KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN ANGGARAN UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
Disampaikan oleh: Ria Sartika Azahari Direktur Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah
Rapat Kerja Teknis Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 29 November 2019 Jakarta
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Integritas ● Profesionalisme ● Sinergi ● Pelayanan ● Kesempurnaan
1
OUTLINE KONDISI PERKOTAAN DI INDONESIA
PERMASALAHAN PERKOTAAN
KONDISI INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
PENDANAAN UNTUK INFRASTRUKTUR PERKOTAAN: Kebutuhan dan Ketersediaan
UPAYA PENINGKATAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAN LANGKAHLANGKAH YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH DAERAH KOTA
2
KONDISI PERKOTAAN DI INDONESIA
3
KONDISI UMUM PERKOTAAN NASIONAL Kota-kota dan kawasan perkotaan masih terpusat di pulau JawaBali, Sumatera dan Sulawesi Selatan Tekanan penduduk yang tinggi pada kota-kota metropolitan dan besar; Pencemaran lingkungan; Kondisi sarana dan prasarana yang buruk di kota-kota Kecil dan Sedang (khususnya sanitasi) KOTA METROPOLITAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kota Medan Kota Palembang Kota Bandar Lampung Kota Bandung Kota Bekasi Kota Depok Kota Semarang Kota Surabaya Kota Makassar Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan Kota Batam
Jumlah Penduduk: > 1 – 5 juta jiwa
Jumlah Penduduk: > 5 juta jiwa Megapolitan Hanya DKI Jakarta
KOTA BESAR 1. Kota Padang 2. Kota Pekanbaru 3. Kota Jambi 4. Kota Bogor 5. Kota Tasikmalaya 6. Kota Cimahi 7. Kota Surakarta 8. Kota Malang 9. Kota Pontianak 10.Kota Banjarmasin 11. Kota Balikpapan 12. Kota Samarinda 13. Kota Denpasar 14. Kota Serang
Jumlah Penduduk: > 500 ribu – 1 juta jiwa
Sumber: Data jumlah Penduduk tahun 2015 (Kemendagri) Dasar hukum: UU No. 26 Tahun 2007 ttg Penataan Ruang
KOTA SEDANG 1. Kota Banda Aceh 2. Kota Langsa 3. Kota Lhokseumawe 4. Kota Binjai 5. Kota Pematangsiantar 6. Kota TanjungBalai 7. Kota Tebing Tinggi 8. Kota Padang Sidempuan 9. Kota Gunungsitoli 10. Kota Bukit tinggi 11. Kota Payakumbuh 12. Kota Dumai 13. Kota Sungai Penuh 14. Kota Prabumulih 15. Kota PagarAlam 16. Kota LubukLinggau 17. Kota Bengkulu 18. Kota Metro 19. Kota Cirebon 20. Kota Sukabumi 21. Kota Banjar 22. Kota Magelang 23. Kota Pekalongan 24. Kota Salatiga 25. Kota Tegal 26. Kota Yogyakarta 27. Kota Blitar 28. Kota Kediri 29. Kota Madiun
30. Kota Mojokerto 31. Kota Pasuruan 32. Kota Probolinggo 33. Kota Batu 34. Kota Singkawang 35. Kota Palangkaraya 36. Kota Banjarbaru 37. Kota Bontang 38. Kota Bitung 39. Kota Manado 40. Kota Kotamobagu 41. Kota Palu 42. Kota Palopo 43. Kota Pare-pare 44. Kota Kendari 45. Kota Bau-bau 46. Kota Mataram 47. Kota Bima 48. Kota Kupang 49. Kota Ambon 50. Kota Jayapura 51. Kota Ternate 52. Kota TidoreKepulauan 53. Kota Cilegon 54. Kota Pangkal Pinang 55. Kota Gorontalo 56. Kota Tanjung Pinang 57. Kota Sorong 58. Kota Tarakan
Jumlah Penduduk: > 100 – 500 ribu jiwa
KOTA KECIL 1. Kota Sabang 2. Kota Subulussalam 3. Kota Sibolga 4. Kota Padang Panjang 5. Kota Sawahlunto 6. Kota Solok 7. Kota Pariaman 8. Kota Tomohon 9. Kota Tual
Jumlah Penduduk: 50 – 100 ribu jiwa
Total 93 Kota
4
PERKOTAAN SEBAGAI PUSAT KEGIATAN Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai:
Pusat perkotaan yang berfungsi atau
1. Simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
berpotensi sebagai:
2. Pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/atau 3. Simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi. 1. Kota Lhokseumawe 2. Kota Binjai 3. Kota Medan 4. Kota Padang 5. Kota Dumai 6. Kota Pekanbaru 7. Kota Jambi 8. Kota Palembang 9. Kota Bandar Lampung 10. Kota Bandung 11. Kota Bogor 12. Kota Cirebon 13. Kota Depok 14. Kota Cimahi 15. Kota Salatiga 16. Kota Semarang 17. Kota Surakarta 18. Kota Yogyakarta 19. Kota Malang 20. Kota Mojokerto 21. Kota Surabaya 22. Kota Pontianak 23. Kota Palangkaraya
24. Kota Banjarmasin 25. Kota Balikpapan 26. Kota Bontang 27. Kota Samarinda 28. Kota Bitung 29. Kota Manado 30. Kota Palu 31. Kota Makassar 32. Kota Kendari 33. Kota Denpasar 34. Kota Mataram 35. Kota Kupang 36. Kota Ambon 37. Kota Jayapura 38. Kota Ternate 39. Kota Cilegon 40. Kota Tangerang 41. Kota Serang 42. Kota Gorontalo 43. Kota Batam 44. Kota Sorong 45. Kota Tarakan
1.
Pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga;
2.
Pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga;
3.
Simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau
4.
Pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai: 1. Simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN; 2. Pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau 3. Simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. 1. Kota Banda Aceh 2. Kota Sabang 3. Kota Langsa 4. Kota Pematang siantar 5. Kota Sibolga 6. Kota Tebing Tinggi 7. Kota Gunungsitoli 8. Kota Bukit tinggi 9. Kota Padang Panjang 10. Kota Sawahlunto 11. Kota Solok 12. Kota Pariaman 13. Kota Sungai Penuh 14. Kota Prabumulih 15. Kota Pagar Alam 16. Kota Lubuk Linggau 17. Kota Bengkulu 18. Kota Metro 19. Kota Bekasi
20. Kota Sukabumi 21. Kota Tasikmalaya 22. Kota Magelang 23. Kota Pekalongan 24. Kota Tegal 25. Kota Blitar 26. Kota Kediri 27. Kota Madiun 28. Kota Probolinggo 29. Kota Singkawang 30. Kota Tomohon 31. Kota Palopo 32. Kota Pare-pare 33. Kota Bau-bau 34. Kota Bima 35. Kota Tual 36. Kota Tidore Kepulauan 37. Kota Pangkal Pinang 38. Kota Tanjung Pinang
Sumber: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) – Kemen PUPERA
1. 2. 3. 4.
Kota Sabang Kota Dumai Kota Jayapura Kota Batam
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai: 1. Pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau 2. Simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kota Subulussalam Kota Tanjung Balai Kota Padang Sidempuan Kota Payakumbuh Kota Banjar Kota Pasuruan Kota Batu Kota Banjarbaru
5
PERMASALAHAN PERKOTAAN
6
ASPEK-ASPEK PERMASALAHAN PERKOTAAN A. Aspek Kependudukan-Sosial-Budaya Tingginya pertambahan penduduk perkotaan (akibat urbanisasi); Masih rendahnya IPM masyarakat perkotaan; Kurangnya ketaatan hukum; Potensi budaya dan kearifan lokal belum termanfaatkan.
C. Aspek Aspek Sarana-Prasarana Jumlah, kualitas dan keterpaduan saranaprasarana dasar perkotaan; Keterbatasan rumah layak dan terjangkau, (tumbuhnya permukiman kumuh); Terbatasnya sistem transportasi massal; Kondisi tidak kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif.
E. Aspek Tata Kelola dan Kelembagaan Penerapan tata pemerintahan yang baik/ manajemen perkotaan yang efektif & efisien; Kapasitas SDM aparat pengelola kota; Belum berkembangnya kerjasama antarwilayah efektif & efisien.
B. Aspek Ekonomi-Finansial Belum termanfaatkannya potensi ekonomi lokal; Ekonomi informal perkotaan tidak terkendali; Tingginya tingkat kemiskinan; Masih terbatasnya kapasitas fiskal Pemda
D. Aspek Tata Ruang dan Ketimpangan Regional Ketimpangan antar-wilayah. Tingginya migrasi dari desa ke kota; Belum terwujudnya hirarki dan tata peran kota (PKN, PKW, PKL, PKSN). Urban sprawling (pertumbuhan kawasan perkotaan yang meluas) Keterbatasan ruang publik di perkotaan.
F. Aspek Lingkungan dan Mitigasi Bencana Kualitas lingkungan perkotaan (sampah, sungai, polusi, dll); Tapak ekologis perkotaan meningkat; Tata bangunan dan lingkungan yang belum memperhatikan daya dukung lingkungan; Kurangnya kesiapan antisipasi dan upaya mitigasi bencana.
7
PERMASALAHAN UMUM PERKOTAAN
Tipologi Kota No.
Parameter Perkotaan
1.
Tingkat Pertumbuhan Urbanisasi
2.
Ketersediaan Fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH): UU 26/2017 Ttg Penataan Ruang mewajibkan >20% dari luas kota
3.
Kemacetan (Pada Jam Sibuk)
4.
Disparitas Pendapatan Antar Penduduk (Gini Rasio)
5.
Persampahan
6.
Ketersediaan Air Bersih
Metropolitan dan Besar
Sedang dan Kecil
Tinggi 4-5%/tahun
Sedang <4%/tahun
Rendah <10% dari luas luas kota
Sedang 10%-15%
Tinggi 20-30 km/jam
Sedang >30 km/jam
Tinggi 0,41-0,47
Sedang 0,30-0,40
Tinggi 300 - 1.000 Ton/hari
Sedang < 300 Ton/hari
Tinggi 130-150 liter/per kapita/hari
Sedang 90-110 liter/per kapita/hari 8
KONDISI INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
9
TANTANGAN YANG DIHADAPI KOTA 1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi:
Pertumbuhan penduduk perkotaan rata-rata 2,75% pertahun, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan penduduk nasional sebesar 1,49% per tahun.
Tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia di perkotaan diperkirakan mencapai 59,35% dari total penduduk sebanyak 237.641.326 jiwa (sensus 2010).
Dampak: tekanan ekologis, termasuk kerentanan terhadap bencana alam, seperti banjir, kekeringan, longsor ataupun bencana kebakaran pada pemukiman.
2. Tingkat pelayanan infrastruktur masih rendah:
Akses air minum layak baru mencapai 68,5%,
Luasan kawasan kumuh masih sebesar 37.407 hektare (ha),
Kekurangan (backlog) hunian mencapai 7,6 juta,
Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik perkotaan baru 8,6% dari yang seharusnya minimal 30% sesuai UU Penataan Ruang.
3. Inefisiensi penggunaan lahan:
Pola pembangunan kawasan masih horizontal dan tidak terstruktur tingginya kebutuhan lahan;
Sebagian besar kota-kota di Indonesia telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah diatur dalam peraturan daerah, namun faktanya kota-kota tumbuh secara sporadis, tidak terkendali dan tidak tertata dengan baik. Sumber: bappenas
KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
Kota Metropolitan dan Kota Besar:
Infrastruktur untuk mengatasi tingkat kemacetan lalu lintas yang tinggi Kota Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung dll.
Kota Sedang dan Kota Kecil:
Sarana transportasi yang memadai untuk mengurangi tingkat kemacetan Angkutan Umum massal lintas daerah seperti kereta api dan bus.
Infrastruktur perumahan dan permukiman kota sedang cenderung menjadi penyanggah kota besar.
Infrastruktur yang terkait dengan pengembangan aktivitas ekonomi seperti pembukaan akses darat (jalan), laut (pelabuhan, dermaga, dsb) atau bandara udara.
contoh: •
Infrastruktur Jalan/Jembatan.
•
Pembangunan infrastruktur berbasis Teknologi Informasi untuk pengaturan lalulintas jalan.
•
Penyediaan angkutan umum massal, seperti Bus Umum, MRT/LRT, dll.
Rumah hunian vertikal karena terbatasnya lahan kota untuk perumahan.
Infrastruktur yang menjamin ketersediaan energi khususnya untuk wilayah timur.
Layanan air bersih dan sanitasi serta fasilitas pengelolaan sampah yang memadai dengan konsep pengelolaan lingkungan yang baik.
Infrastruktur jalan dan jembatan untuk membuka akses agar terhubung dengan daerah-daerah lainnya.
11
PENDANAAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN: Kebutuhan & Ketersediaan
12
KERANGKA KERJA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INDONESIA RPJMN 2015 - 2019 AMANAT RPJPN
Infrastruktur Memadai Pendapatan per kapita USD 14 Ribu Pengangguran < 5% Penduduk Miskin > 5% HDI dan GDI Meningkat
PERMASALAHAN 1. Kondisi jalan daerah kurang memadai 2. Pembangunan Kereta api masih terbatas. 3. Kinerja Pelabuhan kurang kompetitif 4. Rasio Rasio Elektriikasi rendah (Krisis Energi) 5. Kapasitas cadangan air masih terbatas– Krisis Air
TANTANGAN 1. 2. 3. 4. 5.
GEOPOLITIK GEOEKONOMI BONUS DEMOGRAFI AGENDA PASKA 2015 PERUBAHAN IKLIM
ISU STRATEGIS Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Peningkatan Ketahanan Air, Pangan dan Energi Penguatan Konektivitas Nasional Pengembangan Transportasi Massal Perkotaan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Penyediaan Infrastruktur
REGULASI
SASARAN RPJMN 2015-2019
KEBIJAKAN DAN SRATEGI
Rasio elektrifikasi 100% (96.6, kemapuan Kem. ESDM) Jaringan gas untuk rumah tangga 192.000(SR) Akses air minum layak 100% Sanitasi layak 100% Rumah Tangga kumuh perkotaan 0% Kondisi mantap jalan nasional 100% Biaya logistik menurun menjadi 20% trhdap PDB Pangsa Pasar Angkutan Umum 32% Layanan Pita Lebar 100% Kab/Kota Index e-government mencapai 3,4 (skala 4.0) Areal irigasi yang dilayani waduk 20% Kapasitasi air baku menjadi 118,6 m3/detik
Peningkatan bauran energi, konservasi energi dan iklim investasi infrastruktur energi dan ketenagalistrikan Peningkatan peran Pemda dalam penyediaan rumah baru layak huni dan meningkatkan kualitas hunian MBR Pembangunan Transportasi Multimoda dan mendukung Sislognas, kawasan industri, pariwisata dan pusat pertumbuhan. Mendorong pembangunan infrastruktur fixed/wireline broadband di daerah perbatasan negara dan implementasi e-government. Mengembangkan Transportasi Massal Perkotaan Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa dsan cakupan pemenuhan dan kualitas layanan air baku Pengendalian daya rusak air
KELEMBAGAAN
PROYEK STRATEGIS
VISI/MISI PRESIDEN + NAWA CITA
PENDANAAN
PERBAIKAN REGULASI, TEROBOSAN KEBIJAKAN DAN PENDANAAN KREATIF
13
TARGET OUTCOME INFRASTRUKTUR PERKOTAAN RPJMN 2015-2019 KEDAULATAN ENERGI
Kondisi 2014
Target Akhir 2019
• Rasio Elektrifikasi (%)
81,5
100 (96,6*)
• Konsumsi listrik per kapita (kWh)**
843
1200
*) Kemampuan Kementerian ESDM **) Sebagai perbandingan konsumsi listrik per kapita saat ini: Vietnam 1.000 kWh, Thailand 2.200 kWh, Malaysia 4.200 kWh, Jepang 7.800 kWh, USA 13.200kWh
INFRASTRUKTUR DASAR
Kondisi 2014
Target Akhir 2019
• Akses Air Minum layak
68,5%
100%
• Akses Sanitasi Layak
60,5%
100%
• Kawasan Kumuh Perkotaan
37.407 Ha
0 Ha
• Backlog Kebutuhan Rumah
13,5 Juta
6,8 Juta
Kondisi 2014
Target Akhir 2019
94%
100 %
23,5%
19,2 %
• Pangsa Angkutan Umum
23%
32%
• Kab/Kota yang dijangkau pitalebar
72%
100%
Kondisi 2014
Target Akhir 2019
• Kapasitas Air Baku
51.4 M3/Detik
118.6M/Detik
• Storage Per Kapita
62.3 M3/Kapita
78.36 M3/Kapita
11%
20%
• Jaringan Irigasi Permukaan
7.145 Juta Ha
7.914 Juta Ha
• Kapasitas Desain Banjir
5-25 Tahunan
10-100 Tahunan
KONEKTIVITAS • Kemantapan Jalan Nasional • Biaya Logistik
KETAHANAN AIR
• Irigasi yang diairi waduk
Sumber: Bappenas 14
PERKIRAAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR RPJMN 2015 – 2019 Jalan
Total: Rp 805,0 T
Kereta Api
Total: Rp 283,0 T Perhubungan Laut**
Total: Rp 900,0 T Ketenagalistrikan***
Total: Rp 980,0 T Teknologi Komunikasi & Informasi
Total: Rp 277,8 T
APBN 340,0 APBD 200,0 BUMN 65,0 SWASTA* 200,0
Udara
Total: Rp 165,0 T
APBN 150,0 APBD BUMN 11,0 SWASTA* 122,0
Darat (termasuk ASDP)
APBN 498,0 APBD BUMN 238,2 SWASTA* 163,8
Transportasi (Berbasis Jalan & Rel)
APBN 100,0 APBD BUMN 445,0 SWASTA* 435,0 APBN 12,5 APBD 15,3 BUMN 27,0 SWASTA* 223,0
Total: Rp 60,0 T
Total: Rp 115,0 T Sumber Daya Air
Total: Rp 400,5 T Air Minum & Limbah
Total: Rp 499,0 T Perumahan
Total: Rp 527,5 T *) **) ***)
Kemampuan maksimal swasta melalui percepatan kerjasama pemerintah dan swasta termasuk business to business Kenaikan karena pertambahan komponen tol laut serta biaya rutin Kemampuan PT PLN hanya sekitar 250 T, selebihnya memerlukan PMN
APBN 85,0 APBD 5,0 BUMN 50,0 SWASTA* 25,0 APBN 50,0 APBD BUMN 10,0 SWASTA* APBN 90,0 APBD 15,0 BUMN 5,0 SWASTA* 5,0 APBN 275,5 APBD 68,0 BUMN 7,0 SWASTA* 50,0 APBN 227,0 APBD 198,0 BUMN 44,0 SWASTA* 30,0 APBN 384,0 APBD 44,0 BUMN 12.5 SWASTA* 87,0
15
KEBIJAKAN UNTUK MEMENUHI GAP PENDANAAN Meningkatkan Peran Swasta dan Percepatan proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (PPP): • Percepatan proses & kepastian pengambilan keputusan proyek KPS: championship at the top untuk pelaksanaan KPS melalui pembentukan Pusat KPS dibawah Presiden dalam rangka memperjelas komitmen Pemerintah dan rujukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan KPS • Memperkuat jejaring KPS dengan membentuk Pusat dan simpul-simpul (di setiap K/L/Pemda) • Kepastian pendanaan melalui penganggaran dana penyiapan, Transaksi serta dukungan dan jaminan proyek KPS pada setiap Kementerian /Lembaga /Pemerintah Daerah • Percepatan perijinan bagi proyek KPS melalui perijinan terpadu Penugasan kepada BUMN • Penugasan BUMN untuk proyek-proyek strategis seperti waduk, PLTA, jalan tol trans sumatera, angkutan pelayaran • Penyediaan dana Penyertaan Modal Negara untuk BUMN yang ditugaskan dalam percepatan pembangunan infrastruktur Jaminan Ketersediaan Tanah • Pembentukan Bank Tanah • Alokasi khusus untuk pengadaan tanah Penyediaan Skema Pembiayaan untuk Mendukung Percepatan Proyek Infrastruktur • Availability Payment/PBAS, Dana Penyiapan Proyek (PDF) – Transaksi, Viability Gap Fund (VGF), Bank Infrastruktur
16
SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
1. APBN 2. Belanja K/L 3. Belanja Non K/L 4. Transfer ke Daerah 5. Pembiayaan Anggaran
1. 2. 3. 4.
Pasar Saham Reksadana Obligasi CSR
SUMBER PENDANAAN/ PEMBIAYAAN
1. DAK Fisik 2. Belanja Modal 3. BUMD
Self Financing Self Financing: • Penyediaan fasilitas sosial dan umum oleh Masyarakat dan/atau kerjasama Badan Usaha dan Masyarakat • Contoh: IPL (Iuran Pengelolaan Lingkungan) untuk pengelolaan Sampah, Keamanan dan Ketertiban secara mandiri oleh warga permukiman
Regional Infrastructure Development Fund
Public Private Partnership
(RIDF)
(PPP) 17
PENDANAAN INFRASTRUKTUR DALAM APBN ALOKASI DANA TRANSFER UMUM (DTU) UNTUK KOTA TA. 2017 Dana Transfer Umum (DTU): Dana Alokasi Umum (DAU) dan
Dana Bagi Hasil (DBH) Total DTU TA. 2017 sebesar Rp503,6 Triliun
Kebijakan penggunaan DTU: Dalam UU APBN TA 2017, DTU diarahkan sekurangkurangnya 25 % (senilai Rp125,9 Triliun) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah.
25.000,0
20.000,0 Miliar Rupiah
Alokasi Dana Transfer Umum Kota TA. 2017
15.000,0 10.000,0 5.000,0 Sumatera
Jawa
Bali - Nusa Kalimantan Tenggara
Sulawesi
Maluku Papua Maluku Papua Barat Utara
Kelompok Daerah
Tujuan Kebijakan:
Memperbaiki kualitas belanja APBD
Meningkatkan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DTU
Meningkatkan kualitas infrastruktur dan sarana/prasarana layanan publik
DAU
DBH Pajak
DBH SDA Dalam miliar rupiah
Kelompok Daerah Sumatera Jawa Bali - Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku - Maluku Utara Papua - Papua Barat Total
DAU 19,396.7 20,146.3 2,396.1 4,632.8 6,714.7 2,246.3 1,114.7 56,647.6
DBH Pajak 1,502.7 2,534.7 183.6 685.2 336.8 71.9 61.5 5,376.4
DBH SDA 920.5 435.7 71.3 1,186.2 54.1 16.8 25.5 2,710.1
Total 21,819.9 23,116.7 2,651.0 6,504.2 7,105.7 2,335.0 1,201.7 64,734.2
Dengan kebijakan 25 % DTU untuk Infrastruktur, DTU untuk Kota TA. 2017, sekurang-kurangnya Rp16,2 Triliun DTU Kota tersebut untuk infrastruktur
Sumber: Kementerian Keuangan
18
PERKEMBANGAN ALOKASI DANA TRANSFER UMUM (DTU) UNTUK KOTA 2010 - 2017 Total Dana Transfer Umum Kota Tahun 2010-2017 (dalam milyar rupiah) 70.000
62.865
60.000 50.000
54.020 40.492
57.711
61.638
64.399
Alokasi DAU Kota Tahun 2010-2017 (dalam milyar rupiah) 64.734
60.000
56.648
2016
2017
4.946
5.207
5.376
2015
2016
2017
52.370
2014
2015
47.885
50.000
42.108
44.411
40.000
40.000
56.606 51.935
33.951 28.855
30.000
30.000
20.000
20.000
10.000
10.000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2010
Total Alokasi DBH SDA Tahun 2010-2017 (dalam milyar rupiah) 7.000
5.000
8.000
5.701 4.894
2013
7.580 6.211
7.000 4.839
5.566
6.000
4.322
4.057
2012
Alokasi DBH Pajak Kota Tahun 2010-2017 (dalam milyar rupiah)
6.355
6.000
2011
4.987
5.000
4.000 2.587
3.000
2.710
4.575
4.000 3.000
2.000
2.000
1.000
1.000
-
2010
2011
2012
Sumber: Kementerian Keuangan
2013
2014
2015
2016
2017
2010
2011
2012
2013
2014
19
PENDANAAN INFRASTRUKTUR DALAM APBN: ALOKASI DAK FISIK UNTUK KOTA TA. 2017 1. DAK REGULER • •
Membantu pemenuhan SPM dalam pelayanan publik Mendukung kegiatan perekonomian daerah
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
2. DAK PENUGASAN
•
Mencapai sasaran prioritas nasional dalam RKP Menu dan lokus terbatas
•
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Pendidikan; Kesehatan; Perumahan dan Permukiman; Pertanian; Kelautan dan Perikanan; Sentra Industri Kecil; dan Pariwisata
DAK PENUGASAN
DAK AFFIRMASI
Rp20,4 Triliun
Rp34,5 Triliun
Rp3,5 Triliun
DAK FISIK TA. 2017 DAK Affirmasi
DAK Penugasan
538 Daerah
Kesehatan dan Keluarga Berencana Infr. Perum, Air Minum dan Sanitasi Transportasi
DAK Affirmasi Total
JUMLAH DAERAH PENERIMA 541 Daerah
3. DAK AFFIRMASI
Mempercepat penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi
Pendidikan SMK; 1) Perumahan dan Permukiman; Kesehatan (Rumah Sakit dan Rujukan); 2) Transportasi (Transportasi Desa, Air Minum; Dermaga Kecil, dan Tambatan Perahu) Sanitasi; 3) Kesehatan (Puskesmas) Jalan; Pasar; Irigasi; dan Energi Skala Kecil ALOKASI DAK FISIK UNTUK KOTA TA. 2017 Miliar Rupiah
ALOKASI DAK FISIK TA. 2017 sebesar Rp58,3 Triliun DAK REGULER
•
175 Daerah
Pendidikan Kesehatan dan Keluarga Berencana Energi Skala Kecil Infr. Perum, Air Minum dan Sanitasi Kedaulatan Pangan Transportasi Sarana Prasarana Perdagangan
DAK Penugasan Total
DAK Reguler
Pendidikan Kesehatan dan Keluarga Berencana Infr. Perum, Air Minum dan Sanitasi Kedaulatan Pangan Kelautan dan Perikanan Sarana Prasarana Perdagangan Pariwisata
DAK Reguler Total
Sumber: Kementerian Keuangan
Total DAK
Alokasi DAK Fisik Alokasi Daerah 42,9 4 23,0 4 9,1 3 75,1 5 809,2 26 358,5 62 267,1 56 2,293,3 90 264,5 56 3,992,7 90 606,6 87 1,424,8 93 159,4 31 62,3 61 48,83 30 146,5 24 77,3 45 2,525,8 20 93 6,593,6 93
PERKEMBANGAN ALOKASI DAK FISIK BIDANG PERKOTAAN UNTUK KOTA TA 2010 - 2017 Alokasi DAK Bidang Kesehatan dan KB Kota Tahun 2010-2017
2.000,00 dalam Milyar rupiah
dalam Milyar rupiah
Alokasi DAK Bidang Pendidikan Kota Tahun 2010-2017
1.500,00 1.000,00 500,00 0,00
4.000,00 2.000,00 0,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Alokasi DAK Bidang Transportasi Kota Tahun 2010-2017
dalam milyar rupiah
dalam milyar rupiah
Alokasi DAK Bidang infrastruktur Perumahan, Air Minum dan Sanitasi Kota Tahun 2010-2017
600,00 400,00 200,00 0,00
4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
600,00 400,00 200,00 0,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sumber: Kementerian Keuangan
Alokasi DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Tahun 2010-2017 dalam milyar rupiah
dalam milyar rupiah
Alokasi DAK Bidang Sarana Perdagangan, Industri & Pariwisata Kota Tahun 2010-2017
200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
21
HIBAH UNTUK KOTA TA 2016 Hibah Air Minum, Sanitasi, Limbah dan Rehap untuk Kota TA. 2016 200 180 160 Miliar Rupiah
140
Air Minum (APBN)
120
Sanitasi
100
Rehap Rekonstruksi Pasca Bencana
80
WISMP 2
60
Air Minum (Luar Negeri)
40
Air Limbah (Luar Negeri)
20
SAIIG
0 Sumatera
Jawa
Bali - Nusa Tenggara
Kalimantan
Sulawesi
Maluku Papua - Papua Maluku Utara Barat
Kelompok Daerah
Miliar rupiah Kelompok Daerah Sumatera Jawa Bali - Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku - Maluku Utara Papua - Papua Barat Total
Air Minum (APBN) 50.60 39.99 14.00 16.50 11.00 1.50 133.59
Sumber : Kementerian Keuangan
Sanitasi 5.42 2.03 2.40 9.85
Rehap Rekonstruksi Pasca Bencana 63.00 12.00 24.50 99.50
WISMP 2 0.50 0.50
Air Minum (Luar Negeri) 35.70 159.90 30.00 59.00 18.50 5.00 308.10
Air Limbah (Luar Negeri) 48.00 1.00 49.00
SAIIG 26.60 185.23 16.32 13.52 7.00 248.67
TOTAL 181.82 435.14 56.00 92.82 69.92 7.00 6.50 849.20
22
BELANJA INFRASTRUKTUR APBD KOTA 2016 (Dalam Miliar Rupiah) Maluku – Maluku Utara
Kalimantan
Sumatera
713,4 6.326,8
4.574,6
Jawa
Sulawesi 2.832,0
9.348,4
Papua 441,5
Maluku
Bali
Nusa Tenggara
786,1
Bali – Nusa Tenggara Sumber: Kementerian Keuangan
23
UPAYA PENINGKATAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAN LANGKAH-LANGKAH YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH DAERAH KOTA
24
UPAYA PENINGKATAN BELANJA INFRASTRUKTUR A. Pendanaan APBN Size pendanaan Infrastruktur 1. Penghematan belanja Non-Modal. 2. Realokasi subsidi energi ke belanja yang lebih produktif 3. Perluasan ruang fiskal, a.l. optimalisasi penerimaan perpajakan dengan meningkatkan tax ratio melalui berbagai terobosan kebijakan. 4. Optimalisasi dukungan Penjaminan melalui instrument yang sudah ada (PT SMI, PT PII, dll).
B. Pendanaan Non APBN 1. Penguatan kerjasama Pemerintah dan Swasta. 2. Pengembangan skema pembiayaan kreatif dan inovatif. 3. Penguatan peran BUMN, antara lain melalui belanja modal (Capex) serta pemberian kredit perbankan yang lebih aktif dan efektif.
Distribusi pendanaan infrastuktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah (Jawa dan Luar Jawa) 2. Pemerataan kemampuan keuangan antar daerah 3. Pembangunan berbasis kewilayahan dan konektivitas
C. Instrumen Kebijakan investasi 1. Penataan regulasi Pemerintah untuk memberikan kepastian dunia usaha 2. Penyusunan Paket Kebijakan yang efektif untuk mempermudah, mempercepat, dan mengefisienkan kegiatan investasi dan dunia usaha, baik di Pusat maupun di Daerah 3. Penguatan Koordinasi dan sikronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah 4. Peningkatan rating ease doing business 5. Deregulasi dan debirokratisasi untuk penciptaan iklim investasi yang kondusif.
D. Kepastian hukum dan stabilisasi keamanan.
25
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Mendorong pertumbuhan investasi dengan menghilangkan pajak berganda
Mempercepat proyek strategis nasional melalui kemudahan perizinan
Menerapkan kebijakan satu peta nasional (one map policy) untuk mengurangi tumpang tindih pemanfaatan ruang dan lahan • Setiap kementerian/lembaga menyiapkan peta tematik (IGT) 1:50.000 • Sinkronisasi dan penyelarasan antar data (IGT) • Penyusunan rekomendasi dan penyelesaian masalah IGT
Pembangunan infrastruktur makin ke desa semakin merakyat
Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan
Komitmen menaikkan peringkat Ease of Doing Business (EODB) hingga ke posisi 40
Meningkatkan Daya Saing Nasional • Percepatan pembangunan infrastruktur sesuai RPJMN 2015-2019. • Meningkatkan Daya Saing Ekspor UMKM
26
STRATEGI/KIAT-KIAT DAERAH AGAR BISA MENDAPATKAN PENDANAAN DARI ANGGARAN INSTANSI VERTIKAL (UPT) KEMENTERIAN/LEMBAGA
• Identifikasi kebutuhan Infrastruktur dan sarana/prasarana yang merupakan kewenangan pusat, namun menjadi kebutuhan daerah (al. jalan nasional, pelabuhan, irigasi).
• Buat usulan pendanaan pembangunan, rehabilitasi, perbaikan infrastruktur dan sarana/prasarana yang akan didanai dari Belanja kementerian teknis. • Sampaikan usulan pendanaan kepada kementerian teknis dengan tembusan kepada Balai (UPT) yang ada di daerah dan Bappenas. • Siapkan lahan sesuai dengan kebutuhan pembangunan, rehabilitasi, atau perbaikan infrastruktur dan sarana/prasarana dengan berkoordinasi secara teknis dengan Balai (UPT) di daerah.
LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN OLEH PEMDA DALAM RANGKA PENGUSULAN DAK FISIK
SEKDA
Menyusun usulan awal DAK & Data Pendukung mengacu : kebutuhan dan prioritas daerah dalam RKPD/RPJMD prioritas nasional dalam RKP/ RPJMN USULAN AWAL DAK & DATA PENDUKUNG
Pembahasan berdasarkan kriteria: a. Kesesuaian thd RKPD/RPJMD; b. Kesesuaian thd prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN; c. Sinkronisasi usulan kegiatan antarbidang; d. Urutan prioritas kegiatan per bidang; e. Kesesuaian usulan kegiatan thd SPM; f. Kewajaran target output kegiatan; g. Lokasi pelaksanaan kegiatan; h. Standar biaya masing2 daerah; i. Mempertimbangan kinerja pelaksanaan DAK 3 tahun sebelumnya. USULAN FINAL DAK & DATA PENDUKUNG
Mei
a. Surat pengantar kepala daerah. b. Rekapitulasi usulan DAK; c. Usulan DAK per bidang/ subbidang. d. Data Pendukung
a. Menyusun rekapitulasi Usulan DAK semua bidang/subbidang/ subjenis DAK; b. Menyusun surat pengantar kepala daerah; BERKAS USULAN DAK c. Mengajukan usulan DAK per bidang/subbidang, rekapitulasi usulan DAK, dan surat pengantar usulan DAK kepada kepala Daerah.
Minggu I Juni
STRATEGI LAINNYA
• Menyelaraskan rencana pembangunan infrastruktur di daerah sesuai dengan prioritas nasional; • Menyusun peraturan daerah untuk menunjang pembangunan infrastruktur di daerah yang sejalan dengan peraturan perundangan (Perda RTRW, RDTR); • Melakukan kerjasama antar Daerah dalam penyediaan infrastruktur terutama untuk yang bersifat pelayanan publik dan lintas daerah; • Melakukan kerjasama dengan Badan Usaha/Swasta terutama dalam penyediaan infrastruktur yang bersifat cost recovery.
29
TERIMAKASIH
30
