BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI KEPUTUSAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI NO : KEP- 008/BNSP/XII/2005 TENTANG
Pedoman BNSP 101-2005 Pelaksanaan Pembakuan SKKNI BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi perlu ditetapkan Pedoman BNSP 101-2005, Pelaksanaan Pembakuan SKKNI;
b.
bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
a.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
b.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408)
c.
Keputusan Presiden Nomor 92/M Tahun 2005 tanggal 8 Juni 2005 tentang Keanggotaan BNSP masa jabatan 2005-2010.
1
d.
Memperhatikan
:
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor. PER. 18/MEN/VIII/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor. Kep-282 / MEN / XII / 2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Hasil Rapat Pleno Badan Nasional Sertifikasi Profesi tanggal 24 Nopember 2005 di Jakarta. Menetapkan :
Pertama
:
Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi 101-2005, sebagaimana terlampir ;
Kedua
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 1 Desember 2005 BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI Ketua,
M. MOEDJIMAN
2
Lampiran Nomor Tanggal Tentang
: : : :
Surat Keputusan BNSP Kep 008/BNSP/XII/2005 1 Desember 2005 Pedoman BNSP 101-2005 Pelaksanaan Pembakuan SKKNI
Pedoman Pelaksanaan Pembakuan RSKKNI 1. Tujuan Pedoman ini bertujuan untuk memberikan petunjuk dan arahan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembakuan RSKKNI menjadi SKKNI. 2. Ruang Lingkup Pedoman ini meliputi penerimaan usulan RSKKNI dari departemen teknis/industri/lLSP/pemangku kepentingan lainnya, telaah terhadap dokumen, konsensus melalui konvensi dan pengusulan penetapan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 3. Acuan Normatif Dokumen yang diacu dalam penerapan pedoman ini. mengacu kepada Keputusan BNSP Nomor 001/BNSP/XII/2005 tentang Organisasi, Fungsi, Tugas, dan Tata Kerja Badan Nasional Sertifikasi Profesi 4. Istilah dan Definisi 4.1 Kompetensi Kerja Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 4.2 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4.3 Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah draf rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipersiapkan dan diusulkan oleh pihak inisiator yang dapat berasal dari departemen teknis, asosiasi profesi/industri, LSP atau gabungan dari antaranya. 4.4 Bidang Keahlian atau Sektor Bidang Keahlian adalah jenis atau sektor pekerjaan yang ada dalam bidang pekerjaan atau profesi, yang dituangkan kedalam standar kompetensi kerja 4.5 Tim Teknis Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk dan diberi tugas oleh instansi teknis, asosiasi industri/LSP, untuk menyusun konsep rancangan standar kompetensi nasional. Tim Teknis beranggotakan dari unsur-unsur industri, praktisi, para pakar dan pemangku kepentingan lainnya.
3
4.6 Panitia Teknik Adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh BNSP beranggotakan dari unsur-unsur asosiasi profesi, industri, pakar yang relevan dengan bidang keahlian atau sektor, unsur pemerintah. Panitia teknis bertugas dan bertanggungjawab kepada BNSP dalam penyelenggaraan konvensi Rancangan SKKNI untuk memperoleh konsensus dari seluruh stakeholders. 4.7 Konvensi Adalah forum proses pembahasan rancangan SKKNI atau usul revisi sebagian atau seluruh SKKNI yang telah ada, untuk memperoleh persetujuan atau konsensus dari seluruh peserta konvensi, yang selanjutnya diusulkan untuk ditetapkan oleh Menakertrans dan/atau menteri lain yang berwenang. 4.8 Peserta Konvensi Adalah peserta pembahasan rancangan SKKNI atau usul revisi sebagian atau seluruh SKKNI yang telah ada, yang berasal dari asosiasi profesi, industri, para pakar, lemdiklat, atau pemangku kepentingan lain yang relevan dan terkait. 4.9 Perumusan SKKNI Adalah proses penyusunan SKKNI yang terdiri dari pembentukan Tim Teknis, perumusan konsep RSKKNI, pembakuan, penetapan dan pemberlakuan serta penerapannya. 4.10 Sekretariat BNSP Sekretariat BNSP adalah organisasi yang bertugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BNSP. 5. Persyaratan untuk pembakuan 5.1 Umum Pembakuan RSKKNI menjadi SKKNI harus dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip transparan, objektif , tidak memihak dan akuntabel. 5.2 Pemangku Kepentingan Semua pemangku kepentingan yang relevan, kompeten serta memiliki legalitas dapat diikutsertakan dalam proses pembakuan dan konvensi sesuai dengan kepentingannya 5.3 Partisipasi Masyarakat Masyarakat yang terkait dan yang kemungkinan akan menerima dampak dari pelaksanaan SKKNI, semaksimal mungkin berpartisipasi melalui berbagai cara yang dapat diakomodasikan. Partisipasi tersebut antara lain dapat dilakukan melalui berbagai media, dalam bentuk usulan langsung maupun berpartisipasi dalam konvensi. 6.
Usulan Rancangan SKKNI
6.1 Pihak Pengusul 6.1.1 Rancangan SKKNI diusulkan oleh instansi teknis yang dalam proses penyusunannya dilakukan bersama dengan asosiasi profesi/industri dan pemangku kepentingan lainnya, kepada BNSP, atau 6.1.2 Rancangan SKKNI yang bersifat lintas sektoral dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan melalui Asosiasi Profesi dan atau Asosiasi Industri, atau
4
6.1.3 Rancangan SKKNI yang bersifat non sektoral dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan melalui Asosiasi Profesi dan atau Asosiasi industri. 6.2 Persyaratan RSKKNI Rancangan SKKNI yang diusulkan adalah RSKKNI yang dirumuskan oleh Tim Teknis. yang telah melalui proses pra konvensi. 6.3 Format Format Rancangan SKKNI mengacu kepada RMCS (Regional Model of Competency Standard) serta telah disepakati oleh pemangku kepentingan. 7.
Pengadministrasian Usulan Rancangan SKKNI
7.1. Administrasi Usulan RSKKNI Usulan pembakuan RSKKNI dari pemangku kepentingan diproses oleh Bagian Pembakuan dan Akreditasi Sekretariat BNSP, untuk kesiapan kelayakan dokumen dan dimasukkan kedalam agenda kerja pembakuan pada tahun berjalan. 7.2. Persiapan Telaah Dokumen RSKKNI Dokumen usulan pembakuan RSKKNI dari pemangku kepentingan diteliti oleh Bagian Pembakuan dan Akreditasi Sekretariat BNSP sesuai dengan persyaratan dokumen RSKKNI yang ditetapkan, dan apabila masih terdapat kekurangan dapat dimintakan kelengkapannya kepada pihak pengusul. Dokumen RSKKNI yang telah lengkap disampaikan kepada Komisi Standardisasi BNSP untuk diproses lebih lanjut. 8. Telaah Rancangan SKKNI 8.1. Telaah Dokumen RSKKNI Dokumen RSKKNI yang telah diteliti kelengkapan dan prosedurnya oleh Bagian Pembakuan dan Akreditasi Sekretariat BNSP, ditelaah lebih lanjut oleh Komisi Standardisasi. 8.2. Konfirmasi Hasil Telaah Dokumen RSKKNI kepada instansi teknis Dokumen RSKKNI hasil telaah oleh Komisi Standardisasi, dapat dikonsultasikan kepada instansi teknis yang relevan sebagai bagian dari aspek harmonisasi. 9. Penetapan Persetujuan Pembakuan RSKKNI Persetujuan pembakuan RSKKNI ditetapkan dalam Rapat Pleno BNSP. 10.
Pembentukan Panitia Teknis
10.1. Panitia Teknis dibentuk dengan keputusan BNSP, bertanggungjawab terhadap substansi RSKKNI. 10.2. Keanggotaan Panitia Teknis antara lain: • sebagian atau keseluruhan anggota Tim Teknis Penyusun RSKKNI yang akan dibakukan • anggota Komisi Standardisasi BNSP atau komisi lainnya • pakar yang relevan dengan bidang atau sektor yang akan dibakukan. • pihak lain yang layak dan relevan, misal ahli bahasa 10.3 Susunan Organisasi Panitia Teknis terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris serta anggota.
5
11. Kaji Ulang Dokumen RSKKNI Dokumen RSKKNI dikaji ulang oleh Panitia Teknis untuk memperoleh kelayakan atas dokumen tersebut untuk dikonvensikan. 12.
Penetapan Peserta Konvensi
12.1 Peserta konvensi berasal dari pemangku kepentingan yang kompeten dan relevan. 12.2 Peserta konvensi ditetapkan oleh Ketua BNSP, atas usul Panitia Teknis 13. Pengiriman Dokumen RSKKNI Dokumen RSKKNI yang akan dibahas dalam konvensi, minimal 20 (dua puluh) hari sebelum pelaksanaan konvensi harus sudah diterima oleh peserta konvensi. 14.
Penyelenggaraan Konvensi
14.1. Penanggungjawab Konvensi Komisi Standardisasi BNSP bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan konvensi, dengan dukungan Sekretariat 14.2. Penggunaan Jasa Pihak Ketiga Dalam penyelenggaraan konvensi dimungkinkan menggunakan jasa pihak ketiga. 14.3 Tata Cara Konvensi Tata cara konvensi RSKKNI untuk memperoleh konsensus menjadi SKKNI, dituangkan dalam Pedoman Tata Cara Konvensi Nomor 102- 2005 15. Finalisasi RSKKNI Finalisasi dokumen RSKKNI hasil konsensus dalam konvensi, dilakukan oleh Tim Perumus yang dibentuk dalam konvensi. Hasil akhir konvensi diserahkan oleh Panitia Penyelenggara Konvensi kepada Komisi Standardisasi BNSP. 16. Hasil Akhir Konvensi 16.1 Hasil akhir konvensi dilaporkan oleh Komisi Standardisasi BNSP kepada Pleno BNSP. 16.2 Pimpinan BNSP menyampaikan hasil akhir konvensi kepada Menakertrans guna penetapannya sebagai SKKNI 17. Pembiayaan Biaya pembakuan SKKNI ditanggung oleh BNSP bersama para pemangku kepentingan lainnya. Ditetapkan di : J A K A R T A Tanggal : 1 Desember 2005 BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI Ketua
M. MOEDJIMAN
6
