K T P 2 D KAWASAN TERPILIH PUSAT PENGEMBANGAN DESA

PANDUAN PRAKTIS

IDENTIFIKASI LOKASI

KTP2D KAWASAN TERPILIH PUSAT PENGEMBANGAN DESA

EDISI DESEMBER 2006 SEBAGAI ACUAN BAGI SATKER P2P PROVINSI DALAM KEGIATAN PENYUSUNAN RPJM-KTP2D 2007

KATA PENGANTAR Melengkapi Acuan pelaksanaan pengembangan Perumahan dan Permukiman Perdesaan melalui penanganan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa atau KTP2D, yang tahapan pelaksanaannya telah ditetapkan sebagai berikut; (1) Identifikasi Lokasi, (2) Penyusunan RPJM dan (3) pelaksanaan fisik. Untuk kepentingan penyusunan RPJM maka diterbitkan Panduan Praktis IDENTIFIKASI LOKASI KTP2D sebagai acuan bagi Satuan Kerja Pengembangan Permukiman Provinsi didalam memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah didalam mengidentifikasi desa-desa potensial yang dapat ditangani secara keseluruhan dalam lokasi-lokasi KTP2D. Hasil identifikasi lokasi KTP2D ini aan menjadi pegangan bagi semua pihak didalam implementasi program-program yang bersifat pengembangan ekonomi lokal. Karena dengan kegiatan identifikasi KTP2D ini telah ditemukan desa-desa potensial beserta data-data (secara terbatas) yang dapat ditindak lanjuti dengan penyusunan rencana strategi kawasan serta indikasi program yang sesuai. Panduan Praktis IDENTIFIKASI LOKASI KTP2D edisi 2006 ini disajikan terutama untuk acuan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2007. Namun demikian karena keterbatasan informasi yang bisa disampaikan, maka tidak ditutup kemungkinan melakukan konsultasi langsung ke Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Ciptakarya, Departemen Pekerjaan Umum. Buku ini masih jauh dari sempurna, yang masih terbuka untuk masukan-masukan yang bersifat memperbaiki.

Jakarta, Desember 2006 Direktorat Pengembangan Permukiman

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi

i ii

1. Pendahuluan

1

2. Pengertian

1

3. Maksud dan Tujuan Identifikasi KTP2D

2

4. Konsepsi KTP2D

3

5. Kriteria KTP2D

5

6. Bentuk KTP2D

8

7. Langkah Kegiatan Secara Umum a. Persiapan b. Pemilihan alternatif perangkat c. Pelaksanaan kegiatan d. Survey potensi dominan e. Investigasi kawasan terpilih f. Penentuan peringkat KTP2D g. Legalisasi hasil identifikasi

10 10 11 12 13 13 14 14

8. Tindak Lanjut Kegiatan Identifikasi a. Identifikasi kebutuhan investasi Prasarana dan Sarana b. Identifikasi Kegiatan Pokok dan Penunjang c. Alokasi Pendanaan di Tingkat Provinsi/kabupaten

15 15 15 16

9. Penutup

16

LAMPIRAN 1. Perangkat Identifikasi KTP2D alternatif I 2. Perangkat Identifikasi KTP2D alternatif II 3. Perangkat Identifikasi KTP2D alternatif III

ii

1. PENDAHULUAN Pembangunan perdesaan secara keseluruhan telah ditangani melalui berbagai sektor dengan cara yang diupayakan terpadu. perumahan permukiman di perdesaan menjadi sangat penting sebagai “entry Point” pembangunan perdesan secara keseluruhan. Pemerintah sampai saat ini menggunakan azaz Tridaya yang intinya adalah pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pendayagunaan prasarana dan sarana permukiman didalam menangani Perumahan Permukiman Perdesaan. Dalam upaya merumuskan kebijaksanaan pembangunan perdesaan, desa dikelompokan kedalam 3 (tiga) kelompok yaitu : a. Desa Cepat Berkembang b. Desa yang berpotensi untuk berkembang dan atau desa yang sedang berkembang c.

Desa Belum Berkembang

Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) yang terdiri atas Desa Pusat dan Desa Hinterland, sebenarnya secara keseluruhan dapat mengait keseluruhan kelompok tersebut yaitu bahwasanya Desa Pusatnya merupakan Desa Cepat Berkembang sedangkan hinterlandnya dari kelompok Desa Sedang Berkembang dan Desa Belum Berkembang.

2. PENGERTIAN a. Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D), adalah satu satuan kawasan perdesaan sebagaimana tercantum dalam UU No. 24/1992, yang terdiri dari desa pusat dan desa-desa lain sebagai desa pendukungnya, yang memiliki keunggulan strategis berupa : 1) Peran kawasan ini bagi pertumbuhan dan pengembangan potensi kawasan perdesaan lain di sekitamya,

Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 1

2) Keuntungan ekonomis (economic scale) guna mengembangkan potensi andalannya, 3) Memiliki fasilitas pelayanan sosial ekonomi serta tingkat aksesibilitas yang relatif lebih baik di bandingkan dengan kawasan perdesaan disekitarnya. b. Identifikasi adalah kegiatan awal yang perlu dilakukan dalam rangka mencari dan menemukenali kawasan-kawasan perdesaan, yang memiliki karakter sebagaimana disebutkan diatas. Pada kawasan tersebut dapat dilakukan upaya pembangunan perdesaan melalui pendekatan penyediaan prasarana dan sarana yang secara langsung dapat memacu pertumbuhan ekonomi kawasan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN IDENTIFIKASI LOKASI KTP2D Panduan praktis identifikasi lokasi KTP2D ini disusun agar diketahui semua kalangan baik di Pusat maupun di daerah, yang terkait dengan pembangunan perdesaan, terutama aparat Pemerintah Kabupaten. Karenanya dalam pedoman ini akan dibahas tata-cara praktis melaksanakan identifikasi lokasi. MAKSUD Pengenalan kawasan pusat pengembangan perdesaan. yang dilanjutkan dengan identifikasi lokasi ini, dimaksudkan untuk membantu terlaksananya pembangunan yang lebih sistematis, dimana : -

desa yang berfungsi sebagai desa pusat perlu diberikan perhatian khusus. dengan mengintegrasikan penanganan desa pusat dan hinterlandnya kedalam sistem pembangunan Kabupaten induknya, maka desa pusat akan berperan sebagai pendorong terbentuknya satu kesatuan sistem pusat-pusat perkotaan dan perdesaan.

TUJUAN Hasil kegiatan identifikasi lokasi KTP2D ini ditujukan untuk :


a. mendapatkan kawasan-kawasan perdesaan yang diindikasi sebagai KTP2D dalam suatu kabupaten, lengkap dengan urutan/rangking lokasi yang disusun berdasarkan kajian dan kesepakatan bersama di daerah. Urutan tersebut sebaiknya dikukuhkan dengan SK Bupati yang bersangkutan. b. mengetahui karakteristik kawasan, sesuai dengan potensi dominan yang dapat/akan dikembangkan (agro bisnis, wisata, industri, perdagangan maupun sekedar pusat pelayanan jasa lokal), c.

mengetahui jenis sumber dan pembangunan yang mendukung pengembangan potensi dominan kawasan, dan

d. mengetahui perkiraan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar kawasan yang dapat mendorong pengembangan potensi dominan kawasan.

4. KONSEPSI KTP2D KTP2D merupakan pendekatan pembangunan kawasan perdesaan dengan cara mengembangkan potensi unggulannya, yaitu suatu sumber daya dominan baik yang belum diolah (eksplor) maupun sumber daya yang tersembunyi berupa sumber daya alam, sumber daya buatan ataupun sumber daya manusia yang difokuskan pada kemandirian masyarakat sesuai dengan azas TRIDAYA yang intinya adalah pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pendayagunaan prasarana dan sarana permukiman. Hal tersebut mencerminkan lokalitas dari program KTP2D ini. Dengan demikian, di dalam tahapan penyusunan KTP2D khususnya pada langkah persiapan yaitu penetapan lokasi KTP2D dan perkiraan awal potensi unggulan kawasan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal yang berbasis pada konsep “Good Village”. Suatu “Good Village” diindikasikan memiliki kemampuan, terutama untuk mengembangkan perekonomian lokal berbasis pada potensi unggulannya. Kemampuan tersebut adalah :


a. Kemampuan Berproduksi

-

-

-

Adanya perubahan teknologi, misalnya dalam pengolahan sawah dulu masih menggunakan tenaga hewan sekarang sudah menggunakan traktor. Pemanfaatan SDA tergantung pada tingkat teknologi yang digunakan dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan perubahan teknologi yang dapat meningkatkan produksi. Adanya basis SDA dan terciptanya multiplier effect sehingga dapat menyediakan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah elemen dari penduduk yang membantu mempertahankan keberlangsungan suatu perekonomian dengan jalan menyediakan suatu kombinasi energi dan intelegensi manusia kepada proses produktif. Adanya pengembangan produk (inovasi) sehingga dapat meningkatkan produksi, misalnya dalam bidang tambak tidak hanya tambak udang tetapi dikembangkan menjadi tambak jenis-jenis ikan. Adapun inovasi dapat dibagi dua yaitu inovasi yang berupa turunnya biaya termasuk mengenalkan metoda baru dalam pengolahan dan inovasi yang berupa peningkatan produk baru dengan kualitas baik.

b. Kemampuan Mengembangkan Kegiatan

-

-

Adanya peningkatan akses pada pasar; Penyediaan sarana dan prasarana: • jaringan transportasi; • jaringan irigasi; • air bersih; • listrik; • pasar; Peningkatan pelayanan kesehatan;

c. Kemampuan Mengembangkan Kelembagaan

-

Terdapat peningkatan Penghargaan/prestasi desa. Terdapat pengembangan dari kelembagaan masyarakat


d. Kemampuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia

-

-

-

Adanya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan dalam suatu masyarakat. Hal ini untuk menciptakan kesempatan kerja agar angkatan kerja dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Adanya pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan melalui kemampuan berfikir masyarakat melalui materi dasar hitung-menghitung, membuat perbandingan, mengeluarkan ide, membuat keputusan dengan kendala tertentu. Meningkatkan fungsi fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Fasilitas pendidikan untuk meningkatkan atau mengembangkan intelektual dan fasilitas kesehatan untuk mengembangkan fisik masyarakat.

5. KRITERIA KTP2D KRITERIA UMUM a. KTP2D merupakan satu kesatuan kawasan perdesaan Lokasi KTP2D adalah satu kesatuan kawasan perdesaan, yang terdiri dari desa pusat pertumbuhan dan desa-desa hinterlandnya. Pada umumnya desa-desa tersebut memiliki ikatan, baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga batasan wilayah bagi lokasi KTP2D dapat merupakan suatu batasan fisik dan fungsional. Unutk menjaga effisiensi dan efektifitas penanganannya, maka jumlah desa dalam KTP2D minimal 3 dan maksimal 5 termasuk Desa Pusat Pertumbuhannya. b. KTP2D tidak memiliki ciri perkotaan Kawasan perdesaan adalah sasaran dari program KTP2D ini, dengan demikian wilayah-wilayah yang mencirikan kawasan perkotaan bukan merupakan alternatif lokasi KTP2D. Berdasarkan Undang-undang Penataan Ruang No. 4 Tahun


1992, ciri kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. c.

KTP2D bukan merupakan pusat pemerintahan. Terkait dengan batasan dan ruang lingkup KTP2D, khususnya pada tahapan identifikasi, maka penetapan lokasi KTP2D perlu memperhatikan pusat-pusat pemerintahan dan daerah hinterland-nya, seperti ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan. Hal tersebut mengingat biasanya pada pusat-pusat pemerintahan telah memiliki program-program pembangunan, sehingga dapat menimbulkan tumpang tindihnya program yang pada akhirnya tujuan dan sasaran dari program KTP2D ini tidak tercapai secara maksimal. Pada umumnya di daerah-daerah sekitar pusat-pusat pemerintahan perkembangannya cenderung mengikuti bahkan tergantung pada pusat pemerintahan, sehingga daerah-daerah yang terpengaruh oleh perkembangan pusat pemerintahan disebut daerah hinterland pusat pemerintahan yang biasanya memiliki jarak relatif dekat dan aksesibilitas yang tinggi dengan pusatnya.

d. Desa Tertinggal tidak dapat mejadi bagian dari KTP2D Sesuai dengan konsep dasar pembentukan KTP2D, maka desa yang dikategorikan tertinggal tidak dianjurkan menjadi salah satu hinterland, karena hampir dipastikan bahwa pemenuhan kebutuhan pada desa tersebut akan menyedot sumber dana dan perhatian yang diperuntukkan bagi kawasan garapan, sehingga dapat diperkirakan akan menarik turun klasifikasi kawasan. Selain itu telah banyak alternatif program yang tertuju pada desa/kawasan tertinggal baik nasional, regional maupun lokal. KRITERIA KHUSUS


a. Kawasan Perdesaan Pusat Jasa dan Pelayanan Lokal -

Merupakan pusat pelayanan (sosial, ekonomi, administrasi, dll.)

b. Kawasan Perdesaan Wisata

-

c.

Mempunyai potensi wisata yang dapat/perlu dikembangkan menjadikegiatan utama kawasan Didukung oleh kegiatan lokal yang bersifat komplementer (perkebunan bunga atau buah-buahan, industri rumahan, terdapat situs sejarah) Mempunyai akses ke jalan regional Kawasan Perdesaan Industri Terdapatnya pengelompokan kegiatan industri yang dapat dikembangkan sebagai pusat industri perdesaan berskala kecil dan tidak polutif yang melayani desa-desa sekitarnya. Saat ini telah berkembang sebagai desa industri yang kegiatannya ditangani masyarakat dengan teknologi setempat. Didukung oleh kegiatan pertanian yang produknya merupakan bahan baku industri setempat

Kawasan Perdesaan Pusat Perdagangan

Masyarakat pada umumnya datang untuk berdagang atau membeli/mengulak. - Memiliki peranan sebagai pemasok barang dari desa-desa hinterland atau bisa juga dari desa/kota lain. d. Kawasan Perdesaan Pertanian/ Agro Bisnis

-

-

Kegiatan utama kawasan adalah pertanian yang cenderung surplus Produk berorientasi pasar (lokal/regional), dengan mutu dan harga kompetitif, terjamin ketersediaannya sepanjang tahun.


-

Fungsi kawasan dikembangkan sebagai daerah pertanian sesuai dengan RTRW Kabupatennya

6. BENTUK KTP2D Beragamnya ciri khas perdesaan diIndonesia, maka sangat dimungkinkan adanya beberapa alternatif bentuk KTP2D, sebagai berikut : a. Terdiri dari satu DPP dengan beberapa desa hinterland sekitarnya

Profil KTP2D seperti diatas, biasanya berada di desa-desa di P Jawa dan P Bali atau kecamatan yang berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan yang ordenya lebih tinggi dan berciri lebih maju dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi dan kegiatan ekonomi yang sudah lebih mapan. Untuk profil kawasan seperti dimungkinkan adanya hinterland yang lebih dari 4 (empat), namun sesuai dengan pertimbangan effisien dan effektifitas kawasan sebaiknya ditetapkan hanya 5 (lima) desa termasuk Desa Pusat. b. Terdiri atas satu DPP dengan hinterlandnya berupa desa dan atau bagian dari desa


Profil KTP2D sebagaimana digambarkan diatas menunjukkan bahwa keterkaitan antara hinterland dengan desa pusat dan antar hinterland bisa terjadi tidak menyeluruh artinya hanya bagian-bagian parsial didesa hinterland yang punya keterkaitan dengan desa pusat maupun dengan hinterland lainnya. Namun demikian pengambilan data dan atau sebutan desa hinterlandnya tetap pada desa induknya secara keseluruhan. c.

KTP2D yang antara desa dan hinterland dengan desa pusat dibatasi oleh sungai. Penentuan hinterland berupa dusun didasarkan atas jarak capai/radius keterkaitan serta ketergantungan dusun-dusun tersebut pada DPP bersangkutan dibidang ekonomi dan pelayanan lainnya.


Hal tersebut dimungkinkan apabila pencapaian antara desa pusat dengan hinterlandnya relatif mudah, disamping itu memang diantara keduanya punya ikatan dan keterkaitan baik dibidang ekonomi maupun pemerintahan.

7. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN IDENTIFIKASI SECARA UMUM Kegiatan identifikasi ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan bantuan dan bimbingan teknis dari Pemerintah Propinsi mengacu pada pedoman dan kriteria yang ditetapkan. Terdiri dari beberapa langkap pokok, yaitu : a. PERSIAPAN Berdasarkan alokasi paket kegiatan KTP2D dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten melakukan beberapa persiapan untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan perdesaan yang diindikasi sebagai KTP2D ini antara lain : 1) Menyampaikan informasi program kepada instansi terkait secara berjenjang. Di Kabupaten informasi disampaikan oleh Bupati dalam rangka : -

Menyamakan persepsi tentang KTP2D Konstribusi sektor terkait yang diharapkan dapat mengisi pengembangan KTP2D

2) Mengkaji dan mendalami kriteria kaitannya dengan RUTR Kabupaten.

lokasi

KTP2D,

dalam

3) Mengkaji satuan-satuan wilayah pengembangan sebagaimana tercantum dalam RUTR dan membaginya kedalam : -

Kelompok kecamatan dam SWP menurut fungsi yang akan dikembangkan Potensi dominan setiap kecamatan dalam SWP


4) Menetapkann bagian kawasan dalam kecamatan yang memenuhi kriteria sebagai KTP2D dan menyusunnya dalam daftar calon lokasi yang akan diteliti lebih lanjut. 5) Atas nama Bupati, Bappeda melakukan koordinasi dengan instansi terkait, guna menetapkan calon lokasi tentatif (sementara), atas dasar :

-

Potensi dominan kawasan Desa pusat dan desa hinterland Kepentingan pengembangan seluruh kabupaten

6) Menetapkan tim dan jadwal pelaksanaan kegiatan identifikasi

b. PEMILIHAN ALTERNATIF PERANGKAT (TOOLS) UNTUK PENILAIAN PERINGKAT DESA Beragamnya kondisi wilayah di Indonesia dan pertimbangan kelengkapan data dari masing-masing desa bersangkutan, maka dalam Panduan Praktis ini disediakan 3 (tiga) alternatif parangkat yang dapat diterapkan; sebagai berikut; 1) alternatif I Alternatif 1 dikhususkan untuk menilai desa-desa yang mempunyai data sangat lengkap, sehingga hasilnyapun sangat akurat. Hampir semua asupan data yang diproses mempunyai dasar yang legal, seperti jumlah penduduk, jumlah industri, dll langsung dimasukkan dalam sebagai komponen perhitungan yang dapat menentukan score desa. 2) alternatif 2 Alternatif 2 diperuntukkan bagi desa-desa yang lemah dalam data, atau bahkan sulit sekali didapatkan data tertulis. Cara


pada alternatif 2 ini mensyaratkan surveyor yang handal dan tidak hanya satu orang melainkan berupa tim karena harus melakukan keputusan-keputusan dan mentransfer kondisi existing yang kualitatif menjadi nilai kwantitatif. Surveyor harus benar-benar memahami cara ini. 3) alternatif 3 Alternatif 3 ini lebih mudah diterapkan, bisa dipergunakan untuk desa-desa yang datanya ‘kurang’ lengkap namun untuk beberapa hal sudah tersedia dengan baik. Hasilnya tidak dapat seakurat pada scoring system yang dilakukan pada alternatif 1. Ketiga ALTERNATIF diatas disediakan dalam Panduan Praktis ini. c. PELAKSANAAN KEGIATAN Survey Penetapan Kawasan Kegiatan ini dilakukan untuk menetapkan batas KTP2D yang lebih jelas, terdiri atas : 1) Penetapan Desa Pusat, yang dapat ditetapkan dengan cara teknik pembobotan. Desa yang memiliki nilai terbesar merupakan Desa Pusat. Selain itu dilakukan kajian keuntungan lokasi, dimana desa terpilih adalah desa yang memiliki lokasi strategis, baik terhadap desa sekitarnya maupun kepusat lain. 2) Penetapan Desa Hinterland

-

Pada dasarnya desa yang berbatasan langsung dengan desa pusat merupakan desa hinterland. Hinterland efektif diukur dari tingkat atau intensitas terjadinya interaksi baik sosial, ekonomi maupun ikatan budaya. Secara mudah dapat dilihat dariarah orientasi pelayanan dan pemenuhan kebutuhan primer desa pusat kepada desa hinterland-nya.


3) Gabungan antara desa-desa dan hinterland disebut sebagai kawasan. Yang dipilih adalah kawasan perdesaan yang memenuhi kriteria tertentu. d. SURVEY POTENSI DOMINAN 1) Potensi dominan adalah kegiatan yang terbanyak digeluti penduduk atau kegiatan yang memberikan kontribusi terbesar bagi kehidupan ekonomi kawasan 2) Potensi tersebut dapat tersebar merata diseluruh kawasan, hanya pada desa hinterland atau mengelompok di desa pusat. 3) Karakter kawasan disebut sesuai potensi dominannya (agro industri, agro wisata agro bisnis atau pusat jasa lokal) e. INVESTIGASI KAWASAN TERPILIH Berdasarkan hasil survey potensi dan penetapan kawasan, perlu diseleksi lebih lanjut, kawasan-kawasan yang diindikasi dapat dikembangkan sebgai lokasi KTP2D. Cara seleksi adalah sebagai berikut (disarankan menggunakan peta sebagai dasar seleksi) : 1) Bagi Jawa dan Bali

-

Kawasan tersebut tidak meliputi ibukota kecamatan. Desa pusatnya minimal berjarak 5 km dari ibukota kecamatannya. Dalam hal 2 kawasan yang sama-sama potensial lokasinya berbatasan langsung,dipilih yang memiliki potensi dan peran yang lebih strategis bagi pembangunan di kabupatennya.

2) Bagi kawasan diluar jawa dan bali

-

Diprioritaskan bagi kawasan yang berorientasi pada ibukota kecamatan dan atau calon ibukota kecamatan baru.


-

Dalam hal desanya sangat luas maka hinterlandnya adalah dusun dalam desa pusat, denganjarak jangkau investasi prasarana dan sarana pelayanan fasos dan fasum maksimum 10 km dari pusat kegiatannya.

3) Intensitas akses tidak semata-mata dilihat dari ketersediaan jalan darat, namun setiap bentuk akses yang memungkinkan terjadinya hubungan inter dan antar kawasan (termasuk lalulintas air) Hasilnya dihimpun dalam DAFTAR TENTATIF CALON LOKASI KAWASAN TERPILIH PUSAT PENGEMBANGAN DESA, yang dikelompokan menurut potensi dominannya. f.

PENENTUAN RANGKING KTP2D Berdasarkan hasil pengkajian teknis sebagaimana dimaksudkan dalam butir c, dan dengan memperhatikan variable lain yangberpengaruh seperti : 1) Keterkaitan fungsi dan peran kawasan terpilih terhadap struktur dan sistem kota dalam kabupaten, 2) Kedudukan/status kawasan terhadap prioritas pengembangan SWP secara keseluruhan, 3) Dampak atau keuntungan dan atau kontribusi strategisyang dapat diberikanoleh kawasan terhadap kawasan perdesaan lain dieskitarnya. Ditetapkan DAFTAR CALON LOKASI KTP2D menurut prioritas serta dominasi potensinya.

g. LEGALISASI HASIL IDENTIFIKASI Proses berikut ini adalah legalisasi hasil identifikasi menjadi DAFTAR LOKASI DEFINITIF KTP2D, yang dilakukan melalui forum khusus di tingkat Kabupaten. Forum mana pada dasarnya hanya


merupakan forum formal untuk mengesahkan hasil identifikasi yang pelaksanaannya telah melibatkan berbagai pihak. Daftar lokasi KTP2D definitif ini, disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah dan dinformasikan ke Propinsi untuk diketahui dan ditindaklanjuti. Secara periodik daftar ini perlu ditinjau kembali, guna mengantisipasi perkembangan di lapangan dan penyesuaian terhadap kebijakan pembangunan pada tahun berjalan. 8. TINDAK LANJUT KEGIATAN IDENTIFIKASI a. Identifikasi Kebutuhan Investasi Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Penyediaan PSD merupakan investasi yang mahal. Indikasi teknis terhadap kemungkinan pembangunannya perlu dilakukan dengan seksama. Kajian lanjut minimal harus telah mempertimbangkan : 1) Jenis konstruksi yang dapat dibangun berdasarkan kriteria teknis serta kelanjutan pengelolaan dan pemeliharaan oleh masyrakat. 2) Jumlah, jenis dan alokasi PSD yang perlu dibangun untuk memacu tumbuh dan berkembang kegiatan usaha ekonomi kawasan. 3) Perkiraan biaya investasi yang harus ditanamkan. b. Identifikasi Kegiatan Pokok dan Penunjang Kajian lebih mendalam terhadap kemungkinan pengembangan potensi dominan perlu dilakukan dalam rangka mengenali : 1) Kegiatan utama yang pengembangannya.

perlu

didukung

dan

diupayakan

2) Kegiatan pendukung yang perlu dihadirkan atau diperkirakan akan tumbuh dan berkembang sejalan dengan kegiatan utama; sehingga perlu pula diantisipasi kebutuhan PSD-nya


c. Alokasi Pendanaan di Tingkat Propinsi/ Kabupaten Antara lain ditujukan untuk : 1) Penyiapan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) kawasan, yang akan menjadiacuabagi seluruh pihak terkait. Ketersediaan RPJM secara swadaya oleh Pemerintah Kabupaten sangat dianjurkan, sehingga memudahkan program sektor masuk mengisi pembangunan di kawasan. 2) Penyiapan masyrakat (social pre conditioning) yang akan erat kaitannya dengan penetapan pendekatan pembangunan yang dilakukan. 3) Penyiapan rencana detail pengembangan kegiatan utama untuk tahun berjalan.

9. PENUTUP Dokumen IDENTIFIKASI LOKASI KTP2D ini disimpan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. Bila perlu setiap tahun anggran baru dilakukan review (kajian ulang terhadap prioritas dan rangking kawasan yang terpilih). Selanjutnya secara bertahap ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM untuk masing-masing lokasi KTP2D yang didalam penyusunannya lebih bernuansa pemberdayaan masyarakat terutama didalam penyusunan matriks program atau rencana tindak secara detil. Dalam hal penyusunan RPJM, telah pula disediakan Panduan Praktis yang dapat dipakai sebagai acuan bagai berbagai kalangan.


PERANGKAT IDENTIFIKASI LOKASI

KTP2D ALTERNATIF I Alternatif 1 dikhususkan untuk menilai desa-desa yang mempunyai data sangat lengkap, sehingga hasilnyapun sangat akurat. Hampir semua asupan data yang diproses mempunyai dasar yang legal, seperti jumlah penduduk, jumlah industri, dll langsung dimasukkan dalam sebagai komponen perhitungan yang dapat menentukan score desa.

BAGAN ALIR PROSES PENENTUAN KTP2D TIDAK

KECAMATAN (1)

IDENTIFIKASI AWAL SELURUH DESA DALAM KECAMATAN (2)

APAKAH DESA TERTINGGAL ATAU SEDANG IKUT PROGRAM PENGEMBANGAN DARI CIPTA KARYA (3)

YA

TIDAK DAPAT IKUT PROGRAM KTP2D

PENENTUAN AREA KPT2D BERDASARKAN RANGKING DESA, KONDISI GEOGRAFIS, DAN JUMLAH DESA DALAM 1 KTP2D (3 / 4 / 5)

PENGISIAN BORANG SKOR DESA DAN KTP2D (PERHITUNGAN TAHAP II)

PENGITUNGAN POTENSI DESA (TAHAP I)

MASUKAN DARI STAKEHOLDER RANGKING SELURUH DESA YANG MEMENUHI PERSYARATAN POIN 3 (HASIL PROSES TAHAP I)

RANGKING DESA DALAM KAWASAN DAN PENENTUAN DPP, DESA DESA HINTERLAND SERTA KLASIFIKASI DESA DAN KAWASAN

PENGISIAN DATA RUANG UNTUK KESIMPULAN (KONDISI EKSISTING DAN REKOMENDASI

I. PROSES SELEKSI AWAL Formula Proses Penghitungan KTP2D dibagi menjadi 2 Tahap Penghitungan yaitu : Tahap 1 : Penghitungan Penentuan Kawasan KTP2D Sebelum dilakukan penghitungan untuk mencari DPP (Desa Pusat Pertumbuhan) terlebih dahulu ditentukan Kawasan KTP2D yang terdiri dari DPP dan Hinterland nya. Dalam 1 Kecamatan yang terdiri lebih dari (misalnya)10 desa dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) KTP2D, berdasarkan pertimbangan effisiensi dan effektifitas penanganan dan pengelolaan serta dayadukung lahan juga aksesibilitas antar desa maka jumlah desa didalam KTP2D dibatasi minimal terdiri atas 3 desa dan maksimal 5 desa. Tahap 2 : Penghitungan Penentuan DPP dan Hinterland nya Setelah ditentukan kawasan KTP2D yang terdiri dari sejumlah Desa, proses selanjutnya adalah menghitung kembali desa desa yang ada dalam kawasan KTP2D untuk menentukan Desa DPP dan desa Hinterland Dasar penghitungan Tahap 1 sama seperti dasar penghitungan Tahap 2, hanya pada penghitungan Tahap I semua desa dihitung.. Setelah dilakukan penghitungan maka akan didapat satu Rekapitulasi Kecamatan. Data diurutkan berdasarkan Nilai Skor dimulai dari Skor tertinggi seperti Tabel dibawah ini.

Data skor pada tabel tersebut sudah terisi secara otomatis dari hasil Borang penghitungan Pengisian Skor Desa. Sedangkan untuk data Kriteria yang terdiri dari 9 kolom harus diisi sesuai dengan kondisi Desa. Ke 9 kriteria tersebut adalah : 1) Desa-desa yang akan menjadi bagian KTP2D bukan desa tertinggal dan tidak sedang dalam melaksanakan program akselerasi dari pemerintah (Cipta Karya). Filter awal tersebut bisa didapatkan dari data sekunder baik yang didapat dari BPS Pusat atau data dari BPS Daerah maupun sumber lain. 2) Merupakan satu kesatuan kawasan perdesaan yang mempunyai potensi a

Lamp I - 3

Data skor pada tabel tersebut sudah terisi secara otomatis dari hasil Borang penghitungan Pengisian Skor Desa. Sedangkan untuk data Kriteria yang terdiri dari 9 kolom harus diisi sesuai dengan kondisi Desa. Ke 9 kriteria tersebut adalah : 1) Desa-desa yang akan menjadi bagian KTP2D bukan desa tertinggal dan tidak sedang dalam melaksanakan program akselerasi dari pemerintah (Cipta Karya). Filter awal tersebut bisa didapatkan dari data sekunder baik yang didapat dari BPS Pusat atau data dari BPS Daerah maupun sumber lain. 2) Merupakan satu kesatuan kawasan perdesaan yang mempunyai potensi andalan untuk cepat bertumbuh kembang. Artinya terbentuknya suatu sinergi dari factor social, ekonomi, budaya yang saling mendukung serta terdapatnya potensi khusus yang dapat diandalkan untuk mengembangkan ekonomi kawasan secara menyeluruh. 3) Kawasan yang rawan terkena bencana, seperti banjir, longsor, kawasan rentan gempa, serta pengaruh negative gunung berapi dan wabah penyakit yang bersifat periodik, dapat dipertimbangkan menjadi lokasi KTP2D asalkan memiliki potensi unggulan yang relatif sangat layak untuk dikembangkan 4) Menjadi prioritas pengembangan daerah yang berada dalam konteks pencapaian visi dan misi daerah (Rencana Strategis Daerah). 5) Merupakan kawasan strategis dalam system pusat-pusat pemukiman/pertumbuhan wilayah sehingga mampu menjadi lokomotif hinterlandnya dan berdaya tarik terhadap kontra-urbanisasi. 6) Mempunyai akses yang memadai, baik antar desa dalam kawasan maupun ke pusat-pusat lain di luar kawasan 7) Mempunyai sumber daya yang potensial sehingga mampu tumbuh secara mandiri dalam penguatan masyarakat, memacu keunggulan komparatif ekonomi masyarakat dan mempunyai kemampuan untuk mendayagunakan dan mengembangkan sarana dan prasarana pemukiman

Lamp I - 4

8) Sikap masyarakat yang terbuka dan mudah menerima pembaharuan termasuk kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ini artinya keberhasilan program KTP2D sangat tergantung dari tingkat partisipasi dan kontribusi masyarakat pada kawasan tersebut. 9) Mempunyai kelembagaan dan kepemimpinan (formal atau informal) yang berjalan dengan baik. Pengisian Kriteria cukup diisi angka 1 untuk YA dan 0 untuk TIDAK. Untuk poin 1 apabila Ya maka Desa tersebut tidak dapat mengikuti program KTP2D dan poin 3 untuk Kawasan rawan bencana; Nilai 1 untuk Tidak Rawan Bencana dan Nilai 0 untuk Rawan Bencana. Langkah selanjutnya adalah Pengisian Data Tingkat Kemandirian Desa (TKD) yang terdiri dari (Swasembada, Swadaya dan Swakarsa). Data TKD dapat diambil dari data sekunder. Walaupun Nilai Tingkat Kemandirian Desa tidak bersifat Kuantitatif, namun Status TKD dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan DPP. Setelah data kriteria diisi maka Nilai Skor akan dijumlahkan dengan Nilai Kriteria dan ditulis di kolom Total Skor. II. PENGISIAN DATA POTENSI DESA Pengisian Data dimulai dari Borang Pengisian Skor Desa yang didapat dari Data Potensi Desa atau data Lapangan (survei) Sesuai dengan Buku Pedoman Identifikasi KTP2D terdapat aspek-aspek yang akan dihitung dalam proses identifikasi KTP2D yaitu : A. Potensi Sektor Unggulan B. Ketersediaan Prasarana Sarana Dasar untuk menunjang perkembangan produksi dan jasa C. Ketersediaan Prasarana Sarana Dasar melayani jasa-jasa publik D. Kondisi kependudukan untuk memenuhi skala ekonomi dan pelayanan sosial ekonomi desa E. Akses terhadap desa ke desa sekitarnya

Lamp I - 5

F. Akses desa ke kota terdekat Setiap Aspek tersebut akan diberi Nilai Bobot yang berbeda disesuaikan pada keseimbangan Potensi desa / kawasan. Dibawah ini akan dijelaskan proses penghitungan aspek-aspek tersebut hingga dapat menghasilkan satu Rekapitulasi penghitungan yang akan dijadikan sebagai bahan dalam menentukan kawasan KTP2D, klasifikasi kawasan, Desa DPP dan desa Hinterland serta klasifikasi masing masing desa. A. Potensi Sektor Unggulan Produksi dan Jasa sebagai Penggerak Pertumbuhan: BOBOTÆ (20%) Bagian ini meliputi : A.1. Bidang Kegiatan Ekonomi Masyarakat atau Rumah Tangga Ekonomi (20%) a. b. c. d.

Industri, Pariwisata dan Kerajinan Perdagangan, Pariwisata dan Jasa Pertanian dan Perkebunan Lainnya

(40) (30) (20) (10)

Nilai 100, sebagai nilai kesatuan terbesar pada setiap tahapan

Penjelasan : a. Kolom per desa diisi sesuai dengan data Potensi Desa, setelah semua data diisi selanjutnya data dijumlahkan kebawah untuk mendapatkan Nilai Pembagi. b. Kolom Bobot berisi Nilai 40,30,20,10 adalah nilai bobot yang telah didefinisikan sebelumnya. c. Nilai bobot per desa adalah hasil perkalian Data Potensi Desa / Nilai Pembagi x Bobot d. Kolom Skor merupakan penjumlahan dari hasil penghitungan Nilai Bobot

Lamp I - 6

e. Kolom 20% dari A didapat dari Perkalian Skor per desa x 20 % (20 % adalah nilai bobot untuk ”Potensi Sektor Unggulan Produksi dan Jasa sebagai Penggerak Pertumbuhan”). f. Kolom 20 % dari Total didapat dari hasil Perkalian Nilai 20% dari A x 20% (20 % adalah nilai bobot untuk ”Potensi Sektor Unggulan Produksi dan Jasa sebagai Penggerak Pertumbuhan” g. Nilai 20 % dari Total per desa akan dijumlahkan dengan Nilai dari aspek lainnya dan akan terlihat pada ”Tabel Rekapitulasi Pengisian Data KTP2D” MATRIK ISIAN A.1 dan A.2

Contoh Penghitungan Desa :

Data Jumlah Industri Kecil dan Kerajinan di Desa diisi sesuai data yang berasal dari Potensi desa juga data Perdagangan dan Jasa serta data Pertanian dan Perkebunan.

Lamp I - 7

Setelah data di isi maka sistem akan menghitung secara otomatis sesuai bobot yang sudah didefinisikan sebelumnya. Data perhitungan tersebut akan diisikan kedalam kolom 40,30,20,10 Kolom Skor berisi akumulasi data kolom bobot Kolom 20 % dari A berisi data perhitungan dari Kolom Skor x 20 % (Nilai 20 % adalah bobot untuk Aspek A.1) Kolom 20 % dari Total berisi data perhitungan dari Kolom 20 % dari A x 20 % (Nilai 20 % adalah bobot untuk Aspek A) demikian juga untuk item A.2 dan seterusnya

A.2. Badan Pengelolaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Æ BOBOT (20%) a. Badan Usaha / Perusahaan (55) b. Koperasi/Organisasi Petani (45) Form Isian A.2 berisi jumlah Badan Usaha / Perusahaan yang mengelola Kegiatan Ekonomi serta jumlah Koperasi / Organisasi Petani. A.3. Jumlah Pabrik/IndustriÆ BOBOT (20%) a. > 5 (50) b. 2 – 4 (35) c. < 2 (15) Berisi jumlah Pabrik / Industri Besar ; Jika desa tersebut memiliki > 5 pabrik maka isi kolom dengan angka 50, untuk jumlah 2-4 pabrik isi angka 35 dan jika hanua ada 1 isi 15. A.4. Sektor Ekonomi Potensial Æ BOBOT (20%) a. Industri Besar dan Sedang (30) b. Perdagangan dan Jasa (30) c. Industri Kecil (20) d. Sawah/Perkebunan (15) e. Perikanan/Pertanian Lahan Kering (5) Berisi data sektor ekonomi potensial yang terdapat di desa; yang terdiri dari Jumlah Industri Besar dan sedang, Perdagangan dan Jasa, Industri Kecil, Sawah dan Perkebunan serta Perikanan, yang masing masing memiliki Nilai Bobot.

Lamp I - 8

A.5. Tingkat Pendapatan Dominan Masyarakat Æ BOBOT (20%) a. < Rp 800.000 per bln (10) b. Rp 800 rb s/d Rp 1.4 juta per bln (20) c. Rp 1.4 juta s/d Rp 2 juta per bln (30) d. > Rp 2 juta per bln (40) Berisi data penghasilan rata rata warga desa per bulan B. Ketersedian Prasarana Sarana Dasar Penunjang Produksi Dan Jasa B.1. Sarana Listrik Æ BOBOT (25%) a. Dilayani PLN (50) b. Non PLN (35) c. Lainnya (15) Berisi data jumlah warga yang sudah memakai PLN, Non PLN (Genset) atau Lainnya (Minyak Tanah) B.2. Sarana Telepon Æ BOBOT ( 20%) a. Jumlah Telepon Rumah Tangga / Pribadi (75) b. Telepon Umum (25) c. Tidak Ada (0) Berisi data jumlah warga yang sudah memiliki Sambungan Telepon atau Telepon Umum yang terdapat di Desa tersebut. B.3. Penyediaan Air Bersih Æ BOBOT (10%) a. PAM / PDAM (60) b. Air Sumur / Pompa (40) c. Lainnya (Air Hujan / Sungai) (0) Berisi data jumlah warga yang sudah memakai fasilitas PAM/PDAM; Pemakai Sumur atau jumlah warga yang mengambil air dari sungai untuk dipergunakan sebagai air bersih B.4. Sarana Air Limah ÆBOBOT (10%) a. Dialirkan ke Riol kota /Pengolahan Limbah (50) b. Septitank / cubluk (40) c. Sungai (10)

Lamp I - 9

Berisi data jumlah warga pembuangan limbahnya sudah dikelola oleh Pemda/Swasta ; pembuangan limbahnya ke Septitank atau sungai. B.5. Sarana Persampahan Æ BOBOT (10%) a. Diangkut oleh truk Pemda/Swasta TPA (60) b. Dikelola lingkungan (40) c. Lainnya (tanpa lokasi pembuangan) (0) Berisi data jumlah warga pembuangan sampahnya sudah dikelola oleh Pemda/Swasta ; pembuangan sampahnya dikelola oleh lingkungan atau tanpa lokasi pembuangan) B.6. Drainage Æ BOBOT (10%) a. Kesaluran Drainage (50) b. Dialirkan ke sumur resapan (40) c. Lainnya (tanpa lokasi pembuangan) (0) Berisi data jumlah warga yang lingkungannya sudah memiliki saluran drainage atau dialirkan ke sumur resapan atau lainnya. B.7. Sarana Pengairan/Irigasi Drainage (15%) a. Primer (50) b. Sekunder (35) c. Lainnya (15) Berisi data jumlah warga yang lingkungannya sudah memiliki saluran drainage atau dialirkan ke sumur resapan atau lainnya. C. Pendukung Pelayanan Jasa-jasa Publik Æ BOBOT (20%) C.1. Fasilitas Perdagangan / Pasar Æ BOBOT (30%) a. Pasar Modern/Induk (50) b. Pasar Tradisional Pertokoan (35) c. Toko / warung (15) Berisi data jumlah pasar yang dimiliki oleh desa tersebut; baik Pasar Modern, Pertokoan / pasar tradisonal ataupun toko / warung C.2. Fasilitas Perkreditan Æ BOBOT (20%)

Lamp I - 10

a. Bank (45) b. KUD (35) c. Koperasi lainnya (20) Berisi data jumlah Bank (bank umum atau BPR), KUD atau koperasi lainnya yang dapat menyalurkan kredit kepada warga C.3. Fasilitas Pendidikan Æ BOBOT (10%) a. Perguruan Tinggi (50) b. SMTA/Madrasah Aliyah (35) c. SMTP/Madrasah Tsanawiyah (10) d. SD/Madrasah Ibtidaiyah (5) Berisi data jumlah Sekolah SD, SLTP, SLTA maupun Perguruan Tinggi di masing masing desa termasuk sekolah pendidikan agama diisi sesuai dengan tingkatan sekolah umum. C.4. Lususan Strata Pendidikan Æ BOBOT (10%) a. Perguruan Tinggi/Akademi (50) b. SMTA/Madrasah Aliyah (35) c. SMTP/Madrasah Tsanawiyah (10) d. SD/Madrasah Ibtidaiyah (5) Berisi data jumlah lulusan strata pendidikan sesuai dengan tingkatan akademik termasuk lulusan sekolah Agama dan Kejuruan. C.5. Fasilitas Kesehatan Æ BOBOT ( 5%) a. Rumah Sakit/RSB (50) b. Puskesmas (35) c. Balai Kesehatan/Poliklinik (15) Berisi data jumlah Sarana kesehatan ; Jumlah Rumah Sakit / RSB, Puskesmas dan juga Poliklinik, Balai Kesehatan ataupun Pustu (Puskermas Pembantu) C.6. Fasilitas Kantor Pos Æ BOBOT ( 5%) a. Ada (100) b. Tidak ada (0) Berisi data jumlah Kantor Pos di desa.

Lamp I - 11

C.7. Fasilitas olah raga Æ BOBOT ( 5%) a. Lap. Sepakbola (50) b. Lap. Volley (35) c. Lainnya (15) Berisi data jumlah Lapangan Sepak Bola, Volley atau lainnya(Basket, Badminton dll)

C.8. Fasilitas Rekreasi Æ BOBOT ( 5%) a. Bioskop (50) b. Taman Hiburan (25) c. Lainnya (25) Berisi data jumlah sarana hiburan yaitu : Bioskop, taman hiburan dll C.9. Perumahan menurut jenis dinding Æ BOBOT (10%) a. Tembok ( 50) b. Setengah tembok (35) c. Lainnya (15) Berisi data jumlah rumah warga desa menurut jenis dindingnya yaitu : tembok (permanen), setengah tembok (semi permanen) atau lainnya (kayu, bambu dll) D. Kondisi Kependudukan Terkait Skala Ekonomi Æ BOBOT (15%) D.1. Kepadatan Penduduk Æ BOBOT (35%) Kepadatan penduduk (kepadatan diberi nilai 100, dianggap sebagai kesatuan potensi yang utuh) Isi data Jumlah kepadatan penduduk masing masing desa. D.2. Jumlah Penduduk Æ BOBOT (35%) Jumlah penduduk (jumlah diberi nilai 100, dianggap sebagai kesatuan potensi yang utuh) Isi data Jumlah Penduduk masing masing desa.

Lamp I - 12

D.3. Kelembagaan Masyarakat Æ BOBOT (30%) a. LKMD (45) b. LMD (45) c. Lainnya (10) Berisi data jumlah kelembagaan masyarakat yang ada di desa antara lain : LKMD, LMD dan lainnya E. Kwalitas prasarana dan Aksesibilitas internal kawasan (15%) E.1. Kualitas Prasarana Jalan Æ BOBOT (20%) a. Aspal/Beton (60) b. Perkerasan bukan Aspal/Beton (30) c. Tanah (10) Berisi data panjang jalan yang sudah diaspal, sudah diperkeras dan jalan yang masih tanah E.2. Pendukung Sarana Sistem Transportasi Æ BOBOT (10%) a. Terminal (50) b. Lainnya (dermaga sungai / pantai) (50) c. Lainnya (0) Berisi jumlah sarana pendukung transportasi yaitu : Terminal Bus/Angkot, Dermaga, pangkalan dll. E.3. Moda Angkuan Æ BOBOT (15%) a. Bus Umum / Truk (30) b. Angkutan Pedesaan Roda 4/3 (30) c. Kendaraan Roda 2 / Ojek / Spd. motor (10) d. Kapal / Perahu (20) e. Delman / Gerobak dan sejenisnya (10) Berisi data jumlah alat transportasi yang dimiliki warga desa baik untuk umum ataupun pribadi E.4. Apakah akses dari satu desa ke desa lain yang terdekat dalam kawasan ÆBOBOT (20%) a. Ada ke semua desa (50)

Lamp I - 13

b. Ada ke sebagian desa (35) c. Tidak ada (15) Berisi data adanya akses jalan dari satu desa ke desa lainnya dalam satu kawasan; Jika ada kesemua desa isi dengan angka 50, jika hanya sebagian desa isi dengan 35 dan jika belum ada sama sekali akses tersebut isi dengan 15 E.5. Apakah ada pergerakan barang antar desa dalam kawasan Æ BOBOT (20%) a. Ada ke semua desa (60) b. Ada ke sebagian desa (40) c. Tidak ada (0) Berisi data adanya pergerakan Barang dari satu desa ke desa lainnya dalam satu kawasan; Jika ada kesemua desa isi dengan angka 60, jika hanya sebagian desa isi dengan 40 E.6. Apakah ada pergerakan orang antar desa dalam kawasan Æ (20%) a. Ada ke semua desa (50) b. Ada ke sebagian desa (35) c. Tidak ada (0) Berisi data adanya pergerakan Orang dari satu desa ke desa lainnya dalam satu kawasan; Jika ada kesemua desa isi dengan angka 60, jika hanya sebagian desa isi dengan 40 F. Tingkat Aksesibilitas Eksternal Kawasan Æ BOBOT (15%) F.1. Jarak Pusat Desa desa dalam kawasan dengan Kota orde yang lebih tinggi diluar kawasan Terdekat Æ BOBOT (50%) a. > 10 km (15) b. 6 – 10 km (35) c. < 5 km (50) Berisi data Jarak tempuh dari desa dalam kawasan ke kota dengan orde yang lebih tinggi (Kota Kecamatan). Jika jarak tempuh < 5 km isi dengan angka 50, jika jarak tempuh antara 6 – 10 km isi dengan 35 dan jika jarak tempuh lebih dari 10 km isi dengan 15

Lamp I - 14

F.2. Waktu Tempuh dari DPP/Desa dalam kawasan ke Kota / orde yang lebih tinggi diluar kawasan Terdekat dengan menggunakan sarana tercepat yang ada Æ BOBOT (50%) a. > 3 jam (15) b. 1 – 3 jam (35) c. < 1 jam (50) Berisi data Waktu tempuh dari desa dalam kawasan ke kota dengan orde yang lebih tinggi (desa ke Kota Kecamatan). Jika Waktu tempuh < 1 jam isi dengan angka 50, jika waktu tempuh antara 1 – 3 jam isi dengan 35 dan jika waktu tempuh lebih dari 3 jam diisi angka 15 Demikian uraian dari masing masing Aspek dalam kaitannya dengan penghitungan formula KTP2D. Hasil penghitungan tersebut diisikan kedalam Tabel ”Rekapitulasi Pengisian Data KTP2D” (Jika pengisian data dilakukan dengan bantuan Komputer dengan software Microsoft Excel maka sistem akan mengisi secara otomatis semua hasil penghitungan yang telah dilakukan di Matrik A1 s/d Matrik F2 tersebut kedalam Tabel Rekapitulasi ini)

Lamp I - 15

III. REKAPITULASI DATA KTP2D (Format Matriks) MATRIK ISIAN REKAP

¾ Pengisian kolom A1 s.d F2 diambil dari penghitungan masing nasing aspek (A1-F2) seperti yang telah diuraikan diatas. ¾ Nilai tersebut akan dijumlah dan diisikan pada Kolom Total Skor Desa untuk masing masing desa ¾ Nilai Total Skor Desa tersebut dijumlahkan kebawah untuk mendapatkan Total Skor Kawasan. ¾ Nilai Total Skor Desa tersebut dijadikan indeks 100 dengan cara : Total Skor Desa / Nilai Total Kawasan x 100 mendapatkan Total Nilai Kawasan sebesar 100. Nilai tersebut diisikan di kolom Skor Akhir (Indeks 100) ¾ Dari Nilai Skor Akhir tersebut, Desa dapat diklasifikasikan sesuai dengan Klasifikasi Desa sesuai tabel dibawah ini :

Lamp I - 16

¾ Data Klasifikasi desa diisikan kedalam kolom Klasifikasi Desa / KTP2D ¾ Selain Data Skor diisi juga data Tingkat Kemandirian Desa (Swasembada, Swakarya dan Swadaya), data ini dapat menjadi Nilai Tambah untuk menentukan DPP. ¾ Kolom Keterangan berisi keterangan Status Desa KTP2D (DPP / Hinterland) ¾ Penentuan Klasifikasi Kawasan disesuaikan dengan Total Skor Kawasan

Lamp I - 17

IV. REKAPITULASI PENGHITUNGAN DATA (Format Tabel/Borang)

Lamp I - 18

¾ Ruang terakhir yang harus diisi adalah Ruang Kesimpulan dan Rekomendasi seperti contoh diatas ¾ Data Skor berasal dari Matrik penghitungan detil aspek-aspek yang telah dilakukan diatas mulai dari A.1 s/d F.2 ¾ Skor yang diberi kurung kurawa <> merupakan total skor maksimal ¾ Kolom Keterangan (Jelaskan secara spesifik bentuk, jenis dan skala serta nama desanya) harus diisi untuk menjelaskan kondisi data, karena yang tertera pada Matrik ini hanya Nilai Penghitungan ¾ Kesimpulan Kondisi Eksisting berisi kesimpulan umum mengenai kondisi desa desa dengan segala kekurangan dan kelebihan dari masing masing desa ¾ Rekomendasi Indikasi Program : berisi Indikasi Program yang dapat/harus dilaksanakan untuk menjalankan Program KTP2D

Lamp I - 19

LAMPIRAN - 2


KTP2D ALTERNATIF II Alternatif 2 diperuntukkan bagi desa-desa yang lemah dalam data, atau bahkan sulit sekali didapatkan data tertulis. Cara pada alternatif 2 ini mensyaratkan surveyor yang handal dan tidak hanya satu orang melainkan berupa tim karena harus melakukan keputusan-keputusan dan mentransfer kondisi existing yang kualitatif menjadi nilai kwantitatif. Surveyor harus benar-benar memahami cara ini.

LAMP 2 - 1

LAMPIRAN 2

KRITERIA PEMILIHAN KAWASAN TERPILIH PUSAT PENGEMBANGAN DESA (alternatif 2) Dari pendekatan penentuan KTP2D perlu memperhatikan aspek-aspek berikut : A. B. C. D. E. F. G.

KTP2D merupakan satu kesatuan kawasan perdesaan KTP2D tidak meliputi kawasan yang memiliki ciri perkotaan KTP2D tidak meliputi pusat-pusat pemerintahan dan daerah hinterland-nya Kemampuan Berproduksi Kemampuan Mengembangkan Kegiatan Kemampuan Mengembangkan Kelembagaan Kemampuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Untuk dapat menggabungkan keseluruhan pertimbangan tersebut digunakan data PODES. Data Dasar diperkaya dengan data tata ruang dan geografi wilayah serta pengecekan dan diskusi dengan pemerintah daerah. Pada tahap pertama dilakukan penyeleksian desa-desa yang TIDAK memiliki CIRI PERKOTAAN dan tidak termasuk PUSATPUSAT PEMERINTAHAN DAN HINTERLANDNYA. Secara Skematis Flow Chart dapat dilihat pada gambar dibawah berikut.

LAMP 2 -2

LAMPIRAN 2

Proses Penentuan Alternatif Lokasi KTP2D

Selanjutnya tahap kedua adalah penentuan Desa Pusat Pertumbuhan dengan menentukan nilai desa untuk kondisi mengenai aspek-aspek D sampai G sebagai berikut :

LAMP 2 -3

LAMPIRAN 2

A. Kemampuan Berproduksi Tabel 1 Kriteria Kemampuan Berproduksi Faktor

Variabel

KEMAMPUAN BERPRODUKSI

25%

Produksi

50%

Sistem Nilai

Kriteria

Produktivitas komoditi

Nilai tambah komoditas

Sistem pengelolaan

40%

30%

30%

Bobot

Nilai

Keterangan

Tinggi

60

3,00

Sedang

30

1,50

Rendah

10

0,50

Tinggi

60

2,25

dari bahan mentah diproses sampai menjadi barang siap pakai/barang jadi

Sedang

30

1,13

dari bahan mentah diproses sampai menjadi bahan baku/barang setengah jadi

Rendah

10

0,38

hanya menghasilkan bahan mentah saja

Tinggi

60

2,25

sudah tersedia badan pengelola dan berjalan

Sesuai dengan standar produktivitas komoditi

LAMP 2 -4

LAMPIRAN 2

Faktor

Variabel

Sistem Nilai

Kriteria

Bobot

Nilai

komoditas/jasa

Pasar

30%

Jangkauan pemasaran

keberadaan jaringan pemasaran komoditas/jasa

Keterangan dengan baik

40%

30%

Sedang

30

1,13

sudah tersedia badan pengelola namun belum berjalan dengan baik

Rendah

10

0,38

belum memiliki badan pengelola

Tinggi

60

1,80

pemasarannya sudah keluar kecamatan

Sedang

30

0,90

pemasarannya keluar desa dalam kecamatan

Rendah

10

0,30

pemasarannya dalam desa saja

Tinggi

60

1,35

ada jaringan dan berjalan secara rutin/baik

Sedang

30

0,68

ada jaringan, tapi tidak menentu/berjalan secara rutin/baik

LAMP 2 -5

LAMPIRAN 2

Faktor

Variabel

Tenaga Kerja

20%

Kriteria

Keterkaiatan dengan sektor lain (Aglomerasi antar sektor)

30%

Penyerapan asal tenaga kerja yang terlibat

50%

Spesifikasi Tenaga Kerja (keberagaman keterampilan yang terlibat dalam sitem produksi komoditas/ Jasa)

30%

Sistem Nilai

Bobot

Nilai

Rendah

10

0,23

Ada

70

1,58

Tidak Ada

30

0,68

Tinggi

60

1,50

dapat menyerap tenaga kerja dari luar kecamatan

Sedang

30

0,75

dapat menyerap tenaga kerja dari luar desa dalam kecamatan

Rendah

10

0,25

hanya menyerap tenaga kerja dari dalam desa saja

Ada

80

1,20

Tidak Ada

20

0,30

Keterangan

tidak ada jaringan sama sekali

LAMP 2 -6

LAMPIRAN 2

Faktor

Variabel

Sistem Nilai

Kriteria

20%

Persentase penduduk desa bekerja di sektor utama

Bobot

Nilai

Keterangan

Tinggi

60

0,60

> 80 %

Sedang

30

0,30

80 - 60 %

Rendah

10

0,10

< 60 %

B. Kemampuan Mengembangkan Kegiatan Tabel 2 Kriteria Kemampuan Mengembangkan Kegiatan Faktor

Variabel

35%

KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN KEGIATAN

Prasarana Listrik

Prasarana Air Bersih

Kriteria 10%

10%

Pelayanan listrik

Pelayanan air bersih

Sistem Nilai 100%

100%

Bobot

Nilai

Keterangan

PLN

60

2,10

sumber listrik berasal dari PLN

Non-PLN

30

1,05

sumber listrik berasal Non PLN mis. mesin diesel

Tidak ada

10

0,35

Tidak ada listrik

PDAM

60

2,10

sumber air bersih masyarakat diperoleh dari PDAM (sistem perpipaan, ledeng)

Non-PDAM

30

1,05

sumber air bersih masyarakat diperoleh dari Non-PDAM (sumur pompa

LAMP 2 -7

LAMPIRAN 2

Faktor

Variabel

Kriteria

Sistem Nilai

Bobot

Nilai

Keterangan tangan, sumur gali)

Prasarana Persampahan

Prasarana Telepon

10%

10%

pola pembuangan sampah

Pelayanan telepon

100%

50%

Tidak ada

10

0,35

sumber air bersih masyarakat diperoleh dari sungai, air hujan dsb

Tempat Sampah + Diangkut

60

2,10

masyarakat mendaur ulang sampah atau terdapat badan pendaur ulang sampah

Dalam lubang/dibakar

30

1,05

tersedia TPS

Tidak ada

10

0,35

masyarakat membuang sampah sendiri dengan cara ditimbun dan dibakar

Telepon Rumah

60

1,05

Masyarakat pada umumnya memiliki telepon rumah

Telepon Umum

30

0,53

Masyarakat pada umumnya menggunakan telepon umum

10

0,18

Tidak terdapat telepon

Kuat

60

1,05

Lemah

30

0,53

Tidak ada Sinyal GSM

50%

LAMP 2 -8

LAMPIRAN 2

Faktor

Variabel

Prasarana jalan

Kriteria

10%

Jarak antara desa dengan ibukota terdekat

35%

Moda angkutan antara desa dengan ibukota terdekat

35%

Kualitas Jalan

Sarana Kesehatan

10%

Sistem Nilai

Jenis sarana kesehatan

Akses ke Puskesmas Terdekat

30%

50%

50%

Bobot

Nilai

Tidak ada

10

0,18

10-20 km

60

0,74

20-30 km

25

0,31

> 30 km

15

0,18

Kendaraan Bermotor Roda 3 atau lebih

40

0,49

Kendaraan Bermotor Roda 2

30

0,37

Perahu Bermotor

20

0,25

Kendaraan Tidak Bermotor

10

0,12

Aspal

60

0,63

Diperkeras

30

0,32

Tanah

10

0,11

Poliklinik

35

0,61

Puskesmas

25

0,44

Puskesmas Pembantu

20

0,35

Keterangan

Posyandu

10

0,18

Polindes

10

0,18

Sangat Mudah

60

1,05

Sarana kesehatan dimanfaatkan oleh desadesa sekitarnya

Mudah

30

0,53

Sarana kesehatan dimanfaatkan hanya oleh desa ini

Sulit

10

0,18

Sarana kesehatan dimanfaatkan

LAMP 2 -9

LAMPIRAN 2

Faktor

Variabel

Kriteria

Sistem Nilai

Bobot

Nilai

Keterangan hanya oleh desa ini

Sangat Sulit

Sarana Pendidikan

Sarana Olahraga

Sarana Perekonomian

Sarana Transportasi

10%

10%

10%

10%

Jenis sarana pendidikan

60%

Lembaga Keterampilan

40%

Jenis sarana olahraga

100%

Jenis Sarana Perdagangan

50%

Lembaga perkrediatan/ Koperasi

30%

Lembaga keuangan informal

20%

Terminal

100%

0

0,00

SLTP

60

1,26

SD

30

0,63

TK

10

0,21 1,12

Ada

80

Tidakada

20

0,28

Lap. Sepak Bola

60

2,10

Lap. Volley

30

1,05

Lap. Bulutangkis

10

0,35

Pasar

45

0,79

Pertokoaan

30

0,53

Warung

20

0,35

Tidak ada

5

0,21

Ada

70

0,74

Tidak Ada

30

0,32

Ada

70

0,49

Tidak Ada

30

0,21

Ada

70

2,45

Tidak ada

30

1,05

Sarana kesehatan dimanfaatkan hanya oleh desa ini

LAMP 2 -10

LAMPIRAN 2

C. Kemampuan Mengembangkan Kelembagaan Tabel 3 Kriteria Kemampuan Mengembangkan Kelembagaan KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN KELEMBAGAAN

Faktor

Variabel Kemandirian Desa

Kelembagaan Masyarakat

Kriteria 45%

35%

Tingkat Kemandirian Desa Tipe LKMD

Sistem Nilai 100%

50%

10%

Program

20%

Keberadaan LMD

50%

Keberadaan Program

100%

Swadaya

Bobot

Nilai

60

2,70

Swakarsa

30

1,35

Swasembada

10

0,45

Tipe I

60

1,05

Tipe II

30

0,53

Tipe III

10

0,18

Ada

80

1,40

Tidak Ada

20

0,35

Ada

80

1,60

Tidak Ada

20

0,40

Keterangan

D. Kemampuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Tabel 4 Kriteria Kemampuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia KEMAMPUAN MENINGKATKAN SDM

Faktor 35%

Variabel Pendidikan

Keterampilan

Kriteria 35%

30%

Tingkat Pendidikan

Keterampilan Tenaga Kerja

Sistem Nilai 100%

100%

Bobot

Nilai

Akademi/universitas

40

4,20

SMU

30

3,15

SLTP

20

1,58

SD

10

0,53

Tinggi

70

6,30

Keterangan

Keterampilan luas, Pelatihan Silang (Broad Skills, CrossTraining)

LAMP 2 -11

LAMPIRAN 2

Faktor

Variabel

Kriteria

Sistem Nilai Rendah

Bobot

Nilai

Keterangan

30

2,70

Keterampilan Khusus Pekerjaan

(Job-specific Skills) Karakteristik penduduk

35%

Jumlah Penduduk

Kepadatan penduduk

50%

50%

>1000 jiwa

60

3,15

1000 - 500 jiwa

30

1,58

< 500 jiwa

10

0,53

> 30 jiwa/km2

60

3,15

30-10 jiwa/km2

30

1,58

<10 jiwa/km2

10

0,53

Berdasarkan Tabel-tabel diatas, rentang nilai yang digunakan dalam penentuan Desa Pusat Pertumbuhan berkisar antara 13,76 – 59,94. Dari rentang nilai tersebut maka desa – desa dengan kelompok nilai : 1. 38,00 – 59,94 dikategorikan sebagai Desa Cepat Berkembang dan direkomendasikan sebagai Desa Pusat Pertumbuhan 2. 35,40 – 38,00 dikategorikan sebagai Desa Sedang Berkembang dan apabila desa tersebut berbatasan langsung dengan desa cepat berkembang direkomendasikan sebagai desa hinterland. 3. 13,76 – 35,40 dikategorikan sebagai Desa Belum Berkembang dan dan apabila desa tersebut berbatasan langsung dengan desa cepat berkembang direkomendasikan sebagai desa hinterland. Skema Penentuan Desa Pusat Pertumbuhan dan Hinterlandnya dapat dilihat pada gambar dibawah berikut ini.

LAMP 2 -12

LAMPIRAN 2

Gambar 2 Proses Penentuan Desa Pusat Pertumbuhan dan Desa Hinterland

Selain hal tersebut, prioritas penanganan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) diukur berdasarkan rentang nilai dari masing-masing kriteria penentuan Desa Pusat Pertumbuhan. 1. Kemampuan Berproduksi (3,10 -15,53) 2. Kemampuan Mengembangan Kegiatan (4,49 – 20,86) 3. Kemampuan Mengembangkan Kelembagaan (1,38 – 6,75) 4. Kemampuan Meningkatankan Sumber Daya Manusia (4,80 - 16,80) Selanjutnya Nilai kemampuan masing-masing desa dihitung persentasenya (%) terhadap nilai tertinggi dari masng-masing kemampuan. Hal ini untuk mempermudah dalam menentukan prioritas penanganan KTP2D. Prioritas penanganan KTP2D ditunjukan oleh nilai persentase terkecil pada setiap aspek-aspek penilaian.

LAMP 2 -13

LAMPIRAN 2

Contoh : Hasil skoring terhadap desa-desa di suatu kabupaten yang telah diseleksi berdasarkan ciri perkotaan dan pusatpusat pemerintahan berikut daerah hinterland-nya dan membentuk suatu kesatuan kawasan adalah sebagai berikut : Tabel 5 Penentuan Desa Pusat Pertumbuhan DESA

NILAI

KATEGORI DESA

46,13

Desa Cepat Berkembang

B

37,70

Desa Sedang Berkembang

Hinterland

C

36,89

Desa Belum Berkembang

Hinterland

A

DPP/HINTERLAND DPP

Tabel 6 Penentuan Prioritas Penanganan Desa

ASPEK PENILAIAN

A

B

C

Kemampuan Berproduksi

10,98

71%

12,05

78%

9,55

Kemampuan Mengembangkan Kegiatan

14,74

71%

10,54

51%

11,52

55%

6,23

92%

3,68

55%

3,48

52%

14,18

84%

11,43

68%

12,34

73%

Kemampuan Mengembangkan Kelembagaan Kemampuan Meningkatan SDM TOTAL Prioritas Penanganan

46,13

-

Produksi/Kegiatan

37,70 Kegiatan

-

36,89

61%

-

Kelembagaan

LAMP 2 -14

LAMPIRAN 2

Catatan : Berdasarkan hasil perbandingan antara pedoman yang lama dengan yang baru terdapat perbedaan-perbedaan sebagai berikut : 1. Istilah “Desa Tertinggal” pada pedoman yang lama diganti dengan “Desa Belum Berkembang”. 2. Kriteria umum lokasi KTP2D “Bukan Kawasan Rawan Bencana” pada pedoman yang lama tidak dipergunakan lagi pada pedoman yang baru, hal ini akan memberikan kesempatan bagi kawasan yang rawan bencana tetapi memiliki potensi dominan. Penanganan kawasan rawan bencana diasumsikan menggunakan teknologi yang mampu mengatasi daerah rawan bencana. Mis. Rumah tahan gempa pada lokasi KTP2D yang dindikasikan sebagai kawasan rawan gempa. 3. Proses Penentuan Lokasi KTP2D pada pedoman baru dilakukan dengan terlebih dahulu menseleksi desa-desa pada suatu kabupaten, sehingga desa-desa yang dindikasikan memiliki ciri perkotaan dan termasuk dalam pusat-pusat pemerintahan dan daerah hinterlandnya, tidak dilibatkan dalam proses penentuan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP). 4. Proses penentuan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) pada pedoman yang baru menggunakan 4 (empat) kriteria yaitu, Kemampuan Berproduksi, Kemampuan Mengembangkan Kegiatan, Kemampuan Mengembangkan Kelembagaan dan Kemampuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia, hal tersebut merupakan bentuk pendekatan yang dipergunakan yaitu Pendekatan ekonomi lokal yang berbasis pada kemampuan desa sebagai “Good Village”. 5. Selain, penentuan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) dan Desa Hinterland. Pada pedoman baru dapat pula ditentukan prioritas penanganan berdasarkan persentase nilai masing-masing kemampuan.

LAMP 2 -15

LAMPIRAN 3


KTP2D ALTERNATIF III

Alternatif 3 ini lebih mudah diterapkan, bisa dipergunakan untuk desa-desa yang datanya ‘kurang’ lengkap namun untuk beberapa hal sudah tersedia dengan baik. Hasilnya tidak dapat seakurat pada scoring system yang dilakukan pada alternatif 1.

LAMP. 3 - 1

LAMPIRAN 3

DIAGRAM 2.1 PANDUAN TAHAPAN IDENTIFIKASI LOKASI KTP2D

Tahapan – 9 :

2

BEBAS DARI GANGGUAN

Tahapan – 10 :

3

PENGHARGAAN TERHADAP DESA Tahapan 12

Tahapan 1 PENETAPAN DAERAH KECAMATAN

Tahapan – 11 :

4

PROSES PENILAIAN MASING-2 KRITERIA

KETEKAITANYA DENGAN SISTIM KOTA

DAFTAR IDENTIFIKASI LOKASI DAN POTENSI YANG DAPAT DIKEMBANG KAN

Tahapan 2 – 8 : 1

TINGKAT POTENSI YANG DAPAT DIKEMBANGKAN

LAMP. 3 - 2

LAMPIRAN 3 Diagram 2.2. IDENTIFIKASI LOKASI KAWASAN TERPILIH PUSAT PENGEMBANGAN DESA

2

3

Tahapan – 9 : Desa bebas dari gangguan Tahapan – 10 : Penghargaan Terhadap Desa

Tahapan 1 :

Tahapan 12 :

PENETAPAN DAERAH KECAMATAN

4

Tahapan – 11 :

PROSES PENILAIAN MASING-2 KRITERIA

Kajian Keterkaitan KTP2D dengan sistem kota

Tahapan 2 :

Tahapan 3 :

Tahapan 4 :

Potensi sektor unggulan produksi dan jasa sebagai Penggerak pertumbuhan

Memiliki PSU unt. menunjang perkembangan produksi & jasa

Memiliki PSU untuk pelayanan jasa-jasa publik

Tahapan 6 :

Tahapan 8 :

Mempunyai kelembagaan masyarakat

Mempunyai lokasi yang mudah dijangkau Daerah Propinsi dan Kabupaten, atau mempunyai akses yang baik terhadap kota dan desa-desa di sekitarnya

Tahapan 5 : Mempunyai jumlah penduduk yang cukup untuk memenuhi skala ekonomi dan untuk pelayanan sosial ekonomi

Tahapan 7 : Mempunyai kelembagaan masyarakat

DAFTAR IDENTIFIKASI LOKASI KTP2D DAN POTENSI YANG DAPAT DIKEMBANGKAN

LAMP. 3 - 3

LAMPIRAN 3 II.2

Potensi Desa URAIAN POTENSI DESA a. Potensi sektor unggulan produksi dan jasa sebagai Penggerak pertumbuhan

INPUT DATA

PENILAIAN

1) Klasifikasi Desa, Secara umum terdapat 3 (tiga) klasifikasi desa yaitu desa swasembada, desa swakarya dan desa swadaya. Desa swasembada merupakan desa yang relatif lebih maju dengan infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan desa swakarya dan desa swadaya. (2) Jumlah Dominan Rumah Pada umumnya mata pencaharian di daerah perdesaan adalah sektor pertanian/perikanan, sehingga pengembangan aktivitas ekonominya mengarah pada pola produksi yang lebih modern dan bernilai ekonomi yang lebih tinggi. Penggunaan mekanisasi pertanian/perikanan dan budidaya hasil pertanian/perikanan untuk komoditi yang diandalkan menjadi skala prioritas yang di kembangkan (3) Pengelolaan Kegiatan Pertanian, Pengelolaan kegiatan pertanian/perikanan yang di terapkan ummnya masih di kelola secara individu dan belum bersifat kelompok sehingga pemasaran produk yang dihasilkan menjadi kurang. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu di tingkatkan KUD dalam bentuk yang lebih kongkrit atau organisasi ekonomi yang lain yang di bentuk oleh petani itu sendiri agar menjadi tempat untuk menggerakkan sektor ekonomi petani. (4) Jumlah Pabrik Adanya pabrik akan mempercepat produksi pertanian/perikanan di suatu desa, kehadiran pabrik akan mendorong adanya percepatan tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan suatu desa. (5) Sektor Ekonomi Potensial Pengelolaan komoditi andalan di suatu desa perlu diubah dari pertanian/perikanan sub-sistem ke pengelolaan yang lebih modern, disamping itu sektor potensial ini harus lebih di kembangkan dan lebih kreatif agar hasil yang di peroleh menjadi lebih beragam (difersifikasi produk). Produk yang di hasilkan akan dapat menyerap tenaga kerja yang ada di pasaran sekaligus dapat menahan arus urbanisasi yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.

NI LAI

Swadaya Swakarya Swasembada Pertanian /perikanan Industri Kerajinan Perdagangan dan Jasa Lainnya Oganisasi Petani Badan Usaha/Perus ahaan Tidak ada Organisasi

1 2 3

≥ 5 buah 2-4 buah ≤ 2 buah Sawah/Perke bunan/Perika nan/Lahan Kering Industri Kecil Industri Besar dan Sedang Perdagangan dan Jasa Lain

5 3 1

LAMP. 3 - 4

2 4 3 1 3 5 0

1 3 5 2

LAMPIRAN 3 b. Memiliki PS untuk menunjang perkembangan produksi dan jasa,

(1) Fasilitas Pasar, Adanya fasilitas pasar di suatu desa dapat di jadikan pusat perdagangan barang dan jasa sekaligus dapat memberikan kemudahan bagi produsen dan konsumen untuk melakukan transaksi perdagangan di tempat yang tidak jauh dari aktivitasnya sehari-hari. Sedangkan desa di sekitarnya dapat berproduksi dan sekaligus sebagai produsen dan suplier bagi pelaku ekonomi di kawasan pengembangan tersebut. (2) Perkreditan Kawasan yang sedang berkembang akan sangat membutuhkan lembaga keuangan yang dapat memperlancar aktivitas ekonomi. Kebutuhan ini seiring dengan kemajuan aktivitas dari pelaku ekonomi yang membutuhkan pendanaan untuk mengembangkan usahanya. Kehadiran Bank Umum, BPR atau lembaga keuangan bukan Bank seperti Koperasi akan lebih mempercepat perkembangan suatu kawasan perdesaan yang akan terpilih (3) Sarana Penerangan Ketersediaan sarana penerangan merupakan syarat utama bagi perkembangan desa dan bila dikaitkan dengan iklim usaha maka pengusaha sangan membutuhkan untuk menanamkan investasinya.

(4) Sarana Komunikasi Jaringan telepon merupakan kebutuhan untuk berkomunikasi. Makin luas jaringan pelayanan makin banyak masyarakat berkomunikasi sehingga akan mengakibatkan pertumbuhan yang meningkat.

c. Memiliki PS untuk pelayanan jasa-jasa publik (0-18):

(1) Sarana Air Bersih, Secara umum pelayanan air bersih sangat diperlukan baik diperkotaan maupun di perdesaan. Pelayanan air bersih melalui jaringan pipa masih berada di dekat pusat-pusat desa atau pusat-pusat permukiman, sedangkan daerah yang belum di jangkau oleh jaringan pipa air bersih menggunakan sumur gali ataupun sumur pompa secara individu. (2) Sarana Sanitasi Lingkungan (Persampahan) Pengelolaan sampah melalui tempat pembuangan akhir (TPA) masih jarang di temui di daerah perdesaan, pada umumnya masyarakat membuang dan membakar sendiri sampahnya pada halaman rumah masing-masing. TPA yang baik dapat di fungsikan untuk mendaur ulang sampah padat maupun cair yang apabila di kelola dengan baik dapat dijadikan mata pencaharian bagi warga disekitarnya. Kegiatan daur ulang yang bernilai ekonomis ini juga secara tidak langsung dapat menjaga keberadaan dari lingkungan hidup dengan ekosistem yang ada sehingga keseimbangan alam dapat terjaga. (3) Fasilitas Pendidikan Keberadaan sarana dan fasilitas pendidikan penting untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkesinambungan. Minimnya sarana pendidikan

Pasar/Pertoo an/PasarKhu sus

5

Tidak ada

0

Bank KUD Koperasi Lainnya Tak ada Jumlah RT dilayani PLN Jumlah RT dilayani NON PLN Lainnya

5 3 3 0 5 3 1

Telepon Umum Telepon RT Tidak ada

5

PAM

5 3

Air Sumur Lainnya Diangkut dengan truck ke TPA Lainnya tanpa lokasi Pembuangan

SMTP/Kejuru an Sederajatnya

LAMP. 3 - 5

3 0

1 2

1

1

LAMPIRAN 3 yang ada mengakibatkan rendahnya kualitas sember daya manusia yang ada , terlebih jika tenaga SDM tersebut akan masuk pe pasar tenaga kerja diluar daerah.

(4) Fasilitas Kesehatan Keberadaan saranadan fasilitas kesehatan penting untuk menjaga kesehatan masyarakat di dalam meningkatkan produktivitasnya di dalam menekuni pekerjaannya, baik dalam hal bertani/nelayan maupun pekerjaan jasa lainnya. Minimnya sarana kesehatan yang ada mengakibatkan terganggunya kualitas kesehatan disamping akan menambah biaya transportasi untuk pergi ke rumah sakit bila terlalu jauh keberadaannya. (5) Fasilitas Rekreasi. Sarana dan fasilitas rekreasi bila ada akan dapat mendorong pertumbuhan desa, dapat menambah pendapatan bagi daerahnya dan apabila di kelola dengan baik dapat menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit.

d. Mempunyai jumlah penduduk yang cukup untuk memenuhi skala ekonomi dan untuk pelayanan sosial ekonomi (0-15): e. Mempunyai kelembagaan masyarakat: (0-6)

f. Mempunyai lokasi yang mudah dijangkau Daerah

Jumlah Penduduk yang cukup untuk memenuhi Skala Ekonomi dan untuk Pelayanan Sosial Ekonomi menjadi potensi sekaligus pemicu berkembangnya suatu desa. Untuk menilai tingkat kepadatan penduduk digunakan beberapa kategori penilaian yaitu: (a) Kepadatan Rendah, (b) Kepadatan Sedang, Kepadatan Tinggi.

(1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Kelembagaan Masyarakat dapat mendorong percepatan pertumbuhan suatu desa sepertai adanya (LPM) (2) Badan Perwakilan Desa (BPD) Kelembagaan masyarakat yang ada salah satunya adalah BPD yang ada ditingkat Desa/Kelurahan, (1) Kualitas Jalan Kualitas Jalan penting untuk menunjang perkembangan kawasan tersebut dapat berfungsi sebagai Intermediate City, sehingga kawasan tersebut layak untuk dilakukan pengembangan

SMTA/Kejuru an Sederajatnya SMTA/Kejuru an Sederajatnya

3 5

Rumah Sakit/RSB Puskesmas/P uskesmas Pembantu

5

Poliklinik

1

Bioskop/Teat er

2

3

Taman Hiburan Lainnya

1

≤ 25jiwa/km²

1

25-49 jiwa/km²

3

≥ 50 jiwa/km²

5

Ada

0

3

Tidak Ada Ada

0 3

Tidak Ada

0

Kualitas jalan aspal Kualitas jalan diperkeras Kualitas jalan tanah

5

LAMP. 3 - 6

3 1

LAMPIRAN 3 Propinsi dan Kabupaten, atau mempunyai akses yang baik terhadap kota dan desa-desa di sekitarnya (0-15):

2

Desa bebas dari gangguan

(2) Sarana Angkutan Penilaian berdasarkan Sarana Angkutan merupakan suatu indikator akses yang baik terhadap Kota dan Desa-Desa sekitarnya untuk menunjang perkembangan kawasan tersebut dapat berfungsi sebagai Intermediate City, sehingga kawasan tersebut layak untuk di lakukan pengembangan. (3) Modal Angkutan merupakan Suatu Indikator untuk menunjang perkembangan kawasan tersebut sehingga kawasan tersebut layak untuk di lakukan pengembangan.

(4) Jarak Dengan Kota Lainnya Dalam Kabupaten Beberapa parameter untuk dapat menentukan suatu lokasi dapat berkembang sebagai intermediate city adalah aksesibilitas yang baik terhadap Kota dan Desa-Desa di sekitarnya serta lokasi tersebut berada diantara Kabupaten atau Perbatasan. Sedangkan indikator dari lokasi tersebut berada diantara Kabupaten atau Perbatasan adalah jarak pusat desa dengan kota terdekat. a) Mitigasi Bencana Alam Bencana Alam yang terjadi di suatu daerah atau desa sangat menentukan pertumbuhan kawasan tersebut. Oleh sebab itu dalam menentukan KTP2D mitigasi bencana merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Data yang diambil adalah Bencana Alam yang terjadi selama 3 tahun terkahir b)

3.

Penghargaan Terhadap Desa

Epidemi Penyakit Menular Epidemi penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah atau desa sangat menentukan pertumbuhan kawasan tersebut. Oleh sebab itu dalam menentukan KTP2D, perlu dipertimbangkan epidemi penyakit menular yang terjadi selama 1 tahun terakhir.

Terminal

5

Lainnya

0

Kendaraan bermotor roda 4/3 Sepeda Motor Delman/Doka r/Gerobak/Pe dati Lainnya

5 3 2 1

≥ 25 km

1

10-25 km

3

≤10 km

5

Kekeringan Banjir Gempa Bumi Gunung Meletus Lainnya

5 3 2 1

Muntaber

5

Demam berd

3

lainnya

0

Penghargaan terhadap desa sangat menentukan pertumbuhan kawasan tersebut. Oleh sebab itu dalam menentukan KTP2D. Penghargaan terhadap desa merupakan salah satu indikator yang perlu di pertimbangkan, karena penghargaan terhadap desa merupakan indikator keberhasilan pembangunan desa tersebut di bandingkan dengan desa lain yang tidak pernah menerima penghargaan satupun. Penghargaan tersebut dimulai dari penghargaan di tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten sampai ke tingkat desa.

LAMP. 3 - 7

0

LAMPIRAN 3

4 Kajian Keterkaitan KTP2D dengan sistem kota

Letak atau posisi desa terhadap sistem perkotaan atau wilayah sangat menentukan pertumbuhan kawasan tersebut. Oleh sebab itu dalam menentukan KTP2D, posisi atau letak desa terhadap sistem kota merupakan salah satu indikator yang perlu di pertimbangkan karena letak desa dalam sistem kota dan wilayah yang lebih luas memberikan lokasi kota dan fungsinya dalam wilayah Propinsi maupun Kabupaten. 1) Dalam hal ini digunakan data-data RTRW, RTRW Propinsi dan RTRW Kabupaten. Data-data ini memberikan lokasi kota dan fungsinya dalam wilayah Propinsi dan Kabupaten. 2) Di samping itu data Podes diolah dalam komputer untuk menghasilkan lokasi skematis desa-desa dalam Propinsi/Kabupaten, serta posisinya dengan jalan nasional, Propinsi dan Kabupaten. 3) Dengan menggunakan data lokasi desa dengan kota serta prasarana penghubung, dilakukan kegiatan-kegiatan untuk melihat aspek-aspek berikut : • Keterkaitan kota-desa • Persebaran KTP2D dalam Propinsi dan Kabupaten • Kaitan desa dengan desa-desa sekitar, termasuk desa tertinggal.

LAMP. 3 - 8

LAMPIRAN 3 II.3

Tahapan Pengisian Tabel Data Potensi Desa

I

5

6

7

8

9

Nama Desa

4

Nama Desa

3

Nama Desa

2

Nama Desa

1

Nilai

Nama Desa

Variabel Potensi Desa (PODES)

Nama Desa

No

Nama Desa

: Nama Desa

Kecamatan

Nama Desa

Kabupaten :

10

11

12

POTENSI SEKTOR UNGGULAN (0-25) A. Klasifikasi Desa ( 0-5 ) 1. Swadaya

1

2. Swakarya

3

3. Swasembada

5

B. Jml. Dominan Rm. Tangga Ekonomi ( 0-5 ) 1. Dibidang Pertanian

1

2. Dibidang Industri dan Kerajinan

5

3. Dibidang Perdagangan dan Jasa

3

4. Dibidang Lainnya

2

C. Pengelolaan Kegiatan (0-5) 1. Organisasi Pertanian/ Nelayan

3

2. Badan Usaha/Perusahaan

5

3. Tidak ada organisasi

1

D. Jumlah pabrik ( 0-5 ) 1. > 5 buah

5

2. 2 - 4 buah

3

3. < 2 buah

1

E. Sektor Ekonomi Potensial ( 0-5 ) 1. Sawah/Perkebunan/Perikanan/ Lahan kering 2. Industri Kecil (0-25)=1 (25-50)=2 (50100)=3

1 3

3. Industri Besar dan Sedang

5

4. Perdagangan dan Jasa

5

5. Lainnya

2 Jumlah

LAMP. 3 - 9

Ket.

13

LAMPIRAN 3

II

Memiliki PSU untuk menunjang perkembangan produksi dan jasa (0-16) A. Fasilitas Pasar (0-5) 1. Pasar/Pertokoan/Pasar Khusus

5

2. Hotel/penginapan

5

3. Restoran/rumah makan

3

3. Kios/warung

1

B. Perkreditan (0-5) 1. Bank

5

2. KUD

3

3. Koperasi Lainnya

3

C. Sarana listrik (0-5) 1. Jumlah Rumah Tangga dilayani PLN

3

2. Jumlah Rumah Tangga dilayani Non PLN

2

3. Lainnya

1

D. Sarana Telepon (0-6) 1. Pelanggan Telepon (1-10)=1 (11-20)=2 <21=3

2

2. Wartel (1-10)=1 (11-20)=2 <21=3

1

Jumlah III

Memiliki PSU utk pelayanan Jasa Publik A. Sarana Air Bersih (0-2) 1. PAM

2

2. Air Sumur

1

B. Sarana Sanitasi Lingk/Persampahan (0-2) 1. Diangkut dengan Truk

2

2. Lainnya ( Tanpa Lokasi Pembuangan )

0

C. Fasilitas Pendidikan ( 0-5 ) 1. TK/SD/SLTP/SLTA / Kejuruan sederajat Akademi / Universitas <3

1

3-4

3

>5

5

LAMP. 3 - 10

LAMPIRAN 3

D. Fasilitas Kesehatan ( 0-5 ) 1. Rumah Sakit

5

2. Puskesmas/Puskesmas Pembantu

3

3. Poliklinik

1

D. Fasilitas Kantor apos ( 0-5 ) 1. Ada Kantor Pos

2

2. Tidak Ada Kantor Pos

0

F. Fasilitas Rekreasi ( 0-2 ) 1. Bioskop/teater

3

2. Taman Hiburan

2

3. Lainnya

1 Jumlah

IV

Mempunyai Jumlah penduduk yg cukup untuk memenuhi skala ekonomi dan unk. pelayanan social ekonomi (0-15) A. Kepadatan penduduk (0-15) 1. > 50 jiwa per km2

15

2. 25 - 49 jiwa per km2

10

3. < 25 jiwa per km2

5

Jumlah V

Mempunyai Kelembagaan Masyarakat (0-6) A. Tipe LKMD (0-3) 1. Type 1

1

2. Type 2

2

3. Type 3 B. Badan Keswadayaan Masyarakat(Ada/Tidak ada) (0-3) 1. Ada

3

3

2. Tidak Ada

0 Jumlah

LAMP. 3 - 11

LAMPIRAN 3 VI

Mempunyai lokasi yang menyebar di Daerah Tingkat II & Kecamatan (0-15) Mempunyai Akses yang lebih baik terhadap kota dan desa-desa sekitarnya : A. Kualitas Jalan (0-5) 1. Aspal

5

2. Diperkeras

3

3. Tanah

1

B. Sarana Angkutan 1. Terminal

5

2. Lainnya

1

C. Moda Angkutan (0-5) 1. Kendaraan bermotor roda 4/3

5

2. Sepeda motor

3

3. Delman / dokar / gerobak / pedati

2

4. Lainnya

1

D. Jarak Desa ke Ibukota Kabupaten (0-5) 1. > 25 km

1

2. 10 - 25 km

3

3. < 10 km

5 Jumlah

VII

Desa bebas dari ganqguan (0-5) A. Bencana Alam (0-3) 1. kekeringan

5

2. banjir

3

3. gempa bumi

2

4. gunung meletus

1

B. Epidemi penyakit menular (0-2) 1. muntaber

5

2. demam berdarah

3

3. lainnya.

1

LAMP. 3 - 12

LAMPIRAN 3 2.

Resume Isian Tabel Data Potensi Desa

II III IV V VI VII

Nama Desa

Nama Desa

Nama Desa

Nama Desa

Nama Desa

6

7

8

9

Nama Desa 4

5

Nama Desa 3

0-25

Nama Desa

Potensi Sektor Unggulan Memiliki PSU untuk menunjang perkembangan produksi dan jasa Memiliki PSU untuk pelayanan Jasa Publik Mempunyai Jumlah penduduk yang cukup untuk memenuhi skala ekonomi dan untuk pelayanan sosial ekonomi Mempunyai Kelembagaan Masyarakat Mempunyai lokasi yang menyebar di Daerah Tingkat II & Kecamatan Desa bebas dari gangguan

2

I

Nama Desa

Variabel Potensi Desa (PODES)

1

No

Nilai

Kabupaten : Lampung Selatan

0-16 0-18 0-15 0-6 0-15 0-5

Jumlah Nilai Koreksi

LAMP. 3 - 13

Ket.

LAMPIRAN 3 II.4

Tahapan Interpretasi Nilai : Interpretasi nilai untuk memilih DPP adalah sebagai berikut: a. Desa dengan nilai 64-100, dipilih sebagai Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) b. Desa dengan nilai 45-64 dipilih sebagai Desa potensial untuk menjadi Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) c. Desa dengan nilai kurang dari 45 merupakan desa-desa biasa. Apabila data di suatu desa tidak lengkap maka nilai tertinggi diambil sebagai pembanding, maka rumusan menjadi 100 dibagi pembanding dikalikan nilai podes di daerah setempat Kemudian dengan kriteria bebas gangguan bencana alam dan penyakit, DPP dan KTP2D hasil interpretasi diseleksi sedemikian rupa sehingga diperoleh DPP dan KTP2D yang bebas terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam dan wabah penyakit. Untuk menentukan desa hinterlannya DPP tersebut dimasukkan kedalam peta dan dibuat analisa desa-desa mana yang menjadi hinterlannya

LAMP. 3 - 14

K T P 2 D KAWASAN TERPILIH PUSAT PENGEMBANGAN DESA

Recommend Documents