INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN CHECKLIST TOOLKIT

INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN CHECKLIST TOOLKIT Instrumen Penilaian Kualitas Kebijakan Pada Instansi Pemerintah

Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara 2016

PENGANTAR Guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan di Indonesia yang dapat digunakan untuk melakukan pembinaan bagi Analis Kebijakan, diperlukan sebuah instrumen penilaian yang berlaku nasional dan dapat dengan mudah digunakan oleh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda). Instrumen ini berupa Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). Sebagai sebuah instrumen baku, berbagai indikator di dalamnya dapat digunakan untuk membuat profil kualitas kebijakan masing-masing K/L/Pemda. Profil ini juga dapat digunakan sebagai acuan pengembangan program/kegiatan peningkatan kualitas kebijakan dan pembinaan Analis Kebijakan masing-masing K/L/Pemda sehingga dapat diarahkan pada prioritas yang tepat. Ketepatan kegiatan perbaikan ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas kebijakan di Indonesia.

i

www.ikk-pusaka.lan.go.id www.pusaka.lan.go.id [email protected] Komunitas Analis Kebijakan

@analiskebijakan

Acknowledgement Instrumen ini diinisiasi oleh Erna Irawati sebagai Proyek Perubahan Diklat PIM Tk. II dan dikembangkan oleh Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA), Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk menilai kualitas sebuah kebijakan. Tersusunnya Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) ini juga melalui dukungan para stakeholder LAN, antara lain Kementerian PAN dan RB, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum HAM, Bappenas, serta AIPEG.

Toolkit Indeks Kualitas Kebijakan

Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat, 10110

DAFTAR ISI

ii

Pengantar ………………………………………………………………………..

i

Daftar Isi ………………………………………………………………………….

ii

Latar Belakang …………………………………………………………………

1

Tujuan IKK ……………………………………………………………………….

2

Manfaat IKK …………………………………………………………………….

2

Skema Penilaian IKK ………………………………………………………..

3

Tabel Instrumen IKK ………………………………………………………..

4

Bagian 1: Proses Perencanaan Kebijakan ……………………..

4

Bagian 2: Proses Pelaksanaan Kebijakan ………………………

11

Panduan Akses Portal IKK ………………………………………………..

17

Frequently Asked Questions …………………………………………….

21

Penutup …………………………………………………………………………..

22


LATAR BELAKANG Sampai saat ini belum tersedia instrumen yang jelas untuk mengukur kualitas kebijakan. Dengan mudah kita dapat menjumpai pendapat, complaint, dan hasil penelitian tentang rendahnya kualitas kebijakan di Indonesia. Bahkan pengukuran terhadap kualitas kebijakan dilakukan oleh beberapa Kementrian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/Pemda), namun kegiatan tersebut dilakukan secara partial dan tidak menyeluruh. Beberapa inisiatif pernah dilakukan secara parsial oleh beberapa kementrian dalam rangka regulatory reform seperti dengan penggunaan Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Process and Ideology (ROCCIPPI), Regulatory Mapping and Review (Regmap), Regulatory Impact Analysis (RIA), Model Analisis Peraturan Perundang-undangan (MAPP/laws and regulations analytical model), dan Fishbone (Ishikawa Method). Namun inisiatif-inisiatif tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal dan cenderung memberikan informasi yang berbeda mengenai kualitas kebijakan. Kondisi ini menjadi permasalahan tersendiri bagi Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) yang bertugas melakukan pembinaan terhadap analis kebijakan. Walaupun seorang analis kebijakan tidak memegang peran sebagai policy maker tetapi mereka bertanggungjawab dalam menentukan kualitas sebuah kebijakan. Hal ini dikarenakan seorang analis kebijakan bertugas untuk membuat, menilai secara kritis hingga mengkomunikasikan informasi-informasi kebijakan yang terkait kepada policy maker (pembuat kebijakan).

1

Gambar 1: Konsep perubahan penyusunan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Berbagai permasalahan dan alasan di atas memberikan penegasan pentingnya keberadaan sebuah instrument (Indeks Kualitas Kebijakan/Policy Quality Index) untuk mengukur kualitas kebijakan publik di Indonesia yang sederhana, efektif, dan mudah untuk digunakan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, 

Tujuan IKK



Manfaat IKK

http://nasional.kompas.com/read/2015/07/05/10175921/Berkali-kali.Revisi.Aturan.Manajemen.Pemerintahan.Jokowi.Dinilai.Amburadul http://www.tempo.co/read/news/2011/05/22/078335876/Empat-Ribu-Perda-di-Indonesia-Dibatalkan


Manfaat Indeks Kualitas Kebijakan Tujuan IKK Jangka Pendek: Adanya instrumen penilaian kualitas kebijakan (Indeks Kualitas Kebijakan/IKK) berbasis teknologi informasi yang dapat dipergunakan sebagai instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pada Instansi Pemerintah. Jangka Menengah:

2

1. Sistem Informasi Indeks Kualitas Kebijakan/IKK 2. Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan oleh Instansi Pemerintah 3. Profil Kualitas Kebijakan 4. Roadmap Pembinaan Analis Kebijakan

a. Mengetahui kualitas kebijakan di Instansi Pemerintah. b. Profil Kualitas Kebijakan Publik Nasional. c. Peningkatan kualitas kebijakan.

d. Acuan program peningkatan kualitas kebijakan Instansi Pemerintah. e. Instrumen untuk menilai sasaran RB, terkait dengan perbaikan kualitas kebijakan. f. Acuan pembinaan Analis Kebijakan. g. Peningkatan Kebijakan.

kualitas

pembinaan

Analis

h. Instrumen menilai kualitas kebijakan secara mudah dan cepat. i. Efisiensi sumber daya.

Jangka Panjang: Peningkatan Kualitas Kebijakan

Selanjutnya,  


Skema Penilaian IKK Tabel Instrumen IKK

40

60

Pelaksanaan Kebijakan

2.

Persen (%)

Perencanaan Kebijakan

Proses

1.

No.

3

Evaluasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan

Formulasi Kebijakan

Agenda Setting

Tahapan

40

60

60

40

Persen (%)

 

  

     

  

Pertanyaan Kunci

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Kebijakan (Efektivitas, Efisiensi, Dampak, Sustainability)

Dimensi Perencanaan Dimensi Kelembagaan Dimensi Komunikasi Kebijakan

Forward Looking Outward Looking Learns Lessons Innovative Evidence-based Compliance

Identifikasi Masalah Kajian Terhadap Isu – Isu Aktual Konsultasi Publik Terhadap Isu dan Assesment Yang Dilakukan

SKEMA PENILAIAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN


4

A

1

a

Sumber permasalahan kebijakan/policy problems

Identifikasi Masalah

Penilaian Agenda Setting

Tahapan / pertanyaan kunci

Keterangan

Persentase Penilaian 40%

Nilai

(Part B) Lanjut ke part A no 2

d. Renstra e. Isu-isu aktual

c. RPJM

b. Program legislasi (Proleg)

Jika menjawab a-d lanjut pada pertanyaan proses penilaian formulasi kebijakan a. Aturan perundangan

Bobot 0%

Bobot 100%

Dalam tahap ini dilihat apakah telah dilakukan identifikasi terhadap sumber permasalahan/ isu-isu public.

Penilaian agenda setting ini bertujuan untuk melihat kualitas isu kebijakan sebelum diformulasikan. Dalam agenda setting digunakan beberapa indikator penilaian untuk menguji isu-isu publik yang potensial menjadi isu kebijakan

Jawaban

(Persentase penilaian 40%)

PROSES PERENCANAAN KEBIJAKAN

Bagian 1: Penilaian Proses Perencanaan Kebijakan

TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN


2

a

5

Menarik media massa

a.4

Ya

Ya

Ya

Pemecahan masalah adalah tanggung jawab Kementerian/Lembaga/Pemda Menimbulkan gerakan protes, kekerasan, dan mengancam keseimbangan antar kelompok.

a.2

a.3

Ya

Isu mendapatkan perhatian luas masyarakat/ stakeholder

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ada surat pembaca, surat keluhan, protes tertulis, quick survey isu. Sesuai tupoksi K/L/ Pemda Ada tuntutan yang bersifat gerakan massa untuk yang mengangkat sebuah isu kebijakan. Lampiran Bukti Copy berita media massa (masukkan dalam attachement, bukti melekat pada “ya”)

Lampiran Bukti:

Tahap ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa isu kebijakan memang layak, dengan didukung dengan ketersediaan bukti yang menjamin urgensitas policy problem.

Policy problem/isu aktual yang telah dipilih harus melalui kajian permasalahan untuk memastikan urgensi permasalahan atau sudah melakukan studi dari persoalan yang ada.

a.1

Identifikasi isu kebijakan

Kajian terhadap isu-isu aktual.



Bobot masingmasing 25%

Bobot 60%

Bobot 70%

6

3

Apakah dilakukan assessment/analisis terhadap issue yang sudah diidentifikasi ?

Metode apa yang digunakan untuk assessment?

Indikator apa yang digunakan untuk assessment?

b.1

b.2

b.3

Assessment

a

Jika “Ya”, apa metode konsultasi yang digunakan?

Apakah dilakukan konsultasi atau penginformasian hasil pemilihan isu dan assesment?

b.4

Hasil assessment memuat jenis intervensi atau kebijakan yang dipilih Konsultasi Publik terhadap isu dan assesment yang dilakukan.

b

Tidak

Tidak

assesment. Isilah jenis metode yang digunakan dalam assessment. Isilah indikator apa yang digunakan dalam assessment. Pilihan intervensi dapat berupa UU/PP/lainnya.

Lampiran Bukti: Dokumentasi hasil

Ya

Tidak

Isilah dengan metode yang dipilih untuk melakukan assessment

Tahap ini merupakan upaya untuk memastikan isu kebijakan yang dipilih telah melalui proses konsultasi dengan stakeholder. Dapat dibuktikan dengan research paper atau policy paper

Ya

Ya

Tahap ini merupakan upaya untuk memastikan apakah Policy problem yang dipilih telah diuji dengan metode/alat/tools assessment yang tepat untuk memastikan urgensi permasalahan



Bobot 10%

Bobot 30%

Bobot 35%

Bobot 30%

Bobot 35%

Bobot 40%

Apakah dilakukan tindak lanjut hasil konsultasi?

7

Tindak lanjut konsultasi

c

c.1

Siapa stakeholder yang terlibat di dalam proses konsultasi?

b

c = 70%

b = 50%

a = 30%

a
Ya

Tidak

Tahap ini merupakan upaya untuk memastikan apakah catatan dan atau perubahan terhadap hasil assessment sesuai dengan hasil konsultasi

c. Internal dan Eksternal (K/L/ Pemda/SKPD lain, dan masyarakat/ stakeholder)

b. Internal dan Eksternal (K/L/ Pemda/SKPD lain terkait)

a. Internal



Bobot 20%

Bobot maksimal 70%

8

B

1 Ya

Ya

Apakah tujuan kebijakan sesuai dengan tujuan nasional

Apakah kebijakan adaptif terhadap dinamika lingkungan

d

Ya

Apakah tujuan selaras dengan tujuan jangka menengah instansi

b

c

Ya

Apakah tujuan kebijakan jelas?

a

Forward Looking

Penilaian Formulasi Kebijakan

Tahapan / pertanyaan kunci Keterangan

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Jelaskan tujuan dan indikator. Jelaskan tujuan kebijakan dan tujuan jangka menengah instansi. Jelaskan tujuan kebijakan dan tujuan jangka menengah nasional. Jelaskan adaptabilitas terhadap dinamika lingkungan.

Tahap ini merupakan upaya untuk melihat apakah kebijakan memiliki tujuan yang jelas dan berorientasi jangka panjang.

Penilaian formulasi kebijakan ini bertujuan untuk melihat kualitas proses penyusunan kebijakan sebelum kebijakan formulasi Dalam diimplementasikan. digunakan beberapa indikator penilaian untuk menguji proses formulasi kebijakan.

Jawaban

LANJUTAN PROSES PERENCANAAN KEBIJAKAN



Bobot 25%

Bobot 25%

Bobot 25%

Bobot 25%

Bobot 15 %

Persentase Penilaian 60%

Nilai

3

2

e

d

c

b

a

Internal dan Eksternal

Keberadaan mekanisme monitoring dan evaluasi dalam kebijakan. Kelengkapan risalah rapat penyusunan kebijakan untuk bahan pembelajaran di masa depan.

9

Keberadaan evaluasi atas masalah dan/atau hasil kebijakan terdahulu. Penggunaan hasil evaluasi atas masalah dan/atau hasil kebijakan terdahulu dalam pembuatan keputusan. Keberadaan target dan indikator yang jelas dalam kebijakan.

Learns Lessons

Keterlibatan stakeholder

Internal

Outward Looking

Tidak ada identifikasi stakeholder Ada identifikasi stakeholder Ada analisis dampak Ada analisis dampak dan uji publik Tidak ada identifikasi stakeholder Ada identifikasi stakeholder Ada analisis dampak Ada analisis dampak dan uji publik

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Jika “Ya”, sebutkan bukti





Tahap ini merupakan upaya untuk melihat apakah kebijakan disusun atas dasar evaluasi kebijakan terdahulu dan kebijakan memiliki instrumen evaluasi yang terintegrasi dengan kebijakan itu sendiri.

1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4)

Tahap ini merupakan upaya untuk melihat apakah kebijakan dibangun dengan mepertimbangkan berbagai perspektif (internal maupun eksternal organisasi, nasional maupun internasional) dan memperhatikan dampak yang akan ditimbulkannya kepada berbagai pihak memiliki tujuan yang jelas dan berorientasi jangka panjang.



20%

20%

20%

20%

20%

15 %

Bobot 0% Bobot 10% Bobot 30% Bobot 50% Bobot 0% Bobot 50% Bobot 70% Bobot 100%

Bobot 15 %

10

6

5

4

Apakah terdapat alternatif kebijakan dalam penyusunan kebijakan Jika “Ya”, apakah dilakukan analisis risiko atas alternatif kebijakan?

d

c

b

a

Keharmonisan substansi kebijakan dengan kebijakan pada tingkat setara. Keharmonisan substansi kebijakan dengan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi. Kesesuaian kebijakan dengan kewenangan pembuat kebijakan.

Apakah ada harmonisasi dalam penyusunan kebijakan.

Compliance

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Apakah dilakukan konsultasi atau penginformasian hasil pemilihan alternatif kebijakan? Keberadaan uji coba/piloting dalam pembuatan keputusan.

b

c

Ya

Apakah dilakukan riset untuk pengambilan keputusan?

Ya

Ya

a

Evidence-based

b

a

Innovative

Sebutkan metode dalam analisis resiko atas alternatif kebijakan.




Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Siapa dan hasilnya?

Tahap ini merupakan upaya untuk melihat apakah penyusunan dan produk kebijakan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Tidak

Tidak

Tidak

Tahap ini merupakan upaya untuk melihat apakah penyusunan kebijakan didukung oleh basis data dan informasi yang valid dan dapat diandalkan.

Tidak

Tidak

Tahap ini merupakan upaya untuk melihat apakah Kebijakan dibangun dengan mempertimbangkan sejumlah alternatif lainnya dan memperhitungkan risiko dari setiap alternatif.



25%

25%

25%

25%

15 %

40%

30%

30%

25 %

100%

25%

15 %

C

C.1

Apakah disusun rencana alokasi sumber daya manusia dan kompetensi yang dibutuhkan (bentuk alokasi SDM)

c

11

Apakah disusun pedoman/juknis pelaksanaan

3) Apakah digunakan Indikator/ukuran keberhasilan dalam evaluasi kebijakan

2) Penjadwalan

b

a

1) Apakah disusun rencana kerja untuk evaluasi?

Dimensi Perencanaan

Implementasi Kebijakan

Tahapan / pertanyaan kunci Keterangan

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

15%

20%

Jika “Ya”, lampirkan bukti dokumen yang terkait.

50%

20%

Persentase penilaian 40 %

50%


Nilai

Persentase penilaian 60%

Jika “Ya”, indikator apa yang digunakan

Disusun jadwal monitoring dan evaluasi kebijakan


Tahap ini merupakan upaya untuk melihat apakah dilakukan upaya perencanaan yang tepat untuk mendukung implementasi kebijakan.

Pengukuran implementasi kebijakan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, dengan dibuktikan dalam bentuk nyata dari dokumen-dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum legal. Bentuk dokumen dapat berupa surat keputusan, peraturan, pedoman, atau bentuk dokumen resmi lainnya

Jawaban

(Persentase penilaian 60%)

PROSES PELAKSANAAN KEBIJAKAN

Bagian 2: Penilaian Proses Pelaksanaan Kebijakan



12

f

Apakah terdapat organisasi/unit kerja atau dibentuk Tim/Pokja yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan?

Apakah terdapat dokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenai tugas dan fungsi Organisasi/Unit kerja atau Tim/Pokja dalam implementasi kebijakan?

a

b

C.2 Dimensi Kelembagaan

Apakah dilakukan perencanaan untuk monev (perubahan yang dilakukan sesudah implementasi)

e

d.1 Bagaimana skema pembiayaan

Apakah dibutuhkan alokasi anggaran

Apakah disusun Identifikasi potensi, kendala dan resiko (termasuk upaya adopsi inovasi atau penggunaan teknologi tepat guna).

d

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak



Jika “Ya”, lanjut ke pertanyaan d.1

Tidak

Tidak


Jika “Ya”, deskripsikan kelembagaan yang dibentuk atau lampirkan dokumen legal terkait kelembagaan

Tahap ini merupakan upaya untuk melihat apakah implementasi kebijakan didukung oleh aspek kelembagaan yang baik

c. Donor

b. K/L/Pemda pelaksana

a. Instansi sendiri

Ya



50%

50%


15%

15%

15%

C.3

Tidak

Ya

Komunikasi kebijakan memberikan perbaikan terhadap implementasi kebijakan?

d

Tidak

Tidak pernah 1-2 kali 3-5 6-8 lebih dari 8

a. Kegiatan (sosialisasi, seminar, workshop, FGD) b. Media berbasis IT (milis, Website, wordpress) c. Media sosial

Ya

a. b. c. d. e.

13

Tidak

a. Internal b. Internal dan Eksternal (K/L/Pemda/SKPD lain terkait) c. Internal dan Eksternal (K/L/Pemda/SKPD lain, dan masyarakat/ stakeholder)

Ya

Bagaimana frekuensi penggunaan media komunikasi dalam 2 tahun pertama

b.1. Media apa yang digunakan

Apakah disusun rencana komunikasi kebijakan

Apakah disusun Identifikasi kebutuhan partisipasi/ stakeholder? a.1. Siapa stakeholder yang terlibat di dalam proses konsultasi?

c

b

a

Dimensi Komunikasi Kebijakan

Jika “Ya”, deskripsikan perbaikan apa yang dilakukan.

Jika “Ya”, lanjut ke pertanyaan b.1

c = 70%

b = 50%

a = 30%

Jika “Ya”, lanjut ke pertanyaan a.1 a
Tahap ini merupakan upaya untuk melihat apakah dilakukan komunikasi kebijakan yang cukup untuk mendukung implementasi kebijakan



25%

25%

25%

25%


14

D

e

e.2 Apa strategi yang digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut?

e.1 Apakah konflik tersebut dapat dicegah?

Sesuai

Bagaimana implementasi dari rencana alokasi SDM yang telah disusun Bagaimana implementasi dari rencana alokasi anggaran yang telah disusun Apakah terjadi konflik dalam implementasi kebijakan?

c

Ada

Sesuai

Sesuai

Bagaimana implementasi dari penjadwalan yang telah disusun

b

15% 20% 20%

15% 20% 20%

Tidak

20%

20%

10%

10%

Tidak sesuai

5%

5%

20%

20%

0%

100% (skneario 2)

0%

50% (skenario 1)

20%

Jika “Ada”, lanjut ke pertanyaan e.1 dan e.2

Dilihat frekuensi pelaksanaan monitoring pada suatu kebijakan yang telah diimplementasikan

Nilai


Tidak sesuai

Tidak sesuai

Tidak pernah 1-2 kali 3-5 6-8 lebih dari 8

a. b. c. d. e.

d

Keterangan

Tahap ini merupakan upaya untuk melihat apakah dilakukan evaluasi terhadap proses implementasi kebijakan (monitoring).

Bagaimana Intensitas pelaksanaan kegiatan monitoring?

Pelaksanaan Monitoring

Jawaban Pengukuran evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai apakah evaluasi kebijakan telah dilakukan dengan cara dan indikator yang tepat serta terukur.

a

D.1

Evaluasi Kebijakan

Tahapan / pertanyaan kunci

LANJUTAN PROSES PELAKSANAAN KEBIJAKAN



Ya

Ya

Apakah tujuan yang dicapai sebanding dengan dengan usaha (input)?

Apakah dilakukan perbandingan situasi setelah implementasi dan sebelum implementasi kebijakan?

b

c

15

Ya

Apakah tujuan yang dicapai dapat terwujud?

Efektivitas

1

a

Evaluasi kebijakan

D.2

Tidak

Tidak

Tidak

Tujuan mengacu pada indikator yang telah disebutkan pada jawaban kolom C.1.a.2. Pengukuran dapat menggunakan CBA atau teknik lain yang dapat menggambarkan perbandingan antara hasil dengan pembiayaan yang dikeluarkan. Jika “Ya”, gambarkan hasil perbandingan yang terjadi dengan baseline data.

Ukuran efektivitas yang digunakan adalah tercapainya tujuan kebijakan.

Tahap ini merupakan upaya untuk melihat apakah dilakukan evaluasi terhadap hasil dari kebijakan yang telah diimplementasikan.



100%

80%

70%

30%

50%

16

4

3

2

Apakah ada nilai tambah lain (ekonomi, politik, dll) baik pada level nasional, regional, dll?

a

Bagaimanakah keberlanjutan kebijakan?

Sustainability

a

Tidak

Tidak

Dibandingkan antara pembiayaan dan output dari kegiatan penyusunan kebijakan. Realisasi anggaran harus ≥80%- 100%

Ukuran sustainability yang digunakan adalah keberlanjutan kebijakan setelah dilakukan evaluasi terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan

Tidak

c. Direvisi

b. Dihapuskan

a. Dipertahankan

Ya

Ukuran dampak yang digunakan adalah adanya nilai tambah dari kebijakan yang telah diimplementasikan (tercapainya outcome kebijakan).

Ya

Apakah tidak terjadi duplikasi kegiatan?

b

Dampak

Ya

Apakah input (semua sumberdaya) yang digunakan telah menghasilkan output yang diharapkan?

a

Efisiensi

Ukuran efisiensi yang digunakan adalah sebandingnya input (anggaran, sumber daya manusia, dll) dengan output dari kebijakan yang telah diimplementasikan.



20%

20%

20%

20%

30%

70%

30%

PANDUAN AKSES PORTAL IKK

Gambar 2: Tahapan dalam Portal IKK Akses Instrumen IKK di www.ikk-pusaka.lan.go.id


Setelah muncul homepage IKK (Gambar 3), klik

Gambar 3: Homepage IKK

untuk input data enumerator IKK.

17

PANDUAN AKSES PORTAL IKK Setelah klik REGISTRASI untuk mendapatkan akun pada portal IKK, akan muncul tampilan web page seperti di bawah ini. Isilah data pribadi sesuai permintaan yang ada, dan klik DAFTAR.

18

Gambar 4: Halaman registrasi enumerator IKK Setelah berhasil melakukan registrasi, akun Anda telah dapat digunakan untuk melakukan penilaian IKK secara online. Selanjutnya Anda dapat masuk ke halaman utama IKK cukup melalui menu LOGIN yang berada di sudut kanan atas homepage IKK.

Setalah halaman login muncul, masukkan alamat email dan password yang telah Anda daftarkan ke

Gambar 5: Halaman Login IKK


sistem IKK.

PANDUAN AKSES PORTAL IKK Setelah berhasil login, akan muncul tampilan halaman utama IKK seperti di bawah ini. Di panel kiri terdapat menu utama IKK dan di panel kanan atas terdapat menu pribadi pengguna. Klik Tambah Survey untuk memulai penilaian IKK. Setelah itu muncul dialog box, isi sesuai dengan perintah yang tersedia.

Menu pribadi pengguna. Menu untuk memulai penilaian IKK.

Menu utama dalam

Dialog box setelah klik

tahapan penilaian IKK.

Tambah Survey

Gambar 6: Halaman utama untuk memulai penilaian IKK 

Memulai Penilaian IKK Bagian 1, Penilaian Proses Perencanaan Kebijakan

19


Gambar 7: Penilaian IKK Bagian 1, Tahap 1, Penilaian Agenda Setting Kebijakan

Gambar 8: Penilaian IKK Bagian 1, Tahap 2, Penilaian Formulasi Kebijakan

PANDUAN AKSES PORTAL IKK 

Memulai Penilaian IKK Bagian 2, Penilaian Proses Pelaksanaan Kebijakan

Gambar 9: Penilaian IKK Bagian 2, Tahap 1, Penilaian Implementasi Kebijakan

20

Gambar 11: Halaman rekap hasil penilaian kebijakan


Gambar 10: Penilaian IKK Bagian 2, Tahap 2, Penilaian Evaluasi Kebijakan

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs) Siapa saja yang dapat berpartisipasi untuk mengisi instrumen IKK? Instrumen IKK dalam jangka panjang dikembangkan untuk dapat digunakan oleh semua pihak, baik internal instansi pemerintah maupun di luar instansi pemerintah. Namun dalam tahap awal pengembangannya, user IKK dibatasi hanya untuk K/L/Pemda, khususnya yang telah mendaftarkan diri sebagai pengguna IKK dalam portal online IKK di www.ikk-pusaka.lan.go.id

Jenis Kebijakan apa saja yang dinilai dalam penilaian IKK? Jenis kebijakan yang dinilai dalam penilaian IKK ini dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu: 1) Kebijakan formal (by law) Keputusan-keputusan yang dikodifikasikan secara tertulis dan disahkan atau diformalkan agar dapat berlaku. Bentuk kebijakan publik dalam kategori ini yaitu UU, Hukum, dan Regulasi seperti diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, termasuk di dalamnya Perpres dan Perda. 2) Kebijakan berbentuk konvensi atau kesepakatan umum (by policy) Kebijakan ini biasanya muncul dari proses manajemen organisasi publik. Contoh kebijakan yang termasuk jenis ini misalnya Juklak/ Juknis, SOP tidak tertulis atau tertulis tetapi tidak diformalkan.

21

3) Kebijakan yang spontanitas dikeluarkan oleh pejabat publik (by administration) Kebijakan ini berbentuk pernyataan pejabat publik di depan publik dan mewakili lembaga publik yang dipimpinnya. Contoh kebijakan yang termasuk jenis ini misalnya pernyataan pimpinan institusi tentang suatu hal yang ditindaklanjuti dengan instruksi melalui surat edaran, dsb.

Berapa kebijakan yang dapat diajukan untuk dinilai dalam IKK? Jumlah minimal kebijakan yang dapat dinilai untuk menggambarkan kualitas kebijakan adalah 10 % dari jumlah kebijakan yang diproduksi selama 5 tahun terakhir.


Flowchart Penetapan Kebijakan Untuk Dianalisis

Identifikasi Semua Produk Kebijakan Selama 5 Tahun Terakhir

Hasil : List Kebijakan

List Kebijakan Menurut Sektor

Hasil : Kebijakan PerSektor

Tetapkan Jenis Kebijakan (By Law, By Policy, By Administration)

Ambil 10 % Dari Jumlah Masing – Masing Jenis Kebijakan

Hasil :

Hasil :

Jenis Kebijakan

10 % Kebijakan

PENUTUP

Buku panduan (toolkit) Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) ini disusun sebagai petunjuk bagi para pengguna (user/enumerator) IKK agar memudahkan untuk berpartisipasi dalam menilai kualitas kebijakan di setiap instansinya. Penyusun berharap buku petunjuk/toolkit IKK ini dapat menjembatani pemahaman pengguna terkait kualitas kebijakan di Indonesia dan bagaimana cara penilaiannya dengan menggunakan instrumen IKK yang dapat diakses secara online.

Secara substansi dan teknis, instrumen IKK ini masih akan terus dikembangkan. Melalui partisipasi Bapak/Ibu dalam menggunakan instrumen IKK ini, kami sangat mengharapkan masukan dan saran Bapak/Ibu terkait substansi indikator penilaian kebijakan dalam instrumen IKK, maupun secara teknis terkait sistem IKK yang kami kembangkan. Berbagai saran, masukan, dan pertanyaan dapat disampaikan melalui berbagai media sosial PUSAKA LAN seperti yang tertera dalam box di bawah ini. Mari bersama-sama kita bangun kebijakan publik Indonesia yang lebih berkualitas.

22

www.ikk-pusaka.lan.go.id www.pusaka.lan.go.id [email protected] Komunitas Analis Kebijakan

@analiskebijakan Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat, 10110

www.ikk-pusaka.lan.go.id www.pusaka.lan.go.id

Komunitas Analis Kebijakan

[email protected]

@analiskebijakan

Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat,

INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN CHECKLIST TOOLKIT

Recommend Documents