IMPLIKASI BANTUAN KEUANGAN TERHADAP PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM KONTEKS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Penulisan Hukum (Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh: Muhammad Luthfi Aldila E0011204
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2016
ABSTRAK Muhammad Luthfi Aldila. E0011204. 2016. IMPLIKASI BANTUAN KEUANGAN TERHADAP PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM KONTEKS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan bantuan keuangan secara ideal kepada partai politik di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi pustaka. Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian ini adalah metode deduksi. Hasil penelitian menghasilkan simpulan yaitu pertama peraturan perundangan bantuan keuangan belum memenuhi prinsip pengelolaan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel. Kedua, Implikasi pengaturan bantuan keuangan dalam peraturan perundangan a quo terhadap pengaturan pengelolaan keuangan partai politik meliputi: (1) tidak terkendalinya kelembagaan partai politik; (2) memicu terjadinya politik uang; dan (3) korupsi politik; (4), membuat ideologi partai politik memudar; serta dapat (5) memantik kartelisasi politik. Kata Kunci: partai politik, bantuan keuangan, tranparansi, akuntabilitas
ABSTRACT Muhammad Luthfi Aldila. E0011204. 2016. THE IMPLICATIONS OF FINANCIAL ASSISTANCE TOWARD THE ARRANGEMENTS OF POLITICAL PARTY FINANCIAL MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY. Legal Writing (Thesis). Faculty of Law, University of Sebelas Maret Surakarta. The objective of this legal research is to formulate an ideal financial assistance to political parties. This research is a doctrinal law or normative legal research which is prescriptive with legislative approach, comparative approach and conceptual approaches. The technique of collecting law materials in this research are literature study and deep interview. Then, the analysis techniques of legal materials in this research is deduction method. The research finding and the discussion of this research bring a conclusion that the first regulatory financial assistance does not meet the financial management priciple of transparent and accountable political parties. Second, the implications of financial aid arrangement in quo legislation toward the arrangement of financial management which include: 1) uncontrolled institutional political parties; 2) triggering political money; 3) political corruption; 4) fading the ideology of political party; 5) igniting the political cartelization. Keywords: Political parties, Financial aid, Transparency, Accountability
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan pnulisan hukum (skripsi)
yang
berjudul
“IMPLIKASI
BANTUAN
KEUANGAN
TERHADAP
PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM KONTEKS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS”. Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum ini membahas mengenai implikasi bantuan keuangan terhadap pengaturan pengelolaan keuangan partai politik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena permasalahan keuangan partai merupakan permasalahan multidimensional yang bukan saja masuk dalam kajian hukum melainkan juga terkait dengan kajian ekonomi, politik dan psikologi. Oleh karena itu dengan besar hari penulis akan menerima segala masukan yang bertujuan untuk memperkaya pengetahuan penulis dikemudian hari. Dengan selesainya penulisan hukum ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan hukum ini, yaitu: 1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; 2. Bapak Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum selaku pembimbing skripsi yang telah sangat luar biasa dalam memberikan dukungan dan bimbingan melalui kritik dan saran yang sangat membangun dalam penyusunan penulisan hukum ini; 3. Ibu Maria Madalina, S.H., M.Hum selaku pembimbing skripsi yang juga luar biasa dalam memberikan bimbingan dan dukungan dalam penyusunan penulisan hukum ini; 4. Ibu Anti Mayastuti, S.H., M.Hum selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan dukungan dan saran serta nasihat kepada penulis;
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan pengetahuan mengenai ilmu hukum kepada penulis selama penulis menjalani proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; 6. Pegawai PPH yang telah membantu menjalani proses penulisan penulis; 7. Pegawai bagian pendidikan yang telah banyak membantu penulis menjalani proses wisuda; 8. Pegawai, Satpam dan Pegawai Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam menjalani proses belajar; 9. Papa Djasnul, Mama Eka Satya, Kak Denny Martha dan Kak Herry Dharmawan serta Mbak Nur dan Mbak Marsha yang telah senantiasa memberikan doa dan dukungan moril dan materiil yang luar basa kepada penulis; 10. Sastika Puspa yang selalu memberikan semangat, selalu memberikan doa dan masukan kepada penulis; 11. Keluarga besar BEM FH UNS Kabinet Berani khususnya Mbak Anajeng, Mbak Diyan, Mbak Jami, Mbak Ugi, Mbak Ismi, Mas Kuncoro, Mas Aji, Mbak Aryani, Mbak Dita, Mbak Nanda, Yogo, Arko, Daud, Dikta, Icang, Irfan, Furqon, Bangkit, Haekal, dan Sastika yang telah membuat penulis memahami arti dari gerakan mahasiswa; 12. Keluarga besar MCC FH UNS khususnya Tito, Akbar, Arko, Yonsei, Mas Yanuar, Mas Christian, Mas Arya dan Mas Gambun yang telah memberikan pemahaman kepada penulis betapa berharganya arti perjuangan; 13. Keluarga besar DEMA FH UNS periode 2013-2014 yang telah memberikan pemahaman kepada penulis bagaimana mengkritisi UNS; 14. Keluarga besar PUSTAPAKO khususnya bu Lushiana, bu Rahma, mas Rudi, mbak Wido, mbak Raisa, Zaki dan Juno yang telah memberikan pelajaran akademik kepada penulis; 15. Keluarga besar Sekretariat Komisi III DPR-RI khususnya bu Wati, mas Insan, dan Adin yang telah memberikan banyak pemahaman politik kepada penulis; 16. Anggota Komisi III DPR-RI, bpk Ruhut Sitompul dan bpk John Kennedy Azis yang telah membantu penelitian penulis; 17. Rekan-Rekan KKN Desa Giriharjo khususnya bu Rysca, pak Aji, pak Adi, Ghifri, Jodi, dan Mufti yang telah berjuang bersama-sama menyelesaikan KKN dengan baik; 18. Rekan-rekan seperjuangan, Prayogo Kurnia, Dea Arko Putra, Daud Nugrahto, Haeckal, dan Mas Kuncoro yang telah menemani perjuangan penulis selama penulis kuliah;
19. Rekan-rekan pejuang skripsi: Awee, Moil, Galuh, dan Dikta 20. Rekan-rekan angkatan 2011 khususnya Ocing, Ovi, Agna, dan Aryoko yang telah banyak membantu penulis dalam perkuliahan; 21. Rekan-rekan Kost Wisma Jogja, Muhammad Akbar Hanafi, Fanny, Danu, Angga, dan Bang Wisnu yang telah menghibur penulis; 22. Serta semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Semoga segala kebaikan Anda semua, menjadi amalan dan semoga menjadi balasan kebaikan dari Allah SWT. Demikian kata pengantar yang penulis sampaikan. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya terutama hukum partai politik.
Surakarta, 25 Januari 2016 Penulis
Muhammad Luthfi Aldila
MOTTO
“Pataranglah Lampu Awak, Lampu Urang Usah Dipadamkan” artinya: tingkatkanlah kualitas diri tanpa menjatuhkan orang lain (anonim)
“Non Nobis Solum Nati Sumus” artinya: kita dilahirkan bukan untuk diri kita sendiri (Cicero)
Jika kau ingin mengetahui watak asli seseorang, maka berilah ia kekuasaan (Abraham Lincoln)
Small Brain Discuss People, but big brain discuss ideas (Eleanor Roosevelt)
I keep quite, i don’t say much. Cause i watch and learn (anonim)
Manusia tidak diukur dari apa yang telah ia dicapai dan dapatkan, tapi tentang bagaimana ia menakhlukan dirinya sendiri (anonim)
Dalam berpolitik, tidak ada kawan yang sejati, yang ada hanyalah kepentingan yang sehati (anonim)
PERSEMBAHAN
Karya ini didedikasikan kepada:
1. Allah Swt; 2. Muhammad SAW; 3. Papa, Mama, Kakak, dan seluruh keluarga besar; 4. Rekan-rekan dan sahabat; 5. Keluarga besar BEM FH UNS kabinet berani; 6. Keluarga besar MCC FH UNS; 7. Keluarga besar DEMA FH UNS 2013-2014; 8. Keluarga besar PUSTAPAKO; 9. Keluarga besar Sekretariat Komisi III DPR-RI 10. Fakultas hukum Universitas Sebelas Maret; 11. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL.......................................................................................................................i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING............................................................................ii HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI......................................................................................iii HALAMAN PERNYATAAN........................................................................................................iv ABSTRAK.......................................................................................................................................v KATA PENGANTAR...................................................................................................................vii HALAMAN MOTTO.....................................................................................................................x HALAMAN PERSEMBAHAN.....................................................................................................xi DAFTAR ISI.................................................................................................................................xii DAFTAR TABEL.......................................................................................................................xiii DAFTAR GAMBAR....................................................................................................................xiv BAB I.
PENDAHULUAN.................................................................................................1 A. Latar Belakang Masalah...................................................................................1 B. Rumusan Masalah.............................................................................................6 C. Tujuan Penelitian..............................................................................................7 D. Manfaat Penelitian............................................................................................7 E. Metode Penelitian.............................................................................................8 F. Sistematika Penulisan Hukum.........................................................................13 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.......................................................................................15 A. Kerangka Teori................................................................................................15 1) Transparansi...............................................................................................15 2) Akuntabilitas..............................................................................................17 3) Partai Politik...............................................................................................19 4) Pengelolaan Keuangan Partai Politik.........................................................22 B. Kerangka Berfikir............................................................................................27 BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN....................................................28 A. Mekanisme Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik....................................28 B. Implikasi Terhadap Pengaturan Pengelolaan Keuangan Partai Politik...........57 BAB IV. PENUTUP.............................................................................................................85 A. Keimpulan........................................................................................................85 B. Rekomendasi....................................................................................................87 DAFTAR PUSTAKA....................................................................................................................89
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. Besaran bantuan keuangan negara dan sumbangan perseorangan dan badan hukum dibeberapa negara...........................................................................................................31 Tabel 2. Pengaturan keuangan partai politik dalam UU Partai politik 2008 Jo. UU Partai politik 2011.................................................................................................................................42 Tabel 3. Pengaturan bantuan keuangan partai politik dalam PP Bantuan Keuangan 2009 Jo. PP Bantuan Keuangan 2009.................................................................................................45 Tabel 4. Pengaturan bantuan keuangan dalam Permendagri bantuan keuangan 2009 Jo. Permendagri Bantuan Keuangan 2013............................................................................48 Tabel 5. Jumlah Subsidi APBN Kepada partai politik hasil pemilu 2009 (Formula PP No 5/2009=Rp 108 per suara)...............................................................................................51 Tabel 6. Jumlah Subsidi APBN Kepada partai politik hasil pemilu 2014 (Formula PP No 5/2009=Rp 108 per suara)...............................................................................................51 Tabel 7. Gambaran perbedaan pengaturan keuangan, sanksi dan peruntukan kegiatan untuk operasional sekretariat partai politik, dana kampanye pileg dan dana kampanye pilpres..............................................................................................................................55 Tabel 8. Perkiraan pendapatan dan belanja partai politik sekelas PAN per tahun.......................60 Tabel 9. Contoh politik uang yang dilakukan pada masa pemilu dan diluar masa pemilu...........70 Tabel 10. Contoh korupsi politik di bidang eksekutif dan legislatif.............................................73 Tabel 11. Perkiraan jumlah subsidi APBN kepada partai politik hasil pemilu 2014 (Formula Rp 1000.- per suara dikali suara sah).................................................................................79 Tabel 12. Rancangan mekanisme sistem pengetatan pemberian kenaikan bantuan keuangan kepada partai politik.....................................................................................................84 Tabel 13. Rancangan peningkatan bantuan keuangan terhadap kebutuhan partai sekelas PAN berdasarkan perhitungan bantuan pemilu 2014............................................................84
GAMBAR Halaman Gambar 1. Formula perhitungan besaran bantuan keuangan partai politik..................................50 Gambar 2. Formula perhitungan ideal besaran bantuan keuangan partai politik.........................79 Gambar 3. Alur ideal naiknya nominal bantuan
