KATA PENGANTAR. dan kemampuan hidup sehat bagi setiap individu agar terwujud derajat kesehatan

KATA PENGANTAR

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap individu agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta dan

masyarakat.

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan tersebut, dalam tiga decade ini, telah cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan. Di era sekarang ini sangat dirasakan bahwa pembangunan di bidang kesehatan menjadi sangat kompleks, berkembang cepat, berubah cepat dan bahkan terkadang menjadi tidak menentu.Menyadari keadaan seperti itu maka akselerasi pembangunan di bidang kesehatan haruslah terarah, saling terkait, dan bermakna sehingga sangat perlu suatu landasan yang kuat yaitu berupa prinsip dasar pembangunan kesehatan yang mantap dan konsisten serta berkesinambungan. Mengingat kompleksnya pembangunan dibidang kesehatan, maka diperlukan kemampuan penyusunan kebijakan dan program pembangunan kesehatan yang lebih sesuai,

melalui

perencanaan

strategis

pembangunan

kesehatan

yang

dapat

mengantisipasi dan mengakomodir segala bentuk perubahan-perubahan terjadi. Dari tinjauan diatas maka dapat dipahami bahwa untuk merencanakan pembangunan di bidang kesehatan diperlukan (1).Prinsip dasar yang dipergunakan

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

i

secara konsisten, (2).Perkembangan rencana pembangunan kesehatan dan (3) Strategi dan kebijakan guna mencapai tujuan. Guna menjawab kebutuhan tersebut maka Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun suatu perencanaan yang berkelanjutan dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk lima(5) tahun ke depan (2013 – 2018). Harapan dari disusunnya dokumen ini adalah dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan di Nusa Tenggara Timur untuk jangka waktu 5 tahun mendatang (2013 – 2018). Tiada gading yang tak retak demikian kata pepatah, demikian juga kami menyadari masih banyak kekurangan di sana-sini sehingga dengan berjalannya waktu tidak tertutup kemungkinan perubahan akan dilakukan demi sempurnanya dokumen ini dan demi kesesuaian dengan kondisi terkini, sehingga masukkan dari berbagai pihak terkait kami harapkan. Pada kesempatan ini tak lupa kami sampaikan terima kasih atas dukungan

Australia Indonesia Partnership Health Strenghtening System (AIPHSS) yang telah memberikan masukan-masukan pada setiap tahapan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi NTT, serta mendatangkan para Expert untuk mendampingi Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan atas dukungannya pada tahap pelaksanaan Seminar Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Narasumber dari Kementerian Kesehatan RI, Profesor Ascobat Gani, Kepala Bappeda Provinsi NTT dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

ii

Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta berbagai pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan sehingga Dokumen Rencana Strategis ini dapat diterbitkan. Selamat Bekerja, Tuhan memberkati kita.

Kupang, 17 Februari2014


iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………..

i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………

iii

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: DINKES.SEK. 600/050/X/2013 TENTANG TIM PEMBAHAS RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) BIDANG KESEHATAN DAN PENYUSUN RENCANA STRATEGI (RENSTRA) DINAS KESEHATANPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG BERWAWASANSISTEM KESEHATAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2013 – 2018 ..................................................................

vii

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATANPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: DINKES.SEK.43/050/I/2014 TENTANG TIM PEMBAHAS RPJMD BIDANG KESEHATAN DAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)TAHUN 2013 – 2018 ...............................................................

xvii

BAB I.

BAB II.

BAB III.

PENDAHULUAN…………………………………………………………..............

1

1.1.

Latar Belakang ……………………………………………….............

1

1.2.

Landasan Hukum ……………………………………………………….

2

1.3.

Maksud dan Tujuan …………………………............................

6

1.4.

Sistimatika Penulisan ………………………………………............

7

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ……………………………………………………………….. 2.1. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi ……….

8 8

2.2.

Sumber Daya Manusia ………………………………………………..

10

2.3.

Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi ………………….

13

2.4.

Tantangan Dan Peluang Pelayanan Dinas Kesehatan…….

38

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI …………

49

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi ……………………………. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ……………………………………………….. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi………………………………………………………………………. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis…………………………………………. Penentuan Isu-isu Strategis…………………………………………..


49 90 92 99 103 iv

BAB IV.

BAB V. BAB VI.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN..

105

4.1.

VISI Dan MISI …………………………………………………………..

105

4.2.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan…

107

4.3.

Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Lima Tahun Dinas Kesehatan…………………………………………………………………..

122

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF …………………

133

INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT ………….

136


v

DAFTAR LAMPIRAN 1. KONTRIBUTOR 2. TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 3. TABEL 5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

KINERJA,

4. TABEL 6.1. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


vi

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KESEHATAN Jl. Palapa No. 22,

 (0380) 822049 – 825734 Fax : 825735 K U P A N G - NTT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: DINKES.SEK. 600/050/X/2013 TENTANG TIM PEMBAHAS RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) BIDANG KESEHATAN DAN PENYUSUN RENCANASTRATEGI (RENSTRA) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG BERWAWASAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2013 – 2018 KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Menimbang

: a.

bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi NTT;

b.

bahwa untuk mendukung perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan dalam upaya mendekatkan pelayanannya kepada masyarakat, diperlukan penyesuaian visi, misi dan nilai-nilai yang perlu diakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2014 – 2018;


vii

Mengingat

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2013 – 2014;

: 1.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 1649);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);

6.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,


tentang

viii

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4741);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4737);

10 .

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61);

11 .

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

12 .

Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;

13 .

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VII/2010 tentang Organissi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

14 .

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 010 Seri D Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0019);

15 .

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Provinsi NTT;

16 .

Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;

17 .

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;


ix

18 .

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/MENKES/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;

19 .

Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor 1202/Menkes/SK/VII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten Sehat; MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Tim Pembahas Rancangan RPJMD Bidang Kesehatan dan Penyusun Rencana Strategi (Renstra) Dinas KesehatanProvinsi Nusa Tenggara Timur yang Berwawasan Sistem Kesehatan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 - 2018

Kedua

: Tim menyusun Rancangan RPJMD dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2013-2018.

Ketiga

: Rancangan RPJMD dan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud Diktum kedua digunakan sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan dalam menetapkan RPJMD dan Renstra Bidang Kesehatan yang nantinya digunakan

dalam

penyelenggaraan

program

pembangunan

kesehatan di Provinsi NTT. Keempat

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rancangan Renstra sebagaimana

dimaksud

dalam

Diktum

Kesatu

Keputusan

ini

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kelima

: Segala

biaya

yang

dikeluarkan

sebagai

akibat

ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada dana AIP HSS dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013.


x

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan atau pembetulan seperlunya.

Tembusan : 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan); 2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang; (sebagai laporan); 3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan); 4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan 5. A r s i p


xi

LAMPIRAN I : KEPUTUSANKEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : DINKES.SEK.600/050/X/2013 TENTANG TIM PEMBAHAS RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) BIDANG KESEHATAN DAN PENYUSUN RENCANASTRATEGI (RENSTRA) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG BERWAWASANSISTEM KESEHATAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2013 – 2018

PENASEHAT

:

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT

TIM AHLI

:

DR.Dr. HIRONIMUS FERNANDEZ, MKES Dr. PAULA Y. TIBULUDJI,MPH, PhD DR. PIUS WERAMAN, SKM, M.Kes Dr. XAVERIUS SEIKKA Dr. HANAFI AZHARI Dr. FELICIANUS P. PIRA,MPH Dr. OLGA SANTOSA Drs. WILLY TOKAN,MS Drs. AGUSTINUS BEBOK,MS Drs. JAKOBUS ATASOGE,MM


xii

POKJA I : UPAYA KESEHATAN KOORDINATOR

:

KABID YANMEDIK/Dr. MINAH SUKRI,MARS

KETUA

:

Ir. ISBANDRIO, MM

ANGGOTA

:

1. DR. INA DEBORA RATULUDJI, S.Kep,M.Kes. 2. EMMA M.F. SIMANJUNTAK,SKM,MM, MScPH 3. YAHYA KIRANG, S.Sos 4. MAGDALENA D. SERAN, S.Si, MPH 5. ROBERTUS AKOIT, ST, M.Kes 6. AGUSTINA Y.R.KAMLASI, S.Si,MPH 7. DAMIANA DJAHARI, SKM 8. KHATARINA OLA, SKM 9. RASNAWATI, SKM 10. SYLVIA C. FRANCIS,S.Psi, MPHM 11. VINCE PANGGULA,SKM 12. EMERENSIANA KETE, SKM 13. HERMINA LEGIMA KANI, M.Kes

POKJA II : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOORDINATOR

:

KABID KESMAS/DR.drg. MINDO SINAGA,MKes

KETUA

:

Drg. IIEN ADRIYANI, M.Kes.

ANGGOTA

:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

DR. SABINA GERO, SKM,M.KES. JOSE NAIBUTTI,S.IP, M.Si. MADE SUMIARTHA, SKM, M.Kes. Drs. ALFRED FINA, M.Kes. MADE SUMIARTHA, SKM, M.Kes. TARSISIUS JELALU, SKM,M.Kes. HELENA TOMASOWA, SKM,M.KeS Dr. Y.T. KUSUMAWARDHANI SITI ROMLAH,SKM,M.Kes JEKIE L.PASANDE, SKM BUNGSU A.ZINA,SKM


xiii

POKJA III : MANAJEMEN, INFORMASI DAN REGULASI KESEHATAN KOORDINATOR

:

Plt. SEKRETARIS /A.P MAMUN PATTY,SH,MSi

KETUA

:

Ir. ERLINA R. SALMUN, M.Kes

ANGGOTA

:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Dr. S.M.J. KOAMESAH, MMR. MPPK DR. RAFAEL PAUN, SKM, M.Kes. Drg. MARIA SILALAHI, MPHM KANISIUS KARMI, S.Sos LUSI HERMANUS,SH,M.Hum DONNA HUTAHAEAN, SKM,M.Kes ERNAWATI ARKA, SE, MM FOLKES SAUDILA, SIP, M.Hum DOMINISEP OVIDIUS DODO,SKM,MPH FLORENCE BERIBE,SKM TADEUS ANDREAS,SKM,M.Kes. ELIS APRIANTI, SE USMAN HUSIN, SE SAIFUL,SKM YUDISTIRA YEWANGOE HENDRY BOEKY,SKM

POKJA IV : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN KOORDINATOR

:

Plt.SEKRETARIS /A.P MAMUN PATTY,SH,MSi

KETUA

:

Dr.THERESIA RALLO, MPH

ANGGOTA

:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

JOYCE TIBULUDJI,SKM,M.Kes. ARIJADI PRIYONO, SKM NYOMAN SWASTIKA,SKM,M.Kes. ACEP EFENDI, SKM, MSi MARIA R. UN, SKM, MM JANE NDAPAOLE,SKM,MSc APRIS L. ISU, SKM AMINA H. BAUN, SKM MELKI IBU, SKM


xiv

POKJA V : SDM KESEHATANPOKJA KOORDINATOR : KABID PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN/A.P MAMUN PATTY,SH,MSi KETUA : LUKAS M. DJU, S.IP, MSI. ANGGOTA

:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

URBANUS MAHOKLORI,S.H,M.Si YUSTINA GOH,SKM,M.Kes. FLORENTINUS,S.KEP,M.Kes NI MADE OKA A.KASUMA, SP KARTINI MANIHURUK,SKM,MM. JOHANA DE ROZARI,S.Sos, MM PETRUS GURNING,SKM,M.Kes DERTY KOROH,SKM,M.Kes VIKTOR E. BATMALO,SE, MM YOSIAS HERE,S.KeS

POKJA VI : SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANANKOORDINATOR KOORDINATOR : KA.UPTD POVABEKKES/Dra. STANY LAURENTZ,Apt KETUA

:

DRS. BUDI WINARKO,M.KES.

ANGGOTA

:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

URBANUS MAHOKLORI,S.H,M.Si I GEDE KABINAWA,SKM MARLINDA KITU, S.Si MARIA ANGGRAENI, S.Farm,Apt AMELIA INAWATI SURAT,S.Si DWI RAHAYU WIDYASTUTI,S.Si,Apt DEWISANTY O. DAY,SKM ANI TRISNAWATI,SKM PETUGAS BALAI POM PETUGAS RSUD JOHANES KUPANG

POKJA VII : PEMBIAYAAN KESEHATAN KOORDINATOR : Plt.SEKRETARIS /A.P MAMUN PATTY,SH,MSi KETUA

:

NYOMAN SANIAMBARA,SKM,MKES.

ANGGOTA

:

1. 2.

FLORA TAMPOBULON,SKM,M.Kes GOLDEFRIDUS KANISIUS,SKM


xv

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

THERESIA M.FLORENSIA,SE,Mec.Dev YENDRIS K.SAMRUT,SKM,M.Kes SHERLY LITIK, SP, MKM PETRUS ROMEO,SKM,MKes JEFRY ARYANDRA,SKM DECE M.N. PAY,SKM YUDISTIRA KIKHAU,SKM TONY TAPATAB, SE YANSEN MARTEN MBAU,SKM

PETUGAS ADMINISTRASI BENDAHARA

:

SIANE A. GALLA

ANGGOTA

:

1. ADRIANA KIKHAU, A.Md 2. MARSELINUS ATASOGE,A.Md 3. YOS D. RINI,S.Kom 4. ELISABETH BALUKH,AM.d


xvi

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KESEHATAN Jl. Palapa No. 22,

 (0380) 822049 – 825734 Fax : 825735 K U P A N G - NTT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: DINKES.SEK.43/050/I/2014 TENTANG TIM PEMBAHAS RPJMD BIDANG KESEHATAN DAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)TAHUN 2013 - 2018 DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Menimbang

:

a.

Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Nasional di bidang kesehatan, sesuai amanat Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 s/d 2018;

b.

Bahwa untuk efektifitas penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 s/d 2018 perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara TimurTahun 2013 s/d 2018;

c.

Bahwa sesuai butir b diatas, maka ditunjuk nama-nama yang dianggap cakap dan mampu serta berdedikasi tinggi untuk duduk sebagai tim penyusun Dokumen Rencana


xvii

Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 s/d 2018 dengan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur;

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI. Tahun 1992 Nomor100, Tambahan Lembaran Negara 3495);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;


xviii

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerinrah Daerah kepada Masyarakat;

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintahan Otonomi Daerah ;

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi danTugas Pembantuan;

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

18.

Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 – 2025;

19.

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata cara Penyusunan Renstra SKPD;


xix

Memperhatikan

:

22.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur;

23.

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Daerah Provinsi NTT;

a.

Rencana Pembangunan Jangka (RPJMN) Tahun 2010 s/d 2013

b.

Rencana Pembangunan Jangka (RPJMD) Tahun 2013 s/d 2018

Menengah Menengah

Nasional Daerah

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Pertama

:

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Tim Pembahas RPJMD Bidang Kesehatan dan Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2013 – 2018 Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

:

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut : •

•

•

Bertanggungjawab terhadap kelancaran seluruh proses dan mekanisme diskusi, penyusunan, pembahasan dan seminar Rencana Strategis Bidang Kesehatan Tahun 2013-2018; Melakukan penyediaan dan penyusunan data, pengolahan data, pengolahan data, pencatatan dan pelaporan dan pengarsipan terhadap seluruh dokumen, surat-surat, naskah yang berkenaan dengan penyusunan rencana strategis bidang kesehatan tahun 2013-2018 sampai dengan tersusunnya Dokumen Rencana Strategis Bidang Kesehatan Tahun 2013-1018; Menyelesaikan semua tugas yang menjadi tanggungjawab dan selalu berkoordinasi serta melaporkan hasilnya kepada pejabat terkait yang berwenang;


xx

Ketiga

:

Kepada Tim Pembahas RPJMD Bidang Kesehatan dan Tim Penyusun Rencana Strategis Bidang Kesehatan Tahun 2013 s/d 2018 seperti dimaksud dalam dictum pertama dapat diberikan upah kerja sesuai jenis kegiatan yang telah ditetapkan bila anggaran tersedia.

Keempat

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


xxi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: DINKES.Sekr. 43/050/I/2014 TENTANG TIM PEMBAHAS RPJMD BIDANG KESEHATAN DAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2013 - 2018 DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Pelindung / Penasihat

:

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ketua

:

Klemens Kesule Hala, SH, M.Hum

Sekretaris

:

Ir. Erlina Salmun, M.Kes

Bendahara

:

Siane A. Galla

Anggota

:

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dr. Xaverius Seikka Dr. Olga Santosa Dr. Felicianus P. Pira Drs. O.T Willy,MScPH Dr. Hanafi Azhari Drs. Jakobus Atasoge,MM Drs. Ad Do Hina, S.Th,MM Drs. Agus Bebok,MSi A.P. Mamun Patty,SH,MSi DR. dr. Paula Y. Tibuludji,MPH DR.Dr. Hironimus Fernades, M.Kes DR. Sabina Gero, SKM, M.Kes DR. Ina Ratuludji, S.Kep, M.Kes DR. Pius Wiraman, SKM, M.Kes DR. Rafael Baun, SKM, M.Kes DR. Ermi Ndun, SKM, MScPh Dr.S.M.J. Koamesah, MMR,MMPK DR. John S. Kotten,SH,MHum


xxii

Pokja Pelayanan Medik • Penanggungjawab • Anggota

: :

Pokja Pelayanan Kesehatan Masyarakat • Penanggungjawab • Anggota

Emma M.F. Simanjuntak,SKM,MM,MScPH • Drs. Budi Winarko, Apt • Nyoman Saniambara, SKM,MKes • Robertus Akoit, ST,MKes • Jefry Aryandra, SKM

: :

Pokja Pengembangan Tenaga Kesehatan • Penanggungjawab • Anggota

DR. • • • •

: :

Pokja Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan • Penanggungjawab • Anggota

Lusiana Hermanus, SH. MH • Lukas M, Dju, SIP,MSi • Serafina Kapilawi, S.Sos • Derty Koroh, SKM,MPH • Adriana Khikau, AmdKL

: :

Pokja UPT Laboratorium Kesehatan • Penanggungjawab • Anggota

dr. Theresia Ralo, MPH • Joyce Tibuludji, SKM,MKes • Arijadi Prijono, SKM • Acep Effendi, SKM,MKes • Bungzu A. Zina, SKM

: :

Drs. Agustinus Sally, Apt,MM • Yahya Kirang, Ssos • Maria Anggraeny, S.Farm

PokjaUPT PelatihanTenagaKesehatan • Penanggungjawab • Anggota

Drg. MindoSinaga, MKes Drg. Maria Silalahi, MPHM Drg. Iien Adriyani, MKes Ir. Isbandrio, MM Ni Made Oka Arpini, SP

: :

A. T. Berkanis,S.Kep,Ners,M.H.Kes • Kartini Manihuruk, SKM,MM • Marselinus Atasoge, AmdGz

:

• • •

Sekretariat Dinkes Pokja Sub Bagian PDE


Ernawati R. Arka, SE,MM Donna Hutahaean, SKM,MKes Folkes Saudila, SIP,MHum

xxiii

PokjaSub BagianKeuangan

:

• •

GoldefridusKanisius, SKM Maria R.Un, SKM,MM

Pokja Sub Bagian Kepegawaian Umum

:

• • •

Kanisius Karmi, S.Sos Yos D. Rini, S.Kom Elisabeth Baluk, AMdGz


xxiv

Lampiran :


xxv

BAB I PENDAHULUAN I.1.

Latar Belakang Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat

kesehatan

Pembangunan

masyarakat

kesehatan

yang

setinggi-tingginya

diselenggarakan

dengan

dapat

terwujud.

berdasarkan

pada

perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui: 1) Meningkatkan akses dan mutu upaya kesehatan yang berkelanjutan, 2) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen informasi dan regulasi kesehatan, 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan, 4) Meningkatkan pemenuhan SDM kesehatan, 5) Meningkatkan ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang bermutu dan tepat guna bagi masyarakat, 6) Meningkatkan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan, 7) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan. Rencana Strategi (Renstra) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala SKPD

yang penyusunannya

berpedoman kepada, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional sesuai Perpres. No. 72 Tahun 2012, RPJM Daerah

RenstraDinasKesehatanProvinsi NTT 2013 - 2018

1

sesuai Perda No. 1 Tahun 2014, dan Indikator pada MDG,s memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Renstra Tahun 2013-2018 merupakan kesinambungan dari pembangunan lima tahun sebelumnya dengan lebih mendorong sumber daya yang mampu meningkatkan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengeliminir kendala dan tantangan pembangunan sesuai hasil analis lingkungan strategis internal dan eksternal.

I.2.

Landasan Hukum : Landasan Hukum Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut : •

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

•

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

•

Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);


2

•

Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara RI No. 126 tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

•

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

•

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

•

Undang-Undang

Nomor 25 Tahun

2009 tentang

Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); •

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

•

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;

•

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;

•

Peraturan Pemerintah Nomor

65 Tahun 2005 tentang

Pedoman

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); RenstraDinasKesehatanProvinsi NTT 2013 - 2018

3

•

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

•

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

•

Peraturan

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006

tentang Tata

Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); •

Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006

tentang Tata

Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; •

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah;

•

Peraturan

Pemerintah

Nomor

3

Tahun

2007

tentang

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; •

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia RenstraDinasKesehatanProvinsi NTT 2013 - 2018

4

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); •

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); •

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintahan Otonomi Daerah;

•

Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2008 tentang Dana Dekon dan Tugas Pembantuan;

•

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); •

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan

Pemerintah

Nomor

15

Tahun

2010

tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); •

Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

•

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Nusa

Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025; RenstraDinasKesehatanProvinsi NTT 2013 - 2018

5

•

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Provinsi NTT;

•

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2013 – 2018;

•

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

•

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

54

Tahun

2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; •

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan

•

Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Dinkes.Sekt 43/050/1/2014 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018.

I.3.

Maksud dan Tujuan : Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT ini adalah tersedianya

dokumen

perencanaan

kesehatan

lima

tahunan.

Tujuan

penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT ini adalah tersedianya suatu dokumen perencanaan strategic dan komperhensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan masalah daerah, perencanaan arah kebijakan dan


6

strategi, hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang kesehatan. Dokumen ini dapat dijadikan acuan dan pegangan Dinas Kesehatan Provinsi NTT serta penyelenggara Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

I.4.

Sistematika Penulisan : Sistematika Penulisan Renstra ini terdiri dari : • Bab I

: Pendahuluan

• Bab II

: Gambaran Pelayanan SKPD

• Bab III

: Isu-isu Strategis berdasarkanTugas dan Fungsi

• Bab IV

: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

• Bab V

: Rencana Program Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

•

Bab VI

: Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Sasaran RPJMD


7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN PROVINSI 2.1.1. Tugas Pokok Dan Fungsi Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan bahwa: •

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kesehatan.

•

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi: 

perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;



penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;



pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;



pembinaan unit pelaksana teknis;



pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;



pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

dipimpin oleh Kepala

Dinas Kesehatan dibantu 4 Bidang

Dinas dan Sekretariat serta 3 Unit Pelaksana Teknis : (1) Bidang Pengembangan SDM Kesehatan; (2) Bidang Kesehatan Masyarakat; (3) Bidang Pelayanan Medik; (4) Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

8

(5) Sekretariat

serta 3 Unit Pelaksana Teknis antara lain (1) UPT Pelatihan

Tenaga Kesehatan (2) UPT Laboratorium Kesehatan (3) UPT Pengelolaan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan: •

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum b. Sub Bagian Program, Data danEvaluasi c. Sub. Bagian Keuangan

•

Bidang Pengembangan SDM Kesehatan membawahi 3 (tiga) Seksi : a. Seksi Pengkajian dan pendayagunaan SDM Kesehatan ; b. Seksi Legilitas Tenaga dan Institusi Diklat; c. Seksi Pendidikan dan Latihan

•

Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi 3 (tiga) seksi: a. Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat; b. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak; c. Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat

•

Bidang Pelayanan Medik membawahi 3 (tiga) seksi : a. Seksi Kefarmasian, Bahan dan PeralatanKesehatan; b. Seksi Pelayanan Kesehatan Strata 2 dan Strata 3; c. Seksi Asuransi Kesehatan dan Jaminan Pembiayaan dan Pemeliharaan Kesehastan Masyarakat

•

Bidang Pencegahan danPenanggulangan Masalah Kesehatan membawahi 3 (tiga) seksi : a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; b. Seksi Penyehatan Lingkungan; c. Seksi Penanggulangan Keadaan Darurat Kesehatan.

•

UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan  Sub Bagian Tata Usaha;


9

•

UPTD Laboratorium Kesehatan;  Sub Bagian Tata Usaha;

•

UPTD Pengelolaan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan;  Sub Bagian Tata Usaha; Dapat dilihat pada bagan berikut ini :

2.2. Sumber Daya Manusia Jumlah sumber daya manusia di Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur memadai. Namun demikian dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan, mengingat tugas-tugas dimasa yang akan datang lebih berat, terutama dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

10

rangka menjalankan tugas pokok sebagai koordinator, perumus kebijakan, pelaksanaan danpengendalian pembangunan bidang kesehatan. Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Jenis Kelamin Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2012 GOLONGAN

PANGKAT

I/a

JuruMuda

I/b

JuruMudaTk.I

I/c Juru I/d JuruTk.I JumlahGolongan I II/a PengaturMuda II/b PengaturMudaTk.I II/c Pengatur II/d PengaturTk.I JumlahGolongan II III/a PenataMuda III/b PenataMudaTk.I III/c Penata III/d PenataTk.I JumlahGolongan III IV/a Pembina IV/b Pembina Tk.I Pembina IV/c UtamaMuda Pembina IV/d UtamaMadya Jumlah Golongan IV Total

JENIS KELAMIN LAKIPEREMPUAN LAKI 0 0

JUMLAH 0

0

0

2 0 2 16 9 2 4 31 22 37 12 17 88 2 5

0 0 0 0 3 5 9 17 21 40 24 15 100 6 4

0 2 0 2 16 12 7 13 48 43 77 36 32 188 8 9

0

1

1

1 8 129

0 11 128

1 19 257

Dari jumlah tersebut pegawai yang berpendidikan S3 berjumlah 2 orang, S2 berjumlah 28 orang, S1 berjumlah 109 orang, D3 berjumlah 31 orang, D1 berjumlah 5 orang, SMA berjumlah 78 orang, SMP berjumlah 3 orang dan SD berjumlah 1 orang.


11

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2012 JENIS KELAMIN LAKIPEREMPUAN LAKI 1 0

NO

PENDIDIKAN TERAKHIR

1

SD

2

SMP

3

0

3

3

SMA

55

23

78

4

D-1

4

1

5

5

D-3

8

23

31

6

S-1

44

65

109

7

S-2

12

16

28

8

S-3

2

0

2

129

128

257

Grand Total


JUMLAH 1

12

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kinerja pelayanan Dinas kesehatan Provinsi NTT dapat dilihat dengan pencapaian indicator

Bidang Kesehatan

melaluicapaian indicator Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2009 – 2013 :

TABEL 2.1.Realisasi Pencapaian Target Renstra 5 Tahun yang lalu.

PENCAPAIAN KINERJA SKPD No

-1

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi RKPD

-2 Meningkatnya Usia Harapan Hidup (Tahun)

1

2

Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran Hidup

Target Target Target IKK Indikator SPM Lainnya

-3

-4

-5

Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun ke

Rasio Capaian pada Tahun ke

1 -6

2 -7

3 -8

4 -9

5 -10

1 -11

2 -12

3 -13

4 -14

5 -15

1 -16

2 -17

3 -18

4 -19

5 -20

66

66.46

67.14

67.82

68.5

66.5

67.5

67.65

67.4

67.4

101

102

101

99

98

116 118

115

220 kasus 198 kasus 184 ksus 171 kasus 141 kasus 286 kasus 252 kasus 206 ksus 192 ksus 153 ksus 250

227


197 176

153

302

272

220

200

172

131

130

13

4

No


3

menurunnya angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup

menurunnya angka kematian balita (AKABA) per 1.000 kelahiran hidup balita



4133 kasus

3664 3108 3461 ksus kasus kasus

47

42

6682 kasus

5758 Kasus 76

37

2490 kasus

32 27

5237 ksus 66


4468 kasus

56

4057 kasus 46


1219 kasus

1305 kasus

1272 kasus

1350 kasus

1173 kasus

13.1

12.1

12.8

15.1

13.2

27

362 kasus 535 kasus 243 kasus 230 kasus 191 kasus

29

5

35

9

47

26

49

39

5

44

5

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 95 %

75

75

80

85

85

63,11

59,12

66,70

67,65

61,27

84,15

78,8

83,4

79,6

72,08

6

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani

76

76

80

80

80

45.6

43.26

56.41

52.16

55

110

108

47

69

69


14

No






1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

85

85

85

85

85

87.48

71.77

78.43

81.71

76.18

89

89

90

95

90

8

Cakupan Pelayanan Nifas

85

85

85

85

85

69.48

58.28

65.12

70.69

69

82

69

77

83

81

9

Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani

73

73

75

80

80

7.9

11.53

15.4

15.72

82

78

49

37

10

Cakupan Pelayanan Anak Balita

77

77

80

80

80

27.2

35.3

50.9

50.1

52.6

35

46

64

63

66

11

Cakupan Peserta KB Aktif

67

67

70

75

75

70.2

57.4

68.9

67

69.5

105

86

98

89

93


-

15

No


12

Cakupan Kunjungan Bayi

13

Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate

14

Persentase kesembuhan TB

15

16

Angka keberhasilan pengobatan penderita baru TB BTA (+) Prosentase peningkatan penemuan penderita baru TB BTA (+)





1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

85

85

85

85

85

82.29

83.3

92.3

92

61.72

97

98

109

108

73

Per 100.000

2

2

2

2

2

4.14

4

5

5.3

6.5

207

200

250

265

325

%

85

85

86

87

88

70

78.2

75.6

80

-

82

92

88

92

%

90

90

90

90

90

89

92

83

87

-

99

102

92

97

%

40

47

55

62

70

34.95

38

42.8

43

39.86

87

81

78

69


57

16

No


Target SPM

Target Target IKK Indikator Lainnya


1

2

3

4


5


1

2

3

4

5

9

41

11.8

1.11

3.02

1

2

3

4

5

17

Persentase penemuan dan pengobatan kasus Penumonia pada balita

%

18

Persentase Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

19

Prosentase penurunan Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk

%

11

6.68

2.68

2

1.8

9

9.22

6.7

3

10.7

84

138

250

150

594

20

Prosentase Angka Kematian rabies per 10.000 penduduk

%

0.2

0.2

0.1

0.1

0

0.21

0.48

0.23

0.1

0.01

105

240

230

100

#DIV/0!

21

Prosentase penurunan kesakitan diare /1000 penduduk

%

19

13.07

7.07

5.02

4

17.7

24.64

23.02

13.5

8.96

93

189

326

269

224


17

No


Target Target Indikator Target IKK SPM Lainnya




1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

22

Prosentase penurunan kesakitan malaria per 1.000 penduduk

%

20

17

14

11

4

30

29

24

22

17

150

171

171

200

425

23

Prosentase penurunan Kesakitan kusta per 100.000 penduduk

%

1

1

1

1

1

0.9

0.7

0.7

0.8

0.6

90

70

70

80

60

24

Prosentase Penurunan prevalensi HIV/AIDS Per 1.000 penduduk

%

0.4

0.4

0.3

0.3

0.2

0.5

0.5

0.5

0.5

0.3

125

125

167

167

150

25

Prosentase penurunan angka kesakitan filariasis per 10.000 penduduk

%

8

6

4

2

1

0.01

0.01

0.02

0.01

0.023

0.1

0

1

1

2

26

Derajat rumah Sehat

%

51

55

60

65

70

51.01

45

48

47

50

99.8

82

80

72

71


18

No


Target SPM

Target Indikator Target IKK Lainnya




1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

27

Persentase Rumah dengan MCK sendiri

%

51

55

60

65

70

68

70.51

73.4

78.59

80

134

128

122

121

114

28

Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih

%

51

58

67

76

85

48.1

51.76

54.5

59.2

62.6

94.1

89

81

78

74

29

Frekwensi Tersedianya Informasi Bulanan Tentang Perkembangan Program Perbaikan Gizi di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Setahun

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

100

100

100

100

100

30

Persentase Pemerintahan Desa Yang Memiliki Dokumen Rencana Intervensi Masalah Gizi

20

30

40

60

80


0

-

-

-

-

19

No






1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

31

Cakupan Balita Yang Mendapat KMS (K/S)

77

81

90

100

100

97.2

95.8

93.9

91.1

95.1

126.2

118

104

91

95

32

Prosentase Balita ditimbang Posyandu (D/S)

72

76

80

85

90

75.7

74.4

75.6

76.6

76.7

105.1

98

95

90

85

33

Cakupan Penanganan BALITA dengan pertumbuhan terganggu

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

34

Persentase penanganan BALITA GIZI buruk sesuai Standart

80

85

90

95

100

100

100

100

100

100

125

118

111

105

100

35

Persentase Ibu Hamil medapat tablet Fe 90 Tablet

85

86

87

88

90

62

66

67

72

72

72

77

77

82

80


20

No






1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

36

Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat Asi Eksklusif

23

30

37

44

50

16

22

34

60

72

70

74

93

135

144

37

Persentase Balita 6 59 bulan mendapat Vitamin A

76

79

82

86

90

79.3

82.2

84.3

84.8

84.5 104.342 104

103

99

94

38

Meningkatnya Persentase Cakupan Penanganan Balita Dengan Gejala Pertumbuhan Terganggu

84

88

92

96

100

100

100

100

100

100

109

104

100

39

Cakupan Desa Siaga Aktif

65

65

70

80

85

80

80

80

80

85

114

100

100


119.048 114

123

123

21

No


Target SPM

Target Target IKK Indikator Lainnya




1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

129

89,55

80,41

40

Meningkatnya Persentase Bantuan Pendidikan Bagi Dokter Spesialis, Dokter Muda, Mahasiswa Kedokteran dan SDM Kesehatan Lainnya

6.57

Profil Dinkes

2007

7.4

8.2

8.8

9.6

10

14,96

10,46

7,88

7,72

5,07

41

Meningkatnya Persentase Registrasi dan Pemberian Ijin Tenaga Kesehatan Strategik Baik Pemerintah maupun Swasta

42.45

Profil Dinkes

2007

50

57

65

73

80

100

100

60

50

100

200

175

92

68

42

Meningkatnya Persentase Penyediaan Tenaga Kesehatan Strategis Pemerintah

71.3

Profil Dinkes

2005

74

76.3

78.8

81.3

82

60

65

30

45

95

81

85

38

55


202

5

50,7

125

-

22

No






1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2007

78

84

90

95

100

95

90

95

100

100

122

107

106

105

100

150

62

64

67

106 10

51

15

43

Meningkatnya Persentase Institusi Pendidikan dan Institusi Pelatihan Tenaga Kesehatan yang Terakreditasi

72

44

Persentase Tenaga Kesehatan Yang Profesional (Terlatih dan Bersertifikat)

0

2008

50

60

65

70

75

100

90

40

45

50

200

45

Persentase Kelengkapan dan Ketersediaan Alat dan Perlengkapan UPT Latnakes

0

2008

80

85

90

95

100

90

90

09

48

15

113

Profil Dinkes


23

No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Target SPM TargetTarget IKK Indikator Lainnya Fungsi RKPD

46

Meningkatnya Persentase Terlaksananya Sistem Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan, Pengendalian dan Monev Terpadu di Tingkat Provinsi dan Seluruh Kabupaten/Kota

47

Meningkatnya Persentase Tertata dan Terlaksananya SIKDA Terpadu di Tingkat Provinsi dan Seluruh Kabupaten/Kota

Profil Dinkes




1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

40

55

70

85

100

53

45

67

100

100

132.5

82

96

118

100

60

70

80

90

100

9.5

9.5

9.5

9.5

24

15.8333

14

12

11

24


24

No






1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

48

Meningkatnya Persentase Tertata dan Terlaksananya SIKDA Terpadu di Tingkat Provinsi dan Seluruh Kabupaten/Kota

60

70

80

90

100

9.5

9.5

9.5

9.5

24

15.8333

14

12

11

24

49

Meningkatnya Persentase Terlaksananya Sistem Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan, Pengendalian dan Monev Terpadu di Tingkat Provinsi dan Seluruh Kabupaten/Kota

40

55

70

85

100

53

45

67

100

100

132.5

82

96

118

100

50

Jumlah Rumah Sakit

33

34

35

36

37

33

36

37

41

43

100

106

106

114

116


25

No






1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

51

Prenstase jumlah rumha sakit yang memeliki Dokter Spesialis sesuai standart/Tipe RS

30

40

50

60

65

54.5

55.8

56.8

56.8

56.8

181.667

140

114

95

87

52

Rasio Puskesmas Pembantu terhadap 100.000 pddk

24

24

24.5

25

25

24.1

22.5

23.6

22

22

102.553

94

96

88

88

53

Ratio Puskesmas terhadap 100.000 pddk

6.4

6.5

6.5

6.6

6.6

6.5

6.6

6.6

7

7

101.563

102

102

106

106

54

Ratio Tempat Tidur RS/100.000 pddk

57

59

61

63

65

53.6

59.6

60.3

64

64

94.0351

101

99

102

98

55

Prosentase ketersediaan Obat Esensial, Generik, Bufer Stock

80

85

90

95

95

95

95

95

95

95

118.75

112

106

100

100


26

No


Target Target Indikator Target IKK SPM Lainnya




1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

56

Prosentase Kab/Kota yang melakukan Pengawasan keamanan Pangan dan Bahan berbahaya

30

45

60

80

90

30

40

45

76

85

316.667

211

158

119

106

57

Prosentase pengawasan dan pembelalan terhadap rumah tangga, obat tradisonal, kosmetik, produk komplemen dan kroduk pangan

30

45

60

80

90

20

40

50

75

85

100

89

75

95

94

58

prosentase pengawasan efektif mutu, keamanan dan kasiat obat

30

45

60

80

90

20

40

75

75

85

66.6667

89

83

94

94


27

No

59

60

61

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi RKPD Prosentase Kab/Kota yanag melakukan pengendalian penyaluran Narkotika, Psikotopika, dan Obat Keras yang digunakan dalam pengobatan Prosentase ketersediaan Obat Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan tidak mampu di RS kelas III yang dijamin pemerintah sebesar 74,74 % menjadi 40%





1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

30

40

60

80

85

30

40

45

60

70

66.6667

100

125

94

100

80

85

90

95

95

80

85

90

90

90

37.5

47

50

63

74

80

80

85

90

100

90.9

100

97.14

97.3

97.3

113.625

125

114

108

97


28

No






1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

62

Penduduk Miskin dan Tidak Mampu mendapatkan Akses jangkauan dan kepersetaan dalam Jaminan Pelayanan Kesehatan dari 57,61% menjadi 100%

66

75

84

92

100

92.8

100

90.48

100

100

140.606

133

108

109

100

63

Penduduk Miskin dan tidak mampu mendapat pelayanan kesehatan dari 74,4 % menjadi 100 %

80

85

90

95

100

100

100

100

100

100

125

118

111

105

100

64

Prosentase Pasien Miskin yang terlayani di Puskesmas

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


29

TABEL 2.2 ANGGARAN & REALISASI NO

ANGGARAN PADA TAHUN KE -

URAIAN 1

2009 2

2010 3

2011 4

2012 5

REALISASI PADA TAHUN KE 2013 6

2009 7

2010 8

2011 9

2012 10

2013 11

RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA RATA - RATA PERTUMBUHAN TAHUN KE 2009 2010 2011 2012 2013 ANGGARAN REALISASI 12 13 14 15 16 17 18

1

Program Pelayanan Administrasi 861,410,600 1,290,595,000 2,747,255,100 2,542,606,590 2,159,904,504 807,468,600.00 1,037,681,355 2,303,184,117 ########### 2,015,201,325 93.74% 80.40% 83.84% 94.46% perkantoran

93%

1,298,493,904.00

-0.01

2

Program Peningkatan sarana 272,000,000 304,133,000 564,828,000 & prasarana aparatur

555,344,610 893,211,096 266,950,000.00 290,681,731 467,900,567 548,873,032 860,160,987 98.14% 95.58% 82.84% 98.83%

96%

621,211,096.00

-0.02

3

Program Peningkatan disiplin 83,270,000 148,700,000 aparatur

15,000,000

-83,270,000.00

-1

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

99.92%

-25,000,000.00

-1

5

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan

99.53%

-

25,000,000

3,025,000

30,000,000

74,649,000


83,190,750.00 148,655,450

25,000,000.00

29,975,000

74,298,000

3,024,500

-

99.90% 99.97% 99.98%

100%

0

-

30

ANGGARAN PADA TAHUN KE NO

URAIAN

1 6

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

ANGGARAN

REALISASI

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Program Obat dan 1,215,927,100 795,785,600 1,772,928,500 perbekalan kesh

Program Upaya 7 Kesehatan Masyarakat

1,077,534,600.00

296,212,625 302,656,100

Program Pembinaan 8 Upaya kesehatan Maysarakat

9

RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA RATA - RATA PERTUMBUHAN TAHUN KE -

REALISASI PADA TAHUN KE -

292,222,200.00

731,215,353 1,564,986,700

292,149,200

2,947,217,500

Program Pembinaan Upaya kesehatan

107,579,200 184,441,000

Program Promkes 11 dan Pemberdayaan Masyarakat

234,453,800 2,052,939,800

88.62% 91.89% 88.27%

98.65% 96.53%

2,863,176,900

15,684,280,000 6,842,571,600

Program 10 Pengawasan Obat dan Makanan

716,003,300

216,856,250


-296,212,625.00 -0.99

97.15%

14,612,310,683 5,856,927,688

107,530,200.00

181,625,675

223,381,900.00 1,759,113,000 202,706,250

-1,215,927,100.00 -0.89

-

-

93.17% 92.83% 6,842,571,600.00

0.93

99.95% 98.47%

-107,579,200.00

-1

95.28% 85.69% 93.47%

-234,453,800.00 -0.95

31




URAIAN

1 12

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

13

Program Perbaikan Gizi

14

Program Bina Gizi Kesh. Ibu & Anak

Program 15 Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan 16 penanggulangan Penyakit Program Pencegahan dan 17 penanggulangan Penyakit Menular

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

ANGGARAN

REALISASI

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

-403,200,500.00

-1

403,200,500 1,828,800,000

403,061,200.00 1,826,527,050

1,697,171,800

99.97% 99.88%

1,520,343,600

1,681,940,000 3,724,511,900

322,252,000 634,859,200

1,175,457,600

1,512,556,300

1,681,757,824 3,662,880,600

86,998,000

321,083,250.00

558,575,400 27,346,000

205,536,900

1,165,832,200.00

203,411,270

110,000,000


89.58%

1,210,634,150

-

99.99% 98.35% 3,724,511,900.00

0.98

-322,252,000.00

-1

-1,175,457,600.00

-0.99

99.64% 87.98% 31.43%

99.18%

80,963,300

98.97%

80.04%

-

73.60%

-

-

32




URAIAN

1

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

ANGGARAN

REALISASI

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Program Standarisasi 18 Pelayanan Kesehatan

838,836,000

838,234,400.00

99.93%

-838,836,000.00

-1

Program Kemitraan 19 Pelayanan Kesehatan

129,465,250

126,415,250.00

97.64%

-129,465,250.00

-0.98

20

Program Sumber Daya Kesehatan

2,380,197,675 3,179,594,900

1,889,246,675.00 2,544,367,100

79.37% 80.02%

-2,380,197,675.00

-0.79

21

Upaya Kesehatan Perorangan

545,613,625 1,751,547,800

540,041,925.00 1,584,293,350

98.98% 90.45%

-545,613,625.00

-0.99

Program pengadaan, Peningkatan sarana 22 dan Prasaranan RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata Pengembangan & 23 Pemberdayaan SDM Kes

1,598,040,000

1,598,040,000

1,797,551,850 1,380,933,900


100%

1,582,818,544 1,321,561,300

-

88.05% 95.70% 1,380,933,900.00

-

0.96

33

NO

ANGGARAN PADA TAHUN KE -

URAIAN

1

RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE -


RATA - RATA PERTUMBUHAN

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

ANGGARAN

REALISASI

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

24

Program Kebijakan dan Managemen Pembangunan Kesehatan

25

Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tgs Teknis lainnya

26

Program Kerjasama Lintas Bidang dan Lintas Wilayah

615,558,800

455,849,900

74.05%

-

-

27

Program Pendidikan Kesehatan

86,575,000

80,125,000

92.55

-

-

28

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

29

Program Kefarmasian & Alat Kesehatan

30

Program Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan

372,377,000

367,803,100

3,460,115,450

9,049,858,750

98.77%

3,231,823,216

8,256,958,577

20,000,000

11,750,000

750,000,000.00

893,867,300

829,810,225

146,914,500.00

2,012,194,750

1,551,325,850


145,032,047

-

93.40%

91.24%

9,049,858,750.00

-

0.91

58.75%

20,000,000.00

0.59

95.47%

92.83%

893,867,300.00

0.93

98.72%

77.10%

2,012,194,750.00

0.77

34

Gambar 2.1

Gambar 2.2


35

2.4. Tantangan Dan Peluang Pelayanan Dinas Kesehatan Status kesehatan masyarakat ditentukan berbagai determinan penting di luar kendali bidang kesehatan seperti faktor lingkungan (45%), faktor keturunan (5%) dan faktor perilaku (30%). Sehingga kendali bidang kesehatan hanya mempunyai kontribusi sebesar (20%) saja.Adapun tantangan dan peluang pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi NTT sebagai berikut :

2.4.1. Kondisi Geographis yang sulit dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Provinsi NTT mempunyai luas daratan 47.350,00 km2 yang terdiri dari gugusan pulau besar dan kecil, jumlah seluruh pulau mencapai 1.192 buah, termasuk

4 (empat) pulau besar yaitu Flores, Sumba, Timor dan Alor

(FLOBAMORA). Posisi geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebelah Utara berbatasan dengan laut Flores, sebelah Selatan dengan lautan Hindia, sebelah Timur dengan Negara Repoblik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Laut Timor dan sebelah Barat dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kedudukan Astronomis terletak pada 80 - 120 Lintang Selatan dan 1180 - 1250

Bujur

Timur. Selanjutnya Nusa Tenggara Timur memiliki kondisi geografis yang bervariasi, seperti Pulau Flores, Alor, Komodo, Solor, Lembata dan pulau-pulau sekitarnya di jalur utara terbentuk secara vulkanik. Sedangkan Pulau Sumba, Sabu, Rote, Semau, Timor dan pulau-pulau sekitarnya di selatan merupakan daerah karang, karena terbentuk dari dasar laut yang terangkat ke permukaan. Dengan kondisi seperti ini maka pulau-pulau yang terletak pada jalur vulkanik dapat dikategorikan sebagai daerah yang subur, sedangkan daerah karang pada umumnya kurang subur. Wilayah administratif Pemerintah Provinsi NTT telah berkembang dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan kependudukan. Provinsi NTT terdiri dari 21 Kabupaten, 1 Kota, 306 Kecamatan dan 2.994

Desa/Kelurahan.

Luas

wilayah

masing-masing

kabupaten

cukup

bervariasi, dimana Kabupaten Kupang memiliki luas terbesar yaitu 5.417,79 km2 Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

36

dan yang terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 160,3 km2. Dari segi topografis, keadaan permukaan tanahnya sebagian besar (±70%) merupakan daerah bergunung dan berbukit dengan kemiringan rata-rata 50 % ke atas dengan morfologi yang agak gundul. Berdasarkan zone agroklimat, iklim di Provinsi NTT adalah tipe D/E yaitu memiliki hari hujan <3 bulan atau sekitar 150 hari selama setahun dan selebihnya adalah musim kemarau. 2.4.2. Angka Kematian Ibu (AKI) Angka kematian Ibu merupakan indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. AKI mengacu pada jumlah kematian Ibu yang terkait dengan proses kehamilan, persalinan dan nifas. Untuk melihat kecenderungan AKI di Indonesia secara konsisten digunakan data hasil SKRT dan SDKI. AKI menurun dari 450 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1986 dan kembali turun menjadi 425 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1992. Selanjutnya pada tahun 1995 kembali menurun menjadi 373 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2002–2003 AKI sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2002–2003) dan kemudian menurun lagi menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 (SDKI 2007). Selanjutnya pada tahun 2010, AKI turun menjadi 259 per 100.000 kelahiran hidup (SP, 2010). Walaupun cenderung terus menurun, namun bila dibandingkan dengan target yang ingin dicapai secara nasional pada tahun 2010 yaitu sebesar 125 per 100.000 kelahiran hidup,

maka

diperlukan

upaya-upaya

luar

biasa

untuk

mengatasi

permasalahan ini. AKI Provinsi NTT pada periode 2004–2010 cenderung mengalami penurunan yang cukup bermakna. Pada tahun 2004 AKI NTT sebesar 554 per 100.000 kelahiran hidup (Surkesnas) dan menurun menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 (SDKI, 2007). Namun berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, AKI meningkat menjadi 536 per 100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan angka nasional 259 per 100.000 kelahiran hidup (SP,2010) maka AKI NTT sangat tinggi. Untuk mengatasi Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

37

masalah ini maka Provinsi NTT telah menginisiasi terobosan-terobosan dengan Revolusi KIA dengan motto semua ibu melahirkan di Fasiitas Kesehatan yang memadai. Yang mana capaian indikator antaranya adalah menurunnya peran dukun dalam menolong persalinan atau meningkatkan peran tenaga kesehatan terampil dalam menolong persalinan. Laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2012 menunjukkan bahwa konversi AKI per 100.000 Kelahiran Hidup selama periode 5 (lima) tahun (Tahun 2008–2012) mengalami fluktuasi. Jumlah kasus kematian pada tahun 2008 menjadi 312 kematian atau 332 per 100.000 kelahiran hidup, selanjutnya menurun menjadi 286 kematian pada tahun 2009 atau 303 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan tahun 2010 mengalami penurunan lagi menjadi 250 atau 272 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2011 menurun lagi menjadi 208 atau 220 per 100.000 KH, dan pada tahun 2012 menurun menjadi 192 atau 200 per 100.000 KH. Selanjutnya Pada Tahun 2013 menurun lagi menjadi 170 Kasus atau 182/100.000 KH. Berikut ini digambarkan Kasus Kematian Ibu dan Konversi AKI per 100.000 KH Prov. NTT tahun 2008 – 2013, sedangkan rincian data per Kab/Kota dapat dilihat pada lampiran gambar 2.3 dan 2.4 Gambar 2.3 Jumlah Kematian Ibu dan Bayi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 – 2013

Sumber : Profil Kabupaten/Kota tahun 2012


38

Gambar 2.4 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 – 2013 400 332

303

300

272 220 200

193

200

100

0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota 2012 Pencatatan dan Pelaporan Revolusi KIA

2.4.3. Angka Kematian Bayi (AKB) Data kematian pada suatu komunitas dapat diperoleh melalui survei karena sebagian besar kematian terjadi di rumah, sedangkan kematian di fasilitas kesehatan hanya memperlihatkan kasus rujukan. Indikator ini terkait langsung dengan tingkat kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal anak-anak termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia berasal dari berbagai sumber, yaitu Sensus Penduduk, Riskesdas, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dan Sensus Penduduk (SP). Dalam beberapa tahun terakhir AKB di Indonesia telah banyak mengalami penurunan yang cukup besar. AKB Nasional menurut hasil Surkesnas/Susenas pada tahun 2001 sebesar 47 per 1.000 kelahiran hidup, tahun 2003 turun menjadi 35 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2002–2003). Pada tahun 2007 Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

39

kembali menurun menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2007), dan selanjutnya pada tahun 2012 terus turun menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2012). Untuk Provinsi NTT, Angka Kematian Bayi juga menunjukkan penurunan yang cukup bermakna, yaitu 60 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1997 (SDKI), menurun menjadi 59 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2002–2003). Selanjutnya pada tahun 2007 menurun lagi menjadi 57 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2007), dan pada tahun 2012 kembali menurun hingga mencapai 45 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2012). Walaupun angka ini sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan AKB secara nasional yaitu 32 per 1.000 kelahiran hidup, namun penurunan AKB NTT ini cukup bermakna. Berdasarkan hasil konversi jumlah kasus kematian pada bayi mengalami fluktuasi dari tahun 2008–2012. Pada tahun 2008 sebanyak 1.208 atau 12,8 per 1000 kelahiran hidup. Selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2009 sebanyak 1.240 kematian atau 13,1 per 1.000 kelahiran hidup. Tahun 2010 mengalami penurunan kembali dimana kematian sebesar 1.159 atau 12,5 per 1000 kelahiran hidup, selanjutnya pada tahun 2011 sebesar 1.210 kematian atau 12,8 per 1000 Kelahiran Hidup. Pada tahun 2012 kasus kematian bayi sebanyak 1.450 kematian atau 15,1 per 1000 Kelahiran Hidup. Pada Tahun 2013 mengalami penurunan yaitu sebesar 1.173 kasus atau 13,2/1.000 KH. Berikut ini adalah gambaran Kasus Kematian Bayi dan Konversi Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun 2008 – 2013 di Prov. NTT. (Gambar 2.5dan 2.6).


40

Gambar 2.5 Jumlah Kematian Bayi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 – 2013 1600

1450

1400 1208 1200

1159

1240

1000

1173

1210

800 600 400 200 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sumber : Profil Kabupaten/Kota tahun 2008 s/d 2013 Gambar 2.6 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 – 2013 20 15.1

15

13.1

12.5

13.2

12.8

12.8

10

5

0 2008

Sumber:

2009

2010

2011

2012

2013

Profil Kesehatan Kabupaten/Kota 2012 Pencatatan dan Pelaporan Revolusi KIA


41

2.4.4. Angka Kematian Anak Balita (AKABA) AKABA menggambarkan tingkat peluang untuk meninggal pada fase antara kelahiran dan sebelum usia lima tahun serta permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular, dan kecelakaan. Indikator ini juga menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial dalam arti besaran dan tingkat

kemiskinan

penduduk,

sehingga

kerap

kali

dipakai

untuk

mengidentifikasi tingkat kesulitan ekonomi penduduk. Angka Kematian Balita di Indonesia (menurut estimasi SUPAS 1995) dalam beberapa tahun terakhir terlihat mengalami penurunan yang cukup bermakna. Pada tahun 1993 AKABA Nasional diperkirakan 81 per 1.000 kelahiran hidup dan turun menjadi 44,7 pada tahun 2001 (Surkesnas, 2001). Selanjutnya turun lagi menjadi 44 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 (SDKI, 2007), dan terus turun menjadi 40 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012 (SDKI, 2012). Untuk Provinsi NTT, AKABA periode 2002–2012 mengalami fluktuasi. Hasil Survei Kesehatan dan Rumah Tangga (SKRT) 1995 menunjukkan AKABA NTT sebesar 81 per 1.000 kelahiran hidup yang menurun menjadi 68 per 1.000 kelahiran hidup. Dari hasil SDKI 2002-2003 terjadi peningkatan menjadi 72 per 1.000 kelahiran hidup dan kembali meningkat menjadi 80 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 (SDKI, 2007). Selanjutnya pada tahun 2012, AKABA NTT kembali menurun menjadi 58 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2012). Walaupun AKABA NTT masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan AKABA nasional yakni 40 per 1,000 kelahiran hidup, namun penurunan AKABA NTT ini cukup bermakna. Laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2012, berdasarkan hasil konversi, selama periode 5 (lima) tahun jumlah kasus kematian balita mengalami penurunan secara bermakna dari tahun 2008-2012. Pada tahun 2008 sebanyak 409 kematian atau 4,3 per 1.000 kelahiran hidup, pada tahun 2009 menurun menjadi 362 kematian atau 3,8 per 1000 kelahiran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

42

hidup. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan menjadi 535 kematian atau 5,8 per 1.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2011 kembali meningkat menjadi 1.400 atau 14,8 per 1.000 kelahiran hidup. Pada Tahun 2012 kasus kematian balita terus meningkat menjadi 1.714 atau 17,9 per 1.000 KH. Selanjutnya Pada Tahun 2013 terjadi penurunan Kematian Anak Balita secara signifikan menjadi 185 Kasus atau 2,7/1.000 KH. Berikut ini disajikan gambaran Kasus Kematian Anak Balita danKonversi AKABA per 1.000 KH Prov. NTT tahun 2007 –

2013, sedangkan rincian per Kab/Kota data dapat dilihat pada

lampiran gambar 2. 7 dan 2.8

Gambar 2.7 Jumlah Kematian Balitadi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 – 2013

sumber : Profil Kabupaten/Kota tahun 2012


43

Gambar 2.8 Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 – 2013 20

17.9 14.8

15 10 5.8

5

4.3

2.7

3.8

0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sumber : Profil Kabupaten/Kota tahun 2012, Laporan Pencatatan dan Pelaporan 2013 Selanjutnya rincian jumlah kematian ibu, bayi, balita tahun 2008–2013 dapat dilihat pada Gambar 2.9 berikut:

Jumlah Kematian

Gambar 2.9 Jumlah Kematian Ibu,Bayi dan Balita Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 – 2013 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 -

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Jumlah Kematian Ibu

312

286

252

208

192

193

Jumlah Kematian Bayi

1,208

1,240

1,159

1,210

1,450

1,173

Jumlah Kematian Balita

409

362

535

1,400

1,717

185

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota 2012 dan Lap.Pencatatan dan Pelaporan Rev.KIA


44

2.4.5. Presentase Balita Gizi Buruk Persentase balita gizi kurang sebanyak 18,68 %; persentase balita gizi buruk sebesar 1,5 %, dan gizi buruk sebesar 84,7 %. Kondisi status gizi balita tahun 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10 Status Gizi balita Kabupaten/Kota tahun 2012 Kabupaten/Kota KOTA KUPANG KUPANG TTS TTU BELU ALOR LEMBATA FLORES TIMUR SIKKA ENDE NGADA NAGEKEO MANGGARAI MANGGARAI BARAT MANGGARAI TIMUR SUMBA BARAT DAYA SUMBA BARAT SUMBA TENGAH SUMBA TIMUR ROTE NDAO SABU RAIJUA Jumlah/Total

Balita Ditimbang

Status Gizi Balita (Orang) Buruk Kurang Baik

Status Gizi Balita (%) Buruk Kurang Baik

13.005 20.708 29.889 12.383 28.469 13.983 9.475 17.940 22.085 17.354 11.629 10.156 24.759

282 858 190 183 1.095 387 122 191 155 113 12 31 14

2.327 5.001 2.710 1.624 7.446 1.582 1.921 2.433 4.792 1.796 1.429 689 548

10.396 13.239 26.989 10.576 19.907 10.150 7.424 15.251 17.138 15.428 10.188 9.436 24.197

2,2 4,1 0,6 1,5 3,8 2,8 1,3 1,1 0,7 0,7 0,1 0,3 0,1

18,68 24,32 4,10 13,09 26,13 11,00 22,22 12,78 0,00 0,00 12,81 7,44 2,40

79,9 63,9 90,3 85,4 69,9 72,6 78,4 85,0 77,6 88,9 87,6 92,9 97,7

21.753

139

3.094

18.520

0,6

15,44

85,1

33.874

143

1.602

31.979

0,4

4,56

94,4

14.525

404

1.194

12.927

2,8

0,00

89,0

9.978 6.217 18.360 9.111 4.146 349.799

110 114 330 75 188 5.136

1.519 144 736 665 845 44.097

7.947 5.959 17.273 8.309 3.113 296.346

1,1 1,8 1,8 0,8 4,5 1,5

15,20 2,32 4,12 7,72 0,00 12,68

79,6 95,9 94,1 91,2 75,1 84,7

Sumber : Profil Dinkes. NTT Tahun 2012


45

2.4.6 Kondisi Tenaga Kesehatan di Provinsi NTT Dari jumlah 14.863 orang tenaga kesehatan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan di kabupaten/kota dan provinsi pada tahun 2012 terdiri dari Tenaga paramedis perawatan yang meliputi tenaga Perawat sebanyak 6.551orang, tenaga Bidan sebanyak 3.798 orang,tenaga Medis sebanyak 1.077 orang,tenaga Farmasi sebanyak 777 orang,tenaga Gizi sebanyak 526 orang,tenaga Teknisi Medis sebanyak 578 orang,tenaga Sanitasi sebanyak 685 orang, tenaga Kesehatan Masyarakat sebanyak 787 orang dan tenaga fisioterapis sebanyak 84 orang. Lampiran tabel 74 sampai 78 menyajikan rincian tenaga kesehatan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan di kabupaten/kota dan provinsi pada tahun 2012. Untuk rincian jenis tenaga kesehatan dengan perhitungan ratio per 100.000 penduduk menurut jenis tenaga kesehatan disajikan pada Tabel2.10 di bawah ini. Tabel 2.10 TENAGA KESEHATAN MENURUT JENISNYARATIO PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2012 JENIS TENAGA KESEHATAN 1.

Dokter Umum

2. Dokter Spesialis 3. Dokter Gigi 4. Perawat 5. Bidan 6. Ahli Gizi 7. Sanitarian 8. Tenaga Kefarmasian 9. Sarjana Kesehatan Masyarakat 10.Keterapian Fisik 11.Keteknisian Medis

NTT

NASIONAL

14

:

100

40

:

100

3 3 127 73 10 12 13 9 2 11

: : : : : : : : : :

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6 11 11 7 100 22 40 10 40 30

: : : : : : : : : :

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sumber : Profil Kabupaten/Kota Tahun 2012


46

Dapat dilihat pada tabel di atas, ratio masing-masing jenis tenaga kesehatan per 100.000 penduduk, menunjukkan bahwa ratio jenis tenaga kesehatan per 100.000 penduduk yang terbanyak adalah tenaga keperawatan 127 per 100.000 penduduk dan terendah pada jenis tenaga kesehatan Keterapian Fisik 2 per 100.000 penduduk. Pada tabel ini juga dapat dilihat bahwa ratio Dokter Spesialis dan Dokter Gigi masih sangat rendah yakni 3 per 100.000, keadaan ini diharapkan akan meningkat sejalan dengan berbagai kebijakan tetang ketenagaan baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk menambah jumlah tenaga kesehatan terutama Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Puskesmas merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan masyarakat, kinerjanya sangat dipengaruhi ketersediaan sumber daya manusia yang ada terutama ketersediaan tenaga kesehatan. Pada tahun 2012 terdapat 9.628 orang PNS dengan latar belakang pendidikan kesehatan yang bertugas di Puskesmas yang tersebar di 21 Kabupaten/Kota, dengan rincian tenaga Perawat dan Bidan sebesar 7.146 orang, tenaga medis 574 orang, Sanitarian 525 orang, tenaga Farmasi 380 orang, tenaga Gizi 343 orang, tenaga Teknisi Medis 290 orang, Tenaga Fisioterapi 21 orang dan tenaga Kesehatan Masyarakat sebanyak 349 orang. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk

terhadap puskesmas adalah rasio puskesmas per 100.000

penduduk. Pada rentang waktu tahun 2008 sampai 2012, jumlah puskesmas rawat jalan dan rawat inap mengalami peningkatan yang berarti.Pada tahun Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

47

2008 sebesar 6.4, tahun 2009 sebesar 6.5, pada tahun 2010 meningkat menjadi 6.6, pada tahun 2011 terus meningkat menjadi 7.1 dan pada tahun 2012 ratio puskesmas tetap yakni 7.1. Jumlah dan ratio Puskesmas terhadap 100.000 penduduk pada tahun 2008 - 2012 disajikan pada Gambar 2.10berikut ini

GAMBAR 2.10 JUMLAH PUSKESMAS DAN RATIONYA TERHADAP 100.000 PENDUDU DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2008 – 2012

PELUANG : Adanya bantuan – bantuan Luar Negeri seperti : Australia Indonesia Partnership

Maternal Neonatal Health (AIPMNH), Australia Indonesia Partnership Health Support System (AIPHSS), World Health Organization (WHO), United Nation International Child Education Foundation (UNICEF), Nutrition Improvement through Community Emprovement (NICE)


48

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Beberapa isu-isu strategis yang dapat dikemukakan setelah dilakukan identifikasi masalah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD Bidang Kesehatan adalah : Beberapa isu-isu strategis yang dapat dikemukakan setelah dilakukan identifikasi masalah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD Bidang Kesehatan adalah : • Angka kematian Ibu (AKI) Laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2012 menunjukkan bahwa konversi AKI per 100.000 Kelahiran Hidup selama periode 5 (lima) tahun (Tahun 2008–2012) mengalami fluktuasi. Jumlah kasus kematian pada tahun 2008 menjadi 312 kematian atau 332 per 100.000 kelahiran hidup, selanjutnya menurun menjadi 286 kematian pada tahun 2009 atau 303 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan tahun 2010 mengalami penurunan lagi menjadi 250 atau 272 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2011 menurun lagi menjadi 208 atau 220 per 100.000 KH, dan pada tahun 2012 menurun menjadi 192 atau 200 per 100.000 KH . Selanjutnya Pada Tahun 2013 menurun lagi menjadi 170 Kasus atau 182/100.000 KH. Berikut ini digambarkan Kasus Kematian Ibu dan Konversi AKI per 100.000 KH Prov. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

49

• Angka Kematian Bayi (AKB) Untuk Provinsi NTT, Angka Kematian Bayi juga menunjukkan penurunan yang cukup bermakna, yaitu 60 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1997 (SDKI), menurun menjadi 59 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2002–2003). Selanjutnya pada tahun 2007 menurun lagi menjadi 57 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2007), dan pada tahun 2012 kembali menurun hingga mencapai 45 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2012). Walaupun angka ini sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan AKB secara nasional yaitu 32 per 1.000 kelahiran hidup, namun penurunan AKB NTT ini cukup bermakna. Berdasarkan hasil konversi jumlah kasus kematian pada bayi mengalami fluktuasi dari tahun 2008–2012. Pada tahun 2008 sebanyak 1.208 atau 12,8 per 1000 kelahiran hidup. Selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2009 sebanyak 1.240 kematian atau 13,1 per 1.000 kelahiran hidup. Tahun 2010 mengalami penurunan kembali dimana kematian sebesar 1.159 atau 12,5 per 1000 kelahiran hidup, selanjutnya pada tahun 2011 sebesar 1.210kematian atau 12,8 per 1000 Kelahiran Hidup.Pada tahun 2012 kasus kematian bayi sebanyak1.450 kematian atau 15,1 per 1000 Kelahiran Hidup. Pada Tahun 2013 mengalami penurunan yaitu sebesar 1.173 kasus atau 13,2/1.000 KH. Berikut ini adalah gambaran Kasus Kematian Bayi dan Konversi Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun 2008 – 2013 di Provinsi NTT.


50

• Angka Kematian Anak Balita (AKABA) Laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2012, berdasarkan hasil konversi, selama periode 5 (lima) tahun jumlah kasus kematian balita mengalami penurunan secara bermakna dari tahun 2008-2012. Pada tahun 2008 sebanyak 409 kematian atau 4,3 per 1.000 kelahiran hidup, pada tahun 2009 menurun menjadi 362 kematian atau 3,8 per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan menjadi 535 kematian atau 5,8 per 1.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2011kembali meningkat menjadi1.400 atau 14,8 per 1.000 kelahiran hidup.Pada Tahun 2012 kasus kematian balita terus meningkat menjadi1.714 atau 17,9 per 1.000 KH. Selanjutnya Pada Tahun 2013 terjadi penurunan Kematian Anak Balita secara signifikan menjadi 185 Kasus atau 2,7/1.000 KH.  Masalah Gizi Kurang dan Gizi Buruk Masalah

gizi

adalah

masalah

kesehatan

masyarakat

yang

penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja. Masalah gizi disamping merupakan sindrom kemiskinan yang erat kaitannya dengan masalah ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan juga menyangkut aspek pengetahuan serta perilaku yang kurang mendukung pola hidup sehat. Keadaan gizi masyarakat akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan umur harapan hidup yang merupakan salah satu unsur utama dalam penentuan keberhasilan pembangunan negara yang dikenal dengan istilah Human Development Index (HDI). Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

51

Secara umum di Indonesia terdapat dua masalah gizi utama yaitu kurang gizi makro dan kurang gizi mikro. Kurang gizi makro pada dasarnya merupakan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kekurangan asupan energi dan protein. Masalah gizi makro adalah masalah gizi yang utamanya disebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan asupan energi dan protein. Kekurangan zat gizi makro umumnya disertai dengan kekurangan zat gizi mikro. Data menunjukkan di Provinsi NTT bahwa prevalensi gizi kurang menurun dari 20,4% (SDKI 2007) menjadi 13,0% (Riskesdas 2010) dan kondisi tersebut diikuti dengan penurunan prevalensi gizi buruk 9,0% (SDKI 2007) menjadi 4,9% (Riskesdas 2010). Gizi buruk adalah satu kondisi dimana seseorang dinyatakan kekurangan nutrisi, atau dengan ungkapan lain status nutrisinya berada di bawah standar rata-rata. Nutrisi yang dimaksud bisa berupa protein, karbohidrat dan kalori. Di Indonesia kasus KEP (Kurang Energi Protein) adalah salah satu masalah gizi utama yang banyak dijumpai pada balita. Banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya kasus gizi buruk. Menurut UNICEF ada dua penyebab langsung terjadinya gizi buruk, yaitu : -

Kurangnya asupan gizi dari makanan. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah makanan yang dikonsumsi atau makanannya tidak memenuhi unsurgizi yang dibutuhkan karena alasan sosial dan ekonomi yaitu kemiskinan.


52

-

Akibat terjadinya penyakit yang mengakibatkan infeksi. Hal ini disebabkan oleh rusaknya beberapa fungsi organ tubuh sehingga tidak bisa menyerap zat-zat makanan secara baik.

Faktor lain yang mengakibatkan terjadinya kasus gizi burukyaitu: - Faktor ketersediaan pangan yang bergizi dan terjangkau oleh masyarakat - Perilaku dan budaya dalam pengolahan pangan dan pengasuhan asuh anak - Pengelolaan yang buruk dan perawatan kesehatan yang tidak memadai. Untuk KEP yang ringan dan sedang/Gizi Kurang, gejala klinis yang bisa dijumpai pada anak adalah berupa kondisi badan yang tampak kurus. Sedangkan gejala klinis KEP berat/gizi buruk secara garis besar bisa dibedakan menjadi tiga tipe: marasmus, kwashiorkor dan marasmic-kwashiorkor. Prevalensi Masalah GiziBuruk danKurang diukur dengan membandingkan berat badan menurut umur. Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2011 pada kelompok balita gizi kurang yang dilaporkan sebesar 10,1% dan pada tahun 2012 sebesar 12,6%. Sedangkan prevalensi gizi buruk tahun 2011 sebesar 1,2% dan pada tahun 2012 sebesar 1,4%. Percepatan peningkatan status gizi perlu segera dilakukan karena masalah gizi kurang/buruk masih cukup banyak. Upaya perbaikan ekonomi, perubahan perilaku penduduk, memerlukan upaya yang terkoordinasi dan terintegrasi secara baik. Status gizi seseorang terkait dengan permasalahan kesehatan secara umum disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperberat Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

53

penyakit infeksi secara langsung juga dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan secara individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Status gizi masyarakat dapat diukur melalui indikator-indikator, antara lain Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), status gizi balita, status gizi wanita usia subur ; Kurang Energi Kronis (KEK), Anemia gizi besi pada ibu dan pekerja wanita, dan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) •

Pengendalian Penyakit Yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit Polio di Provinsi NTT telah melaksanakan program Eradikasi Polio (Erapo) yang terdiri dari pemberian imunisasi Polio secara rutin dan Surveilans Acute Flaccid

Paralysis (S-AFP). Berdasarkan data Profil Kesehatan Kabupaten/Kota seProvinsi NTT tahun 2012, menunjukkan bahwa cakupan imunisasi Polio-3 pada bayi pada tahun 2012 sebesar 97,5%, sedangkan pada tahun 2011 sebesar 74,6 %, berarti pada tahun 2012 terjadi peningkatan cakupan imunisasi Polio-4. Kabupaten/kota dengan cakupan Imunisasi Polio ≥ 100% ada 9 Kabupaten/Kota yakni Kota Kupang (102,9%), Kabupaten Flores Timur (196,8%), Sabu Raijua (184,4%), Sumba Timur (119,9%), Kupang (115,5%), TTU (114,8%), Belu (106,1%), Manggarai (104,7%)


54

dan Sikka (100,9%).Cakupan Imunisasi Polio dengan melihat pada gambar 3.1 di bawah ini.

GAMBAR 3.1 CAKUPAN IMUNISASI POLIO-3 MENURUT KABUPATEN KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2012

Sumber : Profil Kabupaten/Kota Tahun 2012 Upaya lain untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit Polio adalah kegiatan surveilans di Provinsi NTT, pertemuan antar Tim Ahli, Tim Teknis dan pengelola S-AFP kabupaten/kota, Sosialisasi, Advokasi, dan Asistensi Teknis di kabupaten/kota dan Rumah Sakit. Untuk mencari kemungkinan adanya virus Polio liar yang bekembang di masyarakat dengan pemeriksaan spesimen tinja dari

kasus

AFP

yang

menyerang

masyarakat

(Community

Based

Surveillance/CBS) dan Rumah Sakit (Hospital Based Surveillance/HBS). Berdasarkan kegiatan surveilans, AFP pada anak< 15 tahun pada tahun 2012 ditemukan sebanyak 96 kasus, dengan AFP rate sebesar 5,3 per 100.000 anak Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

55

usia < 15 tahun . Sedangkan tahun 2011 kasus AFP sebanyak 78 kasus, dengan AFP rate sebesar 5,0 per 100.000 anak usia < 15 tahun. Tahun 2013 jumlah kasus ditemukan sebanyak 112 dengan AFP rate sebesar 6,5 per 100.000 anak usia< 15 tahun •

Pengendalian TB-Paru Upaya pencegahan dan pemberantasan TB-Paru dilakukan dengan pendekatan DOTS (Directly Observe Treatment Shortcource) atau pengobatan TB-Paru dengan pengawasan langsung oleh Pengawas Menelan Obat (PMO). Kegiatan ini meliputi upaya penemuan penderita dengan pemeriksaan dahak pada suspek di sarana pelayanan kesehatan yang

ditindaklanjuti

dengan

pemberian

paket

pengobatan.

Upaya

pemberantasan penderita TB selama tahun 2008-2012 terlihat pada Gambar 3.2 berikut ini. GAMBAR 3.2 JUMLAH PENDERITA TB BTA+, DIOBATI DAN PENDERITA SEMBUH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2008 – 2012



56

Gambar di atas menunjukkanbahwa pelaksanaan pemberantasan penyakit TB dari tahun 2008-2012 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2008 penderita BTA (+) sebesar 3.178 penderita, yang diobati sebesar 2.995 penderita dan yang sembuh 1.920 penderita, pada tahun 2009 penderita BTA (+) mengalami penurunan menjadi 3.006 penderita, yang diobati sebanyak 3.419 dan yang mengalami kesembuhan sebanyak 2.346 penderita. Pada tahun 2010 dari 3.708 penderita BTA (+), yang diobati sebanyak 3.222 penderita dan mengalami kesembuhan sebanyak 2.277 penderita. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah penderita BTA (+) naik menjadi 3.961 orang, ini menurun jika dibandingkan pada tahun 2011. Sedangkan yang diobati sebanyak 4.295 penderita dan sembuh sebesar 2.806 penderita. • Pengendalian Penyakit ISPA Upaya dalam rangka Pemberantasan Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (P2 ISPA) lebih difokuskan pada upaya penemuan secara dini dan tatalaksana kasus yang cepat dan tepat terhadap penderita Pneumonia Balita yang ditemukan. Upaya ini dikembangkan melalui suatu manajemen terpadu dalam penanganan balita sakit yang datang ke unit pelayanan kesehatan atau lebih dikenal dengan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Dengan pendekatan MTBS semua penderita ISPA langsung ditangani di unit yang menemukan penderita tersebut. Laporan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT

cakupan

pneumonia pada balita yang ditangani pada tahun 2012 adalah sebesar Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

57

19,2% dibanding dengan tahun 2011 sebesar 14,5%, berarti ada peningkatan. Persentase penemuan dan pengobatan kasus Pneumonia pada balita tahun 2012 per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada lampiran Tabel 13 profil kesehatan dan trend 2008-2012 pada Gambar 3.3 berikut ini.

GAMBAR 3.3 PERSENTASE, JUMLAH PENEMUAN DAN PENANGANAN (PENGOBATAN) KASUS PNEUMONIA PADA BALITA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2008 – 2012

Sumber : Profil Kabupaten/Kota Tahun 2012 Berdasarkan gambar tersebut di atas, jumlah balita yang ditangani selama tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi penurunan yakni dari 100% pada tahun 2008 menjadi 99,5% pada tahun 2009. Menurun lagi menjadi 75,9% pada tahun 2010, dan 14,5% pada tahun 2011. Lalu pada tahun 2012 meningkat menjadi 19,2%.


58

•

Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS dan PMS Hasil Riskesdas tahun 2010 secara nasional menunjukkkan bahwa persentase penduduk yang mempunyai persepsi benar bahwa seseorang tidak dapat tertular HIV karena makanan yang disiapkan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) sebesar 32,9% dan yang mempunyai persepsi benar bahwa seseorang tidak dapat tertular HIV melalui gigitan nyamuk 23,5%. Sedangkan penduduk yang mengetahui cara pencegahan yang benar bahwa HIV dapat dicegah dengan berhubungan seksual hanya dengan satu pasangan tetap yang tidak beresiko sebesar 49,4%, bahwa HIV dapat dicegah dengan berhubungan seksual suami/istri saja sebesar 50,3%, bahwa HIV dapat dicegah dengan menggunakan kondom saat berhubungan seksual dengan pasangan beresiko sebesar 41,9%. Selanjutnya 44,9% penduduk mengetahui bahwa HIV dapat dicegah dengan menggunakan jarum suntik bersama dan 21,8% mengetahui bahwa HIV tidak dapat dicegah dengan melakukan sunat/sirkumsisi. Upaya

pelayanan

kesehatan

dalam

rangka

penanggulangan

penyakit HIV/AIDS disamping ditujukan pada penanganan penderita yang ditemukan juga diarahkan pada upaya pencegahan melalui penemuan penderita

secara

dini

dan

dilanjutkan

dengan

kegiatan

konseling.

Sedangkan upaya penemuan penderita dilakukan melalui skrining HIV/AIDS terhadap darah donor dan upaya pemantauan dan pengobatan penderita penyakit menular seksual (PMS). Penyakit menular seksual termasuk


59

HIV/AIDS sudah menjadi masalah kesehatan di provinsi NTT, terlihat adanya kecenderungan penambahan kasus. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangan penyakit HIV/AIDS ini antara lain : sasaran penanggulangan adalah kelompok umur seksual aktif 15-45 tahun dan mencakup kelompok perilaku resiko tinggi dan rendah di daerah dengan prevalensi penyakit menular seksual yang tinggi; Upaya pencegahan dengan melakukan uji saring darah donor, promosi

kondom,

penerapan

kewaspadaan

universal,

pencegahan

penularan vertikal dan pencegahan penularan pada penyalahgunaan obat; Surveilans dilaksanakan melalui sentinel setahun dan sulveilans ad hoc dilaksanakan 2 kali setahun; KIE diarahkan pada kelompok resiko tinggi dan masyarakat umum yang dilaksanakan dengan metode yang tepat dan efektif yaitu lewat mimbar-mimbar dan lembaga keagamaan; Peningkatan koordinasi lintas program dan sektor dalam naungan KPAD Provinsi; Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat. •

Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit menular yang sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, sering muncul sebagai KLB dan menimbulkan kepanikan di masyarakat karena menyebar sangat cepat dan dapat menyebabkan kematian. Penyebab DBD adalah virus dengue yang


60

ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Upaya pemberantasan DBD dititikberatkan pada penggerakan potensi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui gerakan 3M plus (Menguras, Menutup, Mengubur dan Menabur larvasida), penyebaran ikan pada tempat penampungan air serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mencegah/memberantas nyamuk Aedes aegypti berkembang biak, juru pemantauan jentik (Jumantik) untuk memantau Angka Bebas Jentik (ABJ), serta pengenalan gejala DBD dan penanganannya di rumah tangga. Laporan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2012 sebesar 1.542 kasus, sedangkan pada tahun 2011 sebesar 424 kasus, hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus pada tahun 2012. Rincian jumlah kasus DBD pada tahun 2012 dapat dilihat pada lampiran Tabel 23profil kesehatan dan Gambar 3.4 di bawah ini. GAMBAR 3.4 JUMLAH KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2012

Sumber : Profil Kabupaten/Kota Tahun 2012 Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

61

Gambar tersebut di atas menunjukkan bahwa penyumbang penderita DBD tertinggi di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2012 adalah Kota Kupang sebesar 890 penderita, Sikka sebesar 136 penderita, Ngada sebesar 117 penderita dan Sumba Timur sebesar 111 penderita. • Pengendalian Penyakit Kusta Upaya pelayanan terhadap penderita penyakit Kusta antara lain melakukan penemuan penderita melalui berbagai survei anak sekolah, survei kontak dan pemeriksaan intensif penderita yang datang ke sarana kesehatan dengan keluhan atau kontak dengan penderita penyakit Kusta. Pada penderita kusta yang ditemukan, diberikan pengobatan paket MDT (Multi Drag Therapy Pausi Basiler (RFT PB) selama 6-9 Bulan maupun

Multi Drag Therapy Multi Basiler (MDT MB) selama 12-15 bulan berupa Rifampicin dan

Lampren. Hasil pengumpulan data Profil Kesehatan

Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT pada tahun 2012 dilaporkan bahwa jumlah penderita kusta (baik PB dan MB) sebanyak 537 orang, sedangkan tahun 2011 sebanyak 155 orang, berarti ada peningkatan kasus pada tahun 2012. Prevalensi penderita kusta pada tahun 2012 sebesar 1,10 per 10.000 orang. • Pengendalian Penyakit Filaria Filariasis adalah penyakit menular (Penyakit Kaki Gajah) yang disebabkan oleh cacing filaria yang ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Penyakit ini bersifat kronis dan bila tidak mendapat pengobatan dapat menimbulkan cacat menetap berupa pembesaran kaki, lengan dan alat Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

62

kelamin

baik

perempuan

maupun

laki-laki.

Penyakit

ini

dapat

mengakibatkan penderita tidak dapat bekerja secara optimal, bahkan hidupnya tergantung kepada orang lain sehingga menjadi beban keluarga, masyarakat dan negara. Laporan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2011 penderita penyakit filariasis sebanyak 4.684 kasus, sedangkan tahun 2012 jumlah penderita penyakit filariasis sebanyak 501 kasus, ini berarti terjadi penurunan kasus. Dengan jumlah kasus tertinggi adalah Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 313 penderita dan Kab. Rote Ndao sebanyak 94 penderita. •

Akses Terhadap Air Bersih Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Oleh karena itu, salah satu indikator penting untuk mengukur derajat kesehatan adalah ketersediaan sumber air bersih rumah tangga. Sumber air bersih yang digunakan rumah tangga dibedakan menurut Air Kemasan, Air Isi Ulang, Ledeng (meteran dan eceran), Sumur Pompa Tangan (SPT), Sumur Terlindungi, Mata Air Terlindungi, Air Hujan,Sumur Tak Terlindungi, Mata Air Tak terlindungi, Air Sungai dan lainnya. Dari beberapa jenis sumber air bersih tersebut diketahui bahwa


63

persentase keluarga yang sumber air minumnya terlindungi adalah Hanya sebesar 42,1%. Rincian data yang diperoleh dari Profil Kesehatan Kabupaten/Kota se - Provinsi NTT tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 3.1 Tabel 3.1


64

•

Demam Berdarah Dengue (DBD) Demam Berdarah Dengue adalah

penyakit menular berpotensi

KLB/wabah disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh vektor nyamuk Aedes aegypty. Penyakit ini menyerang sebagian besar anak usia < 15 tahun, namun dapat juga menyerang orang dewasa. Pada tahun 2012 ditemukan kasus DBD sebanyak 1.542 kasus, dengan kasus tertinggi bahkan dinyatakan KLB oleh walikota yakni di Kota Kupang jumlah kasus sebanyak 890 kasus, kematian sebanyak 13 orang dengan Case Fatality Rate (CFR) sebesar 0,8%, dan Angka kematian tertinggi di Kota Kupang yaitu sebanyak 8 orang (CFR 0,9%), menyusul Kab. Belu 3 orang meninggal, Kab. Ngada dan Sumba Timur masing-masing 1 orang meninggal. •

Diare Diare adalah penyakit yang terjadi ketika terjadi perubahan konsistensi feses selain dari frekuensi buang air besar. Seseorang dikatakan menderita Diare bila buang air besar tiga kali atau lebih, atau buang air besar yang berair tetapi tidak berdarah dalam waktu 24 jam. Berdasarkan laporan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2012, terdapat 2 (dua) Kabupaten yang mengalami KLB yakni Kab. Rote Ndao dan Manggarai. Total penduduk terancam sebanyak 1.328 orang, total penderita 26 orang dengan jumlah kematian 1 orang dan CFR 3,85%.


65

•

Pengendalian Penyakit Malaria Hasil Riskesdas tahun 2010 menunjukkan bahwa Provinsi NTT merupakan Provinsi dengan Kasus Baru Malaria tertinggi dalam satu tahun terakhir yakni sebesar 117,50/00. Berdasarkan data pengumpulan data Profil Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT menunjukkan bahwa pada tahun 2012 jumlah penderita malaria sebanyak 114.321 orang, sedangkan pada tahun 2011 sebesar 118.494, hal ini menunjukkan bahwa ada penurunan penderita malaria pada tahun 2012. GAMBAR 3.5 JUMLAH KASUS MALARIA MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2012


Gambar 3.5 di atas menunjukkan bahwa penderita malaria yang tertinggi pada tahun 2012 adalah Kabupaten Lembata sebanyak 22.083 orang, Kabupaten Sikka sebanyak 12.272 orang, Belu sebanyak 11.646dan Alor sebanyak 11.370 orang. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

66

Penyakit Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan di Provinsi NTT, dimana penyakit ini masih menjadi penyebab kematian bagi bayi, balita dan ibu hamil serta dapat menurunkan produktifitas tenaga kerja. Penyakit ini juga salah satu penyakit menular yang upaya pengendaliannya menjadi komitment global dalam Millenium Development Goals (MDGs). Malaria disebabkan oleh parasit Plamodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah marah manusia yang ditularkan oleh nyamuk malaria (Anopheles) betina. Hampir 90% desa di Provinsi NTT hampir 100% desa endemis malaria. Wilayah endemis malaria pada umumnya adalah desa-desa terpencil dengan kondisi lingkungan yang tidak baik, sarana transportasi dan komunikasi yang sulit, akses pelayanan kesehatan kurang, tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat yang rendah, serta buruknya perilaku masyarakat terhadap kebiasaan hidup sehat. Direktorat Lingkungan

Jenderal

Kementerian

Pengendalian Kesehatan

Penyakit

telah

dan

menetapkan

Penyehatan Stratifikasi

endemisitas malaria berdasarkan Annual Parasite Incidence (API) suatu wilayah di Indonesia menjadi 4 (empat) strata yaitu :Endemis Tinggi bila API > 5 per 1000 penduduk -

Endemis Sedang bila API 1 -5 per 1000 penduduk

-

Endemis Rendah bila API 0 - 1 per 1000 penduduk

-

Non Endemis bila tidak ada penularan malaria


67

Sejak tahun 2010 Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan telah menggunakan Indikator API di seluruh Provinsi di Indonesia. Berdasarkan laporan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota, API per 1000 penduduk mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2008 API Provinsi NTT sebesar 33 per 1000 penduduk, pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 28 per 1000 penduduk. Pada tahun 2010 naik sedikit menjadi 30 per 1000 penduduk, pada tahun 2011 kembali menurun menjadi 25 per 1000 penduduk, dan pada tahun 2012 menurun lagi menjadi 23 per 1000 penduduk. menampilkan gambaran API menurut Kabupaten Kota Tahun 2008 - 2012. GAMBAR 3.6 ANNUAL PARASITE INCIDENCE (API) PER 1000 PENDUDUK MENURUT KAB/KOTA SE PROVINSI NTT TAHUN 2008 – 2012

Sumber : Profil Kabupaten/Kota Tahun 2012 Laporan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2012

Annual

Parasit

Incidence

(API)

mengalami

penurunan

dibandingtahun2011 yaitu sebesar 2 per 1000 penduduk. Angka ini sangat


68

bermakna karena diikuti dengan intensifikasi upaya pengendalian malaria yang salah satu hasilnya adalah peningkatan cakupan pemeriksaan sediaan darah (konfirmasi laboratorium). Tingginya cakupan pemeriksaan sediaan darah di laboratorium tersebut merupakan pelaksanaan kebijakan nasional pengendalian malaria dalam mencapai eliminasi malaria, yaitu semua kasus malaria klinis harus dikonfirmasi dengan laboratorium. Tahun 2012 kasus malaria positif tertinggi di Kabupaten Lembata sebanyak 22.083 kasus, sedangkan kasus terendah di Kota Kupang sebanyak 284 kasus. •

Filariasis Penyakit Filariasis adalahpenyakit yang disebabkan oleh parasit berupa cacing Filaris, yang terdiri dari 3 (tiga) spesies yaitu Wucherria

bancrofti, Brugaria malayi dan Brugaria timori. Penyakit ini menginfeksi jaringan limfe (getah bening). Filaria menular melalui gigitan nyamuk yang mengandung cacing Filaria dalam tubuhnya. Di dalam tubuh manusia cacing tersebut tumbuh menjadi cacing dewasa dan menetap di jaringan limfe sehingga menyebabkan pembengkakan di kaki, tungkai, payudara, lengan dan organ genital. Pada tahun 2012 ditemukan kasus baru Filariasis di Provinsi NTT sebesar 414 kasus, dimana kasus yang tertinggi ditemukan di Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu sebesar 313 kasus.


69

•

Akses dan keterjangkauan terhadap fasilitas kesehatan yang belum memadai : Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Jumlah Puskesmas yang terdata sampai akhir 2012 sebanyak 348 unit dengan rincian jumlah puskesmas Perawatan 160 unit dan puskesmas Non Perawatan 188 unit. Salah

satu

indikator

yang

digunakan

untuk

mengetahui

keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas adalah rasio puskesmas per 100.000 penduduk. Pada rentang waktu tahun 2008 sampai 2012, jumlah puskesmas rawat jalan dan rawat inap mengalami peningkatan yang berarti.Pada tahun 2008 sebesar 6.4, tahun 2009 sebesar 6.5, pada tahun 2010 meningkat menjadi 6.6, pada tahun 2011 terus meningkat menjadi 7.1 dan pada tahun 2012 ratio puskesmas tetap yakni 7.1. Jumlah dan ratio Puskesmas terhadap 100.000 penduduk pada tahun 2008 - 2012 disajikan pada Gambar 3.7


70

GAMBAR 3.7 JUMLAH PUSKESMAS DAN RATIONYA TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2008 – 2012


Dalam

upaya

peningkatan

mutu

pelayanan

kesehatan

di

Puskesmas, beberapa Puskesmas non perawatan ditingkatkan statusnya menjadi

Puskesmas

perawatan.Lokasi

Puskesmas

perawatan

ini

ditempatkan di daerah yang jauh dari rumah sakit, di jalur-jalur jalan raya yang rawan kecelakaan, serta di wilayah atau pulau-pulau yang terpencil.Perkembangan

jumlah

Puskesmas

perawatan

dari

tahun

2008–2012 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2008 sebanyak 110 unit, tahun 2009 meningkat menjadi 112 unit, tahun 2010 menjadi 127 unit, tahun 2011 meningkat terus menjadi 140 unit dan pada tahun 2012 menjadi

160unit.Perkembangan

jumlah

Puskesmas

Perawatan

dan

Puskesmas Non Perawatan pada tahun 2008 – 2012 disajikan pada Gambar 3.8 berikut ini.


71

GAMBAR 3.8 JUMLAH PUSKESMAS PERAWATAN DAN PUSKESMAS NON PERAWATAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2008 – 2012


Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di wilayah kerjanya, puskesmas dibantu dengan sarana pelayanan kesehatan berupa Puskesmas Pembantu (Pustu). Pustu sebagai unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil pada tahun 2008 berjumlah 1.043 unit mengalami peningkatan menjadi 1.115 di tahun 2009, pada tahun 2010 menurun menjadi 1.054, pada tahun 2011 kembali menurun menjadi 1.050 unit dan pada tahun 2012 menjadi 1.045 unit. Rincian jumlah pustu dan rasio terhadap 100.000 penduduk

disajikan pada

gambar 3.9.


72

GAMBAR 3.9 JUMLAH PUSKESMAS PEMBANTU DAN RATIONYA TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2008 – 2012


Berdasarkan

keseluruhan

jumlah

Sarana

Pelayanan

Kesehatan

(Puskesmas) di Provinsi NTT, pada tahun 2012 sebanyak 348 sarana, jumlah sarana pelayanan kesehatan (Puskesmas) terbanyak terdapat di KabupatenTTS (28 sarana) dan Belu (26 sarana),dan Kabupaten yang paling sedikit jumlahnya yaitu di Kabupaten Sabu Raijua yaitu 6 unit Puskesmas. Pada tahun 2012 jumlah Puskesmas Perawatan semakin meningkat dibandingkan dengan tahun lalu adalah merupakan salah satu upaya untuk mendukung Revolusi KIA yang dicanangkan pada tahun 2010 yaitu menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai agar ibu hamil dapat melahirkan selamat. Penurunan jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) dari tahun 2010 sampai 2012 dikarenakan beberapa faktor diantaranya terjadinya penambahan jumlah penduduk dan pemekaran wilayah sehingga status Pustu dinaikkan menjadi Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

73

Puskesmas.Untuk tahun 2012,Kabupaten dengan jumlah Pustu terbanyak yaitu Kabupaten Kupang yakni 151 sarana dan paling sedikit di Kabupaten Sumba Barat sebanyak 11 sarana. •

Rumah Sakit Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang bergerak di bidang kuratif dan rehabilitatif, dan juga sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan.Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, jumlah rumah sakit (umum dan khusus) dari tahun 2009 - 2012 mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 rumah sakit umum sebanyak 31 buah dan rumah sakit khusus 1 buah, tahun 2010rumah sakit umum sebanyak 33 buah dan rumah sakit khusus 3 buah, pada tahun 2011 jumlah rumah sakit umum bertambah menjadi 36 buah dan rumah sakit khusus 4 buah, dan pada tahun 2013 jumlah rumah sakit umum menjadi 37 buah dan rumah sakit khusus 4 buah. Rumah sakit tersebut dikelola oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI/POLRI, dan swasta. Untuk mengetahui jumlah rumah sakit umum dan khusus berdasarkan kepemilikannya pada periode tahun 2012 dapat dilihat pada lampiran Tabel 70. Kemampuan Rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilihat dari jumlah dan rasio tempat tidur rumah sakit terhadap jumlah penduduk. Jumlah tempat tidur rumah sakit umum milik pemerintah dan rumah sakit umum milik swastapada kurun 3 tahun terakhir dari tahun 2008 - 2010 mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 jumlah tempat tidur rumah sakit umum mengalami peningkatan,


74

sedangkan jumlah tempat tidur rumah sakit swasta mengalami penurunan disebabkan beberapa rumah sakit swasta tidak melaporkan data mengenai jumlah tempat tidur. Dan pada tahun 2012 jumlah tempat tidur rumah sakit umum sebanyak 1.868 dan jumlah tempat tidur rumah sakit swasta sebanyak 894 buah. Gambaran peningkatan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.10. GAMBAR 3.10 PERKEMBANGAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2008 – 2012


Ratio tempat tidur rumah sakit per 100.000 penduduk dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan tempat tidur baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Selama tahun 2008 – 2012, ratio tempat tidur rumah sakit relatif berubah dimana pada tahun 2008 sebesar 55.6, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2009 yakni sebesar 53.6, tahun 2010 meningkat menjadi 59.6, pada tahun 2011 kembali mengalami Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

75

penurunan menjadi 44.9, dan pada tahun 2012 kembali meningkat menjadi 56.4. Gambar 3.11 menyajikan jumlah tempat tidur dan rasio tempat tidur per 100.000 penduduk pada tahun 2008 – 2012. GAMBAR 3.11 JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT DAN RATIONYA PER 100.000 PENDUDUK, DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2008 – 2012


•

Adapun mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masih rendah Untuk melihat mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dapat dilihat dalam rincian table 3.2 berikut ini.


76

Tabel 3.2

Akses dan keterjangkauan perbekalan kesehatan (obat, vaksin, peralatan dan perbekalan kesehatan lainnya) pemenuhan penyediaannya belum optimal dapat dilihat melalui: •

Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Jumlah distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan salah satu indikator penting untuk menggambarkan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan.Pada Gambar 3.12 disajikan jumlah sarana distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan menurut jenis dari tahun 2008 – 2012.


77

GAMBAR 3.12 JUMLAH SARANA DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN MENURUT JENIS DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2008-2012


Pengembangan Promosi untuk ber perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Peran Serta Masyarakat (PSM) dalam pembangunan kesehatan belum optimal , hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : •

Sarana Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Pengembangan

Sarana

Kesehatan

Bersumberdaya

Masyarakat

merupakan salah satu langkah dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang melibatkan potensi masyarakat didalamnya. Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) di antaranya adalah Posyandu, Polindes (Pondok Bersalin Desa), Toga (Tanaman Obat Keluarga), Poskesdes (Pos Kesehatan Desa), Desa Siaga, POD (Pos Obat Desa), Pos UKK (Pos Upaya Kesehatan Kerja) dan sebagainya. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

78

Posyandu, merupakan salah satu bentuk UKBM yang telah lama dikembangkan dan paling dikenal di masyarakat.Dalam menjalankan fungsinya di masyarakat, Posyandu diharapkan dapat menyelenggarakan 5 program prioritas, yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare.Untuk memantau perkembangan dan penilaian kinerjanya, Posyandu diklasifikasikan menjadi 4 strata yaitu Posyandu Pratama, Posyandu Madya, Posyandu Purnama dan Posyandu Mandiri.Pada tahun 2012 terdapat 9.329 Posyandu terdiri dari Posyandu Mandiri sebanyak 409 buah (4,4%) danPosyandu Purnama sebanyak 3.845 buah (41,2%). Perkembangan Posyandu menurut strata dalam periode tahun 2008-2012 disajikan pada Gambar 3.13. GAMBAR 3.13 JUMLAH POSYANDU MENURUT STRATA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2008 - 2012



79

•

Pos Kesehatan Desa Poskesdes merupakan salah satu indikator suatu desa disebut desa siaga. Poskesdes merupakan salah satu upaya mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Kegiatan utama poskesdes yaitu pengamatan dan kewaspadaan dini (surveilans perilaku berisiko, lingkungan dan masalah kesehatan lainnya), penanganan kegawatdaruratan kesehatan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta pelayanan kesehatan. Pelayanan yang diberikan di Poskesdes juga mencakup pertolongan persalinan dan pelayanan KIA. Tenaga poskesdes minimal 1 (satu) orang bidan dan 2 (dua) orang kader. Jumlah poskesdes pada tahun 2010 sebanyak 485 unit, pada tahun 2011 berjumlah 364 unit dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 594 unit.

•

Desa Siaga Desa siaga adalah desa yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan secara

mandiri.

Menindaklanjuti

Kepmenkes

RI

Nomor

:

1529/Menkes/SK/X/2010, desa siaga dikembangkan menjadi desa siaga aktif. Desa Siaga Aktif adalah pembentukan bentuk pengembangan dari desa siaga yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) atau sarana kesehatan lainnya, dan atau Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

80

penduduknya

mengembangkan

UKBM

dan

melaksanakan

surveilans

berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak,

gizi,

lingkungan,

penanggulangan

dan

bencana,

perilaku),

serta

kedaruratan

penyehatan

kesehatan

lingkungan

dan

sehingga

masyarakat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Jumlah desa siaga pada tahun 2010 sebanyak 917 desa, pada tahun 2011 meningkat menjadi 1.138 desa dan pada tahun 2012 sebanyak 1.233 desa.KabupatenFlores Timurmemiliki jumlah desa siaga terbanyak (209 desa siaga) sedangkan terendah di kabupatenTTS (21 desa), adapun Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sabu Raijua tidak melaporkan jumlah desa siaga. •

Ketersediaan Tenaga Kesehatan Ketersediaan Tenaga Kesehatan tidak saja berasal dari pihak pemerintah

tetapi

juga

mendapat

sumbangan

dari

pihak

swasta.Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan jenjang Diploma yang berada dibawah binaan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Politeknik Kesehatan dan Non Poltekkes (milik Swasta, TNI/POLRI dan Pemda). Program Pendidikan D-III tenaga kesehatan dan program studi (Prodi) berkembang pesat terutama dari sektor swasta karena semakin banyak diminati oleh masyarakat. Pada tahun 2008 – 2012, data tenaga kesehatan yang dihasilkan dari pendidikan yang disediakan

pemerintah

dan

swasta


mengalami

peningkatan

yang

81

memuaskan sehingga jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan relatif mengalami peningkatan yaitu dari 10.529 orang pada tahun 2008, meningkat menjadi 10.833 orang pada tahun 2009, tahun 2010 meningkat menjadi 13.496 orang, pada tahun 2011 meningkat menjadi 14.253 orang dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 14.863 orang. Jumlah 14.863 orang tenaga kesehatan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan di kabupaten/kota dan provinsi pada tahun 2012 terdiri dari Tenaga Keperawatan yang meliputi tenaga Perawat sebanyak 6.551orang, tenaga Bidan sebanyak 3.798 orang, sedangkan tenaga Medis (dokter umum dan dokter gigi) sebanyak 1.077 orang,tenaga Farmasi sebanyak 777 orang,tenaga Gizi sebanyak 526 orang,tenaga Teknisi Medis sebanyak

578

orang,tenaga

Sanitasi

sebanyak

685 orang,

tenaga

Kesehatan Masyarakat sebanyak 787 orang dan tenaga fisioterapis sebanyak 84 orang. Lampiran tabel 74 sampai 78 menyajikan rincian tenaga kesehatan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan di kabupaten/kota dan provinsi pada tahun 2012. Untuk rincian jenis tenaga kesehatan dengan perhitungan ratio per 100.000 penduduk menurut jenis tenaga kesehatan, menunjukkan bahwa ratio jenis tenaga kesehatan per 100.000 penduduk yang terbanyak adalah tenaga keperawatan 127 per 100.000 penduduk dan terendah pada jenis tenaga kesehatan Keterapian Fisik 2 per 100.000 penduduk. Pada tabel ini juga dapat dilihat bahwa ratio Dokter Spesialis dan Dokter Gigi masih sangat rendah yakni 3 per 100.000, keadaan ini Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

82

diharapkan akan meningkat sejalan dengan berbagai kebijakan tetang ketenagaan baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk menambah jumlah tenaga kesehatan terutama Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mengenai Persebaran Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan belum terdata dengan baik . Pada tahun 2012, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan latar belakang pendidikan kesehatan yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berjumlah 1.192 orang. Jumlah tersebut didapat dari tenaga Perawat dan Bidan sebesar 536 orang, tenaga Kesehatan Masyarakat sebesar 290 orang, tenaga Farmasi 124 orang, Sanitarian 92 orang, tenaga Gizi 61 orang, tenaga Medis 57 orang dan tenaga Teknisi Medis 32 orang. Untuk Dinas Kesehatan Provinsi, jumlah PNS dengan latar belakang pendidikan kesehatan sebanyak 95 orang. Jumlah tersebut berasal dari tenaga dokter 5 orang, dokter gigi 3 orang, Tenaga Kesehatan Masyarakat 51 orang, Perawat 13 orang, tenaga Farmasi 7 orang, tenaga Gizi 5 orang dan Tenaga Sanitarian 11 orang. Jumlah PNS dengan latar belakang pendidikan kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit yang tersebar 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT sebanyak 3.870 orang. Tenaga Perawat menduduki urutan pertama dan terbanyak yaitu 2.013 orang, Tenaga Bidan 590 orang, Tenaga Medis 441 orang, tenaga Teknisi Medis 244 orang, tenaga Farmasi 250 orang, tenaga


83

Gizi 108 orang, tenaga Kesehatan Masyarakat 106 orang, Sanitarian 58 orang dan tenaga Fisioterapi sebanyak 60 orang Puskesmas merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan masyarakat, kinerjanya sangat dipengaruhi ketersediaan sumber daya manusia yang ada terutama ketersediaan tenaga kesehatan. Pada tahun 2012 terdapat 9.628 orang PNS dengan latar belakang pendidikan kesehatan

yang

bertugas

di

Puskesmas

yang

tersebar

di

21

Kabupaten/Kota, dengan rincian tenaga Perawat dan Bidan sebesar 7.146 orang, tenaga medis 574 orang, Sanitarian 525 orang, tenaga Farmasi 380 orang, tenaga Gizi 343 orang, tenaga Teknisi Medis 290 orang, Tenaga Fisioterapi 21 orang dan tenaga Kesehatan Masyarakat sebanyak 349 orang 

Kualitas manajemen,sistem kesehatan

informasi

dan

regulasi

bidang

Masih perlunya ditingkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan kesehatan dengan prinsip tatalaksana pemerintahan yang baik secara eksternal maupun internal Hal ini untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan serta pengawasan pembangunan di bidang kesehatan, tersedianya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi yaitu Sistem Informasi Kesehatan Daerah, serta penguatan implementasi perundang – undangan bidang kesehatan


84

Masih kurangnya di manfaatkan hasil penelitian dan teknologi di bidang kesehatan sebagai dasar perumusan kebijakan dan program kesehatan serta perlunya dikembangakan jumlah •

Pembiayaan Kesehatan Pembiayaan kesehatan adalah salah satu komponen sumber daya yang diperlukan dalam menjalankan pembangunan kesehatan. Untuk mendukung pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2012 terdapat berbagai sumber pembiayaan kesehatan seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN),

Pinjaman/Hibah

Luar

Negeri

(PHLN)

dan

Sumber

Pemerintah Lain dengan total anggaran sebesar Rp. 1.173.568.821.190,.Alokasi anggaran kesehatan bersumber APBD Kabupaten/Kota tahun 2012 sebesar Rp. 855.133.295.927,-atau 72,9% dari total anggaran kesehatan; sementara persentase APBD Kesehatan terhadap APBD Kabupaten/Kota sebesar 39,0%. Untuk Alokasi angggaran kesehatan bersumber APBD Provinsi sebesar Rp. 241.030.000,- atau 0,02% dari total anggaran kesehatan; kemudian untuk Alokasi angggaran kesehatan bersumber APBN ke

Kabupaten/Kota

se-Provinsi

NTT

tahun

2012

sebesar

Rp. 294.337.469.864,-atau 25,1% dari total anggaran kesehatan. Untuk alokasi angggaran kesehatan bersumber Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp. 23.501.754.799,- atau 2,0% dari total anggaran kesehatan dan alokasi angggaran kesehatan bersumber Pemerintah Lain sebesar Rp. 355.270.600 atau 0,03% dari total anggaran kesehatan. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

85

Besaran anggaran pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2012 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT sebesar Rp. 42.897.928.991,- dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 46.874.404.000,-. Alokasi dan realisasi pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2012 disajikan pada Tabel 3.3 di bawah ini. TABEL 3.3 ALOKASI DAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2012 NO

SUMBER DANA

1 APBD Dinkes Provinsi NTT :

- Belanja Tidak Langsung - Belanja Langsung 2 APBN (Dana

ALOKASI

42.897.928.991, 40.875.456.265,-

17.138.283.000,

15.874.029.571,-

25.759.645.991,

25.001.426.694,-

46.874.404.000,

Dekonsentrasi) TOTAL

REALISASI

89.772.332.991

% 95,29

92,62 97,06

44.244.688.221,- 94,39 85.120.144.486,-

94,82

Sumber : Subag. Program Data dan Evaluasi Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2012 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk bidang kesehatan Provinsi NTT tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2012. Dalam DPA SKPD tahun 2012, jenis pembiayaan dibagi menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung untuk Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

86

membiayai gaji pokok PNS/uang representatif; Tunjungan Keluarga, Tunjangan Jabatan;

Tunjangan

Fungsional;

Tunjangan

Umum;

Tunjangan

Beras;

Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus; Pembulatan Gaji; iuran Asuransi Kesehatan; dan Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum. Pembiayaan kesehatan bersumber dana APBD Belanja Langsung membiayai 9 Program yang terdiri dari : (1) Program pelayanan Administrasi Perkantoran (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan (4) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat (5) Program Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak (6) Program Pegendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (7) Program Peningkatan Gizi (8) Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan (9) Program Program Dukungan Manajemen Pembangunan Kesehatan TABEL 5.3 ALOKASI DAN REALISASI KEUANGAN BELANJA LANGSUNG DINAS KESEHATAN DAN UPT LINGKUP DINAS KESEHATAN PROVINSI NTTTAHUN 2012 URAIAN -Dinas Kesehatan Provinsi NTT

ALOKASI (Rp)

REALISASI (Rp)

42.897.928.991,-

40.875.456.265,-

- Belanja Tidak Langsung

17.138.283.000,-

15.874.029.571,-

- Belanja Langsung

25.759.645.991,-

25.001.426.694,-

TOTAL

42.897.928.991,- 40.875.456.265,-

% 95,29

92,62 97,06

95,29

Sumber : Subag. Program Data dan Evaluasi Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2012 Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

87

Pada Tabel 5.3 di atas, alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Kesehatan dan UPT lingkup Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2012 berjumlah Rp. 42.897.928.991,- dibagi ke kantor Dinas Kesehatan Prov. NTT, UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan Kupang,

UPT Laboratorium

Kesehatan Kupang dan UPT Pengelolaan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan Kupang. Dari keseluruhan dana tersebut, anggaran yang terealisasi sebesar 95,29% atau Rp. 40.875.456.265,Selain

APBD,

pembiayaan

kesehatan

juga

berasal

dari

dana

Dekonsenstrasi/APBN. Dana APBN (Dana Dekonsentrasi) membiayai 6 program yang terdiri dari : 1). Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan; 2). Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; 3). Program Pembinaan Upaya Kesehatan; 4). Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; 5). Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 6). Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Pada tahun 2012 telah direalisasi sebanyak 94,39% atau sebesar Rp. 44.244.688.221,- dari total alokasi dana APBN (Dekonsentrasi) berjumlah

Rp.

46.874.404.000,-.

Rincian

Alokasi

dan

realisasi

dana

Dekonsentrasitahun 2012 dapat dilihat pada tabel 3.4.


88

TABEL 3.4 ALOKASI DAN REALISASI KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (DEKONSENTRASI) DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT TAHUN 2012 ALOKASI NO

PROGRAM (Rp)

1

REALISASI (Rp)

%

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

4.351.050.000,-

4.179.799.100,-

96,06

25.999.691.000,-

24.883.692.990,-

95,71

7.493.040.000,-

6.442.057.150,-

85,97

4.574.743.000,-

4.439.410.000,-

97,04

2.349.880.000,-

2.193.728.981,-

93,35

2.106.000.000,-

2.106.000.000,-

100,00

46.874.404.000,-

44.244.688.221,-

94,39

Kementerian Kesehatan 2

Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

3

Pembinaan Upaya Kesehatan

4

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

5

Kefarmasian dan Alat Kesehatan

6

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan TOTAL

Sumber : Subag. Program Data dan Evaluasi Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2012


89

Pada Tabel 5.4 disajikan Alokasi dan Realisasi Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dekonsentrasi) Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2012. Dapat dilihat bahwa Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak mendapatkan anggaran paling besar diantara keenam program lainnya, hal ini disebabkan dalam program ini terdapat bantuan NICE yang ditujukan untuk perbaikan gizi di 4 kabupaten yaitu Kota Kupang, Kab. Kupang, TTU dan Sumba Barat.

3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI MISI , PROGRAM KEPALA DAERAH VISI : “terwujudnya masyarakat nusa tenggara timur yang berkualitas, sejahtera dan demokratis dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia” MISI : Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing; Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat; Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi keparawisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal;


VISI, MISI, PROGRAM SKPD VISI : “ Penggerak Utama Terwujudnya Pembangunan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Adil, Merata dan berkesinambungan MISI : Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkualitas dan profesional Peningkatan Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

90

VISI MISI , PROGRAM KEPALA DAERAH Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah;

•

VISI, MISI, PROGRAM SKPD Peningkatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan

Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup;

Peningkatan Upaya Kesehatan yang bermutu, adil, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat serta berkelanjutan

Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak;

Penyediaan pembiayaan kesehatan dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat

Mempercepat pembangunan Kelautan dan Perikanan;

Pembuatan penelitian/pengkajian dibidang kesehatan dan pengembangan kesehatan

Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan perbata PROGRAM RPJMD Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

PROGRAM RENSTRA Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Program Peningkatan Gizi

Program Peningkatan Gizi

Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Pembangunan Kesehatan

Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Pembangunan Kesehatan


91

VISI MISI , PROGRAM KEPALA DAERAH Program Upaya Kesehatan Perorangan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Hibah Kemasyarakatan Bidang Kesehatan Program Bantuan Sosial Bidang KesehataN

VISI, MISI, PROGRAM SKPD Program Upaya Kesehatan Perorangan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Hibah Kemasyarakatan Bidang Kesehatan Program Bantuan Sosial Bidang KesehataN

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Setelah dilihat perkembangan hasil pencapaian Renstra Kemenkes RI

Tahun

2010-2014 dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2009- 2013 maka isu yang menjadi prioritas untuk Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2013-2018 masih merupakan bagian dari draft Renstra Kemenkes RI Tahun 20152019 antara lain:  ISU STRATEGIS KEMENKES RI •

Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

•

Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular

•

Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit tidak menular

•

Menurunnya disparitas status kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah dan antartingkat sosial ekonomi serta gender.

•

Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga


92

•

Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan.

•

Meningkatnya cakupan jaminan kesehatan

 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENKES RI



Pertama, Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia melalui (a) Peningkatan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan; (b) Peningkatan cakupan kesinambungan pelayanan (continuum of care) kesehatan ibu dan anak; (c) Peningkatan pemenuhan standar puskesmas PONEK dan RS PONEK; (d) Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan ibu (24 jam/7 hari); (e) Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi; dan (f) Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia.



Kedua, (a)

Meningkatkan

Peningkatan

akses

status

pelayanan

gizi gizi

masyarakat

untuk

remaja

melalui

perempuan

(suplementasi gizi mikro), ibu hamil dan ibu menyusui (suplementasi gizi mikro dan makro, konseling) dan bayi di bawah dua tahun (pemantauan pertumbuhan, pemberian ASI eksklusif, MP-ASI, suplemen gizi mikro, penanganan kurang gizi dan kecacingan); (b) Penguatan perencanaan, penyebaran dan kualifikasi tenaga gizi; (c) Penguatan pengaturan, pelaksanaan dan pemantauan regulasi dan standar gizi pada produk pangan; (d) Penguatan peran lintas sektor dalam penanganan gizi dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

93

institusionalisasi RAD-PG; dan (e) Peningkatan perubahan perilaku masyarakat 

Ketiga, Meningkatkan pengendalian penyakit menular, tidak menular,

dan

penyehatan

lingkungan

melalui(a)

Peningkatan

surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah; (b) Penguatan sistem pengendalian zoonosis secara terpadu; (c) Peningkatan cakupan imunisasi pada bayi; (d) Peningkatan ketersediaan vaksin dan tenaga kesehatan;

(e)

Pemenuhan

kebutuhan

obat

program;

(f) eliminasi/eradikasi penyakit terabaikan (neglected tropical diseases); (g) Peningkatan penanggulangan faktor risiko penyakit tidak menular; (h)

Peningkatan

penemuan

penderita

dan

tata

laksana

kasus;

(i) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi; (j) Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa; dan (k) Peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak, termasuk perubahan perilaku higine dan sanitasi (STBM). 

Keempat,

Meningkatkan

ketersediaan,

keterjangkauan,

pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan melalui (a)Peningkatan ketersediaan dan manajemen supply chain obat program dan bufferstock di fasilitas kesehatan; (b) Peningkatan penelitian, pengembangan

dan

pemanfaatan

obat

tradisional

Indonesia;

(c) Peningkatan pelayanan kefarmasian; (d) Peningkatan ketersediaan vaksin yang sesuai dengan pola penyakit; (e) Peningkatan kemandirian produksi dan distribusi obat dan alat kesehatan dengan mendorong Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

94

regulasi untuk insentif produksi dalam negeri dan kerjasama dengan dunia industri; (f) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik dan penggunaan obat rasional; dan (g) Peningkatan pengawasan mutu dalam pengadaan obat dan alat kesehatan. 

Kelima, Meningkatkan pengawasan obat dan makanan melalui (a) Peningkatan kualitas sarana produksi, distribusi, dan sarana obat dan makanan; (b) Peningkatan penelitian di bidang obat dan makanan; (c)

Penguatan

sistem

regulasi

pengawasan

obat

dan

makanan;

(d) Penguatan sistem laboratorium obat dan makanan; (e) Peningkatan kemampuan pengujian mutu obat dan makanan, termasuk peningkatan tenaga food inspector; (f) Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium pengujian; (g) Peningkatan penerapan standar internasional laboratorium; (h) Penyusunan standar dan pedoman pengawasan obat dan makanan; (i) Peningkatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan; (j) Pengembangan peraturan dalam rangka harmonisasi standar; dan (k) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. 

Keenam,

Menguatkan

Jaminan

Kesehatan

Nasional

melalui

(a) Peningkatan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan kelompok informal dan integrasi kepesertaan jaminan pembiayaan kesehatan lainnya (Askes, TNI/Polri, Jasmostek, Jamkesda); (b) Peningkatan kerjasama dengan provider non pemerintah, pengembangan standar provider JKN, dan penguatan sistem rujukan; (c) Peningkatan standar kualitas Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

95

pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan; (d) Pengembangan sistem pembayaran, monitoring, dan evaluasi termasuk

operation

research; dan (e) Meningkatkan cost-effectiveness pelayanan kesehatan antara lain melalui penyusunan HTA (Health Technology Assesment) atau NICE (National Institute of Health and Care Excellence). 

Ketujuh, Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui (a) Pengembangan kebijakan publik berwawasan kesehatan,

termasuk

pengembangan

lingkungan

yang

mendukung

aktivitas fisik; (b) Peningkatan regulasi mengenai produk makanan yang aman dan lebih sehat; (c) Penciptaan lingkungan yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); (d) Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat termasuk pendidikan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan

pengetahuan dan ketrampilan

individu; (e) Peningkatan upaya promosi kesehatan dan pencegahan di pelayanan kesehatan; termasuk peningkatan SDM kesehatan dalam pelayanan promotif. 

Kedelapan,Manajemen

dan

Pembiayaan

Kesehatan

dengan

(a) Meningkatkan peran sektor kesehatan dalam pelayanan kesehatan primer, promosi dan pencegahan; (b) Memperkuat mekanisme monitoring evaluasi melalui sistem informasi menyeluruh dari fasilitas pelayanan, kabupaten/kota, provinsi dan kabupaten/kota; (c) Meningkatkan fokus penelitian

dan

pengembangan

sesuai

kebijakan

dan

program

pembangunan kesehatan; (d) Meningkatkan Penanggulangan krisis Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

96

kesehatan; (e) Memperkuat

standar pelayanan kesehatan, termasuk

Standar Pelayanan Minimum; (f) Memperbaiki mekanisme pembiayaan, termasuk BOK; (g) Meningkatkan cost-effectiveness pelayanan kesehatan antara lain melalui penyusunan HTA (Health Technology Assesment) atau NICE

(National

Institute

of

Health

and

Care

Excellence);

(h) Menyeimbangkan pembiayaan antara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; dan (i) Meningkatkan sumber pembiayaan kesehatan melalui PPP,

CSR,

dan

tarif/tax;

(j)

Meningkatkan

sinergitas

kebijakan

perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan di pusat dan daerah melalui pembagian urusan. 

Kesembilan,

Meningkatkan

ketersediaan,

penyebaran

dan

kualitas sumber daya manusia kesehatan melalui (a)Pengembangan institusi/program studi untuk nakes tertentu, misal promkes, sanitarian, spesialis kesehatan primer, public health ners; (b) Peningkatan jumlah dokter spesialis; (c) Penyusunan standar dan prosedur penyelenggaraan pendidikan nakes di semua jenjang; (d) Peningkatan kemitraan dan kemandirian

institusi

perundangan/regulasi

pendidikan terkait

nakes,

pendidikan

tenaga

(e)

Penyelarasan

kesehatan

antara

Kemenkes dan Kemendikbud; (f) Pelaksanaan internsip nakes termasuk dokter, bidan, dan perawat, (g) Peningkatan kompetensi dan sertifikasi terhadap seluruh jenis tenaga kesehatan, (h) Pengembangan kurikulum pendidikan nakes yang mengacu pada standar nasional dan internasional, (i) Peningkatan diklat nakes dan Aparatur nakes secara terencana dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

97

berjenjang; (j) Penempatan nakes di pelayanan kesehatan dengan menerapkan

sistem

paket

(skill

mixed)

terutama

pada

DTPK,

(k) Peningkatan formasi nakes terutama pada daerah yang kekurangan tenaga, (l) Perluasan model sister hospital dan flying doctor terutama pada bagian timur Indonesia, (m) Pembuatan roadmap kebutuhan tenaga kesehatan seluruh jenis tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, (n) Pengembangan insentif finansial dan non-finansial bagi bagi nakes yang ditempatkan di DTPK, dan (o) Penguatan affirmative policy penempatan tenaga kesehatan di DTPK 

Kerangka Pendanaan, Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi Dalam

rangka

pelaksanaan

pembangunan

kesehatan

diperlukan

peningkatan pendanaan kesehatan, baik bersumber dari dana publik (pemerintah) maupuan keterlibatan dari non-pemerintah dan masyarakat. Dalam kerangka kelembagaan dan regulasi perlu dilakukan peningkatan sinergitas kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan di pusat dan daerah melalui pembagian urusan, termasuk nomenklatur kelembagaan antara pusat dan daerah, perkuatan mekanisme monitoring evaluasi Dalam kerangka regulasi maka untuk mewujudkan target pembangunan harus didukung dengan regulasi yang memadai. Berbagai UU terkait kesehatan harus didukung dengan berbagai peraturan turunannya


98

3.4.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Keadaan Lingkungan Dalam menggambarkan keadaan lingkungan, disajikan indikator-indikator yang merupakan hasil dari upaya sektor kesehatan dan hasil upaya sektorsektor lain yang terkait. Salah satu sasaran dari lingkungan sehat adalah tercapainya pemukiman dan lingkungan perumahan yang memenuhi syarat kesehatan di pedesaan dan perkotaan serta terpenuhinya persyaratan kesehatan di tempat-tempat umum, termasuk sarana dan cara pengelolaannya. Indikator–indikator tersebut adalah persentase rumah sehat, persentase tempat - tempat umum sehat, dan persentase penduduk dengan akses air minum.

•

Rumah Sehat Rumah sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu rumah yang memiliki sarana air bersih (perpipaan, sumur gali), memiliki jamban yang sehat dengan letak/jaraknya 10-11 meter dari Sumur Gali, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah yang kedap air dan tertutup sehingga tidak menjadi tempat bersarangnya vektor penyakit (lalat dan kecoak), ventilasi rumah yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai rumah terbuat dari lantai/kedap air.


99

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010, secara nasional hanya ada 24,9% rumah sehat, dan persentase yang terendah yaitu di Provinsi NTT yaitu sebesar (7,5%). Sedangkan menurut data yang dikumpulkan dari masing-masing profil kabupaten/kota se-Provinsi NTT Tahun 2012 terdapat 869.001 rumah. Jumlah rumah yang dilakukan pemeriksaan sebanyak 516.658 rumah (59,5%), rumah sehat sebanyak 315.832 buah (61,1%) meningkat dibanding tahun 2011 (54,3%)Tidak semua

rumah

dapat

diperiksa

oleh

karena

masalah

klasik,

yaitu

keterbatasan biaya dan tenaga. Gambaran persentase rumah sehat menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dapat dilihat pada Lampiran Tabel 62 profil kesehatan dan Gambar 3.14 berikut ini. GAMBAR 3.14 PERSENTASE RUMAH SEHAT MENURUT KABUPATEN/KOTA SE - PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2012

Sumber : Profil Kabupaten/Kota Tahun 2012 Gambar tersebut di atas ada 11 Kabupaten/Kota yang capaiannya di atas Rata-rata capaian Provinsi (61,1%) yaitu Kota Kupang, Kab. TTU, Belu, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

100

Lembata, Flores Timur, Ngada, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat dan Sabu Raijua. Perlu upaya program terkait untuk meningkatkan persentase rumah sehat di Provinsi NTT.

•

Tempat - Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan (TUPM) Sehat Tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan (TUPM) merupakan suatu sarana yang dikunjungi oleh banyak orang dan berpotensi menjadi tempat penyebaran penyakit. TUPM meliputi hotel, restoran, pasar, dan lain-lain. TUPM sehat adalah tempat umum dan tempat pengelolaan makanan/minuman yang memenuhi syarat kesehatan yaitu yang memiliki sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi yang baik, luas lantai (luas ruang) yang sesuai dengan banyaknya pengunjung, dan memiliki pencahayaan ruang yang memadai. Data yang diperoleh dari Profil Kesehatan kabupaten/kota se-Provinsi NTT tahun 2012 memperlihatkan bahwa jumlah TUPM yang ada sebanyak 10.300 buah, yang diperiksa 4.684 buah, yang masuk kategori TUPM sehat sebanyak 2.877 buah (61,4%) berarti ada peningkatan dibanding pada tahun 2011 (59,0%). Kabupaten/kota dengan TUPM sehat tertinggi adalah Kab. Ende yakni sebesar 100%, sedangkan yang terendah di Kabupaten Alor (28,0%), dan ada 2 (dua) kabupatenyang tidak melaporkan datanya yakni Kab. Sabu Raijua dan Sumba Barat Daya. Rincian TUPM sehat


101

menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran Tabel 67 profil kesehatan dan pada Gambar 3.15 berikut ini. GAMBAR 3.15 PERSENTASE TUPM SEHAT MENURUT KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2012

Sumber : Profil Kabupaten/Kota Tahun 2012 • Akses Terhadap Air Bersih Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Oleh karena itu, salah satu indikator penting untuk mengukur derajat kesehatan adalah ketersediaan sumber air bersih rumah tangga. Sumber air bersih yang digunakan rumah tangga dibedakan menurut Air Kemasan, Air Isi Ulang, Ledeng (meteran dan eceran), Sumur Pompa Tangan (SPT), Sumur Terlindungi, Mata Air Terlindungi, Air Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

102

Hujan,Sumur Tak Terlindungi, Mata Air Tak terlindungi, Air Sungai dan lainnya. Dari beberapa jenis sumber air bersih tersebut diketahui bahwa persentase keluarga yang sumber air minumnya terlindungi adalah sebesar 42,1%. 3.5.. Penentuan Isu-isu Strategis Metode Penentuan Isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2013-2018 melalui analisis semua data perkembangan kinerja pelayanan kesehatan selama kurang lebih 5 (lima) tahun terakhir , dan dilakukan pertemuan lokakarya dengan tim pakar bidang kesehatan selama 3 (tiga) hari efektif guna membahas isu-isu strategis yang akan berkembang untuk 5 (lima) tahun kedepan. Beberapa isu-isu strategis yang dapat dikemukakan setelah dilakukan identifikasi masalah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD Bidang Kesehatan adalah : 1.

Masih tingginya Kasus Kematian Ibu, bayi dan balita.

2.

Masih tingginya prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk

3.

Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular (PTM).

4.

Masih rendahnya akses masyarakat terhadap

Air

Bersih dan Sanitasi

Dasar 5.

Wilayah Provinsi NTT merupakan salah satu provinsi daerah yang rawan bencana.


103

6.

Masih rendahnya akses keterjangkauan terhadap fasilitas kesehatan yang memadai

7.

Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

8.

Akses dan keterjangkauan perbekalan kesehatan (obat, vaksin, peralatan dan perbekalan kesehatan lainnya) pemenuhan penyediaannya belum optimal.

9.

Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT sebagai Laboratorium Rujukan belum optimal.

10.

Kondisi geografis Provinsi NTT berupa kepulauan dibutuhkan adanya sistem rujukan regional (Sumba Timur, Manggarai, Ende, Sikka, Belu,RSUD Johannes Kupang) .

11.

Pengembangan Promosi untuk ber perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Peran Serta Masyarakat (PSM) dalam pembangunan kesehatan belum optimal

12.

Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kompetensi dan distribusi tenaga kesehatan

serta

belum

optimalnya

dukungan

regulasi

ketenagaan

kesehatan. 13.

Belum optimalnya kualitas manajemen dan pembiayaan kesehatan, sistim informasi dan penelitian di bidang kesehatan.

14.

Optimalisasi fungsi pelayanan internal di lingkup dinas kesehatan Provinsi NTT

15.

Optimalisasi Pemberi Pelayanan Kesehatan dalam

pelaksanaan Jaminan

Kesehatan Nasional Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2013 - 2018

104

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. 4.1.1.

VISI DAN MISI VISI Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 150 ayat (3) huruf b bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu

lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan

program kepala daerah yang pengesahannya berpedoman kepada RPJP Daerah dan dengan memperhatikan RPJM Nasional. Visi NTT lima tahun ke depan yaitu “TerwujudnyaMasyarakat Nusa Tenggara TimuryangBerkualitas, Sejahtera, Dan

Demokratis Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Berdasarkan rumusan di atas maka visi pembangunan Dinas Kesehatan Provinsi NTT: “ Penggerak Utama Terwujudnya Pembangunan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Adil, Merata dan Berkesinambungan.” Makna dari Visi Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2013-2018 :  Penggerak Utama : Dinas Kesehatan Provinsi NTT berperan sebagai Penggerak Utama Pembangunan Kesehatan di Provinsi NTT sesuai dengan tugas dan fungsinya guna Terwujudnya Pembangunan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Adil dan Merata.


105

 Pembangunan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas : Upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa: Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun oleh Masyarakat

termasuk

Swasta

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan

kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan kualitas derajad kesehatan masyarakat NTT yang setingggi – tingginya dapat terwujud.  Adil dan Merata : Bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, pemenuhan pelayanan kesehatan harus berkeadilan, sehingga setiap orang berhak mendapat akses atas pelayanan kesehatan dan merata ke seluruh wilayah NTT serta memperhatikan efisiensi, efektifitas sesuai kebutuhan, tanpa memandang perbedaan suku, golongan, agama, jenis kelamin, dan status sosial ekonominya untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi tingginya.  Berkesinambungan : Untuk pencapaian indikator kinerja di bidang kesehatan dibutuhkan upaya dan ketersediaan anggaran yang berkelanjutan. 4.1.2. MISI Berdasarkan peran dan keterkaitan dengan berbagai bidang urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan

dalam Perda Nomor 7 tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sesuai dengan visi pembangunan kesehatan RenstraDinasKesehatanProvinsi NTT 2013 - 2018

106

sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka misi Dinas Kesehatan Provinsi NTT dirumuskan sebagai berikut: 1.

Peningkatan Upaya Kesehatan Yang Bermutu, Adil, Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat Yang Berkelanjutan.

2. Peningkatanpembiayaan kesehatan dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat 3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkualitas dan profesional 4. Peningkatan ketersediaan LogistikFarmasi, Alat Kesehatan dan Makanan 5. Peningkatan Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan 6. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 7. Pembuatan

Penelitian/Pengkajian

dibidang

Kesehatan

dan

Pengembangan Kesehatan

4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan : Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, maka tujuan pembangunan kesehatan dalam lima tahun ke depan dapatdilihatpadatabel 4.1 berikut:


107

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO.

1

TUJUAN

Meningkatkan akses dan mutu upaya kesehatan yang bermutu, adil, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat yang berkelanjutan

SASARAN

1. Menurunnya AKI, AKB dan AKABA

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

Program

1

2

3

4

5

1. Menurunnya kasus kematian ibu dar1 172

172

150

128

106

75

2. Menurun nya kasus kematian bayi dari 1.305

1.173

1.150

1.127

1.100

1.075

3. Menurun nya kasus kematian balita dari dari 133 5. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (Cakupan PN) dari 81,6 % 6. Persentase cakupan KN Lengkap

185

150

115

75

50

80%

82%

85%

90%

95%

68%

70%

75%

80%

85%

60%

63%

66%

69%

72%

43,50%

53%

56%

62%

70%

11%

15%

20%

40%

50%

65%

70%

75%

80%

85%

6. Persentase cakupan K4 dari 63% 7. Persentase penanganan komplikasi obstetri dari 52,2% 8. Persentase penanganan komplikasi neonatal dari 15,7 % 9. Meningkat nya persalinan di fasilitas kesehatan 70%


Prog. Peningka tan kesehatan ibu dan anak

108

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

2. Menurunkan kasus gizi buruk dan kurang dan peningkatan status gizi ibu hamil dan balita

1. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan buruk) dari 33,2% jadi 25,7% 2. Meningkatnya Persentase ibu hamil yang mendapat tablet besi 90 dari 72 % jadi 93%. 3. Meningkatkan persentase bayi 0-5 bulan mendapat ASI Eksklusif dari 71,9 % jadi 83%. 4. Meningkatnya persentase balita yang ditimbang di Posyandu (D/S) dari 76,7% jadi 90% 5. Meningkatnya persentase balita 6-59 bulan yang mendapat vitamin A dari 84,5% 6. Persentase balita Gizi Buruk yang ditangani dari 100 %


Program

1

2

3

4

5

33,2

31,7%

30,2%

28,7

27,2

Prog-ram peningkat an Gizi 72%

81%

90%

91%

92%

71,9%

76%

80%

81%

82%

76,7%

81%

85%

87%

90%

84,5%

88%

90%

91%

92%

100%

100%

100%

100%

100%


109

NO.

TUJUAN

SASARAN

3. Meningkatnya Akses, Mutu dan Jumlah pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

INDIKATOR SASARAN


Program

1

2

3

4

5

1. Penambahan jumlah Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas) dari 353 bh.

359

364

366

369

370

2. Penambahan jumlah Pustu dari 1.081

1.616

2.151

2.686

3.221

3.756

29

33

37

41

45

18

19

20

21

22

56

56

56

56

57

57

58

60

62

64

50

53

53

59

65

7

9

11

13

14

Prog. Upaya Kesehatan Perorangan

3. Penambahan jumlah Pusling dari ............. 4. Peningkatan jumlah Puskesmas PONED dari 25. 5. Penambahan sarana pelayanan kesehatan rujukan (RSUD) dari 17 bh 6. Peningkatan ratio tempat tidur per 100.000 penduduk dari 55,5 7. Persentase jumlah RS yang memiliki dokter spesialis dasar sesuai standar/tipe RS dari 57%. 8. Persentase RS yang melaksakan PONEK dari 50 %. 9. Meningkatnya jumlah RSUD Kelas C dan B dari 6 bh


110

NO.

TUJUAN

SASARAN

4. Pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

INDIKATOR SASARAN 10. Persentase RS Pemerintah dan Swasta yang melaksanaka n Pelayanan Gawat darurat 11.Tersediany a rumah sakit jiwa dari 0.

12. Persentase Pelayanan spesialis dasar dan NAPZA di RS 13. Meningkatnya kemampuan petugas laboratorium dalam pemeriksaan sampel sesuai standar 14. Meningkatnya persentase Laboratorium Puskesmas yang dilakukan Bimbingan Teknis 1.Meningkatnya penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) kurang dari 24 jam 2.Meningkatnya persentase desa yang mencapai UCI dari 65%

1 0

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2 3 4 5 0 20 40 60

0

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

20%

30%

40%

50%

60%

100%

100%

100%

100%

100%

Program

Prog. Pengenda lian dan Penyehatan Lingkungan 65%


100%

100%

100%

100%

111

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN 3.Menurunnya Prevalensi Tuberku-losis dari 210 penduduk menjadi 125 per 100.000 penduduk. 4.Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi pendudukde wasa usia (15-49 tahun) dari 0,2 %. 5.Menurunnya angka kesakitan diare dari 8,96/1000 menjadi 4 /1000 6. Menurunnya kasus Malaria (Annual Paracite Index – API) dari 22 menjadi 4 per 1000 penduduk 7. Menurunnya angka kesakitan DBD dari 10,7/ 100.000 8. Menurunnya prevalensi Kusta menjadi 0,6/1000 penduduk.. 9.Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 0-11 bulan dari 75%


Program

1

2

3

4

5

210/ 100.000

170/ 100.00 0

160/ 100.00 0

150/ 100.00 0

125/ 100.000

0,2%

0,3%

0,3%

0,4%

0,5%

8,96/1000

7/1000

6/1000

5/1000

4/1000

15/ 1000

8/1000

4/1000

22/100

17/ 1000

10,7/100.0 00

8/100. 000

6/100. 000

4/100. 000

2/100.00 0

0,6/1000

0,5/ 1000

0,3/ 1000

0,2/ 1000

0,1/ 1000

75%

100%

100%

100%

100%


112

NO.

TUJUAN

SASARAN

5. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar

INDIKATOR SASARAN 10.Menurunnya prevalensi penyakit Filariasis menjadi ≤ 1/1000 penduduk. 1. Meningkatnya TTU yang memenuhi syarat dari 75% menjadi 85%.

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 ≤ 1/ 1000 ≤ 1/ ≤ 1/ ≤ 1/ ≤ 1/ 1000 1000 1000 1000

75%

76%

80%

82%

85%

2. Meningkatnya TPM yang memenuhi syarat dari 50 %% menjadi 75%.

55%

60%

65%

70%

75%

3. Meingkatnya pengelolaan Limbah medis di sarana pelayanan kesehatan dari 25% menjadi 90%.

30%

45%

60%

75%

90%

4. Meningkatnya Kab/Kota yang menyelenggarakan kota sehat dari 20% menjadi 75%.

20%

50%

55%

60%

65%

5. Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi syarat kesehatan dari 85% menjadi 100%

76%

79%

82%

85%

88%


Program

Prog. Pengenda lian dan Penyehatan Lingku ngan

113

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1

2

3

4

5

6. Meningkatnya jumlah desa yang melaksana kan STBM dari 850 menjadi 2300.

1.329

1.400

1.700

2.010

2.300

7. Meningkatnya persentase akses masyarakat terhadap air minum yang berkualitas dari 57% menjadi 67%.

62%

63%

63,5%

64%

67%

8. Meningkatnya persentase daerah potensial yang melaksanakan strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim dari 20% menjadi 100%. 9. Meningkatnya persentase Kab/Kt yang melakukan pengawasan kualitas air minum

20%

40%

60%

80%

100%

40%

50%

60%

70%

80%


114

NO.

2

3.

TUJUAN

SASARAN

1

2

3

4

5

Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi resiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk terutama penduduk miskin

1. Meningkatnya perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk khususnya penduduk miskin.

Meningkatnya cakupan masyarakat miskin yang mendapat pembiayaan kesehatan dari 70%.

70%

70%

80%

90%

100%

2. Peningkatan pembiayaan kesehatan dalam rangka pencapaian luaran dan sasaran hasil.

1. Meningkatnya anggaran untuk fungsi kesehatan dari menja-di 15%

13%

13%

15%

15%

15%

2. Persentase Kab/Kota yang telah menjalan-kan DHA dari 30 %

30

35

40

45

50

3. Berjalannya PHA setiap tahun

100%

100%

100%

100%

100%

4. Persentase kab/ kota yang mempunyai perbup/perw ali untuk pembiayaan capaian SPM 20 %

20%

30%

40%

50%

60%

1. Meningkatnya jumlah dokter spesialis dari 52 or

65

65

65

65

65

Tersedianya Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas dan Profesional sesuai standard.

Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan strategis sesuai ratio di semua level pelayanan kesehatan.

INDIKATOR SASARAN


Program

Prog. Manajem en, Informasi dan Regulasi Kesehatan


Prog. Pengemb angan dan pemberda yaan SDM Kesehatan

115

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN


Program

1

2

3

4

5

2. Meningkatnya jumlah dokter umum dari 570 or

592

592

592

612

612

3. Meningkatnya jumlah dokter gigi dari 158 or

180

180

180

200

200

4. Meningkatnya jumlah perawat dari 3.939 or

3.983

3.983

3.983

4.027

4.027

5. Meningkatnya jumlah perawat gigi dari 474 or

484

484

484

494

494

6. Meningkatnya jumlah bidan 3.459 or

3.503

3.503

3.503

3.547

3.547

7. Meningkatnya jumlah ahli gizi dari 466

471

471

471

486

486

8. Meningkatnya jumlah tenaga sanitarian dari 657 or

672

672

672

692

692

9. Meningkatnya jumlah apoteker dari 113 or

133

133

133

153

153

10. Meningkatnya jumlah SKM dari 542

572

572

572

602

602


116

NO.

4

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN 11. Meningkatnya jumlah asisten apoteker dari 593 or

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 603 603 603 613 613

12. Meningkatnya jumlah Analis Laboratorium dari 106 or

111

111

111

116

116

100%

100%

100%

100%

Meningkatnyaa Ketersediaan perbekalan kesehatan (Obat, Vaksin, Alat Kesehatan, makanan, minuman.

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap sediaan obat, vaksin, Perbekalan dan Alat Kesehatan

1.Persen-tase Tersedianya obat, vaksin essential generik dan perbekalan kesehatan di Kab/Kota menjadi 100%

100%

dan perbekalan kesehatan lainnya) yang bermutu dan tepat guna bagi masyarakat

yang bermutu dan sesuai standar

2.Persen-tase tersedianya peralatan kesehatan yang mendukung hasil pemeriksaan sampel di Laboratorium 3.Persen-tase peralatan kesehatan yang dikalibrasi setiap tahun

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1.Persen-tase Kab/kota yang diawasi mutu obat, sediaan farmasi dan produk pangan.

100%

100%

100%

100%

100%

2. Meningkatnya pengawasan terhadap obat, sediaan farmasi produk pangan dan konsumsi

Program

Prog. Pening katan Keseha tan Masya rakat


117

NO.

TUJUAN

SASARAN

3. Koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.

4. Menurunnya tingkat peyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang

5

Meningkatnya kualitas manajemen, sistem informasi dan regulasi di bidang kesehatan

a. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggara n dan pengawasan pembanguna n

INDIKATOR SASARAN


Program

1

2

3

4

5

2.Persen-tase Kab/Kota yang melakukan pengawasaan keamanan pangan dan bahan berbahaya dari 70% Persentase sekolah yang memiliki kantin sekolah yang layak

70

75

78

81

83

10

20

66

66

66

Jumlah Kab/Kota yang diawasi pengendalian penyaluran narkotika, psikotropikad an obat keras yang digunakan dalam pengobatan dari 70% 1. Persentase kab/kota yang melaksanakan Monev Terpadu

70

75

78

81

83

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2. Persen tase kab/kota yang membuat Rencana Usulan Kegiatan berdasarkan data


Prog. Manajem en informasi dan regulasi Pembang unan Keseha tan

118

NO.

TUJUAN

SASARAN

b. Tersedianya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi.

c. Penguatan peraturan perundangundangan di bidang kesehatan

INDIKATOR SASARAN


Program

1

2

3

4

5

1. Persentase KabKota yang telah menjalan-kan SIKDA manual dari 10%

10%

50%

100%

100%

100%

2. Persentase KabKota yang telah menjalan-kan SIKDA Elektronik dari 5 % 3. Persentase kab/kota yang mempunyai profil kesehatan 100%

5%

25%

30%

40%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

1. Terlaksananya pemberian surat izin bagi tenaga kesehatan (SIB, SIP, STRTTK) 100 %.

100%

100%

100%

100%

100%

2.Terakreditasi tenaga kesehatan melalui pemberian surat tanda registrasi (STR) 60 %.

100%

100%

100%

100%

100%

3.Meningkatnya institusi pelatihan tenaga kesehatan yang terakredi-tasi menjadi akreditasi penuh

0

0

100%

100%

100%


119

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN


Program

1

2

3

4

5

3

3

4

4

2

100%

100%

100%

100%

100%

7. Persentase RSUD yang mempunyai ijin operasional dari 94%.

94%

100%

100%

100%

100%

8. Jumlah RSUD yang menjadi BLUD dari 1 bh jadi 11

1 Bh

3 BH

4 BH

5 BH

6 BH

9. Meningkatnya Kab/Kota yang telah mempunyai regulasi tentang kawasan tanpa rokok..

100%

100%

100%

100%

100%

4. Terlaksananya pemberian. Rekomendasi izin pembukaan program studi/diploma bidang kesehatan milik swasta. 5. Terlaksananya penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional tenaga kesehatan lingkup Dinas Kes. Prov.NTT dan RSUD. Prof. Johannes menjadi 100% 6. Persentase RSUD yang terakreditasi versi 2012..


120

NO. 6.

TUJUAN Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan.

SASARAN 1. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

2. Meningkatnya jumlah desa siaga aktif

INDIKATOR SASARAN 1. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).dari 50%

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 50% 52% 54% 56% 58%

2. Meningkatnya jumlah sekolah yang mempromosikan kesehatan dari 1638

1638

1650

1670

1700

1725

1638 1

1650 1

1670 1

1700 1

1725 1

Terlaksananya peneltian/pengkajian di bidang kesehatan yang dapat digunakan untuk pembuatan kebijakan program pembangunan dibidang kesehatan

Tersedianya hasil penelitan atau pengkajian di bidang kesehatan setiap tahun

1

1

1

1

1

Prog. Peningkat an Kesehatan Masyarak at

1. Meningkatnya jumlah Desa Siaga Aktif dari 1297 2. Tersedianya 1 (satu) kajian kesehatan setiap tahun

7

Program

Tersedianya 1 (satu) kajian kesehatan setiap tahun




121

4.3.

Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Lima Tahun Dinas Kesehatan Berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut di atas, maka strategi dan kebijakan pembangunan kesehatan dalam lima tahun ke depan adalah : Misi 1 : Tujuan :

Peningkatan Upaya Kesehatan Yang Bermutu, Adil, Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat Yang Berkelanjutan

1. Meningkatkan mutu upaya kesehatan yang bermutu, adil, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat yang berkelanjutan. 2.

Meningkatkanaksesketerjangkauanupayakesehatan yang bermutu, adil, meratadanterjangkaubagiseluruhmasyarkat.

3.

Mewujudkan

mutu

pengembangan

lingkungan

sistem

hidup

kesehatan

yang

lingkungan

lebih

sehat

kewilayahan

melalui untuk

menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. Sasaran : 1. Menurunnya kasus kematian ibu, bayi dan balita. 2. Menurunkan prevalensi gizi buruk dan kurang dan peningkatan status gizi ibu hamil dan balita 3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 4. Meningkatkan jumlah pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit) 5. Pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular 6. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi dasar


122

Strategi : 1. Meningkatkan pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan Anak termasuk KB. 2. Meningkatnya mutu sarana dan prasarana kesehatan dasar 3. Meningkatnya mutu sarana dan prasarana kesehatan rujukan. 4. Meningkatkan akses upaya kesehatan yang berkelanjutan baik dasar maupun rujukan 5. Mendorong terwujudnya pengambil keputusan di tingkat desa dalam penanganan Gizi dan masalah kesehatan. 6. Melakukan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular. 7. Melakukan investigasi dan kesiap siagaan penanganan krisis dan masalah kesehatan lain. 8. Meningkatnya

persentase

Rumah

Sakit

Pemerintah

yang

menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) 9. Melakukan imunisasi calon Jemaah Haji dengan vaksin meningitis 100%. 10. Mewujudkan

mutu

pengembangan

lingkungan

sistem

hidup

kesehatan

yang

lingkungan

lebih

sehat

kewilayahan

melalui untuk

menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.


123

Kebijakan : 1.

Peningkatan

mutu/kualitas

pelayanan

kesehatan

dalam

akselerasi

penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir dan anak melalui persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai; 2.

Pembangunan puskesmas di daerah terpencil, perbatasan dan kepualauan serta penguatan kapasitas infrastruktur rumah sakit daerah kabupaten sebagai fasilitas rujukan .

3.

Peningkatan jumlah dan mutu

kapasitas institusi pelayanan kesehatan

dasar dan penguatan sistem rujukan; 4.

Pemberdayaan masyarakat serta pengembangan kebijakan kesehatan yang berkelanjutan dari hulu sampai hilir;

5.

Melakukan upaya Eradikasipenyakit Polio danFrambusia

6.

Pemberdayaan masyarakat dan koordinasi pelayanan KB dengan instansi.

7.

Pemenuhan ketersediaan logistik/perbekalan kesehatan (vaksin, obat, peralatan dan perbekalan kesehatan lainnya) yang bermutu dan aman serta pendistribusiannya.

8.

Peningkatan kualitas koordinasi lintas program dan sektor untuk perbaikan gizi

masyarakat,

lingkungan

hidup,

pemberdayaan

masyarakat,

peningkatan promosi dan pendidikan kesehatan. 9.

Pengembangan jejaring kerjasama antar daerah dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan terutama masalah kesehatan lintas wilayah;

10. Peningkatan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit menular maupun tidak menular. RenstraDinasKesehatanProvinsi NTT 2013 - 2018

124

11. Peningkatan penanggulangan akibat bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB) serta penyehatan lingkungan; 12. Peningkatan pelayanan kesehatan komunitas, kesehatan matra, kesehatan kerja, kesehatan jiwa,

kesehatan khusus, dan kesehatan haji serta

pemerataan pelayanan kesehatan daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK); 13. Memprioritaskan pencapaian sasaran MDG’s, komitmen nasional dan internasional.

Misi2

:

Peningkatan

Pembiayaan

Kesehatan

Dalam

Rangka

Perlindungan Kesehatan Masyarakat Tujuan : Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi resiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk terutama penduduk miskin Sasaran : 1. Meningkatnya perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk khususnya penduduk miskin. 2. Peningkatan pembiayaan kesehatan dalam rangka pencapaian luaran dan sasaran hasil.


125

Strategi : 1. Meningkatkan kepesertaan masyarakat dalam JKN 2. Meningkatkan akses pembiayaan dan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk khususnya penduduk miskin 3. Penyediaan subsidi/asuransi kesehatan bagi seluruh penduduk khususnya penduduk miskin. 4. Meningkatnya kerja sama masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerja sama nasional dan global. 5. Meningkatnya pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan Promotif Kebijakan : 1. Pensinergian pembiyaan kesehatan masyarakat dengan JKN dan mitra Potensial 2. Penyediaan anggaran pembiayaan kesehatan bersumber APBD 3. Kemitraan dengan donor agencies dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan perorangan dan masyarakat 4. Realokasi anggaran secara proporsional di setiap sub sistem kesehatan daerah 5. Pengembangan

dan

pemantapan

kelangsungan

pembiayaan

dan

pemeliharaan sistem jaminan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. 6. Peningkatan pembiayaan untuk mencapai indikator SPM RenstraDinasKesehatanProvinsi NTT 2013 - 2018

126

Misi 3 :

Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkualitas dan profesional

Tujuan : Tersedianya Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas dan profesional sesuai standard. Sasaran : Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan strategis sesuai ratio di semua level pelayanan kesehatan. Strategi : 1. Meningkatkan upaya pemenuhan Jumlah, Jenis, Kompetensi, Mutu dan distribusi tenaga kesehatan secara berkeadilan 2. Pemberian bantuan pendidikan/beasiswa bagi tenaga kesehatan untuk melanjutkan

pendidikan

kejenjang

yang

lebih

tinggi

sesuai

kompetensinya. 3. Pengusulan penambahan tenaga dokter PTT dan bidan setiap periode sesuai usulan Kab/Kota Kebijakan : 1. Peningkatan jumlah, jenis, Kompetensi dan kualitas SDM kesehatan serta pendistribusiannya di rumah sakit, Puskesmas dan jejaringnya termasuk daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan.


127

2. Pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan di setiap level pelayanan kesehatan 3. Kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam pemenuhan tenaga kesehatan (Sister Hospital). 4. Peningkatan advokasi dan sosialisasi dalam pengembangan kapasitas tenaga kesehatan. 5. Peningkatan kemampuan manajemen dan profesionalisme tenaga kesehatan (Program Performance Manajer Leadership). Misi 4 : Peningkatan Ketersediaan Logistik Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Tujuan : Meningkatnya Ketersediaan Logistik Farmasi (Obat, Vaksin, Alat Kesehatan, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan lainnya) yang bermutu dan tepat guna bagi masyarakat. Sasaran : 1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap sediaan obat, vaksin, Perbekalan dan Alat Kesehatan yang bermutu dan aman, sesuai standar 2. Meningkatnya Pengawasan terhadap obat, sediaan farmasi, produk pangan dan konsumsi 3. Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 4. Menurunnya Tingkat Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.


128

Strategi : Meningkatkan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang bermutu bagi masyarakat. Kebijakan : 1.

Kemitraan regional dalam penyediaan jumlah sediaan farmasi yang bermutu, aman dan terjangkau

2.

Peningkatan jumlah

sediaan

perbekalan kesehatan (obat, vaksin,

makanan, minuman, peralatan dan perbekalan kesehatan lainnya) yang terstandar di setiap level pelayanan kesehatan 3.

Pengetatan regulasi dan mekanisme pengawasan pangan dan konsumsi pangan.

4.

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap sediaan farmasi yang bermutu, aman dan terjangkau

Misi 5 :

Peningkatan

Manajemen,

Informasi

dan

Regulasi

Kesehatan Tujuan : Meningkatnya kualitas manajemen, sistem informasi dan regulasi di bidang kesehatan Sasaran : a. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran serta pengawasan pembangunan. RenstraDinasKesehatanProvinsi NTT 2013 - 2018

129

b. Tersedianya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi. c. Penguatan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan Strategi : 1. Penataan

dan

Pengembangan

Sistim

Informasi

Kesehatan

melalui

Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Sistem Informasi Kesehatan baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Puskesmas dalam menjalankan Sistim Informsi Kesehatan terutama SIKDA Manual dan Elektronik untuk menjamin ketersediaan data dan informasi di semua level. 2. Penataan dan pengembangan sistem Perencanaan Penganggaran terpadu dan Pengawasan pelaksanaan terpadu serta internal services untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen kesehatan. Kebijakan : a. Peningkatan kapasitas institusi dan terintegrasinya jaringan SIKDA di seluruh kabupaten/kota; b. Peningkatan kapasitas dinas kesehatan dalam pemahaman dan penguasaan regulasi serta implementasinya; c. Kemitraan dan koordinasi dengan organisasi profesi dan badan yudikatif; d. Peningkatan

advokasi

dan

pengawasan

terhadap

implementasi

kebijakan serta pemberdayaan masyarakat; e. Pemberdayaan masyarakat dan penatalaksanaan layanan publik yang memadai (customer focus);


130

f.

Kemitraan lintas sektor melalui pengembangan kebijakan berbasis bukti (Evidence Based Policy)

g. Peningkatan kapasitas SDM dan terintegrasinya sistem pencatatan dan pelaporan. h. Peningkatan sistim informasi kesehatan daerah, surveilans, monitoring dan evaluasi terpadu

Misi 6 :

Peningkatan

Pemberdayaan

Masyarakat

di

Bidang

Kesehatan Tujuan : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan. Sasaran : 1. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS) dari 50 %

menjadi 70%. 2. Peningkatan proporsi desa siaga aktif dari 60 % menjadi 85% . Strategi : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan Kebijakan : 1. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM); 2. Pengawasan melekat

dan penguatan regulasi mengenai kesehatan

lingkungan dan kesehatan kerja; RenstraDinasKesehatanProvinsi NTT 2013 - 2018

131

3. Pemberdayaan masyarakat; 4. Kemitraan dengan masyarakat dan eksternal agencies; 5. Peningkatan kegiatan advokasi dan kemitraan yang sustain dengan masyarakat.

Misi7 : Pembuatan Penelitian/Pengkajian di Bidang Kesehatan Dan Pengembangan Kesehatan Tujuan : Terlaksananya

peneltian/pengkajian

di

bidang

kesehatan

yang

dapat

digunakan untuk pembuatan kebijakan program pembangunan dibidang kesehatan Sasaran : Tersedianya hasil penelitan atau pengkajian di bidang kesehatan setiap tahun Strategi : 1. Pengembangan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. 2. Menjalin kerja sama dalam hal penelitian/pengkajian di bidang kesehatan dengan Institusipendidikankesehatanlainnya. Kebijakan : 1. Pengembangan kegiatan penelitian sebagai masukan dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan kesehatan; 2. Penyediaan biaya penelitan atau pengkajian bersumber dana APBD


132

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Penyusunan Renstra

Dinas Kesehatan Provinsi NTT

Tahun 2013 – 2018

ini mengacu pada Visi Misi Pemerintah Daerah Provinsi NTT yang disesuaikan dengan Renstra

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan diharapkan dapat dijadikan

sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi NTT dalam lima tahun kedepan berdasarkan Rencana Program dan Kegiatan, indicator kinerja dan pendanaan indikatif. Semoga upaya Dinas Kesehatan Provinsi NTT dalam lima tahun dapat lebih terarah dan terukur sesuai tabel 5.1 terlampir. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018, maka pendanaan indikatif per program pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2013-2018terlihat pada tabel 5.2 dibawah ini.


133

Tabel 5.2 TOTAL PAGU APBD PERPROGRAM PADA RENSTRA DINKES NTT 2013-2018 BERDASARKAN RPJMD NTT 2013-2018

No

Program Prioritas Pembangunan

1 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 2 Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 3 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4 Program Peningkatan Gizi 5 Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan 6 Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Pembangunan Kesehatan 7 Program Upaya Kesehatan Perorangan 8 Program Hibah Kemasyarakatan Bidang Kesehatan 9 Program Bantuan Sosial Bidang Kesehatan TOTAL………………………

THN 2013 Rp

THN 2014 Rp

(Juta)

(Juta)

THN 2015 Rp (Juta)

THN 2016 Rp (Juta)

THN THN 2017 2018 Rp Rp (Juta) (Juta)

3807.3

11,847

14,224

16,328

18,744 21,520

141

667

983

1,069

1,163 1,265

2012.2

652

717

789

3637

762

877

1,008

1,159 1,333

1381

2,666

2,799

2,939

3,086 3,240

1098

789

1009

1049

3876

25,449

26,721

28,057

29,460 30,933

0

4,850

5,093

5,347

5,614 5,895

9,810

10,791

11,870

13,057 14,363

57,492

63,214

68,457

74,244 80,642

7958

23,911

868

1092

955

1137

SUMBER : RPJMD Provinsi NTT 2013-2018


134

Grafik Perbandingan pagu APBD Per-Program pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT berdasarkan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018 seperti terlihat dibawah ini :

GRAFIK PERBANDINGAN PAGU APBD PERPROGRAM PADA RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT TAHUN 2013-2018 BERDASARKAN RPJMD PROVINSI NTT TAHUN 2013-2018 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

Tahun 2013 Rp (Juta) Tahun 2014 Rp (Juta) Tahun 2015 Rp (Juta)


135

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI

Indikator

Kinerja

Dinas

kesehatan

Kesehatan

adalah

indikator

kinerja

yang

berhubungan dengan indikator makro bidang kesehatan pada RPJMD Provinsi NTT Tahu 2013-2018 (Tabel 9 RPJMD). Adapun Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel 6.1 (Terlampir)

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras demi tercapainya Visi Misi Pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan Provinsi NTT dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.


136

TABEL 6.1. INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT Indikator Kinerja Data Capaian target kinerja program dan kerangka pendanaan Program (Outcome) pada Tahun tahun 2013 tahun 2014 tahun 2015 tahun 2016 tahun 2017 dan Kegiatan (Output) awal perenca target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya Tersedianya 22 3,850 22 5,085 22 Kab/Kota 6,221 22 7,943 22 Kab/Kota 8,536 KESEHATAN MASYARAKAT kualitas pelayanan Obat Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota kesehatan perbelkes di masyarakat. 22 Kab/Kota program dan kegiatan

a

Penyediaan Reagensia Tersedianya reagen dan media dan bahan kimia Pemeriksaan specimen lainnya yang mendukung mutu laboratorium kesehatan

b

Monev Terpadu Tersedianya data dan Kegiatan Laboratorium laporan kegiatan Monev

c

Bimtek Laboratorium Kesehatan ke Puskesmas

d

Pengambilan sampel darah dan urine casis

e. Rujukan kemampuan teknis pemeriksaan laboratorium kesehatan

1 paket

Data Lab. Di 21 Kab/kota

1 paket

1,800 1 paket

1,800

1 paket

22 kab/kt

231

22 kab/kt

Jumlah Laboratorium adanya 21 Pada fasilitas laboratorium pelayanan kesehatan dan 21 RSUD yang mendapat yang di Bimtek bimbingan tehnis dan adanya laporan hasil bimtek

22 kab/kt

129

Terlaksananya ± 4000 Casis pemeriksaan terhadap sampel darah dan urine casis kesehatan di NTT

6 kab

Jumlah orang yang mengikuti rujukan pengetahuan

10 or

10 or

2,000

1 paket

2,338

1 paket

2,800

Unit Kerja Kondisi Kinerja pada SKPD target Rp Penanggun 17 18 19 22 12,394 Kab/Kota

1 paket

Lokasi 20

3,000 UPTD Labkes

UPTD Labkes

240 22 kab/kt

245 22 kab/kt

250

22 kab/kt

300 UPTD Labkes

22 Kab/Kota

44 Pusk

130

44 Pusk

132

44 Pusk

150

44 Pusk

153 UPTD Labkes

44 Pusk

570

6 kab

627

6 kab

699

6 kab

759

6 kab

835 UPTD Labkes

6 Kab

160

10 or

175

10 or

184

10 or

250

10 or

268 UPTD Labkes

Luar Provinsi

Page 1

Indikator Kinerja Data Capaian Program (Outcome) pada Tahun tahun 2013 tahun 2014 dan Kegiatan (Output) awal perenca target Rp target Rp Pendistribusian Obat, Terlaksanya kegiatan Tersedianya 22 135 22 200 Vaksin dan Perbekalan pendistribusian Obat Kab/Kota Kab/Kota Kesehatan di 22 OVABEKKES,Menjami perbelkes di Kab./Kota n kecukupan 22 Kab/Kota persediaan, menjamin mutu dan keamanan ovabekkes

target kinerja program dan kerangka pendanaan tahun 2015 tahun 2016 tahun 2017 target Rp target Rp target Rp 22 Kab/Kota 350 22 400 22 Kab/Kota 500 Kab/Kota

Unit Kerja Lokasi Kondisi Kinerja pada SKPD target Rp Penanggun 22 1,585 UPTD 22 Kab/Kota Kab/Kota Povabekkes

g

Penyediaan Obat , vaksin,Perbekalan Kesehatan untuk buffer stock

22 Kab/Kota

h

Pengadaan obat untuk Jumlah Paket KLB Pengadaan obat untuk KLB

i

Pengadaan bahan dan peralatan penunjang untuk pemeriksaan laboratorium

Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium sesuai standar dan peningkatan mutu pemeriksaan

1 paket

a

Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan di 22 Kab/Kota

Terlaksananya kegiatan Monev pendistribusian ovabekkes, mendapatkan data laporan pendistribusian Ovabekes di IFK Kab/Kota

Tersedianya Obat perbelkes di 22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

231

22 Kab/Kota

231

b

Bimbingan Teknis Jumlah Kab/Kota yang Tersedianya Pengelolaan Obat, di bimtek Obat Vaksin dan Perbekalan perbelkes di Kesehatan di 22 Kab/ 22 Kab/Kota Kota

22 Kab/Kota

250

22 Kab/Kota

250

program dan kegiatan f.

Tersedianya obat, 22 Kab/Kota vaksin dan perbekalan kesehatan untuk Buffer Stock di Kab/Kt.

1

22 Kab/Kota

400

22 Kab/Kota

250

22 Kab/Kota

1

500

260

500

1

1 paket

200 1 paket

200 1 paket

400

500

22 Kab/Kota

1

500 22 Kab/Kota

500

1

550

500

1

600 Bidang Yanmed

500

Bidang P2MK

Kab/Kota

22 Kab/Kota

200 1 paket

220 1 paket

242 1 paket

22 Kab/Kota

240

22 Kab/Kota

275 22 Kab/Kota

300

22 Kab/Kota

1,277 UPTD 22 Kab/Kota Povabekkes

22 Kab/Kota

300

22 Kab/Kota

350 22 Kab/Kota

400

22 Kab/Kota

1,550 UPTD 22 Kab/Kota Povabekkes

Page 2

266 UPTD Labkes

Indikator Kinerja Data Capaian Program (Outcome) pada Tahun dan Kegiatan (Output) awal perenca Pengawasan makanan Jumlah sarana yang 100 sarana menjelang hari raya diawasi besar

program dan kegiatan c

d

tahun 2013 target Rp 100 50 sarana

tahun 2014 target Rp 100 50 sarana

target kinerja program dan kerangka pendanaan Unit Kerja Lokasi tahun 2015 tahun 2016 tahun 2017 Kondisi Kinerja pada SKPD target Rp target Rp target Rp target Rp Penanggun 200sarana 189 110 sarana 70 120 sarana 75 130 sarana 80 Bidang 12 sarana di Yanmed mana saja????

Pertemuan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

1 kl

e. Monev penggunaan Jumlah Kab/Kota yang 22 Kab/Kota obat rasional, obat di monitorobat tradisional dan NAPZA rasional, tradisional dan NAPZA

22 Kab/Kota

f.

Sosialisasi tentang Pengobatan Tradisional ke kab/kota

Jumlah Kab/kota yang tersosialisasi tentang pengobatan Tradisionalnya

22 Kab/Kota

g

Pendataan Pengobat Tradisional di Kab/Kota

Jumlah Kab/kota yang didata pengobat Tradisionalnya

a

Sampling bahan Jumlah Kab/Kota yang 16 Kab/Kota 16 makanan dan jajanan diambil samplingnya Kab/Kota anak sekolah

b

Pertemuan Advokasi Jumlah pertemuan Pembentukan UPT Advokasi Pengelolaan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan di Kabupaten

5 Kab

22 Kab/Kota

280

22 Kab/Kota

461

22 Kab/Kota

100

360

Bidang Yanmed

860 22 Kab/Kota

960

22 Kab/Kota

300

22 Kab/Kota

22 Kab/Kota

150

59

22 Kab/Kota

59 22 Kab/Kota

59

22 Kab/Kota

125

5 Kab

200

5 Kab

175

5 Kab

Page 3

960 Bidang Yanmed

Kab/Kota

Bidang Yanmed

22 Kab/Kota

200

260 22 Kab/Kota

300

22 Kab/Kota

250

300

5 Kab

5 Kab

Bidang Yanmed

270 Bidang Yanmed

Kab/Kota

750 UPTD 5 Kab Povabekkes

program dan kegiatan

Indikator Kinerja Data Capaian Program (Outcome) pada Tahun dan Kegiatan (Output) awal perenca

tahun 2013 target Rp

Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan RS

Meningkatny a jumlah puskesmas dari 353 unit

356

target kinerja program dan kerangka pendanaan tahun 2015 tahun 2016 target Rp target Rp



6,736

356

10,662

359

18,065

362

18,100

365

19,889

1 PT

3,000

1 PT

2,000

1 PT

3,000

a

Penyediaan dana Operational Rumah Sakit Jiwa

Tersedianya dana operasional Rumah Sakit Jiwa

0

0

-

1 PT

500

b

Penyusunan Master Plant

Tersedianya Master Plant RS Jiwa

0

0

-

1 PT

500

c. Penyediaan gedung RS Tersedianya gedung Jiwa RS Jiwa dari 2 gedung (poliklinik dan UGD) menjadi 7 gedung (24 ruangan)

2

1 pt

2,900

4 unit

3,772

1 pt

3,000

1 pt

2,000

1 pt

3,000

d. Penyediaan peralatan Tersedianya peralatan medik dan non medik RS Jiwa sesuai standar RS Jiwa

0

1 pt

-

1 pt

1,000

1 pt

1,500

1 pt

2,000

1 pt

e. Pelatihan dalam Terlatihnya tenaga rangka penguatan pelayanan medik dan SDM dan manajemen keperawatan serta manajemen

0

0

-

1 pt

150

2 kl

200

2 kl

250

f.

Penyediaan kendaraan Tersedianya roda-4 kendaraan operasional dan ambulance RS Jiwa

0

0

-

2 pt

600

2 pt

650

2 pt

g

Bimtek pelayanan kesehatan jiwa

Pelayanan kesehatan jiwa yang terbimtek

0

0

-

0

-

2 pt

100

2 pt

a

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan untuk Laboratorium Kesehatan

Jumlah alat dan perlengkapan Laboratorium

1 paket

1 paket

1,500 1 paket

1,500

1 paket

Page 4

2,000

1 paket

Kondisi Kinerja pada target Rp

368

Lokasi

18,889

3,230 Bidang Yanmed

Provinsi

Bidang Yanmed

Provinsi

1 pt

3,230 Bidang Yanmed

Provinsi

3,000

3 pt

Bidang Yanmed

Provinsi

2 kl

300

3 pt

Bidang Yanmed

Provinsi

700

2 pt

700

Bidang Yanmed

Provinsi

100

2 pt

110

310 Bidang Yanmed

Provinsi

2,100

1 paket

2,800

1 PT

Unit Kerja SKPD Penanggun

6 pt

1 paket

3,000 UPTD Labkes

UPTD Labkes

Indikator Kinerja Data Capaian Program (Outcome) pada Tahun dan Kegiatan (Output) awal perenca Pemenuhan Peralatan Tersedianya Paket PT untuk Penguatan Pengadaan Peralatan Rujukan Regionalisasi Kesehatan di Wilayah Flores (RS TC.Hillres Maumere, RS Ende, RS Ruteng), Timor (Atambua), Sumba (RS Waingapu) dan RS Rujukan RS Sabu dan Alor serta RS Lainnya

program dan kegiatan b

tahun 2013 target Rp 4 Pt 400

tahun 2014 target Rp 11Pt

9 unit

5 unit

4 unit

-

c

Pemenuhan Ambulance untuk kebutuhan Rujukan

Tersedianya Ambulance di Rumah Sakit dan P{uskesmas utk rujukan pasien

d

Pengadaan Tempat Tidur untuk Puskesmas

Tersedianya tempat tidur untuk Puskesmas bantuan Provinsi

521

a

Penilaian RS Sayang Ibu dan Bayi

Jumlah RS yang dilaksanakan Penilaian Sayang Ibu dan Bayi

0

Pertemuan Pemantapan Program Gerakan Sayang Ibu dan Bayi

Terlaksananya pertemuan pemantapan Program RS Sayang Ibu

0

Pelatihan teknis dlm rangka penguatan Program Sayang Ibu dan Bayi

Jumlah RS yang dilaksanakan Penilaian Sayang Ibu dan Bayi

0

b

c

23 RS

23 RS

1,750

-

-

186 22kab/ko ta

-

target kinerja program dan kerangka pendanaan tahun 2015 tahun 2016 target Rp target Rp 11Pt 2,000 11 Pt 3,400

1,400

10 Pt

-

3,500

10 Pt

66 buah

350 30kab/kota

350 30kab/kota

tahun 2017 target Rp 11 Pt 2,400

3,500

11 Pt

66 buah

350 30kab/kota

Unit Kerja Lokasi Kondisi Kinerja pada SKPD target Rp Penanggun 11 2,400 Bidang Kupang Yanmed

2,400

11

2,400 Bidang Yanmed

Kupang

66 buah

1,345 Bidang Yanmed

22 Kab/Kota

350 30 RS

30 RS

Kab/Kota Bidang Yanmed

200 1kl

220 1 kl

240 1kl

250 1 kl

1 kl


-

300 2kl

300 2kl

300 2k

6 kl


Page 5

program dan kegiatan d

Penilaian Gerakan RS Bersih dan Tertib

Indikator Kinerja Data Capaian Program (Outcome) pada Tahun dan Kegiatan (Output) awal perenca Terlaksananya penilaian Gerakan RS Bersih dan Tertib


target kinerja program dan kerangka pendanaan tahun 2014 tahun 2015 tahun 2016 tahun 2017 Kondisi Kinerja pada target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 350 30kab/kota 350 30kab/kota 350 30kab/kota 350 30 RS 30 RS

22kab/ko ta

f.

22kab/ko ta

22kab/ko ta

22kab/kota

terbim-teknya 22kab/ko 17 RSUD ta

22kab/ko ta

140 22kab/kota

22kab/ko ta

22kab/kota

g

h

i

j

Terselenggaranya pemetaan DTPK

Bimtek Pelayanan Rumah Sakit

Jumlah RS yang di lakukan bimtek

Pertemuan Evaluasi Program RS

Jumlah pertemuan evaluasi program RS

Sosialisasi & terlaksananya pemantauan sosialisasi, Akreditasi Puskesmas pemantauan akreditasi puskesmas Pertemuan Evaluasi Program Puskesmas

Jumlah pertemuan evaluasi program Pusk.

PROGRAM PENINGKATAN - Menurunnya Kasus KESEHATAN IBU DAN Kematian Ibu dari 172 ANAK Kasus

0

1 kali

Lokasi Kab/Kota

Bidang Yanmed

e. Pengumpulan data Jumlah kab/Kota yang Tersedianya 22kab/ko Sarana dan Prasarana didata data Sarana ta di Puskesmas dan dan Prasarana Rumah Sakit di Puskesmas di 22 Kab/Kota

Pemetaan DTPK


22kab/ko ta

200 22kab/kota

100 22kab/kota

22kab/kota

118.6 22kab/kota

418.6

Kab/Kota

Bidang Yanmed

165 22kab/kota

165 22kab/kota

165 22kab/kota

495


135 22kab/kota

150 22kab/kota

150 22kab/kota

575 Bidang Yanmed

165 22kab/kota

165 22kab/kota

165 22kab/kota

495


22 Kab/Kota

22kab/kota

165 22kab/kota

165 22kab/kota

165 22kab/kota

495


1 kali

22kab/ko ta

172

22kab/ko ta

172

150

- Menurunnya kasus kematian Bayi dari 1.305

1305

1.173

1.150

- Penurunan kasus kematian balita dari 133

133

185 kasus

150 kasus

22kab/kota

165 22kab/kota

165 22kab/kota

165 22kab/kota

495


667

128

1.127

115 Kasus

Page 6

733

106

1.100

75 Kasus

807

75

1,075

55 kasus

887

70

1,025

40 kaus

976

program dan kegiatan a. Magang PONED di RSUD Kab

Indikator Kinerja Data Capaian Program (Outcome) pada Tahun tahun 2013 dan Kegiatan (Output) awal perenca target Rp Terlaksananya 4 org /2 pusk 5 org/ 4 magang PONED pusk sebanyak 20 org (4 pusk) ditahun 2014 menjadi 25 org (24 pusk) di tahun 2018

118

Bidang Kesmas

Terlaksannya EPP 1 kali (2016) menjadi 2 kali (2018)

a. Pertemuan Tim AMP oleh Tim Provinsi ke Kabupaten/Kota

Terlaksananya pertemuan AMP TK.Kab dari 1 kali pertahun

1 kali

1 kali

153

1 kali

200

1 kali

165

2 kali

200

1 kali

a.

Terlaksananya pendampingan tim provinsi dalam meningkatkan kemampuan analisis manajemen dan data kia 1 kali per tahun

1 kali

1 kali

150

1 kali

170

2 kali

170

1 kali

156.1

1 kali

160 Bidang Kesmas

Terlaksananya monev terpadu Revolusi KIA dari 1 kali pertahun

1 kali

1 kali

150

1 kali

200

1 kali

175

1 kali

213

1 kali

178 Bidang Kesmas

1 kali

200

1 kali

195

1 kali

243

2 kali

209 Bidang Kesmas

Melakukan Bimbingan Terlaksananya teknis dalam Bimbingan teknis melaksanakan P4K dalam melaksanakan P4K 1 kali pertahun

2 org/6 pusk

2 org/7 pusk

a. EPP Pasca Pelatihan MTBS-MTBM

b

132.1

Unit Kerja SKPD Penanggun Bidang Kesmas

Terlaksananya pelatihan MTBMMTBS dari 2 org 5 pusk (2014) menjadi 2 org/8 pusk (2018)

a. Monev Terpadu Revolusi KIA

2 org/ 5 pusk

target kinerja program dan kerangka pendanaan tahun 2015 tahun 2016 tahun 2017 Kondisi Kinerja pada target Rp target Rp target Rp target Rp 5 org/12 162.9 5 org/12 165 5 org/24 318 5 org/24 320 pusk pusk pusk pusk

a. Pelatihan MTBMMTBS

Pendampingan Tim provinsi dalam analisis manajemen dan data PWS KIA di TK.Kab

2 org/3 pusk

tahun 2014 target Rp 5 org/6 96 pusk

-

132

134.1

0

-

Page 7

2 org /8 pusk

2 org/6 pusk

1 kali

118

173.9 1 kl

Bidang Kesmas

200

Bidang Kesmas

Lokasi

Indikator Kinerja Data Capaian Program (Outcome) pada Tahun dan Kegiatan (Output) awal perenca Optimalisasi Pelayaan Terlaksananya PONEK di RSUD optimalisasi Pelayanan PONEK di RSUD

program dan kegiatan c

a. Pendamingan peserta Festifal Kariatif Siswa ttg Program UKS di Luar Prov.

tahun 2013 target Rp 0 -


target kinerja program dan kerangka pendanaan tahun 2015 tahun 2016 tahun 2017 target Rp target Rp target Rp 1 kali 200 1 kali 200 1 kali 243

Unit Kerja Kondisi Kinerja pada SKPD target Rp Penanggun 1 kali 209 Bidang Kesmas

Terlaksanayna pendampingan festifal kariatif siswa ttg program UKS di luar Prov

0

-

1 kali

200

1 kali

200

1 kali

243

1 kali

209 Bidang Kesmas

b

Pemantauan kegiatan Terlaksananya penjaringan anak pemantauan kegiatan sekolah penjaringan anak sekolah

0

-

1 kali

200

1 kali

200

1 kali

243

1 kali

209 Bidang Kesmas

c

Evaluasi Program UKS Terlaksanay evaluasi termasuk lintas sektor Program UKS termasuk lintas sektor

0

-

1 kali

200

1 kali

200

1 kali

243

1 kali

209 Bidang Kesmas

Lokasi

Bidang Kesmas Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Posyandu, Desa Siaga, UKS dan Desa yang Melaksanakan STBM

Persentase jumlah Posyandu meningkat dari

-

9,634

-

9,741

250

9,848

200 a. Promosi Kesehatan Jumlah Tenaga yang bagi masyarakat, PNS, medapatkan anak sekolah informasi kesehatan

b. Bimbingan teknis Posyanduke 22 kab/kota

Jumlah posyandu aktif

3 kali

3 kali

22 Kab/Kt

22 Kab/Kt

Page 8

40

263

9,955

213

276

10,062

226

3 kali

40

3 kali

22 Kab/Kt

100

22 Kab/Kt

40

289 Bidang Kesmas

239 Bidang Kesmas 3 kali

50 Bidang Kesmas

Kupang

22 Kab/Kt

100 Bidang Kesmas

Kupang

Indikator Kinerja Data Capaian Program (Outcome) pada Tahun dan Kegiatan (Output) awal perenca a. Bimbingan teknis desa Jumlah desa siaga siaga ke 22 kab/kota aktif program dan kegiatan

a. Pertemuan Kebijakan berwawasan kesehatan terhadap LS/LP

Jumlah pertemuan

b. Pertemuan koordinasi tentang pelaksanaan Desa Siaga LS/LP Tk.Provinsi

Terlaksananya pertemuan koordinasi LP/LS TK Provinsi dari 1 kali pertahun

c

target kinerja program dan kerangka pendanaan tahun 2015 tahun 2016 tahun 2017 Kondisi Kinerja pada target Rp target Rp target Rp target Rp 22 Kab/Kt 100 22 Kab/Kt 22 Kab/Kt 100 22 Kab/Kt

tahun 2014 target Rp 22 Kab/Kt

2 kali

0

-

2 kali

2 kali

Penyediaan sarana program (alat antropometri, food model, HES; dan media penyuluhan : poster, leaflet, buku tulis pesan gizirevolusi KIA

Meningkatnya persentasi ibu hamil yang mendapat 90 tablet besi

72

31.7

81

30

2 kali

Pertemuan Lintas Sektor dan Program dalam rangka STBM

PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya Satatus Menurunnya GIZI Gizi Balita persentasi bayi gizi kurang dan gizi buruk dari 33,2 % menjadi

a


762

431

30

2 kali

40

2 kali

33

2 kali

50

2 kali

2 kali

36

50

2 kali

50

2 kali

50

2 kali

30.2

877

28.7

1,008

27.2

1,159

25.7

90

Page 9

533

91

200

92

200

50 Bidang Kesmas

80

2 kali

93

Unit Kerja Lokasi SKPD Penanggun Bidang Kupang Kesmas

Kupang

39 Bidang Kesmas

50 Bidang Kesmas

1,333

200

Bidang Kesmas

22 Kab/Kota

Indikator Kinerja Data Capaian Program (Outcome) pada Tahun dan Kegiatan (Output) awal perenca Peningkatan kapasitas Meningkatnya 71.9 tenaga gizi dan tenaga persentasi bayi 0-5 kesehatan lain bulan yang mendapat (penanganan gizi ASI Eksklusif buruk, pemberian makan balita, teknis program)

program dan kegiatan b


tahun 2014 target Rp 76

c

Bimbingan teknis kegiatan Program (KLB gizi, PMT Bumil dan Balita, survailans, manajemen program)

Meningkatnya persentasi balita yang ditimbang di posyandu (D/S)

76.7

81

d

Pengembangan kemitraan untuk Pemberdayaan Masyarakat (Umpan balik dan bimbingan puskesmas untuk lembaga desa, MMD, dan pertemuan lintas sektor

Meningkatnya persentasi balita 6-59 bulan yang mendapat vitamin A

84.5

87.25

e

Peningkatan Persentasi balita gizi manajemen program buruk yang ditangani (pertemuan perencanaan, evaluasi program, kordinasi lintas program

100

100

PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (P2PL)

Menurunnya angka Menurunnya kejadian penyakit jumlah angka pada penduduk dan kejadian meingkatnya kualitas penyakit kesehatan lingkungan. menular dari 12,29%

20

11.,60

315

target kinerja program dan kerangka pendanaan tahun 2015 tahun 2016 target Rp target Rp 80 81 106

85

328

90

16

652

100

10.92

Page 10

16

717

tahun 2017 target Rp 82 106

Kondisi Kinerja pada target Rp 83 106

Unit Kerja Lokasi SKPD Penanggun Bidang 22 Kab/Kota Kesmas

86.7

328

88.4

353

90

353

Bidang Kesmas

22 Kab/Kota

91

350

92

476

93

650

Bidang Kesmas

22 Kab/Kota

100

24

100

24

100

24

Bidang Kesmas

Kupang

955 Dinas Kesehatan (Bidang P2MK)

Dalam dan Luar Prov.NTT

10.24

789

9.56

868

8.87

program dan kegiatan a. Bimbingan dan Asistensi Teknis Program Malaria di Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Data Capaian Program (Outcome) pada Tahun dan Kegiatan (Output) awal perenca Meningkatnya kelengkapan dan ketepatan laporan Program Malaria dari Kabupaten/Kota; dengan Kelengkapan minimal 90 % dan Ketepatan 80%

b. Pertemuan Koordinasi Tk. Provinsi dengan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam Program Eliminasi Malaria Prov. NTT

Menurunkan API Malaria dari 24 per 1000 pddk

c. Pertemuan LS/LP utk penurunan prevalensi TB di tk Prov

Menurunnya angka prevalensi TB dari 210/1000 pddk

d

Terkendali prev HIV pd pddk dewasa dari 0.2 persen

Pertemuan LS/LP dlm rangka pengendalian prevalensi HIV/AIDS di tk Prov



1

target kinerja program dan kerangka pendanaan tahun 2015 tahun 2016 target Rp target Rp 12 152 9 160


Unit Kerja Kondisi Kinerja pada SKPD target Rp Penanggun 4 200 Bidang P2MK

50

1

65

1

70

1

80

2

-

1 kl

30

1 kl

40

1 kl

40

1 kl

40 Bidang P2MK

1 kl

30

1 kl

40

1 kl

30

1 kl

30 Bidang P2MK

Page 11

80

Lokasi

program dan kegiatan e

Bimtek dlm rangka peningkatan mutu klinik VCT

f

Investigasi Penanggulangan Kegawat Daruratan Kesehatan dan kasus potensial wabah/KLB di Kab/Kota

Indikator Kinerja Data Capaian Program (Outcome) pada Tahun dan Kegiatan (Output) awal perenca Terkendali prev HIV pd pddk dewasa dari 0.2 persen


g. Surveilans dan Respon KLB penyakit potensial wabah di Kab/Kota

h

ininvestigasi laboratorium pd saat KLB

Jumlah Kab/Kota yang di investigasi

5 Kab/Kota

a. Bimbingan Teknis Program Diare di Kabupaten/Kota

Menurunnya Angka Kesakitan Diare dcari 8,96

a. Surveilans Kualitas Air di Kab/Kota

Menurunnya Angka Kesakitan Diare dcari 8,96

a. Penyediaan IPAL untuk Laboratorium Kesehatan

target kinerja program dan kerangka pendanaan tahun 2015 tahun 2016 target Rp target Rp 6 RS 40 6RS 40


5 Kab/Kota

5 Kab/Kota 8

117

2

100

1

35 5 Kab/Kota

80

70

2

1

30 5 Kab/Kota

80

90

Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin

12 Bln

390

12 Bln

2

1

59 5 Kab/Kota

80

70

Unit Kerja Kondisi Kinerja pada SKPD target Rp Penanggun 6 RS 40 Bidang P2MK

2

90 Bidang P2MK

1

70 Bidang P2MK

30 5 Kab/Kota

30 UPTD Labkes

100

7

150

6

130

5

130

5

130 Bidang P2MK

100

1

70

1

80

1

80

1

80 Bidang P2MK

1 Pt

88

1 Pt

165 UPTD Labkes

Jumlah IPAL yang dibangun

PROGRAM UPAYA Pelayanan kesehatan KESEHATAN PERORANGAN daasar dan rujukan bagi masyarakat Miskin

tahun 2017 target Rp 6 RS 40

2,026

12 Bln

664

2,920

660

Page 12

12 Bln

3,116

658

12 Bln

3,646

8,589

658

658

Lokasi

Sesuai Daerah KLB

Kupang

Indikator Kinerja Data Capaian Program (Outcome) pada Tahun dan Kegiatan (Output) awal perenca Peningkatan Meningkatnya Kemampuan petugas pengetahuan petugas teknis RS dalamrangka teknis dalam JKN pelaksanaan ProgramJKN 40 % menjadi 100 %

program dan kegiatan a

b

Advokasi program ke DPR

c

Sosialisasi

d

Kajian pelaksanaan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat






- 43 RS

0

43 RS

129

43 RS

129

43 RS

129

43 RS

129 43 RS

129

- 22 Pengelola Program

0

22 PP

66

22 PP

66

22 PP

66

22 PP

66 22 PP

66

Peningkatan pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu 100 %

Bidang Yanmed

- 10 Kali

1 kali

Meningkatnya pemahaman masyarakat dan petugas kesehatan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 20 % menjadi 100 %

20%

- 10 Kali Tercapainya pemecahan masalah dari 70 % menjadi 100 % - 5 Kali

Unit Kerja SKPD Penanggun Bidang Yanmed

2 kali

10

2 kali

10

2 kali

10

2 kali

10 2 kali

10 Bidang Yanmed

2 kali

352

2 kali

352

2 kali

352

2 kali

352 2 kali

352 Bidang Yanmed

1 kl

35

1 kl

Page 13

35

1 kl

35

1 kl

35 1 kl

35

Lokasi

program dan kegiatan e

f.

Promosi

Indikator Kinerja Data Capaian Program (Outcome) pada Tahun dan Kegiatan (Output) awal perenca Meningkatnya pemahaman masyarakat dan petugas kesehatan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 20 % menjadi 100 %





Unit Kerja SKPD Penanggun Bidang Kesmas


- Promosi Kesehatan cetak

5 PT

1 PKT

20

1 PKT

20

1 PKT

20

1 PKT

20 1 PKT

20 Bidang Kesmas

- Promosi Kesehatan Elektronik

38 PT

12 PKT

12

8 PKT

8

6 PKT

6

6 PKT

6 6 PKT

6 Bidang Kesmas

- leaflet/brosur Pertemuan LS/LP

10000 EX Meningkatnya kerjasama dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 100%

2000ex

20

2000ex

20

2000ex

20

2000ex

20 2000ex

20 Bidang Bidang Yanmed

4 kl

20

4 kl 30 rs

20

4 kl 30 rs

20

4 kl 30 rs

20 KALI Jumlah RS dibimtek

a

Bimtek Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat miskin di RS

a

Rujukan dokter Spesialis

Jumlah Kab/Kota yang mendapat rujukan dokter specialis

a

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Regional

Jumlah RS Regional yang dilakukan bimbingan teknis

0

234

4 Kab/Kota

6

-

390

-

4 Kab/Kota

-

698

6 rs

11 Kab/Kota

200

Page 14

200

700

6 rs

12 Kab/Kota

200

250

750 12 Kab/Kota

6 rs

6 rs

20 4 kl 260

750

200

Lokasi

20 30 rs

12 Kab/Kota

6 rs

710

Bidang Yanmed

2,898 Bidang Yanmed

200

Bidang Yanmed

Seluruh RSUD

Kab/Kota

6 RS Rujukan


Indikator Kinerja Data Capaian Program (Outcome) pada Tahun dan Kegiatan (Output) awal perenca Jumlah RS yang sudah 6 terpenuhi pelayanan spesialis dasar

b

Peningkatan SDM Rumah Sakit Rujukan Regional

c

Sosialisasi, pemantauan, dlm rangka akreditasi RS

Terlaksananya sosialisasi,pemantaua n, dlm rangka akreditasi RS

d

Pengadaan Tempat Tidur untuk Rumah Sakit

Terpenuhinya kebutuhan tempat tidur di RS

e

Penataan Manajemen, Perencanaan, Penganggaran, di Puskesmas dan RS

Persentase RSUD yang melaksanakan perencanaan & penganggaran.

a

Pelatihan Pelayanan Persentase UTD dan Darah bagi petugas RS yang dilatih UTD dan Bank darah di Pelayanan Darah RS

b

Pertemuan pembentukan dan pemantapan jejaring pelayanan darah

Pertemuan pembentukan dan pemantapan jejaring pelayanan darah

c

Bimtek Pelayanan Darah di RS dan UTD

Jumlah RS dan UTD yang dibimtek Pelayanan Darah

d

Peningkatan kualitas pengelola alat kesehatan dan standarisasi, perbaikan alat kesehatan

Jumlah fasilitas kesehatan yang dikalibrasi peralatannya

0

tahun 2013 target Rp -

tahun 2014 target Rp 6 rs

-

-

-

30 rs

-

-

-

-

100

-

-

-

5 rsud

-

-

-

target kinerja program dan kerangka pendanaan tahun 2015 tahun 2016 target Rp target Rp 300 6 rs 300 6 rs

500

30 rs

100

30 rs

500

30 rs

Kondisi Kinerja pada target Rp 6 rs 300

500

Unit Kerja Lokasi SKPD Penanggun Bidang Seluruh RSUD Yanmed

Bidang Yanmed

1,345 Bidang Yanmed

Seluruh RSUD

66 buah

66 buah

66 buah

22 Kab/Kota

100

100

100

100

Dinas Kesehatan Prov. NTT

Seluruh RSUD

30 rs & 15 UTD

200

30 rs & 15 UTD

250

30 rs & 15 UTD

260

30 rs & 15 UTD

710

Bidang Yanmed

Seluruh RSUD

0

22 Kab/Kota

300

22 Kab/Kota

300

22 Kab/Kota

300

22 Kab/Kota

300

Bidang Yanmed

Seluruh RSUD

0

30 rs & 15 UTD

200

30 rs & 15 UTD

250

30 rs & 15 UTD

260

30 rs & 15 UTD

710

Bidang Yanmed

Seluruh RSUD

6 Kab

6 Kab

-

500

tahun 2017 target Rp 6 rs 300

6 Kab

Page 15

6 Kab

6 Kab

6 Kab

Bidang Yanmed

program dan kegiatan PROGRAM BANTUAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN

Indikator Kinerja Data Capaian Program (Outcome) pada Tahun tahun 2013 dan Kegiatan (Output) awal perenca target Rp - Bantuan Sosial Tersedianya 12 Bln Penanganan Masalah jaminan Gizi kesehatan bagi masyarakat setiap tahun (12 Bln)

target kinerja program dan kerangka pendanaan Unit Kerja tahun 2014 tahun 2015 tahun 2016 tahun 2017 Kondisi Kinerja pada SKPD target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Penanggun 12 Bln 13,646 12 Bln 18,431 12 Bln 19,642 12 Bln 20,972 12 Bln 22,435 Bidang Yanmed

- Bantuan Sosial Kejadian Luar Biasa Karena Penyakit dan Bencana

- Bantuan Sosial Jamkesda Provinsi

a

Bantuan Sosial Kejadian Luar Biasa Karena Penyakit dan Bencana

Terlaksananya bantuan Sosial Kejadian Luar Biasa Karena Penyakit dan Bencana

b

Bantuan sosial kesehatan

Seluruh masyarakat miskin dan tidakmampu mendapat pelayanan kesehatan yang memadai

Meningkatnya Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat yang tidak mendapatkan jaminan sosial kesehatan di RSUD dan Desa Mandiri Angguar Merah

3,500

3,500

Page 16

3,500

3,500

3,500 Bidang Yanmed

Lokasi


Indikator Kinerja Data Capaian Program (Outcome) pada Tahun dan Kegiatan (Output) awal perenca 5 PT 1 pt

c

Bansos Penanganan masalah Gizi

d

Bansos KLB dan Bencana

e

Bansos Jamkesda di RS 5 PT dan Desa Anggurmerah

f

Bansos beasiswa Tersedianya dokter/ nakes lainnya beassiswa dr/drg, dan nakes lainnya dari 83 orang

5 PT

PROGRAM MANAJEMEN INFORMASI DAN REGULASI KESEHATAN

1. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan prinsip tatalaksana pemerintahan yang baik

a.

Persentase kab/kota yang membuat Rencana Usulan Kegiatan (RUK) berdasarkan data

Pendampingan Penyusunan Renja Prov, Kab/Kota dan Penyusunan RUK Pusk.

a. Monev Terpadu Persentase Pelaksanaan Prog. Kes. Kabupaten/Kota yang Di Kab/Kota meaksanakan monev terpadu berbasis data Hasil SIKDA TERPADU


tahun 2014 target Rp 1 pt 3,500

target kinerja program dan kerangka pendanaan tahun 2015 tahun 2016 target Rp target Rp 1 pt 7,000 1 pt 7,500

Unit Kerja tahun 2017 Kondisi Kinerja pada SKPD target Rp target Rp Penanggun 1 pt 8,399 1 pt 9,205 Bidang Kesmas

0

1 pt

3,146

1 pt

3,131

1 pt

3,712

1 pt

4,000 1 pt

4,500 Bidang P2MK

1 pt

1 pt

3,500

1 pt

3,500

1 pt

3,500

1 pt

3,500 1 pt

3,500 Bidang Yanmed

-

1,300

96

1,430

104

1,573

-

-

-

-

-

-

789

809

829

170

Lokasi

1,730 Dinkes/Bid. Nakes

850

871

22 Kab/Kt

360

22 Kab/Kt

22 Kab/Kt

200

22 Kab/Kt

200 22 Kab/Kt

200 Dinkes/ Sekret

Kab/Kota

22 Kab/Kt

300

22 Kab/Kt

300 22 Kab/Kt

200

22 Kab/Kt

250 22 Kab/Kt

250 Dinkes/ Sekret

Kab/Kota

Page 17

program dan kegiatan a. Bimtek SIKDA

Indikator Kinerja Data Capaian Program (Outcome) pada Tahun dan Kegiatan (Output) awal perenca Persentase 10% Kabupaten/Kota yang melaksanakan SIKDA Manual

a. Pelatihan SIKDA Elektronik

Persentase Kabupaten/Kota yang menjalankan SIKDA Elektronik

a. Bimdal dan Pengumpulan Data UW-SPM

Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun SPM berdasarkan data SIKDA.

a. Pertemuan Persiapan Akreditasi Laboratorium Kesehatan

Jumlah pertemuan

b

Persentase RSUD yang diakreditasi versi 2012

Pertemuan persiapan Akreditasi RS versi 2012

a. Pertemuan Persiapan Akreditasi UPT Latnakes

Jumlah pertemuan

a. Pengadaan sarana yang mendukung pelayanan informasi publik

Tersedianya sarana dan prasarana untuk pelayanan publik

4.8

tahun 2013 target Rp 10% 0

4.8

0

tahun 2014 target Rp 100%

4,8

-

22 Kab/Kt

129

2 kali pertemuan/ta hun

0

2 kali pertemuan/ta hun

-

target kinerja program dan kerangka pendanaan tahun 2015 tahun 2016 target Rp target Rp 100% 150 100% 199

25

22 Kab/Kt

kali pertemuan/t ahun

-

-

-

-

150

1 Pt

150

129 22 Kab/Kt

40

25

2 kali pertemuan/t ahun

35

2 kali pertemuan /tahun


45

22 Kab/Kt

40

25

40

tahun 2017 target Rp 100% 200

2 kali pertemuan/ tahun

2 kali pertemuan/ tahun 1 Pt

Page 18

50

120 22 Kab/Kt

40

25

40

Unit Kerja Kondisi Kinerja pada SKPD target Rp Penanggun 100% 161 Dinkes/ Sekret

40

Lokasi

Dinkes/ Sekret

200 Dinkes/ Sekret

22 Kab/Kota


Dinkes/ Sekret

Kupang

25

Bidang Yanmed

Seluruh RSUD

2 kali pertemuan /tahun 1 Pt

Dinkes.NTT Kupang /Bidang SDM 60 UPT Labkes. Kupang


Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan teknologi di bidang kesehatan sebagai dasar perumusan kebijakan dan program kesehatan

Data Capaian pada Tahun awal perenca Jumlah penelitian yang dapat dijadikan rumusan

a. Penelitian/kajian di bidang kesehatan

Jumlah penelitian yang dapat dijadikan rumusan

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

Meningkatnya Meningkatnya pemenuhan rasio tenaga kebutuhan SDM baik keseha-tan jumlah jenis, kualitas terhadap maupun pemerataan penduduk penyeba-rannya



target kinerja program dan kerangka pendanaan tahun 2015 tahun 2016 target Rp target Rp 1 Pt 200 1 Pt 220

1 Pt

1 Pt

95

900

200

95

a. Pelatihan TOT bagi tenaga kesehatan

0

b

EPP Pelatihan TOT bagi tenaga kesehatan

0

c

Pelatihan MOT bagi tenaga kesehatan

0

0

d

Pelatihan TOC bagi tenaga kesehatan

0

0

2,799

1 kl

1 Pt

220

1 Pt

242

95

2,939

96

3,066

287

0

Page 19

0

120

1 kl

159

-

0

0

0

0

Kondisi Kinerja pada target Rp 1 Pt 266,2

1 Pt

0

0 1 Kl

-

tahun 2017 target Rp 1 Pt 242

266,2

96


Lokasi

Dinas Prov, kesehatan Kab/Kota & RSU D

3,240

0

UPT. Latnakes

Kupang

0

0

UPT. Latnakes

Kupang

-

0

UPT. Latnakes

Kupang

168

0

UPT. Latnakes

Kupang





target kinerja program dan kerangka pendanaan tahun 2015 tahun 2016 target Rp target Rp 0 0 -

e

EPP Pelatihan TOC bagi tenaga kesehatan

f

Pelatihan TNA bagi Nakes

0

0

g

Traning Need Assesment (TNA)

0

0

h

Pengembangan puskesmas binaan

0

1 Pt

i

Audit kontrol dalam rangka akreditasi institusi UPT

0

0

j

Pelat. Jabfung Tenaga kesehatan

0

2

k

Penempatan dan Tersedianya tenaga penarikan tenaga PTT dr/drg, dan Bidan PTT di Prov NT setiap periode per tahun

l

Bimbingan Teknis provinsi kepada Institusi Pemda dan Swasta dalam rangka wisuda/angkat sumpah (CHMK, Maranatha, Pemkab Waikabubak, Pemda Atambua, Unipa Maumere dan Lela)

3 angkatan tenaga PTT

3 angkatan tenaga PTT

800 3 angkatan tenaga PTT 6

900

1 kl

150

-

-

-

- 1 kl

122

1 Pt

128

1 Pt

128

-

1 Pt

50

1 Pt

55

1

1

80

1,300

96

1,430

6

104

6

203

Page 20

Unit Kerja Lokasi Kondisi Kinerja pada SKPD target Rp Penanggun 1 150 UPT. Kab....... Latnakes


104

6

- -

1 Kl

UPT. Latnakes

Kupang

133 UPT. Latnakes

Kupang

UPT. Latnakes

Kupang

UPT. Latnakes

Kupang

135 UPT. Latnakes

Kupang

1,573

170

1,730 Dinkes/Bid. Nakes

223

6

246 Dinkes/Bid. Nakes

program dan kegiatan m - Bimbingan Teknis provinsi kepada Institusi Pemda dan Swasta dalam rangka sipenmaru di CHMK, Maranatha, Pemkab Waikabubak, Pemda Atambua, Unipa Maumere dan Lela)






Unit Kerja Kondisi Kinerja pada SKPD target Rp Penanggun 6 389 Dinkes/Bid. Nakes

n

Bimbingan Teknis provinsi kepada Institusi Pemda dan Swasta dalam rangka UAP di CHMK, Maranatha, Pemkab Waikabubak, Pemda Atambua, Unipa Maumere dan Lela

6

6

38

6

42

6

46

6

o

Monev perkembangan peserta pendidikan tubel ke institusi pendidikan dalam dan luar provinsi

31

31

-

31

-

31

-

31

- Dinkes/Bid. Nakes

p

Pertemuan penjaringan peminatan pendidikan konsultan spesialis obgyn dan anak

20

20

-

20

-

20

-

20

- Dinkes/Bid. Nakes

Page 21

Lokasi

51 Dinkes/Bid. Kupang, Nakes Waikabubak, Pemda Atambua, Unipa Maumere dan Lela







Unit Kerja Kondisi Kinerja pada SKPD target Rp Penanggun 1 - Dinkes/Bid. Nakes

Lokasi

q

Pertemuan dan konsultasi perencanaan pendidikan bantuan bea siswa alokasi siswa, dll

r

Pengumpulan data dalam rangka kajian perencanaan kebutuhan pendayagunaan, pendistribusian strategis nakes

81.3

81.3

-

81.3

-

81.3

-

81.3

- Dinkes/Bid. Nakes

s

konsultasi perencanaan kebutuhan nakes strategis

81.3

81.3

-

81.3

-

81.3

-

81.3

- Dinkes/Bid. Jakarta Nakes

t

Pendayagunaan dan pendistribusia mahasiswa PKN Prodi Kebidanan dan Keperawatan Poltekes Kupang ke lokasi Desa Mandiri Anggur Merah di Kabupaten Kupang

81.3

81.3

-

81.3

-

81.3

-

81.3

- Dinkes/Bid. Nakes

Peningkatan profesionalisme dan kualitas SDM Kesehatan

Dinkes/Bid. Nakes

Page 22

program dan kegiatan a. Pemilihan tenaga kesehatan teladan






Unit Kerja Kondisi Kinerja pada SKPD target Rp Penanggun 22 - Dinkes/Bid. Nakes

b

Penilaian angka kredit jabatan fungsional

28

28

55

28

61

28

67

28


c

Pelaksanaan registrasi tenaga kesehatan

1

1

8

1

8

1

9

1


d

Pelaksanaan pemberian ijin rekomendasi Institusi Diklat Negri, Pemda dan Swasta

1

1

8

1

9

1

10

1


e

Pelaksanaan uji kompetensi Nakes oleh MTKP

1

1

35

1

39

1

42

1


f

Pelatihan pendamping dokter Intersip oleh KIDI Provinsi NTT

0

1

125

0

-

1

150

0

- Dinkes/Bid. Nakes

g

Peningkatan kompetensi Tim penilai Jafung Kesehatan

0

1

225

0

-

0

-

0

- Dinkes/Bid. Nakes

h

Pemberian rekomendasi ijin pembukaan program diploma bidang kesehatan pada institusi pendidikan swasta bidang kesehatan

0

1

140

1

154

1

169

1


Page 23

Lokasi

program dan kegiatan i

Pertemuan koordinasi penempatan dokter intensif dan monev penempatan dokter intensif





Page 24


Unit Kerja Kondisi Kinerja pada SKPD target Rp Penanggun 1 80 Dinkes/Bid. Nakes

Lokasi

TABEL 6.1. INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT BERSUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) tahun 2013


DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS PEMBANTUAN LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

1 Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

6 Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan a. Persentase (%) Pemenuhan Kebutuhan Sdm Aparatur (Pns dan Ptt); b. Jumlah Tenaga Kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan DBK; c. Jumlah residen yang didayagunakan dan diberi insentif; d. Persentase Produk Administrasi Kepegawaian yang dikelola melalui sistem layanan Kepegawaian

Data Capaian pada Tahun awal perencanaan (2012)

7

target kinerja program dan kerangka pendanaan tahun 2015 tahun 2016

tahun 2014

tahun 2017

Kondisi Kinerja pada akhir

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

15

16

17

18

Unit Kerja SKPD Penanggun kawab

Lokasi

19

20

Tersedianya tenaga dr/drg, dan Bidan PTT setiap periode per tahun

- Tenaga PTT dan Penugasan Khusus (00) - Penyelenggaraan PTT Provinsi NTT - Laporan Tahunan Kepegawaian

500 pegawai

250

22

500 pegawai

255 500 pegawai

25

306 500 pegawai

30

Page 1

357 500 pegawai

35

408 500 pegawai

40

459 Subag 22 kab/kota Kepegawaian 45 Subag Dinkes Provinsi Kepegawaian

tahun 2013




target

2 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara

Jumlah Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan yang sesuai dengan SAP dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)

Tersedia-nya Laporan/ Tindak lanjut Laporan Keuangan Kemen-terian Kesehatan (SAK, SAB) dan LHP 100%

- Pemutahiran Data TL LHP Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Fungsional

Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor dan Tindak Lanjut Penyelesaiann ya (00)

- Pelaksanaan Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Dekonsentrasi

Rp

target

8

- Rekonsiliasi SIMAK-BMN Tingkat Wilayah ke Denpasar

12 laporan


tahun 2014

96 12 laporan

112

Rp

target

32

67

Rp

target

38

12 laporan

117

80

140

Page 2

Rp

tahun 2017

target

45

12 laporan

94

164


Rp

target

51

12 laporan

107

187

Rp


Lokasi

58 Subag Denpasar Kepegawaian

12 laporan

121 Subag Keuangan

22 kab/kota

211 Subag Keuangan

Dinkes Provinsi

tahun 2013


3 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan



target


tahun 2014

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

tahun 2017

target


Rp

target

Rp


Lokasi

Jumlah Dokumen Dokumen Perencanaan anggaran kebijakan, kebijakan dan evaluasi perenca-naan, pembangunan kesehatan yang angang-garan tersusun tepat waktu; Jumlah dan evaluasi review kegiatan dan anggaran Kemen-terian Kesehatan

- Perencanaan Anggaran Dan RKAKL/DIPA

6 Dokumen

733

12 Dokumen

1,118 12 Dokumen

- Kordinasi, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Program Pembangunan Kesehatan

8 Laporan

406 8 Laporan

429

8 Laporan

515

8 Laporan

601

8 Laporan

686

- Peningkatan Perencanaan Program Kesehatan

6 laporan

227 6 laporan

519

6 laporan

623

6 laporan

727

6 laporan

Pelatihan e-Renggar

65 orang

305 65 orang

257

65 orang

308

65 orang

360

65 orang

Page 3

1,342 12 Dokumen

1,565 12 Dokumen

1,789 12 Dokumen

2,012 Subag PDE

Jakarta dan 22 Kab/Kota

8 Laporan

772 Subag PDE


830

6 laporan

934 Subag PDE


411

65 orang

463 Subag PDE

Kupang

tahun 2013




target

0

1 laporan

359

1 laporan

431

1 laporan

503

1 laporan

574

1 laporan

50 bk

306

50 bk

367

50 bk

428

50 bk

490

50 bk

0

5 Pengelolaan Data dan Informasi

Persentase (%) Keterse-diaan Profil Kesehatan Nasional, Provinsi, dan Kab/Kota Per Tahun; Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang memiliki bank data kesehatan;

50 bk

242

target

Page 4

Rp

target

Rp

target


Rp

Persentase (%) Pengelo-laan Pembaya-ran Gaji PNS, CPNS dan PTT Tepat Jumlah, Waktu, dan Sasaran

Rp

tahun 2017

target

4 Pengelolaan Urusan Tata Laporan Kegiatan dan Usaha, Keprotokolan, Rumah Pembinaan (00) Tangga, Keuangan, dan Gaji

Penerbitan Buku Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Dan Provinsi


tahun 2014

Rp

target

Rp


Lokasi

646 Subag 22 kab/kota Kepegawaian

551 Subag PDE

Dinkes Provinsi dan 22 /Kota

tahun 2013


6 Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan



target

Pengelola Sik Provinsi Dan Kab/Kota

Provinsi Persentase dan 21 Provinsi dan Kab/Kota yang Kab/Kota menyelenggar akan sistem informasi kesehatan terintegrasi

Provinsi melaksanakan kegiatan pembiayaan dan jaminan kesehatan (00)

Persentase (%) Penduduk (Termasuk Seluruh Penduduk Miskin) yang Memiliki Jaminan Kesehatan; Tersedia nya data NHA setiap tahun

1. peningkatan pembiayaan jaminan kesehatan

21 Kab/Kota


tahun 2014

Rp

target

68

Provinsi dan 21 Kab/Kota

1,162

21 Kab/Kota

Rp

target

70 Provinsi dan 21 Kab/Kota

1,492

21 Kab/Kota

- Penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program

Page 5

Rp

target

Rp

tahun 2017

target

Rp


target

Rp


Lokasi




126 Subag PDE


1,790 21 Kab/Kota

2,089 21 Kab/Kota

2,387 21 Kab/Kota

2,686 Sie JP2KM


tahun 2013




target


tahun 2014

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

tahun 2017

target


Rp

target

Rp


Lokasi

- Evaluasi/laporan kegiatan - Pengamanan jamkesmas di 21 kab/kota 7 Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan

Persentase (%) Rumah Tangga Peningka tan yang Melaksanakan Perilaku Rumah tangga Hidup Bersih dan Sehat (Phbs Ber-PHBS; ); Desa dan Persentase Desa Siaga Aktif; Kelurahan Jumlah Pos Kesehatan Desa Siaga Aktif; yang Beroperasi Pelaksa naan kegiatan dan pembinaan; Dokumen perenca naan program dan anggaran; Poskesdes yang beroperasi

- Peningkatan Rumah Tangga Ber-PHBS

7 laporan

- Peningkatan Pengetahuan Yang benar tentang HIV AIDS

0

0

7 laporan

59

- Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

492 7 laporan 22 Kab/Kota

1,001 470

7 laporan 22 Kab/Kota

47

1,201

564 22 Kab/Kota

56

Page 6

7 laporan

1,401

7 laporan

658 22 Kab/Kota

66

1,602

7 laporan

752 22 Kab/Kota

75

1,802 Sie Promkes


846 Sie Promkes


85 Sie Promkes


tahun 2013



- Pergerakan masyarakat dalam pengendalian malaria

target

0


tahun 2014

Rp

target

0

22 Kab/Kota

Rp

target

117

22 Kab/Kota

Rp

target

Rp

tahun 2017

target


Rp

target

Rp


Lokasi

140 22 Kab/Kota

164 22 Kab/Kota

187 22 Kab/Kota

211 Sie Promkes


- Kabupaten dan Kota Yang Diadvokasi

3 laporan

432

0

-

0

605

0

648

0

691

0

778 Sie Promkes


- Laporan Kegiatan dan Pembinaan

21 Kab/Kota

185

0

-

0

259

0

278

0

296

0

333 Sie Promkes


- Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan

1 laporan

375

1 laporan

450

1 laporan

525

1 laporan

600

1 laporan

675 Sie Promkes


1 Dokumen

181

1 Dokumen

211

1 Dokumen

242

1 Dokumen

272 Sie Promkes


3,406 Sie Promkes


131 Sie Promkes


1,045 Sie Promkes


81 1 laporan

- Perencanaan Program Dan Anggaran

0

0

1 Dokumen

151

- Poskesdes yang beroperasi

0

0 1 laporan

1,892

- Penyebaran informasi kesehatan - Pengadaan media promosi, alat bantu promosi laboratorium keliling

BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK


1 laporan

1 laporan

73

0

-

0

0

0

0

-

22 Kab/Kota

Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu Bagi Seluruh Masyarakat

Page 7

2,270

102

1 laporan

0

208 22 Kab/Kota

2,649

110

1 laporan

0

228 22 Kab/Kota

3,027

117

1 laporan

0

251 22 Kab/Kota

tahun 2013


1 Pembinaan Gizi Masyarakat



target


tahun 2014

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

tahun 2017

target


Rp

target


Rp

Lokasi

Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan; Persentase (%) Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) - Puskesmas Mampu Melaksanakan Tatalaksana Gizi Buruk, Pertumbuhan, Surveillens Gizi, Konseling Menyusui

110 puskesma s

324

110 puskesmas

220

110 puskesmas

264

110 puskesmas

308

110 puskesmas

352

110 puskesmas

396

Sie GIZI


- Kabupaten/Kota menyelenggarakan pembinaan Gizi masyarakat

10 kab/kota

200

0

0

0

280

0

300

0

320

0

360

Sie GIZI


- SDM yang ditingkatkan kapasitas Teknis dan atau manajemen

262 orang

1,133 262 orang

933

262 orang

1,120

262 orang

1,306

262 orang

1,493

262 orang

1,679

Sie GIZI


- Laporan Kegiatan Sosialisasi, Advokasi, Kampanye/Gerakan Masyarakat Dalam Rangka Pembinaan Gizi

4 laporan

490 4 laporan

577

4 laporan

692

4 laporan

808

4 laporan

923

4 laporan

1,039

Sie GIZI


- Media Promosi

95000 lbr

93 95000 lbr

335

95000 lbr

402

95000 lbr

469

95000 lbr

536

95000 lbr

603

Sie GIZI

0

0 3 laporan

704

3 laporan

845

3 laporan

986

3 laporan

1,126

3 laporan

1,267

Sie GIZI

Dinkes Provinsi dan 22 /Kota Dinkes Provinsi dan 22 /Kota

123

22 set

148

22 set

172

22 set

221

Sie GIZI

- Laporan Pembinaan, manajemen, fasilitasi dan monev - TPG Kit

2000 set

214

22 set

Page 8

197

22 set


tahun 2013


2 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak



target


tahun 2014

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

tahun 2017

target

1,165

8 laporan


Rp

target

- Laporan Pembinaan teknis, supervisi, monitoring dan pendampingan

5 laporan

746 8 laporan

832

8 laporan

998

8 laporan

1,331

- Dokumen Perencanaan dan Anggaran

2 dokumen

116

6 dokumen

48

6 dokumen

58

6 dokumen

67

6 dokumen

77

- Dokumen Evaluasi dan Pelaporan kinerja

2 dokumen

240

2 dokumen

162

2 dokumen

194

2 dokumen

227

2 dokumen

259

232 org

615 74 or

8 laporan


Rp

Lokasi

1,498

Sie GIZI


6 dokumen

86

Sie GIZI


2 dokumen

292

Sie GIZI


Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1); Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi; Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita; Cakupan SD/MI melaksanakan Penjaringan siswa kelas 1

SDM Yang Ditingkatkan Kapasitas Teknis Dan Atau Manajemen 1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam upaya kelangsungan Hidup Anak

314 74 or

377 74 or

Page 9

440 74 or

502 74 or

565 Sie KIA


tahun 2013




target


tahun 2014

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

tahun 2017

target


Rp

target

Rp


Lokasi

2. Laporan Pembinaan Teknis, Supervisi, Monitoring Dan Pendampingan

21 kab/kota

249 1 laporan

200 1 laporan

240 1 laporan

280 1 laporan

320 1 laporan

360 Sie KIA


3. Dukumen Evaluasi Dan Pelaporan Kinerja

1 dokumen

18 1 dokumen

485 1 dokumen

582 1 dokumen

679 1 dokumen

776 1 dokumen

873 Sie KIA


4. Laporan Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, Advokasi

2 laporan

773

1,391 Sie KIA


- Dokumen Hasil Pertemuan Teknis dan Manajemen

6 laporan

957 6 laporan

1,271 6 laporan

1,525 6 laporan

1,779 6 laporan

2,034 6 laporan

2,288 Sie KIA


- Data dan pelaporan program kesehatan ibu, KB dan reproduksi

2 laporan

241 2 laporan

232 2 laporan

278 2 laporan

325 2 laporan

371 2 laporan

418 Sie KIA


0

-

0

1,082

0

1,160

0

1,237

0

3 Pembinaan Pelayanan Persentase (%) Ibu Bersalin Kesehatan Ibu dan Reproduksi yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn); Persentase (%) Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal (Cakupan K4); Persentase (%) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kb Sesuai Standar

Page 10

tahun 2013


4 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak



target


tahun 2014

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

tahun 2017

target


Rp

1,051 3 laporan

target

Rp

1,202 3 laporan


Lokasi

- Laporan pembinaan teknis, supervisi, monitoring dan pendampingan

3 laporan

353 3 laporan

751 3 laporan

901 3 laporan

1,352 Sie KIA


- Dokumen Perencanaan dan Anggaran

2 dokumen

232 2 dokumen

190 2 dokumen

228 2 dokumen

266 2 dokumen

304 2 dokumen

342 Sie KIA


- SDM yang ditingkatkan Kapasitas Teknis dan atau Manajemen

174 orang

444 174 orang

423 174 orang

508 174 orang

592 174 orang

677 174 orang

761 Sie KIA


- Dokumen Pengelolangan Keuangan

1 dokumen

6 1 dokumen

6 1 dokumen

7 1 dokumen

8 1 dokumen

10 1 dokumen

11 Subag PDE

- Dokumen Perencanaan Program dan Penganggaran

4 dokumen

1,209 4 dokumen

1,303 4 dokumen

1,564 4 dokumen

1,824 4 dokumen

2,085 4 dokumen

2,345 Subag PDE

Provinsi dan Luar daerah

- Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

1 dokumen

139 Subag PDE

Provinsi dan Luar daerah

389 Sie S-2/3


Persetanse satuan kerja yang menyelenggarakan administrasi kepemerintahan sesuai ketentuan

77

0

-

0

108

0

116

0

123

0

Jakarta

5 Pembinaan Upaya Kesehatan Jumlah Puskesmas yang kerja dan Olahraga Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja di Kawasan Industri - Dokumen kegiatan koordinasi, sosialisasi, advokasi

1 dokumen

215 2 dokumen

216 2 dokumen

Page 11

259 2 dokumen

302 2 dokumen

346 2 dokumen

tahun 2013


6 Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional, Komplementer dan Alternatif



target

Rp

tahun 2014

target

Rp


target

Rp

target

Rp

tahun 2017

target

Rp


target

- Laporan Pembinaan Teknis, Supervisi, Monitoring dan pendampingan

0

- 1 laporan

60 1 laporan

72 1 laporan

84 1 laporan

96 1 laporan

- Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Jumlah Rs yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional, yang Aman dan Bermanfaat sebagai Pelayanan Alternatif dan Komplementer; Cakupan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pembinaan pelayanan kesehatan Tradisional,Alternatif dan Komplementer

0

- 1 dokumen

45 1 dokumen

54 1 dokumen

63 1 dokumen

72 1 dokumen

- Laporan kegiatan koordinasi, sosialisasi, advokasi

4 laporan

80 4 laporan

68 4 laporan

82 4 laporan

95 4 laporan

- Provinsi yang mendapat dukungan program pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer

0

0 Provinsi dan kab/kota


Page 12



Rp


Lokasi

108 Sie S-2/3


81 Sie S-2/3


109 4 laporan

122 Sie S-2/3



297 Sie S-2/3


tahun 2013


7 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)



target

- Laporan pembinaan teknis, supervisi, monitoring dan pendampingan

8 laporan

- SDM yang ditingkatkan Kapasitas Teknis dan atau Manajemen Jumlah Puskesmasyang mendapatkan bantuanoperasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal

20 orang

1. Bantuan Operasional Kegiatan - Penyusunan Program dan Rencana Kerja Teknsi /Program - Pembinaan dan Monev di Kabupaten

Puskesma s

- BOK Kabupaten/Kota

362 pusk


tahun 2014

Rp

target

Rp

32 5 laporan

186

1,001

target

Rp

25 5 laporan

0

-

target

Rp

30 5 laporan

0

478

260

574

90 22 Kab/kt

81 22 Kab/kt

97 22 Kab/kt

1,448,000 362 pusk

1,448,000 362 pusk

1,737,600 362 pusk

Page 13

tahun 2017

target

Rp

35 5 laporan

0

279


target

Rp

40 5 laporan

0

298

0


Lokasi

45 Sie S-2/3


335 Sie S-2/3


669

765

860 Sie JP2KM


113 22 Kab/kt

130 22 Kab/kt

146 Sie JP2KM


3,002,573 Sie JP2KM


2,085,120 362 pusk

2,502,144 362 pusk

tahun 2013


PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN



target

Rp


tahun 2014

target

Rp

target

Rp

target

Rp

tahun 2017

target


Rp

target

Rp


Lokasi

Meningkatkan Upaya Kesehatan Dasar, Rujukan, Tradisional, Alternatif dan Komplementer, Kesehatan Kerja, Olah Raga dan Matra, Serta Standarisasi, Akreditasi, dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

1 Pembinaan Upaya Kesehatan Jumlah Kabupaten/kota yang Dasar Memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class); Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk

- Provinsi yang mendapat dukungan pelayanan kesehatan

Provinsi dan 21 Kab/kota

3,212

0

-

0

Page 14

4,497

0

4,818

0

5,139

0

5,782 Sie S-2/3


tahun 2013


2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan


Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

tahun 2017

target


Rp

target

Rp


Lokasi

16 laporan

2,274 16 laporan

993

16 laporan

1,192

16 laporan

1,390

16 laporan

1,589

16 laporan

1 laporan

131 1 laporan

267

1 laporan

320

1 laporan

374

1 laporan

427

1 laporan

1,787 Sie S-2/3 dan Dinkes Provinsi dan Labkes 22 /Kota

Persentase RSJ yang memberikan layanan sub spesialis dasar dan napza sesuai standar; Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan wajib lapor bagi pecandu narkotika

- Pembinaan dan Monitoring Program Keswa 4 Pengadaan Sarana Prasarana kesehatan rujukan

target


tahun 2014

Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya; Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya (New Initiative)

- Laporan Pembinaan Program dan Rencana Kerja/Teknis Program BUK 3 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa


Presentase Sarana Prasarana kesehatan rujukan

22 kab/kota

110000 22 kab/kota

Page 15

132,000 22 kab/kota

154,000

22 kab/kota

176,000 22 kab/kota

481 Sie S-2/3



tahun 2013


5 Pengadaan Sarana Prasarana kesehatan dasar

PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

1 Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra


Presentase Sarana Prasarana kesehatan dasar


target

Rp


tahun 2014

target

362 Puskesmas

Rp

target

55000

Puskesmas

Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian dan Kecacatan Akibat Penyakit

Persentase (%) Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap; Persentase desa yang mencapai UCI; Persentase faktor risiko potensial PHEIC yang terdeteksi di pintu negara; Persentase penanggulangan KLB < 24 jam; Persentase terlaksananya penanggulangan faktor risiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra; Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi campak

Page 16

Rp

66,000

target

Puskesmas

Rp

77,000

tahun 2017

target

Puskesmas


Rp

88,000

target

Puskesmas

Rp


Lokasi


tahun 2013




target

Rp

target

- Capaian cakupan bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap

1 Dokumen

229

- Tenaga Imunisasi yang terlatih - KLB Penyakit menular yang dapat ditangani <24 jam

37 Orang

231,010

0


tahun 2014

Rp

target

10 dokumen

1,305

384 org

1,486

0 15 laporan

10 dokumen

384 org

Rp

target

Rp

tahun 2017

target


Rp

target

Rp


Lokasi

1,566 10 dokumen

1,827 10 dokumen

2,088 10 dokumen

2,349 Sie P2


1,783

2,080

2,378

2,675 Sie P2


384 org

384 org

384 org

284

15 laporan

341

15 laporan

398

15 laporan

454

15 laporan

511 Sie PKDK


- Kab/Kota melaksanakan pengendalian faktor risiko penyelaman

1 Lokasi

89

7 lokasi

200

7 lokasi

240

7 lokasi

280

7 lokasi

320

7 lokasi

360 Sie PKDK


- Lokasi situasi khusus dan pengungsi yang dikendalikan faktor risikonya

4 Lokasi

116

0

-

0

162

0

174

0

186

0

209 Sie PKDK


1 Dokumen

90

3 dokumen

280

3 dokumen

336

3 dokumen

392

3 dokumen

448

3 dokumen

504 Sie PKDK


9 Kejadian

110

0

-

0

154

0

165

0

176

0

198 Sie PKDK


12 Dokumen

19

0

-

0

27

0

29

0

30

0

34 Sie PKDK


- Dokumen evaluasi dan pelaporan

6 Dokumen

320

0

-

0

448

0

480

0

512

0

576 Sie PKDK


- Bahan Kesehatan

305 Buah/Lite r/Kg/Box

130

0

-

0

182

0

195

0

208

0

234 Sie PKDK


- Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini - Investigasi dan Penanggulangan KLB - Dokumen data dan informasi

Page 17

tahun 2013


2 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang



target


tahun 2014

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

tahun 2017

target


Rp

target

Rp


Lokasi

Angka Kesakitan Penderita Dbd Per 100.000 Penduduk; Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk; Prosentase kasus zoonosa yang ditemukan, ditangani sesuai standar

- Laporan Pengendalian Arbovirosis (DBD/Chikungunya,JE)

1 Laporan

27 1 Laporan

128

1 Laporan

154

1 Laporan

179

1 Laporan

205

1 Laporan

230 Sie P2


- Laporan Pengendalian kasus zoonosis lainnya (rabies, antraks, pes, leptospirosis)

1 Laporan

31 1 Laporan

77

1 Laporan

92

1 Laporan

108

1 Laporan

123

1 Laporan

139 Sie P2


- Laporan Pengendalian Filariasis di daerah endemis

1 Laporan

21 1 Laporan

50

1 Laporan

60

1 Laporan

70

1 Laporan

80

1 Laporan

90 Sie P2


- Pemetaan vektor

22 Kabupate n/Kota 1 Pedoman

105

22 Kabupaten /Kota 19 1 Pedoman

80

96

22 Kabupaten/K ota 27 1 Pedoman

112

22 Kabupaten/K ota 30 1 Pedoman

144 Sie P2


29

22 Kabupaten/K ota 1 Pedoman

128

-

22 Kabupaten/K ota 1 Pedoman

34 Sie P2


25 Orang

55

-

25 Orang

77

83

25 Orang

88

99 Sie P2


- Pedoman Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang - Tenaga kesehatan terlatih bidang penyakit bersumber binatang

25 Orang

Page 18

25 Orang

25 Orang

tahun 2013


3 Pengendalian Penyakit Menular Langsung



target


tahun 2014

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

tahun 2017

target


Rp

target

Rp


Lokasi

Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk; Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan; Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan; Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk; Persentase ODHA yang mendapatkan ART; Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV; Persentase penduduk 15 tahun keatas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS

- Laporan Pengendalian Kasus HIV pada orang dewasa

10 Laporan

27 10 Laporan

71

10 Laporan

85

10 Laporan

99

10 Laporan

114

10 Laporan

128 Sie P2


- Laporan Pengendalian kasus TB - Laporan Pengendalian Kasus Diare - Laporan Penemuan Kasus Neglected Disease

1 Laporan

76 1 Laporan

95

1 Laporan

114

1 Laporan

133

1 Laporan

152

1 Laporan

171 Sie P2


12 Laporan

66 12 Laporan

132

12 Laporan

158

12 Laporan

185

12 Laporan

211

12 Laporan

238 Sie P2


22 Laporan

75 22 Laporan

22 Laporan

222

22 Laporan

259

22 Laporan

296

22 Laporan

333 Sie P2


1 Dokumen

1,154

1 Dokumen

1,347

1 Dokumen

1,539

1 Dokumen

1,732 Sie P2



0

0

1 Dokumen

185

962

Page 19

tahun 2013



target


tahun 2014

Rp

target

Rp

0

target

1 Dokumen

254

122 Orang

544

0

0

544

0

- Advokasi Pengendalian PTM

1 Lokasi

110,940

1 Lokasi

- Supervisi Pengendalian PTM

1 Lokasi

116,550

1 Lokasi

- Surveilans Epidemiologi PPTM - Komunikasi, Informasi dan Edukasi - Penguatan jejaring kemitraan

1 Lokasi

13,400

1 Lokasi

45

1 Laporan

151

0

219,920 1 Laporan

- NSPK bidang Pengendalian Penyakit Menular Langsung 4 Pengendalian Penyakit Tidak Menular


-

Rp

0

target

356

Rp

0

tahun 2017

target

381


Rp

0

target

406

Rp

0


Lokasi

457 Sie P2


Persentase (%) Provinsi yang Memiliki Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Ktr); Persentase (%) Provinsi Yang Melakukan Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (SE, deteksi dini, KIE dan penanganan kasus)

- Pengembangan SDM Pengendalian PTM - Pelatihan Program PTM

1 Laporan

0

762

0

816

0

870

0

979 Sie P2


0

0

0

762

0

816

0

870

0

979 Sie P2


41

1 Lokasi

49

1 Lokasi

57

1 Lokasi

66

1 Lokasi

74 Sie P2


1 Lokasi

127

1 Lokasi

148

1 Lokasi

170

1 Lokasi

191 Sie P2


1 Lokasi

54

1 Lokasi

63

1 Lokasi

72

1 Lokasi

81 Sie P2


0

0

211

0

227

0

242

0

272 Sie P2


66

1 Laporan

79

1 Laporan

92

1 Laporan

106

1 Laporan

119 Sie P2


106

Page 20

tahun 2013


5 Penyehatan Lingkungan



target


tahun 2014

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

tahun 2017

target


Rp

target

Rp


Lokasi

Persentase (%) Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas; Persentase (%) Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat; Persentase (%) Penduduk yang Menggunakan Jamban Sehat; Jumlah Desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

- Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Akses Air Minum

5 Dokumen

32

0

0

0

45

0

48

0

51

0

58 Sie Kesling


- Dokumen Pelaksanaan Higiene Sanitasi Pangan Siap Saji

3 Dokumen

188

1 Dokumen

71

1 Dokumen

85

1 Dokumen

99

1 Dokumen

114

1 Dokumen

128 Sie Kesling


14 12 Laporan

402

12 Laporan

482

12 Laporan

563

12 Laporan

643

12 Laporan

724 Sie Kesling


137

24 org

164

24 org

192

24 org

219

24 org

247 Sie Kesling


- Laporan keuangan dan BMN

12 Laporan

- Tenaga Teknis terlatih dalam bidang Pengawasan Kualitas Air Minum

80 Orang

183

24 org

Page 21

tahun 2013



target


tahun 2014

Rp

target

Rp

target

1 Dokumen

87

3 Dokumen

167

- Dokumen data dan informasi

0

0

7 dokumen

- dokumen evaluasi pelaporan

0

0

1 Dokumen

- Dokumen Pelaksanaan STBM

2 Dokumen

245

3 Dokumen

- Dokumen pelaksanaan peningkatan akses jamban

1 Dokumen

34

- Tenaga teknis/masyarakat terlatih bidang penyediaan jamban sehat

8 Orang

- Dokumen pelaksanaan pengamanan limbah, udara dan radiasi

Rp

target

3 Dokumen

200

1,355

7 dokumen

404

1 Dokumen

102

1 Dokumen

244

26 org

0

0

2 Dokumen

- Dokumen perencanaan dan anggaran

2 Dokumen

206

2 Dokumen


1 Dokumen

38

1 Dokumen

- Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air

6 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan


Rp

tahun 2017

target

3 Dokumen

234

1,626

7 dokumen

485

1 Dokumen

3 Dokumen

122

30

1 Dokumen

1,491


Rp

target

3 Dokumen

267

1,897

7 dokumen

566

1 Dokumen

3 Dokumen

143

36

1 Dokumen

26 org

1,789

2 Dokumen

205

37

150

Rp


Lokasi

3 Dokumen

301 Sie Kesling


2,168

7 dokumen

2,439 Sie Kesling


646

1 Dokumen

727 Sie Kesling


3 Dokumen

163

3 Dokumen

184 Sie Kesling


42

1 Dokumen

48

1 Dokumen

54 Sie Kesling


26 org

2,087

26 org

2,386

26 org

2,684 Sie Kesling


180

2 Dokumen

210

2 Dokumen

240

2 Dokumen

270 Sie Kesling


2 Dokumen

246

2 Dokumen

287

2 Dokumen

328

2 Dokumen

369 Bidang P2MK Dinkes Provinsi dan 22 /Kota

1 Dokumen

44

1 Dokumen

52

1 Dokumen

59

1 Dokumen


Jumlah Upt Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya; Jumlah rancangan regulasi dan standar yang disusun

Page 22

tahun 2013



target


tahun 2014

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

tahun 2017

target


Rp

target

Rp


Lokasi

- Dokumen data dan informasi

0

0

1 Dokumen

108

1 Dokumen

130

1 Dokumen

151

1 Dokumen

173

1 Dokumen

- laporan hasil konsultasi dan perencanaan Program

0

38

0

-

0

53

0

57

0

61

0

68 Bidang P2MK Dinkes Provinsi

12 Laporan 1 Laporan

197 12 Laporan

231

12 Laporan

277

12 Laporan

323

12 Laporan

370

12 Laporan


0

84

0

90

0

96

0


4 Laporan

281 4 Laporan

4 Laporan

203

4 Laporan

237

4 Laporan

270

4 Laporan


0

88

0

95

0

101

0


115

1 keg

134

1 keg

154

1 keg

- Laporan keuangan - Laporan aset negara (BMN) - Kegiatan kehumasan, protokol dan pemberitaan

60

0

169

63

0

- Pengepakan, pengiriman, pengangkutan barang

264 Paket

231

1 keg

96

1 keg

- Tenaga Kesehatan Terlatih

82 Orang

509

60 Orang

360

60 Orang

432

60 Orang

504

60 Orang

576

60 Orang


- Bahan Kesehatan

20 Paket

800

20 Paket

20 Paket

1,120

20 Paket

1,200

20 Paket

1,280

20 Paket

0

0

1 laporan

1 laporan

214

1 laporan

249

1 laporan

285

1 laporan

1,440 Bidang P2MK Dinkes Provinsi dan 22 /Kota 320 Bidang P2MK Dinkes Provinsi dan 22 /Kota

- Pengendalian resiko lingkungan

-


8 Unit

- Perangkat Pengolahan data dan Komunikasi

PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN


178

Meningkatnya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang Memenuhi Standar dan Terjangkau Oleh Masyarakat

Page 23


tahun 2013


1 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

2 Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan



target

tahun 2014

Rp

target

Rp


target

Rp

target

Rp

tahun 2017

target


Rp

target

Rp


Lokasi

Persentase (%) Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar; Persentase (%) Puskesmas Perawatan yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar; Persentase (%) Penggunaan Obat Rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Pemerintah

- Laporan kegiatan dan pembinaan Persentase (%) Ketersediaan Obat dan Vaksin

1 Laporan

225

315

338

360

405 Sie farmasi


- Laporan kegiatan dan pembinaan Umum

1 Laporan

415

581

623

664

747 Sie farmasi/ Povabekes


- Sistem Pelaporan Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan - Biaya Operasional Instalasi Farmasi

1 Laporan

85

119

128

136

153 Sie farmasi/ Povabekes


12 Bulan

738

1,033

1,107

1,181

1,328 Sie farmasi/ Povabekes


Page 24

tahun 2013


3 Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan



target

tahun 2014

Rp

target

Rp


target

Rp

target

Rp

tahun 2017

target


Rp

target

Rp


Lokasi

Persentase (%) Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Persyaratan Cara Produksi yang Baik; Persentase (%) Sarana Distribusi Alat Kesehatan yang Memenuhi Persyaratan Distribusi; Persentase (%) Produk Alat Kesehatan dan PKRT yang Beredar Memenuhi Persyaratan Keamanan, Mutu dan Manfaat; Jumlah standard produk kefarmasian yang disusun dalam rangka pembinaan produksi dan distribusi

- Laporan Kegiatan dan Pembinaan Umum Pemetaan Sarana Produksi Alkes dan PKRT dalam penerapan CPAKB/CPPKRTB serta Sarana Produksi Alkes dalam Penerapan CPAKB

1 Laporan

85

119

Page 25

128

136

153 Sie farmasi


tahun 2013


4 Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan



target


tahun 2014

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

tahun 2017

target


Rp

target

Rp


Lokasi

Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri; Jumlah standard produk kefarmasian yang disusun dalam rangka pembinaan produksi dan distribusi - Laporan Kegiatan dan Pembinaan - Sistem Pelaporan dan Perizinan Distribusi Kefarmasian Persentase (%) satuan kerja yang menyelenggarakan administrasi keuangan dan pemerintahan sesuai ketentuan

1 Laporan

84

118

126

134

151 Sie farmasi


1 Laporan

306

428

459

490

551 Sie farmasi


- Laporan manajemen keuangan dan Kekayaan Negara - Dokumen perencanaan dan pengelolaan program dan anggaran - Laporan Kegiatan dan Pembinaan - Profil kefarmasian dan alat kesehatan - Pendidikan dan pelatihan teknis tenaga kefarmasian dan PAM center

1 laporan

42

59

63

67

76 Sie farmasi


0

0

1 dokumen

17

1 dokumen

31 Sie farmasi


1 Laporan

213

1 dokumen

43

1 Buku

180

0

-

0

0

355 org

1,540

20

1 dokumen

1 dokumen

52

0

252

355 org

Page 26

1,848

24

1 dokumen

1 dokumen

60

0

270

355 org

2,156

27

1 dokumen

1 dokumen

69

1 dokumen

77 Sie farmasi


0

288

0

324 Sie farmasi


355 org

2,772 Sie farmasi/ Povabekes


355 org

2,464

tahun 2013


PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan


Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan baik, jumlah, jenis, mutu dan pemerataan serta penyebaran


target

Rp

target

94

Meningkatny a ratio tenaga kesehatan terhadap penduduk, ratio tenaga terhadap kualifikasi faskes dan ABK


tahun 2014

94

-

94

2,799

94

2,939

96

3,086

96

2

18

2

20

2

22

2

24

- Penyusunan profil dan Pengumpulan data Diklat dan SDM Kesehatan

1

4

22

255

22

476

22

524

22

576

22

634

Page 27

68 2,937

1 559

75 3,231

1

1 615

Lokasi

3,240 Dinas Luar dan dalam Kesehatan Provinsi NTT Provinsi NTT

17

1 508

22

Rp

2

62 2,670

1

target

43

1 462

20

Rp

1

43 1,540

1

target

- Pertemuan konsultasi pelaksanaan program Diklat

1

18

Rp

1

420

1

target

- Laporan kegiatan dan pembinaan - PNS Daerah bidang kesehatan yang mengikuti Tubel

402

17

Rp


1

1,632

1

target


- Penelaahan RKA/KL

382

22

Rp

tahun 2017

24

83 3,554

tahun 2013




target


tahun 2014

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

tahun 2017

target


Rp

target


Rp

- Pembinaan dan pengawasan pendidikan jarak jauh

0

-

2

159

4

175

0

-

0

-

4

228

- Sosialisasi PPDS-PPDGSBK di Provinsi NTT

1

15

1

44

1

48

1

53

1

58

1

64

- Monev terpadu Perkembangan pendidikan mahasiswa Tubel di 14 center pendidikan diluar provinsi dan dalam Provinsi NTT

14

291

14

273

14

260

14

286

14

315

14

346

- Monev terpadu Perkembangan pendidikan mahasiswa PPDS-PPDGS-BK ke 12 center pendidikan

1

88

12

236

12

259

12

285

12

313

12

345

- Pertemuan dan pembinaan pengawasan mutu Nakes

0

-

22

287

0

-

22

344

22

379

22

413

- Pertemuan SAI

0

-

0

-

2

17

2

19

2

21

2

23

Page 28

Lokasi

tahun 2013




target


tahun 2014

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

tahun 2017

target


Rp

target


Rp

- Peningkatan mutu Nakes melalui pendidikan berkelanjutan konsultan dokter spesialis obgyn dan anak

0

-

0

-

1

8,700

0

-

0

-

1

9,570

- Sosialisasi peminatan pendidikan berkelanjutan ke kabupatenkota institusi Diknakes

0

-

0

-

22

319

0

-

0

-

22

415

- Pelatihan Bendahara dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa

0

-

0

-

2

32

2

35

2

39

2

43

0

-

0

-

2

25

0

-

0

-

2

33

- Pelatihan TOT bagi tenaga kesehatan

0

-

1

310

1

341

1

375

1

413

- EPP TOT bagi tenaga kesehatan

0

-

1

163

1

179

0

1

197

- Pembinaan dan pengawasan pendidikan jarak jauh '-Pengadaan Alat pengolah data

Page 29

-

Lokasi

tahun 2013




target


tahun 2014

Rp

target

Rp

target

Rp

target

-Pengkajian kebutuhan pelatihan

0

-

1

82

1

-Pelatihan Manajemen Diklat

0

-

1

132

0

-Penyususan modul bidang kesehatan

0

-

1

126

1

-Pendampingan pembahasan RKAKL

0

-

1

20

-Pertemuan teknis perencanaan program

0

-

1

3

194

3

Rp

tahun 2017

target

90


Rp

target


Rp

1

99

1

109

1

13

1

15

139

1

152

1

168

1

22

1

24

1

27

20

1

22

1

24

1

27

179

3

197

3

217

3

238

-

Lokasi

Perencanaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan

- Monev Nakes kusus di 17 Kabupaten/Kota DTPK/DBK untuk mengetahui keberadaan dan penayagunaan Nakes kusus

3

114

Page 30

22 Kab/Kota

tahun 2013




target


tahun 2014

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

tahun 2017

target


Rp

target


Rp

- Pertemuan Sinkronisasi dan informasi perencanaan kebutuhan Nakes di 3 regional daratan Sumba, Flores dan Timor

0

-

0

-

1

190

81.3

209

81.3

230

81.3

253

- Konsultasi perencanaan kebutuhan Nakes strategis (Biro Kepegawaian Kemenkes RI)

1

9

1

18

1

36

1

40

1

44

1

48

- Konsultasi penyidik PNS (Biro Hukum) di Jakarta

0

-

0

-

1

28

81.3

31

81.3

34

81.3

37

- Mobilisasi Pendayagunaan Nakes ke daerah Bencana di 10 Kab/Kota

0

-

0

-

10

125

10

138

10

151

10

166

- Bimtek pengelolaan data perencanaan kebutuhan Nakes ke 22 Kab/Kota

0

-

0

-

22

271

22

298

22

328

22

361

Page 31

Lokasi

Jakarta

Kabupaten Kupang

tahun 2013




target


tahun 2014

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

tahun 2017

target


Rp

target


Rp

Lokasi

- Penyusunan Dokumen perencanaan kebutuhan Nakes Provinsi dan Kab/Kota

0

-

0

-

22

99

22

109

22

120

22

132

- Pengadaan Alat pengolah ketenagaan

0

-

0

-

1

25

1

28

1

30

1

33

441

202

10

98

10

108

10

119

10

130

10

143

- Pelatihan jabatan fungsional kesehatan

0

-

1

184

1

278

1

306

1

336

1

370

- Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan WNA

0

-

7

163

7

179

7

197

7

217

7

239

7 Kabupaten/Kota

- Sertifikasi tenaga kesehatan (STR, SIP, SIP, STRTTK, Bukti Lapor Apoteker, dll)

0

-

100

100

347

462

22 Kab/Kota, Prov dan Jakarta

Peningkatan profesionalisme dan kualitas SDM Kesehatan Pelaksanaan ujian kompetensi tenaga kesehatan (Pembinaan tenaga kesehatan)

-

Page 32

100

382

100

420

100

tahun 2013




target


tahun 2014

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

tahun 2017

target


Rp

target


Rp

Lokasi

- Pembinaan dan pengawasan organisasi profesi oleh MTKP dan Dinas Kesehatan Provinsi NTT

0

-

0

-

20

218

20

240

20

264

20

290

Kupang dan Jakarta

- Pemberian rekomendasi ijin pembukaan program studi/diploma bidang kesehatan di Provinsi NTT

0

-

0

-

3

140

3

154

4

169

2

186

Kupang

-Peningkatan kompetensi Tim Penilai jabatan fungsional tenaga kesehatan

0

-

0

-

100

217

100

239

100

263

100

289

Kupang

- Pertemuan koordinasi komite internsip dokter indonesia provinsi NTT

0

-

0

-

100

60

100

66

100

73

100

80

Kupang

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penempatan dokter internsip di 12 RSUD Kab/Kota dan Provinsi NTT

0

-

0

-

12

175

12

193

12

212

12

233

Page 33

12 RSUD Kabupaten/Kota

TABEL 5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BERSUMBER DANA BANTUAN LUAR NEGERI (BLN) target kinerja program dan kerangka pendanaan

Tujuan

1 Meningkatnya kualitas manajemen, sistem informasi dan regulasi di bidang kesehatan

sasaran

indikator sasaran

2 a) Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran serta pengawasan pembangunan

3 Persen tase kab/kota yang membuat Rencana Usulan Kegiatan berdasarkan data



6 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN Meningkatnya Koordinasi TUGAS PEMBANTUAN LAINNYA Pelaksanaan Tugas, KEMENTERIAN KESEHATAN Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan

3

Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan


7

tahun 2013

target 8

tahun 2014

Rp 9

target 10

tahun 2015

Rp 11

target 12

tahun 2016

Rp 13

target 14

Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD (2018)

tahun 2017

Rp 15

target 15

Rp 16

target 17

Rp 18


Lokasi

19

20

Jumlah Dokumen Dokumen Perencanaan anggaran kebijakan, kebijakan dan evaluasi perenca-naan, pembangunan kesehatan yang angang-garan tersusun tepat waktu; Jumlah dan evaluasi review kegiatan dan anggaran Kemente rian Kesehatan

- Pelatihan DHA/PHA

65 orang

250 65 orang

250

- Monev terpadu program pembanguna kesehatan

22 kab/kota

250

250 22 kab/kota

- Perencanaan kesehatan terpadu


250

Page 1

22 kab/kota Provinsi dan 22 Kab/Kota

250

65 orang


250

65 orang

250

250 22 kab/kota

250


65 orang

250

250 22 kab/kota

250


65 orang

250 22 kab/kota

250


250

250 Subag PDE

Provinsi/ Kab/Kota

250 Subag PDE

Provinsi/ Kab/Kota

Subag PDE

Provinsi/ Kab/Kota

target kinerja program dan kerangka pendanaan

Tujuan

1

Hibah kepada organisasi PMI, KPAD, bantuan pembangunan fisik, RS AU dan RS Swasta

sasaran

indikator sasaran

2 Tersedia-nya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi.

3 Persen-tase kab/kota yang mempunyai profil kesehatan 100%

organisasi PMI, KPAD, bantuan pembangunan fisik, RS AU dan RS Swasta

Meningkat-nya cakupan pelayanan kesehatan oleh organisasi PMI, KPAD, bantuan pembangunan fisik, RS AU dan RS Swasta




tahun 2013

target 6 7 8 Terlaksananya SIKDA Terpadu Persentase (%) Provinsi Ketersediaan dan 14 Kab/Kota Profil Kesehatan Nasional, Provinsi, dan Kab/Kota Per Tahun; Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang memiliki bank data kesehatan;

5

Pengelolaan Data dan Informasi

6

Penyediaan sarana dan Seluruh kelompok rasio tinggi prasarana penyediaan sarana dapat diperiksa HIV/AIDS penunjang pemeriksaan HIV AIDS di PMI dan KPAD

tahun 2014

Rp 9

target 10 500

0

Rp 11


1 pt

tahun 2015

target 12

Rp 13


1 pt

target 14

Rp 15

target 15


400

1 pt


tahun 2017

Rp 16

target 17


400

1 pt

Rp 18


400

1 pt

400


19

Lokasi

20

500 Subag PDE

Provinsi/ Kab/Kota

Sie JP2KM

Provinsi/ Kab/Kota

- Penyediaan bahan habis pakai di PMI, KPAD

0 pt

0

- Penyediaan sarana penunjang RS Kusta Damian Lewoleba

0 pt

0

0

1 pt

300

1 pt

300

1 pt

300

1 pt

300

1 pt

300 Sie JP2KM

Provinsi/ Kab/Kota

- Penyediaan sarana penunjangRS Kusta Damian Cancar

0 pt

0

0

1 pt

1,280

1 pt

523

1 pt

1,777

1 pt

2,044

1 pt

2,325 Sie JP2KM

Provinsi/ Kab/Kota

- Penyediaan sarana dan prasarana RS Swasta lainnya

1 pt

0

0

1 pt

1,280

1 pt

523

1 pt

1,777

1 pt

2,044

1 pt

2,325 Sie JP2KM

Provinsi/ Kab/Kota

Page 2

400

tahun 2016


Tujuan

1

sasaran

2

indikator sasaran


3 2

3

4

Meningkat-kan akses dan mutu upaya kesehatan yang bermutu, adil, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat yang berkelanjutan

Meningkat-nya Akses, Mutu dan Jumlah pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

Meningkatnya anggaran untuk fungsi kesehatan dari menjadi 15%

Pembinaan

Bantuan fisik

Pertemuan LS/LP



6 Meningkatkan kapasitas PMI, RS Swasta 100%

7

- Pembinaan dan monitoring dan pelaksanaan hibah

0 pt

tahun 2013

target 8

0

tahun 2014

Rp 9

target 10

0

tahun 2015

Rp 11

1 pt

target 12

250

1 pt

tahun 2016

Rp 13

target 14

250

1 pt


tahun 2017

Rp 15

target 15

250

1 pt

Rp 16

target 17

250

1 pt

Meningkatkan mutu pelayanan PMI dan RS 60% menjadi 80%

Rp 18


19

Lokasi

20

Sie JP2KM

Provinsi/ Kab/Kota

250 Sie JP2KM

Provinsi/ Kab/Kota

Sie JP2KM

Provinsi/ Kab/Kota

- Pembangunan gedung bank darah

0 pt

0

0

1 pt

600

1 pt

600

1 pt

600

1 pt

600

1 pt

600 Sie JP2KM

Provinsi/ Kab/Kota

- Bantuan ambulance

1 pt

0

0

5 pt

2,000

5 pt

2,000

5 pt

2,000

5 pt

2,000

5 pt

2,000 Sie JP2KM

Provinsi/ Kab/Kota

- Bantuan pembangunan rawat inap AU

0 pt

0 pt

0

0 pt

1000

-

- Sie JP2KM

Provinsi/ Kab/Kota

Meningkatnya kerjasama dalam pelaksanaan hibah

8 kl

0

0

2 kl

20 Sie JP2KM

Provinsi/ Kab/Kota

0

0

0

4 Kab (Flotim, Ngada, SBD, TTU)

1 pt

20

2 kl

20

0

2 kl

-

20

0

2 kl

-

20

0

2 kl

PROGRAM PEMBINAAN UPAYA Meningkatkan kualitas KESEHATAN pelayanan kesehatan masyarakat

1

Dukungan AIPHSS dalam pengembangan sistem rujukan kesehatan perorangan

Jumlah kab/kota yang mendapat dukungan AIP-HSS dalam pengembangan sistem rujukan kesehatan perorangan

Page 3

690 4 Kab (Flotim, Ngada, SBD, TTU)

1,000


1,000 4 Kab (Flotim, Ngada, SBD, TTU)

1,000


1,000 Dinas 4 Kab (Flotim, Ngada, Kesehatan SBD, TTU) Provinsi NTT


Tujuan

1

sasaran

2

indikator sasaran


3

target 8 2 orang

Rp 9

tahun 2014

target 10 78 2 orang

Rp 11

tahun 2015


Rp 13

tahun 2016


Rp 15

tahun 2017


Rp 16

Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD (2018) target 17 114 2 orang

Rp 18

6 Meningkatnya kemampuan teknis dalam pembuatan media kultur dan dan resistensi TB / TB MDR

7 Jumlah orang yang mengikuti magang

b

Magang teknis magang Pemeriksaan Kultur dan Sensitivity TB

Meningkatnya kemampuan teknis dalam Pemeriksaan Kultur dan Sensitivity TB

Jumlah orang yang mengikuti magang

2 orang

65 2 orang

62 2 orang

68 2 orang

75 2 orang

82 2 orang

352

c

Magang teknis pemeriksaan HIV

Meningkatnya kemampuan Jumlah orang teknis dalam pemeriksaan HIV yang mengikuti magang

2 orang

75 2 orang

53 2 orang

58 2 orang

64 2 orang

71 2 orang

321

d

Pembentukan Jejaring Labkes Terbinanya Jejaring Labkes Provinsi dan Puskesmas, RS Provinsi dan Puskesmas, RS di 22 Kabupaten / Kota sekabupaten / Kota

250 50 orang

275 50 orang

303 50 orang

333 50 orang

366 50 orang

e

Magang teknis Pemeriksaan limbah domestik

650 2 orang

61 2 orang

68 2 orang

75 2 orang

82 2 orang

Pegawai UPT Terpenuhinya SDM yang Laboratorium mampu melaksanakan Terlatihnya 2 orang petugas Kesehatan Provinsi NTT pemeriksaan HIV magang Pemeriksaan pemeriksaan HIV

Meningkatkan jumlah, jenis, mutu, dan pemerataan serta penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM Kesehatan lainnya

tahun 2013

Magang teknis pembuatan media kultur dan dan resistensi TB / TB MDR

Pegawai UPT Terpenuhinya SDM yang Laboratorium mampu melaksanakan Terlatihnya 2 orang petugas Kesehatan Provinsi NTT pemeriksaan magang Pemeriksaan Kultur yang mengikuti magang dan Sensitivity TB

Terpenuhinya S Jejaring Labkes Provinsi dan Puskesmas, RS di 22 Kabupaten / Kota

Pegawai UPT Terpenuhinya SDM yang Laboratorium mampu melaksanakan Terlatihnya 2 orang petugas Kesehatan Provinsi NTT pemeriksaan yang mengikuti magang magang Teknik Pemeriksaan limbah domestik


a Pegawai UPT Terpenuhinya SDM yang Laboratorium Terlatihnya 2 orang petugas mampu melaksanakan magang pembuatan media Kesehatan Provinsi NTT pemeriksaan kultur dan dan resistensi TB yang mengikuti magang / TB MDR

Peserta Jejaring Labkes Provinsi dan Peningkatan SDM Jejaring Puskesmas, RS di 22 Kabupaten / Kota Labkes NTT dan Puskesmas, RS sekabupaten / Kota


PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN

Jumlah orang 50 orang yang mengikuti Jejaring Labkes Provinsi dan Puskesmas, RS sekabupaten / Meningkatnya kemampuan Jumlah orang 2 orang teknis dalam Pemeriksaan yang Pemeriksaan limbah domestik mengikuti magang


Page 4


Lokasi

19 476

1,527

936

20 Surabaya

Surabaya

Surabaya

Kupang

Surabaya


Tujuan

1

Pemberdayaan profesi kesehatan dan pengembangannya sesuai dengan kebutuhan

sasaran

indikator sasaran



2

3

Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesehatan dan lainnya

1 Terpenuhi tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan (sesuai rasio pertumbuhan penduduk)

6

Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan

1

Perencanaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan



7

Meningkatny a ratio dr. spesialis S2, dr. umum 570, drg. 158, perawat 3939, perawat gigi 474, bidan 3459, ahli gizi 466, AKL 657, apoteker 113, SKM 542, Ass apoteker 593, laboratorium 106

tahun 2013

target 8

Rp 9

94

tahun 2014

target 10

tahun 2015

Rp 11

target 12

94

1

TOT Pengisian data

Page 5

94

51

Rp 13

tahun 2016

target 14 94

Rp 15

tahun 2017

target 15 94

Rp 16

Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD (2018) target 17 94


Rp 18

Lokasi

19

20

SDM

Provinsi/ Kab/Kota

SDM

Kupang

KATA PENGANTAR. dan kemampuan hidup sehat bagi setiap individu agar terwujud derajat kesehatan

Recommend Documents