KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PROBOLINGGO

RENCANA AKSI KEGIATAN

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PROBOLINGGO

2015–2019

Jl. Tanjung Tembaga Baru Probolinggo Telp. (0335) 421917 – 421918 Fax. (0335) 421918 Email : [email protected]

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 - 2019

I

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, maka dokumen Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas II Probolinggo tahun 2015-2019 dapat tersusun dengan baik dan lancar. Organisasi dan tata kerja KKP telah ditetapkan dalam Permenkes RI No. 356/Menkes/Per/IV/2008, dimana KKP mempunyai tujuan dalam melakukan cegah tangkal penyakit yang memiliki peran penting sebagai unit pelaksana teknis program Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di pintu/gerbang negara. Guna mewujudkan peran dan fungsi serta peningkatan kinerja KKP Kelas II Probolinggo maka dipandang perlu dibuat suatu Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun anggaran 2015-2019. RAK merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan KKP Kelas II Probolinggo kurun waktu 5 tahun yang dapat dijadikan pedoman dalam Rencana Operasional tahunan dan melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo tahun 2015-2019 ini, namun kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan. Semoga RAK KKP Kelas II Probolinggo tahun 2015-2019 ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja KKP Kelas II Probolinggo.

Probolinggo, Februari 2015 Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo

Rahmat Subakti, S.KM, MHM NIP 196507131988031002


II

DAFTAR ISI

Halaman Judul................................................................................................... Kata Pengantar .................................................................................................. Daftar Isi ............................................................................................................ Daftar Singkatan ................................................................................................ Bab I

i ii iii iv

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................................. B. Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan ................................. C. Dasar Hukum ............................................................................... D. Organisasi.................................................................................... E. Potensi dan Permasalahan .......................................................... F. Lingkungan Strategis ....................................................................

1 4 10 11 14 18

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS A. Tujuan .......................................................................................... B. Sasaran Strategis.........................................................................

21 22

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN A. Arah Kebijakan dan Strategi ......................................................... B. Kerangka Regulasi ....................................................................... C. Kerangka Kelembagaan...............................................................

25 28 29

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN A. Target Kinerja .............................................................................. B. Kerangka Pendanaan ..................................................................

30 33

Bab V

PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN ...........................

36

Bab VI

PENUTUP ........................................................................................

37

Bab II

Bab III

Bab IV

LAMPIRAN


III

DAFTAR SINGKATAN

ADKL BMN DBD HIV IHR KKP KEPMENKES MDG’S NUBIKA OMKABA PERMENKES PKSE PRL UKLW PHEIC PM PNBP PP & PL PP PTM RAP RKAKL RENSTRA RM RPJMN SDM SE SPM SSCC SSCEC TB TTU TUPOKSI TPM UPT UU

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan Barang Milik Negara Demam Berdarah Dengue Human Immunodeficiency Syndrome International Health Regulation Kantor Kesehatan Pelabuhan Keputusan Menteri Kesehatan Millenium Development Goals Nuklir Bioterorisme dan Narkotika Obat Makanan Kosmetika dan Bahan Aditif Peraturan Menteri Kesehatan Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi Pengendalian Risiko Lingkungan Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah Public Health Emergency of International Concern Penyakit Menular Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Peraturan Pemerintah Penyakit Tidak Menular Rencana Aksi Program Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga Rencana Strategi Rupiah Murni Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Sumber Daya Manusia Surveilans Epidemiologi Standar Pelayanan Minimal Ship Sanitation Control Certificate Ship Sanitation Control Exemption Certificate Tuberkulosis Tempat Tempat Umum Tugas Pokok dan Fungsi Tempat Pengelola Makanan Unit Pelayanan Teknis Undang Undang


IV

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005 – 2025 sebagai rencana pembangunan kesehatan nasional dibidang kesehatan untuk jangka waktu 20 tahun ke depan sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah

dan

masyarakat

termasuk

swasta

dalam

mewujudkan

tujuan

pembangunan kesehatan sesuai dengan dasar, visi, misi dan arah pembangunan kesehatan yang telah disepakati. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden N0. 2 Tahun 2015. Pembangunan Kesehatan Nasional adalah upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta dengan memperhatikan tantangan global maupun spesifik lokal. Sesuai dengan amanat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka salah satu pelaku pembangunan kesehatan yaitu Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian Kesehatan didasarkan pada perubahan struktur organisasi Kementerian Kesehatan yang memberikan penekanan kepada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di kabupaten/kota dan Millenium Development Goals (MDG’s) dan permasalahan kesehatan regional dan global. Renstra Kementerian Kesehatan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri

Kesehatan

RI

No.

HK.02.02/MENKES/52/2015

tentang

Renstra

Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019, merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program

pembangunan kesehatan

yang akan dilaksanakan langsung oleh Kementerian Kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu 2015-2019, maka dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu

Rencana Aksi

Program (RAP) pada setiap unit satuan kerja baik satuan kerja ditingkat pusat maupun daerah yaitu Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi serta memperhatikan visi, misi, tujuan, nilai-nilai dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan. Dengan telah diberlakukannya International Health Regulation (IHR) tahun 2005 tanggal 15 Juni Tahun 2007 dengan fokus utama kepada Public Health RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 - 2019

1

Emergency of International Concern /PHEIC. Oleh karena itu dalam IHR 2005 sangat ditekankan pentingnya penguatan surveilans disemua tingkatan, kerja sama negara meliputi informasi, komunikasi bila terjadi PHIEC, menunjuk National Focal Point disetiap negara serta pentingnya pengawasan di pintu keluar masuk suatu negara melalui pelabuhan maupun lintas batas darat. Dalam rangka implementasi IHR 2005 di pintu masuk negara ditekankan pentingnya : 1. Kapasitas Inti Bidang Surveilans dan Respons yaitu : Suatu negara harus menggunakan sistem kesehatan yang ada untuk mencapai kapasitas inti sebagaimana diisyaratkan IHR yang mencakup (a). Surveilans, pelaporan, pemberitahuan, verifikasi, respons dan kerjasama dan (b) semua aktifitas dibandara, pelabuhan laut dan perlintasan darat yang telah ditetapkan. 2. Kapasitas Inti Bagi Bandara, Pelabuhan Dan Perlintasan Darat, agar setiap saat : a. menyediakan akses pada (i) pelayanan kesehatan yang memadai termasuk fasilitas diagnostik dilokasi yang dekat sehingga memungkinkan penilaian cepat dan perawatan bagi pelaku perjalanan yang sakit dan (ii) staf, peralatan dan lingkungan kerja yang memadai; b. menyediakan akses terhadap peralatan dan personel untuk pengiriman pelaku perjalanan yang sakit ke fasilitas kesehatan yang memadai; c. menyediakan personel yang terlatih untuk pemeriksaan alat angkut; d. menjamin lingkungan yang aman bagi para pelaku perjalanan yang menggunakan fasilitas yang ada di pintu masuk, termasuk pengadaan air minum,

tempat makanan, fasilitas catering pesawat udara, Toilet umum,

fasilitas pembuangan sampah cair dan padat yang memadai, dan area berpotensi risiko lainnya, dengan melaksanakan pemeriksaan secara berkala; dan e. sejauh

dapat

dilakukan

menyediakan

personel

terlatih

dan

program

pengendalian vektor dan reservoir didalam dan disekitar pintu masuk.

Selanjutnya IHR juga mempersyaratkan agar pelabuhan, bandara dan perlintasan darat dapat merespons kejadian yang dapat menimbulkan PHEIC dengan kapasitasnya: (a) menyediakan respon emergensi kesehatan masyarakat yang memadai dengan menetapkan dan memantapkan rencana kontingensi emergensi kesehatan masyarakat, termasuk penunjukan koordinator dan contactpoint yang berhubungan dengan pintu masuk, layanan kesehatan masyarakat dan layanan agen lainnya; (b) melakukan penilaian dan perawatan bagi pelaku perjalanan atau hewan yang terjangkit oleh pengaturan yang tepat pada fasilitas


2

medis dan kesehatan hewan setempat dalam pengisolasian, pengobatan dan layanan pendukung lainnya yang diperlukan; (c) menyediakan ruangan yang memadai, dan dipisahkan dari pelaku perjalanan lain, untuk mewawancarai orang yang terjangkit atau tersangka; (d) menyediakan sarana diagnosis dan, bila perlu, karantina terhadap pelaku perjalanan yang diduga, lebih baik bila di sarana kesehatan

yang

jauh dari

pintu

direkomendasikan bila perlu untuk

masuk;

(e)

menerapkan tindakan

yang

hapus serangga, hapus tikus, hapus hama,

dekontaminasi atau penanganan bagasi, kargo, peti kemas, alat angkut, barang dan paket pos, di lokasi khusus yang ditunjuk dan dilengkapi untuk keperluan ini. (f) menerapkan pengawasan masuk dan keluarnya pelaku perjalanan; dan (g) menyediakan akses berupa peralatan yang dirancang khusus dan personel terlatih dengan alat pelindung diri yang memadai, dalam merujuk pelaku perjalanan yang membawa atau terkontaminasi penyakit menular. Sesuai Permenkes Nomor 356 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, bahwa

Kantor Kesehatan Pelabuhan yang

selanjutnya disebut KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Pada saat ini pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuknya barang, jasa dan manusia, akan tetapi sudah berkembang lebih jauh menjadi sentra-sentra industri yang menyerap banyak tenaga kerja, pusat perdagangan. Tingginya mobilitas dapat menyebabkan kemungkinan penyebaran penyakit antar satu daerah ke daerah yang lain juga semakin meningkat. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan satuan kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan 2015 – 2019, Permenkes Nomor 356 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, RAP Ditjen PP & PL, serta tetap sejalan dengan International Health Regulation (IHR) Tahun 2005, maka dalam penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dan Rencana Aksi Program (RAP) mulai Tahun 2015 mengacu pada satu program yakni program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dengan terkendalinya faktor risiko lingkungan di pelabuhan laut, bandara, pos lintas batas darat dalam rangka untuk cegah tangkal penyakit melewati alat angkut. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun 2015 - 2019 KKP Kelas II Probolinggo ini diharapkan dapat tercapai dan berkesinambungan sesuai target yang telah ditetapkan termasuk di semua

wilayah kerja. Dalam penyusunan

pelaksanaan kegiatan/ anggaran KKP Kelas II Probolinggo dapat dilaksanakan


3

secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel. B. KONDISI UMUM, POTENSI DAN PERMASALAHAN Berdasarkan RKA-KL 2014 KKP Kelas II Probolinggo telah melaksanakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dilihat dari penyerapan dana dari target yang telah

ditetapkan

sebelumnya.

Berikut

ini

beberapa

pencapaian

keuangan

berdasarkan RKA-KL tahun 2014 : 1. Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra Pada tahun 2014 total anggaran yang disediakan untuk program pembinaan surveilans, imunisasi, karantina dan kesehatan sebesar Rp. 1.570.481.000,sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.533.848.910,- (97,67%). Secara

lebih

rinci

penyerapan

anggaran

Program

Pencegahan

dan

Pemberantasan Penyakit tahun 2014 dijabarkan sebagai berikut : a. Lokasi situasi khusus dan pengungsi yang dikendalikan faktor risikonya Tahun 2014 Jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.208.700.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.205.253.500,- (98,35%). b. Jejaring Kerja Surveilans Tahun 2014 Jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.306.926.000,-

dengan

realisasi

anggaran sebesar

Rp.

294.332.325,-

(95,90%). c. Tenaga terlatih Bidang Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra Tahun 2014 Jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.61.480.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 60.952.450,- (99,14%). d. Alat Kesehatan Tahun 2014 Jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.338.110.000,-

dengan

realisasi

anggaran sebesar

Rp.

332.800.000,-

(98,43%). e. Upaya Pengendalian Faktor Risiko PHEIC di pintu Masuk Pelabuhan Tahun 2014 Jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.261.513.000,- dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 252.515.000,-

(96,56%). f. Upaya Penyelenggaraan Program Karantina dan Kesehatan Tahun 2014 Jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.70.361.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 68.716.140,- (97,66 %).


4

g. Bahan Kesehatan Tahun 2014 Jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.83.817.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 83.628.270,- (99,77%). h. Dokumen SSCC Tahun 2014 Jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.50.060.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.043.400,- (97,97%). i. Dokumen SSCEC Tahun 2014 Jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.66.694.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 65.450.000,- (98,13%). j. Dokumen ICV Tahun 2014 Jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.81.160.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 79.917.825,- (98,47%). k. Sertifikat P3K atau Alat Kesehatan Kapal Tahun 2014 Jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.41.660.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 41.240.000,- (98,99%). 2. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Pada tahun 2014 total anggaran yang disediakan untuk program pengendalian penyakit bersumber binatang sebesar Rp. 200.000.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp.187.174.000,- (93,59%). Secara lebih rinci penyerapan anggaran Program Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang tahun 2014 dijabarkan sebagai berikut : a. Luas wilayah bebas vektor DBD Tahun 2014 Jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.86.419.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 81.964.000,- (94,84%). b. Laporan pengendalian penyakit bersumber binatang di pelabuhan / bandara / PLBD Tahun 2014 jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 113.581.000,- dengan realisasi

anggaran sebesar Rp .105.210.000,-

(92,63%). 3. Program Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pada tahun 2014 total anggaran yang disediakan untuk program pengendalian penyakit menular langsung sebesar Rp. 130.300.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp.130.300.000,- (98,68%). Secara lebih rinci penyerapan anggaran Program Pengendalian Penyakit Menular Langsung tahun 2014 dijabarkan sebagai berikut :


5

a. Laporan Pengendalian Kasus HIV pada orang dewasa Tahun 2014 jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 57.190.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp . 57.102.538,- (99,85%). b. Laporan Pengendalian Kasus TB Tahun 2014 jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 6.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp .6.420.000,- (97,27%). c. Laporan Pengendalian Kasus Diare Tahun 2014 jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 5.100.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp .4.920.000,- (96,47%). d. Tenaga Kesehatan Terlatih Bidang Penyakit Menular Langsung Tahun 2014 jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 15.120.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp .14.924.000,- (98,70%). e. Laporan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Pelabuhan / Bandara / PLBD Tahun 2014 jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 46.290.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp .45.218.950,- (97,69%). 4. Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular Pada tahun 2014 total anggaran yang disediakan untuk program pengendalian penyakit tidak menular sebesar Rp.250.000.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp.249.043.500,- (99,62 %). Secara lebih rinci penyerapan anggaran Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular tahun 2014 dijabarkan sebagai berikut : a. Peralatan Pengendalian PTM Tahun 2014 jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 227.769.000,- dengan realisasi


(99,58%). b. Bahan/Reagen Screening Faktor Risiko PTM Tahun 2014 jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 10.383.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp .10.382.000,- (100%). c. Laporan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Tahun 2014 jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 11.848.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp .11.847.000,- (100%). 5. Program Penyehatan Lingkungan Pada tahun 2014 total anggaran yang disediakan untuk program penyehatan lingkungan

sebesar

Rp.286.369.000,-

sedangkan

realisasinya

sebesar

Rp.257.529.400,- (89,93 %).


6

Secara lebih rinci penyerapan anggaran Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular tahun 2014 dijabarkan sebagai berikut : a. Dokumen Pelaksanaan Pengamanan Limbah, Udara dan Radiasi Tahun 2014 jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 19.863.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp .19.536.000,- (98,35%). b. TTU Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2014 jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 17.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp .16.945.000,- (99,68%). c. Laporan Pengawasan Air Bersih di Pelabuhan Tahun 2014 jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 99.610.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp .89.212.000,- (89,56%). d. Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2014 jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 104.196.000,- dengan realisasi


(83,28%). e. Monitoring Tempat Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja Tahun 2014 jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 45.700.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp .45.062.800,- (98,61%). 6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pada tahun 2014 total anggaran yang disediakan untuk Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Pada Program Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan sebesar Rp.7.347.819.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp.6.527.261.327,- (88,83%). Secara lebih rinci penyerapan anggaran Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Pada Program Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan tahun 2014 dijabarkan sebagai berikut : a. Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahun 2014 jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 379.580.000,- dengan realisasi


(94,97%). b. Laporan Keuangan Tahun 2014 jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 87.950.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp .86.205.950,- (98,02%).


7

c. Target dan Pagu PNBP Tahun 2014 jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 225.234.000,- dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 211.890.575,-

(94,08%). d. Laporan Aset Negara (BMN) Tahun 2014 jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 18.250.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp .17.997.700,- (98,62%). e. Layanan Administrasi Kepegawaian Tahun 2014 jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 44.300.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp .43.973.100,- (99,26%). f. Administrasi dan Pembinaan Hukum dan Organisasi Tahun 2014 jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 37.542.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp .21.181.850,- (56,42%). g. Alat Kesehatan Tahun 2014 jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 665.919.000,- dengan realisasi


(90,02%). h. Laporan Pengendalian Nyamuk Tahun 2014 jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 143.968.000,- dengan realisasi


(99,92%). i. Laporan Perkantoran Tahun 2014 jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4.723.527.000,- dengan realisasi

anggaran sebesar Rp .4.193.150.532,-

(88,77%). j. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Tahun 2014 jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 52.012.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp .51.785.000,- (99,56%). k. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Tahun 2014 jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 21.949.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp .21.500.000,- (97,95%). l. Gedung/Bangunan Tahun 2014 jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 947.588.000,- dengan realisasi


(81,87%).


8

Berdasarkan uraian di atas, kinerja KKP dalam rangka pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di pintu gerbang negara pada periode 2015-2019 masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain: 1.

Transisi epidemiologi Salah satu masalah kesehatan masyarakat yang sedang kita hadapi saat ini dalam pembangunan kesehatan adalah beban ganda penyakit, yaitu disatu pihak masih banyaknya penyakit infeksi yang harus ditangani, dilain pihak semakin meningkatnya penyakit tidak menular. Demikian pula re-emerging dan new emerging diseases, yang berpotensi menimbulakan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pandemi. Penyakit yang berpotensi menjadi ancaman internasional (PHEIC) semakin nyata, sehingga diperlukan pula kesiapan semua lini baik jajaran kesehatan dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk pintu-pintu masuk (bandara, pelabuhan, lintas darat) dalam mencegah keluar masuknya penyakit.

2.

Transisi demografi Meningkatnya umur harapan hidup menyebabkan proporsi penduduk usia lanjut semakin meningkat, sehingga menyebabkan perubahan pola penyakit dan gangguan kesehatan.

3.

Transisi lingkungan Ditandai dengan banyaknya terjadi bencana alam, perubahan iklim global, berkurangnya lahan pangan, dan lain-lain. Perubahan iklim di dunia (climate change) diyakini akan sangat berpengaruh terhadap pola penyebaran penyakit terutama penyakit bersumber binatang, penyakit tidak menular, kejadian kecelakaan, dan gangguan kesehatan akibat perubahan lingkungan.

4.

Perubahan sosial budaya Adanya perubahan gaya hidup (lifestyle) yang cenderung menjadi tidak sehat, laju modernisasi yang cepat, dan berkembangnya nilai-nilai baru.

5.

Perubahan keadaan politik Adanya reformasi dan desentralisasi dimana daerah mempunyai wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri.

6.

Perubahan keadaan ekonomi Adanya globalisasi dan pasar bebas dimana salah satu contoh akan diterapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada bulan Desember 2015.

7.

Perubahan keadaan keamanan Perubahan keadaan keamanan dengan adanya berbagai macam konflik skala global dan regional, terjadinya perang, dan terorisme termasuk bioterorisme.

8.

Kondisi kesehatan lingkungan


9

Proporsi masyarakat yang memiliki akses ke sarana sanitasi dasar dan air bersih yang memenuhi syarat masih terbatas dan lingkungan pemukiman dan perumahan yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Kondisi ini diperberat dengan jumlah penduduk yang besar yang menyebabkan daya dukung lingkungan semakin menurun. Salah satu hal yang harus diadaptasi adalah adanya perubahan iklim (climate change). Peningkatan muka air laut menyebabkan semakin luasnya breeding places vektor penular penyakit, ancaman penyediaan sumber air bersih dari sumur gali, dan kenaikan suhu menyebabkan adaptasi vektor penular penyakit ke area yang lebih luas. 9.

Perilaku masyarakat Salah satu faktor kunci untuk menekan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular adalah perilaku pola hidup bersih dan sehat yang disertai upaya penyehatan lingkungan. Masih terbatasnya kemampuan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dapat dilihat dari masih tingginya prevalensi merokok di masyarakat, kurangnya aktifitas fisik, konsumsi gizi yang tidak seimbang. Kecenderungan meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), serta tingginya kecacatan dan kematian akibat kecelakaan.

10. Kinerja pelayanan kesehatan Kinerja pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam membuka kesempatan masyarakat memperoleh status kesehatan yang lebih baik. Pelayanan kesehatan yang diberikan ke masyarakat telah mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, namun masih dirasakan belum memadai. Hal ini terlihat dari beberapa indikator diantaranya proporsi bayi yang mendapatkan imunisasi campak, dan proporsi penemuan kasus (case detection rate) TB paru, penemuan kasus baru kusta, cakupan pengobatan massal filariasis dan lainnya. 11. Keterbatasan, kesenjangan dan distribusi SDM kesehatan Sumber daya manusia dalam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan adalah tenaga fungsional seperti sanitarian, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan pada sarana kesehatan maupun tenaga masyarakat, kader desa, juru malaria desa, jumantik, juru imunisasi. Sampai saat ini kebutuhan dan distribusi tenaga fungsional tersebut diatas masih belum terpenuhi secara merata, demikian pula tenaga masyarakat banyak yang kurang aktif. C. DASAR HUKUM 1. UU 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut 2. UU 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara


10

3. UU 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular 4. UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 5. UU 13 tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji 6. UU 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan 7. PP 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 8. Keputusan Presiden No 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan 9. Inpres No. 4 Tahun 1985 tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi 10. PP 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi 11. Kepmenkes 1144 tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan 12. Kepmenkes 264 Tahun 2004 tentang Kriteria Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan 13. Permenkes 356 Tahun 2008 tentang

Organisasi & Tata Kerja Kantor

Kesehatan Pelabuhan 14. Kepmenkes 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa 15. Kepmenkes 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan 16. Kepmenkes 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans

Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular

Terpadu 17. Permenkes 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah 18. Kepmenkes 340 Tahun 1985 tentang

Pembantuan Taktis Operasional

Satuan Organisasi Ditjen PPM & PLP Dalam Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut Utama Keppel ADPEL 19. Kep. Dirjen PPM & PLP 351 Tahun 1995 tentang Pencatatan dan Laporan Kantor Kesehatan Pelabuhan 20. Kep. Dirjen PPM & PL No. 451 Tahun 1991 tentang Pedoman Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa 21. IHR Tahun 2005 D. ORGANISASI 1. Struktur Organisasi Didalam Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes nomor 356 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan bahwa KKP Kelas RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 - 2019

11

II terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian Karantina & Surveilans Epidemiologi, Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan, Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah, Wilayah Kerja, Kelompok Fungsional dan Instalasi. Adapun secara struktur organisasi dapat digambarkan sebagai berikut :

KEPALA KANTOR Rahmat Subakti, S.KM,MHM Rahmat Subakti, S.KM, MHM. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA Kelik Sulistiyono, ST Kelik Sulistiyono, S.T.

KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KARANTINA & SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

KEPALA SEKSI PENGENDALIAN RESIKO LINGKUNGAN

KEPALA SEKSI UPAYA KESEHATAN & LINTAS WILAYAH

Suyoko, ST, MM

Drs. H. Irfan, MSi.

dr. Rofiud Darojat

Suyoko, S.T., M.M.

Drs. H. Irfan, M.Si.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

WILAYAH KERJA 1. 2. 3. 4. 5.

Pelabuhan Laut Panarukan Pelabuhan Laut Tanjung Wangi Pelabuhan Laut Pasuruan Pelabuhan Laut Paiton Bandara Abdur Rahman Saleh

2. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Permenkes nomor 356 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan maka KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi,

kekarantinaan,

pengendalian

dampak

kesehatan

lingkungan,

pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut

KKP

Kelas

II

Probolinggo

menyelenggarakan fungsi: a.

Pelaksanaan kekarantinaan;

b.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan;

c.

Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;


12

d.

Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;

e.

Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia;

f.

Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;

g.

Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;

h.

Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;

i.

Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;

j.

Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;

k.

Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;

l.

Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;

m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara; n.

Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan

o.

Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;

p.

Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

3. Ruang Lingkup Tugas Adapun ruang lingkup tugas masing-masing sub bagian dan seksi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo berdasarkan Permenkes Nomor 356 Tahun 2008 adalah sebagai berikut : a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, pelaporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga. b. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit dan penyakit potensial wabah serta penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta


13

pengembangan teknologi, pendidikan dan pelatihan bidang kekarantinaan di wilayah kerja bandara dan pelabuhan. c. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pengendalian vektor dan dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara dan pelabuhan. d. Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang upaya kesehatan pelabuhan di wilayah kerja bandara dan pelabuhan. 4. Hubungan Kerja Dalam melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK), KKP Kelas II Probolinggo akan berhubungan kerja dengan unit-unit di lingkungan Kementerian Kesehatan maupun dengan instansi lainnya secara lintas program dan lintas sektor. Disamping itu juga berhubungan kerja langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat bandara dan pelabuhan di wilayah kerja dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Hubungan kerja intern, dilakukan dengan unit-unit di Lingkungan Kementerian Kesehatan seperti Direktorat di Lingkungan DitJen PP & PL, Ditjen Pelayanan Medis dan unit-unit lainnya. Hubungan kerja ekstern, dilakukan dengan masyarakat luas dan instansi lainnya baik secara lintas program maupun lintas sektor seperti KSOP, KUPP, PT. Persero Pelabuhan Indonesia III, KPPP, INSA, Dinas Kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, agen pelayaran, maskapai penerbangan, serta stakeholder dan instansi lainnya. E. POTENSI DAN PERMASALAHAN 1. PHEIC PHEIC

(Public

Health

Emergency

of

International

Concern)

adalah

kedaruratan kesehatan (KLB) yang meresahkan dunia. PHEIC adalah KLB yang :  dapat menjadi ancaman kesehatan bagi negara lain  kemungkinan membutuhkan koordinasi internasional dalam penanggulangannya Dalam

IHR

2005,

PHEIC

secara

definitive

diperluas

jangkauannya

dibandingkan IHR 1969 yang hanya mencakup penyakit kolera, pes, dan yellow


14

fever. Perluasan ini dimaksudkan untuk menjangkau penyakit new emerging dan reemerging, termasuk gangguan atau risiko kesehatan yang disebabkan bukan oleh infeksi (penyakit menular). KLB suatu penyakit tidak secara otomatis memberikan informasi yang cukup untuk mengetahui apakah penyakit tersebut menyebar secara internasional. Beberapa faktor, seperti letak geografi serta jumlah kasus, waktu, jarak batas internasional, kecepatan cara penyebarannya, dan faktor-faktor lainnya sangat relevan untuk dianalisis sehingga dapat ditentukan apakah suatu KLB merupakan penyakit yang berpotensi dalam penyebaran internasional. Kriteria suatu kejadian dinyatakan PHEIC adalah : a. Berdampak/berisiko tinggi bagi kesehatan masyarakat b. KLB atau sifat kejadian tidak diketahui c. Berpotensi menyebar secara internasional d. Berisiko terhadap perjalanan ataupun perdagangan. Core capacities KKP terhadap PHEIC : a. Rencana emergency respons b. Melakukan assesment dan memberikan pelayanan bagi yang sakit dalam ruang khusus c. Menyediakan fasilitas karantina bila diperlukan d. Melaksanakan deratting, disinfeksi, dekontaminasi pada bagasi, kargo, container dengan benar e. Melaksanakan tindakan yang telah ditetapkan bagi penumpang yang akan masuk dan keluar f. Menyediakan akses terhadap peralatan yang diperlukan, menyiapkan petugas dengan perlindungan diri guna merujuk penumpang dengan infeksi. Permasalahan yang dihadapi oleh KKP Kelas II Probolinggo sehubungan dengan PHEIC adalah : a. Belum semua tenaga yang dimiliki memahami SOP yang ada dan memiliki keterampilan dalam menghadapi dan menangani kasus PHEIC b. Tidak adanya forum komunikasi berkala baik antar KKP maupun di lingkup Kementerian dan lintas sektor untuk membahas PHEIC c. Belum lengkapnya peralatan medis yang dimiliki untuk menghadapi kejadian PHEIC d. Belum adanya ruang pemeriksaan khusus termasuk ruang isolasi baik di bandara maupun pelabuhan untuk penderita kasus PHEIC.


15

2. Sumber Daya a. SDM Sumber Daya Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, oleh karena itu dukungan SDM merupakan faktor kekuatan bagi KKP. SDM yang diperlukan tidak hanya yang memiliki kemampuan manajerial yang baik, namun penting juga didukung oleh sumber daya teknis yang handal di dalam penyusunan program maupun dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Distribusi pegawai KKP Kelas II Probolinggo sampai tahun 2014 dapat dilihat pada lampiran 3. b. Sarana dan Prasarana Berikut ini merupakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KKP Kelas II Probolinggo yang terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak serta berbagai peralatan penunjang : 1)

Barang Bergerak Barang bergerak Kendaraan Roda 4 (empat) sejumlah 13 unit, antara lain :  Ambulance Ford Ranger, diterima Desember 2011, keadaan baik dan berada di kantor induk Probolinggo  Pick Up Kijang tahun 1995, bantuan Kanwil Depkes Jatim ;  Isuzu D-Max, merupakan transfer dari Pusat, diterima Tahun 2010  Kijang Station tahun 1996, bantuan dari Kanwil Kemenkes Jatim  Ambulance L 300, diterima Tahun 2005, keadaan masih baik dan berada di Wilker Pasuruan  Ambulance Chevrolet, diterima tahun 2014, keadaan baik dang berada di wilker Tanjung Wangi  Avanza Station tahun 2005  Isuzu Panther Touring tahun 2007  Ambulance Isuzu ELF tahun 2008 (kendaraan khusus)  Mobil Vector Control Suzuki APV  All New Nissan Grand Livina 1.5 tahun 2014  Ambulance Chevrolet Colorado tahun 2014  Mitsubishi Outlander Sport GL A/T tahun 2014  Toyota New Hilux Pickup STD m/t tahun 2014. Kendaraan roda 2 (dua) 12 unit :  2 (dua) unit Honda Win tahun 1995 dan Tahun 1996  1 (satu) Unit Karisma Tahun 2003  2 (dua) Unit Supra X 100 cc tahun 2004  3 (tiga) Unit Supra X 125 cc tahun 2005


16

 2 (dua) Unit Supra X 125 cc tahun 2006  3 (tiga) Unit Honda Revo 110 cc tahun 2012. Kendaraan Roda Tiga sejumlah 2 (dua) unit :  Viar Long Karya 150 cc tahun 2012

 Viar Long Karya 200 cc tahun 2012 2)

Barang Tidak Bergerak Barang tidak bergerak, berupa : a. Bangunan gedung kantor milik sendiri, ada 4 lokasi :  Di kantor induk Pelabuhan Probolinggo ada 5 unit (639 m2)  Di wilayah kerja Tanjung Wangi – Banyuwangi 1 unit

(220 m2)

 Di wilayah kerja Pasuruan 1 unit (250 m2)  Di wilayah kerja Malang 1 unit (220 m2) b. Bangunan gedung disiapkan/sewa pengelola pelabuhan :  Kantor wilayah kerja Panarukan sewa milik PT. Pelabuhan Indonesia III dengan luas 115 m2  Kantor wilayah kerja Paiton menempati ruangan milik PLTU Paiton yang dipakai bersama instansi lain, yaitu perwakilan dari Administrator Pelabuhan dengan luas 58,5 m2  Pos Penyeberangan Ketapang Banyuwangi menempati ruangan milik PT. Indonesia Ferry (ASDP) dengan luas ± 24 m2 c. Bangunan rumah negara ada 2 unit :  Di kantor induk Pelabuhan Probolinggo 1 unit (Gol. I jabatan tipe C permanen)  Di wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Wangi – Banyuwangi 1 unit (Gol. I non jabatan tipe C permanen). d. Peralatan Penunjang yang gambaran lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3. Anggaran Pada tahun anggaran 2014, DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas II

Probolinggo sebesar Rp.9.784.969.000,- dengan 3 program yaitu program lingkungan sehat, program pencegahan dan pemberantasan penyakit dan program penerapan kepemerintahan yang baik dan memiliki 17 kegiatan. Realisasi anggaran DIPA/RKAKL tahun 2014 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo sebesar Rp. 8.883.443.925,- atau sebesar 90,78 %. Permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan sumber daya yang dimiliki KKP Kelas II Probolinggo adalah :


17

a. Belum seluruh tenaga SDM terlatih dalam menghadapi kejadian-kejadian penanganan dan penanggulangan PHEIC. b. Jumlah tenaga yang ada belum sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tupoksi. c. Belum maksimalnya proses pencatatan dan pelaporan. e. Belum optimalnya jejaring dan kemitraan dalam rangka menjalankan tupoksi. f. Sarana dan prasarana yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. 4. Perkembangan IPTEK Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang strategis adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan kemanusiaan. Dengan IPTEK perbedaan lokasi geografis dan batas – batas negara bukan lagi merupakan hambatan.

Dengan keberadaan IPTEK yang terus

berkembang, banyak manfaat yang bisa didapat antara lain : diperoleh kemampuan menumbuhkan jaringan, kemampuan inovatif yang bermutu dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, serta kemampuan untuk menumbuhkan daya dukung. Disamping itu, kemajuan IPTEK akan dapat memberikan keuntungan berupa tumbuhnya

SDM

yang

memiliki

kemampuan

penelitian,

pengembangan,

perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi. Akan tetapi, untuk pengembangan IPTEK, dukungan pihak-pihak lain sangat diperlukan, terutama dukungan yang berkaitan dengan perkembangan profesionalisme. Permasalahan yang dihadapi KKP Kelas II Probolinggo sehubungan dengan perkembangan IPTEK adalah : a. Belum seluruh SDM mampu mengikuti perkembangan IPTEK dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang b. Belum seluruh tenaga yang ada di KKP Kelas II Probolinggo mendapat pelatihan yang berhubungan dengan perkembangan IPTEK misalnya pengenalan aplikasi yang berhubungan dengan kerja KKP, cara pengoperasian alat-alat medis terbaru, dll. F. LINGKUNGAN STRATEGIS Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja KKP semata-mata tidak ditentukan oleh kemampuan dan hasil kerja yang dilaksanakan, namun juga dipengaruhi oleh mitra kerja dengan segala kontribusinya yang bersinergi secara dinamis dalam mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran.


18

Dalam pelaksanaan pengedalian penyakit dan penyehatan lingkungan di pintu gerbang negara tidak seluruh program atau kegiatan menjadi tanggung jawab dan berada di bawah kendali sektor kesehatan, namun juga dukungan dari berbagai sektor terkait, termasuk kondisi sosial ekonomi dan budaya maupun partisipasi masyarakat dan swasta. Pemberdayaan terhadap masyarakat sebagai basis dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan juga sangat penting, mengingat masyarakat bukan saja sebagai obyek tetapi juga sekaligus sebagai subyek, sementara pemerintah dalam hal ini sektor kesehatan bertindak sebagai fasilitator, regulator, dan dinamisator. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di pintu gerbang negara sebagai salah satu pilar pembangunan bidang kesehatan, perlu mencermati isu-isu strategis, dinamika wilayah, pola dan penyebaran penyakit, serta kecenderungan menurunnya kualitas kesehatan lingkungan sebagai dampak pembangunan dan fenomena alam. Beberapa isu strategis yang perlu dicermati dan dijabarkan lebih lanjut dalam pengelolaan program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan adalah sebagai berikut:  Perubahan iklim  Frekuensi KLB  Bencana alam  Pencemaran lingkungan  Dinamika kependudukan  Keterbatasan aksesibiltas  Keterbatasan Iptek  Legal aspek


19

BAB II TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam Rencana Aksi Kegiatan 2015 - 2019 tidak ada visi dan misi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo. Rencana Aksi Kegiatan 2015 - 2019 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo mendukung pelaksanaan program PP dan PL yang mengacu pada Renstra Kemenkes dalam melaksanakan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu: 1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan

masyarakat

maju,

berkesinambungan

dan

demokratis

berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5.

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni: 1.

Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

2. Membuat

pemerintah

tidak

absen

dengan

membangun

tata

kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 3.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4.

Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 - 2019

20

8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. A. TUJUAN Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia. Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome). Dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah: 1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012). 2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup. 3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%. 4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif. 5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan, maka ukuran yang akan dicapai adalah: 1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10% 2. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00. Dukungan Ditjen PP dan PL terhadap Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pencapaian tujuan Ditjen PP dan PL yaitu terselenggaranya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui : 1. Pembinaan surveilans, imunisasi, karantina dan kesehatan matra. 2. Pengendalian penyakit menular langsung.


21

3. Pengendalian penyakit bersumber binatang 4. Pengendalian penyakit tidak menular. 5. Penyehatan lingkungan. 6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program PP dan PL. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis dibawah Ditjen PP dan PL, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo turut serta mendukung upaya pencapaian tujuan program PP dan PL dengan fokus kegiatan di pintu masuk negara melalui : 1.

Upaya pengendalian faktor risiko pada wilayah dengan kondisi matra.

2.

Pengawasan alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan

3.

Peningkatan kondisi lingkungan sehat, aman dan terkendali dari faktor risiko KKM di pintu masuk negara.

4.

Penyusunan dokumen rencana kontijensi di pintu masuk negara.

5.

Pengendalian kasus penyakit menular langsung di pelabuhan / bandara.

6.

Pengendalian kasus penyakit tidak menular di pelabuhan / bandara.

7.

Pelaksanaan pengendalian vektor terpadu di lingkungan pelabuhan / bandara.

8.

Pengawasan tempat pengelolaan makanan di pelabuhan / bandara.

9.

Pengawasan sarana air bersih di pelabuhan / bandara.

10. Pengawasan tempat-tempat umum di pelabuhan / bandara. 11. Pelaksanaan kajian analisis dampak kesehatan lingkungan di pelabuhan / bandara. 12. Peningkatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di pelabuhan / bandara. B. SASARAN STRATEGIS Mengacu

pada

sasaran

strategis

Kementerian

Kesehatan

dan

Ditjen

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan serta berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan maka KKP Kelas II Probolinggo mempunyai sasaran strategis sebagai berikut : 1. Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan, dan kesehatan matra dengan indikator : a. Persentase upaya pengendalian faktor risiko pada wilayah dengan kondisi matra sebesar 100%. b. Persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan sebesar 100%


22

c. Persentase lingkungan sehat, aman, dan terkendali dari faktor risiko KKM di pintu masuk negara sebesar 100 % d. Persentase rencana kontinjensi kedaruratan kesehatan masyarakat di pintu masuk dan wilayah sebesar 100 %. 2. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung dengan indikator : a. Persentase angka penemuan baru kasus HIV dan pengobatan sesuai standar sebesar 90% b. Persentase cakupan skrining penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) pada populasi berisiko sebesar 30% c. Cakupan Kabupaten/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (SR) mninimal 85% sebesar 30% d. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan pemantauan tifoid pada kelompok masyarakat paling berisiko sebesar 80%. 3. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular dengan indikator : a. Persentase desa yang melaksanakan kegiatan posbindu PTM dan cedera

sebesar 100% b. Persentase jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker

servik dan payudara (IVA dan atau Pap smear untuk CA Serviks dan CBE untuk Ca Payudara) sebesar 100% c. Persentase fasyankes primer yang melaksanakan upaya deteksi dini, tindak

lanjut dini, rehabilitasi dan atau paliatif PTM dan cedera sebesar 100%. d. Persentase fasyankes primer melaksanakan layanan upaya berhenti merokok

sebesar 80%. 4. Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang dengan indikator : a. Persentase Kab/Kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu sebesar 100% b. Jumlah Kab/Kota dengan API <1/1000 penduduk pada tahun 2019 sebesar 100% c. Persentase Kab/Kota dengan IR DBD kurang dari target nasional sebesar 100% 5. Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan dengan indikator: a. Persentase pengawasan kualitas air minum sebesar 100% b. Persentase Tempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 100% RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 - 2019

23

c. Jumlah Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan kawasan sehat sebesar 100% d. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 100%. e. Jumlah rekomendasi kajian analisis dampak kesehatan lingkungan sebesar 100%. 6. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dengan indikator : a. Persentase Satker Program PP dan PL yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA sebesar 100% b. Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana / prasarananya untuk memenuhi standar sebesar 100%.


24

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN A. Arah Kebijakan dan Strategi Arah kebijakan dan strategi KKP Kelas II Probolinggo dalam program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di pintu masuk negara didasarkan pada arah kebijakan dan strategi dalam Rencana Aksi Program PP dan PL 2015 – 2019 serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. Arah kebijakan KKP Kelas II Probolinggo adalah : 1.

Pencegahan dan pemberantasan penyakit diarahkan untuk mendorong peran, membangun komitmen, dan menjadi bagian integral pembangunan kesehatan dalam mewujudkan masyarakat pelabuhan yang sehat dan produktif .

2.

Pencegahan

dan

pemberantasan

penyakit

diselenggarakan

melalui

penatalaksanaan kasus secara cepat dan tepat, imunisasi, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta pengendalian faktor risiko di pelabuhan. 3.

Pencegahan dan pemberantasan penyakit diarahkan untuk mengembangkan dan memperkuat jejaring surveilans epidemiologi dengan fokus pemantauan wilayah setempat dan kewaspadaan dini, guna mengantisipasi ancaman penyebaran penyakit antar daerah maupun antar negara.

4.

Pencegahan dan pemberantasan penyakit diarahkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan penanggulangan KLB/wabah dan bencana maupun kesehatan matra.

5.

Pencegahan dan pemberantasan penyakit diarahkan untuk memantapkan jejaring lintas program, lintas sektor, serta kemitraan dengan masyarakat termasuk swasta untuk percepatan program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular melalui pertukaran informasi, pelatihan, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan pemanfaatan sumberdaya lainnya.

6.

Pencegahan dan pemberantasan penyakit diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme

sumberdaya

manusia

di

bidang

pencegahan

dan

pemberantasan penyakit sehingga mampu menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat pelabuhan. 7.

Pencegahan dan pemberantasan penyakit diarahkan untuk meningkatkan cakupan, jangkauan, dan pemerataan pelayanan penatalaksanaan kasus penyakit secara berkualitas.


25

8.

Pengendalian lingkungan sehat diselenggarakan melalui peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dari masyarakat, serta pengendalian faktor risiko di lingkungan pelabuhan.

9.

Pengendalian lingkungan sehat

diarahkan untuk

mengembangkan dan

memperkuat jejaring surveilans epidemiologi faktor risiko dengan fokus pemantauan wilayah setempat dan kewaspadaan dini dengan keterlibatan semua stakeholders. 10. Pengendalian lingkungan sehat diarahkan untuk memantapkan jejaring lintas program, lintas sektor, serta kemitraan dengan masyarakat termasuk swasta dalam percepatan program lingkungan sehat melalui pertukaran informasi, pelatihan, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan pemanfaatan sumberdaya lainnya. 11. Pengendalian lingkungan sehat diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia di bidang kesehatan lingkungan yang secara fungsional merupakan sumberdaya inti dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program lingkungan sehat. 12. Pengendalian lingkungan sehat diarahkan untuk meningkatkan cakupan, jangkauan, dan pemerataan pengendalian faktor risiko secara berkualitas di lingkungan pelabuhan. Berdasarkan arah kebijakan KKP Kelas II Probolinggo dalam pengelolaan program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di pintu masuk negara, dikembangkan strategi sebagai berikut: 1.

Melaksanakan NSPK Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) menjadi hal yang sering disebut setelah pemberlakuan PP No. 38 Tahun 2007. Didalam pasal 9 disebutkan bahwa Menteri//kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan program kegiatan. Strategi yang dikembangkan untuk melaksanakan norma tersebut adalah dengan melakukan update terhadap peraturan-peraturan baru dan terus melakukan sosialisasi seluruh peraturan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi KKP kepada seluruh staf KKP Kelas II Probolinggo beserta stakeholder terkait. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan kegiatan

sedangkan

prosedur

adalah

metode

atau

tata

cara

untuk

penyelenggaraan kegiatan. Strategi yang dilakukan berupa penerapan Standar


26

Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatan dan menyiapkan sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan SOP tersebut. Kriteria adalah ukuran yang digunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan program kegiatan. Strategi yang dilaksanakan dengan menetapkan indikator kinerja dan output indikator serta target pencapaiannya. Penetapan target output indikator berdasarkan definisi operasional masing-masing output indikator tersebut dan ditetapkan secara rasional sesuai sumberdaya yang dimiliki. 2.

Melaksanakan advokasi dan sosialisasi Strategi yang dikembangkan dengan terus menerus memberikan advokasi dan sosialisasi tentang program KKP, informasi PHEIC dan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan kepada setiap pengguna jasa beserta stakeholder terkait.

3.

Melaksanakan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program Strategi yang dikembangkan adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki seoptimal mungkin untuk memprcepat target kinerja yang ditetapkan dengan penempatan personil sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. Selain itu juga meningkatkan sumberdaya dengan peningkatan sarana prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan.

4.

Mengembangkan (investasi) sumberdaya manusia Sumberdaya manusia merupakan modal dasar untuk mencapai tujuan organisasi. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia di KKP Kelas II Probolinggo dilaksanakan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan secara berkala baik yang diadakan di pusat maupun di daerah. Peningkatan kualitas pendidikan juga dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada setiap petugas untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik melalui beasiswa tugas belajar maupun pendanaan secara mandiri.

5.

Memperkuat jejaring kerja Jejaring Kerja (Networking) adalah salah satu kegiatan penting dalam berorganisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien dan efektif dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi antar bagian dari suatu organisasi atau dengan organisasi lain sehingga akan memudahkan dalam mengatasi masalah

untuk

tujuan

bersama.

Strategi

yang

dikembangkan

melalui

pelaksanaan rapat rutin bulanan yang diikuti oleh seluruh seksi dan wilayah kerja di KKP Kelas II Probolinggo sebagai implementasi jejaring kerja internal, sedangkan untuk jejaring kerja dilakukan melalui rapat koordinasi dan diseminasi informasi yang diikuti oleh seluruh stakeholder di KKP Kelas II Probolinggo.


27

6.

Memperkuat logistik, distribusi dan manajemen Strategi yang

dikembangkan melalui peningkatan pengajuan anggaran

pengadaan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dimiliki baik di kantor induk maupun seluruh wilayah kerja KKP Kelas II Probolinggo demi peningkatkan kualitas layanan. Untuk mencapai target kinerja, KKP Kelas II Probolinggo terus berupaya meningkatkan sistem manajemen yang terintegrasi antar seksi dan wilayah kerja. 7.

Memperkuat surveilans epidemiologi dan aplikasi teknologi Strategi yang dilakukan berupa penguatan sistem surveilans surveilans epidemiologi melalui pengumpulan data secara aktif melalui peningkatan pengawasan alat angkut, orang dan barang di pintu masuk negara serta pengumpulan data secara pasif yang menggunakan sumber data instansi lain. Pengumpulan data surveilans juga memanfaatkan aplikasi teknologi berbasis website baik nasional maupun internasional. Data yang didapat kemudian diolah, dianalisa dan didiseminasikan dalam bentuk informasi surveilans epidemiologi di pintu masuk negara.

8.

Melaksanakan supervisi / bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi Monitoring bertujuan untuk memperoleh informasi secara terus menerus berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati. Untuk mencapai tujuan ini, secara berkala dilakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi ke seluruh wilayah kerja setiap enam bulan untuk mengetahui capaian hasil kinerja serta mengidentifikasi sedini mungkin setiap permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan untuk kemudian memberikan masukan dalam rangka penyelesaian masalah.

9.

Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan Pengembangan

dan

penguatan

sistem

pembiayaan

dilakukan

melalui

penyempurnaan kerangka pendanaan yang dijelaskan pada bagian lain RAK ini. B. Kerangka Regulasi Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT), KKP Kelas II Probolinggo didalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan selalu bersandar pada regulasi yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi KKP. Kerangka regulasi tersebut dapat berupa Peraturan Menteri, Peraturan


28

Presiden, Peraturan Pemerintah sebagai turunan Undang-undang dan peraturan kesehatan internasional yang tertuang didalam IHR (2005). Kerangka regulasi di tingkat UPT diarahkan untuk : 1) pedoman pelaksanaan program / kegiatan; 2) pelaksanaan fungsi jejaring kerja, 3) pencegahan penyakit melalui pintu masuk negara, 4) pengendalian faktor risiko lingkungan pelabuhan, 5) peningkatan SDM kesehatan di pintu masuk negara, 6) peningkatan manajemen dan pembiayaan program kesehatan. Didalam Rancangan Aksi Program Ditjen PP dan PL 2015 – 2019 dijelaskan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun mendatang target regulasi yang akan diselesaikan terkait PP dan PL sebanyak 25 rancangan regulasi yang dieselesaikan tiap tahunnya, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun akan dihasilkan 125 rancangan regulasi terkait Program PP dan PL. C. Kerangka Kelembagaan Kerangka

kelembagaan

disusun

dalam

bentuk

desain

organisasi

berdasarkan regulasi pemerintah, perkembangan dan tantangan lingkungan strategis di bidang pembangunan kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, pergeseran dalam wacana pengelolaan kepemerintahan (governance issues), kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, dan prinsip reformasi birokrasi (penataan kelembagaan yang efektif dan efisien). Desain organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan mengacu pada Permenkes No. 356 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Kerangka kelembagaan KKP kelas II probolinggo disusun untuk mendukung program PP dan PL di pintu masuk negara sesuai dengan Kebijakan Pemerintah dan Kementerian Kesehatan. Kerangka kelembagaan KKP Kelas II Probolinggo merupakan manifestasi dari tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan, yaitu pelaksanaan cegah tangkal keluar dan masuknya penyakit melalui pintu masuk negara. Kerangka kelembagaan ini disusun sebagai upaya untuk memperkuat sistem kesehatan nasional, sinkronisasi program PP dan PL, pelaksanaan kebijakan kesehatan di bidang kekarantinaan kesehatan untuk mendukung NSPK, peningkatan SDM kekarantinaan kesehatan dan penguatan manajemen dan sarana prasaran program PP dan PL di pintu masuk negara.


29

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Memperhatikan Rencana Aksi Program Ditjen PP dan PL , tujuan, arah kebijakan dan strategi KKP Kelas II Probolinggo sebagaimana diuraikan dalam babbab sebelumnya, maka disusunlah target kinerja dan kerangka pendanaan Rencana Aksi Kegiatan 2015- 2019. A. Target Kinerja Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2019. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2019. Sasaran Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam Rencana Aksi Kegiatan ditetapkan dengan merujuk pada sasaran yang ditetapkan dalam RAP dan Renstra serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi KKP Kelas II Probolinggo yang didistribusikan pada masing-masing seksi dan sub bagian tata usaha. Sasaran program pokok KKP Kelas II Probolinggo dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di pintu masuk negara yang ditetapkan tersebut adalah : 1. Program Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra Sasaran kegiatan ini adalah menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveillance, karantina kesehatan, dan kesehatan matra. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah : a. Persentase upaya pengendalian faktor risiko pada wilayah dengan kondisi matra dengan output sebagai berikut : 1) Pengendalian faktor risiko pada kondisi matra sebesar 86 % 2) Pelayanan kesehatan haji luar kota sebesar 100 % b. Persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan dengan output sebagai berikut : 1) Penerbitan dokumen Certificate of Pratique sebesar 100 % 2) Penerbitan dokumen SSCC sebesar 100 % 3) Penerbitan dokumen SSCEC sebesar 100% 4) Penerbitan dokumen rujukan orang sakit sebesar 100 % 5) Penyusunan dokumen sistem kewaspadaan dini di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 100 % 6) Peningkatan tenaga terlatih bidang simkarkesma sebesar 100%


30

c. Persentase lingkungan sehat, aman, dan terkendali dari faktor risiko KKM di pintu masuk negara dengan output sebagai berikut : 1) Pengawasan terhadap faktor risiko KKM di lingkungan

pelabuhan/bandara

sebesar 100 % d. Persentase rencana kontinjensi kedaruratan kesehatan masyarakat di pintu masuk dan wilayah dengan output sebagai berikut : 1) Rencana kontinjensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat sebesar 50 %. 2. Program Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Sasaran

kegiatan

ini

adalah

meningkatnya

penanggulangan penyakit bersumber binatang.

pencegahan

dan

Indikator pencapaian sasaran

tersebut adalah : a) Persentase Kab/Kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu dengan output sebagai berikut : 1) Peningkatan cakupan luas wilayah bebas vektor Pes, DBD dan diare sebesar 100 %. b) Persentase Kabupaten / Kota dengan IR DBD kurang dari target nasional dengan ouput sebagai berikut : 2) Pengamatan faktor risiko dan sumber penular DBD sebesar 100 % c) Jumlah Kab/Kota dengan API <1/1000 penduduk pada tahun 2019 dengan output sebagai berikut : 3) Pengamatan faktor risiko dan sumber penular malaria sebesar 100 %. 3. Program Pengendalian Penyakit Menular Langsung Sasaran kegiatan ini adalah menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah : a. Persentase angka penemuan baru kasus HIV dan pengobatan sesuai standar dengan output sebagai berikut : 1) Pelaksanaan layanan HIV/AIDS sebesar 30 %. b. Cakupan skrining penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) pada populasi berisiko dengan output sebagai berikut : 1) Pelaksanaan layanan IMS pada populasi berisiko sebesar 50 %. c. Persentase kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB BTA positif (SR) minimal 85% dengan output sebagai berikut : 1) Pelaksanaan skrining TB melalui pengamatan cegah tangkal sebesar 70 %.


31

d. Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan pemantauan tifoid pada kelompok masyarakat paling berisiko dengan output sebagai berikut : 1) Pelaksanaan sosialisasi dan atau advokasi tentang Tifoid pada kelompok berisiko sebesar 80 %. 2) Pemantau Tifoid yang dilakukan oleh kelompok berisiko sebesar 80 %. 4. Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular Sasaran kegiatan ini adalah menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah : a) Persentase desa yang melaksanakan kegiatan posbindu PTM dan cedera dengan outpur sebagai berikut : 1) Pelaksanaan monitoring faktor risiko PTM melalui posbindu PTM sebesar 100 %. b) Persentase jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker servik dan payudara (IVA dan atau Pap smear untuk CA Serviks dan CBE untuk Ca Payudara) dengan output sebagai berikut : 1) Pelaksanaan deteksi dini kanker serviks dan payudara pada Perempuan usia 30-50 tahun sebesar 80 %. c) Persentase fasyankes primer yang melaksanakan upaya deteksi dini, tindak lanjut dini, rehabilitasi dan atau paliatif PTM dan cedera dengan output sebagai berikut : 1) Pelaksanaan upaya deteksi, tindak lanjut dini, rehabilitasi dan atau paliatif PTM dan Cedera sebesar 100 %. d) Persentase fasyankes primer melaksanakan layanan upaya berhenti merokok dengan ouput sebagai berikut : 1) Pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan sebesar 80 %. 5. Program Penyehatan Lingkungan Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah : a. Persentase pengawasan kualitas air minum dengan output sebagai berikut : 1) Pemetaan kualitas air minum sebesar 70 %. b. Jumlah Kab / Kota yang menyelenggarakan kawasan sehat dengan output sebagai berikut : 1) Perencanaan kerja di bidang kawasan sehat sebesar 100% c. Persentase Tempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan dengan output sebagai berikut : RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 - 2019

32

1) Perencanaan kerja dibidang penyehatan TTU sebesar 100 %. d. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan 1) Peningkatan tenaga terlatih di bidang penyehatan TPM sebesar 70 %. e. Jumlah rekomendasi kajian analisis dampak kesehatan lingkungan dengan output sebagai berikut : 1) Pengkajian ADKL / ARKL sebesar 100 %. 6. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah : a. Persentase Satker Program PP dan PL yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA dengan output sebagai berikut : 1) Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebesar 100 %. 2) Penyusunan dokumen evaluasi dan pelaporan sebesar 100 %. 3) Penyusunan laporan keuangan sebesar 100 %. 4) Penyusunan dokumen target dan pagu PNBP sebesar 100 %. 5) Penyusunan dokumen tindak lanjut LHP sebesar 100 %. 6) Penyusunan laporan aset Negara (BMN) sebesar 100 %. 7) Pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian sebesar 100 %. 8) Pelaksanaan pembinaan SDM sebesar 100 %. 9) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Pemerintah sebesar 100 %. b. Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana / prasarananya untuk memenuhi standar dengan output sebagai berikut : 1) Kalibrasi alat kesehatan dan laboratorium sebesar 95 %. 2) Pelaksanaan layanan perkantoran sebesar 95 %. 3) Pengadaan pengolah data dan komunikasi sebesar 95 %. 4) Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran sebesar 95 %. 5) Penambahan sarana gedung/bangunan sebesar 95 %. B. Kerangka Pendanaan Dalam lingkungan Kementerian Kesehatan, kerangka pendanaan meliputi peningkatan pendanaan dan efektifitas pendanaan. Peningkatan pendanaan kesehatan dilakukan melalui peningkatan proporsi anggaran kesehatan secara signifikan sehingga mencapai 5 % dari APBN pada tahun 2019. Pengalokasian anggaran program kegiatan KKP Kelas II Probolinggo ditujukan untuk mencapai target indikator program PP dan PL di bidang kekarantinaan kesehatan dengan


33

memperhatikan kewajiban dan kewenangan serta memperhatikan asas efektifitas dan efisiensi penganggaran. Sumber pendanaan KKP Kelas II Probolinggo dalam kurun waktu 5 tahun mendatang tertumpu pada APBN (rupiah murni) disertai dengan optimalisasi pemanfaatan anggaran bersumber PNBP. Perencanaan anggaran dilakukan setiap tahun dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pada periode tahun sebelumnya sebagai bentuk efektifitas dan efisiensi anggaran.


34

BAB V PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN

Pemantauan pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk memperoleh informasi secara terus menerus berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati. Pemantauan mencakup esensi aktifitas dan target yang ditetapkan

pada

mengidentifikasi

perencanaan jangkauan

progam.

pelaksanaan

Pemantauan kegiatan,

diarahkan

kualitas

guna

pengelolaan,

permasalahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Penilaian rencana aksi kegiatan KKP Kelas II Probolinggo bertujuan untuk mengetahui capaian masing-masing output dari indikator kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian dilakukan pada akhir kegiatan untuk mengetahui hasil atau capaian akhir masing-masing kegiatan. Hasil penilaian dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja KKP Kelas II Probolinggo terhadap tingkat keberhasilan penyelenggaraan program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di bidang kekarantinaan kesehatan. Penilaian kinerja dilaksanakan berdasarkan output indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pelaksanaan kinerja tahunan tertuang dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja jangka menengah lima tahun tertuang dalam laporan lima tahunan sesuai dengan indiator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana aksi kegiatan ini.


35

BAB VI PENUTUP Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Probolinggo Tahun 2015-2019 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan semua bagian di KKP Kelas II Probolinggo

dalam melakukan perencanaan,

pelaksanaan dan penilaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun (2015 – 2019). Penyusunan RAK diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi pemerintah sesuai RPJMN bidang kesehatan, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program PP dan PL yang telah ditentukan. Hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan KKP Kelas II Probolinggo. Dalam rangka penyempurnaan, tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap substansi dari RAK KKP Kelas II Probolinggo sesuai dengan perkembangan, perubahan dan dinamika pembangunan yang terjadi.


36

Lampiran 1 Indikator Kinerja Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan serta Rencana Aksi Program Ditjen PP & PL 2015 - 2019, KKP Kelas II Probolinggo membuat usulan indikator kinerja 2015 - 2019 sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA KKP 2015 – 2019 No 1.

Program Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra

Sasaran Strategis Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan

2015

2016

2017

2018

2019

1. Persentase upaya pengendalian faktor risiko pada wilayah dengan kondisi matra

80 %

85,5 %

85,5 %

93 %

93 %

2. Persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

80 %

3. Persentase lingkungan sehat, aman, dan terkendali dari faktor risiko KKM di pintu masuk negara

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

17 %

17 %

33 %

33 %

50 %

4. Persentase rencana kontinjensi kedaruratan kesehatan masyarakat di pintu masuk dan wilayah


Target (%)

Indikator Kinerja

Unit Pelaksana

Seksi PKSE

80%

85%

90%

100% Seksi PKSE

Seksi PKSE

Seksi PKSE

Target (%) No 2.

3.

Program Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Sasaran Strategis

Indikator

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular

2016

2017

2018

2019

1. Persentase angka penemuan baru kasus HIV dan pengobatan sesuai standar

15 %

15 %

15 %

30 %

30 %

2. Cakupan skrining penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) pada populasi berisiko

30 %

3. Cakupan kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (SR) minimal 85%

25 %

40 %

50 %

60 %

70 %

4. Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan pemantauan tifoid pada kelompok masyarakat paling berisiko

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

Seksi UKLW

80 %

80 %

80 %

100 %

100 %

Seksi UKLW

1. Persentase desa yang melaksanakan kegiatan posbindu PTM dan cedera 2. Persentase jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker servik dan payudara (IVA dan atau Pap smear untuk CA Serviks dan CBE untuk Ca Payudara)


Unit Pelaksana

2015

Seksi UKLW

30 %

30 %

50 %

50 % Seksi UKLW

Seksi UKLW

Seksi UKLW 60 %

60 %

75 %

75 %

80 %

No

4.

5.

Program

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Penyehatan Lingkungan

Sasaran Strategis

Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang

Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan


Indikator

Target (%) 2015 2015

2015

Target (%)

2015

2015

3. Persentase fasyankes primer yang melaksanakan upaya deteksi dini, tindak lanjut dini, rehabilitasi dan atau paliatif PTM dan cedera

80 %

80 %

80 %

100 %

100 %

4. Persentase fasyankes primer melaksanakan layanan upaya berhenti merokok

30 %

60 %

60 %

80 %

80 %

1. Persentase Kab/Kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu

80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

Seksi PRL

2. Jumlah Kab/Kota dengan API <1/1000 penduduk pada tahun 2019

80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

Seksi PRL

3. Persentase Kabupaten/ Kota dengan IR DBD kurang dari target nasional

80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

Seksi PRL

1. Persentase pengawasan kualitas air minum

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

2. Persentase Tempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan

80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

3. Jumlah Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan kawasan sehat

33 %

Seksi UKLW

Seksi UKLW

Seksi PRL

Seksi PRL 66 %

100 %

100 %

100 % Seksi PRL

Target (%) No

6.

Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Sasaran Strategis

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan


Indikator

Unit Pelaksana 2015

2016

2017

2018

2019

4. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

5. Jumlah rekomendasi kajian analisis dampak kesehatan lingkungan

100 %

1. Persentase Satker Program PP dan PL yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA

80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

2. Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana / prasarananya untuk memenuhi standar

75 %

80 %

85 %

90 %

95 %

Seksi PRL 100 %

100 %

100 %

100 % Seksi PRL

Sub.Bag. TU

Sub.Bag. TU

Lampiran 2 Rencana Anggaran KKP Kelas II Probolinggo 2015 – 2019 No.

1

2

3

4 5

Kegiatan Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pengendalian Penyakit Tidak Menular Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Penyehatan Lingkungan

Alokasi Anggaran Baseline Kegiatan Prioritas (Rp) 2015 1.401.080.000

2016

2017

2018

2019 3.257.616.000

Total (Rp)

2.693.836.000

2.842.157.000

3.016.312.000

13.211.001.000

125.762.000

336.640.000

353.500.000

371.213.000

389.816.000

1.701.169.000

191.780.000

287.385.000

301.464.000

316.237.000

331.732.000

1.367.118.000

242.800.000

254.693.000

267.173.000

280.265.000

303.500.000

1.343.431.000

301.218.000

348.598.000

395.976.000

443.355.000

490.735.000

1.979.882.000

17.012.085.000

7.924.246.000

8.147.116.000

8.378.164.000

48.649.698.000

20.933.237.000 12.084.516.000

12.574.498.000

13.151.563.000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 6

Lainnya Pada Program

7.188.087.000

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Jumlah


9.450.727.000

68.252.299.000

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PROBOLINGGO

Recommend Documents