PENERAPAN PRINSIP MIRANDA RULE DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA (Studi Kasus KEPOLISIAN RESOR PARIGI MOUTONG) ZAINUDDIN/ D 101 11 340 PEMBIMBING I : DR. RIDWAN TAHIR, S.H.,M.H. PEMBIMBING II : DR. HJ. KARTINI MALARANGAN, S.H.,M.H. Abstrak Kepolisian yang mempunyai tugas-tugas seperti melakukan pemeriksaan, penyidikan sampai dengan penangkapan, tetapi kadang kepolisian dalam melakukan tugasnya banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka.tetapi banyak masyarakat yang ditetapkan sebagai tersangka tidak mengetahui ataupun tidak diberitahu bahwa sesunggunya mereka mempunyai hak-hak sebagai tersangka (Prinsip Miranda rule) sebagaimana di atur dalam banyak pasal di KUHAP, sesunggunya mengabaikan hak-hak tersangka merupakan hal yang sangat fatal apabila dilakukan oleh polisi kerena dapat mengakibatkan proses-proses penegakan hukum yang sudah dilakukan dari awal bisa dijadikan celah untuk tersangka melakukan pembelaan dalam persidangan sehingga berakibat semua proses-proses seperti penangkapan dan pemeriksan sampai dengan dakwaan sekalipun dinyatakan tidak sah oleh hakim. Seperti kasus kasus yang terjadi bahwa hakim memutuskan dalam amar putusanya “menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polres terhadap diri terdakwa sebagaimana tertuang di dalam berita acara penyidikan (BAP), telah melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP, oleh karena itu batal demi hukum”Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan asas ini sangatlah penting sehingga haruslah kepada anggota kepolisian yang melakukan tugasnya harus paham dengan Prinsip Miranda rule dan memperhatikan hak-hak mereka yang dijadikan tersangka. Kata kunci : Asas, Hak, KUHAP, Polisi dan Tersangka.
I.
PENDAHULUAN
Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 ayat (3)
A.
LATAR BELAKANG
yaitu “Negara Indonesia adalah negara
Negara sebagai
Negara
Indonesia Hukum.
dikenal Hal
ini
ditegaskan pula dalam Undang-Undang
hukum”.
1
Negara hukum merupakan
dasar Negara dan pandangan hidup 1
Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke 3.
1
setiap warga Negara Indonesia, serta
menganut apa yang disebut dengan
Pancasila
“The
merupakan
sumber
dari
Rule
Of
The
semua tertib hukum yang berlaku di
pemerintahan
Negara Indonesia.
government of judiciary.
Negara hukum, menempatkan
oleh
Perspektif
atau
Law” hukum
yuridis
atau
normatif,
hukum pada posisi tertinggi, kekuasaan
hukum adalah perintah penguasa yang
harus tunduk pada hukum bukan hukum
dituangkan
tunduk pada kekuasaan, bila hukum
undang. Tidak ada hukum di luar
tunduk
undang-undang dan pusat pertumbuhan
pada
kekuasaan,
maka
kekuasaan dapat membatalkan hukum,
hukum
dengan kata lain hukum dijadikan alat
undangan.
untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus
menjadi
melindungi
“tujuan”
kepentingan
untuk rakyat.
dalam
ada
di
Secara
bentuk
dalam
undang-
perundang-
perspektif
sosiologis
empiris, hukum tidak dibentuk oleh penguasa
melainkan
Kedudukan penguasa dengan rakyat di
berkembang
mata hukum adalah sama. Bedanya
pertumbuhan
hanyalah fungsinya, yakni pemerintah
masyarakat.
tumbuh
sejalan dan
dan
dengan
perkembangan
berfungsi mengatur dan rakyat yang
Konsekuensi Negara Indonesia
diatur. Baik yang mengatur maupun
sebagai Negara hukum ialah adanya
yang diatur pedomannya satu, yaitu
lembaga
undang-undang.
ada
merupakan syarat bagi suatu Negara
persamaan hukum, maka orang yang
yang menamakan diri sebagai negara
mempunyai kekuasaan akan merasa
hukum atau negara yang berdasarkan
kebal hukum.
atas
Negara
Bila
tidak
hukum
peradilan.
hukum.
Lembaga
Kehadiran
ini
lembaga
(rechtstaat)
peradilan di alam merdeka ini tidak
berbeda dengan Negara Anglo Saxon\
sekedar menunjukkan bahwa model-
(machtstaat). Negara Anglo Saxon tidak
model peradilan Hindia Belanda yang
mengenal
Negara
hukum
atau
cenderung
rechtstaat,
tetapi
mengenal
atau
objektif telah ditinggalkan, melainkan
memihak
dan
kurang
2
juga sebagai suatu bukti bahwa Negara
Ernesto Arturo Miranda, ditangkap oleh
Indonesia
syarat
polisi pada Maret 1963 karena dugaan
sebagai Negara yang berdasarkan atas
melakukan tindak pidana perampokan.
hukum, yakni dengan terbentuknya
Pada saat ditangkap, Miranda tidak
badan-badan peradilan yang bebas dari
pernah diberitahu hak-haknya sebagai
campur
lain.
tersangka,
termasuk
Hadirnya lembaga peradilan tersebut
mendapat
bantuan
dimaksudkan untuk mengawasi dan
penasehat
hukum/advokat.
melaksanakan aturan aturan hukum atau
menjalani
Undang undang Negara atau dengan
akhirnya
kata lain untuk menegakkan hukum dan
perbuatannya secara tertulis. Akhirnya
keadilan berdasarkan Pancasila dan
berkas perkara Miranda dilimpahkan ke
Undang-Undang
pengadilan.
telah
memenuhi
tangan
kekuasaan
Dasar
Negara
Republik Indonesia 1945. Penegakkan
Miranda
untuk
hukum
dari Setelah
serangkaian
pemeriksaan,
Miranda
mengakui
Hakim
terbukti
menyimpulkan bersalah
dengan
dan
hukuman 20 tahun penjara. Ia dan
keadilan bergantung pada jenis profesi
penasehat hukumnya keberatan atas
hukumnya
pengetahuan
putusan pengadilan tingkat pertama,
hukum yang dikuasai oleh professional
sehingga mengajukan keberatan ke
yang bersangkutan, agar tidak terjadi
Mahkamah
suatu
yang
Serikat). Upaya hukum yang dilakukan
bagi
Miranda
dan
hal
mengakibatkan
hukum
hak
bobot
yang
fatal
ketidakadilan
seseorang. 2 Negara
Agung
ternyata
Mahkamah Arizona,
Agung
AS
tidak
(Amerika
sia-sia.
menangguhkan
Amerika
hukuman terhadapnya dengan alasan
Serikat, asal muasal dari prinsip ini
proses hukum dan pengakuan yang
ialah ,seorang pemuda yang bernama
dibuat Miranda tanpa terlebih dahulu
2
http://indoprogress.blogspot.com/masalah kekuasaan negara, 16 juni 2015
diberitahukan
hak-haknya
selaku
tersangka adalah tidak sah. Sejak itu, putusan kasus Miranda menjadi putusan yang cukup terkenal di Amerika Serikat 3
(AS), dan selalu dipatuhi serta diikuti
prakteknya
oleh hakim-hakim berikutnya. Kaidah
Miranda Rule yang diterapkan di
hukum dalam putusan ini kemudian
Amerika
terkenal dengan sebutan Miranda Rule.
sepenuhnya di Indonesia. Secara khusus
Amerika
Serikat
sepenuhnya
juga
asas
diterapkan
yang
prinsip Miranda Rule di Indonesia
merupakan asal muasal dari istilah
terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1)
Miranda
Rule
KUHAP yang menentukan: “Dalam hal
diartikan sebagai suatu aturan yang
tersangka atau terdakwa disangka atau
mewajibkan polisi untuk memberikan
didakwa melakukan tindak pidana yang
hak-hak seseorang sebelum diperiksa
diancam dengan pidana mati atau
oleh penyidik, yang terdiri atas: hak
ancaman pidana lima belas tahun atau
untuk diam, karena segala sesuatu yang
lebih atau bagi mereka yang tidak
dikatakan tersangka dapat digunakan
mampu yang diancam dengan pidana
untuk melawannya/memberatkannya di
lima tahun atau lebih yang tidak
pengadilan, hak untuk mendapatkan
mempunyai penasihat hukum sendiri,
atau
pejabat yang bersangkutan pada semua
Rule
Serikat
tidak
ini,
Miranda
menghubungi
penasehat
hukum/advokat, dan jika tidak mampu
tingkat
berhak
peradilan wajib menunjuk penasihat
untuk
disediakan
penasihat
3
pemeriksaan
dalam
proses
bagi mereka”.4
hukum/advokat.
Di Indonesia Prinsip Miranda
Tujuan prinsip Miranda Rule
Rule diatur di dalam Pasal 54, 55, 56
yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1)
Ayat (1) dan Pasal 114 Kitab Undang-
KUHAP
Undang
Pidana
pemeriksaan yang adil dan manusiawi
(KUHAP). Miranda Rule yang ada di
terhadap diri tersangka/terdakwa, sebab
Indonesia
dengan hadirnya Penasihat
Hukum
Acara
merupakan
adopsi
dari
Negara Amerika Serikat, tetapi dalam
adalah
agar
terjamin
Hukum
untuk mendampingi, membela hak-hak
3
Bambang Sunggono, Hak Mendapat Bantuan Hukum ,Penerbit Mandar Maju , Bandung, 2001. Hlm 33.
4
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP , Pasal 56 Ayat (1)
4
hukum bagi tersangka atau terdakwa
diberitahukan akan hak-hak hukumnya.
sejak dari proses penyidikan sampai
Pemberitahuan baru dilakukan pada
pemeriksaan
pengadilan
saat pemeriksaan dimulai, sehingga hal
dimaksudkan dapat berperan melakukan
tersebut mengakibatkan tersangka tidak
kontrol, sehingga proses pemeriksaan
punya waktu dan kesempatan untuk
terhindar dari penyiksaan, pemaksaan
mencari,
dan kekejaman yang dilakukan penegak
berkonsultasi dengan penasihat hukum
hokum dalam proses peradilan yang
atau advokat tentang perkara yang
mengakibatkan terjadinya pelanggaran
sedang
Hak Asasi Manusia.
tersebut juga terkesan hanya formalitas
Oleh hukum
di
karena
tidak
itu,
dapat
kekuasaan
menghubungi,
dihadapinya.
dan
Pemberitahuan
saja.
direduksikan
hakikat HAM adalah kebebasan,
menjadi suatu perangkat pasti dan
akan tetapi kebebasan itu berakhir
aturan-aturan konkrit yang diikuti atau
ketika
dilanggar,
melainkan
nilai-nilai
lain
mulai
merambah
lebih
dengan
kebebasan orang lain. 6
pertanyaan
apakah
Adapun
kewilayah
pembahasan
dan
dibeberapa nagara atau beberapa daerah
Penerapan yang menerangkan dalam
hubungan sosial kekuasaan hukum
pasal 56 ayat (1) KUHAP, mengandung
berpengaruh atau tidak. Hal ini selalu
berbagai aspek permasalahan hukum
akan merupakan pertanyaan lebih atau
yaitu :
kurang. Tidak ada satu negara pun. Di
1. Mengandung aspek nilai HAM,
Timur atau di Barat, yang kekuasaan
sesuai
hukumnya dapat tercapai sepenunhnya.5
“universal”
Kenyataan yang terjadi selama
dengan
menegaskan
HAM bahwa
deklarasi yang hadirnya
ini tidaklah demikian. Tersangka pada
penasihat hukum mendampingi
saat
tersangka
ditangkap 5
tidak
langsung
Syukri Akub, Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradialan Pidana,Mahakarya Rangkang Offset, Yokyakarta, 2012. Hlm 152
atau
terdakwa
6
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,Kencana, Jakarta, 2010,hlm 56.
5
merupakan nilai yang inheren
sah atau batal demi hukum (null
pada
and void).7
diri
manusia.
Dengan
demikian mengabaikan hak ini bertentangan
dengan
nilai
HAM;
Dapat
di
penyidik
simpulkan
secara
mengkondisikan
2. Pemenuhan
hak
ini
bahwa langsung
tersangka
hingga
dalam
proses penyidikan ada yang di dampingi
proses peradilan pada semua
dan tidak di dampingi oleh pengacara
tingkat pemeriksaan, menjadi
dan tidak punya pilihan lain kecuali
kewajiban bagi pejabat yang
bersedia diperiksa tanpa didampingi
bersangkutan,
penasihat hukum.
sehingga
mengabaikan ketentuan Pasal 56 ayat
(1)
KUHAP
mengakibatkan
ini hasil
Kondisi
ini
menunjukkan
adanya pelanggaran Miranda Rule di Indonesia
karena
belum
banyak
pemeriksaan tidak syah dan
mendapatkan perhatian, baik dari para
batal demi hukum;
penegak hukum maupun pemimpin
3. Bahwa
Pasal
56
ayat
(1)
Negara,
baik
eksekutif,
legislatif
KUHAP sebagai ketentuan yang
maupun yudikatif,
bernilai tinggi telah diangkat
terkesan pelanggaran itu dibiarkan. Di
menjadi
patokan
Amerika Serikat, pelanggaran terhadap
Miranda Rule atau Miranda
Miranda Rule akan mengakibatkan
Principle,
menegaskan
penuntutan yang dilakukan oleh jaksa
apabila pemeriksaan penyidikan,
penuntut umum tidak dapat diterima
penuntutan, atau persidangan,
dan
tersangkat atau terdakwa tidak
tersangka tidak sah.
didampingi penasihat hukum,
Salah
maka sesuai dengan Miranda
menghindari
salah
yang
satu
pengakuan
sehingga sangat
yang
satu
dibuat
upaya
terjadinya
oleh
untuk
pelanggaran
Rule, pemeriksaan adalah tidak 7
M.Yahya Harahap, Pembahasan Dan Penerapan KUHAP,Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hlm 327
6
Prinsip Miranda rule yang menjamin
Miranda
terpenuhinya hak-hak tersangka, yaitu
Kepolisian Resor Parigi Moutong?
sangat diperlukannya penegakan hukum atas pelanggaran Prinsip Miranda Rule ini. Langkah penegakan ini merupakan suatu yang mutlak harus dipatuhi oleh para
pejabat
pada
semua
tingkat
peradilan yang menjalankan profesinya di Indonesia. Berdasarkan kenyataan dan latar penulis
belakang tersebut
tertarik
untuk
maka
menyajikan
penulisan hukum/skripsi dengan judul: “Penerapan Prinsip Miranda Rule Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana
(Studi
Kasus
Kepolisian
Resor Parigi Moutong)” B.
atas
maka
dapat
dirumuskan pokok permasalahan : 1. Bagaimanakah penerapan Prinsip Miranda Rule di dalam proses penyidikan perkara
pidana di
wilayah Hukum Kepolisian Resor Parigi Moutong? 2. Bagaimanakah pemberian sanksi terhadap oknum penegak hukum yang
wilayah
II. PEMBAHASAN A. Penerapan Prinsip Miranda Rule Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana di Wilayah Hukum
Kepolisian
Resor
Parigi Moutong Parigi Moutong sebagai salah satu kota yang mempunyai kepadatan penduduk berjumlah 522.026 jiwa, dan memiliki luas wilayah 6.231,85 Ha. Dengan batas wilayah sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Buol, Kabupaten
Toli-Toli
dan
Provinsi
dengan Kabupaten Poso dan Kabupaten
Berdasarkan uraian pada latar di
di
Gorontalo, sebelah Selatan, berbatasan
Rumusan Masalah
belakang
Rule
mengabaikan Prinsip
Sigi, sebelah Barat, berbatasan dengan Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten
Sigi
sebelah
Timur,
berbatasan dengan Teluk Tomini. Sebelum pemeriksaan,
dimulainya penyidik
wajib
memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan
bantuan
hukum
atau
dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
56
Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
7
(KUHAP) tersangka wajib didampingi penasehat hukum.
Bahwa Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai tinggi
Beberapa
hak-hak
telah diangkat
menjadi salah satu
tersangka/terdakwa yang diatur dalam
patokan Miranda Rule atau Miranda
KUHAP,
Principle, yang menegaskan apabila
dapat
diuraikan
sebagai
berikut;
pemeriksaan penyidikan, penuntutan,
a. Hak
prioritas
penyelesaian
perkara,
atau
persidangan,
tersangkat
atau
terdakwa tidak didampingi penasihat
b. Hak persiapan pembelaan,
hukum, maka sesuai dengan Miranda
c. Hak mendapat bantuan hukum
Rule, pemeriksaan adalah tidak sah atau batal demi hukum (null and void).8
sejak penahanan, d. Hak menghubungi. Berdasarkan
Dalam hal pemeriksaan tersangka,
hak-hak
tersebut
penyidik wajib memperhatikan segi-
diatas, maka penyidik wajib menjamin
segi
terlaksananya
seorang
bukanlah sebagai obyek tetapi sebagai
tersangka selama proses penyidikan
subyek yang mempunyai hak dan
berlangsung, disinilah peran penyidik
kewajiban,
dalam memberikan jaminan pelaksana
penyidik
atau
hak bagi tersangka dalam perkara
sedang
melakukan
pidana. Kitab Undang-Undang Hukum
terhadap tersangka, penasehat hukum
Acara
telah
dapat mengikuti jalannya pemeriksaan
prinsip
dengan cara melihat dan mendengar
Pidana
hak-hak
(KUHAP)
meletakkan
landasan
“Legalitas”
dan
pendekatan
manusiawi,
karena
sehingga
pemeriksaan,
pada
penyidik
kecuali
terangka
waktu
pembantu pemeriksaan
dalam
hal
pemeriksaan dalam semua tingkat, dan
kejahatan terhadap keamanan negara,
menempatkan tersangka dan terdakwa
penasehat
dalam
mendengar pemeriksaan terhadap saksi
setiap
tingkat
pemeriksaan
hukum
tidak
dapat
sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat harga diri.
8
M.Yahya Harahap, Pembahasan Dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hlm 327
8
(Surat Keputusan Kapolri tanggal 11
yang
September 2000 No.Pol. Skep/1205/
Kepolisian
IX/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan
dalam tahap pemeriksaan penyidikan
Proses Penyidikan Tindak Pidana).
perkara
Dalam proses perkara pidana
telah
ditetapkan, Resor
pidana
didahulukan,
sehingga
Parigi
Moutong
hak
tersangka
pada
ditahan
hukum
dalam
diperlakukan dengan keji dan tidak
menyelesaikan perkara pidana antara
manusiawi, dan mendapat perlakuan
lain
berwenang
Kepolisian
Indonesia
boleh
saat
pada dasarnya ada tiga instasi penegak yang
tidak
tersangka
disiksa,
Negara
Republik
tekanan yang merendahkan martabat,
selaku
penyidik
atau diberi ancaman-ancaman lainnya.
(NRI)
khususnya di wilayah Kepolisian Resor
Hak
Parigi Moutong, Jaksa selaku penuntut
pemeriksaan
umum dan Hakim yang memaksa dan
tersangka berhak mendapat bantuan
memutuskan hukumannya. Dalam pada
hukum
itu seseorang yang diperiksa di tingkat
berkomunikasi dan mendapat akses
penyidikan
karena
telah
untuk berhubungan dengan keluarga,
melakukan
tindak
dalam
sehingga tersangka atau terdakwa tidak
kedudukannya yang demikian itu ia
cenderung mendapat tekanan karena
berstatus sebagai tersangka akan tetapi
dalam
bilamana seseorang tersebut berada
berhak untuk berkomunikasi dengan
dalam proses penuntutan oleh kejaksaan
penasehat
sampai pada taraf pemeriksaan di
tersangka tidak begitu paham dengan
pengadilan tetapi belum sampai vonis
bahasa yang digunakan oleh pihak
Hakim yang memperoleh kekuatan
berwenang yang berhak bertanggung
hukum yang tetap, maka ia statusnya
jawab atas penahanannya, serta berhak
sebagai terdakwa.
memperoleh informasi dalam bahasa
diduga pidana,
Dalam proses pemeriksaan hak
yang
tersangka
dalam
diberitahukan
dan
proses
dia
proses
berhak
bahwa
untuk
penyidikan terdakwa
hukumnya.
pahami,
Dan
jika
apabila
mungkin
tersangka, penyidik telah melakukan
disediakan penerjemah tanpa di pungut
pemeriksaan sesuai dengan prosedur
biaya
untuk
proses
pengadilan 9
selanjutnya, dan sah atau tidaknya
hanya terdapat di wilayah Tingkat
penahanan seseorang diputuskan oleh
Provinsi, karena mayoritas penduduk di
hakim atau pejabat yang berwenang,
wilayah
ada pula tersangka mempunyai hak
masyarakat
untuk berhubungan dengan dunia luar,
hingga setiap kasus yang terjadi di
menerima
kunjungan
wilayah
berbicara
secara
kelurga
pribadi
dan
dengan
penasehat hukumnya. Namun,
Parigi
Moutong
menengah
Hukum
Moutong
ke
adalah bawah,
Kepolisian
masih
Parigi
cenderung
mengabaikan hak yang seharusnya di
pada
kenyataannya
berikan kepada tersangaka. Hingga
Kepolisian Wilayah Parigi Moutong
Prinsip Miranda Rule ini sendiri sangat
tidak sepenuhnya menerapkan Prinsip
bertolak belakang dengan apa yang
Miranda
tertulis di dalamnya “ dan jika tidak
Rule,
dikarenakan
dalam
proses penyidikan dan pemeriksaan
mampu
tersangka hak yang di berikan tidak
penasehat Hukum/Advokat”.
semuanya
di
Kepolisian
Resor
berhak
disediakan
Pihak
Makna yang terkandung dalam
Moutong
Asas Praduga Tidak Bersalah (APTB)
memberikan hak tersangka dengan di
sebagai asas utama perlindungan hak
beritahukan apakah ingin di dampingi
warga negara melalui proses hukum
oleh panasehat Hukum atau Advokat,
yang adil (Due Process Of Law), yang
namun hal tersebut tidak sepenuhnya
mencakup beberapa substansi :
tersangka
berlakukan.
maka
terima
Parigi
karena
Bantuan
a) Perlindungan
Hukum tersebut tidak diberikan secara
tindakan
cuma-cuma. Karena di wilayah Hukum
wenang
Kepolisian
Resor
Moutong
negara
Khususnya
Kota
belum
b) Bahwa
Parigi Parigi
sewenangdari
yang
(LBH)
menentukan
ingin
memberikan
bantuannya secara cuma-cuma, dan
pejabat
pengadilanlah
mempunyai Lembaga Bantuan Hukum yang
terhadap
berhak salah
tidaknya terdakwa
Lembaga Bantuan Hukum tersebut 10
c) Bahwa
sidang
Prinsip Miranda Rule, karena tidak
pengadilan
harus
menjalankan apa yang telah tertulis
terbuka
boleh
didalam Prinsip tersebut.
(tidak
bersifat rahasia, dan
Seperti
kasus
penangkapan
Bahwa tersangka dan terdakwa
yang dilakukan oleh oknum polisi
harus diberikan jaminan-jaminan untuk
terhadap tersangka Sabarudin Alias
dapat membela diri sepenuh-penuhnya9
Andi. Berdasarkan hasil wawancara
B. Pemberian Oknum
Sanksi Penegak
Bagi Hukum
dengan tersangka pada tanggal hari selasa
03
November
kediamannya
Miranda
beliau mengatakan : Desa Pambalowo
Kepolisian
di
Resor
Wilayah Parigi
Desa
di
Yang Mengabaikan Prinsip Rule
di
2015
Pambalowo
Kec.Parigi Kab. Parigi Moutong,
:
dirinya ditangkap saat berada di Desa
Moutong. Dalam hal ini prinsip Miranda Rule
Lemusa di tempat keluarganya pada
sangat berkaitan dengan hal yang
tanggal 29 Desember 2012, tiba-tiba ia
melanggar hak tersangka, karena telah
di datangi oleh pihak kepolisian Buser
tertulis bahwa “ tersangka sebelum
Resort Parigi dengan berpakain biasa
diinterogasi harus di berikan informasi
berjumlah lima (5) orang mereka
secara jelas bahwa ia berhak untuk
langsung menangkap tersangka tanpa
diam, dan segala apa yang dikatakanya
adanya
bias
penangkapan, saat tersangka ditangkap
digunakan untuk
melawannya
(memberatkan)”.
surat
pemberitahuan
oleh pihak Tim Buser Kepolisian Resor
Namun, dari ketentuan tersebut
Parigi Moutong, terdakwa bertanya,
pihak Kepolisian Resor Parigi Moutong
mengapa saya ditangkap, dan pihak
telah melanggar apa yang ada di dalam
kepolisian menjawab anda tidak usah
9
Mien Rukmini, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada sistem peradilan pidana Indonesia,PT.Alumni, Bandung 2007. Hlm 167
banyak bertanya karena anda sudah jelas bersalah melakukan pencurian. Dan tersangka melakukan perlawanan karena tersangka tidak tahu masalah 11
sehingga melaukan perlawanan karena
yang sebenarnya dia tidak tahu sama
tidak ada surat penangkapan, kemudian
sekali, kerena dari pihak kepolisian
tersangka diguling oleh Tim Buser,
mengancam
tapi kemudian tersangka berlari dan
kakinya
melompat
yang
akhirnya tersangka memberi keterangan
letaknya tidak jauh dari lokasi dirinya,
palsu kepada pihak kepolisian karena
namun hal itu tidak lama untuk dirinya
mendapat tekanan dan masih ketakutan
karena
dengan ancaman yang diberikan.
ke
Tim
arah
Buser
gunung
melakukan
penembakan kearah dirinya secara
akan
jika
menembak
tidak
Setelah
lagi
memberitahu,
satu
minggu
membabibuta tanpa adanya tembakan
penangkapan tersangka, tersangka Rizki
peringatan, dan tersangka menyerah
Alias Iki dengan teman-temannya yang
dan di bekuk oleh
sebanarnya akhirnya ditangkap, namun
Tim Buser
Kepolisian Resor Parigi Moutong. Kemudian sesampainya di jalur
dalam hal ini pihak kepolisian telah melakukan
hal
yang
tidak
baik,
dua tersangka ditanya, apakah anda
tersangka yang sesunggiuhnya selaku
yang melakukan pencurian di Desa
perampokan di Desa Mertasari telah
Mertasari, dan tersangka menjawab
memberi keterangan palsu, karena dari
tidak melakukan pencurian di Desa
pihak kepolisian juga telah mengancam
Mertasari, dan pada saat itu dalam
mereka
keadaan di borgol tersangka di tembak
perampokan yang meraka lakukan di
dibetis sampai tembus dengan menutup
Desa Mertasari agar Sabarudin Alias
ujung senjata dengan botol air mineral
Andi’lah
dan di pukuli hingga berdarah namun
perampokan.
tersangka belum juga menjawab karena
agar
tidak
yang
Dalam
mengakui
sebenarnya
hal
ini
pelaku
tersangka
dirinya tidak tahu dengan masalah yang
Sabarudian Alias Andi mendapatkan
terjadi. sesampainya di kantor polisi
penasehat hukum, akhirnya tersangka
tesangka masih di periksa oleh pihak
berani
kepolisian, dengan terpaksa dirinya
sebenar-benarnya, karena dirinya sudah
mengakui dengan mengarang kejadian
tidak
memberi
sendiri
keterangan
lagi,
yang
akhirnya 12
memberanikan diri untuk keterangan
saya dapatkan di wilayah
Kepolisian Resor Parigi Moutong, dari
melakukan
keterangan Kepala Kasat Reskrim Ibtu
perampokan di Desa Mertasari. Dan
Dadi Rahma Putra mengatakan, dari
pelaku perampokan yang sebenarnya
beberapa kasus perkara pidana yang
akhirnya
keterangan
mereka tangani selama ini pelanggaran
malakukan
yang dilakukan oleh anggotanya saat
bahwa
dan
dirinya
yang
tidak
bersalah
bahwa
memberi
tidak
memberikan merekalah
yang
perampokan di Desa Mertasari bersama
pemeriksaan
ke Enam teman-temannya dan mereka
proses
di paksa untuk berbohong agar tidak
tersangka pada saat ditanyai mengelak,
memberi keterangan yang sebenarnya,
dan melawan sehingga anggota kami
kerena dari pihak kepolisian telah
malakukan tindakan pemaksaan.
memberitahu kepada mereka akan di
adalah
yang
Dari
sebagian
sebenarnya,
keterangan
dari karena
wawancara,
bantu dan diringankan penahanannya.
terjadinya
Dan akhirnya Baharudin Alias Andi
ditimbulkan
dinyatakan bebas dari dakwaan dan
dikarenakan dari pihak tersangka tidak
keterangan-keterangan membenarkan
maka
pelanggaran oleh
yang
anggota
kami
saksi
yang
bisa memberikan keterangan secara
terhadap
diri
jelas, sehingga anggota kami dari
tersangka haruslah dipulihkan dalam
Kepolisian
kemampuan kedudukan harkat
melakukan hal yang sebenarnya tidak
dan
martabatnya, dan dinyatakan bebas dan
Parigi
Moutong
harus dilakukan.
tersangka tidak terbukti bersalah secara sah.10
Resor
Dalam hal ini anggota kami yang telah melakukan pelanggaran
Dari kasus tersebut diatas telah terjadi
pelanggaran
terhadap
hak
tersangka dan dari hasil wawancara 10
Data Wawancara dari korban salah tangkap Sabarudin Alias Andi, Desa Pambalowo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, selasa 03 november 2015.
dikenakan sesuai
sanksi, yang digolongkan
dengan
pelanggaran
yang
dilakukan, dari jenis sanksinya. Sanksi Pidana Peraturan disiplin Polri
13
Etika profesi kepolisian atau
pelanggaran, yang di tempatkan di
sanksi Administratif.
tempat khusus dan diberi hukuman
Dan dalam hal ini anggota yang
selama 21 hari kurungan dan anggota
telah kami dapatkan melakukan kontak
tersebut di pisahkan dari ruang tahanan
fisik dan mengabaikan hak tersangka
tersangka lainnya.
selama proses pemeriksaan tindakan
lebih lanjut anggota Kepolisian
pelanggaran yang dilakukan termasuk
Resor Parigi Moutong yang sengaja
dalam
melakukan
pelanggaran
administrasi,
pelanggaran
terhadap
dikenakan sanksi penindakan secara
perkara pidana telah dijatuhihukuman
administratif berupa pemeriksaan yang
disiplin berupa penundaan mengikuti
intensif oleh pengawas penyidik, dan
pendidikan
pembuatan pernyataan tentang tindakan
tertentu, penundaan kenaikan pangkat
yang telah dilakukan oleh penyidik dan
serta mutasi dan pembebasan dari
teguran
jabatan, dan sanksi yang diberikan
tertulis
serta
tindakan
penghentian kegiatan penyidik dari
kepada
penangan
Hukum
perkara.
Dan
pegawai
dalam
pegawai
jangka
penyidik
Kepolisian
Wilayah
Resor yang
Parigi
Kepolisian Resor Parigi Moutong juga
Moutong
dikenakan sanksi tindakan skorsing dan
melakukan penyimpangan etika profesi
larangan untuk melakukan kegiatan
kepolisian dikenakan hukuman tindakan
dalam periode tertentu dan diberikan
pengguguran dari tugas penyidikan dan
sanksi tindakan pengguguran dari tugas
pembebasan
penyidikan.
kegiatan
Selanjutnya, anggota Kepolisian
adalah
waktu
kewajiban
pembinaan
dan
sengaja
mengikuti saat
ini
anggota tersebut telah dikenakan sanksi
melakukan pelanggaran telah berikan
mutasi dari lokasi penempatan tugas. 11
sanksi
penempatan
dalam
III.
PENUTUP
khusus
yaitu
jenis
A.
Kesimpulan
satu
disiplin
yang
anggota
Kepolisian
Moutong
yang
tempat hukuman
dijatuhkan Resor
telah
kepada Parigi
melakukan
11
Sumber Data Wawancara : Kepala Kasat Reskrim Kepolisian Resor Parigi Moutong Ibtu Dadi Rahma Putra,Parigi Rabu 04 November 2015.
14
Dari analisa yang telah penulis
terhadap Prinsip Miranda Rule
uraikan pada bab sebelumnya, dalam
telah di jatuhi hukuman disiplin
rangka menjawab permasalahan dalam
berupa
penelitian ini, maka dalam bab ini akan
pendidikan dalam jangka waktu
diuraikan beberapa hal yang merupakan
tertentu, penundaan kenaikan
kesimpulan dari hasil penelitian penulis,
pangkat
yaitu :
pembebasan dari jabatan, dan
1. Kepolisian Kabupaten
Wilayah
Parigi
Moutong
tidak
penundaan
serta
mengikuti
mutasi
sanksi yang diberikan kepada pegawai
penyidik
sepenuhnya menerapkan Prinsip
Hukum
Kepolisian
Miranda
Kabupaten
Rule,
dan
dikarenakan
Parigi
Wilayah Resor Moutong
dalam proses penyidikan dan
adalah yang sengaja melakukan
pemeriksaan tersangka hak yang
penyimpangan
di berikan tidak semuanya di
kepolisian dikenakan hukuman
berlakukan. Pihak Kepolisian
tindakan pengguguran dari tugas
Resor
penyidikan
Parigi
Moutong
Kabupaten
memberikan
etika
dan
profesi
pembebasan
hak
kewajiban mengikuti kegiatan
tersangka dengan di beritahukan
pembinaan dan saat ini anggota
apakah ingin di dampingi oleh
tersebut telah dikenakan sanksi
panasehat Hukum atau Advokat,
mutasi dari lokasi penempatan
namun
tugas.
hal
sepenuhnya
tersebut
tidak
tersangka
terima
karena Bantuan Hukum tersebut tidak diberikan secara cumaCuma
B.
2. Pemberian sanksi bagi anggota Kepolisian
Resor
Saran Sebagaimana
penulis
telah
Kabupaten
uraikan pada kesimpulan di atas, maka
Parigi Moutong yang sengaja
penerapan prinsip Miranda Rule dan
melakukan
penerapan sanksi terhadap penegak
penyimpangan
15
hukum
agar
terlaksana
secara
2.
Perlunya
peningkatan
penegak
maksimal, penulis memberikan saran-
hukum dalam melaksanakan kode
saran sebagai berikut :
etik
1.
Perlu adanya prosedur yang ketat
Indonesia khususnya Kepolisian
terhadap
Kepolisian
Resor Kabupaten Parigi Moutong
Resor Kabupaten Parigi Moutong
sehingga penegak hukum tidak
dalam penyidikan
anggota
Kepolisian
Republik
melakukan
proses
hanya memberikan sanksi kepada
perkara
pidana
masyarakat
sehingga prinsip
Miranda Rule
memberikan
tetapi
juga
sanksi
kepada
tidak terabaikan oleh penegak
anggota
hukum
melanggar Prinsip Miranda Rule
Kepolisian
khususnya Resor
Parigi Moutong.
aggota Kabupaten
dan
kepolisian
Kode
sehingga
Etik
Kepolisian
mewujudkan
keseimbangan
bagi
asas
kepentingan.
3.
16
DAFTAR PUSTAKA
Bambang Sunggono, Hak Mendapat Bantuan Hukum ,Penerbit Mandar Maju , Bandung, 2001. Hlm 33. Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2010. hlm 56. Mien Rukmini, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada sistem peradilan pidana Indonesia PT.Alumni, Bandung 2007. Hlm 167. M.Yahya Harahap, Pembahasan Dan Penerapan KUHAP,Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hlm 327. Syukri Akub, Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradialan Pidana,Mahakarya Rangkang Offset, Yokyakarta, 2012. Hlm 152.
17
NAMA
: ZAINUDDIN
TEMPAT/TANGGAL LAHIR
: GUNUNG MERAH 10-03-1993
AGAMA
: ISLAM
ALAMAT
: JLN KIRANA MAMBORO
NO. TELPON/ HP
: 085394100317
E-MAIL
:
[email protected]
18
19
