTRW sebagai acuan dalam setiap perencanaan pembangunan nasional dan daerah. 2. Meningkatnya ketersediaan SDA dan meningkatnya luas serta kualitas layanan jaringan irigasi/rawa. 3. Semakin berkurangnya luas, frekuensi, dan lamanya genangan banjir. 4. Meningkatnya kondisi jalan nasional dan jalan daerah dengan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. 5. Terpenuhinya SPM bidang infrastruktur PU, termasuk tercapainya target MDG’s. 6. Meningkatnya kemampuan Pemda dan stakeholders jasa konstruksi serta meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai konstruksi/bangunan. 19
Penyelenggaraan Bidang PU di PUSAT Satker Tetap
Dilaksanakan Sendiri TUR
UrsPem Kewenangan Pemerintah
BIN
BANG
WAS
TUR
BIN
BANG WAS
di DAERAH BIN
Satker Tetap
BANG WAS
Dekonsentrasi SKPD TUR
Urusan Pemerintahan Bidang PU
BIN
Provinsi
WAS
Tugas Pembantuan BANG
UrsPem Kewenangan Provinsi UrsPem Kewenangan Kab/Kota
SKPD Provinsi/Kab/Kota
APBN Dep. PU APBD SKPD
SKPD
20
PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM-PROGRAM PRO-RAKYAT I.
PROGRAM RUMAH SANGAT SEDERHANA;
II. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM; III. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT; IV. PROGRAM LISTRIK MURAH DAN HEMAT; V. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN; dan VI. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PINGGIR PERKOTAAN
21
Program Pro-Rakyat yang Terkait Kementerian PU I. Program Rumah Murah dan Sangat Murah 1. Rumah Sangat Murah Untuk rakyat sangat miskin dan miskin, Harga Rp 5 juta sampai 10 juta Dana Bantuan Pemenrintah, BUMN dan CSR Swasta Bisa konsep rumah singgah “sementara” Jika sudah siap menuju rumah murah 2. Rumah Murah Untuk rakyat berpenghasilan rendah (termasuk petani penggarap, nelayan dan buruh kelas bawah) Harga Rp 20 juta sampai 25 juta Pemberian kredit sangat lunak Pemerintah bantu sebagian biaya pembelian
III. Program Air Bersih untuk Rakyat Atasi krisis air di daerah tandus dan sulit air; Sasaran: Tidak ada lagi krisis air tahun 2025; Paduan Proyek PU dan PNPM 22
Program Pro-Rakyat yang Terkait Kementerian PU V. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan • • • • • •
Pembuatan rumah murah bagi nelayan; Membuat alternatif kegiatan/pekerjaan nelayan; Skema UMK dan KUR; Pembangunan SPBU solar dan Cold Storage; Angkutan umum murah; Fasilitas sekolah dan Puskesmas, termasuk perbankan.
VI. Program Kehidupan Masyarakat Pinggir Kota:
Pembangunan rumah sangat sederhana; UMK & Pekerjaan; Relokasi bila perlu; Fasilitas khusus sekolah dan Puskesmas 23
ARAHAN PRESIDEN (Direktif Bogor) Tiga (3) Program Prioritas: 1. Surplus Beras Dari Swasembada ke surplus beras, Dalam waktu 5-10 tahun ke depan
2. Lapangan Kerja Percepatan pengurangan pengangguran Pengurangan satu juta per tahun
3. Transportasi Jakarta Kemacetan teratasi sebelum tahun 2020 Perbaikan signifikan dirasakan sebelum 2014 24
Pendanaan Bidang PU 2010 – 2014*) (dalam trilyun rupiah)
PUBLIC SEKTOR
PRIVATE
TOTAL
RUPIAH 211,15
PHLN 63,18
TOTAL 274,33
209,17
483,50
Bidang SDA
42,91
20,59
63,50
0,0**)
63,50
Bidang Jalan
119,93
28,08
148,01
201,44
349,45
Bidang CK
37,52
14,50
52,02
7,74
59,76
Lainnya
10,80
0,0
10,80
0,0
10,80
Bidang PU
Sumber: RPJMN 2010-2014 dan Renstra Kementerian PU 2010-2014
*) Tidak termasuk pendanaan dari pemerintah daerah, swasta, dan BUMN **) Terdapat potensial proyek PPP sebesar Rp 340 miliar yang ditempatkan pada kelompok Air Baku dibawah Perumahan dan Permukiman (Ditjen Cipta Karya). Saat ini juga sedang dilakukan proses poyek PPP Water Conveyance di Banten (Karian) dan Lampung. 25
6. PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN PU (1/3) PERTUMBUHAN EKONOMI 1. Aksesibilitas Barang/Penumpang • Pembangunan Jalan dan Jembatan Baru : Pembangunan Jln Merr IIc, Jln Bangkalansocah, Jln Sendangbiru - Balekambang (PLN), Jln Pacitan Sidomulyo III, Jln Sidomulyo – Jetak, Jln Jetak – Hadiwarno, dan Pembangunan Jmbt Trisula, Jmbt Kalimujur, Jmbt Damas, Jmbt Kali Gunting; • Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan : Pembangunan Fly Over Pasar Kembang (MYC) dan Fly Over Peterongan (Multi Years Contract); • Pelebaran Jalan : Jalan Sampang-Pameksan-Sumenep, Jalan Gempol - Bts.Kota Bangil, Jalan Bts. Kab. Pacitan - Jarakan (Trenggalek), Jalan Glonggong-Bts. Kota Pacitan I, Jalan Glonggong - Bts. Kota Pacitan II, Bts. Kota Pacitan - Bts. Kab. Trenggalek, Jalan Bts. Kota Kediri - Bts. Kab. Tulungagung, Jalan Bulu (Bts. Prov. Jateng)-bts. Kota Tuban, Jalan Bts. Kota Lamongan - Bts. Kota. Gresik, Jalan Jampirogo – Mlirip; 2. Ketahanan Pangan • Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Kab Malang, Kab. Kediri, Kab Sidoarjo, Kab Jember • Kab Lumajang, Kab Banyuwangi, Kab Situbondo).
26
6. PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN PU (2/3) KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1. Penaggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesempatan Kerja • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). 2. Kesenjangan Wilayah, Dukungan Terhadap Kawasan Terpencil • Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Infrastruktur Kawasan Perdesaan dan Perkotaan (Kab. Tulungagung, Kab. Blitar, Kab. Bojonegoro, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Ponorogo, Kab. Malang, Kab. Banyuwangi); • Infrastruktur Pedesaan/PPIP (Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar, Kab. Kediri, Kab. Jember, Kab. Banyuwangi, Kab. Pasuruan, Kab. Mojokerto, Kab. Jombang, Kab. Nganjuk, Kab. Madiun, Kab. Lamongan, Kab. Bangkalan, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep) • Fasilitasi penyelenggaran SPAM di IKK, MBR, Perdesaan dan SPAM Regional (Kota Surabaya, Kab Blitar, Kab Malang, Kab Banyuwangi, Kab Madiun, Kab Sumenep, Kab Pacitan, Kab Trenggalek, Kab Kediri, Kab Probolinggo, Kab Bangkalan, Kab Pacitan, Kab Tulungagung, Kab Malang, Kab Banyuwangi, Kab Situbondo, Kab Mojokerto, Kab Jombang, Kab Magetan, Kab Bojonegoro, Kab Tuban, Kab Nganjuk, Kab Madiun, Kab Lamongan, Kab. Ngawi, Kab Bondowoso, Kab Pamekasan) 27
6. PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN PU (3/3) PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN 1. Green Construction • Dukungan sarana dan prasarana lingkungan permukiman (Ngawi) 2. Pembangunan Berbasis Penataan Ruang • Dekonsentrasi pembinaan pelaksanaan penataan ruang kabupaten/kota Wilayah I, Keterpaduan Program, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KSN Perkotaan (Tugas Pembantuan) dan Pemenuhan SPM dan Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kota (Tugas Pembantuan) 3. Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim • Pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan pengembangan sanitasi dan persampahan: (i) Infrastruktur air limbah (Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi); (ii) Infrastruktur tempat pengolah sampah terpadu/3R (Kab. Ponorogo, Kab. Probolinggo, Kab. Jombang, Kab. Ngawi, Kab. Lamongan, Kab. Gresik); (III) Infrastruktur Drainase Perkotaan (Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Gresik, Kota Surabaya). • Pengendalian Banjir: (i) Pembangunan sarana/prasarana Pengendalian Banjir (Trenggalek , Tulungagung , Banyuwangi); (ii) Rehabilitasi sarana/prasarana pengendali banjir (Trenggalek , Tulungagung , Nganjuk, Jombang, dan Mojokerto); (iii) Pembangunan Sarana/prasarana pengendalian lahar/sedimen (Blitar, Kediri dan Lumajang); (iv) Rehabilitasi Sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen (Blitar, Kediri dan Lumajang).
28
7. PENGANGGARAN APBN + DAK KEMENTERIAN PU UNTUK JAWA TIMUR PROGRAM
TA 2008
APBN DAK TOTAL
TA 2009
(dalam miliar rupiah)
TA 2010
TA 2011
TA 2012
2.209,50
2.775,35
2.469,60
3.131,21
2.932,58
422,12
456,31
327,80
337,15
417,94
2.631,62
3.231,66
2.797,40
3.468,36
3.350,52
Grafik Alokasi Dana 3,468.36
3,500.00
3,231.66
3,000.00
2,631.62
3,350.52
3,131.21 2,932.58
2,797.40
2,775.35 2,469.60
Alokasi (milyar)
2,500.00
APBN
2,209.50
2,000.00 DAK 1,500.00 TOTAL
1,000.00 500.00
422.12
456.31
327.80
337.15
417.94
2008
2009
2010
2011
2012 29
3,500.00 3,131.21 2,932.58
3,000.00 2,469.60
2,375.35
2,500.00
BM
2,209.50
2,000.00
1,782.60
1,682.91
CK
1,454.42
1,500.00
SDA
1,441.55
TR 1,000.00
843.30 765.20
924.80
838.66
599.80
531.69
527.48 485.11
TOTAL
537.49
505.18
500.00 159.00 1.20
2.60
4.77
TA. 2010
TA. 2011
1.75
28.73
TA. 2008
DITJEN SDA BM CK TR TOTAL
2008 765,20 843,30 599,80 1,20 2.209,50
TA. 2009
2009 159,00 1.682,91 531,69 1,75 2.375,35
2010 527,48 1.454,42 485,11 2,60 2.469,60
TA. 2012
2011 505,18 1.782,60 838,66 4,77 3.131,21
2012 537,49 1.441,55 924,80 28,73 2.932,58 30
NO 1
KEGIATAN PRIORITAS PENATAAN RUANG
28.734.000 Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah I Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan
2
SUMBER DAYA AIR
3
BINA MARGA
4
CIPTA KARYA
ALOKASI (ribu rupiah)
6.144.000 22.590.000 537.491.954
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
239.159.994
Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai
106.966.725
Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDA Terpadu
31.689.303
Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya
98.079.382
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
61.596.550
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
1.441.554.558 924.797.697
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
11.719.000
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman
45.817.590
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara
286.409.460
Pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan pengembangan sanitasi dan persampahan
398.099.169
Pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum
178.840.748
Penyusunan kebijakan, progam dan anggaran, kerjasama luar negeri, data informasi dan evaluasi kinerja
3.911.730 31
(dalam milyar rupiah) TA. 2009 NO
TA. 2010
TA. 2011
TA. 2012
KAB/KOTA Jalan
Irigasi
AMS
Total
Jalan
Irigasi
AMS
Total
Jalan
Irigasi
AMS
Total
Jalan
Irigasi
AMS
Total
7.478
2.047
2.877
12.402
4.343
1.061
1.915
7.318
5.848
1.648
2.932
10.427
6.887
2.242
2.400 11.529
10.035
3.567
2.666
16.268
8.344
4.405
1.757
14.506
-
3.831
0.967
4.798
7.348
3.005
2.709 13.063
Kab. Blitar
9.474
3.635
2.708
15.817
5.486
4.028
1.720
11.234
8.942
3.824
2.074
14.840
6.509
3.012
3.196 12.717
4
Kab. Bondowoso
5.216
2.980
2.381
10.577
4.753
3.491
1.473
9.717
6.255
3.558
1.997
11.810
7.493
4.477
2.012 13.983
5
Kab. Gresik
8.885
2.561
3.056
14.502
-
1.778
1.012
2.790
-
3.013
2.117
5.130
7.428
4.856
2.966 15.251
6
Kab. Jember
9.436
3.236
2.889
15.561
9.980
4.483
2.183
16.646
8.281
3.882
2.528
14.692
7.581
2.988
3.049 13.618
7
Kab. Jombang
7.796
2.595
2.619
13.010
-
1.949
1.676
3.625
-
-
2.530
2.530
5.252
1.963
2.336
9.551
8
Kab. Kediri
-
3.057
-
3.057
4.838
5.365
1.679
11.883
-
3.197
-
3.197
4.594
2.697
2.463
9.754
9
Kab. Lamongan
7.495
3.061
3.178
13.734
-
1.826
0.968
2.793
6.034
2.452
2.137
10.623
6.572
2.849
2.305 11.726
10
Kab. Lumajang
6.820
3.155
2.618
12.593
6.792
3.744
0.856
11.392
5.212
3.615
1.725
10.553
5.265
3.234
2.376 10.875
11
Kab. Madiun
8.249
2.796
2.477
13.522
3.869
1.761
1.770
7.400
5.492
2.104
1.818
9.415
4.675
2.902
2.204
12
Kab. Magetan
6.668
2.358
2.357
11.383
3.276
2.115
1.332
6.724
4.939
2.484
1.448
8.871
5.413
4.551
2.326 12.290
13
Kab. Malang
7.464
3.067
2.974
13.505
7.548
4.548
2.110
14.206
-
3.942
2.322
6.264
9.008
3.384
4.390 16.782
14
Kab. Mojokerto
8.576
3.240
2.599
14.415
-
2.498
0.830
3.329
5.326
2.778
1.923
10.026
5.311
3.177
2.203 10.691
15
Kab. Nganjuk
8.940
2.794
2.739
14.473
4.437
2.257
1.636
8.330
6.120
2.571
2.023
10.714
7.325
2.275
2.008 11.609
16
Kab. Ngawi
7.021
2.848
3.034
12.903
4.619
3.391
1.594
9.605
5.251
4.185
2.669
12.105
8.151
4.510
2.502 15.163
17
Kab. Pacitan
10.835
2.802
2.668
16.305
5.020
1.396
1.454
7.870
6.443
1.955
2.179
10.578
8.105
3.216
2.529 13.850
18
Kab. Pamekasan
7.165
1.896
2.499
11.560
4.756
1.025
1.575
7.356
4.693
1.821
1.634
8.148
3.690
1.125
1.996
1
Kab. Bangkalan
2
Kab. Banyuwangi
3
9.782
6.811
(dalam milyar rupiah) TA. 2009 NO
TA. 2010
TA. 2011
TA. 20112
KAB/KOTA Jalan
Irigasi
AMS
Total
Jalan
Irigasi
AMS
Total
Jalan
Irigasi
AMS
Total
Jalan
Irigasi
AMS
Total
19
Kab. Pasuruan
8.106
3.682
2.749
14.537
5.505
3.753
1.709
10.967
7.982
3.475
2.297
13.753
7.598
2.995
3.280
13.873
20
Kab. Ponorogo
10.103
3.246
2.775
16.124
6.010
2.595
1.677
10.283
5.953
2.778
2.192
10.922
7.661
3.869
2.325
13.855
21
Kab. Probolinggo
-
2.682
3.746
6.428
5.827
2.794
1.965
10.586
6.584
2.845
2.042
11.471
6.316
2.549
2.292
11.157
22
Kab. Sampang
6.859
2.544
3.524
12.927
4.049
0.887
1.766
6.701
5.302
1.847
2.602
9.751
4.626
1.066
2.019
7.710
23
Kab. Sidoarjo
-
3.390
2.965
6.355
6.160
-
2.331
8.492
-
-
2.502
2.502
9.295
2.882
3.665
15.841
24
Kab. Situbondo
7.350
2.864
2.790
13.004
5.395
1.398
1.779
8.572
6.934
1.800
2.128
10.862
6.541
1.625
1.920
10.085
25
Kab. Sumenep
-
-
2.711
2.711
6.117
-
0.995
7.112
7.741
-
1.161
8.902
9.226
3.661
3.075
15.962
26
Kab. Trenggalek
7.990
2.375
2.723
13.088
5.825
1.717
1.522
9.065
6.718
2.911
1.806
11.435
5.408
1.968
2.602
9.978
27
Kab. Tuban
8.422
3.026
2.880
14.328
5.657
1.647
1.069
8.373
-
2.920
2.221
5.141
-
2.612
-
2.612
28
Kab. Tulungagung
9.289
2.749
2.678
14.716
8.227
1.663
0.819
10.710
10.727
2.250
1.967
14.943
11.481
2.936
3.057
17.474
29
Kota Blitar
6.208
2.220
2.493
10.921
1.367
0.421
1.441
3.229
3.671
0.852
1.510
6.033
2.729
729
1.971
5.430
30
Kota Madiun
7.691
-
2.696
10.387
1.743
-
1.610
3.352
7.477
-
1.498
8.975
5.025
-
1.988
7.013
31
Kota Malang
-
-
2.639
2.639
-
-
1.220
1.220
-
-
1.975
1.975
-
2.627
3.483
6.110
32
Kota Mojokerto
4.540
2.477
7.017
0.963
-
1.727
2.690
3.207
-
1.314
4.520
2.191
-
1.555
3.746
33
Kota Pasuruan
5.976
1.897
2.609
10.482
1.065
0.285
1.589
2.939
2.158
0.705
1.250
4.114
2.394
581
1.722
4.698
34
Kota Probolinggo
7.409
2.483
2.589
12.481
1.457
0.438
1.523
3.419
3.929
1.776
1.409
7.114
4.096
1.691
2.547
8.334
35
Kota Surabaya
-
-
3.180
3.180
6.516
-
2.882
9.399
-
-
2.301
2.301
-
-
5.017
5.017
36
Kota Batu
7.876
2.432
2.276
12.584
2.008
0.546
1.152
3.707
2.330
0.895
1.228
4.454
2.408
738
1.804
4.950
255.050
82.160
84.910
422.120
247.949
88.662
101.703
438.314
156.783
69.267
58.285
284.335 203.604
88.992
-
-
-
-
-
18.001
-
18.001
18.506
24.954
-
255.050
82.160
84.910
422.120
247.949
106.663
101.703
456.315
175.290
94.221
58.285
TOTAL K/K 37
Provinsi TOTAL DAK
43.461
15.542
327.796 219.146
19.511 108.504
90.293 -
382.980 -
90.293 417.943
8. KOORDINASI PUSAT-DAERAH 1. PERAN PUSAT • Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan dan teknis substansi; • Memberikan supervisi, bimbingan dan kosultasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan teknis substansi; • Koordinasi antar K/L. 2. PERAN DAERAH • Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan daerah otonom dan tugastugas yang didelegasikan ke daerah (Dekon-TP); • Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah. 3. KOORDINASI • Adanya otonomi daerah; • Dukungan daerah terhadap kebijakan nasional (Presiden); • Dukungan Pusat terhadap program-program pembangunan di daerah. 34
TERIMA KASIH
