1 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : 23 TAHUN 2014 TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2014 INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ...
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : 23 TAHUN 2014 TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2014
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014-2019 TARGET KINERJA SASARAN 1 Meningkatnya pembinaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat
INDIKATOR
1
Persentase kecamatan yang menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an setiap tahun
2 Jumlah dewan hakim MTQ/STQ yang profesional
2 Meningkatnya kualitas penataan kebijakan sosial dan kesejahteraan rakyat
SATUAN
2014
2015
2016
2017
2018
Persen
100
100
100
100
100
Orang
37 (MTQ)
40 (STQ)
50 (MTQ)
45 (STQ) 65 (MTQ) 18 (STQ) 28 (MTQ)
3
Jumlah Qari/Qariah putra daerah yang berprestasi di Tingkat Provinsi
Orang
14 (MTQ)
16 (STQ)
26 (MTQ)
4
Tingkat layanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji
Persen
100
100
100
100
100
5
Persentase tokoh agama yang mendapatkan bantuan setiap tahun
Persen
100
100
100
100
100
6
Persentase Organisasi Antar dan Intra Umat Beragama yang dibina
Persen
10
50
75
100
100
7
Jumlah kebijakan/regulasi yang dibuat menyangkut Kebijakan/ perlindungan perempuan Regulasi
1
1
1
1
1
8
Jumlah kebijakan/regulasi yang dibuat mengenai pemberantasan penyakit masyarakat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kebijakan/ Regulasi
Jumlah kebijakan/regulasi yang dibuat menyangkut Kebijakan/ kesehatan Regulasi Jumlah kebijakan/ regulasi pengentasan Kebijakan/ 10 kemiskinan Regulasi 9
11
Jumlah kebijakan/regulasi yang dibuat menyangkut Kebijakan/ pendidikan Regulasi
TARGET KINERJA SASARAN 1 Meningkatnya pembinaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat
INDIKATOR
Tingkat layanan pemberian bantuan kepada mahasiswa tidak mampu dan berprestasi Persentase organisasi perempuan di Kecamatan 13 yang mendapatkan pembinaan 3 Terwujudnya tertib administrasi pertanahan Persentase usulan pengadaan tanah yang 14 milik Pemerintah Daerah difasilitasi 12
15 Persentase usulan sertifikat Proda yang terbit
SATUAN
2014
2015
2016
2017
2018
Persen
100
100
100
100
100
Persen
100
100
100
100
100
Persen
100
100
100
100
100
Persen
100
100
100
100
100
16
Persentase usulan sertifikat Hak Pakai Instansi (HPI) yang terbit
Persen
100
100
100
100
100
17
Persentase permohonan Izin Lokasi /Izin Prinsip yang ditindaklanjuti tepat waktu
Persen
100
100
100
100
100
18
Persentase validasi sertifikat yang terinput ke dalam Sistem database pertanahan
Persen
57.16
72.75
84.71
94.98
100
19
Persentase Izin Prinsip/Izin Lokasi yang terinput ke dalam Sistem database pertanahan
Persen
100
100
100
100
100
20
Persentase penyelesaian tahapan dalam penyusunan Sistem Informasi Pertanahan
Persen
33
50
67
83
100
21
Persentase konflik tanah yang teridentifikasi dan melibatkan pemerintah daerah yang ditindaklanjuti
Persen
100
100
100
100
100
22
Persentase kecamatan yang telah pasti batas wilayahnya
Persen
13
19
25
31
38
23
Persentase kelurahan yang telah pasti batas wilayahnya
Persen
43
48
52
57
61
24 Jumlah kebijakan/regulasi di bidang pertanahan
Kebijakan/ Regulasi
2
2
2
2
2
Persen
100
100
100
100
100
Persen
50
50
62.5
62.5
75
4 Meningkatnya kualitas penataan kebijakan Persentase Camat Dan Lurah Yang Telah 25 pengembangan kemampuan manajerial Memahami Manajemen Pemerintahan aparatur kecamatan dan kelurahan Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan 26 PATEN
TARGET KINERJA SASARAN 1 Meningkatnya pembinaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat
INDIKATOR
SATUAN
Jumlah kebijakan/ regulasi yang disusun dalam bidang pengawasan dan tugas pembantuan
2014
2015
2016
2017
2018
Kebijakan/ Regulasi
-
1
1
1
1
Persen
100
100
100
100
100
Persen
100
100
100
100
100
Peringkat
100
90
90
80
70
Persen
100
100
100
100
100
Persen
100
100
100
100
100
Persen
100
100
100
100
100
Kebijakan/ regulasi
-
1
1
1
2
Persen
-
100
100
100
100
-
2
2
2
2
-
100
100
100
100
Persen
100
100
100
100
100
Persentase SKPD yang aktif menyampaikan 39 informasi penyelenggaraan kegiatan SKPD terkait untuk dimuat dalam Website Kabupaten
Persen
60
60
60
60
60
Persentase kegiatan pemerintah daerah yang termuat dalam Media Cetak
Persen
100
100
100
100
100
27
Persentase kec. dan kel. yang menerapkan 28 manajemen penyelenggaraan pemerintahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5 Meningkatnya kualitas dokumen penyelenggaran pemerintahan daerah
29
Persentase SKPD yang memasukkan data LPPD yang lengkap dan tepat waktu
30 Peringkat LPPD 31
Persentase SKPD yang memasukkan data LKPJ yang lengkap dan tepat waktu
Persentase penyelesaian dokumen pelaporan Pemerintah Daerah Persentase rencana kerjasama Pemerintah Daerah 33 yang difasilitasi 32
6
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan
34
Jumlah kebijakan/ regulasi terkait administrasi kependudukan
7 Meningkatnya kualitas penataan kebijakan Jumlah kebijakan/ regulasi terkait ketentraman, Kebijakan/ terkait ketentraman, ketertiban, 36 ketertiban, perlindungan masyarakat serta regulasi perlindungan masyarakat serta kesatuan kesatuan bangsa dan politik bangsa dan politik Persentase pelaksanaan kebijakan/ regulasi terkait 37 Persen trantib, linmas dan kesbangpol 8 Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah
38
40
Persentase Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
TARGET KINERJA SASARAN nilai-nilai 19 Meningkatnya pembinaan kualitas layanan kedinasan keagamaan daerah dalam kehidupan masyarakat pemerintah
INDIKATOR
SATUAN
2014
2015
2016
2017
2018
Persen
100
100
100
100
100
kali/tahun
12
12
12
12
12
kali/tahun
12
12
12
12
12
Persen
100
100
100
100
100
Kebijakan/ Regulasi
2
2
2
2
2
Jumlah kebijakan/regulasi yang dibuat di bidang perekonomian sektor Koperasi dan UKM
Kebijakan/ Regulasi
2
2
2
2
2
Jumlah kebijakan/regulasi yang dibuat di bidang 47 perekonomian sektor Perindustrian dan Perdagangan
Kebijakan/ Regulasi
2
2
2
2
2
Kebijakan/ Regulasi
6
6
6
6
6
Persentase pelaksanaan kebijakan di Bidang Administrasi Pembangunan
Persen
100
100
100
100
100
50 Persentase kegiatan pelelangan melalui ULP
Persen
100
100
100
100
100
51 Persentase pelelangan secara elektronik
Persen
100
100
100
100
100
Kebijakan/ Regulasi
2
2
2
2
2
Persen
100
100
100
100
100
Kebijakan/ Regulasi
2
2
2
2
2
41
Persentase peningkatan layanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah.
Jumlah Fasilitasi Koordinasi kepala daerah / wakil 42 kepala daerah melalui rapat koordinasi unsur muspida Jumlah Koordinasi kepala daerah / wakil kepala 43 daerah antar SKPD melalui rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 44
Persentase pelayanan penerimaan tamu kedinasan yang sesuai dengan prosedur
10 Meningkatnya kualitas penataan kebijakan Jumlah kebijakan/regulasi yang dibuat di bidang perekonomian 45 perekonomian sektor Penanaman Modal dan BUD 46
11 Meningkatnya kualitas penataan kebijakan Jumlah kebijakan/regulasi di Bidang Administrasi 48 pembangunan Pembangunan 49
12 Meningkatnya kualitas penataan kebijakan Jumlah kebijakan/regulasi di Bidang Tanaman 52 pengelolaan SDA Pangan dan Hortikultura Persentase pelaksanaan kebijakan di Bidang 53 Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Jumlah kebijakan/regulasi di Bidang Peternakan, 54 Kelautan dan Perikanan
TARGET KINERJA SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
1 Meningkatnya pembinaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat
Persentase pelaksanaan perencanaan di Bidang 55 Peternakan, Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Jumlah kebijakan/regulasi di Bidang Kehutanan, 56 Perkebunan, Pertambangan, energi dan Lingkungan Hidup
13 Meningkatnya kualitas administrasi umum
2014
2015
2016
2017
2018
Persen
100
100
100
100
100
Kebijakan/ Regulasi
2
2
2
2
2
Persen
100
100
100
100
100
Persen
100
100
100
100
100
Persen
100
100
100
100
100
Persentase Kendaraan Dinas Operasional yang siap pakai
Persen
100
100
100
100
100
61 Persentase administrasi pimpinan yang terlayani
Persen
100
100
100
100
100
Persentase pelaksanaan kebijakan di Bidang Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Energi 57 dan Lingkungan Hidup sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Tingkat kesesuaian program dan kegiatan 58 Sekretariat Daerah dengan Renstra Sekretariat Daerah 59 Persentase lampu jalan dalam kondisi baik 60
14 Meningkatnya Penataan Organisasi dan Tata Kelola Birokrasi Pemerintah Daerah
62
Persentase pemenuhan kebutuhan kerumahtanggaan
Persen
100
100
100
100
100
63
Persentase SKPD yang telah menyusun LAKIP SKPD sesuai SAKIP
Persen
64.44
64.44
64.44
64.44
64.44
64
Persentase pemenuhan LAKIP Kabupaten terhadap SAKIP
Persen
90
90
90
90
90
Predikat
CC
CC
CC
B
B
Persen
64.44
64.44
64.44
64.44
64.44
Persen
100
100
100
100
100
Persen
100
100
100
100
100
65 Predikat LAKIP Persentase Penetapan Kinerja SKPD yang telah berbasis IKU Persentase Penetapan Kinerja Kabupaten yang 67 telah berbasis IKU 66
68
Persentase urusan wajib yang termuat dalam kelembagaan daerah
TARGET KINERJA SASARAN 1 Meningkatnya pembinaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat
15 Meningkatnya Kinerja SDM Aparatur
INDIKATOR
2014
2015
2016
2017
2018
69
Persentase SKPD yang pengelolaan surat menyuratnya sesuai dengan Tata Naskah Dinas
Persen
34.48
44.83
58.62
68.97
79.31
70
Persentase SKPD yang mencanangkan Zona Pembangunan Integritas
Persen
34.5
34.5
34.5
34.5
34.5
Persentase SKPD yang telah memenuhi Standar 71 Penilaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten
Persen
33.33
33.33
33.33
37.78
37.78
72
Persentase TUPOKSI yang telah dilengkapi dengan SOP
Persen
84.46
100
100
100
100
73
Persentase jabatan yang telah dilengkapi dengan informasi jabatan
Persen
100
100
100
100
100
74
Persentase jabatan yang telah dilengkapi dengan Standar Kompetensi Jabatan
Persen
100
100
100
100
100
Persen
100
100
100
100
100
Persentase pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Setda tepat waktu
Persen
100
100
100
100
100
Persentase Bagian-Bagian lingkup Sekretariat 77 Daerah yang mengikuti Pelatihan dan Bimbingan Teknis
Persen
40
70
100
100
100
78
Persentase wajib LHKPN yang menyampaian LHKPN
Persen
89
100
100
100
100
79
Persentase SKPD yang telah menerapkan regulasi/ kebijakan penilaian kinerja aparatur
Persen
11.11
11.11
100
100
100
80
Persentase SKPD yang mengembangkan Budaya Kerja
Persen
100
100
100
100
100
Persen
46.15
61.54
76.92
76.92
84.62
Persentase SKPD yang telah mengaplikasikan 75 Jabatan Fungsional Umum untuk PNS Non Struktural 76
16 Meningkatnya Sistem Pelayanan Publik
SATUAN
Persentase SKPD yang menyelenggarakan 81 pelayanan publik sesuai aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan publik
TARGET KINERJA SASARAN 1 Meningkatnya pembinaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat
17 Terciptanya Produk Hukum yang Berkualitas
INDIKATOR
2014
2015
2016
2017
2018
82
Persentase SKPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP)
Persen
33.33
44.44
55.56
55.56
66.67
83
Persentase Unit Pelayanan Publik yang telah melakukan survey kepuasan masyarakat
Persen
11.36
15.91
20.45
25
29.55
84
Persentase pemenuhan pelaporan pencapaian target SPM Nasional di daerah
Persen
100
100
100
100
100
85
Jumlah produk hukum yang diajukan dalam PROLEGDA
Jumlah
16
18
20
22
24
86
Jumlah produk hukum yang diajukan diluar PROLEGDA
Jumlah
725
755
785
840
870
Dokumen
2
2
2
2
2
Persen
100
100
100
100
100
Persen
100
100
100
100
100
Persen
100
100
100
100
100
87 Jumlah Dokumen RANHAM
88
Persentase SKPD yang telah menyampaikan Data Kegiatan terhadap penegakan HAM
Cakupan Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Persentase Peraturan Daerah yang di Publikasikan 90 di Media Cetak 89
Persentase produk hukum yang terpublikasi dalam Sistem Informasi
Persen
100
100
100
100
100
92
Persentase temuan dalam LHP APIP yang ditindaklanjuti oleh SKPD
Persen
90
100
100
100
100
93 Persentase temuan APIP yang dimuktahirkan
Persen
65
75
85
90
100
94
Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat terhadap Asset Pemerintah Daerah
Persen
75
75
75
75
75
95
Jumlah Kasus Gugatan yang diselesaikan pada tiap tahapan peradilan
Kasus
2
2
2
2
2
TARGET KINERJA SASARAN nilai-nilai 1 Meningkatnya pembinaan kualitas manajemen 19 keagamaandaerah dalam kehidupan masyarakat keuangan
INDIKATOR
SATUAN
2014
2015
2016
2017
2018
96
Presentase SKPD yang meyusun RKA-DPA SKPD sesuai aturan pengelolaan keuangan daerah
Persen
100
100
100
100
100
97
Persentase SKPD yang menyusun RKA-DPA SKPD tepat waktu
Persen
100
100
100
100
100
Pengesahan APBD sebelum tanggal 31 Desember 98 tahun berjalan
Persen
100
100
100
100
100
99 Persentase Ketersediaan Dokumen Penganggaran
Persen
100
100
100
100
100
Persen
100
100
100
100
100
Persen
84
84
84
89
100
Persentase Penerapan Sistem dan Prosedur 100 Pengelolaan Keuangan ke dalam Sistem Informasi Keuangan Persentase SKPD yang membuat laporan 101 keuangan sesuai aturan pelaporan keuangan
102
Persentase SKPD yang membuat laporan keuangan tepat waktu
Persentase tindak lanjut atas hasil audit BPK terkait sistem pengendalian intern
Persen
100
100
100
100
100
Opini
WDP
WDP
WDP
WTP
WTP
Persen
100
100
100
100
100
107 Persentase terbitnya SP2D SKPD
Persen
100
100
100
100
100
108 Persentase pembayaran gaji PNSD tepat waktu
Persen
100
100
100
100
100
105 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah 106
Persentase Realiasasi Dana Transfer Daerah tahun berjalan
TARGET KINERJA SASARAN 1 Meningkatnya pembinaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat
20 Meningkatnya kualitas manajemen asset daerah
INDIKATOR
SATUAN
2014
2015
2016
2017
2018
Persentase Hibah dan Bantuan Sosial tahun 109 sebelumnya yang ditindaklanjuti
Persen
95
96
96
97
97
110 Persentase penyelesaian kasus kerugian daerah
Persen
75
75
80
80
85
100
100
100
100
100
1
1
1
1
1
100
100
100
100
100
Persentase SKPD yang melaporkan RKBU setiap Persen awal tahun Jumlah Dokumen Pedoman Satuan Harga Barang Dokumen 112 yang dijadikan Acuan dalam Penyusunan RKA SKPD Persentase SKPD yang melakukan kodefikasi 113 barang sesuai dengan Pedoman Kodefikasi Barang Persen Daerah 111
114
Persentase SKPD yang menyusun Laporan Rekapitulasi Hasil Barang sesuai dengan aturan
Persen
100
100
100
100
100
115
Persentase SKPD yang menyusun Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah Per Semester
Persen
100
100
100
100
100
116
Persentase Asset Pemerintah Daerah tahun sebelumnya yang terdata
Persen
100
100
100
100
100
ALI MANDAR
METODE PERHITUNGAN Jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan MTQ X 100% Jumlah Kecamatan Jumlah dewan hakim MTQ/STQ Jumlah Qari/Qariah putra daerah yang bertaraf nasional
Tingkat layanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Tokoh Agama yang mendapatkan bantuan X 100% Total Tokoh Agama Organisasi Antar dan Intra Umat Beragama dibina X 100% Total Organisasi Antar dan Intra Umat Beragama Jumlah kebijakan/regulasi yang dibuat menyangkut perlindungan perempuan Jumlah kebijakan/regulasi yang dibuat mengenai pemberantasan penyakit masyarakat Jumlah kebijakan/regulasi yang dibuat menyangkut kesehatan Jumlah kebijakan/regulasi pengentasan kemiskinan Jumlah kebijakan/regulasi yang dibuat menyangkut pendidikan
METODE PERHITUNGAN Jumlah Mahasiswa yang mendapat bantuan X 100% Jumlah Mahasiswa yang bermohon bantuan Jumlah Organisasi perempuan yang dibina X 100% Total Organisasi Perempuan Jumlah tanah yang diganti rugi dalam 1 tahun X 100% Jumlah pengusulan ganti rugi tanah Jumlah sertifikat Proda yang terbit dalam 1 tahun X 100% Jumlah sertifikat Proda yang diusulkan dalam 1 tahun Jumlah sertifikat HPI yang terbit dalam 1 tahun X 100% Jumlah tanah milik pemda yang telah dibebaskan dan yang belum bersertifikat Jumlah Izin Lokasi/Izin Prinsip yang terbit dlm 1 tahun X 100% jumlah Izin Lokasi/Izin Prinsip yang dimohonkan dalam 1 tahun Jumlah sertifikat yang telah terinput di database dalam 1 tahun X 100% Jumlah sertifikat yang telah terbit Jml Izin Prinsip/Izin Lokasi yang terinput di database dalam 1 tahun X 100% Jml Izin Prinsip/Izin Lokasi yang telah terbit Jumlah penyelesaian tahapan dalam penyusunan Sistem Informasi Pertanahan X 100 Jumlah penyusunan Sistem Informasi pertanahan Jumlah konflik tanah yang telah diselesaikan yang melibatkan pemerintah daerah X 100% Jumlah konflik tanah yang teridentifikasi dalam satu tahun Jumlah kecamatan yang telah pasti batas wilayahnya X100% Jumlah keseluruhan kecamatan Jumlah kelurahan yang telah pasti batas wilayahnya X 100% Jumlah keseluruhan kelurahan Jumlah kebijakan/regulasi di Bidang Pertanahan Jumlah camat dan lurah yang memahami manajemen pemerintahan X 100% Jumlah camat dan lurah Jumlah Kecamatan yg menerapkan PATEN X 100% Jumlah Kecamatan
METODE PERHITUNGAN
Jumlah kebijakan/regulasi di Bidang pengawasan dan tugas pembantuan Jumlah Kec. dan kel. yang telah dievaluasi proses penyelenggeraan pemerintahan X 100% Jml Kecamatan dan kelurahan Jumlah SKPD yang memasukkan data suplemen LPPD X 100% Jumlah keseluruhan kinerja SKPD Peringkat LPPD Jumlah SKPD yang memasukkan data suplemen LKPJ X100% Jumlah keseluruhan kinerja SKPD Jumlah Dokumen yang terselesaikan X100% Jumlah Dokumen yang harus disiapkan Jumlah Kerjasama Pemerintah Daerah yang difasilitasi X100% Jumlah Kerjasama Pemerintah Daerah Jumlah kebijakan/ regulasi terkait administrasi kependudukan Jumlah pelaksana kebijakan/regulasi terkait adm kependudukan X100% Jumlah kebijakan / regulasi Jumlah kebijakan/ regulasi terkait ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat serta kesatuan bangsa dan politik Jumlah pelaksana kebijakan/ regulasi terkait ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat serta kesatuan bangsa dan politik X100% Jumlah kebijakan / regulasi Jumlah informasi yang disebarluaskan X100% Jumlah informasi yang harus disebarluaskan Jumlah SKPD yang aktif meyampaikan informasi X 100% Total SKPD Jml Kegiatan pemerintah yg termuat dalam Media Cetak X 100% Total Kegiatan pemerintah
METODE PERHITUNGAN Jumlah peningkatan layanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah x 100 Jumlah layanan kedinasan Jumlah rapat koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan unsur Muspida Jumlah rapat koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan pejabat pemerintah daerah Jumlah tamu yang dilayani sesuai prosedur X 100% Total tamu Jumlah kebijakan/regulasi yang dibuat di bidang perekonomian sektor Penanaman Modal dan BUD Jumlah kebijakan/regulasi yang dibuat di bidang perekonomian sektor Koperasi dan UKM Jumlah kebijakan/regulasi yang dibuat di bidang perekonomian sektor Perindustrian dan Perdagangan Jumlah kebijakan/regulasi di Bidang Administrasi Pembangunan Kebijakan/regulasi yang dilaksanakan X 100 % Kebijakan yang ditetapkan Jumlah Kegiatan Pelelangan yang melalui ULP X 100% Total Kegiatan Pelelangan dalam 1 tahun Jumlah Pelelangan dengan LPSE X 100% Total Pelelangan dalam 1 tahun Jumlah kebijakan/regulasi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Kebijakan/regulasi yang dilaksanakan X 100 % Kebijakan yang ditetapkan Jumlah kebijakan/regulasi di Bidang Peternakan, Kelautan dan Perikanan
METODE PERHITUNGAN
Kebijakan/regulasi yang dilaksanakan X 100 % Kebijakan yang ditetapkan Jumlah kebijakan/regulasi di Bidang Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, energi dan Lingkungan Hidup Kebijakan/regulasi yang dilaksanakan X 100 % Kebijakan yang ditetapkan Program 23 dan Kegiatan 104 X 100% Program 23 dan Kegiatan 76 Renstra Jumlah Keseluruhan Titik Lampu X100% Jumlah Permintaan Titik Lampu Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional yang siap pakai X100% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Administrasi Pimpinan yang terlayani X 100 % Jumlah Administrasi Pimpinan Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga yang terselesaikan X 100 % Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Jumlah LAKIP SKPD sesuai SAKIP X 100 % Total LAKIP SKPD Pemenuhan SAKIP dalam penyusunan LAKIP Kabupaten Predikat LAKIP Penetapan Kinerja SKPD berbasis IKU X 100% Total Penetapan Kinerja SKPD Jumlah Indikator Kab. Berbasis IKU X 100% Total Indikator Kab. Jumlah urusan wajib yang termuat dalam kelembagaan daerah X 100% Total Urusan Wajib
METODE PERHITUNGAN Jumlah SKPD yang pengelolaan surat menyuratnya sesuai Tata Naskah Dinas X100% Total SKPD Jumlah SKPD yang mencanangkan Zona Pemb. Integritas X 100% Total SKPD Jumlah SKPD yang memenuhi aspek penilaian kinerja organisasi X 100% Total SKPD JumlahTUPOKSI yang dilengkapi SOP X 100% Total TUPOKSI Jumlah Jabatan yang telah dilengkapi informasi jabatan X 100% Total keseluruhan jabatan Jumlah pengisian jabatan sesuai kompetensi X 100% Total jabatan Jumlah SKPD yang mengaplikasikan JFU untuk PNS Non Struktural Total SKPD Jumlah PNS SETDA yang naik pangkat tepat waktu X 100% Total PNS Setda
X 100%
Jumlah bagian yang mengikuti pelatihan dan bimtek X 100% Total bagian Jumlah pejabat wajib lapor LHKPN yang melaporkan LHKPN X 100% Total Pejabat wajib lapor LHKPN Jumlahl SKPD yg menerapkan regulasi/kebijakan penilaian kinerja aparatur x 100% Total SKPD Jumlah SKPD yang mengembangkan Budaya Kerja X 100% Total SKPD Jumlah SKPD yang menyelenggarakan pelayanan publik sesuai aspek-aspek pelayanan publik X100% Total SKPD
METODE PERHITUNGAN Jumlah jenis pelayanan yang mempunyai SP X 100% Total jenis pelayanan Jumlah Unit Pelayanan Publik yang telah melakukan survey kepuasan masyarakat X 100% Total Unit Pelayanan Publik Jumlah laporan semesteran X 100% Total laporan yang wajib dibuat Jumlah produk hukum yang diajukan dalam PROLEGDA
Jumlah produk hukum yang diajukan diluar PROLEGDA
Jumlah Dokumen RANHAM
Jumlah SKPD yang telah melaporkan penegakan HAM X 100% Jumlah SKPD yang menerapkan penegakan HAM Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan X 100% Jumlah sosialisasi yang direncanakan Jumlah peraturan daerah yang disosialisasikan melalui media X 100% Jumlah peraturan daerah yang terbit Jumlah produk hukum yg disosialisasikan melalui sistem informasi X 100% Jumlah produk hukum yang terbit Jumlah LHP yang telah di Tindak Lanjuti x 100% Jumlah LHP Aparat Pengawasan Eksternal Jumlah temuan APIP yang dimutahirkan X 100% Jumlah temuan APIP yang ada Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap asset pemerintah daerah X 100% Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk Jumlah Kasus Gugatan yang diselesaikan pada tiap tahapan peradilan
METODE PERHITUNGAN Jumlah SKPD yang menyusun RKA-DPA sesuai aturan pengelolaan keuangan daerah X 100% Total SKPD Jumlah SKPD yang menyusun dan melaporkan RKA-DPA tepat waktu X 100% Total SKPD Paripurna DPRD sebelum atau sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan Jumlah Dokumen yang tersedia X 100% Jumlah Dokumen yang direncanakan Jumlah SKPD yang menerapkan sistem prosedur X 100% Total SKPD Jumlah SKPD yang membuat laporan keuangan sesuai aturan pelaporan keuangan X 100% Total SKPD Jumlah SKPD yang membuat laporan keuangan tepat waktu X 100% Total SKPD Jumlah Dokumen yang tersedia X 100% Jumlah Dokumen yang direncanakan
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Realisasi dana transfer X 100% Realisasi dana yang dianggarkan Jumlah SP2D yang terbit X 100% Total SPJ SKPD Tanggal Pembayaran Gaji
METODE PERHITUNGAN Jumlah Hibah dan Bantuan Sosial yang terealisasi X 100% Total Dana Hibah Jumlah Kasus yang terselesaikan X 100% Total kasus Jumlah SKPD yang melaporkan RKBU X 100% Total SKPD Jumlah RKA SKPD berdasarkan Satuan Harga Barang X 100% Total RKA SKPD Jumlah SKPD yang melakukan kodefikasi barang sesuai pedoman Kodefikasi Barang Daerah X 100% Total SKPD Jumlah SKPD yang menyusun Laporan Rekapitulasi Hasil Barang sesuai aturan X 100% Total SKPD Jumlah SKPD yang menyusun Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah X 100% Total SKPD Jumlah Asset Pemerintah Daerah tahun sebelumnya yang terdata X 100% Total Asset Pemerintah Daerah
