INOVASI PERENCANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi di UPT Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen) Wisnu Prabowo Yuni Widodo Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang e-mail:
[email protected]
Abstract: Innovation for Poverty Reduction Planning (Studies in UPT of Poverty Reduction in Sragen).The running of poverty reduction programs in the region are still not optimal, which is characterized by two problems, firstly: the low quality of service to the poor, which is characterized by complex procedures and handled by many work units, and secondly: the lack of standard data verification of poor people so aid distribution to the poor is not on the right target.This study aims to describe and analyze the innovation for poverty reduction plan undertaken by the Government of Sragen Regency, andthe constraints faced by the Poverty Reduction of Integrated Services Unit (UPTPK) Sragen in poverty reduction in Sragen.The method used in this research is descriptive qualitative method approach. The result of this study is that the innovation plan implemented in two ways, namely: (1) Launch innovative programs such as health care programs, education, socioeconomic, and UPTPK formation in 20 districts; and (2) To verify the data of poor families in Sragen integratedly.Constraints faced UPTPK are: (a) institutional factors; (b) has not a special survey team; and (c) political factors, namely the lack of council support to UPTPK innovation. Keywords: innovation, planning, poverty reduction Abstraksi: Inovasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan (Studi di UPT Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen). Berjalannya program-program penanggulangan kemiskinan di daerah masih belum optimal yang ditandai dengan, pertama: rendahnya kualitas pelayanan terhadap penduduk miskin yang ditandai dengan prosedur yang rumit dan ditangani oleh banyak satuan kerja; dan kedua: belum adanya standar verifikasi data penduduk miskin sehingga penyaluran bantuan kepada pendudukmiskin tidak tepat sasaran.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisisinovasi perencanaan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemkab Sragen; serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Kab. Sragen dalam penanggulangan kemiskinan di Sragen.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa inovasi perencanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) Meluncurkan program-program inovatif berupa program pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi, dan pembentukan UPTPK di 20 kecamatan; serta (2) Melakukan verifikasi data KK miskin Sragen secara terpadu satu pintu. Kendala-kendala yang dihadapi UPTPK adalah: (a) faktor kelembagaan; (b) belum adanya tim survai khusus; dan (c) faktor politis, yaitu minimnya dukungan DPRD terhadap inovasi UPTPK. Kata kunci : inovasi, perencanaan, penanggulangan kemiskinan
PENDAHULUAN
Jawa Tengah yaitu 14,98%, maupun angka nasional
Angka kemiskinan di Sragen jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Jawa Tengah dan nasional masih sangat tinggi. Pada tahun 2012 mencapai 16,72%, lebih besar dari rata-rata angka kemiskinan
yaitu
11,6%.
Dari35
kabupaten/kota di Jawa Tengah, angka kemiskinan di Sragen menempati urutan 27, artinya
Sragen
adalah
kabupaten/kota
termiskin ke-9. Bahkan di wilayah eks-
Karesidenan Surakarta, angka kemiskinan di
Selama
ini
berbagai
pelayanan
Sragen adalah yang tertinggi (Surakarta
kemiskinan ditangani oleh banyak satker,
12,01%,
seperti RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di
Boyolali
13,88%,
Sukoharjo
10,16%, Karanganyar 14,07%, Wonogiri
Dinkesos,
14,67%,
pengurusan Jamkesmas dan Jamkesda di
Sragen
16,72%,
dan
Klaten
16,71%). (Bappeda Kab. Sragen, 2013: 5)
BKPMD,
dan
Bappeda,
Dinas Kesehatan, Raskin di Bagian Sumber
Penanggulangan kemiskinan sebenarnya
Daya Alam, dan beasiswa siswa miskin di
telah mendapatkan perhatian serius Pemkab
Dinas Pendidikan. Padahal, seorang KK
Sragen, hal ini bisa dilihat dari besarnya
miskin dari pelosok desa bisa memerlukan
anggaran
keempat
Suyadi
yang
dialokasikan.
(2012:
3),
untuk
Menurut
pelayanan
tersebut
sekaligus.
mendukung
Betapa beratnya biaya, tenaga, dan waktu
pelayanan kesehatan (Jamkesda), Pemkab
bagi KK miskin mengurus empat pelayanan
Sragen menyediakan anggaran 8,5 milyar,
di tempat yang berbeda.
beasiswa mahasiswa miskin sebesar 200
Permasalahan
yang
kedua
adalah
juta, Santunan Kematian 1,3 Milyar, dan
berkaitan dengan validitas KK miskin. Agar
Bantuan
penyaluran bantuan kepada keluarga miskin
Raskin
Sedangkan
Rp
Pemugaran
23.767.632.000. RTLH
(Rumah
tepat sasaran diperlukan standar validasi data
Tidak Layak Huni) dianggarkan sebesar Rp
yang akurat. Kenyataannya bahwa banyak
4.979.700.000. Besarnya anggaran yang
warga yang mampu secara ekonomi justru
dikeluarkan ini jika tidak diiringi dengan
mendapatkan bantuan, sementara banyak
memperhatikan aspek kualitas maka hasil
warga
yang dicapai tidak akan maksimal.
mendapatkan bantuan. Ketika bantuan yang
yang
benar-benar
miskin
tidak
Ada dua permasalahan yang berkaitan
disalurkan tidak tepat sasaran maka upaya
dengan penanggulangan kemiskinan, yaitu
menurunkan angka kemiskinan tidak akan
dalam hal prosedur pelayanan bantuan bagi
berjalan optimal.
keluarga miskin dan validitas data keluarga miskin.
Berkaitan
dengan
permasalahan
ini
Pemkab Sragen telah melakukan evaluasi
Berkaitan dengan prosedur penyaluran
terhadap data KK miskin PPLS-BPS 2011
bantuan, birokrasi yang kaku masih menjadi
(Pendataan Program Perlindungan Sosial-
penghambat
miskin
Biro Pusat Statistik) yang selama ini menjadi
mendapatkan bantuan, dimana warga miskin
acuan penyaluran BLSM (Bantuan Langsung
harus menjalani prosedur yang berbelit-belit
Sementara Masyarakat). Evaluasi dilakukan
dan dalam waktu lama.
pada
bagi
warga
dua
desa,
yaitu
Desa
Ngarum
Kecamatan Ngrampal dan Desa Mojorejo
Kecamatan
Karangmalang.
Hasil
dari kepentingan lokal.
validasi adalah bahwa di Desa Ngarum, dari
Menurut Riyadi (2004) unsur-unsur
400 KK miskin PPLS-BPS 2011 setelah perencanaan yang baik adalah: (1) Adanya divalidasi hanya terdapat 141 KK miskin,
asumsi-asumsi yang didasarkan pada fakta-
artinya validitas data KK miskin PPLS-BPS
fakta.;
2011 hanya 35,25%. Adapun di Desa
pilihan-pilihan sebagai dasar penentuan
Mojorejo, dari 354 KK miskin PPLS-BPS
kegiatan yang akan dilakukan; (3) Adanya
(2)
Adanya
alternatif-alternatif/
2011 setelah divalidasi hanya terdapat 170 tujuan yang ingin dicapai; (4) Bersifat KK miskin, artinya validitas data KK miskin memprediksi
sebagai
PPLS-BPS 2011 hanya 48,02%. (UPTPK mengantisipasi Kab. Sragen, 2013).
yang dapat
Dari hasil tersebut bisa menggambarkan
dilaksanakan.
Hal
Kemiskinan
penanggulangan
betapa
kemiskinan
di
upaya
kemungkinan-emungkinan mempengaruhi pelaksanaan
hasil
PPLS-BPS 2011 di desa-desa lain di Sragen. menggambarkan
untuk
perencanaan; (5) Adanya kebijaksanaan
bagaimana kondisi validitas data KK miskin sebagai
ini
langkah
keputusan
yang
harus
Sragen
Sayogyo yang dikutip Suyanto (1995)
banyak terjadi salah sasaran, dimana kasus
membedakan tipe orang miskin menurut
salah sasaran tersebut diatas 50%.
besarnya penghasilan apabila diwujudkan
TINJAUAN PUSTAKA
dalam bentuk beras selama setahun, yaitu:
Perencanaan
miskin, sangat miskin, dan paling miskin. Sedangkan BPS (2002) menggunakan
Menurut Kunarjo (2002) perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada
Abe
(2005:
33-34),
perencanaan pembangunan daerah terbagi menjadi
dua
bentuk
yaituperencanaan
pembangunan daerah sebagai suatu bentuk implementasi perencanaan
atau pusat;
penjabaran dan
dari
perencanaan
pembangunan daerah sebagai suatu hasil pergulatan
daerah
dalam
kriteria
kemiskinan
untuk
mengkategorikan Rumah Tangga Miskin. Kriteria-kriteria
yang
dipakai
adalah
menurut beberapa kondisi meliputi: luas
pencapaian sasaran tertentu. Menurut
14
merumuskan
lantai rumah, jenis lantai rumah, jenis dinding rumah, ketiadaan WC, ketiadaan listrik,
asal
sumber
air
minum
yang
digunakan, bahan bakar untuk memasak, frekuensi
konsumsi
makanan
bergizi,
kemampuan membeli pakaian, frekuensi makan dalam sehari, besarnya penghasilan
bulanan,
pendidikan
KK,
dan
nilai
kepemilikan barang yang mudah dijual. Berjalannya
dilakukan
oleh
kali
tidak
sesuai
dengan
kebutuhan
menurut
masyarakat atau daerah tertentu; dan 2)
dasarnya
Program-program yang dilaksanakan secara
dilaksanakan melalui dua pendekatan atau
sektoral sering kali menyebabkan adanya
strategi utama, yaitu:
semangat ego-sektoral dan tumpang tindih
Sudarwati
kemiskinan
yang
pemerintah/instansi pusat (top down) sering
program-program
penanggulangan
pelaksanaan
(2009:
1. Meningkatkan
40),
pada
pendapatan,
melalui
produktivitas,
dimana
Menurut Rogers (2003), sesuatu bisa
masyarakat miskin memiliki kemampuan
disebut inovatif karena beberapa atribut,
pengelolaan, memperoleh peluang dan
yaitu: (1) Relative Advantage (keuntungan
perlindungan untuk memperoleh hasil
relatif), (2) Compatibility (kesesuaian), (3)
yang lebih baik dalam berbagai kegiatan
Complexity
ekonomi, sosial budaya, maupun politik
(kemungkinan dicoba) dan (5) Observability
peningkatan
2. Mengurangi
(kerumitan),
(4)
Triability
melalui
(kemudahan diamati). Sedangkan menurut
dasar
Suwarno (2008), inovasi di sektor publik
seperti akses pendidikan, kesehatan dan
maupun di sektor bisnis tidak akan lepas dari
infrastruktur yang mempermudah dan
(1) Pengetahuan baru; (2) Cara baru; (3)
mendukung kegiatan sosial ekonomi
Objek baru; (4) Teknologi baru; dan (5)
pengurangan
pengeluaran,
Inovasi dan Pelayanan Publik
beban
kebutuhan
Program-program
penanggulangan
Penemuan baru.
kemiskinan menurut Kusumaatmadja (2007)
Menurut Wilson (1989), inovasi di
banyak mengalami kegagalan disebabkan
pemerintahan tidak selalu menghasilkan
karena kelemahan dalam beberapa hal, yaitu:
sesuatu yang baik. Instansi pemerintah
aspek kelembagaan, komitmen dari pembuat
sangat rentan terhadap perubahan buruk
kebijakan, sumberdaya manusia, data dan
karena
informasi kemiskinan, sistem monitoring
melakukan uji kemampuan pada perubahan
serta
dan
organisasi. Hal ini bisa dimaknai bahwa
kemiskinan.
sebuah inovasi di pemerintahan akan berhasil
evaluasi
program
terhadap
kebijakan
penanggulangan
Sedangkan menurut Hamid et al. (2003) yang dikutip
oleh
Kuncoro
(2004),
penyebab
kegagalan
penanggulangan
kemiskinan
diantara program
antara
absennya
pasar
yang
akan
jika sudah dilakukan uji pasar. Dalam
studi
yang
dilakukan
pada
marinir AS, Rosen (1998) yang dikutip
lain
Wilson (1989), menjelaskan bahwa inovasi
adalah: 1) Perencanaan, penentuan sasaran,
di Korps Marinir AS bisa berhasil karena
dan kriteria miskin serta pengaturan teknis
dukungan
beberapa
faktor, yaitu aktor
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
intelektual, eksekutif serta peluang promosi
sesuai
jabatan. Dengan perwira muda enerjik yang
undangan bagi setiap warga negara dan
dilindungi
penduduk
oleh
eksekutif
puncak
dan
dengan
atas
peraturan
barang,
perundang-
jasa,
dan/atau
dimobilisasi oleh jalur karir yang atraktif,
pelayanan administratif yang disediakan oleh
maka inovasi berhasil dilaksanakan.
penyelenggara pelayanan publik.
Menurut Noor (2013), ada tiga faktor
Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor
dominan yang harus diperhatikan dalam
63/KEP/M.PAN/7/2003, terdapat beberapa
mendesain inovasi pemerintahan daerah,
model penyelenggaraan pelayanan publik,
yaitu: 1) Faktor kepemimpinan; 2) Iklim
yaitu:
organisasi; dan 3) Lingkungan politik. Tanpa
Adapun pola pelayanan publik yang terpadu
memperhatikan salah satu faktor tersebut,
meliputi:
maka inovasi yang direncanakan tidak akan
a. Terpadu Satu Atap, pola pelayanan yang
berjalan dengan baik.
fungsional,
terpusat,dan
terpadu.
diselenggarakan dalam satu tempat yang
Berkaitan dengan pelayanan publik,
meliputi berbagai jenis pelayanan yang
menurut Ganie-Rochman (2013), proses
tidak mempunyai keterkaitan proses dan
pelayanan perizinan yang lama dan panjang
dilayani melalui beberapa pintu.
merupakan permasalahan yang dihadapi para
b. Terpadu Satu Pintu, pola pelayanan yang
investor. Untuk mengatasi permasalahan ini
diselenggarakan pada satu tempat yang
bisa dilakukan melalui inovasi kelembagaan.
meliputi berbagai jenis pelayanan yang
Menurutnya, Inovasi kelembagaan adalah
memiliki keterkaitan proses dan dilayani
diterapkannya mekanisme kerja baru suatu
melalui satu pintu.
organisasi yang belum pernah dilakukan
Lebih lanjut yang dimaksud dengan
sebelumnya oleh organisasi sejenis yang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu menurut
memberikan hasil pencapaian tujuan dengan
Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 adalah
lebih
yang
kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non
setelah
perizinan yang proses pengelolaannya mulai
desentralisasi adalah pendirian Pelayanan
dari tahap permohonan sarnpai ke tahap
Publik Satu Atap (One Stop Shop) atau
terbitnya dokumen dilakukan dalam satu
PPSA
tempat.
baik.
menonjol
di
Inovasi yang
beberapa
kelembagaan dilakukan
kabupaten/kota
di
Indonesia.
METODE PENELITIAN
Dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif
dengan
pendekatan
kualitatif.Tujuan penelitian adalah untuk
ekonomi maupun jauhnya lokasi unit kerja
mendeskripsikan
(1)
yang memberikan layanan, maka UPTPK
penanggulangan
merencanakan program-program pelayanan
kemiskinan yang dilakukan oleh Pemkab
di bidang-bidang tersebut serta pembentukan
Sragen; serta (2) kendala-kendala yang
UPTPK di 20 kecamatan, sehingga tujuan
dihadapi oleh Unit Pelayanan Terpadu
memberikan kemudahan pelayanan kepada
Penanggulangan
penduduk miskin bisa tercapai.
inovasi
dan
menganalisis:
perencanaan
Kemiskinan
(UPTPK)
Kabupaten Sragen dalam penanggulangan
Keluarnya Perbup Nomor 2 Tahun 2012
kemiskinan di Sragen.Dalam penelitian ini
tentang pembentukan UPTPK yang diikuti
digunakan analisis kualitatif yang terdiri dari
dengan Perbup Nomor 14 Tahun 2012,
tiga alur kegiatan yang terjadi secara
Perbup Nomor 1 Tahun 2013, Perbup
bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian
Nomor 46 Tahun 2013, serta Perbup Nomor
data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
49 Tahun 2013 merupakan seperangkat
(Miles dan Huberman, 1992)
keputusan yang dibuat untuk mencapai tujuan atau sasaran dalam penanggulangan
PEMBAHASAN
kemiskinan di Sragen. Inovasi
Perencanaan
Kemiskinan
yang
Penanggulangan
Dilakukan
UPTPK
Kabupaten Sragen
Pembentukan UPTPK melalui Perbup Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembentukan UPTPK
1) Program-program
Inovatif
UPTPK
Kabupaten Sragen
adalah
bentuk
perencanaan
pembangunan daerah sebagai implementasi atau penjabaran dari perencanaan pusat yang
Secara garis besar program-program
didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor
inovatif UPTPK dibedakan menjadi empat,
15
yaitu: program di bidang kesehatan, program
Penanggulangan Kemiskinan. Dari rumusan
di bidang pendidikan, program di bidang
Abe
sosial
perencanaan pembangunan daerah dengan
ekonomi,
dan
UPTPK
di
20
kecamatan. Berangkat
Tahun
2010
(2005)
tentang
bisa
Percepatan
dikatakan
bahwa
pembentukan UPTPK bukan semata-mata dari
teori
perencanaan
implementasi atau penjabaran perencanaan
menurut Kunarjo dan Siagian, karena upaya
pusat,
penanggulangan
pergulatan
kemiskinan
di
Sragen
namun
juga
daerah
merupakan
dalam
hasil
merumuskan
masih diwarnai dengan masalah sulitnya
kepentingan lokal karena Peraturan Presiden
prosedur bagi penduduk miskin untuk
Nomor 15 Tahun 2010 hanya mengatur
mendapatkan pelayanan bantuan, baik di
tentang
bidang
Koordinasi
kesehatan,
pendidikan,
sosial
pembentukan
TKPKD
Penanggulangan
(Tim
Kemiskinan
Daerah). Sementara UPTPK adalah lembaga
dihimpun melalui CFCD. Hal ini bisa
tersendiri yang berbeda dengan TKPKD
dimengerti karena visi dan misi UPTPK
karena UPTPK sudah selangkah lebih jauh
memang masih sebatas pelayanan. Visi
dengan adanya kepentingan lokal yaitu
UPTPK
keinginan
pelayanan
masyarakat miskin Kabupaten Sragen yang
kemiskinan ke dalam satu atap, meskipun
ramah, prima dan prosedural”. Adapun
koordinasi
misinya adalah “Melayani warga masyarakat
mengintegrasikan
TNPKD
tetap
berperan
di
dalamnya.
miskin
Penanggulangan
kemiskinan
yang
dilaksanakan UPTPK Kabupaten Sragen
adalah
“Menjadi
memenuhi
kebutuhan
pelayan
kesehatan,
pendidikan dan sosial ekonomi.” Adapun
dasar
pemikiran
yang
belum menggunakan strategi dan pendekatan
dipergunakan oleh Pemkab Sragen untuk
meningkatkan
memberikan pelayanan yang baik kepada
pendapatan
KK
miskin
melalui pemberdayaan ekonomi, tetapi hanya
penduduk
menggunakan
memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan
mengurangi
strategi
dan
pendekatan
pengeluaran,
melalui
miskin,
karena
mereka
juga
adalah UU No. 25 Tahun 2009.
pengurangan beban kebutuhan dasar keluarga
Berdasarkan pendapat Ganie-Rochman
miskin seperti akses pendidikan, kesehatan
tentang inovasi kelembagaan, bisa dikatakan
dan infrastruktur yang mempermudah dan
bahwa
mendukung
ekonomi.
Sragen merupakan inovasi kelembagaan
Disinipun, peran UPTPK hanya dalam hal
karena menerapkan mekanisme kerja baru
pelayanan kartu dan rekomendasi bagi
suatu
penduduk
mendapatkan
dilakukan sebelumnya oleh organisasi sejenis
bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan
yang memberikan hasil pencapaian tujuan
sosial
dengan lebih baik. Sebagaimana Ganie-
kegiatan
miskin
ekonomi.
sosial
untuk
Selebihnya
yang
dibentuknya
organisasi
UPTPK
yang
belum
Rachman
dan pelaksanaan kegiatan masih berada di
PTSA (Pelayanan Terpadu Satu
Atap)
SKPD terkait. Meskipun UPTPK telah mulai
sebagai
maka
berupaya
menggunakan
strategi
pendirian UPTPK Kabupaten Sragen pun
pemberdayaan
keluarga
melalui
merupakan
PAKESRA
(Paguyuban
Kesejahteraan
Rakyat), namun volumenyamasih sangat
inovasi
bahwa
pernah
berhubungan dengan pencairan dana bantuan
miskin
mengatakan
Kabupaten
pendirian
kelembagaan,
bentuk
PTSA
dalam
halpelayanan kepada penduduk miskin. Adapun
jika
dilihat
dariKeputusan
kecil mengingat UPTPK tidak memiliki
Menpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 dan
anggaran kegiatan. Berjalannya PAKESRA
Permendagri
hanya
pelayanan
mengandalkan
dana
CSR
yang
Nomor UPTPK
24
Tahun
termasuk
2006, model
penyelenggaraan pelayanan publik terpadu,
atribut inovasi (Rogers, 2003), yaitu:
yang di dalamnya terdapat dua model
a) Relative Advantage (Keuntungan Relatif)
sekaligus, yaitu pelayanan terpadu satu atap
Nilai
dan pelayanan terpadu satu pintu. Model
UPTPK
pertama, dalam hal pelayanan permohonan
dalam satu tempatpelayanan di bidang
kartu
kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi
(Saraswati
dan
Sintawati)
dan
keuntungan adalah
yang
ditawarkan
mengintegrasikan
rekomendasi bantuan, pelayanan UPTPK
yang
menerapkan model pelayanan terpadu satu
terpisah-pisah di beberapa SKPD.
atap. Hal ini karena meskipun pelayanannya
sebelumnya
ditangani
ke
secara
b) Compatibility (Kesesuaian)
dilaksanakan dalam satu tempat (satu atap)
Perubahan yang ditawarkan UPTPK tidak
akan tetapi masih dibedakan pada pelayanan
serta merta membuang fungsi SKPD
di bidang kesehatan, pelayanan di bidang
sebelumnya, artinya tetap melewati proses
pendidikan, dan pelayanan di bidang sosial
transisi dimana dalam hal penganggaran,
ekonomi Sedangkan verifikasi
melalui model
loket
masing-masing.
pelaksanaan
yang
kedua,
dalam
penanggulangan
miskin
melekat pada SKPD.
data
penduduk
menggunakan model pelayanan terpadu satu
dan
SPJ
kegiatan
kemiskinan
masih
c) Complexity (Kerumitan)
pintu. Satu pintu disini dimaknai baik dalam
Masyarakat miskin tidak perlu melewati
hal
proses
pelaksanaannya
maupun
hasil
yang rumit
saat
mengajukan
verifikasinya. Dalam pelaksanaan verifikasi
layanan di UPTPK. Pemohon hanya
disebut satu pintu karena hanya dilakukan
diharap
oleh UPTPK saja, bukan oleh SKPD lain.
Keluargadan
Sedangkan dalam hal hasil verifikasinya
mampu
disebut satu pintu karena tidak ada duplikasi
kecamatan. Di kantor UPTPK, terdapat 3
verifikasi, artinya seorang penduduk yang
loket yang akan melayani masyarakat
sudah diverifikasi sebagai penduduk miskin
miskin
saat mengajukan permohonan pelayanan di
pendidikan, dan sosial ekonomi.Jika nama
bidang kesehatan, maka hasil verifikasi
mereka
tersebut
untuk
Kemiskinan, akan langsung diberikan
mendapatkan pelayanan di bidang lain tanpa
kartu sesuai status miskinnya. Jika nama
perlu verifikasi ulang.
mereka belum ada, tim survai UPTPK
sudah
cukup
Program-program
baginya
pelayanan
publik
akan
membawa
Kartu
keterangan
tidak
desa/kelurahan
dan
surat
dari
dalam
ada
KTP,
bidang
dalam
melakukan
data
survai
kesehatan,
base
ke
SIM
rumah
bagi RTM yang ditawarkan oleh UPTPK
pemohon. Dalam waktu maksimal dua
dikatakan inovatif karena memenuhi atribut-
hari, pemohon akan mendapatkan kartu
menurut
status
kemiskinan
mereka.
serta
rekomendasi
untuk
mendapatkan
Disamping itu, bagi penduduk yang
bantuan di bidang kesehatan, pendidikan
bertempat tinggal jauh di pelosok desa,
maupun
UPTPK
prinsip
mengitegrasikan verifikasi data penduduk
tingkat
miskin ke dalam sebuah UPT sehingga
telah
desentralisasi
melaksanakan pelayanan
di
kecamatan.
sosial
memangkas
alur
ekonomi,
birokrasi
juga
permohonan
bantuan bagi penduduk miskin. Prinsip ini
d) Triability (Kemungkinan Dicoba) Inovasi hanya bisa diterima apabila telah
sama dengan yang dilakukan Pemkab Sragen
teruji dan terbukti mempunyai keuntungan
saat melakukan inovasi dengan membentuk
atau nilai lebih dibandingkan dengan
KPT (Kantor Pelayanan Terpadu). Berbagai
inovasi yang lama. UPTPK sebenarnya
macam pelayanan perijinan diintegrasikan
mengadopsi inovasi yang sebelumnya
dalam satu kantor. Keberhasilan KPT ini bisa
dilakukan
dalam
dimaknai sebagai uji pasar atas sebuah
pelayanan perijinan melalui KPT (Kantor
inovasi di bidang pelayanan publik (Wilson,
Pelayanan Terpadu).
1989).
Pemkab
Sragen
e) Observability (Kemudahan Diamati)
2) Inovasi
Verifikasi
Inovasi UPTPK dalam hal ini dapat
Miskin
diamati, dari segi bagaimana UPTPK
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten
Data
Keluarga
Sragen
secara
bekerja dan menghasilkan sesuatu yang
Inovasi verifikasi data keluarga miskin
lebih baik. Berbagai apresiasi telah datang
Kabupaten Sragen terpadu satu pintu telah
untuk mendukung inovasi UPTPK. Dari
memenuhi
pemerintah pusat, Menteri Sosial, Menteri
(Suwarno, 2008):
BUMN, dan Dirjen Pembangunan Daerah
1. Pengetahuan baru
unsur-unsur
sebuah
inovasi
Kemendagri telah datang dan memberikan
Verifikasi UPTPK hadir sebagai sebuah
apresiasi atas inovasi UPTPK. Menteri
pengetahuan baru bagi masyarakat karena
Sosial bahkan akanmenerapkan model
sebelumnya
penanggulangan kemiskinan UPTPK di
bahwa verifikasi dilakukan oleh beberapa
semua kabupaten/kota se-Indonesia.
satker, namun dengan adanya UPTPK
masyarakat
mengetahui
Inovasi penanggulangan kemiskinan di
telah mengubah pengetahuan masyarakat,
Sragen melalui UPTPK adalah inovasi dalam
yaitu bahwa saat ini hanya UPTPK yang
pelayanan publik yang dikhususkan bagi
melakukan fungsi itu.
penduduk miskin. Inovasi ini dilakukan
2. Cara baru
dengan mengintegrasikan pelayanan kartu
Verifikasi UPTPK merupakan cara baru
miskin (Kartu Saraswati dan Kartu Sintawati)
warga miskin memenuhi kebutuhan atau
menjawab masalah tertentu karena tidak
perbup lain untuk menguatkan posisi
perlu
UPTPK dalam melaksanakan verifikasi
berkali-kali
mendapatkan
diverifikasi
untuk
pelayanan
bantuan
kemiskinan baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun sosial ekonomi.
terpadu satu pintu. Melalui evaluasi terhadap data PPLSBPS 2011 di Desa Ngarum, Ngrampal dan
3. Objek baru
Desa Mojorejo, Karangmalang, diperoleh
Verifikasi UPTPK merupakan objek baru
hasil bahwa tingkat validitas data PPLS by
bagi
karena
name by address di bawah 50%, karenanya
sebelumnya memang belum pernah ada
UPTPK membuat perencanaan validasi data
unit kerja yang melakukan verifikasi
KK miskin Sragen tahun 2014.
masyarakat
miskin
terpadu satu pintu terhadap KK miskin. 4. Teknologi baru
Dalam hal ini perencanaan validasi data keluarga miskin UPTPK telah memenuhi
Verifikasi UPTPK juga identik dengan
unsur-unsur perencanaan yang baik (Riyadi,
kemajuan
2004), yaitu:
teknologi.
Adanya
SIM
Kemiskinan
1. Hasil validasi data keluarga miskin di
(simsaraswati.sragenkab.go.id)
yang
Desa Ngarum Ngrampal dan Desa
menyediakan data base penduduk miskin
Mojorejo
TNP2K, PPLS-BPS 2011, dan data
pendukung
tambahan
tingkat validitas by name by addres data
hasil
merupakan
verifikasi
produk
UPTPK
teknologi
yang
fiturnya dapat langsung dikenali oleh
Karangmalang dari
merupakan
asumsi
rendahnya
PPLS-BPS 2011. 2. Perencanaan
validasi
data
keluarga
masyarakat.
miskin tahun 2014 merupakan alternatif
5. Penemuan baru
untuk memperbaiki data PPLS-BPS 2011
Verifikasi UPTPK bukanlah sebuah
sehingga
kebetulan tetapi produk dari sebuah
pelaksanaan PPLS-BPS 2014.
proses penemuan baru yang sepenuhnya bekerja
dengan
kesadaran
dan
3. Tujuan
bisa
menjadi
perencanaan
dasar
validasi
bagi
data
keluarga miskin tahun 2014 adalah untuk
kesengajaan, dimulai dari ide bupati,
mendapatkan
didukung oleh aktor intelektual TKPKD
pelaksanaan program penang-gulangan
dan para pimpinan Badan Pelayanan
kemiskinan tepat sasaran.
Terpadu
dan
Penanaman
Modal
4. Perencanaan
data
yang
validasi
valid
data
agar
keluarga
(BPTPM), yang dituangkan dengan
miskin tahun 2014 dilakukan karena
dikeluarkannya Perbup Nomor 2 Tahun
prediksi bahwa hasil PPLS-BPS 2014
2012 yang kemudian diikuti perbup-
juga akan dijumpai inclusion maupun
exclusion error karena tidak melibatkan
Pengelompokan ini berdasarkan atas 20
pemangku kepentingan di desa maupun
kriteria
aspirasi penduduk miskin.
elaborasi dari 14 kriteria kemiskinan versi
5. Perencanaan
validasi
data
keluarga
kemiskinan
yang
merupakan
BPS 2002. UPTPK melakukan skorisasi atas
miskin tahun 2014 merupakan kebijakan
kondisi
yang diambil UPTPK yaitu bahwa
skornya
pelaksanaannya nanti akan melibatkan
kemiskinannya.
pemangku kepentingan di desa maupun
meliputi: informasi keluarga (4 kriteria),
aspirasi
kondisi rumah (11 kriteria), dan kondisi
penduduk
melalui
beberapa
RTM
dimana
semakin
semakin
miskin
rendah
pula
Kriteria-kriteria
tipe
tersebut
tahapan.
sosial ekonomi (5 kriteria). Dengan demikian
Verifikasi UPTPK merupakan jawaban
dari ketiga kondisi yang dinilai tersebut,
atas
problem-problem
penanggulangan
kemiskinan
program yang
ada.
skorisasi
UPTPK
terhadap
RTM
menggunakan 20 kriteria kemiskinan yang
Pertama, karena perencanaan, penentuan
secara lengkapnya adalah sebagai berikut:
sasaran, dan kriteria miskin serta pengaturan
A. Kriteria menurut kondisi keluarga:
teknis
pelaksanaan
kemiskinan
tidak
penanggulangan
hanya
semata-mata
1. Jumlah anggota keluarga 2. Jumlah anggota keluarga yang masih
mengikuti pemerintah/instansi pusat (top
sekolah
down) karena UPTPK melakukan verifikasi
3. Jumlah
langsung kepada masyarakat dan melakukan
bekerja
validasi atas data penduduk miskin PPLS-
anggota
keluarga
4. Jumlah KK dalam satu rumah
BPS 2011. Kedua, dengan verifikasi terpadu
B. Kriteria menurut kondisi rumah:
satu pintu akan menghilangkan problem
1. Status kepemilikan rumah
verifikasi sektoral dan tumpang tindihnya
2. Luas bangungan
verifikasi. Ketiga, dengan cara ini pula akan
3. Material atap rumah
diperoleh data dan informasi yang valid
4. Material lantai rumah
terkait sasaran program penanggulangan
5. Material dinding
kemiskinan sehingga tidak akan terjadi salah
6. Sumber air bersih
sasaran.
7. Toilet
Dalam
membedakan
UPTPKberbeda
dengan
tipe
Sayogyo.
RTM,
8. Penerangan rumah
RTM
9. Bahan bakar dapur
dibedakan menjadi empat, yaitu: sangat
10. Perabot rumah
miskin (SM), miskin (M), hampir miskin
11. Alat transportasi
(HM),
dan
rentan
miskin
(RM).
yang
C. Kriteria kondisi sosial ekonomi:
keprihatianan
bupati
terhadap
masih
1. Pendidikan Kepala Keluarga
tingginya angka kemiskinan Sragen. Jika
2. Pekerjaan Kepala Keluarga
dilihat dari pendapat Irwan Noor, nampak
3. Total penghasilan satu keluarga per
bahwa faktor kepemimpinan sangat dominan
bulan
dalam desain inovasi UPTPK Kabupaten
4. Keluarga yang sakit kronis
Sragen. Bukan hanya melalui semboyan
5. Aset yang dimiliki bisa dijual cepat
Mbelo Wong Cilik saja, peran bupati
Skor dari 20 kriteria tersebut kemudian
dimanifestasikan pada pembentukan lembaga
ditotal untuk
digunakan
sebagai
dasar
penetapan tipe kemiskinan RTM.
diatur melalui Perbup Nomor 2 Tahun 2012.
Sistem skorisasi ini juga yang kemudian akan
digunakan
oleh
inovatif ini, bahwa pembentukan UPTPK
UPTPK
dalam
Selain itu, bupati juga mengeluarkan seperangkat perbup lainnya untuk menopang
perencanaan validasi data KK miskin Sragen
fungsi
tahun 2014 dengan melalui beberapa tahapan
verifikator data penduduk miskin Sragen,
yang melibatkan partisipasi KK miskin dan
yaituPerbup Nomor 14 Tahun 2012, Perbup
pemangku kepentingan di desa/kelurahan.
Nomor 1 Tahun 2013, Perbup Nomor 46
Kendala-Kendala yang Dihadapi UPTPK
Tahun 2013, serta Perbup Nomor 49 Tahun
dalam Penanggulangan Kemiskinan di
2013.
Kabupaten Sragen
mengadakan
Inovasi UPTPK sejauh ini berjalan
bulanan
UPTPK
Bukan
sebagai
itu
saja,
forum
yang
satu-satunya
bupati
komunikasi
juga rutin
melibatkan
UPTPK dan
pemilik
anggaran
karena dukungan eksekutif melalui perbup-
SKPD-SKPD
perbupnya maupun forum komunikasi rutin
penanggulangan
bulanan yang melibatkan UPTPK dan satker-
menghindari masalah koordinasi.
kemiskinan
untuk
satker terkait. Selain itu berjalannya inovasi
Namun demikian dominannya faktor
juga karena dukungan aktor intelektual yaitu
kepemimpinan ini tidak diikuti dengan faktor
para pimpinan BPTPM maupun TKPKD
iklim organisasi dan lingkungan politik.
yang diketuai oleh wakil bupati. Akan tetapi
Karena secara kelembagaan, bentuk UPTPK
karena problem kelembagaannya, UPTPK
masih UPT, maka terdapat beberapa problem
belum bisa memberikan promosi jabatan
terkait faktor iklim organisasi yang belum
maupun
kondusif, yaitu ketiadaan anggaran kegiatan,
tambahan
kesejahteraan
bagi
lemahnya posisi tawar terhadap SKPD-
pegawainya. Inovasi
penanggulangan
kemiskinan
yang dilakukan UPTPK berangkat dari
SKPD pemilik anggaran, ketidakmampuan membentuk kesejahteraan
Tim
Survai
pegawainya
Khusus, yang
dan masih
tergantung kepada satuan kerja asal masing-
dengan dua cara, yaitu: (a) Meluncurkan
masing. Meskipun beban kerja pelayanan
program-program
dan survai begitu rupa, namun UPTPK tetap
program pelayanan di bidang kesehatan,
tidak
pendidikan,
bisa
memberikan
insentif
bagi
pegawainya.
inovatif
sosial
berupa
ekonomi,
dan
pembentukan UPTPK di 20 kecamatan.
Demikian juga dengan faktor lingkungan
Sisi inovatifnya adalah penyederhanaan
politik yang belum kondusif. Hal mana
pelayanan yang sebelumnya ditangani
dipicu
oleh
oleh
perbedaan
partai
politik
berbagai
satuan
kerja,
kini
pengusung bupati terpilih dan partai politik
diintegrasikan ke dalam pelayanan satu
pemenang pemilu yang tercermin dari kursi
atap. Program-program tersebut masih
mayoritas DPRD. Akibatnya, inovasi yang
menggunakan
dilakukan bupati kurang mendapat dukungan
pengeluaran kebutuhan dasar keluarga
DPRD. Hal ini bisa dilihat bahwa setelah
miskin di bidang pendidikan, kesehatan
hampir dua tahun inovasi berjalan, namun
dan sosial ekonomi, sehingga belum
belum
menyentuh aspek
ada
tanda-tanda
DPRD
akan
strategi
pengurangan
pemberdayaan
KK
mendukung program inovasi bupati dengan
miskin. Fungsi UPTPK masih terbatas
upaya memperkuat kelembagaan UPTPK
dalam pelayanan, karena penganggaran,
menjadi
Suara
pelaksanaan, dan SPJ kegiatan masih
mayoritas di DPRD beranggapan bahwa
berada di SKPD; serta (b) Melakukan
dukungan kepada inovasi UPTPK hanya
verifikasi data keluarga miskin secara
akan menaikkan elektabilitas partai politik
terpadu satu pintu. Inovasi ini berjalan
pengusung
dengan baik karena dukungan bupati
SKPD
melalui
bupati
perda.
dan
merugikan
elektabilitas partai mereka.
dengan dikeluarkannya beberapa perbup
Kendala-kendala ini apabila tidak segera diantisipasi
akan
mengganggu
jalannya
inovasi.
yang menguatkan fungsi UPTPK. Sisi inovatif program ini adalah tidak adanya duplikasi verifikasi data serta adanya obyektivitas dalam verifikasi. Selanjutnya
KESIMPULAN
UPTPK membuat perencanaan program Berdasarkan pembahasan,
hasil
maka
penelitian
dapat
dan
disimpulkan
sebagai berikut: 1. Inovasi
tahun 2014 melalui beberapa tahapan dengan
perencanaan
kemiskinan
validasi data keluarga miskin Sragen
yang
penanggulangan
dilakukan
Pemkab
Sragen melalui UPTPK dilaksanakan
prinsip
partisipasi
pemangku
kepentingan. Program ini dilaksanakan atas dasar ditemukannya exclusion error
dan inclusion error data by name by
Pedoman
address hasil PPLS-BPS 2011.
Pelayanan Publik
2. Kendala-kendala yang dihadapi UPTPK
Umum
Ganie-Rochman,
Penyelenggaraan
Meuthia.
2013.Inovasi
dalam penanggulangan kemiskinan di
Kelembagaan. Diakses melalui http://
Sragen adalah: (a) faktor kelembagaan,
www.metrotvnews.com/front/kolom/20
karena bentuknya masih UPT maka
13/07/09/333/InovasiKelembagaan/
memiliki kelemahan dalam pengelolaan
kolom, tanggal 12 September 2013 jam
keuangan, lemahnya posisi tawar UPTPK
10.38
terhadap SKPD pemilik program, serta
Gaspersz, Vincent.
2002.
Manajemen
dalam hal kepegawaian; (b) belum adanya
Kualitas Dalam Industri Jasa. Jakarta:
tim
terjadi
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama,
tumpang tindih antara tugas pelayanan
Yayasan Indonesia Emas, dan Institut
dan tugas survai; dan (c) faktor politis,
VINCENT
survai
yaitu
khusus,
minimnya
sehingga
dukungan
DPRD
Kunarjo.
2002.
Perencanaan
dan
terhadap inovasi UPTPK sebagai akibat
Pengendalian Program Pembangunan.
dari perbedaan latar belakang politik
Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia
bupati dan mayoritas kursi DPRD.
Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan
DAFTAR PUSTAKA
Daerah:
Reformasi,
Perencanaan, Strategi dan Peluang. Abe, Alexander. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif.
Yogyakarta:
Penerbit
Pembaruan
Pusat Statistik Kabupaten Sragen. 2013. Buku Saku Ringkasan Eksekutif 2012. Sragen: Bappeda Sragen Dalam
Negeri.
tentang
Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Departemen Negara.
Pendayagunaan
Aparatur
Keputusan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Miles, Matthew B dan A Michael Huberman. 1992.
Analisis
Data
Diterjemahkan oleh
Kualitatif.
Tjejep Rohendi
Rohidi. Jakarta: UI Press Peraturan
Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2006
Kusumaatmadja, Sarwono. 2007. Politik dan Kemiskinan. Depok: Koekoesan.
Bappeda Kabupaten Sragen, dan Badan
Departemen
Jakarta: Penerbit Erlangga.
Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang
Noor,
Irwan.
2013.
Pemerintahan
Desain
Daerah.
Inovasi Malang:
Universitas Brawijaya Press Pemerintah Kabupaten Sragen. Peraturan Bupati Sragen Nomor 49 Tahun 2013 tentang
Petunjuk
Pemberian
Belanja
Pelaksanaan Bantuan
Sosial
Kegiatan Perbaikan Rumah Tak Layak
Sistem
Huni Kabupaten Sragen
Nasional
_________________________.
Perencanaan
Pembangunan
Peraturan
Riyadi dan Dedy S. Bratakusumah, 2004.
Bupati Sragen Nomor 46 Tahun 2013
Perencanaan Pembangunan Daerah,
tentang Pemberian Bantuan Beasiswa
Strategi Menggali Potensi Dalam
bagi
Mewujudkan
Mahasiswa
Perguruan
Tinggi
Negeri dari Keluarga Miskin _________________________.
Otonomi
Daerah.
Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama Peraturan
Sudarwati,
Ninik.
2009.
Kebijakan
Bupati Sragen Nomor 17 Tahun 2013
Pengentasan Kemiskinan Mengurangi
tentang
Kegagalan
Perubahan
atas
Peraturan
Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pembentukan
UPTPK
Kabupaten Sragen
Penanggulangan
Kemiskinan. Malang: Intimedia Suwarno, Yogi. 2008. Inovasi di Sektor Publik. Jakarta: STIA LAN
_________________________.
Peraturan
Suyadi. 2012. UPTPK: Mengintegrasikan
Bupati Sragen Nomor 1 Tahun 2013
yang Terpisah. Majalah Warta Otonomi
tentang Program Saraswati
Formas. Edisi November 2012
_________________________.
Peraturan
Suyanto,
Bagong.
1995,
Bupati Sragen Nomor 14 Tahun 2012
Kemiskinan:
tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan
Pengentasannya Dalam Pembangunan
Sosial Santunan Uang Duka Cita
Desa. Yogyakarta:Aditya Media
_________________________.
Peraturan
Problem
Perangkap dan
Strategi
UPTPK Kab. Sragen, 2012. Bintarwati, Buku
Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2012
Pintar
tentang Pembentukan Unit Pelayanan
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten
Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
Sragen. Sragen: UPTPK Kab. Sragen
Kabupaten Sragen
Buku
Pintar
Wilson, James Q. 1989. Bureaucracy, What
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Sukowati,
Penanggulangan
Kemiskinan _________________________.
Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik _________________________.
Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Government Agencies Do and Why They Do It. USA: Basic Books
