PANDUAN TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PROGRAM JANGKA MENENGAH
RPJM KTP2D KAWASAN TERPILIH PUSAT PENGEMBANGAN DESA
EDISI DESEMBER 2006 SEBAGAI ACUAN BAGI SATKER P2P PROVINSI DALAM KEGIATAN PENYUSUNAN RPJM-KTP2D 2007
KATA PENGANTAR Melengkapi Acuan pelaksanaan pengembangan Perumahan dan Permukiman Perdesaan melalui penanganan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa atau KTP2D, yang tahapan pelaksanaannya telah ditetapkan sebagai berikut; (1) Identifikasi Lokasi, (2) Penyusunan RPJM dan (3) pelaksanaan fisik. Untuk kepentingan penyusunan RPJM maka diterbitkan Panduan Teknis Penyusunan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) sebagai acuan bagi Satuan Kerja Pengembangan Permukiman Provinsi didalam memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun RPJM bagi lokasi-lokasi KTP2D yang telah ditetapkan melalui kegiatan identifikasi lokasi. Sejalan dengan kegiatan identifikasi lokasi KTP2D yang penekanannya lebih kepada penilaian atau scoring desa-desa yang didasarkan atas konsepsi pengembangan wilayah dan pengembangan ekonomi lokal, Penyusunan RPJM ini menggarap perencanaan pada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan menjadi KTP2D dimana tahap-tahapnya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat lokal, dengan tujuan agar masyarakat dapat ikut memiliki yang kemudian akan bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengembangannya. Panduan teknis penyusunan RPJM KTP2D edisi 2006 ini disajikan terutama untuk acuan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2007. Namun demikian karena keterbatasan informasi yang bisa disampaikan, maka tidak ditutup kemungkinan melakukan konsultasi langsung ke Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Ciptakarya, Departemen Pekerjaan Umum. Buku ini masih jauh dari sempurna, yang masih terbuka untuk masukan-masukan yang bersifat memperbaiki.
Jakarta, Desember 2006 Direktorat Pengembangan Permukiman
i
DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi
i ii
Bab I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan 21.3. Sistematiaka Panduan Praktis
2
Bab II. Persiapan Penyusunan RPJM 2.1. Observasi Masyarakat 2.2. Pencermatan Potensi Unggulan 2.3. Penyusunan Profil Kawasan
3 12 13
Bab III. Penyusunan RPJM 3.1. Pendekatan dan Misi Penyusunan RPJM 3.2. Persiapan Rembug Desa / Sarasehan Kawasan 3.3. Tahapan Kegiatan Rembug Desa 3.4. Keluaran Rembug Desa
14 15 16 20
Bab IV Penyempurnaan dan Pelaksanaan RPJM 4.1. Rapat Koordinasi 4.2. Persiapan Pelaksanaan 4.3. Pelaksanaan 4.4. Monitoring dan Evaluasi
21 22 23 23
1
Lampiran 1. Contoh Matriks Program 2. Illustrasi Penyusunan RPJM
ii
1.1 Latar Belakang Kawasan strategis perdesaan biasanya diindikasikan dengan unit-unit satuan simpul pusat pengembangan kegiatan yang apabila disentuh secara tepat akan berdampak signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan kawasan itu sendiri bahkan dimungkinkan dampaknya bagi kawasan sekitarnya. Yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan adalah ‘tepat’ didalam seleksi desadesa yang karena keterkaitannya dapat membentuk suatu kesatuan yang kemudian disebut kawasan; tahapan itu disebut dengan Identifikasi Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa atau KTP2D. Tepat didalam perencanaan program pada masing-masing kawasan sungguh akan menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang pada saatnya akan berdampak pada sasaran-sasaran positif lainnya baik dalam skala lokal maupun regional. Penyusunan Rencana Program Jangka Menengah atau RPJM menjadi kegiatan penting yang menghasilkan dokumen sebagai pegangan bagi pemerintah daerah dalam mengembangan kawasan-kawasan perdesaan potensial diwilayahnya. Tahapan-tahapan dalam penyusunan RPJM yang berangkai secara berurutan yang telah disiapkan berdasarkan pengalaman lapangan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan Panduan Praktis merupakan manual yang menuntun para pelaksana dalam tahapan dan atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam prosesi penyusunan RPJM. Panduan ini juga akan menunjukkan peran, tugas dan tanggung jawab dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, swasta, maupun konsultan atau tim teknis pendamping kegiatan. RPJM adalah singkatan dari Rencana Program Jangka Menengah. Rencana program yang dimaksud dalam konteks ini adalah rencana pembangunan yang meliputi aksi atau tindakan fisik dan atau non fisik dari semua sektor/bidang sesuai dengan potensi dan karakter kawasan. Cakupan perencanaan disesuaikan dengan batasan kawasan (desa pusat dan desadesa hinterland) yang telah ditetapkan dalam identifikasi lokasi KTP2D sesuai panduan identifikasi lokasi KTP2D yang berlaku. Berpedoman pada pengalaman dan kewajaran dalam pencapaian suatu hasil Panduan Praktis rpjm-ktp2d 1
pembangunan, maka batasan waktu atau jangka perencanaan (RPJM) adalah 5 tahun yang dalam uraian perencanaan dituangkan melalui bentuk matriks program, yang pentahapan pelaksanaan pembangunannya dirinci untuk setiap tahun. Proses penyusunan RPJM dilakukan secara partisipatif, dengan pendampingan tenaga-tenaga terlatih yang diupayakan sebanyak mungkin berasal dari lokasi/kawasan garapan. Matriks Program Lintas sektor yang dihasilkan melalui rembug warga/rembuh desa akan didasarkan atas pelaksanaan pembangunannya tetap mengacu pada kaidah atau prinsip-prinsip pengembangan dan perencanaan suatu daerah. RPJM dan matriks program lintas sektor menjadi arahan pengembangan kawasan yang terdiri atas desa-desa potensial (desa pusat dan desa-desa hinterland) di perdesaan dan sekaligus menjadi alat koordinasi dari berbagai pihak yang akan berkontribusi secara terarah, terprogram dan berkelanjutan dalam pembangunan kawasan. 1. 2. Tujuan Panduan Praktis Penyusunan RPJM KTP2D bertujuan agar: Seluruh pelaku dalam proses penyusunan RPJM memahami prinsip dan tujuan akhir dari penyusunan RPJM KTP2D Pemerintah Daerah, Konsultan atau pihak lain yang terkait mempunyai acuan teknis dalam melaksanakan kegiatan penyusunan RPJM KTP2D, sehingga tujuan dan batasan waktu penyusunan RPJM dapat terpenuhi secara baik. 1.3. Sistematika Panduan Praktis Bab I; berisi uraian singkat latar belakang dan tujuan dari penyusunan RPJM KTP2D serta penjelasan tentang sistimatika buku pedoman teknis. Bab II; memuat uraian teknis dan rinci tentang persiapan penyusunan RPJM, mulai dari observasi masyarakat, penyusunan profil kawasan, dan persiapan rembug desa. Bab III; menguraikan secara lengkap tahapan-tahapan yang sangat teknis dalam pelaksanaan penyusunan RPJM yang dilakukan bersama masyarakat atau yang dikenal dengan istilah rembug desa. Bab IV; merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang tindak-lanjut yang harus dilakukan setelah RPJM tersusun. Lampiran Model prasarana dan sarana perdesaan penunjang pengembangan KTP2D
Panduan Praktis rpjm-ktp2d 2
Agar penyusunan RPJM sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (kawasan) dan berbasis potensi andalan kawasan, maka diperlukan beberapa persiapan, yaitu: a. Observasi masyarakat b. Pencermatan potensi unggulan c. Penyusunan profil kawasan
2.1 Observasi Masyarakat 2.1.1 Pengertian Sebagai pengejawantahan asas tridaya dalam pengembangan kawasan, maka penyusunan RPJM KTP2D semestinya membawa misi yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Langkah awal yang paling penting dan menentukan keberhasilan suatu pemberdayaan masyarakat adalah mengenal secara baik kelompok masyarakat yang akan diberdayakan. Untuk itu perlu dilakukan observasi masyarakat. Observasi atau pengamatan terhadap pola hidup sehari-hari dan pola kehidupan ekonomi akan memberikan informasi dan data yang mendasar yang bermanfaat untuk memilih strategi pemberdayaan masyarakat untuk bersama-sama berproses didalam pengembangan desa yang diawali dengan proses penyusunan matriks program sebagai bagian penting dari RPJM. Kegiatan ini dilakukan oleh observer lokal, bisa berasal dari LSM, aktivis warga. Tim terdiri atas beberapa orang yang diharapkan dapat terdistribusi secara merata dan proporsional untuk setiap desa/dusun. Tim akan tinggal bersama masyarakat setempat 2-3 minggu
Panduan Praktis rpjm-ktp2d 3
Keluaran atau output yang harus diperoleh para observer di setiap desa adalah : a. Data dan informasi potensi desa b. Gambaran fisik desa (divisualisasikan dalam bentuk sketsa peta desa, foto-foto dan penandaan khusus pada areal-areal tertentu yang dianggap penting dan berkaitan dengan potensi pendorong atau penghambat kemajuan desa/kawasan) c. Potensi sumber daya yang dapat didorong untuk dikembangkan d. Menemu kenali kegiatan harian dominan masyarakat menyangkut mata pencaharian e. Menemukenali dan menginventarisasi tokoh-tokoh masyarakat yang dimungkinkan menjadi pimpinan baik informal maupun formal f. Mengenali Adat istiadat atau budaya yang menjadi wahana penduduk dalam menjalankan musyawarah dan membuat kemufakatan. g. Mengenali keberadaan kelembagaan lokal (formal maupun non formal) yang berjalan dengan baik h. Tingkat kerawanan sosial yang dilihat dari frekuensi perkelahian antara warga, kasus pencurian, perampokan, perjudian, perebutan sumber daya alam, dll. i. Persepsi atau pandangan masyarakat terhadap upaya pembangunan atau keinginan untuk mengembangkan desa. j. Menemu kenali permasalahan dan indikasi Kebutuhan minimal pelayanan infrastruktur bagi masayarakat dalam kegiatan sehari-hari k. Kebutuhan infrastruktur pendukung pengembangan potensi desa baik didesa pusat maupun akses pendukung yang berhubungan dengan desa-desa hinterland serta dari desa pusat ke pusat-pusat lainnya (Ibu kota kecamatan).
2.1.2 Persiapan Pengadaan Tim Tenaga Observasi Langkah pertama yang harus dilakukannya adalah seleksi pengadaan anggota observer (pengamat) dengan urutan kegiatan sebagai berikut : 1. Menyiapkan acuan tugas untuk merekrut para observer. Acuan berisikan latar belakang, misi dan tujuan, sasaran observasi, kriteria observer, tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban observer, gambaran singkat kawasan yang Panduan Praktis rpjm-ktp2d 4
akan diobservasi serta jadwal kegiatan (time schedule) observasi. 2. Kriteria Observer : a. Volunteer (Sukarelawan), yang artinya tidak menggantungkan pendapatan sepenuhnya dari kegiatan ini. Ulet, pandai bergaul dan suka berpetualang b. Mengetahui (secara garis besar) tentang infrastruktur c. Sehat rohani dan jasmani, menyukai kegiatan social, diutamakan yang berpengalaman dalam kegiatan kelompok/lembaga yang diketahui bergiat secara positif. d. Beorientasi untuk mencari pengalaman dan atau implementasi ilmu pengembangan wilayah serta pembangunan daerah e. Diprioritaskan yang berasal atau lama tinggal di sekitar kawasan, setidaktidaknya dari daerah dalam satu propinsi. 3. Acuan disampaikan kepada lembaga pendidikan (perguruan tinggi), lembaga penelitian, asosiasi lembaga non pemerintah (LSM) ataupun organsiasi kemasyarakatan lainnya yang diperkirakan akan mampu melaksanakan kegiatan observasi. Untuk menjaring para aktivis lokal yang potensial namun tidak berada dalam lembaga-lembaga di atas, maka dapat dipasang iklan secara terbuka. 4. Setelah mendapat nama para peminat dari lembaga-lembaga atau hasil penjaringan di media masa (iklan), maka dilakukan seleksi terhadap calon observer sesuai dengan syarat dan kriteria seorang observer RPJM-KTP2D. 5. Jumlah observer yang diperlukan lebih kurang 2-3 orang untuk setiap desa. Jadi apabila jumlah terdapat 5 desa dalam satu kawasan (termasuk desa pusat), maka diperlukan 10-15 orang observer. 6. Pemilihan dan penetapan para calon observer dengan menyusun kelompok prioritas kelompok satu dan dua (prioritas I dan II). Kelompok prioritas ini diseleksi menjadi dua kelompok, sebagai antisipasi apabila dari kelompok prioritas satu ada yang gugur atau mengundurkan diri.
Pelatihan Observer 1. Agar materi, proses, kualitas dan hasil pelatihan ini baik, maka perlu persiapan pelatihan yang baik juga. Untuk itu perlu disiapkan modul-modul pelatihan, narasumber yang berpengalaman, metodologi pelatihan (30% terori dan 70% Panduan Praktis rpjm-ktp2d 5
simulasi) serta jadwal pelatihan yang menarik. Untuk mengefektifkan pelatihan, maka kegiatan ini dilakukan di tingkat propinsi atau tingkat kabupaten. Sebagai catatan bahwa jumlah peserta pelatihan yang baik masimal adalah 30 orang. 2. Dengan memperhatikan modul pelatihan, strata kemampuan peserta, keluaran yang diharapkan, maka pelatihan dirancang selama tiga hari dengan nara sumber yang berasal dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), pakar/praktisi dibidang pemberdayaan masyarakat, kemasyarakatan (psikolog/ sosiolog/antropolog), pembangunan daerah, tokoh masyarakat dari kawasan yang akan diobservasi dan tim Konsultan. 3. Pelaksanaan pelatihan bagi para observer yang menekankan tentang tugas dan kewajiban serta pemahaman tentang KTP2D. dengan materi atau modul pelatihan setidak-tidaknya mencakup : a. KTP2D b. RPJM-KTP2D c. Renstrada dan atau Kebijakan Pengembangan Daerah d. Karakter masyarakat dan kondisi umum kawasan melalui nara sumber lokal (tokoh masyarakat dari kawasan yang akan diobservasi) e. Prinsip dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat f. Teknik Komunikasi Masa, Psikologi Massa, Teknik Fasilitasi g. Teknik Wawancara dan Investigasai h. Pengetahuan umum tentang Prasarana dan sarana ke PU-an i. Simulasi dan on job training (bila perlu) 4. Penyusunan dan teknik pengisian kuesioner. Kusioner yang disusun mengacu pada output yang harus dihasilkan oleh para observer. Sedangkan teknik pengisian perlu disepakati, karena kuesioner harus diisi oleh observer tanpa perlu diketahui oleh responden. Apabila pengisian kuesioner dilakukan secara terbuka biasanya informasi yang diberikan responden mempunyai tingkat kepercayaan yang rendah.
Panduan Praktis rpjm-ktp2d 6
Persiapan Lapangan 1. Menyusun jadwal kegiatan observasi secara lengkap dan detil, a. setiap observer mengetahui tahapan pelaksanaan observasi, kapan dan dimana mereka ditempatkan. b. Pada jadwal tersebut juga diuraikan peran dan tanggung jawab masingmasing observer dalam satu tim kecil. Tim kecil adalah tim yang bertugas di satu desa (terdiri dari 2-3 orang). c. Tim Kecil harus mampu bekerjasama dalam menghasilkan keluaran yang diharapkan, berbagi tugas: (1) sebagai juru bicara, (2) pengamat lapangan dan (3) pencatat hasil pencermatan harian. 2. Menyiapkan Surat Tugas yang dikeluarkan dari instansi terkait (Dinas Permukiman/ Pekerjaan Umum//Bappeda atau instansi terkait/berwenang lainnya). Surat Tugas akan menjadi lampiran dari Surat Pengantar/Pemberitahuan rencana kegiatan dan ditembuskan kepada Kepala Daerah. 3. Persiapan teknis. Pada tahapan ini yang paling penting diperhatikan adalah : a. Komunikasi antar instansi terkait (dinas/penanggung jawab kegiatan) dengan Camat dan Kepala Desa/Lurah. Apabila Camat dan Kepala Desa/Lurah sudah mengetahui maksud dan tujuan kedatangan tim termasuk program KTP2D, maka ini akan memudahkan tim observasi bekerja. b. Mengetahui secara teknis kendala-kendala lapangan yang mungkin dialami oleh para observer dalam perjalanan dan selama bermukim di penduduk setempat. Hal ini penting diketahui untuk antisipasi dan penyiapan peralatan, logistik dan akomodasi lainnya. c. Memastikan personil dari pihak penanggung jawab kegiatan dan konsultan yang akan mendampingi/mengantarkan tim ke lokasi. d. Melakukan cross check (pertemuan teknis sehari sebelum keberangkatan ke lokasi) terhadap seluruh perlengkapan dan kelengkapan teknis dan administratif, mulai dari pendanaan, alat dokumentasi (tape recorder dan camera), kuesioner, surat tugas, ATK, perlengkapan pribadi dan lain-lain.
Panduan Praktis rpjm-ktp2d 7
Mobilisasi Tim Kegiatan mobilasasi ini mulai dari pemberangkatan ke lokasi, pertemuan dengan Camat dan kepala Desa/Lurah dan Tokoh masyarakat Desa, sampai penempatan tim kecil di rumah penduduk. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa tim kecil akan bermukim selama 2-4 hari di salah satu rumah penduduk dan setelah itu akan berpindah-pindah ke rumah penduduk lainnya. Seluruh resiko yang akan timbul dari kegiatan mukim 2-4 hari tersebut harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Kepala Desa/Lurah dan atau tokoh Masyarakat. Namun dalam penjelasan penanggungjawab kegiatan kepada Camat, Kepala Desa/Lurah serta Tokoh Masyarakat perlu ditekankan bahwa kegiatan ini mempunyai berbagai misi sosial yang besar dan berorientasi proyek. Catatan: disarankan kegiatan observasi masyarakat ini dikerjasamakan dengan perguruan tinggi yang dikaitkan dengan program kuliah kerja nyata atau program lain sebagai pengejawantahan dari tridharma perguruan tinggi (pengabdian kepada masyarakat)
Panduan Praktis rpjm-ktp2d 8
2.1.3 Pelaksanaan Observasi 1. Perkenalan tim kecil dengan anggota keluarga tempat mukim serta menjelaskan tugas utama tim. 2. Melakukan briefing singkat untuk persiapan pelaksanaan observasi. 3. Pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari buku potensi desa, berikut dengan peta desa. Untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, maka data tentang kondisi dan kelengkapan prasarana sarana ke-Puan serta kebutuhan Prasarana dan sarana pendukung pengembangan potensi di desa tersebut harus terdata secara lengkap dan valid. 4. Dengan menggunakan peta desa, tim melakukan observasi lapangan dan memberikan catatan-catatan khusus yang dianggap berpengaruh, baik secara positif ataupun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi desa ataupun kawasan nantinya. 5. Melakukan wawancara informal dengan masyarakat, pada setiap kesempatan baik di warung-warung, saat istirahat kerja atau ikut terlibat pada pekerjaan harian penduduk setempat (misalnya nelayan, petani, peternak, pengrajin, usaha industri rumah tangga, dll). Bahan ‘obrolan’ sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan pada kuesioner yang telah dibuat dan dipelajari sebelumnya. Melalui ‘obrolan’ ini dan ditambah dengan obrolan dengan keluarga tempat mukim harus didapat informasi tentang : a. Karakter umum masyarakat, adapt istiadat terutama kebiasaan dalam mengambil keputusan, personil yang ditokohkan, dll b. Kebiasaan masyarakat dalam berpenghasilan berkaitan dengan potensi desa baik alam maupun yang sudah disentuh secara artificial c. Pemahaman masyarakat tentang kebutuhan infrastruktur pedesaan terutama dalam menunjang pengembangan perekonomian. d. Potensi desa dan orientasi pasar yang dipahami oleh masyarakat e. Sikap dan persepsi masyarakat terhadap upaya pemerintah termasuk pembangunan fisik dalam pengembangan desanya 6. Menyelenggarakan pertemuan semi formal, bisa di balai desa atau di salah seorang rumah tokoh masyarakat (focus group discussion). Kegiatan ini dapat memanfaatkan momen untuk berpamitan meninggalkan desa diakhir masa tugas observasi. Pada pertemuan ini hal penting dilakukan/diperoleh adalah : a.
Menceritakan pengalaman selama tinggal di desa dengan menyampaikan beberapa temuan-temuan yang dianggap persoalan maupun potensi desa. Panduan Praktis rpjm-ktp2d 9
b.
Meminta pendapat dan pandangan dari hasil temuan tersebut, guna koreksian, klarifikasi dan untuk melengkapi data atau informasi yang sudah dikumpulkan.
c.
Menggali persoalan, potensi ide dan gagasan masyarakat dalam menumbuhkembangkan desa.
d.
Memberikan respon (berupa masukan-masukan) terhadap ide dan gagasan di atas secara umum serta mendorong terbangunnya hubungan antar desa dalam mengembangkan kawasan.
e.
Pada pertemuan tersebut, sebaiknya tim tidak memberikan janji-jani apapun, meskipun sudah mengetahui program KTP2D, tapi boleh menjanjikan untuk memfasilitasi pertemuan para tokoh masyarakat dari setiap desa dalam satu kawasan dalam waktu dekat.
Panduan Praktis rpjm-ktp2d 10
2.1.4 Pelaporan Hasil Observasi 1.
Pada akhir kegiatan lapangan, seluruh anggota tim diberikan kesempatan selama seminggu untuk menyusun laporan dan bahan ekspose yang akan disampaikan dalam suatu lokakarya terbatas. Pada lokakarya ini setiap peserta mempresentasikan hasil observasinya. Lokakarya tersebut juga dihadiri oleh lembaga asal observer (perguruan tinggi, LSM, lembaga penelitian, ormas, dll.), unsur pemerintah daerah (dinas/isntansi terkait, Camat dan Kepala Desa/Lurah) dan Konsultan KTP2D.
2.
Materi yang akan diekspos oleh masing-masing tim adalah : a. Gambaran umum desa dengan menggunakan peta atau sketsa peta desa b. Potensi dan kendala pembangunan desa, serta indikasi kebutuhan infrastruktur perdesaan terutama dalam mendukung pengembangan kawasan baik dalam kawasan (antara desa pusat dan desa-desa hinterland, antara desa pusat dengan pusat-pusat lain) c. Pola kehidupan sosial dan ekonomi sehari-hari d. Pandangan masyarakat terhadap pembangunan dan animo terhadap pengembangan kawasannya
3.
Seluruh data dan informasi yang diperoleh dari hasil observasi diserahkan kepada konsultan atau tim kerja yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam penyusunan RPJM dan matriks program lintas sektor. Konsultan/Tik Kerja menyusun kompilasi data dari seluruh desa yang nantinya akan menjadi masukan utama dalam menyusun Profil Kawasan.
4.
Setelah data secara resmi diserahkan kepada konsultan/Tim Kerja, maka tugas tim observer sudah selesai. Namun apabila dibutuhkan konsultan dapat mengikutsertakan satu atau dua orang dari observer membantu kegiatan penyusunan RPJM lebih lanjut.
Panduan Praktis rpjm-ktp2d 11
2.2 Pencermatan Potensi Unggulan Tiga hal utama yang paling penting diperhatikan dalam melakukan pencermatan potensi unggulan kawasan, yaitu : 1.
Potensi unggulan adalah suatu sumber daya dominan yang terdapat di desa/kawasan dan memberikan dampak ekonomi yang menguntungkan masyarakat setempat.
2.
Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam, sumber daya buatan ataupun sumber daya manusia (sosial). Potensi kawasan juga dapat berupa potensi yang belum diolah (eksplor) atau potensi tersembunyi.
3.
Potensi tersembunyi tersebut dapat diketahui melalui pengamatan lapangan, wawancara dengan masyarakat setempat, informasi dari peta kesesuaian lahan, peta kandungan mineral (tambang), posisi strategis kawasan (akses bisa dioptimalkan) dan identifikasi kualifikasi SDM
Untuk melakukan pencermatan potensi kawasan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Mengumpulkan dan mengkompilasi data sekunder kawasan dari berbagai instansi terkait serta hasil observasi (data dan informasi seharusnya sudah tersedia pada saat memproses identifikasi lokasi dan dari hasil observasi) Mengkaji potensi kawasan yang ada dan atau yang potensial didorong perkembangannya. Mengkaji peta kesesuaian lahan dan merekemondasikan kegiatan ekonomi/komoditas yang potensial dikembangkan. Melakukan kajian simpul transportasi dan askesibilitas yang dikaitkan dengan potensi kawasan sebagai simpul jasa. Melakukan kajian potensi sosial dan budaya yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi kawasan Mengusulkan beberapa alternatif potensi unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan (primadona kawasan)
Panduan Praktis rpjm-ktp2d 12
2.3 Penyusunan Profil Kawasan Profil kawasan merupakan gambaran umum kawasan yang memuat data-data utama dan penting yang dikumpulkan dari para obsever dan data sekunder lainnya. Profil ini berguna untuk memberikan informasi umum dan mendasar kepada stakeholders tentang posisi, kedudukan, potensi (sumber daya alam dan sosial) dan persoalan kawasan yang dapat menjadi informasi awal untuk mendiskusikan potensi, masalah dan kendala pengembangan kawasan. Profil dibuat secara sederhana, atraktif dan mudah dipahami oleh masyarakat awam serta dilengkapi peta kawasan yang komunikatif. Profil kawasan mencakup :
Letak, luas dan kedudukan kawasan dalam konstelasi lokal (kabupaten/kota), regional, nasional ataupun internasional
Penggunaan lahan kawasan (eksisting, yang dikompilasi dari hasil peta desa)
Ketersediaan prasarana dan sarana permukiman, termasuk data jumlah dan kondisi rumah penduduk
Kondisi prasarana dan sarana perhubungan
Profil dan karakteristik masyarakat (mata pencaharian, pola dan etos kerja)
Daftar stakeholders desa yang dianggap cukup mewakili representasi penduduk desa/kelompok masyarakat (5-10 orang/desa)
Potensi desa, baik yang sudah, sedang dan yang belum dieksplorasi
Daftar persoalan utama masyarakat desa
Data atau informasi lain yang dianggap penting dan relevan
Buku profil kawasan dibuat dan didesain semenarik mungkin, komunikatif dan atraktif sehingga pembaca dari kalangan manapun senang membaca dan mudah memahami potensi dan masalah kawasan. Penulisan kalimat dalam profil tersebut sebaiknya bukan dalam bentuk diskripsi sebagaimana laporan proyek atau daerah dalam angka, tetapi lebih banyak ilustrasi, dan bahasa-bahasa harian yang dicampur bahasa lokal (ekspresif) serta sisipan karikatural. Buku dicetak atau dapat juga difotocopy dengan jumlah secukupnya, minimal sebanyak peserta yang akan mengikuti kegiatan rembug desa/sarasehan kawasan. Panduan Praktis rpjm-ktp2d 13
3.1 Pendekatan dan Misi Penyusunan RPJM 3.1.1 Pendekatan Penyusunan Penyusunan RPJM dilakukan secara partisipatif yang dikemas dalam suatu pertemuan warga dengan nama Rembug desa/Sarasehan Kawasan. Rembug atau sarasehan ini merupakan suatu pertemuan yang diikuti oleh seluruh representasi stakeholders dari semua kelompok dan kalangan yang berasal dari seluruh desa yang terdapat dalam kawasan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun fokus, cara dan halhal yang akan dibangun dan dikembangkan dan dituangkan dalam bentuk visi, misi, strategi dan program pembangunan kawasan. Kegiatan ini menjadi wahana untuk menggali dan mengklarifikasi akar masalah dan potensi kawasan serta ide/gagasan untuk membangun masa depan kawasan yang bertumpu pada kemampuan masyarakat dan potensi kawasan. Hasil akhir rembug desa adalah terumuskannya renstra kawasan, dimana program pembangunan dan pengembangannya dituangkan dalam bentuk matriks program dan peta rencana tata ruang kawasan. Proses rembug desa dilakukan dengan fasilitasi pendamping (instansi terkait dan atau konsultan) yang berposisi sebagai fasilitator. Dalam hal ini konsultan benar-benar telah memahami dan berpengalaman dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat. 3.1.2. Misi Rembug/Sarasehan Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam proses penyusunan program pembangunan. Selama ini dalam proses pembangunan masyarakat hanya dilibatkan sebagai ‘pengusul proyek’, jadi pola pembangunan yang diterapkan belum partisipatif. Artinya perumusan strategi dan program pembangunan belum bertumpu pada kemampuan masyarakat, namun masih sepenuhnya bertumpu pada kemampuan pemerintah. Apabila dalam proses perumusan strategi dan program pembangunan tidak bertumpu pada masyarakat, maka dengan Panduan Praktis rpjm-ktp2d 14
sendirinya kapasitas masyarakat juga tidak terbangun. Pada sisi lain, apabila dalam proses perencanaan pembangunan, masyarakat sudah terlibat sejak awal, maka pada saat pelaksanaannya akan terjadi kontrol dan sekaligus partisipasi masyarakat untuk mengoptimalkan hasil pembangunan. Membangun rasa kebersamaan, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dan motivasi untuk membangun kawasan. Dalam proses rembug desa/sarasehan kawasan, hal pertama yang dilakukan selain saling mengenal atau mempererat silaturahmi, adalah menumpahkan segala persoalan yang selalu dihadapi masyarakat, lalu secara bersama-sama (termasuk konsultan dan pemerintah) mencari jalan keluar yang dikaitkan dengan program KTP2D. Dengan cara demikian akan lahir kebersamaan dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap kawasan. Merupakan langkah awal dalam pembangunan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (masyarakat ikut dalam pengambilan keputusan publik). Sebagaimana yang sering terjadi bahwa ‘perencanaan pertisipastif’ dalam prakteknya lebih banyak diarahkan atau keputusan akhirnya ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu dalam program KTP2D, keluaran yang dihasilkan dari rembug desa/saresehan kawasan bersifat spesifik, berbasis aspirasi, kemampuan masyarakat dan potensi kawasan. Jadi apabila hasil rembug/saresehan yang dituangkan dalam matriks program bersifat umum, maka dapat dipastikan bahwa fasilitasi pelaksanaan rembug/sarasehan kurang berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan yang seharusnya.
3.2 Persiapan Rembug Desa/Sarasehan Kawasan Hal teknis yang perlu dilakukan untuk persiapan kegiatan rembug desa/sarasehan kawasan ini adalah : 1. Menyusun jadwal acara secara rinci 2. Menetapkan lokasi dan waktu pertemuan 3. Menyiapkan format acara yang didesain sedemikian rupa sehingga menghilangkan kesan kaku, diskriminatif dan formal, namun dapat menghasilkan keluaran yang kompak dan berkualitas. Bila memungkinkan tempat pertemuan dapat dilakukan diruangan terbuka. 4. Menyiapkan surat untuk seluruh pihak yang terkait dan akan terlibat pada acara tersebut. 5. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait yang dapat dikoordinir oleh Panduan Praktis rpjm-ktp2d 15
Dinas Permukiman/PU/Bappeda untuk rencana pelaksanaan rembug desa/sarasehan kawasan dan sekaligus menyampaikan permohonan pembicara dari pemerintah yang akan menyampaikan kebijakan pembangunan daerah. 6. Menyiapkan daftar undangan yang terdiri dari representasi elemen masyarakat dari semua kelompok dan kalangan serta instansi terkait lainnya. Penentuan instansi terkait yang akan diundang berdasarkan potensi dan masalah kawasan yang diperoleh dari hasil observasi. 7. Mengetahui secara persis (informasi dari observer) jumlah undangan untuk masyarakat miskin dan memastikan biaya transportasinya 8. Menyiapkan semua peralatan penting untuk rembug desa (profil dan peta kawasan, kertas plano/buram A0, spidol, noteblock, atau metaplan, dll.). Metaplan adalah potongan kertas (sebaiknya dari karton dengan ukuran 10x20 cm) dengan berbagai warna. Kegunaannya adalah untuk menulis pendapat, keluhan, masalah, gagasan ataupun ide dari peserta rembug/sarasehan, sehingga penyelenggara mudah untuk mengelompokkan masukan peserta. Bila ada peserta yang tidak bisa baca tulis, akan dibantu oleh fasilitator.
3.3 Tahapan Kegiatan Rembug Desa/ Sarasehan Kawasan Adapun agenda dan tahapan kegiatan Rembug Desa adalah sebagai berikut : Pengenalan antar peserta (termasuk pendamping), sebagai langkah awal untuk membangun komunikasi, kebersamaan dan keterbukaan. Kegiatan ini dipandu oleh moderator dengan teknik dan cara yang tidak terkesan kaku dan formal. Pengenalan program KTP2D yang lebih ditekankan sebagai suatu pendekatan pembangunan dan sekaligus memberikan motivasi, tanggungjawab dan rasa memiliki terhadap kawasan o
Pemateri harus menyiapkan ringkasan program KTP2D, mulai dari latar belakang, pengertian, maksud, tujuan, pendekatan, tindaklanjut dan hasil akhir yang diharapkan program KTP2D dalam bentuk buku kecil yang dibuat secara ilustratif.
o
Buku tersebut, beberapa hari sebelumnya sudah dibagikan kepada seluruh peserta bersamaan dengan penyampaian undangan
o
Sebaiknya pengenalan program ini sudah dimulai dengan komunikasi dua arah. Hal ini penting dilakukan agar pemahaman KTP2D dapat dipahami secara baik, kritis dan menumbuhkan kesadaran membangun dari masyarakat. Panduan Praktis rpjm-ktp2d 16
Pengenalan kawasan melalui penjelasan profil kawasan. Informasi potensi kawasan akan memberikan wacana baru dan motivasi warga untuk membangun kawasan secara bersama-sama. Sama halnya dengan buku KTP2D, Buku profil yang sudah dibuat juga dilampirkan dalam undangan. Buku ini sangat penting sebagai bahan dasar dalam menumbuhkan kesadaran dan menggali gagasangagasan pembangunan kawasan. Moderator atau fasilitator (konsultan) harus mampu membangun optimisme masyarakat terhadap masa depan kawasan yang lebih baik, namun masih tetap dikawal dengan kesadaran kritis. Klarifikasi dan penggalian lebih dalam potensi dan masalah kawasan (bahan awalnya adalah profil kawasan). Klarifikasi atau penjelasan ini akan bermanfaat untuk mengoreksi dan mengukur potensi kawasan dan sekaligus mengurai persoalan dan kendala pembangunan kawasan, sehingga dapat ditemukan solusi bersama yang bertumpu pada potensi dan kemampuan masyarakat setempat Penyusunan Visi Kawasan. Pengkajian dan perumusan masa depan kawasan (visi, misi, strategi dan program pembangunan untuk 15-20 tahun mendatang). Agar diperoleh arahan atau fokus pembangunan yang jelas, kongkrit, terukur dan secara terprogram dapat dicapai. 1.
Visi merupakan kondisi kawasan (termasuk masyarakat dan aktivitasnya) yang diharapkan di masa mendatang. Visi biasanya disusun untuk dicapai dalam jangka panjang (20-25 tahun). Untuk mencapai visi tersebut diperlukan adanya langkah atau tahapan-tahapan utama yang harus tercapai dalam periode lima tahunan.
2.
Visi merupakan formulasi harapan kongkrit masyarakat yang sepenuhnya bertumpu pada potensi (SDA) dan kemampuan riil masyarakat (SDM) dengan secara cermat memperhatikan kelemahan dan kendala kawasan serta tantangan yang mungkin akan dihadapi 20-25 tahun mendatang.
3.
Perumusan visi harus memenuhi syarat penyusunan suatu visi, yaitu berbasis potensi unggulan kawasan, adanya tahapan atau langkah-langkah yang realsitis untuk mencapai tujuan tersebut, setiap langkah pencapaian harus terukur, kondisi yagn ingin dicapai tidak muluk-muluk (realistis dan masuk akal) serta terprogram dengan tenggat waktu pencapaian yang terjadwal.
4.
Seluruh masukan dan kalrifikasi data/informasi yang diperoleh observer serta kajian konsultan merupakan bahan utama yang harus dikomunikasikan kepada masyarakat kawasan saat pelaksanaan rembug/sarasehan, sehingga visi yang terbangun nantinya cukup antisipatif/visioner namun masih tetap Panduan Praktis rpjm-ktp2d 17
realistis. 5.
Sebagai contoh ; visi kawasan yang ternyata potensi unggulannya diperkirkan dapat memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi adalah lada hitam, maka visi kawasan dapat berbunyi : Kawasan Agrobisnis Lada Hitam Sulawesi. Dengan demikian, seluruh rencana pembangunan (investasi) harus terfokus untuk mendukung secara langsung pencapain usaha lada hitam terbesar di Pulau Sulawesi.
Penyusunan Misi Kawasan. Merumuskan dan menyepakati tahapan-tahapan utama yang harus dilakukan untuk mencapai visi (misi). Berdasarkan visi yang telah dijabarkan langkah-langkah dan stategi pencapaiannya, maka dengan mudah dapat disusun misi kawasan dalam mencapai visinya. Perumusan Strategi Pembangunan Kawasan. Mencari dan menyepakati cara yang tepat (efektif dan efisien) untuk mewujudkan misi (strategi). Mengingat keterbatasan dan kelemahan internal (SDA dan SDM kawasan), sementara masih terdapat potensi yang belum dikembangkan secara optimal, baik potensi SDA atau SDM yang ada serta bertebarannya peluang untuk menggalang kerjasama pembangunan kawasan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, maka perlu dibangun dan dikembangkan suatu strategi yang tepat, sehingga potensi dan peluang yang ada dalam rangka memajukan kawasan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Perumusan Program Pembangunan Kawasan. Merumuskan program dan kegiatan untuk mencapai misi sesuai strategi yang telah disepakati. Setelah ditemukan peluang dan cara yang tepat untuk mengeksplor atau mengembangkan potensi kawasan yang ada, maka satu persatu misi kawasan harus diuraikan secara sistematis dan terprogram dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dianggap paling tepat dan bedampak luas dalam memulai pembangunan suatu kawasan dalam rangka mencapai visi kawasan. Kegiatan ini biasa disebut dengan proyek yang bersifat detil dan sangat teknis. Penyusunan Matriks Program. Menuangkan program/kegiatan dalam matriks program yang disusun secara berkelanjutan (multiyears) dengan rinci (jenis, volume, lokasi kegiatan, kebutuhan dan sumber pendanaan). Hal penting yang perlu diingat dalam proses memfasilitasi rembug/sarasehan adalah seluruh usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat harus diuji relavansinya dengan upaya pencapaian visi kawasan. Sebagai contoh, apabila terdapat usulan pengadaan tempat sampah sementara (TPS), sedangkan visi kawasan adalah sebagai kawasan industri elektronik rumah tangga, maka usulan tersebut dapat diabaikan. Usulan yang relevan diantaranya adalah perbaikan kondisi rumah. Panduan Praktis rpjm-ktp2d 18
Merumuskan dan menyepakati indikator keberhasilan program/kegiatan (kuantitatif). Indikator keberhasilan harus dituangkan secara terukur dan mudah dinilai oleh siapapun, termasuk masyarakat awam. Misalnya indikator keberhasilan pembangunan kawasan adalah terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat dari Rp. 250.000/bulan/KK setelah dua tahun melalui program KTP2D terjadi kenaikan pendapatan/penghasilan keluarga menjadi Rp. 275.000/bulan. Jadi seluruh kegiatan yang diusulkan dalam RPJM harus teknis, detil dan dapat diukur, baik secara fisik maupun non fisik. Membuat peta kawasan secara sederhana yang menggambarkan lokasi-lokasi rencana investasi dan zoningisasi pemanfaatan lahan. Peta ini berguna untuk memberiakan ilsutrasi dan kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan serta sebagai alat kontrol pembangunan atau sebagai alat promosi untuk investasi. Peta tersebut dengan keterangan detil dari setiap rencana investasi dan penggunaan lahan. Membuat prototipe rencana bangunan atau prgoram yang dibutuhkan atau berupa preliminary design. Untuk kegiatan yang bersifat non fisik perlu disusun program kerja atau rencana tindaknya. Penyepakatan tim pendampingan masyarakat yang berasal dari stakeholders. Tim ini teridiri dari 1-2 orang dari setiap desa yang akan menjadi fasilitator lokal untuk mendampingi persiapan, pelaksanaan dan monitoring program dan sekaligus menjadi motivator masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan kawasan. Para anggota tim adalah sukarelawan yang peduli terhadap kemajuan masyarakat dan kawasannya. Merumuskan kegiatan tindaklanjut untuk merealisasikan program pembangunan bertumpu kemampuan masyarakat setempat. Tindaklanjut dirumuskan mulai dari tahapan setelah rembug desa, hal-hal yang mungkin dilakukan bersama dalam waktu singkat tanpa menunggu bantuan dari pemerintah, mengikuti rapat koordinasi di tingkat kabupate/kota, tingkat propinsi ataupun nasional untuk mengetahui dan terlibat dalam pengambilan keputusan dalam proses realisasi program. Usulan bentuk-bentuk kerjasama pelaksanaan pembangunan. Mengingat aturan tentang pelaksanaan pekerjaan yang pada batasan tertentu harus dikerjakan oleh pihak ketiga serta pendekatan pembangunan kawasan yang bertumpu pada masyarakat, maka perlu diusulkan bentuk-bentuk kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan nantinya. Catatan : Program KTP2D yang berasaskan tridaya, mendorong terbangunnya kerjasama yang lebih Panduan Praktis rpjm-ktp2d 19
mengedepankan masyarakat umum.
3.4 Keluaran Rembug Desa/Sarasehan Kawasan Tersusunnya Draft Rencana Strategis Kawasan yang merupakan sub sistem dari dari Renstra Kabupaten/Kota Terbangunnya wahana atau forum komunikasi masyarakat kawasan Tersusunnya Draft Matriks Program lintas pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) Tersusunnya Draft Rencana Tata Ruang Kawasan yang dituangkan dalam bentuk peta (peta investasi) Preliminari design atau prototipe bangunan dan atau program design (program kerja design atau rencana aksi/kerja)
Panduan Praktis rpjm-ktp2d 20
Seluruh hasil rembug desa/kawasan, seperti draft rencana strategis kawasan, matriks program, RTR Kawasan dan prototipe rencana bangunan atau design program dibahas secara detil oleh seluruh dinas/intansi terkait. Rapat dikoordinir oleh Bapeda dan juga dihadiri oleh perwakilan masyarakat kawasan, swasta, perguruan tinggi, LSM, dan lembaga non pemerintah lainnya yang relevan. Kesempatan ini sebaiknya dimanfaatkan oleh dinas/instansi untuk menjaring program kegiatan, sehingga program/proyek yang diusulkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Setelah mendapat masukan, koreksian, dukungan dan komitmen dari dinas/instansi, lembaga pendidikan, swasta dan lembaga pemerintah lainnya dan selanjutnya disempurnakan oleh konsultan/tim perencana, maka laporan tersebut sudah final. Matriks program yang tertuang dalam laporan RPJM harus mendapat legalisasi dari pemerintah daerah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan resmi lainnya.
4.1. Rapat Koordinasi Rapat koordinasi merupakan rapat teknis lintas sektoral di tingkat propinsi dan tingkat nasional. Rakor ini dapat dilaksanakan bersamaan atau memanfaatkan rapat koordinasi pembangunan tahunan (rakorbang). Rapat dikoordinir oleh Bapeda (tingkat daerah) atau Bapenas (tingkat nasional) dan bertujuan untuk menyempurnakan RPJM melalui sinkronisasi program dengan instansi terkait dan sekaligus menjadi wahana menjaring program dari instansi dan atau departemen terkait ataupun sebaliknya. Seluruh item/kegiatan dalam matriks program diisi sesuai kapasitas, komitmen dan kewenangan instansi terkait, lembaga pemerintah lainnya atau lembaga non pemerintah, sesuai renstrada Program/kegiatan yang tidak/belum dapat dikelola (termasuk pembiayaan) oleh daerah, dapat diusulkan untuk didukung oleh instansi tingkat pusat atau lembaga Panduan Praktis rpjm-ktp2d 21
non pemerintah (dalam dan luar negeri). Pada tingkat propinsi dan nasional matriks program dikemas dalam bentuk profil kawasan yang dilengkapi profil investasi, sehingga menjadi alat promosi untuk menarik investor (termasuk investasi dan bantuan dari lembaga non pemerintah). Jadi rapat koordinasi dapat melibatkan berbagai pihak di luar pemerintah, seperti lembaga usaha, perbankan, pakar, praktisi, perguruan tinggi, LSM/NGO dan lembaga donor serta lembaga potensial lain yang relevan: Untuk menyusun kompilasi profil kawasan perlu pembentukan tim kecil tingkat propinsi. Kompilasi berisi gambaran umum propinsi, kabupaten/kota, gambaran detil kawasan berikut dengan potensi dan profil investasi yang akan dikembangkan, namun dibuat secara sederhana, ringkas dan komunikatif serta melampirkan ringkasan renstra kawasan dan matriks program
4.2 Persiapan Pelaksanaan (Realisasi) Mengingat program KTP2D berasaskan tridaya yang mengedepankan kepentingan masyarakat, maka dalam pelaksanaan/realisasi pembangunan sangat penting memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka pada persiapannya harus bersifat terbuka (transparan) dan masyarakat terlibat secara signifikan (representatif) Penyampaian (publikasi/sosialisasi) realisasi dukungan pemerintah pusat dan lembaga lain terhadap program pembangunan kawasan (KTP2D) Melakukan klarifikasi/penyesuaian anggaran propinsi untuk pembangunan KTP2D (penyempurnaan matriks program) Merumuskan dan menyepakati MoU kerjasama apabila terdapat dukungan dari lembaga non pemerintah (dalam dan luar negeri) Menetapkan bentuk-bentuk kerjasama pelaksanaan pembangunan. Model dan bentuk kerjasama yang dikembangkan harus mempertimbangkan aspirasi dan mengedepankan kepentingan masyarakat, strategi dan kebijakan daerah serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerjasama dapat berbentuk padat karya, imbal swadaya, kontrak, sesuai MoU, perjanjain bisnis biasa, dll. Seluruh bentuk kerjasama harus berazaskan tridaya Mempublikasikan secara luas hasil akhir rencana pelaksanaan pembangunan untuk setiap kawasan kepada stakeholders terkait dan publik yang lebih luas Penyusunan rencana teknis/detail engineering design (DED) dan atau feseability study (FS) Panduan Praktis rpjm-ktp2d 22
4.3 Pelaksanaan
Penyepakatan dan pelaksanaan teknis kerjasama
Publikasi proyek dan bentuk kerjasamanya
Penetapan tim teknis pendamping
Merumuskan dan menyepakati teknik mekanisme kontrol bersama
Pelaksanaan pembangunan secara teknis
Perumusan teknik dan mekanisme monitoring dan evaluasi
4.4 Monitoring dan Evaluasi
Klarifikasi dan penyesuaian indikator kinerja secara teknis
Pembentukan dan penyepakatan tim monitoring dan evaluasi dari stakeholders
Pengontrolan berkala oleh tim monev berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun
Publikasi hasil monev kepada masyarakat
Perbaikan dan penyesuaian secara teknis, apabila diperlukan.
Panduan Praktis rpjm-ktp2d 23
CONTOH MATRIKS PROGRAM Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa KTP2D Lokasi / nama kawasan : Kecamatan : Desa Pusat : Desa Hinterland : 1............................. 2............................ 3............................ 4............................ Potensi Unggulan:......................................................................................................................... no
Indikasi potensi dan permasalahan
Analisis solusi dan dukungan pengemba ngan
Jenis kegiatan
Lokasi
Volume
jadwal
I
2
3
Harga satuan
4
Jml dana yg di butuhkan
5
Panduan Praktis rpjm-ktp2d 24
Sum ber dana
1
Sosialisasi awal dilakukan oleh aparat pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Acara ini biasa disebut dengan rembg desa I, dimana acara bisa dititipkan pada acara rutin didesa. Masyarakat diperkenalkan dengan iklim membangun untuk memajukan desanya sendiri sebagai entry point pengenalan program KTP2D
Pemerintah desa bersama tenaga pendamping mulai menyusun jadual sesuai dengan tahapan penyusunan RPJM yang ada dalam Petunjuk Teknis. Jadual terssebut harus disetujui oleh masyarakat atau pemuka masyarakat disesuaikan dengan kegiatan rutin masyarakat; misalnya kapan harus mencari nafkah, kapan bisa berkumpul dan disesuaikan pula dengan pertemuan rutin desa.
2
Tahap penyertaan awal masyarakat adalah dengan pemilihan tenagatenaga sebagai kader masyarakat, yang juga berasal dari masyarakat setempat yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan aklamasi dan usulan masyarakat banyak. Ada juga tenaga yang disebut observer yang personilnya dipilih berdasarkan latar belakang pendidikan. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan berasal dari masyarakat yang memenuhi syarat. Kader masyarakat tersebut lebih dulu di beri pengertian, dilatih dajak berpikir bersama dan punya persepsi yang ‘secara garis besar’ sama pula. Katrampilan dalan mengumpulkan data dilatihkan secara intensif. Cara-cara memotifasi masyarakat juga menjadi tugas utama bagi mereka. Pelatihan haus dilakukan secara sungguh-sungguh, karena dipundak mereka program ini akan mulai digulirkan
3
Kegiatan survey desa sendiri mulai dilakukan oleh masing-masing keluarga dengan mengisi kartu-kartu yang sangat gampang cara mengisinya. Tugas kader adalah membimbing masyarakat tersebut dalam menemu kenali permasalahan sekaligus mencoba mengungkapkan cara pengatasannya Metodologi survey bisa sangat beragam tergantung dari kondisi masyarakat setempat. Survey dengan wawancara biasanya untuk menjaring permaslahan yang tidak begitu nyata terlihat pada dampak secara fisik. Wawancara juga untuk menjaring pendapat dan kebutuhan nyata masyarakat, Check list yang biasanya untuk melihat kondisi fisik kawasan tertentu. Check list biasanya dilakukan oleh personil yang mengerti dan paham benar tentang sebab akibat permasalahan fisik. Hasil survey ini harus benar akurat karena nantinya akan diresume dan ditanyaka kembali kepada masyarakat apakah hasil tersebut sesuai aspirasi mereka. 4
Hasil survey tersebut diresume dalam format yang gampang dimengerti. Hasil ini menjadi bahan utama diskusi pada rembug desa ke II dan ke III. Masyarakat menjadi mengerti permasalahan dan cara pemecahan serta kebutuhan lainnya.
Rembug desa II mulai digelar dengan memaparkan hasil survey yang asal muasalnya dari masyarakat sendiri. Penyempurnaan hasil survey dilakukan bersama sebagai dasar perencanaan program kawasan yang akan direncanakan oleh masyarakjat juga Peserta Rembug Desa bisa diwakili oleh tokoh-tokoh yang dipilih masyarakat. 5
Dalam Rembug Desa ini masyarakat diajak berpikir bersama dalam merumuskan program berdasar atas data-data hasil survey yang sudah disempurnakan. Pemandu Rembug Desa boleh dari aparat, dari pendamping maupun dari masyarakat sendiri. Acara brain storming harus dibatasi dengan arahan yang positif agar tidak terkesan adanya demokratis tidak teratur ataupun adanya pemaksanaan kehendak. Pemandu harus bijaksana mengarahkan pada kewajaran usulan.
Diantara para pendamping harus ada yang punya kemampuan spesifik dalam menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan hal fisik lingkungan dan prasarana dan sarana lingkungan dan lebih luas lagi tentang penataan kawasan. Penanyampaian diupayakan sesederhana mungkin sesuai dengan tingkatan bahasa local yang komunikatif dan dimengerti oleh semua tingkatan masyarakat.
6
Penjelasan secara visual juga diperlukan, dengan demikian masyarakat mulai mengenali kawasan yang mereka huni selama ini terutama dalam hal potensi yang dapat dikembangkan termasuk juga permasalahan yang ada misalnya seringnya terjadi banjir, kekeringan, dll. Peta dibuat tidak harus dengan biaya yang mahal, yang penting peta tersebut informative dan menarik bagi masyarakat untuk mengenali bentuk kawasan yang mereka tinggali selama ini.
Peserta rembug desa mulai dibimbing untuk membuat usulan program dan langsung menyepakati urutan prioritasnya. Perkelompok diberi data yang berlainan dan langsung mengusulkan programprogramnya. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan usulannya yang dikomentari oleh kelompok lain untuk penyempurnaannya
7
Setelah disepakati bersama usulan perkelompok tersebut di rangkum dalam table yang disebut matriks program. Blangko matriks program sudah dipersiapkan dulu oleh konsultan pendamping maupun pemerintah desa. Dalam matriks program sudah disebutkan nama lokasi/site, macam program, urutan prioritas penanganan dan sumber dana yang tidak harus dari pemerintah, bisa dari investor atau masyarakat
Dari hasil rembug desa II dan atau sampai dengan III kemudian di edit dalam tampilan yang bagus untuk segera diajukan dalam rapat seperti musbang, rakorbang dll untuk mendapat legalitas dari Bupati (atau cukup diketahui)
8
Ketika pembangunan fisikp dilaksanakan upayakan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat. Dengan menyertakan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunannya maka rasa memiliki akan tumbuh, sehingga dalam operasi dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana fisik akan muncul begitu saja. Upayakan memanfaatkan bahan bangunan local yg ramah lingkungan
Apabila dalam matriks program terdapat rencana yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya, maka penyiapan lahan harus mulai dilakukan sejak tahun pertama.
9
Ketika kegiatan pada guliran pertama selesai dan pendampingan dana dari pemerintah mulai menipis, maka masyarakat sudah siap untuk melanjutkannya. Pada prinsipnya KTP2D tidak bisa langsung dilihat dalam satu tahun anggaran saja, melainkan harus senantiasa digulirkan dari tahun ketahun sebagaimana yang dituliskan dalam matriks program.
10
