Badan Nasional Sertifikasi Profesi - BNSP KATA PENGANTAR

Badan Nasional Sertifikasi Profesi - BNSP

KATA PENGANTAR

Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi (Certificate of Competence) ini disusun untuk dijadikan sebagai acuan bagi Badan Nasional sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam melaksanakan penerbitan Sertifikat Kompetensi. Disadari bahwa Sertifikat Kompetensi merupakan bentuk pengakuan formal terhadap kompetensi kerja yang dimiliki oleh seseorang tenaga kerja pada jenjang kualifikasi atau klaster kompetensi tertentu. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan-pengaturan tentang bagaimana memberikan jaminan keamanan terhadap Sertifikat Kompetensi agar tidak dipalsukan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. BNSP sebagai lembaga penanggung jawab pemberian sertifikat kompetensi, mengatur penerbitan sertifikat kompetensi dimaksud dalam bentuk Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi. Dengan tersusunnya Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi ini, diharapkan Lembaga Sertifikasi Profesi, Tempat Uji Kompetensi dan Instansi terkait dapat menerbitkan dan mengendalikan sertifikat kompetensi serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya tenaga kerja dan calon tenaga kerja yang ingin mendapatkan pengakuan atas kompetensi kerja yang dimilikinya.

Jakarta,

Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi

Juni 2006

1 / 30


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .......................................................................................... 1 DAFTAR ISI ................................................................................... ................. 2 BAB I.

PENDAHULUAN ....................................................................... 4 1.1. Latar Belakang ........................................................................... 5 1.2. Tujuan ...................................................................................... 5 1.3. Sasaran ...................................................................................... 5 1.4. Ruang Lingkup ............................................................................ 5 1.5. Dasar Hukum............................................................................... 5 1.6. Pengertian .................................................................................. 6

BAB II. SERTIFIKAT KOMPETENSI ......................................................... .... 8 2.1. Jenis Sertifkiat ............................................................................ 8 2.2. Blanko Sertifikat Kompetensi......................................................... 8 2.3. Spesifikasi Kertas Sertifikat ........................................................... 8 2.4. Bahasa Penulisan Sertifikat ........................................................... 9 2.5. Format Sertifikat Unit Kompetensi ................................................. 9 2.6. Format Sertifikat Kualifikasi Kompetensi ........................................ 11 2.7. Penomoran/Kodifikasi Sertifikat Kompetensi .................................. 13 2.8. Nomor Registrasi Sertifikat .......................................................... 15 2.10. Masa Berlaku Sertifikat ................................................................. 15 2.11. Penerbitan Sertifikat Kompetensi ................................................... 16 2.12. Duplikat Sertifikat ........................................................................ 16 2.13. Pencetakan Blanko Sertifikat ........................................................ 16 2.14. Area (Ruang lingkup) Sertifikasi Kompetensi ................................. 17 2.15. Validasi ....................................................................................... 17 2.16. Dokumentasi ............................................................................... 18


2 / 30


BAB III. MEKANISME PENERBITAN SERTIFIKAT KOMPETENSI ........... ...... 19 3.1. Penerbitan Sertifikat Unit Kompetensi ........................................... 19 3.2. Penerbitan Sertifikat Kualifikasi Kompetensi ................................... 21 3.3. Penerbitan Duplikat Sertifikat Kompetensi...................................... 23 BAB IV. PENGENDALIAN DAN SANKSI .................................................... 26 4.1. Pengendalian ... .. ........................................................................ 26 4.2. Monitoring .................................................................................. 27 4.3. Evaluasi ...................................................................................... 27 4.4. Pelaporan ................................................................................... 27 4.5. Sanksi ........................................................................................ 28 BAB IV. PENUTUP .................................................................................. 29 DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ 30


3 / 30


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Daya saing suatu perusahaan atau negara sangat ditentukan oleh kemampuan tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. Tersedianya tenaga kerja atau SDM yang kompeten dan profesional merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki dalam menghadapi ketatnya persaingan global, baik secara nasional maupun internasional. Dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten, profesional dan kompetitif perlu dikembangkan suatu sistem sertifikasi kompetensi yang dapat menjamin bahwa pemegang sertifikat benar-benar memiliki kompetensi sesuai dengan sertifikat yang dimilikinya. Sertifikat kompetensi harus mampu menjadi jaminan tertulis yang menerangkan dengan jelas dan tegas mengenai area dan tingkat kompetensi seseorang berdasarkan pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja yang dipersyaratkan. Sebagai bentuk pengakuan dan sekaligus jaminan mutu terhadap penguasaan suatu

kompetensi

kerja,

sertifikat

kompetensi

terdokumentasi dan mampu telusur (traceable).

harus

informatif,

valid,

Hal ini bisa terwujud apabila

dibangun suatu sistem sertifikasi yang didukung oleh regulasi, kelembagaan serta sistem manajemen mutu yang memadai. Berdasarkan U.U. No. 13

tentang Ketenagakerjaan serta P.P. No. 23 tentang

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dijelaskan bahwa BNSP bertugas menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, BNSP dapat memberikan lisensi kepada LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi). Ruang lingkup tugas utama LSP adalah melaksanakan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi kerja. Untuk menjaga kualitas sertifikasi kompetensi kerja yang dilaksanakan BNSP maupun oleh LSP, BNSP perlu mengeluarkan pedoman mengenai penerbitan sertifikat kompetensi kerja. Pedoman ini akan menjadi acuan baik dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja maupun dalam proses penjaminan mutu melalui audit internal dan eksternal. Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi

4 / 30


1.2. Tujuan Tujuan Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi adalah: 1.

Sebagai acuan dalam melaksanakan pengisian dan penerbitan sertifikat kompetensi kerja oleh BNSP serta LSP pada sektor atau sub sektor masingmasing.

2.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan internal/eksternal audit mutu, dalam rangka penjaminan mutu penerbitan sertifikat kompetensi kerja.

1.3. Sasaran Sasaran pedoman penerbitan sertifikat kompetensi adalah terciptanya tertib prosedur dan tertib administrasi dalam penerbitan sertifikat kompetensi, sehingga pemegang sertifikat kompetensi benar-benar memiliki kompetensi kerja seperti yang tercantum pada sertifikat.

1.4. Ruang Lingkup Ruang lingkup materi yang tercakup dalam pedoman sertifikat kompetensi ini meliputi bentuk sertifikat ;

mekanisme penerbitan sertifikat ;

pengendalian,

pengawasan (monitoring), evaluasi dan pelaporan serta sanksi.

1.5. Dasar Hukum Dasar hukum yang melandasi penyusunan Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi adalah sebagai berikut : 1.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.


5 / 30


5.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional;

6.

Keputusan Menteri tenaga Kerja dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 69/MEN/2004 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional;

1.6. Pengertian Dalam Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi yang dimaksud dengan: 1.

Kompetensi Kerja adalah spesifikasi dari setiap sikap, pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta penerapannya secara efektif dalam pekerjaan sesuai dengan standar kinerja yang dipersyaratkan.

2.

Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau regional atau internasional .

3.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang memungkinkan penyetaraan dan pengintegrasian antara jalur pendidikan, pelatihan kerja dan pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan dan penghargaan profesi.

5.

Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang untuk melakukannya diperlukan kompetensi kerja yang dipersyaratkan serta memenuhi standar yang ditentukan dimana didalamnya terkandung pula nilai-nilai dan kode etik profesi.

6.

Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi.


6 / 30


7.

Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang telah diakreditasi oleh dan mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

8.

Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004.

9.

Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis, untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada kualifikasi atau unit kompetensi tertentu.

10. Tempat Uji Kompetensi adalah tempat yang memenuhi persyaratan sebagai tempat untuk melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan materi dan metoda uji kompetensi yang akan dilaksanakan. 11. Asesor Kompetensi adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan uji kompetensi pada jenis dan kualifikasi profesi tertentu.


7 / 30


BAB II

SERTIFIKAT KOMPETENSI

2.1. Jenis Sertifikat Sertifikat kompetensi terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu sertifikat unit kompetensi dan sertifikat kualifikasi kompetensi. Sertifikat unit kompetensi menerangkan unit atau sekelompok unit kompetensi yang dinyatakan kompeten setelah melalui uji kompetensi. Sedangkan sertifikat kualifikasi kompetensi menerangkan pencapaian terhadap level kualifikasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), setelah memenuhi sejumlah unit kompetensi yang dipersyaratkan.

2.2. Blanko Sertifikat Blanko sertifikat kompetensi yang digunakan adalah blanko sertifikat kompetensi yang dicetak melalui BNSP. Dalam melaksanakan pencetakan blanko sertifikat, BNSP dapat bekerjasama dengan LSP apabila LSP yang bersangkutan dianggap sudah memenuhi persyaratan (sesuai dengan kebijakan sertifikasi dan pedoman penerbitan sertifikat termasuk biaya pencetakan).

2.3. Spesifikasi Kertas Sertifikat

Ukuran blanko Sertifikat : Jenis Kertas : Warna : Berat dan tebal : Tingkat kecerahan : Bahan kertas : Tanda pengaman : Minutering :


A 4 (210 x 297) mm Security paper Putih Berat 130 gram/m2, Tebal 130 mikrometer 80 % Pulp kayu kimia 100 % Tanda air logo garuda Berpendar warna merah, biru dan kuning bila disinari ultra violet 8 / 30


2.4.

Bahasa Penulisan Sertifikat Bahasa yang digunakan pada penulisan Sertifikat Kompetensi ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hal ini sesuai dengan visi dan misi BNSP agar tenaga kerja Indonesia bisa bersaing dalam pasar kerja nasional dan

internasional

serta

dalam

kerangka

kerja

MRA

(Mutual

Recognition

Arrangement).

2.5. Format Sertifikat Unit Kompetensi Format Sertifikat Kompetensi terdiri dari 2 (dua) halaman yaitu : 1. Halaman Depan : Pada halaman depan terdapat : - Nomor Seri (Serial number) - Logo Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) - Sertifikat Kompetensi (Certificate of Competence) - Nomor Sertifikat (Certificate Number) - Dengan ini menyatakan bahwa (This is to certify that), - Nama pemegang sertifikat - Nomor Registrasi (Registration number) - Telah kompeten untuk unit kompetensi (is competent for the following

Unit(s) of competency - Nomor/kode unit (unit-unit) kompetensi - Pada bidang pekerjaan (In the area of) - Sertifikat ini berlaku untuk …. (……) tahun (this certificate is valid for ….

(……) years) - Tempat dan tanggal penerbitan sertifikat - Tanda pengaman tersembunyi (hidden security)


9 / 30


Apabila sertifikat diterbitkan oleh BNSP : - Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Indonesian Professional Certification

Authority) - Nama Ketua (Chairman) dan Ketua Komisi Sertifikasi (Chairperson Certification Commision) BNSP - Tanda tangan Ketua (Chairperson) dan (Chairperson - Certification Commision) BNSP

Ketua

Komisi

Sertifikasi

Apabila sertifikat diterbitkan oleh LSP : - Atas nama(On behalf of) BNSP : - Nama LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi/Professional Certification Body) - Nama Pimpinan LSP (Ketua Pengarah/Chairperson dan Ketua Pelaksana/ Executive Director) - Tanda tangan Pimpinan LSP (Ketua Pengarah/Chairperson dan Ketua Pelaksana/ Executive Director) 2. Halaman belakang: Pada halaman belakang terdapat : - Daftar Unit Kompetensi (List of Unit(s) of Competency) - Nomor urut - Kode Unit (Unit Code) - Judul Unit (Unit Title) - Foto pemilik sertifikat - Tanda tangan pemilik sertifikat (signature of holder) - Tempat dan tanggal dikeluarkan Apabila sertifikat diterbitkan oleh BNSP : - Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Indonesian Professional Certification

Authority) - Nama Ketua Komisi Sertifikasi BNSP - Tanda tangan Ketua Komisi Sertifikasi BNSP


10 / 30


Apabila sertifikat diterbitkan oleh LSP : - Nama LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi/Professional Certifying Body) - Nama Kepala Bidang Sertifikasi LSP - Tanda tangan Kepala Bidang Sertifikasi LSP (Contoh format sertifikat unit kompetensi dan penjelasan cara pengisiannya terlampir)

2.6. Format Sertifikat Kualifikasi Kompetensi Format Sertifikat Kompetensi terdiri dari 2 (dua) halaman yaitu : 1. Halaman Depan: Pada halaman depan terdapat : - Nomor Seri (Serial number) - Logo Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) - Sertifikat Kompetensi (Certificate of Competence) - Nomor Sertifikat (Certificate Number) - Dengan ini menyatakan bahwa (This is to certify that), - Nama pemegang sertifikat - Nomor Registrasi (Registration number) - Telah memenuhi persyaratan dan kompeten pada kualifikasi (Meet the

requirements and competent for the below qualification) - Sertifikat …. (Certificate ….) - Pada bidang pekerjaan (In the area of) - Sertifikat ini berlaku sampai dengan ………… (this certificate is valid until

………….) - Tempat dan tanggal penerbitan sertifikat - Tanda pengaman tersembunyi (hidden security)


11 / 30


Apabila sertifikat diterbitkan oleh BNSP : - Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Indonesian Professional Certification

Authority) - Nama Ketua (Chairman) dan Ketua Komisi Sertifikasi (Chairperson Certification Commision) BNSP - Tanda tangan Ketua (Chairman) dan Ketua Komisi Sertifikasi (Chairperson Certification Commision) BNSP Apabila sertifikat diterbitkan oleh LSP : - Atas nama(On behalf ) BNSP : - Nama LSP (lembaga Sertifikasi Profesi/Professional Certiification Body) - Nama Pimpinan LSP (Ketua Pengarah/Chairperson dan Ketua Pelaksana/

Executive Director) - Tanda tangan Pimpinan LSP (Ketua Pengurus/Chairperson dan Ketua Pelaksana/Executive Director)

2. Halaman belakang : Pada halaman belakang terdapat : - Daftar Unit Kompetensi (List of Unit(s) of Competency) - Nomor urut - Kode Unit (Unit Code) - Judul Unit Kompetensi (Unit Title) - Foto pemilik sertifikat - Tanda tangan pemilik sertifikat (signature of holder) - Tempat dan tanggal dikeluarkan sertifikat Apabila sertifikat diterbitkan oleh BNSP : - Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Indonesian Professional Certification

Authority) - Nama Ketua Komisi Sertifikasi BNSP - Tanda tangan Ketua Komisi Sertifikasi BNSP


12 / 30


Apabila sertifikat diterbitkan oleh LSP : - Nama LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi/Professional Certification Body) - Nama Kepala Bidang Sertifikasi LSP - Tanda tangan Kepala Bidang Sertifikasi LSP (Contoh format sertifikat unit kompetensi dan penjelasan cara pengisiannya terlampir)

2.7. Kodifikasi/Penomoran Sertifikat A. Sertifikat Unit Kompetensi Penomoran (kodifikasi) sertifikat unit kompetensi dirumuskan dalam format sebagai berikut:

00000 0000 0000000 0000 1

2

3

4

1. 5 digit pertama, menunjukkan Nomor kode Klasifikasi Lapangan Usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (untuk lapangan usaha tertentu mungkin yang relevan hanya tiga digit pertama, sedangkan 1 atau 2 digit berikutnya yang tidak relevan dapat diisi dengan huruf 0 atau 00). - digit I dan II

: Menunjukan Golongan Pokok

- digit III

: Menunjukan Golongan

- digit IV

: Menunjukan Sub Golongan

- digit V

: Menunjukan Kelompok Kegiatan Ekonomi

2. 4 digit kedua, menunjukkan Nomor Kode Klasifikasi Jabatan yang mengacu kepada lnternational Standard Classification of Occupation (ISCO) 1988 atau Klasifikasi Jabatan Standar Internasional (KJSI). - digit I


- digit II

: Menunjukan Sub Golongan Pokok

- digit III


- digit IV



13 / 30


3. 7 digit ketiga, menunjukkan nomor urut sertifikat. 4. 4 digit keempat, menunjukkan tahun penerbitan sertifikat

B. Sertifikat Kualifikasi Kompetensi Penomoran (kodifikasi) sertifikat kualifikasi kompetensi dirumuskan dalam format sebagai berikut:

00000 0000 0 0000000 0000 1

2

3

4

5

1. 5 digit pertama, menunjukkan Nomor kode Klasifikasi Lapangan Usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. (untuk lapangan usaha tertentu mungkin yang relevan hanya tiga digit pertama, sedangkan 1 atau 2 digit berikutnya yang tidak relevan dapat diisi dengan huruf 0 atau 00). - digit I dan II

: Menunjukkan Golongan Pokok

- digit III

: Menunjukkan Golongan

- digit IV

: Menunjukkan Sub Golongan

- digit V

: Menunjukkan Kelompok Kegiatan Ekonomi

2. 4 digit kedua, menunjukkan Nomor Kode Klasifikasi Jabatan yang mengacu kepada Klasifikasi Jabatan Standar Internasional 1988.

3.

- digit I


- digit II

: Menunjukan Sub Golongan Pokok

- digit III


- digit IV


1 digit ketiga, menunjukan Jenjang Kualifikasi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

4. 7 digit keempat, menunjukkan nomor urut sertifikat. 5. 4 digit kelima, menunjukkan tahun penerbitan sertifikat.


14 / 30


2.8. Nomor Registrasi

OOO 001 00000 0000 1

2

3

4

1. 3 digit pertama, menunjukkan susunan huruf yang mengacu kepada kodifikasi sektor/sub sektor atau bidang profesi seperti yang tercantum pada SKKNI. Contoh : PAR = Pariwisata, LOG = Logam Mesin, OTO = Teknisi Otomotif LAB = Telapi, KEU = Certif, dan lain-lain. 2. 3 digit kedua, menunjukan nomor urut pemberian lisensi yang dikeluarkan oleh BNSP Contoh : LSP TO = 001, LSP TI = 002, LSP Telapi = 003, dll 3. 5 digit ketiga, menunjukkan nomor urut dari pemegang sertifikat pada saat terdaftar

pada

LSP,

sektor/sub

bersangkutan. Penomoran

sektor

atau

bidang

profesi

yang

disesuaikan dengan nomor urut pada saat

pemegang sertifikat diregistrasi . Nomor registrasi akan kembali ke angka 1, apabila masuk kedalam pergantian tahun. 4. 4 digit keempat, menunjukan angka tahun pada saat diregistrasi.

2.9.

Pemilik Sertifikat Pemilik Sertifikat Kompetensi adalah Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Asing yang mendapatkan pengakuan atas kompetensi kerja yang dimilikinya. Pengakuan tersebut diberikan oleh BNSP atau LSP setelah dinilai memenuhi bukti– bukti yang dipersyaratkan. Sebagai bukti terhadap pengakuan tersebut BNSP atau LSP mengeluarkan sertifikat kompetensi.

2.10. Masa Berlaku Sertifikat Sertifikat kompetensi mempunyai masa berlaku disesuaikan dengan jenis dan kualifikasi kompetensinya. Masa berlaku sertifikat kompetensi ditetapkan oleh


15 / 30


masing-masing LSP. Apabila sertifikat diterbitkan oleh BNSP, masa berlaku sertifikat ditetapkan oleh BNSP. Jika masa berlaku sertifikat habis dapat di-resertifikasi atau diperbaharui/ divalidasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2.11. Penerbitan Sertifikat Penerbitan sertifikat kompetensi didasarkan atas rekomendasi hasil uji kompetensi dan keputusan akhir dari tim asesor yang dibentuk oleh BNSP atau LSP. Berdasarkan rekomendasi dan keputusan tersebut, BNSP atau LSP akan menerbitkan sertifikat unit kompetensi atau sertifikat kualifikasi kompetensi sesuai dengan mekanisme penerbitan sertifikat yang ditetapkan.

2.12. Duplikat Sertifikat 1. Duplikat sertifikat kompetensi dapat diterbitkan kepada pemilik sertifikat yang dinyatakan hilang atau rusak. 2. Bagi yang ingin mendapatkan duplikat sertifikat, pemilik sertifikat wajib mengajukan permohonan kepada LSP atau BNSP dengan dilampiri surat keterangan/bukti lapor kehilangan sertifikat dari kepolisian. 3. Khusus bagi pemilik sertifikat yang rusak, pemilik sertifikat dapat mengajukan permohonan kepada LSP atau BNSP dengan melampirkan sertifikat asli yang rusak.

2.13. Pencetakan Blanko Sertifikat 1.

Spesifikasi blanko sertifikat yang akan dicetak harus mengacu kepada spesifikasi sertifikat yang ditetapkan oleh BNSP.

2.

Jumlah blanko sertifikat yang dicetak ditentukan berdasarkan usulan dan estimasi

kebutuhan

program

sertifikasi

kompetensi

per-tahun

yang

dilaksanakan oleh LSP maupun BNSP.


16 / 30


3.

LSP dapat melaksanakan pemesanan blanko sertifikat sendiri sesuai dengan kebutuhan atas persetujuan BNSP.

4.

Pemesanan blanko sertifikat harus dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan percetakan yang ditunjuk oleh BNSP.

5.

Biaya pembuatan blanko sertifikat yang dipesan oleh LSP untuk kebutuhan program sertifikasinya, ditanggung sepenuhnya oleh LSP yang bersangkutan.

2.14. Area (Ruang Lingkup) Sertifikasi Kompetensi A. Sertifikat Unit Kompetensi Area atau ruang lingkup sertifikat unit kompetensi yang dapat diterbitkan oleh BNSP atau LSP adalah unit-unit kompetensi yang terdapat pada SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) sesuai dengan LSP atau sektor/sub sektornya masing-masing. Sertifikat unit kompetensi dapat juga diterbitkan terhadap unit-unit kompetensi yang telah dikonvensikan atau telah diverifikasi oleh BNSP.

B. Sertifikat Kualifikasi Kompetensi Area atau ruang lingkup sertifikat kualifikasi kompetensi yang dapat diterbitkan oleh BNSP atau LSP adalah jenjang atau kualifikasi yang sudah ditetapkan oleh masing-masing LSP atau sektor/sub sektor dengan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

2.15. Validasi Validasi merupakan hal yang sangat penting dalam penerbitan sertifikat, karena menunjukkan kewenangan dan tanggungjawab secara kelembagaan dari penerbit sertifikat, dalam hal ini adalah BNSP dan LSP. Sertifikat kompetensi dianggap sah atau valid apabila seluruh item pada sertifikat kompetensi sudah diisi dengan benar serta ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan identitas yang tertulis pada sertifikat serta diberi stempel lembaga penerbit sertifikat.


17 / 30


2.16. Dokumentasi Penerbit sertifikat wajib mendokumentasikan seluruh sertifikat yang telah diterbitkan.


18 / 30


BAB III

MEKANISME PENERBITAN SERTIFIKAT KOMPETENSI

3.1. Penerbitan Sertifikat Unit Kompetensi A. Penerbitan Sertifikat Unit kompetensi oleh LSP Langkah-langkah penerbitan sertifikat unit kompetensi dilaksanakan sebagai berikut : 1.

Asesor kompetensi merekomendasikan kepada LSP peserta uji kompetensi yang dinilai kompeten untuk unit (unit-unit) kompetensi yang diujikan dengan disertai dokumen-dokumen uji kompetensi yang dipersyaratkan.

2.

LSP melalui komisi teknis (tim penilai uji kompetensi), menilai rekomendasi yang diajukan asesor kompetensi melalui pemeriksaan dokumen-dokumen/ bukti-bukti pendukung serta metoda lain sesuai dengan kebutuhan serta memutuskan hasil akhir penilaian.

3.

LSP, berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan memutuskan hasil akhir pencapaian kompetensi peserta.

4.

Sekretariat

LSP

melakukan

pengisian

sertifikat

meliputi

penomoran

sertifikat, pengetikan nama peserta, nomor registrasi peserta, nomor-nomor unit kompetensi, bidang/area pekerjaan, masa berlaku sertifikat, tempat dan tanggal penerbitan, nama LSP yang menerbitkan sertifikat, nama-nama penandatangan sertifikat, transkrip unit kompetensi serta penempelan photo. 5.

Sertifikat kompetensi ditandatangani dengan tandatangan asli oleh pemilik sertifikat dan Pimpinan LSP yang telah ditentukan.

6.

Sertifikat dibubuhi dengan stempel asli LSP yang bersangkutan dengan tinta stempel berwarna biru.

7.

Setiap sertifikat yang akan diterbitkan wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada BNSP untuk dimasukan kedalam data base BNSP.

8.

Penerbitan sertifikat oleh LSP paling lambat 2 (dua) minggu setelah peserta dinyatakan kompeten.


19 / 30


9.

Sertifikat yang telah dinyatakan sah disampaikan kepada pemilik sertifikat melalui sekretariat LSP.

10. Setiap penyerahan sertifikat harus disertai dengan tanda bukti penerimaan dari pemilik sertifikat. B. Penerbitan Sertifikat Unit kompetensi oleh BNSP Langkah-langkah penerbitan sertifikat unit kompetensi dilaksanakan sebagai berikut : 1.

Asesor uji kompetensi melalui Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) BNSP merekomendasikan kepada BNSP peserta uji kompetensi yang dinyatakan kompeten untuk unit-unit kompetensi yang diujikan dengan disertai dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

2.

BNSP

melalui

komisi

teknis

(tim

penilai

uji

kompetensi),

menilai

rekomendasi yang diajukan asesor kompetensi melalui pemeriksaan prosedur dan dokumen-dokumen/bukti-bukti pendukung serta metoda lain sesuai dengan kebutuhan. serta memutuskan hasil akhir mengenai pencapaian kompetensi. 3.

BNSP, berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan memutuskan hasil akhir pencapaian kompetensi peserta.

4.

Sekretariat BNSP melakukan pengisian sertifikat meliputi penomoran sertifikat, pengetikan nama peserta, nomor registrasi peserta, nomor-nomor unit kompetensi, bidang/area pekerjaan, masa berlaku sertifikat, tempat dan tanggal penerbitan, nama BNSP, nama penandatangan sertifikat, transkrip unit kompetensi serta penempelan photo.

5.

Sertifikat kompetensi ditandatangani dengan tandatangan asli oleh pemilik sertifikat dan Pimpinan BNSP yang telah ditentukan.

6.

Sertifikat dibubuhi dengan stempel asli BNSP dengan tinta stempel berwarna biru.

7.

Setiap sertifikat yang akan diterbitkan wajib dimasukan kedalam data base BNSP.

8.

Penerbitan sertifikat oleh BNSP paling lambat 2 (dua) minggu setelah peserta dinyatakan lulus uji kompetensi.

9.

Sertifikat yang telah diperiksa keabsahannya disampaikan kepada pemilik sertifikat melalui sekretariat BNSP.


20 / 30


10. Setiap penyerahan sertifikat harus disertai dengan tanda bukti penerimaan dari pemilik sertifikat.

3.2. Penerbitan Sertifikat Kualifikasi Kompetensi A. Penerbitan Sertifikat Kualifikasi Kompetensi oleh LSP Langkah-langkah sebagai berikut : 1.

penerbitan

sertifikat kualifikasi

kompetensi

dilaksanakan

Calon pemegang sertifikat mengajukan permohonan kepada LSP untuk mendapatkan sertifikat kualifikasi dengan menyertakan sertifikat unit-unit kompetensi

yang dipersyaratkan sesuai dengan KKNI pada LSP masing-

masing serta persyaratan administratif lainnya. 2.

LSP melalui komisi teknis (tim penilai uji kompetensi), memeriksa keabsahan, keaslian, kekinian dan kecukupan dari seluruh sertifikat unit kompetensi yang diajukan oleh calon yang bersangkutan serta dokumen pendukung lain yang relevan.

3.

LSP, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan memutuskan hasil akhir terhadap pencapaian kualifikasi peserta.

4.

Sekretariat LSP melakukan pengisian sertifikat meliputi penomoran sertifikat, pengetikan nama peserta, nomor registrasi peserta, level kualifikasi, bidang/area pekerjaan, masa berlaku sertifikat, tempat dan tanggal penerbitan, nama LSP yang menerbitkan sertifikat, nama penandatangan sertifikat, transkrip unit kompetensi serta penempelan photo.

5.

Sertifikat kompetensi ditandatangani dengan tandatangan asli oleh pemilik sertifikat dan Pimpinan LSP yang telah ditentukan.

6.

Sertifikat dibubuhi dengan stempel asli LSP yang bersangkutan dengan tinta stempel berwarna biru.

7.

Setiap sertifikat yang akan diterbitkan wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada BNSP untuk dimasukan kedalam data base BNSP.

8.

Penerbitan sertifikat kualifikasi oleh LSP paling lambat 2 (dua) minggu setelah peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi.


21 / 30


9.

Sertifikat yang telah dinyatakan sah disampaikan kepada pemilik sertifikat melalui sekretariat LSP.


B. Penerbitan Sertifikat Kualifikasi Kompetensi oleh BNSP Langkah-langkah sebagai berikut : 1.

penerbitan

sertifikat kualifikasi

kompetensi

dilaksanakan

Calon pemegang sertifikat mengajukan permohonan kepada BNSP untuk mendapatkan sertifikat kualifikasi dengan menyertakan sertifikat unit-unit kompetensi

yang dipersyaratkan sesuai dengan KKNI pada sektor/ sub

sektor masing-masing serta persyaratan administratif lainnya. 2.

BNSP melalui komisi teknis (tim penilai uji kompetensi), memeriksa keabsahan, keaslian, kekinian dan kecukupan dari seluruh sertifikat unit kompetensi yang diajukan oleh calon yang bersangkutan serta dokumen pendukung lain yang relevan.

3.

BNSP, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan memutuskan hasil akhir terhadap pencapaian kualifikasi peserta.

4.

Sekretariat BNSP melakukan pengisian sertifikat meliputi penomoran sertifikat, pengetikan nama peserta, nomor registrasi peserta, level kualifikasi, bidang/area pekerjaan, masa berlaku sertifikat, tempat dan tanggal penerbitan, nama BNSP, nama penandatangan sertifikat, transkrip unit kompetensi serta penempelan photo.

5.

Sertifikat kompetensi ditandatangani dengan tandatangan asli oleh pemilik sertifikat dan Pimpinan BNSP yang telah ditentukan.

6.

Sertifikat dibubuhi dengan stempel asli BNSP dengan tinta stempel berwarna biru.

7.

Setiap sertifikat yang akan diterbitkan wajib dimasukan terlebih dahulu kedalam data base BNSP.

8.

Penerbitan sertifikat oleh BNSP paling lambat 2 (dua) minggu setelah peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi.

9.

Sertifikat yang telah dinyatakan sah disampaikan kepada pemilik sertifikat melalui sekretariat BNSP.


22 / 30



3.3. Penerbitan Duplikat Sertifikat Kompetensi A. Penerbitan Duplikat Sertifikat Kompetensi oleh LSP Langkah-langkah penerbitan duplikat sertifikat kompetensi dilaksanakan sebagai berikut : 1.

Pemegang sertifikat unit maupun kualifikasi yang hilang atau rusak mengajukan permohonan kepada LSP untuk mendapatkan duplikat sertifikat kompetensi dengan melampirkan surat tanda kehilangan dari pihak yang berwenang atau bukti sertifikat yang rusak serta persyaratan administratif lainnya.

2.

LSP, mengkaji ulang seluruh bukti-bukti pendukung yang ada sesuai dengan duplikat sertifikat yang diajukan.

3.

LSP, berdasarkan bukti-bukti yang ada menetapkan hasil pengkajian dan memutuskan penerbitan duplikat sertifikat kompetensi.

4.

Sekretariat LSP melakukan pengisian sertifikat meliputi penomoran sertifikat, pengetikan nama peserta, nomor registrasi peserta, nomor unit kompetensi atau level kualifikasi, bidang/area pekerjaan, masa berlaku sertifikat, tempat dan tanggal penerbitan, nama LSP yang menerbitkan sertifikat, nama penandatangan sertifikat, transkrip unit kompetensi serta penempelan photo, sesuai dengan data sertifikat asli yang ada di arsip LSP.

5.

Duplikat sertifikat kompetensi ditandatangani dengan tandatangan asli oleh pemilik sertifikat dan Pimpinan LSP yang telah ditentukan.

6.

Duplikat sertifikat dibubuhi dengan stempel asli LSP yang bersangkutan dengan tinta stempel berwarna biru.

7.

Setiap duplikat sertifikat yang akan diterbitkan wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada BNSP untuk dimasukan kedalam data base BNSP.

8.

Penerbitan duplikat sertifikat kualifikasi oleh LSP paling lambat 2 (dua) minggu

setelah

dilakukan

kaji

ulang

terhadap

bukti-bukti

yang

dipersyaratkan.


23 / 30


9.

Duplikat sertifikat yang telah dinyatakan sah disampaikan kepada pemilik sertifikat melalui sekretariat LSP.

10. Setiap penyerahan duplikat sertifikat harus disertai dengan tanda bukti penerimaan dari pemilik sertifikat.

B. Penerbitan Duplikat Sertifikat Kompetensi oleh BNSP Langkah-langkah penerbitan duplikat sertifikat kompetensi dilaksanakan sebagai berikut : 1.

Pemegang sertifikat unit maupun kualifikasi yang hilang atau rusak mengajukan permohonan kepada BNSP untuk mendapatkan duplikat sertifikat kompetensi dengan melampirkan surat tanda kehilangan dari pihak yang berwenang atau bukti sertifikat yang rusak serta persyaratan administratif lainnya.

2.

BNSP, mengkaji ulang seluruh bukti-bukti pendukung yang ada sesuai dengan duplikat sertifikat yang diajukan.

3.

BNSP, berdasarkan bukti-bukti yang ada menetapkan hasil pengkajian dan memutuskan penerbitan duplikat sertifikat kompetensi.

4.

Sekretariat BNSP melakukan pengisian sertifikat meliputi penomoran sertifikat, pengetikan nama peserta, nomor registrasi peserta, nomor unit kompetensi atau level kualifikasi, bidang/area pekerjaan, masa berlaku sertifikat,

tempat

dan

tanggal

penerbitan,

nama

BNSP,

nama

penandatangan sertifikat, transkrip unit kompetensi serta penempelan photo, sesuai dengan data sertifikat asli yang ada pada arsp BNSP. 5.

Duplikat sertifikat kompetensi ditandatangani dengan tandatangan asli oleh pemilik sertifikat dan Pimpinan BNSP yang telah ditentukan.

6.

Duplikat sertifikat dibubuhi dengan stempel asli BNSP yang bersangkutan dengan tinta stempel berwarna biru.

7.

Setiap duplikat sertifikat yang akan diterbitkan wajib dimasukan kedalam data base BNSP.

8.

Penerbitan duplikat sertifikat kualifikasi oleh BNSP paling lambat 2 (dua) minggu setelah kaji ulang bukti-bukti menunjukkan kebenaran.

9.

Duplikat sertifikat yang telah dinyatakan sah disampaikan kepada pemilik sertifikat melalui sekretariat BNSP.


24 / 30


10. Setiap penyerahan duplikat sertifikat harus disertai dengan tanda bukti penerimaan dari pemilik sertifikat.


25 / 30


BAB IV

PENGENDALIAN DAN SANKSI

Pengendalian sertifikat kompetensi dimaksudkan untuk memberikan jaminan kualitas serta keamanan terhadap sertifikat kompetensi yang diterbitkan melalui sistem pengendalian yang terpadu dan terintegrasi secara sistematis dengan melibatkan seluruh komponen kelembagaan sertifikasi yaitu BNSP dan LSP serta instansi terkait. Untuk memberikan jaminan bahwa pengendalian sertifikat kompetensi berjalan dengan baik perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

4.1. Pengendalian Sertifikat Kompetensi perlu dikendalikan dalam rangka memberikan jaminan keabsahan atas setiap sertifikat kompetensi yang diterbitkan. Mekanisme pengendalian dimulai dari pencetakan, penerimaan, pendistribusian, penerbitan dan penyampaian kepada pemilik sertifikat adalah sebagai berikut: 1. Pencetakan

sertifikat

dilaksanakan

oleh

perusahaan

percetakan

yang

ditetapkan dan ditunjuk oleh BNSP. 2. Pencetakan sertifikat dilaksanakan berdasarkan pesanan oleh BNSP atau LSP dalam jumlah tertentu. Setiap sertifikat yang dicetak diberi nomor seri urut sejak pencetakan pertama hingga terakhir, seluruh sertifikat yang telah diserahterimakan dicatat dalam buku induk sertifikat di BNSP. 3. BNSP mendistribusikan kepada LSP sesuai dengan kebutuhan program sertifikasi, masing-masing dicatat nomor seri sertifikat dan jumlah sertifikat yang didistribusikan untuk masing-masing LSP. 4. LSP mencatat jumlah sertifikat dan nomor seri sertifikat yang diterima dari BNSP dan didokumentasikan di buku induk sertifikat masing-masing LSP. 5. BNSP dan LSP harus membuat data base tentang sertifikat Kompetensi yang diterbitkan dan dicatat identitas pemilik, nomor seri sertifikat, nomor induk/ registrasi dan nomor sertifikat. Data base termasuk didalamnya data-data pendukung seperti identitas lengkap pemilik serta data-data uji kompetensi. 6. LSP melaporkan setiap penerbitan sertifikat kepada BNSP. 7. Blanko sertifikat yang rusak dan tidak dapat dipergunakan harus dicatat nomor serinya dan dilaporkan kepada BNSP.


26 / 30


4.2. Monitoring Monitoring dilaksanakan oleh BNSP dan Instansi terkait dan dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauhmana proses penerbitan sertifikat dilaksanakan sesuai dengan prosedur, mulai dari pengadaan blanko, pemesanan blanko oleh LSP, penerbitan sertifikat oleh BNSP atau LSP serta penggunaan sertifikat kompetensi oleh yang bersangkutan sesuai dengan prosedur yang benar. Monitoring dilakukan secara periodik dan berkesinambungan agar dapat diperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk menjaga dan memperbaiki sistem penerbitan sertifikat kompetisi, sehingga penerbitan sertifikat dapat senantiasa berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4.3.

Evaluasi Berdasarkan data hasil monitoring dilaksanakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana proses penerbitan sertifikat apakah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada atau terjadi penyimpangan. Apabila terjadi penyimpangan harus segera dibuatkan rekomendasi untuk perbaikan terhadap penyimpangan tersebut. Lembaga serta pejabat yang berwenang segera membuat langkah-langkah perbaikan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan masyarakat. Evaluasi

dilakukan

secara

periodik

dan

berkesinambungan

agar

setiap

penyimpangan yang terjadi dapat segera diperbaiki, sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak mengalami hambatan.

4.4.

Pelaporan Lingkup pelaporan sertifikat kompetensi meliputi seluruh aspek penerbitan sertifikat mulai dari proses pengadaan dan pemesanan blanko sertifikat sampai dengan penerbitan sertifikat. Laporan dibuat dan disampaikan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan. BNSP, dalam hal ini komisi sertifikasi memberikan laporan kepada pleno BNSP. Sedangkan LSP memberikan laporan kepada BNSP melalui komisi sertifikasi.


27 / 30


BNSP secara institusi melaporkan kegiatan sertifikasi kompetensi kepada Presidan R.I. melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta kepada seluruh stake holder secara berkala.

4.5. Sanksi Bagi siapapun, baik Lembaga Sertifikasi Profesi, Institusi maupun perorangan yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah melanggar ketentuan tentang penerbitan sertifikat akan dikenakan sanksi dalam bentuk sanksi administratif dan atau sanksi hukum. 1. Sanksi Administratif, terdiri atas: a. Teguran lisan Teguran lisan di berikan apabila ditemukan adanya data-data ketidak sesuaian dengan standar yang ditetapkan didalam prosedur penerbitan sertifikat. b. Sanksi tertulis Sanksi

tertulis,

berupa

skorsing

(penghentian

sementara)

kegiatan

penyelenggaraan sertifikasi yang tidak mengindahkan teguran lisan. Sanksi tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali. c. Pencabutan lisensi LSP Sanksi

pencabutan

mengindahkan

lisensi

sanksi

LSP

tertulis,

diberikan sesuai

apabila dengan

LSP

yang

ketentuan

tidak yang

ada.

2.

Sanksi Hukum Sanksi hukum akan diberikan bagi siapapun baik perorangan maupun kelembagaan yang melakukan tindakan berupa penipuan, pemalsuan dan penyalahgunaan sertifikat kompetensi. Bentuk sanksi hukum dapat dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.


28 / 30


BAB V

PENUTUP

Dengan diterbitkannya Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi ini diharapkan dapat membantu khususnya para pelaksana sertifikasi kompetensi, baik di BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi maupun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) serta instansi teknis atau unsur-unsur terkait untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja.

Ditetapkan di Jakarta,


Juni 2006

29 / 30


DAFTAR LAMPIRAN -

Lampiran 1 : Format Sertifikat Unit Kompetensi

-

Lampiran 2 : Penjelasan dan cara pengisian Format Sertifikat Unit Kompetensi

-

Lampiran 3 : Contoh Sertifikat Unit Kompetensi

-

Lampiran 4 : Format Sertifikat Kualifikasi Kompetensi

-

Lampiran 5 : Penjelasan dan cara pengisian Format Sertifikat Kualifikasi Kompetensi

-

Lampiran 6 : Contoh Sertifikat Kualifikasi Kompetensi

-

Lampiran 7 : Format Transkrip Unit Kompetensi

-

Lampiran 8 : Penjelasan dan cara pengisian Transkrip Unit Kompetensi

-

Lampiran 9 : Contoh Transkrip Unit Kompetensi


30 / 30

Badan Nasional Sertifikasi Profesi - BNSP KATA PENGANTAR

Recommend Documents