JURNAL ILMIAH KONSEP PERIJINAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Oleh: Ni Luh Putu Miarmi ABSTRACT
The need for a healthy and sustainable environment into hope everyone all the time. The development of rapid development as a result of the fulfillment of the needs of life with varying levels of need have an impact on the use and management of the environment. Based on this paradigm and the use of environmental management is expected to meet the needs of the present without compromising the rights needs of future generations. Governments in the concept of the welfare state law permitted to intervene in an effort to meet the public welfare through licensing instrument is intended as a means of preventing the destruction of the environment. Keywords: environmental, permitting, sustainable development
ABSTRAK
Kebutuhan akan lingkungan yang sehat dan lestari menjadi harapan setiap orang sepanjang zaman. Perkembangan pembangunan yang pesat sebagai akibat pemenuhan berbagai kebutuhan hidup dengan tingkat kebutuhan yang bervariasi membawa dampak pada pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan. Berdasarkan paradigma tersebut pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Pemerintah dalam konsep negara hukum
i
kesejahteraan diperkenankan untuk campur tangan dalam upaya pemenuhan kesejahteraan masyarakat, melalui instrumen perizinan yang dimaksudkan sebagai alat pencegahan terhadap perusakan lingkungan. Kata kunci : lingkungan hidup, perizinan, pembangunan berkelanjutan.
ii
3
KONSEP PERIJINAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
dan lingkungan hidup dalam gerak maju pembangunan nasional makin menguat dan mengkristal dimata pengambil keputusan negeri ini. Pembangunan yang pesat membawa
A. Latar Belakang
dampak
Lingkungan
yang
sehat
pada
kehidupan
sosial
Dampak
yang
kemasyarakatan.
merupakan kebutuhan semua mahluk
diberikan berupa dampak positif dan
hidup.
negatif. Dampak positifnya adalah
Lingkungan
menunjukkan masyarakat
yang
tingkat dalam
sehat
kepedulian pengelolaan
bahwa
setiap
pembangunan
memberikan
nilai
lingkungan dan perlindungan akan
masyarakat
yang
kelestarian lingkungan dalam usaha
peningkatan
menciptakan kehidupan yang sehat,
peningkatan taraf hidup. Sedangkan
harmonis dan sejahtera. Bahkan di
dampak negatifnya adalah terjadinya
dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 H
pengelolaan
ayat (1) ditentukan bahwa : “Setiap
sumber daya alam dan lingkungan
orang hidup sejahtera lahir dan
yang tidak memperhatikan rambu –
bathin,
dan
rambu yang telah ditetapkan oleh
mendapatkan lingkungan hidup yang
peraturan perundang-undangan, hal
baik
mana sebagai akibat dari pesatnya
bertempat
dan
sehat
tinggal
serta
berhak
tambah dapat
kesejahteraan
dan
pada berupa dan
pemanfaatan
memperoleh pelayanan kesehatan”.
pembangunan
Berdasarkan ketentuan tersebut dapat
dalam pengelolaan lingkungan dan
dimaknai bahwa kebutuhan akan
pemanfaatan sumber daya alamnya.
lingkungan yang sehat merupakan
Seperti adanya alih fungsi lahan
hak asasi setiap orang.
sawah produktif menjadi kawasan industri,
Perkembangan pembangunan nasional menunjukkan bahwa sejak era 1970-an sampai sekarang ini, perhatian terhadap sumber daya alam
3
dan
kawasan
keserakahan
perkantoran,
kawasan perumahan / pemukiman. Bahkan kawasan hutan, baik hutan kota maupun hutan rakyat yang merupakan paru – paru kota dan
4
sumber persediaan oksigen tidak
sumber daya alamnya tidak saja
luput dari keserakahan oknum yang
diperuntukan untuk dinikmati di
tidak bertanggung jawab.
masa sekarang saja, akan tetapi wajib untuk
Bahkan menurut ahli hukum
penilaian
lingkungan,
salah
satu keterancaman bagi lingkungan hidup bahwa
adalah
adanya
kehadiran
paradigma
pembangunan
sebagai kebutuhan bagi masyarakat dan
bangsa.
Kehadiran
pembangunan mungkin tidak akan menyumbang kerusakan tata ekologi separah yang terjadi sekarang, bila paradigma atas pembangunan itu
memperhatikan
kehidupan
generasi yang akan datang. Sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan
dan
sumber
daya
alamnya sudah sewajarnya dilakukan suatu aksi atau tindakan pencegahan dan
pengendalian
akan
dampak
negatif pembangunan melalui peran serta aktif dari para pihak sebagai stakeholders
dalam pembangunan,
seperti unsur masyarakat, investor, dan pemerintah.
dilihat sebagai hubungan yang tidak bertolak belakang dengan persoalan lingkungan.
Akan
pembangunan tujuan
justru
dimana
daerah
mempunyai
ditafsirkan
sebagai
kewenangan untuk mengatur dan
segalanya
karena
mengurus urusan rumah tangganya
dari
kecenderungan dapat
tetapi,
Berdasarkan prinsip otonomi,
pembangunan
menyelesaikan
keterbelakangan
itu
sendiri, dalam melaksanakan fungsi
kemiskinan,
menciptakan kesejahteraan sosial dan
masalah-
peningkatan mutu hidup masyarakat,
dan
masalah sosial ekonomi lainnya.
pemerintah daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam rangka
Secara normatif, pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dan sumber
daya
memperhatikan
alam
wajib
keseimbangan
lingkungan dan kelestarian fungsi dan kemampuannya. Pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan dan 4
melaksanakan amanat UUD Tahun 1945, pemerintah daerah memegang peran yang sangat strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam.
5
B. Rumusan Masalah Berdasarkan belakang di atas,
uraian
latar
pelestarian
lingkungan
melalui
instrument
perijinan.
sangat menarik
dikaji persoalan “peranan pemerintah
D. Landasan Teoritis
daerah dalam pelestarian lingkungan Untuk mendukung paparan
melalui instrumen perijinan”.
dan analisis tulisan ini, maka C. Tujuan Penelitian
dikemukakan landasan teoritis yang relevan dan pentingnya
Penulisan Jurnal ini dengan tujuan :
perijinan dalam pengendalian dan
a. Tujuan umum : untuk mengembangkan
pelestarian
hidup.
ilmu
1. Konsep negara hukum
hukum atau menambah khasanah
2. Konsep lingkungan
pengetahuan
dibidang
ilmu
3. Konsep perijinan
hukum,
khususnya
Hukum
lingkungan
yang
berkaitan dengan peranan
lingkungan
4. Konsep pembangunan berkelanjutan 1. Konsep Negara Hukum
pemerintah daerah dalam Negara
pelestarian lingkungan. b.
Indonesia
adalah
Negara Hukum, demikian ditegaskan
Tujuan Khusus
dalam Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Sehubungan tujuan
umum,
dengan
ini
berarti
Negara
dalam
tujuan khusus yang ingin
aktivitas
kenegaraannya
dicapai
melalui
berlandaskan hukum yang berlaku,
ini
atau dengan kata lain segala tindakan
adalah : untuk mengkaji
yang dilakukan oleh penguasa dan
sejauhmana
masyarakat harus berdasarkan pada
peranan
pemerintah daerah dalam 5
Hal
Indonesia
penulisan Jurnal
maka
1945.
hukum
melaksanakan harus
yang berlaku atau yang
6
disebut dengan asas legalitas, bukan
konteks
berdasarkan pada kekuasaan
merumuskan dalam suatu pertanyaan
Di
K.C.
:
setiap peraturan yang dibuat harus
contain?” dan dijawabnya sendiri :
mencerminkan rasa keadilan dan
The
kepastian hukum serta tidak boleh
minimum to be ”Rule of Law”.1
dengan
ketentuan
should
very
a
Wheare
dalam suatu Negara hukum maka
bertentangan
”what
ini.
constitution
minimum,
Selain
and
that
penelusuran
peraturan hukum yang lebih tinggi
berdasarkan muatan konstitusi, dan
dan kepentingan umum.
asas legalitas di atas, hal yang dapat
Namun menurut Diana Halim
dijadikan justifikasi bahwa negara
Koentjoro adanya Asas Legalitas
Indonesia
negara
hukum
saja tidak cukup untuk menyebut
pendapat dari beberapa ahli hukum
suatu negara adalah negara hukum.
yang memberikan ciri – ciri suatu
Asas Legalitas hanya merupakan
negara hukum, seperti :
satu unsur dari negara hukum. Selain
a. Friedrich
Julius
adalah
Stahl
itu, masih perlu diperhatikan unsur-
mengemukakan ciri-ciri negara
unsur lainnya,
hukum yaitu :
hukum,
seperti kesadaran
perasaan
keadilan
dan
1.
perikemanusiaan, baik dari rakyat maupun
dari
pemimpinnya.
hak asasi manusia; 2.
Selanjutnya menurut Diana Halim Koentjoro, negara
bahwa
hukum
dalam
suatu
diperlukan
Pemisahan
Kekuasaan
Negara; 3.
asas
Pemerintahan berdasarkan Undang-undang;
perlindungan, artinya dalam UUD ada ketentuan yang menjamin hak-
Adanya pengakuan akan hak-
dan 4.
Adanya
peradilan
administrasi2
hak asasi manusia. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh K.C. Wheare
1
yang
menyatakan
bahwa,
isi
minimum suatu konstitusi adalah tentang
6
negara
hukum.
Dalam
K.C. Wheare, 1975, Modern Constitution, Oxford University Press, London, New York, DSK. 2
Mukthie Fadjar, 2004, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di
7
1966
Universitas Indonesia Tahun
diistilahkan
dalam
kesejahteraan (welfare state).
negara
symposium
hukum
telah
tentang
mengambil
dengan
Apabila
negara
dikaitkan
dengan
kesimpulan mengenai ciri-ciri negara
ruang lingkup tugas pemerintahan,
hukum Indonesia yaitu :
secara filosofis konstitusional jelas
1. Pancasila
menjiwai
setiap
peraturan
hukum
dan
pelaksanaannya;
dinyatakan
bahwa
Indonesia
menganut prinsip Negara hukum yang dinamis, walfare state (Negara
2. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia;
kesejahteraan).4 Hal tersebut dapat dilihat
dalam
tujuan
3. Peradilan bebas; dan
Indonesia
4. Legalitas dalam arti hukum dan
tercantum dalam Pembukaan UUD
segala bentuknya. Perkembangan
sebagaimana
bangsa yang
1945 alenia IV yang menegaskan berikutnya
prinsip keadilan sosial bagi seluruh
muncul pemikiran yang berkaitan
rakyat Indonesia. Dasar lain yang
dengan ciri-ciri/unsur-unsur negara
dapat
hukum Indonesia. Pemikiran yang
Indonesia adalah Negara hukum
dimaksud
materiil yakni pada Bab XIV tentang
Basah,
dikemukakan
bahwa
Sjachran
Negara Indonesia
adalah negara hukum (rechtstaat) berdasarkan Pancasila.
3
dijadikan
Perekonomian
bahwa
Negara
Negara
dan
Kesejahteraan Sosial Pasal 33 dan 34
Dalam
UUD 1945, yang menegaskan bahwa
kaitan itu, negara hukum yang dianut
negara turut aktif dan bertanggung
Negara Indonesia tidaklah dalam
jawab atas perekonomian negara dan
artian formal, namun negara hukum
kesejahteraan rakyat.
dalam artian material, yang juga 2. Konsep Lingkungan UU Nomor 32 Tahun 2009 Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 5-6.
mendefinisikan
lingkungan
hidup
3
Sjachran Basah, 1985, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Administrasi di Indonesia, Penerbit Alumni, Cetakan ke-3, Bandung, hal. 11.
7
4
SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta : Liberty, 1987, hal. 52.
8
adalah
kesatuan
ruang
dengan
yang mencakup dan meliputi semua
semua benda, daya, keadaan, dan
unsur dan faktor fisik jasmaniah
makhluk
hidup, termasuk manusia
yang terdapat dalam alam.
dan
perilakunya,
mempengaruhi alam
yang itu
sendiri,
Menurut
R.M.
Soemartono,8
Gatot
P.
mengartikan
kelangsungan
perikehidupan,
dan
lingkungan hidup sebagai ”ruang”
kesejahteraan
manusia
serta
dimana baik mahluk hidup maupun
5
makhluk hidup lain . Secara
umum
tak lingkungan
hidup
berada
dalam
satu
kesatuan, dan saling berinteraksi baik
hidup diartikan sebagai segala benda,
secara
kondisi, keadaan dan pengaruh yang
sehingga
terdapat dalm ruangan yang kita
kelangsungan
tempati, dan mempengaruhi hal yang
hidup tersebut, khususnya manusia.
hidup termasuk kehidupan manusia.
fisik maupun non
fisik,
mempengaruhi
Dalam
kehidupan
kaitannya
dengan
Batas ruang lingkungan menurut
konsep
pengertian ini bisa sangat luas,
tentang mutu
namun untuk praktisnya dibatasi
penting, karena mutu lingkungan
ruang lingkupnya dengan faktor-
merupakan pedoman untuk mencapai
faktor yang dapat dijangkau oleh
tujuan
manusia seperti faktor alam, faktor
Pembahasan
politik, faktor ekonomi, faktor sosial
pada dasarnya adalah pembahasan
dan lain-lain.6
tentang mutu lingkungan.
Soedjono, ”lingkungan
7
hidup”
mengartikan sebagai
lingkungan hidup fisik atau jasmani
lingkungan,
mahluk
pembahasan
lingkungan sangat
pengelolaan
Dalam
lingkungan.
tentang
lingkungan
kaitannya
mutu
lingkungan
menurut
Gatot
Soemartono,
diartikan
sebagai
kondisi lingkungan dalam kaitannya 5
Pasal 1 angka I Undang – Undang No. 32 Tahun 2009. 6 Emil Salim, dalam Gatot P Soemartono, 1997, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 34 7 Soedjono D, 1979, Pengaturan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, Bandung : Alumni, hal. 20.
8
dengan mutu lingkungan. Makin tinggi
derajat
mutu
lingkungan
dalam suatu lingkungan tertentu, 8
Gatot P. Soemartono, 1996, Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 17.
9
makin tinggi pula derajat mutu lingkungn tersebut dan sebaliknya. 9 Karena
mutu
Menurut
Utama, 10
Arya
pembangunan berkelanjutan adalah
hidup
pembangunan
yang
yang
dapat
tergantung pada derajat pemenuhan
berlangsung secara terus menerus
kebutuhan dasar, mutu lingkungan
dan dapat
dapat
generasi
diartikan
sebagai
derajat
memenuhi masa
kebutuhan
kini
pemenuhan kebutuhan dasar dalam
mengorbankan
kondisi lingkungan tersebut. Makin
kebutuhan generasi masa mendatang.
tinggi kebutuhan dasar
tersebut,
Lebih
hak
tanpa
pemenuhan
lanjut
dijelaskan
makin tinggi pula mutu lingkungan
bahwa, untuk dapat mewujudkan
hidup dan sebaliknya.
pembangunan berkelanjutan, maka unsur-unsur
3. Pembangunan Berkelanjutan
pendukung
pembangunan, seperti sumber daya alam hayati dan non hayati, sumber
Dalam ketentuan
pasal
1
ayat 3 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
daya buatan, maupun sumber daya manusianya,
diperlukan
dalam
keadaan berimbang.
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan
4 Konsep Perizinan
“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan
aspek
lingkungan
hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi
pembangunan
menjamin
keutuhan
hidup
serta
kemampuan,
untuk
lingkungan keselamatan,
kesejahteraan,
9
Ibid, hal. 18.
9
izin didefinisikan sebagai perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam
hal
konkrit
berdasarkan
pernyataan
dan
prosedur
sebagaimana
ditetapkan
oleh
dan
mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
Menurut Sjachran Basah, 11
10
I Made Arya Utama, “Pembangunan Berkelanjutan Dalam Kerangka Otonomi Daerah”, artikel dalam Jurnal Konstitusi PKK-FH Universitas Udayana, Vol. I No. 1 September 2008, hal. 9. 11 Sjachran Basah, dalam Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hal. 207.
10
ketentuan
peraturan
perundang-
Kelsen ilmu hukum dogmatik
undangan.
dikatakan
Dalam kaitan dengan izin,
sebagai
hukum normatif.
14
ilmu Dengan
Ateng Syafrudin mengatakan bahwa
istilah dogmatik hukum atau
izin
rechtsdogmatik
bertujuan
dan
berarti
atau
menghilangkan halangan, hal yang
Jurisprudenz dalam Bahasa
dilarang menjadi boleh.12
Jerman ini dicakup semua
Izin merupakan salah satu instrumen
yang
paling
kegiatan
ilmiah
yang
banyak
diarahkan untuk mempelajari
digunakan dalam hukum administrasi
isi dari sebuah tatanan hukum
yang digunakan oleh pemerintah
positif.15
Dengan
untuk mengemudikan tingkah laku
dogmatik
hukum
para warga. Engan member izin
semua kegiatan ilmiah yang
penguasa memperkenankan orang
diarahkan untuk mempelajari
yang memohonnya untuk melakukan
isi dari sebuah tatanan hukum
tindakan – tindakan tertentu yang
positif,
sebenarnya dilarang.
penelitian
istilah dicakup
sehingga ini
jenis adalah
penelitian normatif. 2.
E. Metobe Penelitian 1.
Sesuai dengan
dalam penelitian ini adalah
dilihat dari karakter yang
pendekatan Perundang-
diteliti yaitu mengkaji norma
undangan (statute approach)
hukum positif tertentu, maka
dan pendekatan konseptual
penelitian
(conceptual approach).
dogmatik.13
ini
digolongkan penelitian
Menurut Hans
Ateng Syafrudin, Ibid. 13 Jan Gijsels, Marx van Hocke ( Terjemahan B Arief Sidharta ), 2000, Apakah Teori Hukum Itu ? Laboratorium Hukum Universitas Parahyangan Bandung, hal 109-110.
10
pendekatan yang digunakan
maksud penelitian ini, maka
sebagai
12
judul dan
Sedangkan metode
14
DHM Meuwissen, “Ilmu Hukum”, dalam Pro Justitia Tahun XII No :Oktober, Hal. 25. 15
Ibid. hal. 27-28.
11
Pendekatan perundang
dengan konsep negara hukum
–
undangan
adalah
yang
suatu
dianut
Indonesia
oleh serta
negara dengan
pendekatan dengan menelaah
mengaitkannya dengan teori
dan
semua
– teori hukum, asas – asas
undang – undang dan regulasi
hukum yang relevan dengan
yang bersangkut paut dengan
permasalahan yang dibahas.17
menganalisa
isu hukum yang ditangani. 16 Pendekatan
perundang-
undangan
3.
Bahan hukum
dipergunakan
Penelitian hukum
dalam kajian ini adalah untuk
normatif yang dilakukan
mengkaji
dalam kajian ini bahan –
dari
sudut
perundang-undangan
terkait
bahan hukumnya terdiri dari
dengan peranan pemerintah
bahan hukum primer dan
daerah
bahan hukum sekunder serta
dalam
pelestarian
lingkungan melalui instrumen
bahan hukum tertier.
perizinan. Dalam pendekatan perundang-undangan menggunakan perundang
peraturan –
Bahan hukum primer terdiri
ini dari :
undangan
a. Undang
sebagai bahan hukum primer.
Dasar
menganalisa
b. Undang Republik
dengan pandangan
Nomor
–
yang
Ibid.
11
Indonesia 32
Tahun tentang
Pemerintahan
berkembang
Daerah;
dalam ilmu hukum dikaitkan 16
Undang
2004
pandangan dan doktrin – doktrin
Indonesia
Tahun 1945;
konseptual
(Conceptual Aproach) adalah pendekatan
Negara
Republik
Sedangkan pendekatan
Undang
17
Ibid. hal. 95.
12
c. Undang
Undang
Republik
artikel –
Indonesia
Nomor
32
2009
artikel
berkaitan
yang dengan
Tahun permasalahan yang akan
tentang
Perlindungan
dan
dibahas.
Pengelolaan
Bahan hukum tertier adalah
Lingkungan Hidup; d. Peraturan terkait
bahan
Daerah
perlindungan
dan
–
bahan
memberikan
pengelolaan
yang petunjuk
terhadap bahan hukum primer
lingkungan hidup. dan bahan hukum sekunder, Bahan
hukum
sekunder
seperti
:
kamus
hukum,
adalah ensiklopedia dan sebagainya
Bahan hukum sekunder
yang tentunya berhubungan
adalah bahan hukum yang erat
kaitannya
dengan penelitian ini.
dengan
bahan hukum primer yang
F. Hasil dan Pembahasan Pembangunan yang dilakukan
dapat
membantu
menganalisis
serta
memahami bahan hukum
oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Kegiatan pembangunan
primer.
Bahan
sekunder
hukum
dapat berupa
hasil penelitian atau karya
buku-buku
literatur,
makalah – makalah, serta
jumlah
penduduk yang meningkat dapat mengakibatkan
tekanan
terhadap
sumber daya alam. Pendayagunaan sumber
ilmiah kalangan hukum,
dengan
daya
alam
untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mutu hidup rakyat harus disertai dengan upaya untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup yang
12
13
serasi dan seimbang guna menunjang
lingkungan dengan pembangunan
pembangunan
berkelanjutan
yang
terdapat
berkesinambungan, dan dilaksanakan
yang
dengan kebijaksanaan yang terpadu
pembangunan
dan
serta
lingkungan merupakan suatu kunci
kebutuhan
dalam mewujudkan pembangunan
menyeluruh
memperhitungkan
generasi sekarang dan mendatang yang
dikenal
dengan
konsep
pembangunan berkelanjutan.
sangat
hubungan
erat,
berwawasan
yang berkelanjutan. M.
Silalahi19
Daud
menyebutkan
Dengan menggunakan konsep
dimana
bahwa
pembangunan
antara
berwawasan
pembangunan berkelanjutan, yang
lingkungan
pada
merupakan
berkelanjutan diibaratkan seperti dua
pembangunan yang dapat memenuhi
sisi dari mata uang yang sama,
kebutuhan
sehingga saling berkaitan.
hakikatnya
masa
mengorbankan
sekarang hak
tanpa
pemenuhan
kebutuhan generasi masa mendatang, menurut
Otto
pembangunan serakah
untuk
Soemarwoto
ini
tidak
18
bersifat
Lekatnya pembangunan
hubungan antara berwawasan
lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan,
sehingga
konsepsi
diri
keduanya diintegrasikan dalam UU
sendiri, melainkan memperhatikan
Nomor 23 Tahun 1997 dalam istilah
juga kepentingan anak cucu dengan
pembangunan
berusaha meninggalkan sumber daya
berwawasan lingkungan. Menurut
cukup dan lingkungan hidup yang
pasal 1 angka 3 undang-undang
sehat
tersebut, yang dimaksud dengan
serta
kepentingan
dengan pembangunan
dapat
mendukung
kehidupan mereka dengan sejahtera. Sehingga
dari
pendapat
berkelanjutan
pembangunan
berkelanjutan
berwawasan
lingkungan
yang
yang hidup
tersebut dapat disimak bahwa antara
adalah “upaya sadar dan terencana,
pembangunan
yang memadukan lingkungan hidup
berwawasan
18 Otto Soemarwoto, 1992, Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global, Cet. Ke-2, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 7
13
19 M. Daud Silalahi, 1992, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Cet. Ke-1, Bandung : Alumni, hal. 168.
14
termasuk sumber daya, ke dalam
memberikan perhatian khusus pada
proses
pencegahan
pembangunan
menjamin
untuk
kemampuan,
kesejahteraan,
dan
mutu
hidup
generasi masa kini dan masa depan”.
pertanian
penggunaan produktif
mengganggu
lahan
yang
dapat
keseimbangan
ekosistem.
Dalam konsep pembangunan
Apabila
dikaitkan
dengan
berkelanjutan terkandung dua konsep
fungsi pemerintah dalam konsep
pokok, yaitu : pertama, konsep
negara hukum kesejahteraan (walfare
“kebutuhan”
memerlukan
state), tugas pemerintah tidak hanya
prioritas penanganan; kedua, konsep
terbatas untuk menjaga keamanan
“keterbatasan”
dan ketertiban semata, tetapi lebih
yang
kemampuan
lingkungan hidup dalam memenuhi
dari
kebutuhan
masa
kesejahteraan umum (bestuurszorg).
sekarang maupun masa yang akan
Dalam rangka menjalankan tugas
datang.
tersebut
manusia
Berkaitan
pada
yaitu
mengupayakan
pemerintah
diberikan
kondisi
wewenang dalam bidang pengaturan.
pembangunan
Dari fungsi pengaturan ini muncul
dikembangkan
beberapa instrument yuridis untuk
pola tata ruang yang menyerasikan
menghadapi peristiwa individual dan
tata guna lahan, air, serta sumber
konkrit dalam bentuk ketetapan.
daya
satu
Salah satu bentuk ketetapan tersebut
yang
adalah izin.
tersebut,
dengan
itu
dalam
berkelanjutan perlu
alam
kesatuan
lainnya
tata
dalam
lingkungan
harmonis dan dinamis serta ditunjang
Berdasarkan jenis – jenis
oleh perkembangan kependudukan
ketetapan, izin termasuk ketetapan
yang serasi.
yang
bersifat
konstitutif,20
yaitu
Tata ruang perlu dikelola
ketetapann yang menimbulkan hak
berdasarkan pola terpadu melalui
baru yang sebelumnya tidak dimiliki
pendekatan
oleh
memperhatikan
wilayah sifat
dengan lingkungan
alam dan lingkungan sosial. Tata guna lahan dikembangkan dengan
14
seseorang
yang
namanya
tercantum dalam ketetapan. Sjachran Basah
menyebutnya 20
sebagai
Ridwan HR, Op.cit, hal. 211.
15
“ketetapan yang memperkenankan
menciptakan kondisi bahwa kegiatan
sesuatu
tidak
pembangunan sesuai peruntukan, di
diperbolehkan (beschikkingen welke
samping itu agar lebih berdaya guna
iets
dan berhasil guna dalam rangka
yang
sebelumnya
toestaan
wat
tevoren
niet
geoorloofd was).21 Dengan
pelayanan terhadap masyarakat dan demikian,
izin
pembangunan.
Melalui
sistem
merupakan instrumen yuridis dalam
perijinan diharapkan akan dapat
bentuk
tercapainya tujuan tertentu seperti :23
ketetapan
konstitutif
yang
bersifat
dikeluarkan
oleh
a. Adanya suatu kepastian
pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan
peristiwa
konkret.
hukum. b. Perlindungan kepentingan
Selanjutnya Asep Warlan Yusuf
umum.
mengatakan bahwa ijin sebagai suatu
c. Pencegahan kerusakan atau
instrument pemerintah yang bersifat
pencemaran lingkungan.
yuridis preventif, yang digunakan
d. Pemerataan distribusi barang
sebagai sarana hukum administrasi
tertentu.
untuk
Izin merupakan salah satu
mengendalikan
masyarakat.
perilaku
22
dari beberapa instrumen pencegahan
Ijin diterapkan oleh pejabat
pencemaran dan / atau kerusakan
Negara, sehingga kalau dilihat dari
lingkungan hidup (UU No. 32 Tahun
penempatannya maka ijin adalah
2009 Pasal 14 huruf g). Berdasarkan
instrument pengendalian dan alat
ketentuan undang - undang tersebut,
pemerintah untuk mencapai sasaran
setiap usaha dan / atau kegiatan yang
yang hendak dituju.
wajib memiliki Amdal atau UKL-
Adanya
kegiatan perijinan
yang dilaksanakan oleh pemerintah pada
intinya
adalah
UPL,
wajib
untuk
Sjachran Basah, Op.cit, hal. 2. Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik, cet. I, ,Bandung : Nuansa, 2009, hal. 91. 22
15
izin
lingkungan. 23
21
memiliki
Tim Peneliti FH UNPAD Pada Seminar Tentang Perijinan Penggunaan Tanah Pantai, dalam Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik, cet. I, ,Bandung : Nuansa, 2009, hal. 94.
16
Dalam kaitan ini pemerintah
dari perbuatan mengeluarkan izin
sebagai penyelenggara pemerintahan
bersangkutan
dalam
keadilan. Sehingga bisa dirasakan
upayanya
mengusahakan
untuk
kesejahteraan sosial memiliki peran
kedamaian
yang sangat strategis dalam rangka
masyarakat
menjaga
bernegara dan bermasyarakat.
kelestarian
lingkungan
dan
mewujudkan
keadilan
dalam
kehidupan
sesuai dengan konsep pembangunan
G. Simpulan dan Saran
berkelanjutan. Dalam menjalankan
Berdasarkan
peran
ini
pemerintah
pemerintah daerah
maupun
berdasarkan
prinsip otonomi dan pendelegasian wewenang dalam bidang lingkungan hidup
wajib
melakukan
dalam
uraian
pembahasan
yang
telah
dikemukakan,
maka
dapat
disimpulkan sebagai berikut : 1. Pembangunan
kajian
berkelanjutan merupakan
lingkungan hidup strategis (KLHS)
pembangunan yang dapat
yang berupa rangkaian analisis yang
memenuhi
sistematis,
masa
menyeluruh,
dan
kebutuhan
sekarang
tanpa
partisipasif untuk memastikan bahwa
mengorbankan
prinsip pembangunan berkelanjutan
pemenuhan
telah menjadi dasar dan terintegrasi
generasi yang akan datang
dalam pembangunan suatu wilayah
2. Untuk
dan / atau kebijakan, rencana, dan /
pembangunan
atau program.
perkelanjutan,
Dalam pemerintah
kontek maupun
di
atas,
pemerintah
daerah dalam mengeluarkan lingkungan
wajib
berwawasan
konsep
lingkungan
wajib diterapkan karena
bertindak
sebagai kunci pencapaian
berlaku untuk menciptakan kepastian
berkelanjutan.
hukum, memperhatikan kepentingan
3. Izin merupakan instrumen
aspirasi
pemerintah dalam upaya
masyarakat yang terkena dampak
pencapaian tujuan yang
16
merespon
mencapai
izin
pembangunan
dan
kebutuhan
pembangunan
berdasarkan ketentuan hukum yang
umum
hak
17
hendak
dituju
dan
memperhatikan kebutuhan manusia
satu
dan keterbatasan lingkungan dalam
instrumen dalam rangka
memenuhi kebutuhan masa kini dan
pencegahan
masa
merupakan
dan
/
salah
pencemaran
atau
kerusakan
bersandarkan
lingkungan hidup, dengan
pembangunan
memperhatikan
berwawasan
kepastian
unsur hukum,
kemanfaatan
dan
keadilan. 4. Izin
sebagai
pencegahan dan
/
instrumen pencemaran
atau
kerusakan
lingkungan
untuk
mewujudkan pembangunan berkelanjutan
yang
memiliki
kepastian
hukum, kemanfaatan dan keadilan
seharusnya
memperhatikan
aspirasi
dan bersifat partisipasif dengan melibatkan semua pihak berkepentingan
yang dalam
pengelolaan lingkungan. Selanjutnya
kepada
pemerintah dan pemerintah daerah, disarankan agar dalam mengeluarkan ketetapan berbentuk izin lingkungan hendaknya
17
mendatang
senantiasa
dengan
pada
konsep
berkelanjutan lingkungan
yang
melalui
pengkajian dan analisis lingkungan yang akurat dan bertanggung jawab.
18
Lingkungan Indonesia, Cet. Ke-1, Bandung : Alumni. DAFTAR PUSTAKA
Mukthie Fadjar, 2004, Memahami Keberadaan
Arya Utama, I Made, “Pembangunan Berkelanjutan Dalam Kerangka Otonomi Daerah”, artikel dalam Jurnal Konstitusi PKK-FH Universitas Udayana, Vol. I No. 1 September 2008. DHM Meuwissen, “Ilmu Hukum”, dalam Pro Justitia Tahun XII No :- Oktober. Gatot P Soemartono, 1997, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika. Jan Gijsels, Marx van Hocke ( Terjemahan B Arief Sidharta ), 2000, Apakah Teori Hukum Itu ? Laboratorium Hukum Universitas Parahyangan Bandung. Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, 2009, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik, cet. I, ,Bandung : Nuansa. K.C. Wheare, 1975, Modern Constitution, London : Oxford University Press, New York, DSK. M. Daud Silalahi, 1992, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum
18
Konstitusi
Mahkamah Di
Indonesia,
Bandung : Citra Aditya Bakti. Niniek Suparni, 1992, Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta : Sinar Grafika. Otto Soemarwoto, 1992, Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global, Cet. Ke2, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Sjachran Basah, 1985, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Administrasi di Indonesia, Cetakan ke-3, Bandung : Alumni. SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 1987, Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta : Liberty. Soedjono D, 1979, Pengaturan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, Bandung : Alumni. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
19
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.
19
20
BIODATA
NAMA
: NI LUH PUTU MIARMI, SH.
ALAMAT RUMAH : BR. BATAN TANJUNG DESA CEMAGI KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG TEMPAT BEKERJA
: DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG MANGUPRAJA MANDALA JL. RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG
HP.
: 087 861 647 827
20
