Izin Usaha Niaga Terbatas LNG PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENERBITAN IZIN USAHA NIAGA TERBATAS LNG

Izin Usaha Niaga Terbatas LNG

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENERBITAN IZIN USAHA NIAGA TERBATAS LNG

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENERBITAN IZIN USAHA Prosedur Memperoleh Izin Usaha 1. Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Migas dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis. Permohonan akan diproses lebih lanjut apabila telah melengkapi dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan. Seluruh dokumen permohonan akan dikembalikan jika persyaratan administrasi dan teknis tidak lengkap. Badan Usaha dapat mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi seluruh permohonan yang ditentukan. 2. Persyaratan administratif dan teknis yang sudah lengkap dari Badan Usaha akan dilakukan penilaian dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Migas. 3. Dalam rangka klarifikasi terhadap data administrasi dan teknis serta kinerja perusahaan, Badan Usaha melakukan presentasi. 4. Peninjauan lokasi dilakukan untuk pemeriksaan kesesuaian data administrasi dan informasi mengenai rencana Badan Usaha. 5. Direktorat Jenderal Migas menyelesaikan penelitian dan evaluasi terhadap data administrasi dan teknis untuk persetujuan/penolakan Izin Usaha Sementara. 6. Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan Izin Usaha dengan masa berlaku paling lama 20 (dua puluh) tahun terhadap permohonan Izin Usaha yang disetujui.

Gambar 1. Prosedur Pengajuan dan Penerbitan Izin Usaha


Standar Pelayanan Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada Badan Usaha, proses pelayanan selesai dalam 10 hari kerja setelah semua persyaratan terpenuhi dan dinyatakan lengkap dan benar.


PERSYARATAN IZIN USAHA NIAGA TERBATAS LNG Izin Usaha Niaga Terbatas LNG 1. Syarat Administrasi : a.

Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. Lingkup usaha dalam akta pendirian wajib menyebutkan bahwa perusahaan melakukan kegiatan usaha di bidang niaga migas (gas bumi/LNG). b. Profil perusahaan (Company Profile). c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan. d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan. f. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup . g. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi aspek serta pengembangan masyarakat setempat. h. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. i. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi kewajiban yang berlaku. j. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan oleh petugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. k. Surat pernyataan tertulis di atas meterai bahwa dokumen persyaratan administrasi dan teknis serta pernyataanpernyataan/keterangan-keterangan diberikan dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terbukti tidak benar

bersedia untuk dicabut Izin Usaha Niaganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Syarat Teknis : a. b. c.

Standar dan mutu (spesifikasi) LNG yang akan diniagakan di dalam negeri. Jaminan suplai LNG. Rencana penjualan LNG.

3. Kewajiban Badan Usaha : a.

Memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

b.

Melaksanakan kegiatan usaha niaga kepada pengguna yang mempunyai/ menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (receiving terminal) .

c.

Menjamin dan bertanggungjawab sampai kepada pengguna yang mempunyai/ menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (receiving terminal) atas standar mutu LNG yang diniagakan.

d. Menjamin keselamatan pengelolaan lingkungan masyarakat setempat. e.

dan kesehatan kerja dan hidup serta pengembangan

Melaporkan kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Migas dengan tembusan Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas mengenai rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan usahanya tiap 1 (tiga) bulan.

4. Sanksi : Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Terbatas LNG dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan dan pencabutan izin usaha, apabila : a. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan. c. Tidak memenuhi persyaratan kesanggupan sebagaimana yang ditetapkan.


d. Tidak melakukan kegiatan yang berarti secara terus menerus selama 2 (dua) tahun setelah diberikan Izin Usaha.

Form 1

Memakai Kop Surat Perusahaan

Permohonan Surat Izin Niaga ........*) 1.

Maksud permohonan izin (Lingkari angka yang diinginkan)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2.

Identitas Perusahaan : a. Nama Badan Usaha b. Bentuk badan usaha : Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi c. Alamat Perusahaan - Lokasi perusahaan (bila perusahaan berada di Pusat Pertokoan/ Perbelanjaan/ Perkantoran, jelaskan lantai dan ruangan) - Nomor Telepon/Fax - Status Tempat Usaha d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memperoleh Surat Izin Usaha Niaga ... *) Perubahan Modal dan Kekayaan Bersih Perubahan Pemilik Perusahaan Perubahan Kedudukan Perubahan Nama Perusahaan Perubahan Bentuk Perusahaan Perubahan Kelembagaan

: …………………………………………… : …………………………………………… : …………………………………………… : ……………………………………………

: …………………………………………… : (Milik sendiri/sewa/kontrak/ cara lain**) : ……………………………………………

3.

Identitas pemilik/Direktur Utama/ Penanggung Jawab Perusahaan Nama lengkap : …………………………………………… Kewarganegaraan : …………………………………………… Tempat dan tanggal lahir : …………………………………………… Alamat rumah/tempat tinggal : …………………………………………… Nomor telepon/fax : …………………………………………… Suami/Istri **) - Nama : …………………………………………… - Kewarganegaraan : ……………………………………………

4.

Legalitas Perusahaan Perusahaan berbentuk PT Akte Notaris - Nama Notaris - Nomor/tanggal Akte Notaris (Lampirkan Copy Akte Notaris)

: …………………………………………… : ……………………………………………

Izin Usaha Niaga Terbatas LNG - Nomor/tanggal Pengesahan Badan Hukum dari Dep. Kehakiman dan HAM (Lampirkan Copy SK Pengesahan) atau - Data Akte Pendirian Perseroan Nomor (Lampirkan Copy) dan Copy Bukti Setor Biaya Administrasi Pembayaran Proses Pengesahan Badan Hukum dari Departemen Kehakiman dan HAM bagi PT yang belum berbadan hukum Izin lain yang dimiliki Perusahaan berbentuk Koperasi Akte Pendirian - Nomor/tanggal Akte Notaris (Lampirkan Copy Akte Notaris) Izin lain yang dimiliki

: ……………………………………………

: …………………………………………… : ……………………………………………

: …………………………………………… : ……………………………………………

Perusahaan selain berbentuk PT dan Koperasi Akte Pendirian - Nomor/tanggal Akte Notaris (Lampirkan Copy Akte Notaris) : …………………………………………… - Nomor/tanggal Pengesahan Badan Hukum dari Dep. Kehakiman dan HAM : …………………………………………… (Lampirkan Copy SK Pengesahan) atau Izin lain yang dimiliki : …………………………………………… 5.

Modal disetor dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 6. Rencana nilai investasi 7. Kegiatan usaha yang diminta 8. Jenis komoditas 9. Lokasi Usaha yang diminta (Lampiran peta Lokasi Usaha) 10. Fasilitas Operasi yang dimiliki/ direncanakan 11. Hubungan dengan bank Bank dalam Negeri - Nama - Alamat Bank Luar Negeri - Nama - Alamat

: ……………………………………………

: …………………………………………… : …………………………………………… : …………………………………………… : …………………………………………… : …………………………………………… : …………………………………………… : …………………………………………… : …………………………………………… : ……………………………………………

12. Lampiran surat-surat pernyataan : Surat pernyataan kesanggupan memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi aspek pengembangan masyarakat setempat. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha. Surat pernyataan kemampuan keuangan. Surat pernyataan kesanggupan untuk diinspeksi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Surat pernyataan bahwa dokumen persyaratan administrasi dan teknis serta pernyataan / keterangan diberikan dengan sebenarnya. Demikian surat permintaan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan- keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dicabut Surat Izin Usaha Niaga ......................*) dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perudangan-undangan yang berlaku dan disamping itu apabila dikemudian hari terjadi kerugian didalam berusaha, ini merupakan tanggung jawab kami sendiri dan bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah.

……………………………..…………… Tanda tangan pemilik/ penanggung jawab perusahaan Cap dan materai Rp. 6.000,Catatan : *) Diisi sesuai jenis usaha niaga yang diajukan **) Coret yang tidak perlu Semua persyaratan dibuat rangkap dua (2)

Izin Usaha Niaga Terbatas LNG Form 2

Memakai Kop Surat Badan Usaha

Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Diinspeksi Oleh Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Nomor :

/200

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Jabatan : Alamat : Perusahaan Tempat tinggal : Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha Niaga …………………, kami menerima dan sanggup untuk diinspeksi oleh petugas dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.. …………….., ……………..200.. Yang menyatakan, Materai dan cap perusahaan …………….., …………………..

Form 3


Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor

/200..

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Jabatan : Alamat : Perusahaan Tempat tinggal : Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan Niaga ....................., kami sanggup memenuhi dan menta‘ati aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. …………….., ……………..200.. Yang menyatakan, Materai …………….., …………………..



Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Aspek Pengembangan Masyarakat Setempat Nomor

/200..

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Jabatan : Alamat : Perusahaan Tempat tinggal : Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan Niaga ....................., kami sanggup memenuhi dan menta‘ati aspek pengembangan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. …………….., ……………..200.. Yang menyatakan, Materai …………….., …………………..

Form 5


Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Nomor

/200..

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Jabatan : Alamat : Perusahaan Tempat tinggal : Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha Niaga ……………..., kami sanggup memenuhi dan menta‘ati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Niaga .............. baik di tingkat pusat maupun daerah. Demikian Surat Pernyataan ini mestinya.

dibuat untuk

dipergunakan

sebagaimana

…………….., ……………..200.. Yang menyatakan, Materai

…………….., …………………..



Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban Badan Usaha Nomor

/200..

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Jabatan : Alamat : Perusahaan Tempat tinggal : Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha Niaga ……………..., kami sanggup memenuhi dan menta‘ati kewajiban Badan Usaha yang berlaku dalam kegiatan usaha Niaga .............. baik di tingkat pusat maupun daerah. Demikian Surat Pernyataan ini mestinya.

dibuat untuk

dipergunakan

sebagaimana


…………….., …………………..

Form 7


Surat Pernyataan Kemampuan Keuangan Nomor :

/200..

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Jabatan : Alamat : Perusahaan Tempat tinggal : Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha Niaga …………………, kami mampu menyediakan dana untuk pelaksanaan kegiatan usaha Niaga dimaksud baik dari internal perusahaan dan/atau eksternal perusahaan sebagaimana keterangan dari Bank .........(terlampir). Demikian Surat Pernyataan ini mestinya.

dibuat untuk

dipergunakan

sebagaimana


…………….., …………………..


Form 8


Surat Pernyataan Bahwa Dokumen Persyaratan Administrasi dan Teknis Serta Pernyataan / Keterangan Diberikan Dengan Sebenarnya Nomor

/200..

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Jabatan : Alamat : Perusahaan Tempat tinggal : Dengan ini menyatakan bahwa dokumen-dokumen persyaratan administrasi dan teknis serta pernyataan-pernyataan/keterangan-keterangan yang diberikan dalam permohonan Izin Usaha Niaga ......... adalah benar adanya dan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dicabut surat Izin Usaha Niaga ......... dan/atau dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini mestinya.

dibuat untuk

dipergunakan

sebagaimana

…………….., ……………..200.. Yang menyatakan, Materai …………….., …………………..

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HILIR MIGAS PENGECEKAN DOKUMEN PERMOHONAN IZIN USAHA NIAGA TERBATAS LNG Nama Perusahaan

: ………………………………………………………….

Tanggal ,No. Surat Permohonan

: ……………………………………………………………

Alamat

: ………………………………………………………… …………………………………………………………… Data Administratif

1. 2.

Akte pendirian perusahaan dan perubahannya Pengesahan akte pendirian perusahaan dan perubahannya dari instansi yang berwenang 3. Profil perusahaan (company profile) 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan 7. Surat pernyatan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi aspek K3. 8. Surat pernyatan tertulis diatas materai kesanggupan pengembangan masyarakat setempat. 9. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan per-UU. 10. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha. 11. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan 12. Surat pernyataan tertulis diatas materai bahwa dokumen persyaratan dan keterangan/pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut Izin Usaha Niaganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ADA

TIDAK ADA

Keterangan

Izin Usaha Niaga Terbatas LNG Data Teknis 1. 2.

3.

ADA

TIDAK ADA

Keterangan

Jaminan Suplai LNG (HoA) Rencana Standar dan mutu LNG yang diniagakan di dalam negeri dari Laboratorium Uji yang terakreditasi dan memenuhi standar dan mutu sesuai peraturan perundangundangan Rencana penjualan, pembelian, ekspor dan impor Catatan :

Yang Menerima

(………………………..)

Jakarta, Yang Menyerahkan

(…………………………)

2009

Izin Usaha Niaga Terbatas LNG PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENERBITAN IZIN USAHA NIAGA TERBATAS LNG

Recommend Documents