Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
EKSISTENSI LEMBAGA PERADILAN DALAM PENEGAKKANHAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN) Oleh : PUTRI GLORIA GINTING. SH., MH Dosen FH UNPAB ABSTRAK Hukum Acara Pidana menentukan suatu tatanan beracara untuk seluruh proses perkara pidana yang dirumuskan dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Tatanan tersebut menjadi aturan bekerjanya alat perlengkapan negara yang berwenang berhadapan dengan segala hak untuk membela bagi tersangka atau orang lain, apabila timbul dugaan terjadi perbuatan pidana dan untuk menetapkan keputusan hukum yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat : Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia. Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (due process of law). Sesuai dengan konteks ini maka tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan haruslah dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Oleh karena itu terhadap tindakan - tindakan tersebut di atas tidaklah diperkenankan secara lisan dan apabila dilakukan demikian menjadi ”batal demi hukum”. Kata kunci : praduga tidak bersalah, pengadilan, Hakim, KUHAP Pelaksanaan hukum itu dapat
PENDAHULUAN Hukum sebagai suatu sistem,
berlangsung secara normal, tetapi
dapat berperan dengan baik dan
juga dapat terjadi karena pelanggaran
benar
jika
hukum, oleh karena itu hukum yang
pelaksanaannya
sudah dilanggar itu harus ditegakkan.
dilengkapi dengan kewenangan -
Dalam menegakkan hukum ada 3
kewenangan
(tiga) unsur harus dipenuhi yaitu :
ditengah
masyarakat
instrumen
dalam
bidang
penegakan hukum.
80
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
1. Kepastian
hukum
kepadapengadilan
(Rechtssicherheit),
negeri
(hanya
kepada pengadilan negeri).
2. Kemanfaatan
Pengadilan Negeri sebagai peradilan
(Zwechmaasigheit),
umum
merupakan
salah
satu
3. Keadilan (Gerechetigheit)
pelaksana
Kepastian hukum oleh setiap orang
bagipencari
dapat terwujud dengan ditetapkannya
tugas dan wewenang memeriksa,
hukum dalam hal terjadi peristiwa
memutus
konkrit. Hukum yang berlaku pada
menyelesaikan perkara pidana dan
dasarnya
dibolehkan
perkara perdata ditingkat pertama
menyimpang, hal ini dikenal juga
(Pasal 2 jo Pasal 50 Undang -
dengan istilah fiat justitia et pereat
Undang No. 2 Tahun 1986).
mundus(meskipun dunia ini runtuh
Praperadilan dalam perwujutannya
hukum harus ditegakkan).
tetap
tidak
Dalam perkara
hal
pemeriksaan
pidana
umumnya
kekuasaan
kehakiman
keadilan
mempunyai
atau
satu
mengadili
dan
dan
berada
pada
Pengadilan Negeri baik organisatoris maupun
administratif,
personal,
berlangsung lama, berbelit-belit dan
material, dan finansial berada dalam
rumit,
tubuh
tidak
sederhana
disebutkan
seperti
aturan-aturan
Pengadilan
bersangkutan.
normatif/formal (KUHAP).
tunduk
dan
Negeri
yang
Praperadilan berada
di
ini bawah
Praperadilan adalah lembaga
pimpinan Ketua Pengadilan Negeri
baru yang lahir bersamaan dengan
setempat. Kedudukannya pun berada
kelahiran KUHAP (Undang - undang
dan
No. 8 Tahun 1981). Praperadilan
Negeri setempat.
bukan
lembaga
peradilan
yang
bersatu
dengan
Bertolak
dari
pengadilan
adanya
mandiri atau berdiri sendiri terlepas
hubungan sesuai konteks tersebut
daripengadilan negeri, karena dari
diatas, menurut Lilik Mulyadi, pada
rumusan Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77
asasnya pengertian hukum acara
KUHAP
pidana itu merupakan :
dapat
praperadilan tambahan
diketahui
bahwa
hanyalah
wewenang
yang
diberikan
1. Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, mempertahankan
81
dan Eksistensi
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
Ketentuan Hukum Pidana Materiil
penegakan
(Materieel
hukum
pidana
yang
Strafrecht)
guna
integral atau sering disebut dengan
menemukan,
dan
istilah Sistem Peradilan Pidana atau
mendapatkan kebenaran materiil
SPP terpadu atau integrated criminal
atau yang sesungguhnya ;
justice system.
mencari,
2. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana
cara
dan
proses
Setiap
upaya
paksa
yang
dilakukan
pejabat
penyidik
atau
pengambilan putusan oleh Hakim
penuntut umum terhadap tersangka,
;
pada
3. Peraturan hukum yang mengatur tahap
pelaksanaan
merupakan
perlakuan yang bersifat :
daripada
1. Tindakan paksa yang dibenarkan
putusan yang telah diambil. Barda
hakikatnya
undang-undang demi kepentingan
Nawawi
Arief
pemeriksaan tindak pidana yang
berpendapat Sistem Peradilan Pidana
disangkakan kepada tersangka ;
(SPP). Karena SPP pada hakekatnya
2. Sebagai
tindakan
paksa
yang
juga diidentikkan dengan sistem
dibenarkan hukum dan undang-
kekuasaan kehakiman di
undang, setiap tindakan paksa
hukum
bidang
pidana
diimplementasikan
/
yang
dengan
diwujudkan
penyidikan
Masalah yang timbul disini oleh
sejauh mana lembaga Praperadilan
lembaga penyidik. 2. Kekuasaan
ini menentukan sah atau tidaknya
penuntutan
oleh
suatu penahanan, apakah itu dalam
lembaga penuntut umum. 3. Kekuasaan
merupakan
perampasan
dalam empat sub sistem yaitu : 1. Kekuasaan
sendirinya
mengadili
batas-batas /
sah
tidaknya
secara
formil atau sampai sah tidaknya
menjatuhkan putusan oleh badan
secara materiil.
peradilan dan, 4. Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana
oleh
aparat
Perumusan Masalah
pelaksana
Sebagaimana telah diuraikan
eksekusi. Keempat
dalam latar belakang diatas maka sub
sistem
itu
dapat
merupakan satu kesatuan sistem
82
dirumuskan
permasalahan
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
dalam penelitian ini antara lain
mencerminkantuntutan
adalah :
tanpa meninggalkan asas-asas yang
1. Bagaimana
pengaturan
tersebut
terkandung sebelumnya, misalnya
hukum putusan praperadilan
asas :
dalam
1. Perlakuan yang sama atas diri
perspektif
perlindungan
Hak
Asasi
setiap orang di muka hukum
Manusia di Indonesia ? 2. Apa
faktor
dengan
penghambat
pelaksanaan
putusan
upaya
mengadakan
pembedaan perlakuan. 2. Penangkapan,
Praperadilan di Medan ? 3. Bagaimana
tidak
penahanan,
penggeledahan
Polda
hanya
dan
penyitaan
dilakukan
berdasarkan
Kepri mengimplementasikan
perintah tertulis oleh pejabat yang
keputusan praperadilan dalam
diberi wewenang oleh undang-
rangka
undang dan hanya dalam hal dan
perlindungan
Hak
Asasi Manusia di Medan ?
dengan cara yang diatur dengan undang-undang. 3. Setiap
Kerangka Teori Dilihat
dari
sudut
sistem
orang
ditahan,
yang
disangka,
dituntut
dan
atau
hukum (“legal sistem”) yang terdiri
dihadapkan
dari
“legal
pengadilan, wajib dianggap tidak
structure” dan “legal culture” maka
bersalah sampai adanya putusan
pembaharuan sistem hukum pidana
pengadilan
dapat meliputi ruang lingkup yang
kesalahannya
sangat luas yaitu mencakup :
kekuatan hukum tetap.
“legal
substance”,
1. Pembaharuan “substansi hukum
muka
sidang
yang
menyatakan
dan
memperoleh
4. Orang yang ditangkap, ditahan,
pidana”
dituntut, atau diadili tanpa alasan
2. Pembaharuan
“struktur
hukum
yang berdasarkan undang-undang
pidana”
atau
3. Pembaharuan
“budaya
hukum
orangnya
pidana”
kekeliruan atau
mengenai
hukum
yang
ditetapkan, wajib diberi ganti
Untuk itu perubahan KUHAP yang
di
diinginkan
kerugian dan rehabilitasi sejak
harus
tingkat
83
penyidikan
dan
para
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
pejabat penegak hukum yang
system)
dengan
permasalahan-permasalahan
sengaja
atau
karena
untuk
memecahkan dalam
kelalaiannya menyebabkan asas
penulisan ini.
hukum
tersebut
2. Lokasi penelitian, Populasi dan
dituntut,
dipidana
dilanggar, dan
atau
Sampel
dikenakan hukuman disiplin.
Lokasi penelitian, berada diwilayah
5. Peradilan yang harus dilakukan
Kota Medan, Propinsi Kepulauan
dengan cepat, sederhana dan biaya
Riau
ringan, bebas, jujur dan tidak
beberapa data yang ada di Polda
memihak harus diterapkan secara
Kepri dan Pengadilan Negeri Medan
konsekuen dalam seluruh tingkat
khusus-nya di Biro Hukum serta
peradilan.
sampel terjadinya kasus penanganan
Dalam KUHAP
rancangan
(konsep)
dipertegas adanya
dan
populasi
berdasarkan
masalah Pra-peradilan.
asas
3. Analisa Data
legalitas demi terciptanya kepastian
Metode ini berkaitan erat
hukum dalam hukum acara pidana
dengan Metode Pendekatan, dan
sehingga ketentuan hukum tidak
Jenis Data yang dikumpulkan dalam
tertulis tidak dapat dijadikan dasar
suatu penelitian, sehingga metode
untuk melakukan tindakan dalam
analisa
lingkup hukum acara pidana.
bersifat Analisis Kwalitatif Normatif
1. Spesifikasi Penelitian
HASIL PENELITIAN
Spesifikasi
penelitian
ini
adalah
data
yang
dipergunakan
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN
penelitian yuridis empiris/sosiologis
PRAPERADILAN
yaitu deskriptif analitis terhadap data
A. Dasar Hukum Praperadilan
yang diperoleh akan diuraikan dalam
Undang-undang Tahun
gambaran masalah hukum, sistem
Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 yang
hukum
atau
menyatakan bahwa : “Setiap orang
dengan
yang disangka, ditahan, dituntut,
menganalisisnya
mengkajinya sesuai
tentang
48
penelitian ini dengan memberikan
dan
2009
Nomor
kebutuhan dari penelitian, kemudian
dan/atau
dianalisis berdasarkan dari teori-teori
pengadilan wajib dianggap tidak
yang ada (integrated criminal justice
bersalah
84
dihadapkan
sebelum
di
Pokok
ada
depan
putusan
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
pengadilan
yang
menyatakan
judgement) Pengadilan Negeri dapat
kesalahannya dan telah memperoleh
diajukan permintaan banding. Akan
kekuatan hukum tetap”.
tetapi
B. Implementasi Upaya Hukum
ditegaskan dalam Pasal 67 KUHAP,
Upaya hukum, yaitu upaya
tidak
ada
pengecualian
semua
yang
putusan
akhir
hukum biasa dan upaya hukum luar
pengadilan tingkat pertama dapat
biasa :
diminta banding. Adapun putusan akhir pengadilan tingkat pertama
1. Upaya hukum biasa a. Banding
artinya
yang dapat diajukan pemeriksaan
proses
pada tingkat banding:
menentang keputusan hukum secara
resmi.
banding
Pemeriksaan
merupakan
a. Putusan pemidanaan dalam acara
upaya
biasa Terhadap setiap putusan
yang dapat diminta oleh pihak
pemidanaan dalam acara biasa
yang berkepentingan, supaya
sekalipun
putusan
tingkat
pemidanaan
itu
berupa
pertama diperiksa lagi dalam
“percobaan”
atau
“pidana
peradilan tingkat banding.
bersyarat” seperti yang diatur
peradilan
Disinilah
letak
sifat
putusan
dalam Pasal 14a KUHP, terdakwa
pengertian
atau
upaya hukum biasa, yakni :
penuntut
umum
dapat
mengajukan permintaan banding.
“terhadap semua putusan pengadilan
b. Putusan pemidanaan dalam acara
tingkat pertama dapat dimintakan
singkat Hal ini serupa dengan
banding”. sehingga permintaan dan
putusan pemidanaan dalam acara
pemeriksaan
banding
biasa, terhadap setiap putusan
merupakan hal yang umum dan
pemidanaan dalam acara singkat,
biasa. Dapat diajukan dan dilakukan
sekalipun pidana bersyarat, dapat
terhadap semua putusan pengadilan
dimintakan banding baik oleh
tingkat
terdakwa atau penuntut umum.
tingkat
pertama,
kecuali
terhadap”putusan bebas” atau “lepas
c. Putusan
praperadilan
terhadap
dari segala tuntutan hukum” serta
penghentian
“putusan
Pada
penghentian penuntutan. Setelah
prinsipnya semua putusan akhir(final
mengutarakan putusan yang dapat
acara
cepat”.
85
penyidikan
atau
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
dibanding, maka ada putusan
berpendapat
yang
dibanding,
didakwakan terhadap terdakwa
berpedom pada pasal 67KUHAP.
memang terbukti, akan tetapi
Memang, baik terhadap putusan
perbuatan yang didakwakan
yang dapat dimintakan banding
tidak merupakan tindak pidana.
tidak
dapat
maupun yang tidak, pedoman umumnya
adalah
KUHAP. dalam
Pasal
Akan tetapi
pembicaraan
ditolak. Panitera dilarang menerima
khusus
dan
mengenai
banding, maka akan menengok 67
KUHAP
harus
permintaan
banding
memenuhi
syarat
menolak
yang
tidak
undang-undang
1. Diajukan terhadap putusan yang tidak dapat dibanding Diajukan
tidak dapat diminta banding: bebas
sekaligus
adalah:
lebih
mendalam. Adapun putusan yang
1. Putusan
yang
Permohonan banding dapat
67
putusan yang tidak dapat diminta
Pasal
apa
terhadap putusan yang tidak dapat
atau
Vrijspraak(acquitted)
Dalam
diminta
Pasal
ayat(1),
apabila
permintaan yang tidak sah dan
terdakwa
sesuai
perbuatan
yang
191
kesalahan dengan
tidak
secara
sah
waktu
yang
ditentukan berakhir. Penerimaan
permintaan
banding
banding. 2. Putusan
persyaratan
bandingdiajukan
setelah tenggang
dan
bebas yang demikian tidak diajukan
memenuhi
2. Permintaan
meyakinkan. Terhadap putusan
dapat
merupakan
undang-undang.
didakwakan kepadanya tidak terbukti
banding,
dilakukan
permohonan atas
alasan
permintaan memenuhi persyaratan lepas
dari
segala
undang-undang.
tuntutan hukum atau putusan
banding
Onslag van Rechts Vervolging
yang
Permohonan memenuhi
syarat
dalam ketentuan Pasal 233 ayat(2)
Mengenai bentuk putusan lepas
KUHAP sebagai berikut:
dari segala tuntutan hukum, a.
diatur dalam Pasal 191 ayat(2), yakni
apabila
Permohonan diajukan atau disampaikan kepada panitera
pengadilan
86
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
Pengadilan
Negeri
yang
perkara pidana yang diberikan pada
memutus perkara tersebut.
tingkat terakhir oleh pengadilan lain
Sekalipun
selain daripada Mahkamah Agung
permintaan
banding
diajuka
ke
terdakwa atau penuntut umum dapat
namun
mengajukan permintaan pemeriksaan
permohonan dilakukan oleh
kasasi kepada Mahkamah Agung
pemohon
panitera
kecuali terhadap putusan bebas. Jadi,
yang
terhadap semua putusan pidana pada
Pengadilan Tinggi,
melalui
Pengadilan
Negeri
memutus perkara, tidak dapat
tingkat
langsung
putusan Mahkamah Agung sendiri,
diajukan
ke
Pengadilan Tinggi. b.
c.
dapat banding
pemeriksaan
diajukan
putusan
terdakwa
terhadap
selain
diajukan
Permohonan
kasasi
atau
daripada
permintaan baik
penuntut
oleh umum.
yang dapat diminta banding.
Tanpa kecuali dan tanpa didasarkan
Permintaan diajukan dalam
pada syarat serta keadaan tertentu,
tenggang
terhadap semua putusan perkara
waktu
yang
ditentukan.
pidana yang diambil oleh pengadilan pada tingkat terakhir, dapat diajukan
Arti memori banding adalah
permintaan pemeriksaan kasasi oleh
uraian atau risalah yang memuat tanggapan
keberatan
terdakwa oleh penuntut umum. Ini
terhadap
berarti, terdakwa dan atau penuntut
putusan yang dijatuhkan pengadilan
umum dapat mengajukan permintaan
tingkat pertama. Dalam Pasal 10
pemeriksaan
ayat(3) Undang - UndangNo. 48 Tahun
terakhir
2009
Mahkamah
telah
menegaskan
Agung
merupakan
putusan pidana yang diambil oleh pengadilan tingkat terakhir. Upaya kasasi adalah hak yang diberikan
bagi semua lingkungan peradilan.
kepada terdakwa maupun kepada
Atau dengan kata lain, Mahkamah
penuntut umum. Tergantung kepada
Agung adalah peradilan kasasi bagi
mereka untuk mempergunakan hak
semua lingkungan peradilan. Dalam
menegaskan
Pasal
244
KUHAP
terhadap
putusan
kepada
Mahkamah Agung terhadap semua
peradilan tingkat terakhir (kasasi)
ketentuan
kasai
tersebut.
87
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
Putusan perkara pidana yang dapat
diajukan
pengadilan
yang
hendak
permohonan
dikasasi diberitahukan kepada
pemeriksaan kasasi dalam Pasal 244
terdakwa. Terlambat dari batas
KUHAP yaitu
waktu 14 hari, mengakibatkan hak
1. semua putusan perkara pidana yang
diberikan
pada
Upaya Hukum Luar Biasa
a. Mahkamah Agung sendiri
ayat(1)
Pasal
1.
245
(Pasal 259 KUHAP) Demi
permohonan kasasidisampaikan
kepentingan hukum terhadap
oleh
kepada
panitera
pengadilan
yang
memutus
perkaranya
dalam
semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain
tingkat
selain daripada Mahkamah
pertama, dalam waktu 14 hari sesudah putusan
Agung
pengadilan
terdakwa. mengajukan
kasasi
waktu
KUHAP
disampaikan
2.
yang
kepada
panitera
kepentingan
Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan
yang
Mempunyai
kasasi oleh
demi
pihak yang berkepentingan.
menegaskan: 1. permohonan
1
hukum tidak boleh merugikan
permohonan
kasasi diatur dalam Pasal 245 ayat(1)
diajukan
Jaksa Agung dan putusan
kepada
Tenggang
dapat
(satu) kali permohonan oleh
yang dimintakan kasasi itu diberitahukan
Pemeriksan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum
menegaskan
pemohon
menjadi
gugur.
2. kecuali terhadap putusan
bebas
mengajukan
permohonan kasasi
tingkat
terakhir oleh pengadilan
b. putusan
untuk
telah
Kekuatan
Hukum Tetap (Pasal 263
pemohon
KUHAP) Terhadap putusan
Pengadilan
pengadilan
Negeri yang telah memutus
yang
telah
memperoleh kekuatan hukum
perkara dalam tingkat pertama
tetap, kecuali putusan bebas
2. permohonan diajukan dalam
atau
waktu 14 hari sesudah putusan
88
lepas
dari
segala
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
tuntutan hukum, atau
ahli
terpidana
warisnya
mengajukan
Kemudian
dapat
menjatuhkan
permintaan
hakim
putusan
dengan
pertimbangan yang pada pokoknya
peninjauan kembali kepada
sebagai berikut:
Mahkamah Agung.
1. Bahwa
dari
fakta-fakta
yang
terungkap di persidangan yang
Bentuk-Bentuk Putusan Hakim
didasarkan atas keterangan saksi-
Ada 3 bentuk putusan pengadilan
saksi di bawah sumpah dan
yang diatur dalam KUHAP pada
keterangan terdakwa, serta adanya
Pasal 191 dan Pasal 193 yaitu:
barang bukti, selanjutnya apakah
1. Putusan Bebas
terdakwa telah terbukti bersalah
2.
Putusan Lepas dari Segala
melakukan
Tuntutan Hukum
sebagaimana yang didakwakan
tindak
pidana
Dasar hukum dari putusan ini dapat
terhadap diri terdakwa tersebut,
dilihat pada Pasal 191 ayat (2)
maka
KUHAP yang berbunyi:
mempertimbangkan
“Jika pengadilan berpendapat bahwa
perbuatan
terdakwa
perbuatan yang didakwakan kepada
memenuhi
unsur-unsur
terdakwa terbukti, tetapi perbuatan
dakwaan
itu
kepada terdakwa.
tidak
merupakan
suatu
tindakpidana, maka terdakwa diputus
2. Bahwa
lepas dari segala tuntutan hukum.
Majelis
Hakim
yang
setelah
akan apakah telah dari
didakwakan
membaca
dan
mempelajari surat dakwaan dari
Hal-hal yang menghapuskan
jaksa Penuntut Umum, ternyata
pidana yang terdapat pada pasal-
bahwa terdakwa dihadapkan ke
pasal tersebut, dikatakan sebagai hal
depan persidangan dengan surat
yang bersifat umum. Di samping itu
dakwaan yang disusun secara
dikatakan pula terdapat hal-hal yang
alternatif,
menghapus pidana secara khusus,
karenanya Majelis Hakim akan
yang diatur secara khusus dalam
mempertimbangkan
pasal tertentu dalam undang-undang,
yang lebih mencocoki dengan
misalnya Pasal 166 dan 310 ayat (3)
fakta-fakta yang terungkap di
KUHP.
persidangan
89
sehingga
yakni
oleh
dakwaan
dakwaan
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
kesatu yaitu melanggar Pasal 82
menyerahkan, menerima, menjadi
ayat (1) huruf a Undang-Undang
perantara dalam jual beli atau
Nomor 22 Tahun 1997 jo Pasal 55
menukar narkotika golongan I ”,
ayat (10) ke 1 KUHP yang
bahwa unsur ini adalah bersifat
memiliki unsur.
alternatif yang artinya apabila
3. Barang siapa secara tanpa hak dan melawan
hukum
salah satu keadaan saja dari
mengimpor,
beberapa keadaan yang disebut di
mengekspor, menawarkan untuk
atas sudah terpenuhi maka unsur
dijual,
ini
menyalurkan,
membeli,
menjual,
menyerahkan,
menerima,
menjadi
dapat
dinyatakan
telah
terbukti.
perantara
6. Bahwa sebelum Majelis hakim
dalam jual beli atau menukar
menjatuhkan
narkotika golongan I; terdakwa
terdakwa maka kami terlebih
dipersalahkan
dahulu akan mempertimbangkan
sebagai
orang
yangmelakukan, atau turut serta
hal-hal
melakukan.
hal-hal
4. Bahwa tentang unsur pertama :
tindak
manusia
atau
pidana, orang
meringankan
masyarakat
pribadi
dengan
dan
dimintakan
Pidana Narkotika.
pertanggungjawaban
terungkap
pemerintah
pemberantasan
Tindak
yang
Hal-hal yang meringankan:
fakta-fakta
yang
a. Terdakwa mengakui terus terang
dipersidangan
yang
perbuatannya.
dimaksud
b. Terdakwa
5. Bahwa perihal unsur kedua :
c. Terdakwa
hukum mengimpor, mengekspor,
dihukum.
untuk
menyesali
perbuatannya.
“secara tanpa hak dan melawan
menawarkan
bertentangan
program
dalam
berdasarkan
yang
Perbuatan terdakwa meresahkan
baik
perbuatannya,
dan
sebagai
Hal-hal
ataupun badan hukum yang dapat
atas
diri
memberatkan:
sini adalah menunjuk kepada pelaku
atas
yangmemberatkan
berikut:
“barang siapa” yang dimaksud di
pidana
dijual,
d. Terdakwa
menyalurkan, menjual, membeli,
belum
pernah
menurut
ianya
melakukan perbuatan tersebut
90
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
karena
disuruh
oleh
lebih
Wadankinya. e. Akhirnya
menggunakan
pertimbangan yang bersifat yudiris Majelis
menjatuhkan
banyak
hakim
putusan
dibandingkan yang bersifat non-
dengan
yudiris.
diktum, menyatakan terdakwa
1.
telah terbukti secara sah dan
Pertimbangan yang Bersifat Yuridis
meyakinkan bersalah melakukan
Pertimbangan yang bersifat yuridis
tindak pidana
adalah pertimbangan hakim yang
“Secara tanpa hak dan melawan
didasarkan pada faktor-faktor yang
hukum turut serta menawarkan
terungkap di dalam persidangan dan
untuk dijual, menjual, membeli,
olehundang-undang telah ditetapkan
menyerahkan,
sebagai hal yang harus dimuat di
menerima,
narkotika golongan I “, dan
dalam putusan.
menghukum terdakwa dengan
Pertimbangan yang bersifat yuridis
pidana penjara 7 (tujuh) tahun
di antaranya:
dan denda sebesar Rp.1.000.000;
a. Dakwaan
(satu juta Rupiah), atau apabila
umum.
denda
tidak
dibayar
diganti
jaksa
penuntut
b. Keterangan saksi.
dengan pidana kurungan selama
c. Keterangan terdakwa.
3 (tiga) bulan.
d. Barang-barang bukti.
Pertimbangan
Yuridis
e. Pasal-pasal dalam Undang-
dan
Pertimbangan Non Yuridis Serta
Undang
Hal-Hal yang Memberatkan dan
Psikotropika.
Untuk menjatuhkan putusan pelaku
penyalahgunaan
Dakwaan merupakan dasar hukum
tindak
pidana
acara pidana karena berdasarkan
narkoba,
hakim
itulah pemeriksaan di persidangan
membuat pertimbangan.
dan
a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Meringankan Penjatuhan Pidana
terhadap
Narkotika
pertimbanganDari
kasus
dilakukan
(Pasal
142
ayat
(1)
yang
KUHAP). Dakwaan berisi identitas
diteliti oleh penulis, hakim dalam
terdakwa juga memuat uraian tindak
menjatuhkan pidana terhadap pelaku
pidana serta waktu dilakukannya
tindak pidana narkoba cenderung
tindak pidana dan memuat pasal
91
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
yang dilanggar (Pasal 142 ayat (2)
Benda yang dipergunakan untuk
KUHAP).
menghalang-halangi
penyidikan
tindak pidana.
b. Keterangan Saksi Keterangan saksi merupakan alat
Benda
bukti seperti yang diatur dalam Pasal
diperuntukkan
184 KUHAP.
pidana.
Keterangan Terdakwa
Benda
Menurut Pasal 184 KUHAP butir e
hubungan langsung dengan tindak
keterangan terdakwa digolongkan
pidana.
sebagai
alat
bukti.
Keterangan
khusus
lain
dibuat
atau
melakukan
tindak
yang
mempunyai
d. Pasal-Pasal dalam Undang-
terdakwa adalah apa yang dinyatakan
Undang
terdakwa di sidang tentang perbuatan
Psikotropika. yang
Narkotika
sering
dan
yang dia lakukan atau yang dia
Hal
terungkap
di
ketahui sendiri atau yang dia alami
persidangan adalah pasal-pasal yang
sendiri.
dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini
c. Barang-barang Bukti Pengertian barang-barang bukti yang
bermula dan terlihat dalam surat
dibicarakan di sini adalah semua
dakwaan yang diformulasikan oleh
benda
dikenakan
penuntut umum sebagai ketentuan
penyitaan dan yang diajukan oleh
hukum narkoba yang dilanggar oleh
penuntut umum di persidangan yang
terdakwa.
yang
dapat
meliputi:
Benda
tersangka
atau
atau terdakwa
tagihan
2.
yang
Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis
seluruh atau sebagian diduga atau
Di
samping
pertimbangan
diperoleh dari tindak pidana atau
bersifat
sebagai hasil dari tindak pidana.
menjatuhkan
Benda yang dipergunakan secara
putusan membuat pertimbangan yang
langsung untuk melakukan tindak
bersifat non yuridis. Dari hasil
pidana atau untuk mempersiapkan
penelitian penulis terhadap sepuluh
tindak pidana.
putusan Pengadilan Negeri Medan
yuridis
hakim
yang dalam
ada beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:
92
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
a. Akibat
perbuatan
mengaktifkan
terdakwa.
gelar
perkara
dengan melibatkan fungsi terkait
b. Kondisi diri terdakwa.
khususnya mendatangkan saksi Ahli untuk dimintai pendapat.
PENUTUP Kesimpulan 1. Putusan
Saran praperadilan
dalam
1. Perlu dilakukan perbaikan dan
perspektif perlindungan HAM di
penambahan
Indonesia diatur secara umum,
Undang- Undang Hukum Acara
dalam KUHAPyang bertujuan
Pidana
untuk
terhadap
penegakan
kepastian
hukum,
hukum
terhadap
(KUHAP),
Kitab
khususnya
ketentuan
yang
dan
mengatur tentang praperadilan
perlindungan hak asasi tersangka.
karena lembaga praperadilan ini
2. Hambatan
dalam
pelaksanaan
masih
putusan praperadilan antara lain
banyak
kelemahan-
kelemahan.
yang ditetapkan adalah mengenai
2. Para pelaksanan penegak hukum
prosedural (legal formal) tentang
terutama
Penangkapan,
Penahanan,
langsung dalam proses perkara
dan/atau
pidana, yaitu polisi, jaksa, hakim,
Penggeledahan,
yang
berkecimpung
penyitaan barang atau benda
dan
milik tersangka. Khusus bahwa
sadar dan mengerti batas-batas
tersangka adalah dader, pleger,
kewenangannya.
atau
adanya check and balance, maka
medepleger
minimal
2
alat
ditetapkan bukti
telah
advokat/pengacara
Dan
harus
Agar
setidaknya masyarakat juga harus
terpenuhi (Pasal 183 KUHAP)
dibekali oleh pengetahuan hukum
3. Hakim praperadilan pidana untuk
agar mereka mengerti apa yang
perlindungan HAM di Medan,
menjadi
antara
hukumnya yang ini juga berguna
lain
pengawasan
meningkatkan melalui
bidang
untuk
hak
dan
kewajiban
menghindarkan
dirinya
Propam, Was.sidik, peningkatan
diperlakukan sewenang-wenang
professional
oleh penegak hukum.
penyidik
melalui
Dikjur dan peningkatan atau
93
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
3. Para pelaksana penegak hukum
Penerbit PT Citra Aditya Bakti,
dalam melakukan tugasnya juga
Bandung, 2002.
harus menjunjung tinggi nilai
Arief Nawawi Barda, Kapita Selekta
kemanusiaan, asas praduga tak
Hukum Pidana tentang Sistem
bersalah, serta asas persamaan
Peradilan
kedudukan dalam hukum. Dan
Universitas
perlu adanya political will dari
Semarang, 2007.
kejaksaan untuk mentaati putusan praperadilan tersebut
agar
dapat
Pidana Terpadu, BP Diponegoro
Atmasasmita
putusan
Romli,
Peradilan
dilaksanakan
Pidana
Abolisionisme,
KUHAP),
Cetakan
tidak
ada
kekuatan lain atau lembaga lain yang
mempunyai
Perspektif
Eksistensialisme
(berhubungan dengan pasal 270 sebab
Sistem
dan Binacipta,
Kedua
(Revisi).
Bandung, 2006.
wewenang
Lamintang
P.A.F.
dan
malakukan atau memaksa jaksa
LamintangTheo,
Pembahasan
untuk melaksakan putusan hakim
KUHAP
dalam perkara praperadilan.
Pengetahuan Hukum Pidana &
Menurut
Yurisprudensi,
Ilmu
Sinar
Grafika,
Jakarta 2010.
DAFTAR PUSTAKA Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum,
Suatu
Pengantar,
Sasangka
Liberty, Yogyakarta, 2002.
Penahanan,
Edisi Pertama, Cetakan Ketiga,
Permasalahan
dan
Penerapan
KUHAPPemeriksaan
Mulyadi Lilik, Hukum Acara Pidana
Surat
Berlian,
Harahap M. Yahya, Pembahasan
Malang, 2005.
Terhadap
Surya
dan
Surabaya, 1996.
Peradilan Pidana, UMM Press,
Tinjauan
Penyidikan,
Penuntutan
Praperadilan,
Sunaryo Sidik, Kapita Selekta Sistem
(Suatu
Hari,
Sidang
Pengadilan, Banding, Kasasi dan
Khusus Dakwaan,
Eksepsi, dan Putusan Peradilan),
Peninjauan
Kembali,
Kedua,Sinar
Grafika,
2006.
94
Edisi Jakarta,
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
---------------------Permasalahan
dan
Pembebasan
Rusli Muhammad, Potret Lembaga
Penerapan
Pengadilan Indonesia, PT Raja
KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta,
Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
2003.
SM.
Prodjohamidjojo Komentar
Pengadilan
Martiman. Atas
Amin,
Hukum Negeri,
Acara Pradnya
Paramita, Jakarta, 2004.
KUHAP,
Pedoman
Pradnya Paramita, Jakarta,1999.
Pelaksanaan
Kitab
Undang-Undang Hukum Acara
R. Soeparmono, Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan
Pidana,
Ganti Kerugian dalam KUHAP,
Kehakiman Republik Indonesia,
Mandar Maju, Bandung, 2003.
Cetakan Ketiga, 1982.
Sunarso Hukum
Siswanto,
Departemen
Peraturan Perundang - undangan
Penegakan
Psikotropika
Penerbit
:
dalam
Kajian Sosiologi Hukum, PT
Undang – Undang Dasar 1945
Raja Grafindo Persada, Jakarta Undang – Undang Kitab Hukum
2004.
Acara Pidana Undang – Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
95
