KATA PENGANTAR. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

i

KATA PENGANTAR Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,

memberi keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk

melaksanakan 3 (tiga) fungsi utama pemerintahan yaitu : Pelayanan Umum (Public Service), Pembangunan (Development) dan Pemberdayaan (Empowerment). Untuk itu daerah dituntut untuk lebih realistis dalam menentukan program kerja serta pengelolaan terhadap keuangan daerah sesuai kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang visioner, transparan dan akuntabel, sehingga diwajibkan setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi, misi dan strategi organisasi dengan mengedepankan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Akhirnya, diharapkan dengan penyusunan LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram ini dapat memberikan gambaran terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2015. Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Mataram,

26 Januari 2016 M 16 Rabiul Akhir 1437 H

Kepala BKD Kota Mataram,

Dra.Hj.Dewi Mardiana Ariany, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19650321 198703 2 014

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015

ii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ..........................................................................................................

i

DAFTAR ISI .......................................................................................................................

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ...............................................................................................

iii

BAB

PENDAHULUAN .......................................................................................

1

A. LATAR BELAKANG ............................................................................

1

B. KELEMBAGAAN .................................................................................

2

PERENCANAAN KINERJA ......................................................................

7

A. RENCANA STRATEGIK .....................................................................

7

B. RENCANA KERJA ..............................................................................

12

C. PERJANJIAN KINERJA ......................................................................

13

AKUNTABILITAS KINERJA .....................................................................

14

A. PENGUKURAN KINERJA ...................................................................

14

B. CAPAIAN KINERJA .............................................................................

15

C. EVALUASI KINERJA ...........................................................................

17

D. ANALISA PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA .........................

33

E. REALISASI ANGGARAN ....................................................................

34

PENUTUP ..................................................................................................

37

BAB

BAB

BAB

I.

II.

III.

IV.

LAMPIRAN-LAMPIRAN


iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka sebagai tindak lanjutnya telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP ) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, mengamanatkan agar setiap unsur penyelenggara Negara/Pemerintahan wajib menyusun laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada yang memberi mandat/stakeholder. Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013, merupakan salah satu lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan Aparatur serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sebagai unit pelayanan administratif kepada seluruh aparatur secara umum telah berjalan dengan baik. Hal ini diindikasikan dengan terselenggaranya pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis administrasi, serta koordinasi yang maksimal dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan rencana kerja tahun 2015, program/kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diuraikan secara garis besar sebagai berikut : 1.

Penajaman terhadap penyusunan program dan kegiatan yang berpedoman pada Tupoksi masing-masing Bidang dan Sub Bidang. Oleh karena itu maka dipandang


iv

perlu untuk meningkatkan kinerja masing-masing bidang dan sub bidang tersebut dengan melakukan penajaman mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, mengoptimalkan kesempatan dan peluang serta mengeliminir faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta penerapan sistem penganggaran yang berbasis kinerja dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo. Permendagri nomor 59 tahun 2007. Melalui sistem ini setiap satuan/unit kerja lingkup Pemerintah Kota Mataram diharapkan dapat melaksanakan penyusunan program/kegiatannya secara sistematis, terarah, rasional, dan dapat dipertanggunjawabkan. 2.

Perumusan sasaran dan kegiatan beserta kualitas indikator kinerjanya akan terus di tingkatkan dan penetapan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih diselaraskan dengan kemampuan sumber daya yang ada baik yang menyangkut ketersediaan sumberdaya manusia, dana dan sumber daya lainnya.

3.

SDM aparatur sebagai motor penggerak kegiatan pembangunan lebih ditingkatkan kemampuan dan disiplin serta etos kerjanya untuk membentuk citra aparatur yang disiplin, profesional, produktif dan berdedikasi tinggi.

4.

Dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal dan berdaya saing serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram telah menetapkan beberapa strategi antara lain peningkatan kompetensi, integritas dan profesionalisme sumber daya Aparatur yang mengarah pada kebijakan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kemampuan Aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melalui program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan berbagai kegiatan melalui kegiatan seperti penataan administrasi kepegawaian, pengembangan karier pegawai, mutasi kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan kepegawaian meliputi Diklat Prajabatan,


v

Diklat Kepemimpinan/Struktural serta Diklat Teknis dan Fungsional sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Keseluruhan kegiatan dimaksud bermuara pada peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur daerah untuk memenuhi kompetensi dibidang tugas masing-masing dengan berpedoman pada prinsip ” the right man on the right job ”. Untuk melaksanakan seluruh program/kegiatan tersebut diatas, Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram, pada Tahun Anggaran 2015 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 7.487.884.632,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.388.586.632,sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.099.298.000,- yang diperuntukkan bagi pembiayaan 6 (enam) program ,dengan realisasi sebesar Rp. 7.109.982.674,- atau 94.95 %. Secara umum pengelolaan aspek keuangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik pencatatan, pelaporan maupun pertanggungjawabannya. Pencapaian kinerja sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

No

Sasaran

Jumlah IKU

Kategori

1

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing

2

Baik Sekali

2

Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas

4

Baik Sekali

Dari hasil pengukuran kinerja sasaran diatas dapat dijelaskan sebagai beikut : 1.

Sasaran yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran, disimpulkan bahwa : -

2 (dua) sasaran tercapai dengan kategori ”Baik Sekali”.

-

0 sasaran tercapai dengan kategori ”Baik”.

-

0 sasaran tercapai dengan kategori ”Cukup”.

-

0 sasaran tercapai dengan kategori ”Kurang”.


vi

2.

Dari 2 (dua) sasaran telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebanyak 6 (enam) IKU, dengan hasil capaian sebagai berikut : -

5 (lima) indikator kinerja utama (IKU) dengan capaian 85 s/d 100 (Kategori Baik Sekali).

-

1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) dengan capaian 70 s/d <85 (Kategori Baik).

-

0 indikator kinerja utama (IKU) dengan capaian 55 s/d <70 (Kategori Cukup).

-

0 indikator kinerja utama (IKU) dengan capaian kurang dari 55 (Kategori Tidak Baik).

Ringkasan

eksekutif

ini disampaikan untuk dapat memberikan

gambaran singkat

pelaksanaan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2015 dengan upaya penggalian dan pengembangan potensi sumberdaya yang dilakukan secara berlanjut dan berkesinambungan.


1

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah Kota Mataram terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Penyelenggaraan mempersyaratkan

pemerintahan

penyusunan

laporan

yang

transparan

pertanggungjawaban,

dan baik

akuntabel penggunaan

anggaran maupun kinerja yang dicapainya, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara

pemerintahan

negara

diwajibkan

untuk

mempertanggung

jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan melalui Evaluasi atas Implementasi SAKIP dalam bentuk Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Bentuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja melalui proses penyusunan rencana stratejik, rencana kinerja dan pengukuran kinerja sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan

Kepala

Lembaga

Administrasi

Negara


Republik

Indonesia

Nomor

2

239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, diharapkan dengan adanya Indikator Kinerja Utama, maka setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah secara berkala mampu meningkatkan kinerjanya sesuai indikator kinerja masing-masing. Indikator Kinerja Utama merupakan alat ukur tingkat capaian akuntabilitas kinerja. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2011, Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram merupakan unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang kepegawaian daerah melaksanakan Misi ke-empat Pembangunan Kota Mataram kualitas

pelayanan

publik

dan

pemenuhan

kebutuhan

yaitu “Meningkatkan dasar

masyarakat

berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance)” sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dibidang kepegawaian daerah. Sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram tahun 2015.

B. KELEMBAGAAN Badan Kepegawaian Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi


3

Perangkat Daerah Kota Mataram dan merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota Mataram dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang kepegawaian daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Walikota Mataram Nomor 29/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram, disebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram adalah sebagai berikut : 1.

Tugas Pokok Tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram adalah membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Kepegawaian Kota Mataram mempunyai fungsi (Pasal 4) sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian daerah; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggara

Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Mataram melalui Sekretaris Daerah.


3.

4

Struktur Organisasi Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram berdasarkan

Peraturan Daerah

Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 jo Peraturan Daerah Kota

Mataram Nomor 18 Tahun 2011 dapat dijelaskan sebagai berikut : Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram dipimpin oleh seorang kepala yang terdiri dari 1 (satu) sekretariat, dan 4 (empat) bidang yaitu : 1.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian,

2.

Bidang Mutasi Kepegawaian,

3.

Bidang Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian,

4.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian

Tugas pokok dan fungsi Kepala Badan dan masing-masing Bidang berdasarkan Peraturan Walikota

Mataram Nomor 29/PERTA/2008 tanggal 8 Agustus 2008

adalah sebagai berikut : 1.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan

kegiatan

Badan

dalam

menyelenggarakan

Urusan

Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian Daerah. 2.

Sekretariat. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Tugas

pokok

Sekretaris

adalah

memimpin,

merencanakan,

mengatur,

mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan


5

kegiatan ketatausahaan badan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan dan umum serta kepegawaian. 3.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Kepegawaian serta Sub Bidang Pengembangan Kepegawaian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian mempunyai tugas

pokok

memimpin,

merencanakan,

mengatur,

mengawasi

dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan teknis penyelenggaraan program perencanaan dan pengembangan kepegawaian. 4.

Bidang Mutasi Kepegawaian Bidang Mutasi Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional dan Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Non Fungsional yang masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang. Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan teknis penyelenggaraan program mutasi kepegawaian.

5.

Bidang Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian Bidang Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Kesejahteraan Kepegawaian dan Sub Bidang Tata Usaha Kepegawaian.


6

Kepala Bidang kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok

memimpin,

merencanakan,

mengatur,

mengawasi

dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan teknis penyelenggaraan program Kesejahteraan dan Informasi kepegawaian. 6.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan serta Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

memimpin,

merencanakan,

mengatur,

mengawasi

dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan teknis penyelenggaraan program Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian.


7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A.

RENCANA STRATEGIK Perencanaan Strategik adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada/timbul. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram, menetapkan visi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2011-2015 yaitu Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya. Untuk mencapai visi dimaksud ditetapkan 5 (lima) Misi yaitu : a. Mewujudkan masyarakat perkotaan yang AMAN ditunjukkan dengan kehidupan masyarakat yang kondusif, dinamis dan harmonis. b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal untuk mendorong daya saing daerah. c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan, d. Meningkatkan

kualitas

pelayanan

publik

dan

pemenuhan

kebutuhan

dasar

masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance). e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.


8

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Mataram, perlu didukung penetapan Visi dan Misi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak terlepas dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Mataram sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing SKPD.

1. Visi dan Misi a. V i s i Kompleksitas permasalahan/tantangan yang timbul sebagai konsekuensi logis di era globalisasi dan moderniasi memberi makna peningkatan persaingan dan tuntunan masyarakat akan pelayanan publik yang prima sehingga Instansi Pemerintah harus secara terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan agar dapat memberikan pelayanan publik yang prima sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat,

komitmen aparatur terhadap terciptanya kondisi

birokrasi yang handal dan professional. Perubahan paradigma ini dapat mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam upaya memperbaiki kinerja sektor publik. Berdasarkan uraian diatas dan bertitik tolak pada tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram, serta mengacu visi dan misi pembanguan

Pemerintah

Kota

Mataram

terutama

misi

ke-empat

yaitu

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance),

maka dirumuskan Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota

Mataram, yaitu ”Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Yang Berkualitas Dalam Memberikan Pelayanan Yang Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel”


9

b. M i s i Setelah ditetapkannya Visi, maka dirumuskan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal dan berdaya saing. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan administratif kepegawaian berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance). c. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu aktual dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Untuk lebih terarahnya pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut : a. Misi Pertama : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal dan berdaya saing, misi ini bertujuan untuk : Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang bersih dan berwibawa, dengan sasaran : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing. b. Misi Kedua : Meningkatkan kualitas pelayanan administratif kepegawaian berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance), misi ini bertujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan Aparatur, dengan sasaran : Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas.


10

d. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram. Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas, maka beberapa strategi yang ditempuh antara lain : 1. Penguatan mekanisme diklat dalam jabatan; 2. Pemantapan pengawasan/pembinaan ASN/PNS; 3. Peningkatan Manajemen Kepegawaian; 4. Peningkatan sistem informasi kepegawaian. Untuk mencapai rangkaian strategi diatas, diharapkan arah kebijakan berikut ini mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Arah kebijakan yang akan ditempuh antara lain : 1. Meningkatkan cakupan pejabat yang mengikuti diklat dalam jabatan; 2. Memantapkan mekanisme fungsi pembinaan ASN/PNS; 3. Memantapkan fungsi perencanaan kepegawaian; 4. Meningkatkan pelayanan kepegawaian; 5. Mengembangkan kemudahan akses informasi kepegawaian. Untuk lebih jelasnya berikut ini kami paparkan keterkaitan visi dan misi, tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan pada tabel dibawah ini.


11

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Yang Berkualitas Dalam Memberikan Pelayanan Yang Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel. MISI I :

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal dan berdaya saing. Tujuan

1. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang bersih dan berwibawa.

Sasaran 1.1 Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing.

Strategi

Arah Kebijakan

1.1.1

Penguatan mekanisme diklat dalam jabatan.

1.1.1.1 Meningkatkan cakupan pejabat yang mengikuti diklat dalam jabatan.

1.1.2

Pemantapan pengawasan/pembinaan ASN/PNS.

1.1.1.2 Memantapkan mekanisme fungsi pembinaan ASN/ PNS..

MISI II : Meningkatkan kualitas pelayanan administratif kepegawaian berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) Tujuan 1. Meningkatkan kualitas pelayanan Aparatur

Sasaran 1.1 Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas.

Strategi

Arah Kebijakan

.1.1.1 Peningkatan Manajemen Kepegawaian.

1.1.1.1 Memantapkan fungsi perencanaan kepegawaian.

1.1.2 Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian..

1.1.1.2 Meningkatkan pelayanan kepegawaian 1.1.1.3 Mengembangkan kemudahan akses informasi kepegawaian.


12

B.

RENCANA KERJA Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan

pada

Tahun Anggaran

2015,

maka

dalam menjalankan

program

utama

yang

dilaksanakan dalam tahun anggaran 2015 dapat dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

NO

URAIAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN 1

Pendidikan penjenjangan struktural

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 1

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

2

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSD

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 1

Penyusunan rencana pembinaan karier PNS

2

Seleksi penerimaan calon PNS

3

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

4

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

5

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

6

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN

7

Pengelolaan administrasi kepegawaian


13

C.

PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja merupakan perjanjian antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki setiap SKPD, maka diperlukan sebuah dokumen perjanjian kinerja. Dalam

pencapaian

sasaran

strategis

telah

ditetapkan

indikator

sebagaimana tersebut dalam tabel perjanjian kinerja berikut ini :

Tabel 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BKD KOTA MATARAM

NO 1

2

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing

Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai eselon

88 %

Rasio pelanggaran disiplin PNS

12 org

Persentase bezetting jabatan struktural

90 %

Persentase bezetting pegawai.

94 %

Cakupan layanan administrasi kepegawaian

100 %

Ketersediaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)


1 sistem

kinerja

14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja merupakan suatu proses pengukuran regular atas output dan outcome yang dihasilkan suatu program. Sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2015, Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansinya. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian rencana kinerja dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka pengukuran kinerja cara yang tepat untuk dilaksanakan dalam rangka kemajuan program kearah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan

Kinerja

dan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah, maka diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi setiap SKPD dalam rangka pengukuran kinerja. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram adalah sebagai berikut : 1. Persentase Jumlah pejabat yang telah mengikuti diklat struktural sesuai eselon; 2. Rasio pelanggaran disiplin PNS; 3. Persentase bezetting jabatan; 4. Persentase bezetting pegawai; 5. Cakupan layanan administrasi kepegawaian; 6. Ketersediaan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG);


15

B. CAPAIAN KINERJA Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Kategori nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut : 85

s/d

100

:

Baik Sekali;

70

s/d

< 85

:

Baik;

55

s/d

< 70

:

Cukup;

0

s/d

< 55

:

Kurang.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100, sedangkan apabila capaian kinerja kinerja hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0. Dari 2 (dua) sasaran strategis SKPD dan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU), pancapaian kinerja sasaran pada BKD Kota Mataram adalah sebagai berikut : NO

KATEGORI

JUMLAH SASARAN

1

Baik Sekali

5 Sasaran

2

Baik

1 Sasaran

3

Cukup

0 Sasaran

4

Kurang

0 Sasaran

Jumlah

6 Sasaran

Adapun pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


16

Tabel 3.1. PENCAPAIAN KINERJA SASARAN Jumlah IKU

Capaian RataRata %

< 55

55 s/d < 70

70 s/d < 85

85 s/d 100

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing

2

87.04

-

-

-

Baik Sekali

Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas

4

94.63

-

-

-

Baik Sekali

Jumlah IKU

6

90.84

-

-

-

Baik Sekali

Rata-Rata Capaian Sasaran

-

90.84

-

-

-

Baik Sekali

No 1

2

Sasaran

Dari 2 (dua) sasaran diatas capaian kinerja sasaran rata-rata mencapai 90.84 % dengan kriteria “Baik Sekali” Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2015 dapat digambarkan pada tabel dibawah ini : Tabel 3.2. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN Sasaran 1 : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing No

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian Kinerja %

1

Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai eselon

74.07

2

Rasio pelanggaran disiplin PNS

< 55

100


55 s/d < 70

70 s/d < 85

85 s/d 100

Baik

Baik Sekali

17

Tabel 3.3. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas No


Capaian Kinerja %

1

Presentase bezetting jabatan struktural

100

Baik Sekali

2

Presentase bezetting pegawai.

86.07

Baik Sekali

3


92.44

Baik Sekali

4

Ketersediaan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG)

100

Baik Sekali

< 55

55 s/d < 70

70 s/d < 85

85 s/d 100

C. EVALUASI KINERJA Evaluasi kinerja pada dasarnya adalah evaluasi terhadap kinerja instansi secara lebih mendalam, yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya, evaluasi kinerja organisasi yang ditujukan untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi dan evaluasi program yang dipilih. Berikut ini kami sampaikan evaluasi sasaran pada tabel dibawah ini.


18

Tabel 3.4. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 1 (Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing) No

1

2


Sa t uan

Tahun 2011 T

R

Capaian Kinerja 2011

Tahun 2012 T

Ri

Persentas e pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai eselon

%

81

81,59

100

83

75,62

Rasio pelanggar an disiplin PNS

org

20

14

100

18

9


91,11

100

Tahun 2013 T

R

85

70,10

16

8


Tahun 2014 T

R

82,47

87

65.36

100

14

10


Tahun 2015


T

R

75.13

88

65.18

74.07

100

12

10

100

Rata-Rata Capaian IKU

100

95,55

91,24

87.57

87.04

Capaian Kinerja Sasaran 1

100

95,55

91,24

87.57

87.04

Hasil evaluasi sasaran 1 “Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing” pada tahun 2011 capaian kinerja sebesar 100 %, tahun 2012 capaian kinerja 95,55 % sedangkan pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 91,24, pada tahun 2014 capaian kinerja sebesar 87.57 dan tahun 2015 capaian kinerja sebesar 87.04 adanya penurunan capaian kinerja sasaran tahun 2011 – 2014 sekitar 3 s/d 5 %. dan cendrung konstan capaian kinerja sasaran tahun 2014 - 2015. Penjelasan IKU ”Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai eselon. Sesuai tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kompetensi diperlukan sebagai upaya peningkatan mutu profesionalisme antara lain melalui pendidikan dan pelatihan jabatan yang merupakan usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, di sebutkan


19

bahwa “Diklat Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural”. Menindaklanjuti apa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah dimaksud, Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Kepegawaian Daerah telah menetapkan jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai jenjang eseloneringnya sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), dalam meningkatkan sumber daya aparatur yang berdaya saing. Pada tahun 2011 sampai 2014 telah ditunjuk beberapa pejabat struktural untuk mengikuti diklatpim sebanyak 95 orang, yang terdiri dari diklatpim tingkat II sebanyak : 5 orang, dan diklatpim tingkat III sebanyak : 29 orang, serta diklatpim

tingkat IV

sebanyak 61 orang. Sedangkan pada tahun 2015 pejabat struktural yang mengikuti diklatpim sebanyak 13 orang yang terdiri dari diklatpim tingkat II sebanyak ( tidak ada), diklatpim tingkat III sebanyak 5 orang dan diklatpim tingkat IV sebanyak 8 orang. Merujuk data yang tertuang dalam tabel 3.4 pada nomor urut 1, dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 74,07 % dengan realisasi 65.18 % dari target 88 %, menurun bila dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 75.13 %. Setelah dilakukan analisa data dapat disimpulkan bahwa : - Jumlah pejabat struktural tahun 2014 sebanyak pejabat struktural pada tahun 2015 sebanyak

915 orang, sedangkan jumlah 922 , kenaikan jumlah pejabat

struktural sebanyak 7 orang. - Pada tahun 2015 telah dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang berakibat pada promosi jabatan sebanyak 33 orang dari berbagai tingkatan eselon, sehingga dibutuhkan penyesuaian kompetensi jabatan dengan diklat kepemimpinan sesuai eseloneringnya.


20

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk tercapainya target tahun-tahun yang akan datang diperlukan anggaran yang cukup guna memenuhi kompetensi jabatan. Berikut ini disampaikan data pejabat setruktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai eselonering jabatan pada tabel dibawah ini

Tabel 3.5. BEZETTING JABATAN STRUKTURAL YANG SUDAH MENGIKUTI DIKLAT KEPEMIMPINAN SESUAI ESELONERING JABATAN Per 31 Desember 2015

NO

BEZETTING JABATAN

SUDAH MENGIKUTI DIKLATPIM

BELUM MENGIKUTI DIKLATPIM

ESE LON

JUM LAH

DIKLAT PIM TK .II

DIKLAT PIM TK.III

DIKLAT PIM TK.IV

DIKLAT PIM TK.II

DIKLAT PIM TK.III

DIKLAT PIM TK.IV

II. A

1

1

-

-

0

-

-

II. B

35

15

-

-

20

-

-

JUMLAH

36

16

-

-

20

-

-

1.

2.

III.A

49

3

39

-

-

7

-

III.B

98

-

65

-

-

33

-

JUMLAH

147

3

104

-

-

40

-

IV.A

437

-

16

321

100

IV.B

270

-

1

134

135

3.

V.A

32

-

-

6

26

JUMLAH

739

-

17

461

261

19

121

461

TOTAL

922

601

20

40 321


PROSENTASE (%) SUDAH

BELUM

44,44

55,56

72,79

27,21

64,68

35,32

65,18

34,82

261

21

Berikut ini disampaikan capaian kinerja dari indikator kinerja utama ”Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai eselon”, dalam bentuk gambar dibawah ini. Gambar : 3.1. Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penjelasan IKU ”Rasio pelanggaran disiplin PNS” Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa tingkat hukuman disiplin terdiri dari : hukuman disiplin tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang dan hukuman disiplin tingkat berat. Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah dimaksud, Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Kepegawaian Daerah yang salah satu tugasnya adalah pembinaan disiplin PNS, telah membentuk Tim Pelaksana Penyelesaian Kasus


22

Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah ditetapkan oleh Walikota Mataram dengan Keputusan Walikota Mataram Nomor 307/III/2015 Tanggal 09 Maret 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin, Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram. Tim penyelesaian kasus pelanggaran disiplin mempunyai tugas antara lain : - Memberikan rekomendasi atas sanksi administrasi yang dikenakan terhadap PNS; - Memberikan atau menolak permohonan rekomendasi/ijin perceraian dan ijin untuk beristri lebih dari seorang kepada PNS; - Menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Tahun 2011 Tim Pelaksana Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS menangani 23 kasus yang terdiri dari ijin cerai sebanyak 9 kasus, 15 kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat. Dari 15 kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat telah diputus hukuman pelanggaran disiplin sebanyak 14 kasus sisanya 5 kasus dalam proses. Tahun 2012 kasus yang ditangani sebanyak 20 kasus yang terdiri 11 kasus ijin cerai, 9 kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat, sedangkan yang telah mendapat keputusan hukuman pelanggaran disiplin sebanyak 5 kasus. Tahun 2013 kasus yang ditangani sebanyak 36 kasus yang terdiri dari ijin cerai sebanyak 28 kasus , 8 kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat. Tahun 2014 kasus yang ditangani sebanyak 34 kasus yang terdiri dari ijin cerai sebanyak 24 kasus dan 10 kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat. Tahun 2015

kasus yang ditangani sebanyak 31 kasus yang terdiri dari ijin cerai

sebanyak 10 kasus dan 10 kasus telah diputus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat serta 11 kasus lainnya dan masih dalam proses.


23

Melihat perbandingan pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 serta 2015, khususnya kasus pelanggaran disiplin PNS baik tingkat sedang dan berat adanya fluktuasi dari 15 kasus pada tahun 2011 menjadi 9 kasus pada tahun 2012 menjadi 8 kasus pada tahun 2013 menjadi 10 kasus tahun 2014 serta 10 kasus Tahun 2015, sedangkan dilihat jumlah kasus yang diadukan baik kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat

sedang

dan

berat

maupun

kasus

ijin/cerai

PNS

mengalami

peningkatan/penurunan yang didominasi kasus ijin/cerai PNS, yaitu sebanyak 9 kasus pada tahun 2011, dan 11 kasus pada tahun 2012, 28 kasus pada tahun 2013, 24 kasus tahun 2014 serta 10 kasus tahun 2015. Dilihat dari data-data yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama rasio pelanggaran disiplin PNS tercapai 100 % dari target kasus 12 dapat ditekan hanya 10 kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat pada tahun 2015. Penurunan kasus pelanggaran disiplin PNS baik tingkat sedang dan berat tersebut merupakan dampak positif adanya kejelasan pemberian sanksi bagi PNS yang melakukan tindak pelanggaran disiplin PNS. Berikut ini disampaikan capaian kinerja dari indikator kinerja utama ”Rasio Pelanggaran Disiplin Pegawai”, dalam bentuk gambar dibawah ini. Gambar : 3.2. Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)


24

Dalam evaluasi capaian sasaran strategis yaitu meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas, telah ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) dalam pencapaian kinerja sebagaimana tabel dibawah ini. Tabel 3.6. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 2 (Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas)

N o

1

2

3

4

Tahun 2011


S t n

T

R


%

87

86,97


%

90


%


%

Tahun 2012 CK 2011

T

R

99,94

88

87,90

89,03

98,93

90

100

98,43

98,43

100

-

-

-

-

Tahun 2013 CK 2012

T

R

99,89

89

91,96

86,73

96,37

92

93,26

93,26

-

-

Tahun 2014 CK 2013

T

R

100

90

94.14

84,82

92,20

94

100

96,87

96,87

-

-

-

CK 2014

Tahun 2015

CK 2015

T

R

100

90

94.95

100

90.54

96.32

94

80.91

86.07

100

98.24

98.24

100

92.44

92.44

-

1

100

1

1

100

Rata-Rata Capaian IKU

99,10

96,51

96,36

98.64

94.63

Capaian Kinerja Sasaran 2

99,10

96,51

96,36

98.64

94.63

Hasil evaluasi sasaran 2 “Meningkatnya Pelayanan Aparatur yang berkualitas” pada 2015 capaian kinerja sasaran sebesar 94.63 % dengan rata-rata capaian IKU sebesar 94.63 % mengalami penurunan tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 4.01 % dari tahun 2014 . Penjelasan IKU Presentase Bezetting Jabatan Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah dari berbagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka penyusunan organisasi perangkat daerah perlu dilaksanakan dalam bentuk penataan organisasi perangkat daerah.


25

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa ”Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah dimaksud, Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, yang disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Sususnan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, serta Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram. Penyusunan

formasi

jabatan

masing-masing

perangkat

daerah

dilakukan

berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang merupakan tugas dan fungsi Bagian Organisasi Setda Kota Mataram, sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram selaku SKPD pelaksana pembinaan dan pengembangan aparatur menentukan bezeting

jabatan

perangkat

daerah.

Untuk

meningkatkan

kualitas

pelayanan

pemerintahan dan pembangunan, pengisian jabatan struktural sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan produktivitas kinerja organisasi perangkat daerah. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Mataram Nomor 800/002/BKD/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Lingkup Pemerintah Kota Mataram, mempunyai tugas antara lain memberikan pertimbangan kepada Walikota Mataram tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural lingkup Pemerintah Kota Mataram.


26

Hasil evaluasi pencapaian sasaran indikator kinerja utama (IKU) ”Presentase bezetting jabatan struktural” tabel 3.6 pada nomor urut 1, tingkat capaian kinerja tahun 2015 sebesar 100 % dari target sebesar 90 %, dengan realisasi sebesar 94.95 %. Capaian kinerja ini (kategori Baik Sekali), adanya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dilaksanakan oleh Walikota Mataram pada tahun 2015 dengan promosi jabatan sebanyak 33 orang dari berbagai tingkatan eselon. Tabel 3.7. BEZETTING JABATAN STRUKTURAL TAHUN 2015 No

Eselon

Formasi Jabatan

Bezetting Jabatan

Jabatan Lowong

% Bezeting

1

II.A

1

1

-

100.00

2

II.B

35

35

-

100.00

3

III.A

50

49

1

98.00

4

III.B

99

98

1

98.99

5

IV.A

447

437

10

97.76

6

IV.B

306

270

36

88.24

7

V.A

33

32

1

96.97

971

922

49

97.13

Jumlah Sumber : data diolah tahun 2015

Berikut ini disampaikan capaian kinerja dari indikator kinerja utama ”Persentase Bezetting Jabatan Struktural”, dalam bentuk gambar dibawah ini.


27

Gambar : 3.3. Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penjelasan IKU Presentase Bezetting Pegawai Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif, efisien serta penyelenggaraan pelayanan publik yang memenuhi tuntutan masyarakat, diperlukan jumlah, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai beban kerja dan kebutuhan riil organisasi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah. Adapun tujuan ditetapkan peraturan ini bagi daerah adalah agar Pejabat Pembina Kepegawaian dan pengelola kepegawaian dapat mengetahui dan menentukan jumlah pegawai yang tepat, dalam rangka penyelenggaran pemerintah yang efektif dan efisien.


28

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011, Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/2163/M.PAN-RB/06/2015 Tanggal, 30 Juni 2015, Mengamanatkan input data kebutuhan pegawai ASN pada e-Formasi dan Surat Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V256–5/99 Tanggal 11 Desember 2014 perihal Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai ASN TA. 2015, maka

pemerintah

Kota

Mataram

telah

melakukan

penyusunan

Rekapitulasi

Perencanaan Pegawai ASN Berdasarkan Data e - Formasi Pemerintah Kota Mataram tahun 2015, sesuai Surat Walikota Mataram Nomor 800/821.1/3272/BKD/2014 Tanggal 04 Desember 2015 perihal Rekapitulasi Perencanaan Pegawai ASN Berdasarkan Data e - Formasi Pemerintah Kota Mataram . Berkaitan dengan hal tersebut diatas untuk memudahkan analisa kebutuhan pegawai, dibawah ini kami paparkan data bezetting pegawai lingkup Pemerintah Kota Mataram sebagaimana tabel dibawah ini. Tabel 3.8.BEZETTING PEGAWAI LINGKUP PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2014 No

Uraian

Bezetting Pegawai

Kebutuhan Pegawai

Kekurangan Pegawai

% Bezetting

1

Tenaga Struktural

922

971

49

94.95

2

Tenaga Fungsional Umum

2.127

2.580

453

82.44

3

Tenaga Fungsional : - Pendidikan; - Kesehatan; - Tertentu lainnya;

2.997 470 108

3.590 798 248

593 328 140

83.48 58.90 43.55

6.624

8.187

1563

80.91

Jumlah Sumber : data diolah tahun 2015


29

Berdasarkan tabel diatas, bahwa realiasi capaian target bezetting pegawai sebesar 80.91 % dari target sebesar 94 % dan capaian kinerja tahun 2015 sebesar 86.07 %. Tidak dapat terpenuhinya target yang diharapkan pada capaian kinerja tahun 2015 disebabkan beberapa hal, antara lain karena adanya ketentuan Pemerintah Pusat melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang memberlakukan kebijakan moratorium penerimaan CPNS di tahun 2015 dan meningkatnya kebutuhan

tenaga kesehatan untuk pemenuhan tenaga kesehatan di

Rumah sakit Kota Mataram yang awalnya tipe C naik tingkat menjadi tipe B dan pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas serta tenaga pendidikan yang diperuntukan untuk SMPN 24 Kota Mataram yang merupakan sekolah yang baru dioperasikan serta penambahan rombel SD, sehingga dibutuhkan tenaga pendidikan tambahan untuk SD di Kota Mataram. . Menindaklanjuti kebijakan pemerintah tersebut, maka Pemerintah Kota Mataram telah menyusun formasi CPNS dengan mempertimbangkan azas zero growth yaitu pengangkatan CPNS yang didasarkan pada perhitungan jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun (purna tugas).


30

Berikut ini disampaikan capaian kinerja dari indikator kinerja utama ”Persentase Bezetting Pegawai”, dalam bentuk gambar dibawah ini. Gambar : 3.4. Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penjelasan IKU Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sebagai lembaga pelayanan administratif dituntut untuk menerapkan standar operasional prosedur, sehingga dalam memberikan pelayanan dapat diketahui dengan pasti tingkat kinerja yang dihasilkan. Sesuai indikator kinerja utama yaitu cakupan layanan administrasi kepegawaian, dibawah ini kami paparkan hasil layanan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram.


31

Tabel 3.9. LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Tahun 2011 No

Bidang/Jenis Layanan

1

2

1

Bidang Mutasi Kepegawaian: - Kenaikan Pangkat; - Kenaikan Gaji Berkala; - Mutasi antar SKPD; - Mutasi antar Kab/Kota/Provinsi  Pindah masuk ke Kota Mataram;  Pindah keluar dari Kota Mataram;

2

3

4

Bidang Diklat Kepegawaian : - Penerbitan Keputusan Tugas Belajar; - Penerbitan Ijin Belajar. Bidang Kesejanteraan Kepegawaian : - Kartu Pegawai (Karpeg); - Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu); - Pensiun PNS; - Penghargaan PNS (Satya Lancana Karya Satya); - Sumpah/Janji PNS; - Konversi NIP. Bidang Perenc. dan Pengembangan Kepegawaian : - Pengangkatan CPNS; - Pengangkatan PNS; - Pengangkatan Jab. Fungsional : * Pengangkatan pertama jabfung; * Pengangkatan kembali jabfung; * Kenaikan jabatan fungsional; * Perpindahan jabatan lain ke jab. fungsional; * Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan fungsional Jumlah Prosentase Penyelesaian

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Usul

Penet apan

Usul

Penet apan

Usul

Penet apan

Usul

Penet apan

Usul

Penet apan

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.117 1.266 77

1.050 1.266 77

1.211 1.218 124

1.200 1.154 124

1.173 1.304 51

1.168 1.304 51

1.299 1.055 315

1.289 1.080 315

740 1288 48

730 1288 44

56

56

89

61

73

27

49

49

55

43

24

24

32

29

24

10

14

14

24

21

14

14

15

15

8

8

24

24

17

17

186

186

120

120

129

129

105

105

64

64

442 980 140 -

442 980 130 -

137 0 181 48

137 0 174 48

266 135 107

256 120 87

206 412 119 140

116 412 119 140

20 270 114 98

20 150 127 -

442 -

442 -

127 -

127 -

-

-

25

25

202 5

202 5 .

126 0

125 0

0 125

1 125

200 1

200 1

9 199

9 199

54 -

54 -

77

77

75

72

9

9

54

54

25

25

3

3

2

2

7

7

22

22

16

16

27

27

38

38

30

30

197

197

53

53

1

1

18

17

0

0

4

4

4

4

5

5

0

0

1

1

19

19

-

-

4.984

4.905

3.560

3.320

3.518

3.408

4.267

4.192

3.097

2.863

98,43 %

93.26 %

96,87 %

Sumber : Data diolah Tahun 2015


98.24

92.44

32

Berdasarkan tabel 3.9 diatas, maka dapat diketahui tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian tahun 2015 sebesar 92.44 % dari 3.097 usul, realisasi capaiannya sebanyak 2.863 ketetapan/keputusan, mengalami penurunan realisasi capaiannya bila dibandingkan tahun 2014 yang capaiannya sebesar 98.24 % atau sebanyak 4.267 ketetapan/keputusan dari 4.192 usul. Berkaitan dengan capaian kinerja pada tahun 2015 yang belum mampu mencapai 100 % dari target, setelah dilakukan analisis data bahwa penyelesaian layanan bidang kepegawaian yang perlu ditingkatkan adalah koordinasi antar instansi pemerintah antara lain dengan Badan Kepegawaian dan Diklat Provinsi NTB dan Badan kepegawaian Negara yang mempunyai otoritas dalam pembinaan dan pengembangan kepegawaian. Berikut ini disampaikan capaian kinerja dari indikator kinerja utama ”Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian”, dalam bentuk gambar dibawah ini. Gambar : 3.5 . Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)


33

D. ANALISA PENYEBAB PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA Tabel 3.10. ANALISA PENINGKATAN/PENURUNAN CAPAIAN SASARAN 1 (Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing)

No

1

2


Tahun 2015 Penurunan

Peningkatan

- Belum terakriditasinya Persentase BKD untuk melaksanakan pejabat diklatpim secara mandiri struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai eselon Rasio pelanggaran disiplin PNS

- Dijadikan skala prioritas dalam Program peningkatan SDM aparatur melalui Diklatpim

- Kepala SKPD belum tegas - Peningkatan sosialisasi PP. 53 Tahun 2010 dalam menjatuhkan tentang Disiplin Pegawai Hukuman disiplin Negeri Sipil


74.07

100

Tabel 3.11. ANALISA PENINGKATAN/PENURUNAN CAPAIAN SASARAN 1 (Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas)

No

1

2

3

4


Tahun 2015 Penurunan

Peningkatan


- Beberapa jabatan belum - Pengisian Jabatan disesuaikan dengan terisi, pengangkatan konpetensi, prioritas & merupakan kewenangan kemampuan anggaran pejabat pembina kepegawaian


- Moratarium rekruitmen CPNSD oleh Pemerintah

- Pengadaan CPNSD zero grout sesuai kebutuhan.


- Berkas usul layanan kepegawain tidak lengkap - Validasi database pegawai belum maksimal

- Program Database kepegawaian Kota Mataram dilakukan online dan terkoneksi dengan SAPK


- Pengelola data kepegawaian belum terakriditasi dengan SAPK

- Sistem Informasi Kepegawaian dilakukan update data secara kontinu



100

86.07

92.44

100

34

E. REALISASI ANGGARAN Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 7.487.884.632,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.109.982.674,- sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini. Tabel 3.12 REALISASI ANGGARAN PADA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2014 No

Jenis Belanja

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1.

Belanja Tidak Langsung

2.388.586.632,-

2.320.561.246,-

97.15

2.

Belanja Langsung

5.099.298.000,-

4.789.421.428,-

93.92

Jumlah

7.487.884.632,-

7.109.982.674,-

94.95

Berikut ini dipaparkan penyerapan/realisasi anggaran dan prosentase masingmasing program/kegiatan sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini. Tabel 3.13 REALISASI KEUANGAN MENURUT PROGRAM/KEGIATAN PADA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2014 NO

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

%

1

2

3

4

5

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.137.269.000

1.060.355.128

3.000.000

3.000.000

100

45.000.000

37.469.928

83.27

1.3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

6.250.000

6.175.000

98.80

1.4. Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kend. Dinas /opersl

7.750.000

5.408.000

69.78

1.5. Penyediaan alat tulis kantor

60.769.500

60.768.500

100

1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

42.392.500

42.342.500

99.88

1.7. Penyediaan komp. instlasi listrik/ penerangan bangunan kantor

4.800.000

4.782.000

99.63

180.000.000

172.000.000

95.56

6.000.000

5.640.000

94.00

1.1. Penyediaan jasa surat menurat 1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.9

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan


93.24

35

1

2

30.005.000

81.65

1.10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

250.000.000

235.421.200

94.17

6.575.000

6.140.000

93.38

436.582.000

404.263.000

92.60

51.400.000

46.940.000

91.32

Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur

136.334.000

123.288.900

90.43

2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Opersional

6.000.000

5.025.000

83.75

2.2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

14.000.000

14.000.000

100.00

2.3. Pengadaan peralatan gedung kantor

29.550.000

28.990.000

98.10

2.4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

10.000.000

9.986.000

99.86

2.5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

64.884.000

54.163.900

83.48

2.6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

11.900.000

11.124.000

93.48

-

-

750.000

750.000

100.00

750.000

750.000

100.00

334.345.000

330.045.000

98.71

334.345.000

330.045.000

98.71

1.316.307.500

1.222.759.500

1.142.235.000

1.113.032.200

97.44

174.072.500

109.727.300

63.04

-

-

2.174.292.500

2.052.222.900

1.13. Penyediaan administrasi keuangan

3

Program Peningkatan disiplin aparatur

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 4.1

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Program Pendidikan Kedinasan 5.1.

6

Pendidikan penjenjangan struktural

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.1. Pendidikan dan pelatihan prajab. bagi calon PNS Daerah 6.2. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSD 6.3. Bimbingan teknis manajemen kepegawaian

7

5

36.750.000

1.12. Pengelolaan administrasi umum kepegawaian

5

4

1.9. Penyediaan makanan dan minuman

1.11. Penyusunan dokumen perencanaan

2

3

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


-

92.89

94.39

36

1

2 7.1. Penyusunan rencana pembinaan karier PNS

3

4

5

665.430.000

617.720.000

92.83

7.2. Seleksi penerimaan calon PNS

26.700.000

26.700.000

100.00

7.3, Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

228.612.500

212.918.900

93.14

7.4. Proses penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS

332.130.000

290.725.000

87.53

7.5. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

273.300.000

266.279.000

97.43

7.200.000

-

640.920.000

637.880.000

99.53

5.099.298.000

4.789.421.428

93,92

7.6. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN 7.7. Pengelolaan administrasi kepegawaian TOTAL BELANJA LANGSUNG

-

Berdasarkan tabel diatas (tabel 3.12) dapat dijelaskan bahwa penyerapan anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada BKD Kota Mataram, sebesar 94.95 %, tetapi bila dibandingkan penyerapan belanja langsung yang merupakan belanja untuk menunjang program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram, penyerapan anggaran belanja langsung sebesar 93.92 %, dikategorikan ”Baik Sekali”.


37

BAB IV PENUTUP Dalam rangka menindaklanjuti amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP ) sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga penyelenggara negara baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah diwajibkan setiap tahunnya untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah Kota Mataram telah merampungkan penyusunan LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2015. LAKIP dimaksud merupakan evaluasi kinerja terhadap Badan Kepegawaian Daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD. Berdasarkan hasil pengukuran dan parameter yang digunakan, maka kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2015 dikategorikan “Baik Sekali” serta ditunjukkan dengan penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan rata-rata sebesar 90.84 % Terkait dengan upaya yang dilakukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serapan dari target yang direncanakan sesuai indikator kinerja utama (IKU) dari sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram dapat dikategorikan “Baik Sekali” yang mencapai rata-rata capaian sasaran sebesar 90.96 % Berdasarkan hasil kajian pada Bab III di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun anggaran 2015, telah berjalan dengan baik, namun demikian berdasarkan permasalahan yang ada maka kedepan perlu dilakukan peningkatan terhadap kualitas penyelenggaraan program/kegiatan melalui peningkatan


38

koordinasi penyusunan program/kegiatan dan anggaran, peningkatan kualitas SDM aparatur, peningkatan koordinasi terhadap satuan kerja maupun stakeholder terkait untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).


39

Lampiran I RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD TAHUN ANGGARAN

: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH : 2015

SASARAN STRATEGIS SKPD 1. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing

INDIKATOR KINERJA 1.1 Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai eseloneringnya; 1.2 Rasio pelanggaran disiplin PNS;

2. Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas

TARGET

88 %

12 orang

2.1 Persentase bezetting jabatan struktural;

90 %

2.2 Persentase bezetting pegawai;

94 %

2.3 Cakupan layanan administrasi kepegawaian;

100 %

2.4 Ketersediaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);


1

40

Lampiran II PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD TAHUN ANGGARAN


SASARAN STRATEGIS SKPD 1. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing

2. Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1.1. Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai eseloneringnya;

88 %

1.2. Rasio pelanggaran disiplin PNS;

12 orang

10 orang

100

2.1. Persentase bezetting jabatan struktural;

90 %

94.95 %

100

2.2 Persentase bezetting pegawai;

94 %

80.91 %

86.07

2.3 Cakupan layanan administrasi kepegawaian;

100 %

92.44 %

92.44

2.4 Ketersediaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);

1

1

100

Jumlah Anggaran Tahun 2015

: Rp.

7.487.884.632,-

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2015

: Rp.

7.109.982.674,-

Capaian %

:

94.95 %


65.18 %

74.07.

41

Lampiran III STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD TAHUN ANGGARAN


KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN

BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN

BIDANG KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Keuangan Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Kepegawaian

Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional

Sub Bidang Kesejahteraan Kepegawaian

Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Sub Bidang Pengembangan Kepegawaian

Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Non Fungsional

Sub Bidang Tata Usaha Kepegawaian

Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

UPTB

= Garis Perintah (Komando)

- Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 jo Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011


IKU 1 TARGET REALISASI CAPAIAN K

2011 81 81.59 100

2012 83 75.62 91.11

2013 85 70.37 82.79

2014 87 65.36 75.13

2015 88 65.18 74.07

100

100 90

81 81.59

80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011


2011 20 15 100

2012 18 9 100

2013 16 8 100

2014 14 10 100

2015 12 10 100

100

100 90 80 70 60 50 40 30 20

20

15

10 0 2011


2011 87 86.97 99.94

2012 88 87.9 99.89

2013 89 91.96 100

2014 90 94.14 100

2015 90 94.95 100

99.94

100 90

87 86.97

80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011


2011 90 89.03 98.93

2012 90 86.73 96.37

2013 92 84.82 92.2

2014 94 90.54 96.32

2015 94 80.91 86.07

98.93

100

90 89.03

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011


2011 100 98.43 98.43

2012 100 93.26 93.26

2013 100 96.87 96.87

2014 100 98.24 98.24

2015 100 92.44 92.44

100 90 80 70 60 50 40 30 20

100 98.43 98.43

10 0 2011


2011 0 0 0

2012 0 0 0

2013 0 0 0

2014 0 1 100

2015 1

Ket 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

0

0

0 1

0

Persentase Pejabat Struktural Yang Mengikuti Diklatpim Sesuai Eselon 91.11 85

83 75.62

82.79

75.13

70.37

2012

2013

TARGET

REALISASI

88

87

74.07

65.36

65.18

2014

2015

CAPAIAN KINERJA

Rasio Pelanggaran Disiplin Pegawai 100

18

100

16 9

100

14 8

2012

2013

TARGET

REALISASI

100

12

10

2014

10

2015

CAPAIAN KINERJA

Persentase Bezetting Jabatan Struktural 4

100

99.89 88 87.9

89

91.96

100 90

94.14

90

94.95

100

2012

2013

TARGET

REALISASI

2014

2015

CAPAIAN KINERJA

Persentase Bezetting Pegawai 3

96.37 90

92.2

92

86.73

2012 TARGET

94

96.32 90.54

94

84.82

80.91

2013 REALISASI

2014

86.07

2015

CAPAIAN KINERJA

Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian 3

100

100 93.26 93.26

96.87 96.87

100 98.24 98.24

100 92.44 92.44

2012

2013

TARGET

REALISASI

2014

2015

CAPAIAN KINERJA

tersediaan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) 100

0

0

2 TARGET

0

0

0

3 REALISASI

0

0

1

4 CAPAIAN KINERJA

1

5

KATA PENGANTAR. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Recommend Documents