Kebijakan dan Sistem Sertifikasi Nasional
Oleh Ir. Sumarna F. Abdurahman M.Sc. Ketua BNSP
Kebijakan Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi
LANDASAN HUKUM
1. Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 3. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional 4. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
SISLATKERNAS KKNI Standar Kompetensi Program Pendidikan/Pelatihan - Kurikulum/Modul - Metoda - Pengajar/Instruktur - Sarana & Prasarana
• Organisasi • Manajemen • SDM Penyelenggara Diklat
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) S3
Doktor Terapan/ Spesialis dua
9
S2
Magister Terapan/ Spesialis
8
Pendidikan Profesi
7
S1
6
D IV/S1
5
D III
TEKNISI/ANALIS
4
D II
Sekolah Menengah Umum
AHLI
D I
3
Sekolah Menengah Kejuruan
2
Permen Dikbud No.73/2013 Tentang Penerapan KKNI
OPERATOR
1
Peraturan Presiden No.8/2012 Tentang KKNI
SIKLUS PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI Pasar Kerja
Pengembangan Standar Kompetensi
Identifikasi Standar Kompetensi & Pengembangan skema sertifikasi
Pengembangan Modul Pembelajaran Berdasar Skema Sertifikasi
Asosiasi Industri/ Perusahaan
BNSP-LSP
Lembaga Diklat
Fasilitasi Penempatan dan Rekruitmen
Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi
Proses Pendidikan Berbasis Kompetensi Kerja
❑ SKKNI adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh para pemangku kepentingan tingkat nasional dalam forum konvensi nasional dan ditetapkan sebagai standar nasional oleh Menteri Tenaga Kerja. ❑ Standar Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional. ❑ Standar Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.
Sertifikasi Kompetensi 1) Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus. 2) Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang untuk melaksanakannya diperlukan kompetensi kerja tertentu yang dipersyaratkan oleh dunia kerja baik jenis maupun kualifikasinya. 3) Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Siapa yang diuji ? PESERTA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
UJI KOMPETENSI
Apa yang diujikan ? STANDAR KOMPETENSI KERJA
SKEMA SERTIFIKASI
PERANGKAT/MATERI UJI KOMPETENSI ASESOR KOMPETENSI
TEMPAT UJI KOMPETENSI
JENIS SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI
Jenis Lisensi BNSP
L i s e n s i LSP-P3
• Asosiasi industri/ profesi • Pengakuan oleh sektor • Dukungan regulator
LSP-P2
LSP-P1 Industri
LSP-P1 Diklat
- Regulator/ Pengguna - Pengakuan oleh pihak terkait
• Perusahaan • Pengakuan bersifat internal (Bagian integral Pengembangan SDM perusahaan)
• Lembaga diklat • Bagian integral Program Diklat Berbasis Kompetensi
Panitia Teknis Uji Kompetensi
• BNSP • Untuk bidang profesi yang belum memiliki LSP
Langkah-Langkah Pengembangan LSP Tahapan Penyiapan Lisensi Kementerian/Instansi Teksnis 5. Siapkan Sarana dan Perangkat Kerja LSP
Asosiasi Industri
Asosiasi Profesi
6. Susun Dokumen 2. Komitmen Stakeholder
3.
Bentuk Panitia Kerja 4. Pastikan Legalitas LSP melalui Notaris dan/atau Pimpinan Lembaga
SMM-LSP (PBNSP 201 & 202)
LSP
Persyaratan Perangkat LSP a) Standar Kompetensi Kerja (SKKNI/ SI/ dan SK) b) Skema sertifikasi termasuk Perangkat Asesmen dan materi uji kompetensi (MUK) c) Tempat Uji Kompetensi (TUK) d) Asesor Kompetensi e) Sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi.
Persyaratan Asesor Kompetensi • Asesor Kompetensi (AK) - Memiliki sertifikat kompetensi/menguasai bidang profesi terkait - Mengikuti pelatihan Asesor dan memiliki sertifikat AK - Memiliki tugas dan fungsi melakukan proses asesmen/uji kompetensi berdasarkan tugas LSP terkait atau BNSP. • Master Asesor Kompetensi -Memiliki sertifikat AK dan telah melakukan 20 x uji -Mengikuti pelatihan Master Asesor dan memiliki sertifikat MA -Memiliki tugas dan fungsi melatih Asesor Kompetensi berdasarkan tugas dari LSP atau BNSP -Memiliki tugas dan fungsi melakukan proses asesmen/uji kompetensi berdasarkan tugas dari BNSP. • Lead Asesor Kompetensi -Memiliki sertifikat AK dan telah melakukan 20x uji -Mengikuti pelatihan Lead Asesor dan memiliki sertifikat LA -Memiliki fungsi memimpin pelaksanaan uji kompetensi berdasarkan tugas dari LSP atau BNSP.
Sertifikat Kompetensi • Diterbitkan oleh LSP atas nama BNSP (Logo BNSP) • Berisi kompetensi yang dikuasai • Masa laku (validitas) sertifikat kompetensi.
MANFAAT SERTIFIKAT KOMPETENSI PEKERJA • Pengakuan kompetensi • Remunerasi • Jenjang karir PERUSAHAAN • Kemudahan dalam rekruitmen • Kesesuaian dengan pekerjaan • Keseimbangan remunerasi dan kinerja/produktivitas NEGARA • Pertumbuhan ekonomi • Peningkatan daya saing • Perjanjian saling pengakuan kesetaraan dengan negara lain • (Mutual Recognition Arrangement/MRA).
PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI TENAGA KERJA TERSERTIFIKASI 2005 - 2014
PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI LSP 2004 - 2014
TARGET JUMLAH TENAGA KERJA TERSERTIFIKASI 2015 -2019
TARGET PENGEMBANGAN LSP 2015 - 2019
TANTANGAN MEA/AEC 2015
Produktivitas Tenaga Kerja per Sektor tahun 2011: Membandingkan Indonesia dengan Negara ASEAN
(Sumber: Forum Employment,WB)
Indonesia Malaysia
25,000
15,000
10,000
5,000
Nilai tambah per pekerja (dolar AS tahun 2005)
20,000
Philippines Thailand Vietnam
0 Agriculture, hunting, forestry, fishing
Manufacturing
Construction
Wholesale and retail trade, restaurants and hotels
Transport, storage and communications
Other Activities
Total
Terima kasih atas perhatian anda
