KATA KUNCI: Ejaan, Tanda baca, Peraturan Daerah

1

ANALISIS PENGGUNAAN EJAAN YANG DISEMPURNAKAN DALAM PERTAURAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2010 Jamilin Tinambunan Hermaliza Latif FKIP Universitas Islam Riau ABSTRAK Penggunaan atau pemakaian kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam aspek huruf kapital dan tanda baca, hendaknya menjadi perhatian setiap individu termasuk dalam penulisan Peraturan Daerah Provinsi Riau. Masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana penggunaan huruf kapital dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau tahun 2010? dan (2) bagaimana penggunaan tanda baca (titik, koma, titik koma, dan titik dua) dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau tahun 2010?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, metode yang berusaha memaparkan dan menggambarkan data tentang penggunaan huruf kapital dan tanda baca dalam Peraturan Daerah Propinsi Riau tahun 2010 seperti apa adanya. Teknik pengumpulan data adalah teknik observasi, teknik dokumentasi, dan membaca. Data dianalisis dengan menggunakan teknik presentase dan kategori nilai.Hasil pengolahan data dapat disimpulkan (1) pemakaian huruf kapital dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau tahun 2010 berkategori baik sekali dengan nilai rata-rata 93,32%. (2) pemakaian tanda baca (tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, dan titik dua) dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau tahun 2010 sebagai berikut: (1) pemakaian tanda titik dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau tahun 2010 berkategori baik sekali dengan nilai rata-rata 89,31%, (2) pemakaian tanda koma dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau tahun 2010 berkategori baik sekali dengan nilai rata-rata 98,02%, (3) pemakaian tanda titik koma dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau tahun 2010 berkategori baik sekali dengan nilai rata-rata 95,45%, dan (4) pemakaian tanda titik dua dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau tahun 2010 berkategori baik sekali dengan nilai rata-rata 100%. KATA KUNCI: Ejaan, Tanda baca, Peraturan Daerah PENDAHULUAN Bahasa merupakan satu wujud yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa bahasa itu adalah milik manusia yang telah menyatu dengan pemiliknya. Sebagai salah satu milik manusia, bahasa selalu muncul dalam segala aspek dan kegiatan manusia. Tidak ada satu kegiatan manusia pun yang tidak disertai dengan kehadiran bahasa.

Oleh karena itu, jika orang bertanya apakah bahasa itu, maka jawabannya dapat bermacam–macam sejalan dengan bidang kegiatan tempat bahasa itu digunakan. Jawaban seperti bahasa adalah alat untuk menyampaikan isi pikiran, bahasa alat untuk berinteraksi, bahasa adalah alat untuk mengekspresikan diri, dan bahasa adalah alat untuk menampung hasil kebudayaan, semuanya dapat diterima.

JURNAL GERAM VOLUM:01, NOMOR: 03, DESEMBER 2013

2

Dalam berbagai kegiatan kita tidak luput menggunakan bahasa, baik secara lisan maupun secara tulisan. Tulisan yang baik adalah tulisan yang berpedoman dengan penggunaan ejaan yang disempurnakan. Penggunaan ejaan yang baik itulah mencerminkan kepribadian seseorang. Semakin baik tulisan seseorang, semakin baiklah cerminan pikiran orang tersebut. Ejaan adalah rangkaian aturan yang wajib digunakan dan ditaati dalam tulisan bahasa Indonesia. Ejaan bisa juga diartikan pengambaran bunyi bahasa (kata, kalimat, dan sebagainya) dengan kaidah tulisan (huruf) yang distandardisasikan. Ejaan sebagai patokan dalam sebuah tulisan, contoh penulisan peraturan daerah. Pentingnya tanda baca dalam bahasa tulis dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat merasakan perbedaan tulisan yang diberi tanda baca dan pemakaian ejaan yang tepat dengan tulisan yang tidak menggunakan tanda baca dan ejaan yang tepat. Tulisan yang menggunakan tanda baca dan ejaan yang tepat akan lebih mudah dan cepat dipahami. Itulah sebabnya dalam menulis sesuatu kita dituntut menggunakan ejaan yang disempurnakan (Nurmita, Neneng, 2005:3). Misalnya di dalam pembuatan peraturan daerah, alangkah baiknya menggunakan tanda baca dan ejaan yang tepat. Agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi orang-orang atau khalayak ramai yang membacanya. Hal inilah peneliti tertarik untuk meneliti peraturan daerah, selain itu penulisan peraturan daerah yang baik mencerminkan kepribadian suatu

pemeritahan daerah yang baik, terutama Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010, yaitu penggunaan huruf kapital dan tanda bacanya. Menurut Chaer (2000:77) Seiring dikatakan orang bahwa ejaan itu tidak lain dari konvensi grafis, atau perjanjian tulis-menulis yang dilakukan suatu masyarakat bahasa untuk menulis bahasanya. Jadi, bahasa yang seharusnya dilafalkan atau diujarkan kini diganti dengan huruf-huruf dan tanda lainnya. Huruf yang digunakan bisa huruf Latin, huruf Arab, huruf Kanji, huruf Pallawa, atau huruf yang lainnya. Menurut Hamidi, dkk. (2008:100) Pengertian Naskah Akademik dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 disebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsep yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan undangundang. Peratuaran Daerah adalah teks yang berbentuk tulisan yang bertuliskan peraturan atau aturan perundang-undangan yang mengatur otonomi daerah. Menurut Marbun (2006:226) “ Peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah”. Rancangan PERDA dapat berasal dari inisiatif DPRD atau Gubernur. Peraturan daerah dibuat dengan rangkah penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut

Analisis Penggunaan Ejaan Yang disempurnakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Jamilin Tinambunan, Hermaliza dan Latif

3

dari peraturan perundang-undangan yang lebih tingggi untuk suatu daerah. Menurut Bratakusumah dan Dadang Solihin (2004:20) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar. Paksaan yang dilakukan oleh peraturan daerah untuk menegakkan dengan UU 22/99 disebut ‘ paksaan penegakan hukum atau paksaan pemeliharan hukum’. Paksaan penegakan hukum itu pada umumnya berwujud mengambil atau meniadakan, mencegah, melakukan atau memperbaiki segala sesuatu yang telah dibuat, diadakan, dijalankan, dialpakan, atau ditiadakan yang bertentangan dengan hukum. Apabila pelanggar tidak mengindahkannya, maka diambil suatu tindakan paksaan. Pejabat yang METODE PENELITIAN Best dalam Sukardi (2007:157) penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha mengambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini juga sering disebut non eksperimen, karena pada penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan memanipulasi variabel penelitian. Data yang diperoleh berupa kata-kata tertulis. Untuk menganalisis data yang terdapat dalam penelitian ini,

menjalankan tindakan paksaan penegakan hukum terhadap pelanggar harus dengan tegas. Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ke-putusan peraturan Daerah inilah yang mengatur otonomi suatu daerah. Berdasarkan uraian yang telah penulis ungkapkan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan dalam Peraturan daerah Provinsi Riau Tahun 2010”, dengan merumuskan masalah: (1) Bagaimana penggunaan huruf kapital dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau tahun 2010? (2) Bagaimana penggunaan tanda baca (titik, koma, titik koma dan titik dua) dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau tahun 2010? penulis menggunakan metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk memecahkan dan menjawab permasalahan yang dihadapi. Hal ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, dan analisis data. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan teknik observasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan teori yang dipergunakan. Hasil analisis akan diberikan penilaian dengan memedomani kriteria penilaian seperti di bawah ini:


4

TABEL 01 PEDOMAN PENILAIAN PENELITIAN DAN MENGANALISIS DATA Interval Persentase Nilai Ubahan Sekala Empat Tingkat Penguasaan Keterangan 1-4 D-4 86 - 100 4 4 Baik Sekali 76 - 85 3 3 Baik 56 - 74 2 2 Cukup 10 - 55 1 1 Kurang (Nurgiyantoro, 2010:253) Pemakaian huruf kapital sebenarnya tidaklah terlalu sulit. Di dalam pemakaian huruf kapital lebih mudah dibandingkan dengan HASIL DAN PEMBAHASAN Pembahasan penelitian ini pemakaian tanda baca lainnya, menyajikan interprestasi data yang sehingga jika penulis Peraturan dilakukan terhadap keseluruhan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 pemakaian huruf kapital dan tanda sudah memahami pemakaian huruf baca (tanda titik, tanda koma, tanda kapital maka dapat menempatkan titik koma dan tanda titik dua) yang huruf kapital dengan tepat. Pada terdapat dalam Peraturan Daerah hakikatnya huruf kapital lazim Provinsi Riau Tahun 2010. Bertitik dipakai atau ditempatkan sebagai tolak dari deskripsi data dan analisis huruf pertama pada awal kalimat data yang diuraikan sebelumnya, sesuai dengan ketentuan yang bahwa pada dasarnya 5 sampel berlaku. Sebagaimana dikemukakan Peraturan Daerah Provinsi Riau Depdiknas (2007:20) “ Huruf kapital Tahun 2010 telah menggunakan atau huruf besar dipakai sebagai huruf kapital dan tanda baca. huruf pertama kata pada awal Berdasarkan analisis data, dapatlah kalimat”. diberikan interpretasi berikut ini. Pemakaian tanda baca banyak Pemakaian huruf kapital ditemukan dalam Peraturan Daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2010 sesuai Riau Tahun 2010 hanya delapan dengan penggunaanya, tetapi penulis kaidah yang ditemukan dari 15 hanya memfokuskan pada tanda titik pemakaian kaidah yang ditetapkan (.), tanda koma (,), tanda titik koma dalam Ejaan Yang Disempurnakan (;), dan tanda titik dua (:) yang (EYD). Secara keseluruhan huruf didasarkan atas kaidah pemakaian kapital yang digunakan berjumlah tanda baca yang baik dan benar 643 data. Dari data tersebut menurut ketentuan Ejaan Yang pemakaian huruf kapital yang benar Disempurnakan. berjumlah 600 (93,32%) data dan 43 Pemakaian tanda titik di (6,68%) data yang salah, maka dapat dalam 5 sampel Peraturan Daerah ditegaskan bahwa pemakaian huruf Provinsi Riau Tahun 2010 hanya kapital dalam Peraturan Daerah empat kaidah yang ditemukan dari Provinsi Riau Tahun 2010 delapan kaidah yang ditetapkan berkualitas baik sekali. dalam EYD. Secara keseluruhan tanda titik yang digunakan berjumlah


5

1131 data, tanda titik yang benar berjumlah 1010 (89,31%) dan data yang salah berjumlah 121 (12,93%), dengan tingkat kesalahan 121 (10,69%). Dapat ditegaskan bahwa pemakaian tanda titik dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 berkualitas baik sekali. Pada kenyataan demikian logis mengingat pemakaian tanda baca titik hampir sama dengan pemakaian huruf kapital yang sudah dipahami, yakni tanda baca titk pada dasarnya digunakan disetiap akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan, sehingga seorang penulis Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 memahami kaidah tanda titik dapat menggunakannya dengan tepat. Pemakaian tanda koma di dalam 5 sampel Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 hanya satu kaidah yang ditemukan dari empat belas kaidah yang ditetapkan dalam EYD. Secara keseluruhan tanda koma yang digunakan berjumlah 202 data, tanda titik koma yang benar berjumlah 198 (98,02%) dan data yang salah berjumlah 4 (1,98%),dengan tingkat kebenaran 198 (98,02%). Dapat ditegaskan bahwa pemakaian tanda koma dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 berkualitas baik sekali. Pemakaian tanda titik koma di dalam 5 sampel Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 hanya satu kaidah yang ditemukan dari dua kaidah yang ditetapkan dalam EYD. Secara keseluruhan tanda titik koma yang digunakan berjumlah 154 data, tanda titik koma yang benar berjumlah 147 (95,45%) dan data yang salah berjumlah 7 (4,55%), dengan tingkat kesalahan 7 (4.55%).

Dapat ditegaskan bahwa pemakaian tanda titik koma dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 berkualitas baik sekali. Pemakaian tanda titik dua di dalam 5 sampel Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 hanya dua kaidah yang ditemukan dari empat kaidah yang ditetapkan dalam EYD. Secara keseluruhan tanda titik dua yang digunakan berjumlah 75 data, tanda dua yang benar berjumlah 75 (100%), dengan tingkat kesalahan 75 (100%). Dapat ditegaskan bahwa pemakaian tanda titik dua dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 berkualitas baik sekali. KESIMPULAN Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemakaian huruf kapital dan pemakaian tanda baca dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Pemakaian huruf kapital dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 berkategori baik sekali dengan nilai rata-rata 93,32%. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “Penggunaan huruf kapital dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 berkategori cukup’ ditolak. 2. Pemakaian tanda baca (tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, dan tanda titik dua) dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 sebagai berikut: a. Pemakaian tanda titik dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 berkategori baik sekali dengan nilai ratarata 89,31%. Dengan


6

demikian hipotesis yang berbunyi “Penggunaan tanda titik dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 berkategori cukup’ ditolak. b. Pemakaian tanda koma dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 berkategori baik sekali dengan nilai ratarata 98,02%. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “Penggunaan tanda koma dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 berkategori cukup’ ditolak. c. Pemakaian tanda titik koma dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 berkategori baik sekali dengan nilai rata-rata 95,45%. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “Penggunaan tanda titik koma dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 berkategori cukup’ ditolak. d. Pemakaian tanda titik dua dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 berkategori baik sekali dengan nilai rata-rata 100%. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “Penggunaan tanda titik dua dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 berkategori cukup’ ditolak. SARAN Saran yang dapat diberikan sesuai dengan hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Perlunya adanya pembinaan dan pengembangan kemampuan

berbahasa umumnya pemakaian huruf kapital dan tanda baca di dalam pembuatan Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Provinsi Riau melalui penyuluhan tentang Ejaan Yang Disempurnakan terlebih agar penulis yang membuat Peraturan Daerah dapat memahami pemakaian huruf kapital dan tad abaca terlebih Peraturan Daerah adalah Dokumen resmi maka dari itu sebuah dokumen resmi berlandaskan dengan tata bahasa baku seperti EYD. 2. Setiap pegawai atau penulis Peraturan Daerah hendaknya senangtiasa memperhatikan pemakaian huruf kapital dan tanda baca (tanda titik, tanda koma, tanda titik koma dan tanda titik dua) sesuai dengan kaidah Pemakaian agar maksud penyampaian informasi tersebuat dapat dipahami pembaca baik terutama bagi khalayak ramai. Selain itu bagi mahasiswa yang ingin meneliti Peraturan Daerah, alangkah baiknya meneliti masalahnya yang lain misalnya tentang kata atau kajiannya ke sintaksis bahasanya. DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Rozali. 2007. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung. Jakarta: Rajawali Pres. Alwi, Hasan, dkk. 2003. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Biro Hukum Organisasi Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Riau. 2009. Himpunan


7

Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2006. Pekanbaru. Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Chaer, Abdul. 2000. Pembakuan Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hamidi, Jazim, dkk. 2008. Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. Kasiarudin. 2012. Materi Muatan Peraturan Daerah Disampaikan pada Acara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) oleh KANWIL Hukum dan HAM Provinsi Riau 2012. Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga. Kusmita, Ita. 2010. Analisis Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah dalam Perspektif Executive Review dan Judicial Review Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 P/HUM/2008. Skripsi: Fakultas Hukum. Universitas Pembangunan Nasional “

Veteran” Jawa Timur. Surabaya. Marbun, B.N. 2006. Kamus Hukum Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Nurgiyantoro, Burhan. 2010. Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbasis Kompetensi. Yogyakarta: BPFE. Nurmita, Neneng. 2005. Analisis Penggunaan Ejaan dalam Surat Keluar Kantor Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar. Skripsi: FKIP. Universitas Riau. Pekanbaru. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan. Jakarta: Balai Pustaka. Sebayang, Edison. 2011. Penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dalam Surat Resmi Badan Legislatif Mahasiswa Universitas Riau. Skripsi: FKIP. Universitas Riau. Pekanbaru. Sudijono, Anas. 2009. Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers. Sugiyono. 2008. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Sukardi. 2007. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta: Bumi Aksara. Tarigan, Heri Guntur. 2008. Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. Bandung: Angkasa.


8

http://bkd.dumaikota.go.id/tatanaskah-dinas/173-peraturandaerah.html?lang= di akses 3 Maret 2012 http://heningbatin.blogspot.com/201 1/12/normal-0-false-false-

false-en-us-x-none.html di akses 4 April 2012 https://indopedia.gunadarma.ac.id/att achments/6410/00pd009.pdf di akses 10 April 2012


KATA KUNCI: Ejaan, Tanda baca, Peraturan Daerah

Recommend Documents