IMPLEMENTASI PROGRAM PENGARUSUTAMAAN PARTISIPASI ANAK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DI PROVINSI DKI JAKARTA
SKRIPSI Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Pulik Program Studi Ilmu Administrasi Negara
OLEH: HELEN KARTIKA SARI 6661110804
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG, Agustus 2015
i
PERNYATAANORISINALITAS
Yang bertandatangsndi bawahini: Nama
HelenKartika Sari
NIM
66611r0q04
Tenpat,Taqgal Lahtu: Jakad4 16November1993 P.ogramStudi
IlnouAdministrasiNegam
Faloltas
Ilmu Sosialdanlhnu Politik
Universitas
SultanAgengTirtayasa
Menyatakanbahwa skipsi yang berjudul IMPLEMENTASI PROGRAM PENGARUSUTAMAANPARTISIPASI ANAK DAIAM
PERUMUSAN
KEBIJAKAN PUBLIK DI PROVINSIDKI JAKARTA a.telahhasilkaryasaya sendiri, dan seluruhsumberyang dikutip maupunyang dirujuk telah saya nyatakandenganbeDar.Apabilakemudianhari skripsiini terbuktimengandung unsurplagiat,makagelarkesarjanaan sayabisadicabut.
PERSEMBAHAN
“Setiap manusia dibekali empat karunia, yaitu kesabaran, suara hati, kebebasan keinginan, dan imajinasi kreatif. Ia memberi manusia kebebasan, kekuatan untuk memiliki, merespon dan untuk berubah.” – Steven Covey
Skripsi ini ku persembahkan untuk: Papa, Mama, Susan, Daniel, Jonathan dan Veren
v
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan segala puji hormat dan syukur peneliti ke hadirat Allah Bappa Yang Maha Kuasa atas segala anugrah dan kasih-Nya yang begitu berlimpah
dalam
Implementasi
kehidupan
Program
peneliti
sehingga
Pengarusutamaan
Skripsi
Partisipasi
yang Anak
berjudul dalam
Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta ini dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, maka akan sangat sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, dengan setulus hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat: 1.
Prof. DR. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2.
DR. Agus Sjafari M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
3.
Kandung Sapto Nugroho S.Sos., M.Si, Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
4.
Mia Dwianna W., M.I.Kom., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
vi
5.
Gandung Ismanto S.Sos., MM., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
6.
Rahmawati S.Sos., M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
7.
Ipah Ema Jumiati S.IP., M.Si., Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang terus mendukung peneliti dalam melakukan penelitian ini.
8.
Titi
Stiawati
S.Sos., M.Si.,
Pembimbing Skripsi
I yang terus
menyemangati dan membimbing peneliti dalam menyusun skripsi ini 9.
Listyaningsih S.Sos., M.Si., Pembimbing Skripsi
II yang terus
memberikan motivasi dan koreksi positif pada saat penyusunan skripsi ini. 10. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah memberikan banyak ilmu dalam kelas perkuliahan. 11. DR. Dermawan M.Si., Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak, Deputi Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI atas segala informasi dan data yang sangat berguna bagi peneliti. 12. Jumadi S.E., M.Si., Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Provinsi DKI Jakarta beserta staf dan
vii
jajaran yang telah banyak membantu peneliti dalam memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini. 13. Diannovita S.E., Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang memberikan data dan informasi terkait penyelenggaran Musrenbang Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan Forum Anak DKI Jakarta. 14. Prof.
DR.
Seto
Mulyadi,
Sekretaris
Jenderal
Komisi
Nasional
Perlindungan Anak yang telah meluangkan waktu untuk menerima peneliti dengan ramah di tengah kesibukan yang begitu padat serta memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 15. Wardoyo Djohar, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan informasi penting kepada peneliti terkait partisipasi anak di DKI Jakarta. 16. Rachel Priyoutomo, Manajer Program ADP Susukan Yayasan Wahana Visi Indonesia 17. Dahrul Oktavian S.Sos, Staf Seksi Rehabilitai Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 18. Muhammad Thamrin, Staf Kurikulum dan Sumber Daya Belajar Bidang SD dan PLB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 19. Arief Wahyudy, Staf Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 20. Rangi Faridha Azis, Analis Perencanaan dan Anggaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
viii
21. Alina Balqis, Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta 22. Ir. Prasti Amayanti, Sekretaris I TP-PKK Provinsi DKI Jakarta yang banyak memberikan informasi kepada peneliti tentang pembangunan RPTRA di Provinsi DKI Jakarta. 23. M. Andi Jufri S.Kel., Tim Sosial CSR dari PT. Pembangunan Jaya yang juga bersedia menjadi Informan bagi peneliti terkait pembangunan RPTRA di Provinsi DKI Jakarta 24. Bidang Data dan Informasi P2TP2A Provinsi DKI Jakarta untuk data tentang kekerasan anak di Provinsi DKI Jakarta yang sangat berguna dalam penelitian ini 25. Yashinta Putri, Pelaksana Tugas Ketua Forum Anak Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh keluarga besar Forum Anak DKI Jakarta (FORAJA) yang sangat ramah, menyenangkan, dan informatif. 26. Fajar Pratama, Fasilitator Forum Anak Provinsi DKI Jakarta 27. Kedua orang tua yang paling ku cintai di dunia ini, Papa ku Frengki ButarButar S.Th., M.Th dan Mama ku Cut Ratna Kumala Sari terimakasih banyak untuk segalanya. 28. Kakak ku Susan Novita Herlina S.H, serta ketiga adik ku Bripda Daniel, Jonathan Arief, Veren Chelsea Banda Putri. 29. Untuk teman-teman seperjuangan seluruh Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Reguler dan Non-Reguler Angkatan 2011, khususnya teman-teman
ix
Administrasi Negara Kelas C yang selama 4 tahun telah banyak mengisi cerita dalam kehidupan peneliti selama di bangku perkuliahan. 30. Sahabat terkasih Naomi Laura, Deddy Rusady, Aida Nurdianah, Nurisa Afani, Shinta Nurulita dan Zahra Almaira Rahman. Terimakasih untuk semangat dan dukungannya. 31. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2013 terimakasih untuk kebersamaan dan dukungan dari kalian terhadap peneliti. 32. Keluarga KKM Kelompok 60 Desa Kampung Baru untuk waktu sebulan yang penuh makna dan pengalaman. 33. Serta pihak lain yang membantu mendukung penelitian ini yang tidak dapat peneliti ucapkan satu per satu. Peneliti ucapkan terima kasih. Seperti kata pepatah ‘tak ada gading yang tak retak’. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terluput dari kealpaan peneliti. Oleh karena itu segala kritik, sanggahan maupun saran yang konstruktif sangat peneliti butuhkan untuk perbaikan kedepannya. Peneliti berharap semoga skripsi yang telah peneliti tulis ini dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholder, dosen, mahasiswa maupun pihak lain yang membacanya. Akhir kata, peneliti ucapkan terima kasih. Serang, 27 Agusutus 2015
Helen Kartika Sari x
ABSTRAK Helen Kartika Sari. 6661110804. Implementasi Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: Titi Stiawati S.Sos., M.Si dan Pembimbing II: Listyaningsih S.Sos., M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan di Provinsi DKI Jakarta. Peneliti menggunakan teori implementasi Jones (1996) yang terdiri dari pilar-pilar organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil temuan lapangan penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta belum optimal. Pada dimensi organisasi pemerintah, SKPD masih kekurangan sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak, data tentang anak belum komprehensif dan terintegrasi dalam satu data base, Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta juga belum terbentuk sehingga kinerja di bidang anak masih dilakukan secara parsial. Kemudian pada dimensi organisasi Forum Anak Jakarta masih memiliki kapasitas kepengurusan yang lemah. Pada dimensi interpretasi, pemahaman implementor terhadap program partisipasi anak masih rendah, dukungan dari elit eksekutif bersama legislatif belum maksimal, serta dukungan publik terhadap pelaksanaan partisipasi anak juga masih sangat rendah. Pada dimensi aplikasi, pelibatan Forum Anak Jakarta dalam musrenbang secara struktural sudah dilakukan namun hasilnya belum mengakomodir suara anak, Forum Anak Jakarta juga belum memiliki akses informasi terhadap rencana tindak lanjut hasil usulan mereka, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap partisipasi anak dalam musrenbang belum dilakukan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengarusutamaan Partisipasi Anak
xi
ABSTRACT Helen Kartika Sari. 6661110804. Implementation Program of Mainstreaming of Children’s Participation in Public Policy Formulation in DKI Jakarta Province. Department of Public Administration. Faculty of Social and Political Science. University of Sultan Ageng Tirtayasa. First Preceptor: Titi Stiawati S.Sos., M.Si and Second Preceptor: Listyaningsih S.Sos., M.Si. This research aims to analyze how is the implementation of Program of Mainstreaming of Children’s Participation in Public Policy Formulation in DKI Jakarta. Researcher used policy implementation theory by Jones (1996) which consist three pillars: organization, interpretation, and application. This research used qualitative method with descriptive design. The result of this research concluded that the implementation of the Program of Mainstreaming of Children’s Participation in Public Policy Formulation in Jakarta is not fully optimal. In organization dimension, government institution or SKPD in Jakarta is still lacked of trained human resources of convention on children’s right, the data of children still not comprehensive and integrated into one data base, and the regional action plan of child friendly city development in Jakarta is not formed yet so the task force on children protection still working partially. On another side, Jakarta’s Children Forum still have weak management capacity. In interpretation dimension, implementor understanding towards child participation is still low, the support from executive with legislative elite is not maximal, support from public to children’s participation is also still low. In application dimension, involvement of Jakarta’s Children Forum in Musrenbang is done, but the result showed it did not accommodate any of children’s input, Jakarta’s Children Forum also do not have information access to the follow-up plan of their input, and the monitoring and evaluation about children’s participation are not yet done. Key Words: Participation
Policy
Implementation,
xii
Mainstreaming
of
Children’s
DAFTAR ISI
COVER .................................................................................................................... i LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ..................................................... ii LEMBAR PERSETUJUAN .................................................................................. iii LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................. iv HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................v KATA PENGANTAR ............................................................................................ vi ABSTRAK .............................................................................................................. xi ABSTRACT ............................................................................................................ xii DAFTAR ISI ......................................................................................................... xiii DAFTAR TABEL ................................................................................................. xvi DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xviii DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... xix
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah ...................................................................................1 1.2. Identifikasi Masalah ........................................................................................32 1.3. Batasan Masalah .............................................................................................33 1.4. Rumusan Masalah ............................................................................................33 1.5. Tujuan Penelitian .............................................................................................33 1.6. Manfaat Penelitian ...........................................................................................33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TEORI, DAN ASUMSI DASAR 2.1 Tinjauan Pustaka ..............................................................................................35 2.1.1 Konsep Kebijakan Publik ..........................................................................35 2.1.1.1 Pengertian Kebijakan Publik..........................................................36 2.1.1.2 Tahap-tahap Kebijakan Publik .......................................................40 2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik .................................................................45 xiii
2.2.3.1 Organisasi ......................................................................................62 2.2.3.2 Interpretasi.....................................................................................64 2.2.3.3 Aplikasi/Pelaksanaan ....................................................................67 2.1.3 Konsep Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik .......................................................................................68 2.2.4.1 Dasar Hukum ...............................................................................75 2.2.4.2 Maksud dan Tujuan ....................................................................77 2.2.4.3 Sasaran ........................................................................................77 2.2.4.4 Strategi ........................................................................................79 2.2.4.5 Mekanisme Partisipasi Anak .......................................................80 2.2 Penelitian Terdahulu ........................................................................................89 2.3 Kerangka Berpikir .............................................................................................93 2.4 Asumsi Dasar ....................................................................................................97
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian ..................................................................98 3.2. Fokus Penelitian ...............................................................................................99 3.3. Lokasi Penelitian ..............................................................................................99 3.4. Fenomena yang diamati ..................................................................................100 3.4.1. Definisi Konsep ......................................................................................100 3.4.2. Definisi Operasional ...............................................................................101 3.5. Instrumen Penelitian ........................................................................................102 3.6. Informan Penelitian .........................................................................................103 3.7. Pedoman Wawancara ......................................................................................105 3.8. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ............................................................107 3.9. Jadwal Penelitian ............................................................................................111
BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1 Deskripsi Provinsi DKI Jakarta ........................................................................113 4.2 Deskripsi BPMPKB Provinsi DKI Jakarta ......................................................124 xiv
4.3 Deskripsi Informan Penelitian ........................................................................127 4.4 Deskripsi dan Analisis Data ............................................................................129 4.5 Implementasi Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta ......................................................131 4.5.1 Dimensi Organisasi ........................................................................................131 4.5.2 Dimensi Interpretasi.......................................................................................185 4.5.3 Dimensi Aplikasi/Penerapan .........................................................................224
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan .....................................................................................................251 5.2 Saran ...............................................................................................................253
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................xx RIWAYAT HIDUP PENELITI
xv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak ............... 5 Tabel 1.2 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2013 .................. 20 Tabel 1.3 Provinsi Pilot Project Pengembangan Kota Layak Anak ........................... 23 Tabel 2.1 Matriks Kegiatan Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Peumusan Kebijakan Publik .............................................................. 84 Tabel 2.2 Skema Partisipasi dan Penyertaan Anak ..................................................... 87 Tabel 3.1 Informan Penelitian .................................................................................... 104 Tabel 3.2 Pedoman Wawancara Penelitian ................................................................ 106 Tabel 3.3 Jadwal Penelitian ........................................................................................ 112 Tabel 4.1 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administratif Provinsi DKI Jakarta Menurut Kabupaten dan Kota Administrasi ............................................... 114 Tabel 4.2 Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan Kepala Keluarga Menurut Kabupaten/Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta ... 115 Tabel 4.3 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 ..................................................................................... 121 Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Usia Anak berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 .............................................................. 123 Tabel 4.5 Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 ................................................................................................ 124 Tabel 4.6 Spesifikasi Informan Penelitian ................................................................. 128 Tabel 4.7 Jumlah Forum Anak yang memiliki SK Kepala Wilayah Tahun 2014 ...... 137
xvi
Tabel 4.8 Daftar Peserta Kegiatan Pelatihan Penerapan Konvensi Hak Anak Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 ............................................................. 156 Tabel 4.9 Jumlah Taman Interaktif menurut Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 ................................................................................................ 175 Tabel 4.10 Pilot Project Kelurahan Layak Anak Provinsi DKI Jakarta 2014 ........... 179 Tabel 4.11 Usulan Anak dalam Musrenbang tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 ............................................................................................... 238 Tabel 4.12 Jumlah Puskesmas PKPR di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 ............. 242
xvii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta 2010-2014 ...........................19 Gambar 1.2 Jumlah Klien Anak P2TP2A Provinsi DKI Jakarta ............................21 Gambar 2.1 Kebijakan Publik Ideal ........................................................................40 Gambar 2.2 Tahapan Kebijakan Publik ..................................................................41 Gambar 2.3 Sekuensi Implementasi Kebijakan ......................................................51 Gambar 2.4 Sekuensi Implementasi Kebijakan ......................................................52 Gambar 2.5 Partisipasi Anak kepada Negara ..........................................................74 Gambar 2.6 Mekanisme Partisipasi Anak ..............................................................81 Gambar 2.7 Flowchart Pemenuhan Hak Partisipasi Anak ..................................... 82 Gambar 2.8 Partisipasi Anak bersama Orang Dewasa ............................................88 Gambar 2.9 Kerangka Pemikiran Penelitian ...........................................................96 Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 ....127 Gambar 4.2 Strutur Organisasi Forum Anak Jakarta .............................................135 Gambar 4.3 Bahan KIE Partisipasi Anak di Kantor BPMPKB Provinsi DKI Jakarta ............................................................................169 Gambar 4.4 Bahan KIE Partisipasi Anak di Kantor Kecamatan Cakung ..............172 Gambar 4.5 Bahan KIE Partisipasi Anak di Kantor KPMP Jakarta Timur ............172 Gambar 4.6 Acara Kongres Anak Cilincing Tahun 2015 ......................................181 Gambar 4.7 Pendamping Forum Anak di Kecamatan Cilincing ............................181 Gambar 4.8 Pertemuan Forum Anak DKI Jakarta .................................................231
xviii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan
Lampiran 2
Surat Ijin Penelitian
Lampiran 3
Surat Persetujuan Penelitian
Lampiran 4
Pedoman Umum Wawancara
Lampiran 5
Transkrip dan Koding Data
Lampiran 6
Member Check
Lampiran 7
Dokumentasi Penelitian
Lampiran 8
Catatan Lapangan
Lampiran 9
Catatan Bimbingan
Lampiran 10
SK Kepala BPMPKB Provinsi DKI Jakarta No. 301/2013 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Periode 2013-2015 Provinsi DKI Jakarta
Lampiran 11 Anggaran Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 Lampiran 12 Notulensi Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 Lampiran 13
Perjanjian Kerja Sama Pemprov DKI Jakarta dengan PT. Pembangunan Jaya tentang Pembangungan RPTRA di Provinsi DKI Jakarta
Lampiran 14 Curricullum Vitae Peneliti
xix
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Karakter dan kualitas pembangunan suatu bangsa dan negara sangat
ditentukan oleh modal sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam rangka menciptakan bangsa yang kuat dan maju, maka dibutuhkan sumber daya manusia berkualitas handal dan tangguh. Oleh karena itu, pengembangan kualitas sumber daya manusia harus dipersiapkan sedini mungkin bahkan sejak masa kanak-kanak. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar, menduduki urutan kelima setelah China, India, Uni Eropa, dan Amerika Serikat (Berdasarkan data populasi penduduk dunia dalam The World Factbook yang diunggah oleh situs CIA (Central Intelligence Agency), 2014). Potensi sumber daya manusia tersebut harus dikelola secara tepat dan bijak agar mampu mendorong masyarakat Indonesia menjadi bibit unggul yang mampu bersaing dengan masyarakat dunia lainnya. Mengacu pada Data Susenas Badan Pusat Statistik tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai kisaran 254.862.034 jiwa dan 81,8 juta jiwa diantaranya adalah penduduk usia anak. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 30 % atau sepertiga penduduk Indonesia terdiri dari anak-anak. Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35
1
2
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Kedudukan anak tersebut sungguh penting dalam kehidupan manusia dan dalam peradabannya, karena anak persis berada di bagian salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus dan cita-cita perjuangan bangsa. Anak-anak merupakan kelompok penduduk usia muda yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang. Mereka merupakan kelompok yang perlu disiapkan untuk kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas, berimplikasi pada perlunya pembinaan dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Karena anak yang tumbuh kembangnya positif merupakan embrio sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Pengembangan kualitas anak Indonesia lewat pemenuhan hak-hak yang dimilikinya telah diamanahkan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kemudian disempurnakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
3
Hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak yang paling mendasar dan melekat pada diri setiap anak dan harus diakui serta dijamin pemenuhannya
oleh
negara.
Pemenuhan
hak
kelangsungan
hidup
dan
perkembangan anak berkaitan dengan pemenuhan hak dasar yaitu kesehatan, pendidikan, identitas, standar hidup yang layak serta kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya. Hak atas perlindungan adalah hak bagi setiap anak untuk mendapatkan jaminan agar terbebas dari kondisi yang membahayakan dan menimbulkan kerugian pada proses tumbuh kembangnya baik secara fisik maupun non fisik. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, pelecehan, maupun diskriminasi. Hak partisipasi anak adalah hak bagi setiap anak untuk berpartisipasi dan menyatakan
pendapatnya
dalam
pengambilan
keputusan
terutama
jika
menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Hak berpartisipasi ini dapat diwujudkan dengan memberikan anak kesempatan untuk berkumpul, berorganisasi, menyatakan pendapat, menyuarakan aspirasi kepada para pemangku kepentingan (duty bearer) sesuai perkembangan usia dan tingkat kecerdasannya. Tujuan pemenuhan hak partisipasi anak adalah untuk menunjang agar pemenuhan hak hidup, hak tumbuh dan berkembang serta hak perlindungan anak menjadi lebih optimal (Sumber: Joni, 2008: 6). Secara yuridis formal, Pemerintah Indonesia telah memiliki sejumlah kebijakan yang lengkap dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
4
Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai revisi atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meski demikian, realitas kesejahteraan anak masih jauh dari harapan. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa situasi perlindungan anak belum mencapai tujuan dari kebijakan perlindungan anak, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup anak pada tahap yang paling maksimal agar tumbuh kembangnya lebih optimal. Penggambaran tentang situasi anak di Indonesia tersebut dapat dilihat pada tabel kasus pelanggaran hak anak sebagai berikut:
5
Tabel 1.1 Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Tahun 2011-2014 No
Klaster/Bidang
1
Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat
2
Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3
Tahun 2012
92
79
246
87
504
416
633
931
452
2432
Agama dan Budaya
83
204
214
59
560
4
Hak Sipil dan Partisipasi
37
42
75
47
205
5
Kesehatan dan Napza
221
261
438
216
1136
6
Pendidikan
276
522
371
249
1480
7
Pornografi dan Cyber Crime
338
175
247
196
806
8
ABH dan Kekerasan
188
530
420
432
1511
a
Kekerasan Fisik
129
110
291
142
669
b
Kekerasan Psikis
49
27
127
41
244
c
Kekerasan Seksual (Pemerkosaan, Sodomi, Pencabulan, Pedofilia)
329
746
590
621
2286
9
Trafficking dan Eksploitasi
160
173
184
93
610
10
Lain-Lain
10
10
173
78
271
2178
3512
Total
2013
4311
2014
Jumlah
2011
2713
12714
Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2014 Situasi dan kondisi anak Indonesia saat ini seperti yang telah dirinci pada tabel 1.1 diatas memberikan gambaran kepada kita bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak di tataran lapangan masih sulit untuk diterapkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2014) memang menyatakan bahwa isu dan permasalahan anak sangat bersifat kompleks, lintas bidang dan program, dan harus ditangani secara lintas sektoral. Dikatakan kompleks karena
6
banyaknya faktor yang saling terkait sebagai penyebab rendahnya kualitas hidup anak. Sementara disebut isu lintas bidang dan program serta sektoral karena permasalahannya terdapat di hampir semua sektor, bidang dan program pembangunan, dan karenanya, penanganan permasalahan tersebut harus melibatkan seluruh bidang dan program serta sektor pembangunan. Kompleksnya proses pemenuhan hak anak seperti yang telah disebutkan diatas nyatanya masih terkendala pada lemahnya sistem koordinasi yang dilakukan baik lintas bidang, lintas program, maupun lintas sektoral. Hal ini cukup sesuai dengan hasil kajian UNICEF Indonesia (2012) yang menunjukkan bahwa hambatan utama dalam upaya mencapai kesejahteraan anak di daerah terjadi karena beberapa hal seperti: lemahnya koordinasi antar lembaga yang berhubungan dengan isu kesejahteraan anak dan kurangnya harmonisasi terkait kebijakan perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia dan kapasitas lembaga tentang hak-hak anak, serta lemahnya tingkat partisipasi anak dalam Musrenbang di tingkat desa dan kecamatan. Kelemahan lain yang ditemukan sebagai penyebab kurang efektifnya perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia adalah karena anak itu sendiri belum dijadikan prioritas yang tinggi dalam kebijakan pembangunan di Indonesia (Sofian, 2002: vi). Padahal pelibatan anak dalam proses pembangunan dilakukan untuk mewujudkan kebijakan yang benar-benar dibutuhkan anak, dan sebagai wujud dari komitmen negara untuk menghormati pandangan anak, serta respon atas tuntutan dunia internasional (konsekuensi dari meratifikasi Konvensi Hak
7
Anak). Ini terjadi karena pembangunan yang peduli anak, termasuk perlindungan haknya, masih belum menjadi mainstream pemahaman para pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun di daerah. Pemerintah sendiri belum menetapkan anak sebagai subjek atas hakhaknya, melainkan sebagai objek yang hanya bisa menerima manfaat dari kebijakan pemerintah di bidang perlindungan anak. Ini dikarenakan pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk anak belum melibatkan anak secara langsung. Padahal yang dipahami sebagai pihak yang paling mengerti dan mengetahui kebutuhan anak adalah anak itu sendiri. Maka untuk mewujudkan pemenuhan hak anak seutuhnya, pemerintah perlu mendengar dan mempertimbangkan pandangan dan pendapat setiap anak dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan atau mempunyai dampak terhadap kebutuhan dan kepentingan anak seperti yang tertuang dalam UndangUndang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 khususnya pasal 24, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”. Secara khusus, dukungan kebijakan nasional terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Indonesia telah diakomodir dalam sebuah Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015 (PNBAI 2015) yang memberikan arahan tentang bagaimana kebijakan dan program pemerintah di bidang anak hingga tahun 2015. Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015 (PNBAI 2015) ini memiliki visi menciptakan anak Indonesia yang sehat, tumbuh
8
dan berkembang, cerdas, ceria, berakhlak mulia, terlindungi dan aktif berpartisipasi. Substansi partisipasi anak yang disinggung dalam Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015 (PNBAI 2015) lewat visi menjadikan anak yang aktif berpartisipasi selanjutnya diwujudkan melalui misi membangun lingkungan yang kondusif untuk menghargai pendapat anak dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. Misi tersebut turut mendorong seluruh pihak yang berkepentingan untuk selalu melibatkan atau mendengar aspirasi anak ketika memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan anak atau berdampak pada anak-anak. (Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2014). Peluang bagi anak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan atau mempunyai dampak terhadap kepentingan dan kebutuhan dirinya semakin terbuka lebar sejalan pengelolaan desentralisasi tata kelola pemerintahan dimana pada pasal 12 ayat (2) poin (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan konkuren wajib non pelayanan dasar antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Penerapan desentralisasi yang semakin ramah anak didukung oleh penggunaan prinsip-prinsip partisipastif masyarakat (termasuk anak) dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka pengembangan kabupaten/kota yang layak anak. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan partisipasi anak sebagai
9
sebuah kebijakan untuk memberikan arahan bagaimana pengembangan partisipasi anak dilaksanakan baik di tingkat nasional maupun di daerah. Kebijakan di bidang partisipasi anak tersebut telah disahkan ke dalam suatu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan dan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, dibentuk pula Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan. Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan ini menjadi landasan bagi pelaksanaan pemenuhan hak partisipasi anak (PHPA) baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam kebijakan di bidang partisipasi anak tersebut dalam implementasinya dikembangkan dalam tiga kerangka program besar sebagai berikut: Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat yang diarahkan kepada upaya penyebarluasan informasi tentang pentingnya partisipasi anak dalam pengambilan keputusan; Program Penyediaan dan Pengembangan Ruang Partisipasi Anak yang diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas anak; serta Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik yang diarahkan kepada upaya untuk memasukan pandangan anak kedalam setiap penyusunan kebijakan publik yang terkait dengan atau mempunyai dampak terhadap kepentingan dan kebutuhan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah.
10
Partisipasi anak sendiri pada prinsipnya dapat dimaknai sebagai keterlibatan seseorang yang belum berusia 18 tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran dan pemahaman, serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. (Sumber: Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2013: 27). Pelaksanaan partisipasi anak sangat penting mengingat partisipasi anak merupakan bagian dari proses tumbuh kembang anak. Anak yang aktif, tumbuh kembang fisik dan mentalnya jauh lebih baik dari pada anak yang pasif. Apabila tumbuh kembang anak tidak optimal dapat membuat anak-anak rentan terhadap berbagai bentuk pelecehan, kekerasan dan diskriminasi. Selain itu tumbuh kembang anak yang tidak optimal juga mengakibatkan anak berada pada posisi yang lebih rentan terhadap berbagai perubahan sosial yang berdampak negatif yang mempengaruhi diri mereka, misalkan pengaruh budaya seks bebas atau penggunaan narkoba. Oleh karena itu, anak-anak perlu diberikan kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi secara wajar dan konstruktif. Pelaksanaan partisipasi anak ini bertujuan menjamin agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosial serta memperoleh perlindungan, sehingga anak bisa menjawab tantangan perkembangan
jamannya.
Di
dalamnya
termasuk
juga
upaya
untuk
mengembangkan potensi dan kreatifitas anak bersangkutan baik secara pemikiran maupun di dalam kegiatan untuk menjadikannya warga negara yang aktif. Semua
11
itu dibangun atas kesadaran bahwa pihak yang paling mengetahui masalah, kebutuhan dan keinginan anak adalah anak itu sendiri. Karena banyak keputusan orang dewasa selama ini ditujukan untuk anak ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan anak. Fakta menunjukkan masih sangat sedikit keputusan atau kebijakan publik yang diambil melalui proses konsultasi atau mendengar dan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi anak. Akibatnya banyak sekali kebijakan publik yang pada akhirnya justru tidak ramah anak. Contoh yang sederhana adalah penentuan acara dan program stasiun televisi, pembuatan aturan disiplin di sekolah, pembangunan sarana dan prasarana umum seperti toilet di terminal, di sekolah, di stasiun, jembatan penyeberangan, angkutan umum dan lain-lain. Hal ini terjadi karena pemahaman banyak pihak yaitu orang dewasa yang menganggap bahwa cara berpikir anak masih belum matang, sehingga dianggap belum mampu untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kekeliruan pemahaman tentang kemampuan anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan menyebabkan terbatasnya akses anak untuk menyampaikan aspirasi, ide, dan kreativitasnya kepada para pemangku kepentingan. Padahal bila anak tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, atau kepentingan dan kebutuhan anak tidak dijadikan sebagai pertimbangan dan pengambilan keputusan, maka anak akan hidup di dalam lingkungan yang tidak ramah sehingga tumbuh kembang anak akan terganggu baik secara fisik maupun psikisnya.
12
Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan potensi anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik, maka perlu dilaksanakan Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik sebagai salah satu program untuk melaksanakan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan. Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik ini merupakan program dengan strategi yang dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dunia Usaha, maupun Masyarakat untuk memberikan akses dan manfaat pembangunan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak. Program ini bertujuan memfasilitasi suara anak untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan baik nasional maupun daerah. Salah satu media yang tepat untuk melibatkan anak dalam pengambilan keputusan adalah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik di daerah maupun nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di dalamnya (Wawancara awal dengan Kepala Asisten Deputi
Partisipasi
Anak
Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak RI, 11 Maret 2015, Pukul 09.00 WIB). Stakeholder utama atau para pemangku kepentingan, yaitu para pihak yang tugas pokok dan fungsinya berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan upaya pemenuhan hak partisipasi anak di bidang pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak antara lain: Kementerian/Lembaga di bidang perlindungan anak seperti Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pendidikan, kesenian, budaya,
13
olahraga, kesehatan, kepanduan dan hal lain terkait dengan hak-hak anak; Kelompok Dunia Usaha; serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Leading sector pelaksana Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan ini adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (Sumber: Juknis Pelaksanaan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, 2014). Sasaran pelaksanaan kebijakan partisipasi anak ini adalah terwujudnya pelibatan atau keikutsertaan anak dalam proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dengan substansi khusus yang berhubungan dengan anak, sehingga anak mendapatkan manfaat maksimal dari keputusan tersebut dalam rangka optimalisasi tumbuh kembang anak. Keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh individu setiap anak menurut perkembangan usia dan tingkat kecerdasannya. Namun untuk tujuan efisien dan efektif, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2014) menyarankan agar pelibatan anak dalam pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif karena manfaat yang diberikan jauh lebih efektif baik dari proses maupun hasilnya. Proses partisipasi anak secara kolektif ini dilakukan melalui Forum Anak. Forum Anak adalah organisasi atau lembaga sosial yang digunakan sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah (menurut jenjang wilayah administrasinya) sebagai media untuk mendengar dan memenuhi
14
aspirasi, suara pendapat, dan keinginan kebutuhan anak dalam proses pembangunan. (Sumber: Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2014: 9). Seperti yang telah disebutkan di atas, dalam Forum Anak anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak. Kelompok anak yang dimaksud seperti kelompok anak jalanan, anak punk, anak berkebutuhan khusus, pekerja anak, anak putus sekolah, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan kemampuan berbeda, dan sejenisnya. Sedangkan, kelompok kegiatan anak yang dimaksud adalah kelompok anak yang terbentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, minat, bakat, dan atau kemampuan, misalnya OSIS, karang taruna, pencinta alam, remaja masjid, pemuda-pemudi gereja, sanggar budaya dan kesenian anak, perkumpulan olahraga atau bidang lain. Forum Anak merupakan media yang baik bagi anak untuk menyalurkan inspirasi, suara, maupun aspirasinya secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat nasional. Karena Forum Anak dibina langsung oleh pemerintah menurut jenjang wilayahnya sehingga penetapannya disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Wilayah setempat. Forum Anak inilah yang nantinya akan mewakili suara anak menurut jenjang wilayah administrasinya untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan di wilayah setempat. Ada sejumlah kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang umumnya dapat digunakan untuk melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan terutama perwakilan anak yang dapat dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan
15
yaitu: usia 13 s/d <18 tahun, dapat berkomunikasi dengan baik, dapat menyampaikan usulan aspirasi anak dalam Musrenbang, harus didampingi oleh orang dewasa/fasilitator anak, kesediaan anak, dipilih berdasarkan kesepakatan Forum Anak/Perwakilan Anak lainnya, serta mendapatkan ijin dari orang tua (Sumber: Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2014: 29). Namun, pelibatan anak dalam pengambilan keputusan tidak mutlak harus mengikuti syarat di atas. Konsep dasar partisipasi anak dapat dilakukan oleh semua anak menurut tingkat usia dan perkembangan kecerdasan anak. Sehingga tidak menutup kemungkinan untuk anak berusia di bawah 13 tahun dapat terlibat jika anak tersebut memang sudah dapat menyampaikan gagasannya kepada para pemangku kepentingan. (Wawancara awal dengan Asisten Deputi Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Rabu, 11 Maret 2015, Pukul 08.30 WIB). Hak partisipasi anak ini sudah selayaknya terjadi di semua lingkungan dan kegiatan yang berkaitan dengan anak – misalnya di lingkungan keluarga atau tempat pengasuhan dalam menentukan sekolah, di sekolah tempat anak belajar dalam mengatasi masalah pendidikan yang menimpa mereka, di lingkungan anak tinggal dalam merencanakan pembangunan yang ramah anak, bahkan di lingkungan pemerintah dalam menentukan kebijakan program dan anggaran di bidang pembangunan maupun perlindungan bagi anak. Salah satu contoh best practice keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan misalkan praktik keterlibatan siswa di sebuah Sekolah Dasar di Inggris
16
dalam mencari cara-cara penyelesaian masalah yang menimpa diri mereka sendiri. Sekolah Highfield adalah sebuah sekolah dasar (7-11 tahun) di daerah miskin di Inggris. Sekolah tersebut terkenal dengan kejadian kekerasan, perkelahian, dan pelecehan paling tinggi serta kehadiran kelas yang rendah. Awal tahun 1990, Kepala Sekolah yang baru memutuskan untuk melibatkan staf dan murid mewujudkan sekolah dengan lingkungan aman dan pendidikan efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kepala Sekolah melakukan konsultasi kepada semua murid, guru dan pegawai lainnya tentang kebutuhan perubahan bagi perwujudan tujuan tadi. Keputusan yang diambil yaitu: (1) Pembentukan dewan sekolah dimana murid mempunyai kekuatan. Dewan Sekolah dilibatkan dalam hal pengembangan kebijakan sekolah dan penerimaan pegawai, (2) Pembuatan kotak saran yang memungkinkan murid melaporkan kejadian pelecehan terhadap mereka, (3) Penunjukan “malaikat penjaga” – anak-anak relawan yang bersedia menjadi teman bagi mereka yang tidak mempunyai teman, yang dilecehkan atau mereka yang butuh dukungan, (4) Penunjukan mediator anak yang membantu murid menyelesaikan perselisihan di tempat bermain. Hasilnya adalah sekolah menjadi semakin popular, murid menjadi lebih berbahagia, mencapai hasil pendidikan lebih baik, mempunyai keterampilan bernegosiasi, membuat keputusan secara demokratis dan tanggung jawab sosial. (Sumber: Rahardjo, 2006: 11). Contoh lainnya adalah praktik partisipasi anak di Kota Queensland, Australia. Pemerintah Kota Queensland membentuk komisi anak dan remaja pada Tahun 2000. Komisi tersebut mempromosikan komuniti ramah anak melalui
17
fungsi utama yang sesuai dengan Undang-Undang Komisi Anak dan Remaja 2000 yang meliputi: advokasi untuk memberikan perlindungan hak, perhatian, dan kesejahteraan anak dan remaja yang berusia di bawah 18 tahun; administrasi negara bersedia mengadvokasi dan memberikan pelayanan untuk anak dan remaja yang berada di pusat penahanan; menerima, melihat persoalan, dan menyelidiki keluhan mengenai pembagian pelayanan yang disediakan untuk anak dan remaja; mengawasi dan mereview hukum, kebijakan, dan praktik yang terkait dengan pemberian pelayanan untuk anak dan remaja, atau yang berdampak kepada mereka; dan memimpin dan mengkoordinir penelitian yang terkait dengan masalah yang berdampak pada anak. Komisi ini secara khusus mengembangkan sebuah kegiatan untuk anak dengan lembaga non pemerintah, yang bersedia menjadi penasehat praktik-praktik dan kebijakan yang menjamin kesesuaian kegiatan
dengan
anak,
mengorganisasikan
“Parlemen
Remaja”,
dan
mempublikasikan cetak biru dari sebuah Persemakmuran Ramah Anak dan Remaja. (Sumber:http://www.indosiar.com, diakses pada 11 Januari 2015). Praktik partisipasi anak di dua negara berbeda di atas cukup memberikan gambaran bahwa pelibatan anak dalam pengambilan keputusan akan sangat membantu berbagai pihak untuk mengatasi masalah atau kendala seputar isu perlindungan anak menjadi lebih efektif dan efisien. Di Indonesia, praktik partisipasi anak juga telah dilaksanakan, misalnya melalui Kongres Anak Nasional yang diprakarsai oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak dan dimulai sejak tahun 2000, atau melalui pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) yang diprakarsai oleh Kementerian Pemberdayaan
18
Perempuan dan Perlindungan Anak RI sejak tahun 2006 dalam rangka memfasilitasi anak Indonesia dalam menyuarakan aspirasinya kepada Pemerintah Indonesia. Semuanya dilaksanakan dengan tujuan agar anak Indonesia menjadi warga negara yang proaktif terhadap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun pengendalian pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. (Wawancara awal dengan Staf Komisi Nasional Perlindungan Anak, 21 November 2014, Pukul 11.18 WIB di Kesekretariatan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia). Pelaksanaan partisipasi anak pun sudah mulai dilakukan di daerah-daerah, namun dengan hasil yang sangat beragam mengingat karakteristik bangsa Indonesia yang sangat multi kultural. Salah satunya yaitu di Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta merupakan lokus penelitian implementasi kebijakan partisipasi anak yang peneliti anggap tepat mengingat kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Pemerintahan Daerah sekaligus sebagai Ibukota Negara Indonesia berdasarkan penetapan Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan status dan kedudukan DKI Jakarta yang istimewa tersebut menghadapkan DKI Jakarta pada tuntutan bahwa DKI Jakarta harus mampu memiliki posisi sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pengembangan partisipasi anak. Provinsi DKI Jakarta juga harus mampu menjadi role model bagi pelaksanaan kebijakan partisipasi anak di dalam negeri sendiri khususnya bagi daerah-daerah otonom lainnya. Berdasarkan posisi Provinsi DKI Jakarta sebagai jantung negara Indonesia maka wajar DKI Jakarta merupakan sentral aktivitas dan kegiatan di segala bidang
19
kehidupan seperti perekonomian, politik dan pemerintahan, serta pengembangan sosial dan kebudayaan negara Indonesia. Dengan kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta tersebut turut diiringi berbagai permasalahan yang kompleks, seperti daya tampung dan daya dukung lingkungan yang semakin terbatas terus berkembang seiring pertumbuhan dan perkembangan kota. Hal ini diindikasikan dengan peningkatan jumlah penduduk, yang semakin bertambah dengan segala dampak yang ditimbulkannya terhadap aspek-aspek pemukiman, penataan wilayah, potensi bencana alam, transportasi, penyediaan fasilitas publik dan faktor-faktor lainnya. Perkembangan kependudukan sejak tahun 2010-2014 di DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.
Gambar 1.1. Jumlah Penduduk DKI Jakarta, 2010-2014 Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2014
20
Dengan perkembangan kependudukan yang tinggi seperti pada gambar 1.1 di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kerawanan sosial yang timbul pun akan semakin tinggi. Hal ini tentu menyumbangkan dampak negatif bagi anakanak yang hidup, tumbuh dan berkembang di wilayah Ibu Kota Jakarta. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta mencatat pada tahun 2013, total jumlah penduduk DKI Jakarta berjumlah 9.969.948 jiwa, dengan penduduk berusia dibawah 18 tahun berjumlah 3.191.018 jiwa (Jakarta dalam Angka Tahun 2014: 80 ). Jumlah anak tersebut dapat di lihat pada tabel 1.2 berikut ini: Tabel 1.2 Penduduk menurut Kelompok Umur Anak dan Jenis Kelamin, 2013 Kelompok Umur 0-4 5-9 10-14 15-19 TOTAL
Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan 473.605 455.300 417.006 389.497 360.805 349.601 358.904 386.300 1.610.320 1.580.698
Jumlah 928.905 806.503 710.406 745.204 3.191.018
Sumber: Jakarta dalam Angka 2014. Berdasarkan data pada tabel 1.2 di atas, dapat diketahui perbandingan jumlah anak dengan total penduduk DKI Jakarta berkisar 33% atau kurang lebih sepertiga dari jumlah seluruh penduduk yang tinggal di DKI Jakarta. Sebagai Ibukota Negara Indonesia, Provinsi DKI Jakarta tergolong daerah yang mempunyai
permasalahan
pelik
terkait
anak.
Ketua
Komisi
Nasional
Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait sebagaimana dikutip dari sebuah kabar harian menjelaskan bahwa tercatat hingga akhir tahun 2013, Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah nomor satu yang paling rawan terjadi pelanggaran hak anak di
21
Indonesia, kemudian disusul oleh Kota Makassar pada posisi kedua, dan Kota Bandung di posisi ketiga, dimana kasus kekerasan terhadap anak di DKI Jakarta menempati posisi paling atas yaitu sebanyak 48% atau mencapai 21 juta dari total kasus pelanggaran hak anak terlapor yang terjadi di seluruh provinsi di Indonesia (Sumber: http://www.regional.kompas.com, diakses pada 11 Januari 2015). Data dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta pun menunjukkan kasus kekerasan terhadap anak di Ibu Kota terjadi peningkatan selama 4 tahun terakhir sebagaimana yang digambarkan pada gambar 1.2 di bawah ini. 553 468 342
325 251 198 155
Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
Gambar 1.2 Jumlah Klien Anak P2TP2A Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008-2014 Sumber: P2TP2A Provinsi DKI Jakarta Tingginya kasus kekerasan anak di Ibu Kota Jakarta seperti pada gambar 1.2 di atas menggambarkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum optimal melaksanakan amanah Undang-Undang Perlindungan Anak. Fenomena kasus kejahatan terhadap anak di Ibu Kota Jakarta yang kasusnya sempat terungkap ke media massa antara lain: kasus pelecehan seksual yang dialami oleh
22
beberapa murid Taman Kanak-Kanak Jakarta International School (JIS), kemudian kasus pelecehan seksual yang dialami oleh seorang artis penyanyi cilik yaitu Tegar Septian pada November 2014 hingga Januari 2015 (Sumber: http://republika.co.id, diakses 11 Januari 2015). Selain itu, ada pula kasus bullying yang marak terjadi di lingkungan sekolah seperti kasus bullying yang terjadi di Sekolah
Seruni
Don
Bosco,
Jakarta
pada
24
Juli
2012
(Sumber:
http://www.tempo.co, diakses 11 Januari 2015), lalu kasus tawuran pelajar seperti kasus tawuran yang terjadi antara SMAN 70 Jakarta Selatan dengan SMAN 6 Jakarta yang mengakibatkan tewasnya seorang siswa kelas X dari SMAN 6 pada 24 September 2012 (Sumber: http://www.kpai.go.id, diakses 11 Januari 2015), Belum lagi kasus anak-anak kecil yang dijadikan bahan eksploitasi ekonomi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara disewakan kepada para pengemis di lampu merah Ibu Kota Jakarta. Kebanyakan dari anak-anak tersebut adalah anak berusia balita dan mereka diberikan obat tidur dengan dosis tinggi setiap hari agar tenang pada saat pengemis tersebut menjalankan aksinya di pinggiran jalan Ibu Kota Jakarta (Sumber: www.m.republika.co.id, di akses pada 11 Januari 2015). Kasus-kasus di atas merupakan sebagian kecil kasus yang terekspos oleh media massa dari sekian banyak kasus yang terjadi. Tentunya hal tersebut menjadi potret buramnya tindak pencegahan kekerasan di lingkungan anak berada khususnya di Ibukota Negara Indonesia ini. Upaya penanganan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak pun juga masih minim dan belum menjangkau ke semua kelompok anak seperti anak
23
jalanan, anak dengan disabilitas, anak berhadapan hukum serta lainnya karena minimnya akses informasi terhadap terjadinya pelanggaran yang dialami anak yang dilaporkan baik oleh masyarakat ataupun oleh orang tua anak. (Sumber: Wawancara dengan Advokat P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, 5 Maret 2014, Pukul 14.00 WIB di Kantor P2TP2A Provinsi DKI Jakarta). Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dipahami betapa pentingnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melibatkan anak secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari berbagai perlakuan salah. Di sisi lain, DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang ditetapkan sebagai pilot project program pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Provinsi yang Mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak bersama dengan 9 Provinsi lainnya seperti pada tabel 1.3 berikut. Tabel 1.3 10 Provinsi Pilot Project Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Nama Provinsi 1. DKI Jakarta
6. Sumatera Utara
2. Banten
7. Bali
3. Jawa Barat
8. Kepulauan Riau
4. Jawa Tengah
9. Kalimantan Timur
5. Jawa Timur
10. Daerah Istimewa Yogyakarta
Sumber: Kepmen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 56 Tahun 2010.
24
Setelah
ditetapkan
sebagai
provinsi
yang
mengembangkan
Kabupaten/Kota Layak Anak, maka wajib bagi Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk menerapkan pemenuhan hak-hak anak ke dalam strategi dan intervensi pembangunan kota/kabupaten yang menjadi wilayah administrasinya. Sebagai tindak lanjut dari amanah Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 56 Tahun 2010 tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 394 Tahun 2011 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Keputusan Gubernur Nomor 1192 Tahun 2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi DKI Jakarta. Kemudian menyusul dikeluarkannya Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 736 Tahun 2013 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Kabupaten
Administrasi
Kepulauan
Seribu
sebagai
Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak. Dengan ditetapkannya seluruh wilayah kota/kabupaten administratif di Provinsi DKI Jakarta sebagai pengembangan kota/kabupaten layak anak, maka salah satu pemenuhan hak anak yang perlu diintergrasikan ke dalam intervensi pembangunan kota/kabupaten administratif di Provinsi DKI Jakarta yaitu hak anak untuk berpartisipasi aktif secara langsung. Maksudnya adalah anak merupakan subjek pembangunan yang sesungguhnya dalam upaya pembangunan kota/kabupaten layak anak tersebut. Hal ini dilakukan sesuai dengan pernyataan
25
Adams dan Ingham dalam Patilima (2014: 6) bahwa untuk membangun kota yang ramah terhadap anak haruslah menempatkan anak sebagai subjek pembangunan. Para pemangku kepentingan harus bisa melihat bahwa anak, seperti halnya orang dewasa, dapat diajak kerjasama dan mengatasi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan lingkungan kota. Pemerintah dapat berkonsultasi dengan anak, karena anak mempunyai persepsi, pandangan dan pengalaman mengenai lingkungan kota tempat mereka tinggal. Dari mereka, pemerintah dan para pemangku kepentingan di bidang anak dapat menemukan kebutuhan atau aspirasi mereka untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak dan komitmen negara lainnya di bidang anak. Anak dapat membantu pemerintah dalam mendapatkan data mengenai lingkungan tempat tinggal, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, tempat bermain, pelayanan transportasi dan pelayanan kesehatan. Anak akan memperoleh pengalaman yang tak ternilai dari pelibatan mereka. Melalui kegiatan pelibatan ini anak menjadi berfikir mengenai persoalan yang ada untuk didiskusikan dan dipecahkan bersama. Mereka juga dapat memberikan kontribusi dalam proses perencanaan dan pengembangan kota yang mereka harapkan. Namun meskipun arah kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan Provinsi DKI Jakarta menuju Provinsi Layak Anak ada, nyatanya dalam pelaksanaan pembangunan kota/kabupaten yang layak anak belum dibarengi dengan kesadaran bahwa anak merupakan sentral dalam pengambilan keputusan suatu kota layak atau tidak bagi dirinya. Seharusnya anak sebagai subjek dari pembangunan kota yang ramah anak perlu mendapatkan kesempatan
26
seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kota impiannya. Adapun jika unsur keterlibatan anak itu benar terjadi, tetapi praktiknya masih dikendalikan penuh oleh orang dewasa dan suara anak tetap tidak didengarkan. (Wawancara dengan Staf Komisi Nasional Perlindungan Anak, 21 November 2014, Pukul 11.18 WIB di Kesekretariatan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia). Untuk
mengatasi
hal
tersebut,
melalui
pelaksanaan
Program
Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik yang terdapat dalam Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan diharapkan dapat memaksimalkan upaya pengembangan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan di bidang pembangunan yang berhubungan dengan atau mempunyai dampak terhadap kebutuhan dan kepentingan anak. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan bimbingan pelaksanaan partisipasi anak dalam pembangunan yaitu melalui kegiatan sosialisasi, advokasi, fasilitasi dan bimbingan (Sumber: Pasal 28 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan No. 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan). Advokasi
dimaksudkan
agar
lembaga
di
tingkat
provinsi
dan
kabupaten/kota mendapatkan informasi tentang kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi anak dalam pembangunan. Fasilitasi dimaksudkan untuk melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan, dan bimbingan dimaksudkan untuk mengarahkan dan mempersiapkan lembaga provinsi dan kabupaten/kota agar mempunyai kesiapan dalam melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan.
27
Berdasarkan
hasil
observasi
peneliti,
pelaksanaan
Program
Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta masih belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh: Pertama, meskipun advokasi dan sosialisasi Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan diakui telah dilakukan baik kepada kalangan pemerintah maupun legislatif Provinsi DKI Jakarta, akan tetapi hasilnya masih belum menunjukan pencapaian positif. Pelibatan anak dalam pengambilan keputusan belum menjadi mainstream bagi para pemangku kepentingan di Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Alasannya karena memang paradigma para pemangku kepentingan terhadap anak masih memandang anak sebagai manusia setengah dewasa sehingga belum mampu untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terutama di ranah pemerintahan (Wawancara dengan Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 11 Maret 2015, Pukul 09.00 WIB). Disamping itu, budaya lokal yang berkembang di Indonesia pada umumnya sangat berbeda dengan budaya yang berkembang di negara-negara demokrasi lainnya yang lebih terbuka dalam menerima dan memberikan pendapat (termasuk pada usia anak). Sedangkan di Indonesia, budaya yang sudah tertanam sejak lama adalah budaya patriarki yaitu sebuah budaya yang memandang seseorang dari segi usia dan jenis kelamin artinya suara orang yang lebih tua usianya harus selalu didengarkan dan peluang suara anak laki-laki untuk didengarkan lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan. Dengan demikian, untuk mendengar suara yang lebih termuda usianya hampir tidak dimungkinkan (Wawancara dengan Staf Komisi Nasional
28
Perlindungan Anakdi Kesekretariatan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, Jum’at, 21 November 2014, Pukul 11.00 WIB) Kedua, tingginya ego sektoral dan kepentingan elit masih menjadi kendala utama untuk bersama-sama menanggulangi masalah anak. Penyebabnya adalah belum rampungnya penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Kota/Kabupaten Layak Anak Provinsi DKI Jakarta sehingga pekerjaan di bidang anak masih dilakukan oleh masing-masing sektor. Ini menjadi salah satu alasan kurang terkoordinasinya lintas bidang dan lintas sektoral Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta stakeholder lainnya dalam rangka mendorong terwujudnya Kota Layak Anak termasuk dalam pemenuhan hak partisipasi anak (Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 4 November 2014, Pukul 09.15 WIB). Di samping itu, hubungan antara elit eksekutif dan legislatif DKI Jakarta yang tidak harmonis, apalagi setelah munculnya pemberitaan terkait kasus Dana Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 juga mempengaruhi kinerja Pemerintah DKI Jakarta untuk fokus terhadap pembangunan di bidang anak (Wawancara dengan Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 11 Maret 2015, Pukul 09.00 WIB). Ketiga, para pengemban tugas yaitu dinas-dinas yang berhubungan dengan pemenuhan hak partisipasi anak belum semuanya menyadari bahwa dinasnya ikut terlibat dalam penganggaran dan perencanaan program yang mendukung partisipasi anak. Hasil observasi peneliti di lapangan menunjukkan misalnya pada
29
Dinas Informasi, Komunikasi dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari tim pelaksana Gugus Tugas Kota Layak Anak Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa dinasnya tidak memiliki program khusus untuk anak atau yang berhubungan dengan pengembangan Kota Layak Anak baik tahun 2014 maupun tahun 2015. Alasannya adalah bahwa pemenuhan hak anak menjadi tanggung jawab Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Provinsi DKI Jakarta. Selama ini yang terjadi memang urusan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah. Padahal untuk urusan tertentu yang berkaitan dengan anak juga melibatkan Perangkat Daerah lainnya, misalkan urusan penyediaan fasilitas taman dengan ruang terbuka diskusi untuk anak butuh kerja sama dengan Dinas Pertamananan atau penyediaan sarana informasi dan komunikasi layak anak menjadi wewenang dari Dinas Informasi, Komunikasi dan Kehumasan. Penyebab hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pemahaman sektor terkait tentang kebijakan partisipasi anak serta masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak yang dimiliki oleh dinas terkait. Kegiatan-kegiatan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan juga belum menjadi prioritas dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Lembaga di Provinsi DKI Jakarta (Wawancara dengan Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Rabu, 11 Maret 2015, Pukul 08.30 WIB).
30
Keempat, fasilitasi pembentukan Forum Anak di DKI Jakarta juga sudah dilakukan dengan membentuk Forum Anak baik di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi. Namun, sifat Forum Anak sebagai sebuah wadah partisipasi anak masih lemah sehingga butuh penguatan kapasitas forum anak. Berdasarkan hasil observasi peneliti ketika mengikuti Rapat Koordinasi Pendamping Forum Anak dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Provinsi DKI Jakarta pada 12 November 2014 diketahui bahwa masalah internal dalam kepengurusan Forum Anak sendiri belum terselesaikan. Penyebabnya adalah Forum Anak DKI Jakarta belum memiliki aturan atau tata tertib kepengurusan yang jelas serta belum memiliki program kerja yang pasti sehingga sifatnya sendiri masih bergantung pada kegiatan yang diadakan oleh BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, jika tidak ada kegiatan, maka Forum Anak akan vakum. Pada akhirnya hal ini menyebabkan kurangnya daya tarik bagi anak-anak di tingkat wilayah untuk ikut terlibat dalam kegiatan yang diadakan oleh Forum Anak DKI Jakarta. Di samping itu, meskipun kepengurusan Forum Anak telah dibentuk di tingkat provinsi atau kota/kabupaten, masih banyak juga anak-anak dan masyarakat yang belum tahu tentang Forum Anak sehingga dukungan dari masyarakat untuk pelaksanaan partisipasi anak juga dirasakan masih kurang. (Wawancara awal dengan Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Rabu, 11 Maret 2015, Pukul 09.00 WIB).
31
Kelima, bimbingan yaitu pengarahan bagi Lembaga/Badan/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun bagi Forum Anak untuk siap melaksanakan pelibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan. Meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mulai melibatkan Forum Anak dalam forum perencanaan pembangunan atau musrenbang di tingkat Provinsi dan di tingkat Kota/Kabupaten, akan tetapi pelaksanaan musrenbang yang melibatkan anak belum dilakukan sesuai dengan arah pelaksanaan musrenbang secara bottom up. Kendalanya adalah bahwa prosedur operasi baku untuk melibatkan Forum Anak dalam Musrenbang secara berjenjang mulai dari tingkat RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan Provinsi belum ada (Wawancara dengan Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 13 Februari 2015, Pukul 09.35 WIB) sehingga dalam melaksanakan perencanaan pembangunan yang berspektif anak belum melibatkan penuh unsur pemerintah lokal (Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak
di
Kantor
Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta, 4 November 2014, Pukul 09.15 WIB). Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat dianalisis bahwa masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang Implementasi Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta.
32
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah yang telah peneliti tulis di
atas, maka peneliti mengidentifikasi bahwa tujuan penerapan Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta belum tercapai. Hal ini disebabkan: 1. Partisipasi
Anak
dalam
pengambilan
keputusan
belum
menjadi
mainstream bagi para pemangku kepentingan terutama stakeholder yang terlibat dalam pemenuhan hak partisipasi anak. 2. Ego sektoral yang tinggi menyebabkan lemahnya sinergitas antar stakeholder untuk mulai melibatkan anak dalam pengambilan keputusan terkait perlindungan anak dan pembangunan Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta. 3. Kesadaran SKPD tentang keterlibatannya dalam pemenuhan hak partisipasi anak masih rendah. 4. Sosialisasi tentang Forum Anak masih minim serta kapasitas Forum Anak DKI Jakarta masih lemah, 5. Belum adanya prosedur standar baku pelibatan Forum Anak dalam Musrenbang 1.3
Batasan Masalah Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah penelitian yang berfokus
pada Implementasi Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta.
33
1.4
Rumusan Masalah Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan oleh peneliti di atas
maka rumusan permasalahan yang hendak diteliti adalah bagaimana Implementasi Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta? Tujuan Penelitian
1.5
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Implementasi Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta. 1.6
Manfaat Penelitian
1.6.1
Manfaat Akademis Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah peneliti
tentang implementasi kebijakan publik khususnya tentang Implementasi Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta. 1.6.2
Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan bisa memberikan:
1. Sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi negara, khususnya konsentrasi kebijakan publik; 2. Kontribusi pengetahuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang; serta
34
3. Bahan masukan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta stakeholders lainnya terkait Implementasi
Program
Pengarusutamaan
Partisipasi
Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta.
Anak
dalam
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA TEORI DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN
2.1
Tinjauan Pustaka Pada sub bab ini peneliti memaparkan teori-teori yang dipergunakan untuk
mendukung penelitian ini, baik dalam konteks pembenaran (justifikasi) maupun penolakan (falsifikasi). Borg dan Gall dalam Irawan (2004: 36) memberi definisi teori sebagai berikut: “... theory is a system for explaining a set of phenomena by specifying constructs and the laws that relate these constructs to each other”. (Teori adalah sistem yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan cara merinci konstruk-konstruk (yang membentuk fenomena itu), beserta hukum atau aturan yang mengatur keterkaitan antara satu konstruk dengan yang lainnya. Teori sangat dibutuhkan sebagai acuan bagi peneliti untuk menganalisa dan memahami realitas yang diteliti secara ilmiah. Berikut akan peneliti paparkan teori-teori yang peneliti gunakan sesuai dengan masalah penelitian yang telah peneliti identifikasi. 2.1.1
Konsep Kebijakan Publik Kebijakan publik atau lebih tepatnya keputusan-keputusan kebijakan
publik (public policy decision) dipandang dalam pengertian luas, merupakan suatu hal yang hadir di tengah-tengah kehidupan kolektif masyarakat, bangsa dan 35
36
negara dan memiliki dampak langsung pada kehidupan individu, kelompok, dan masyarakat. Eksistensi kebijakan publik dapat dilihat dari serangkaian peristiwa yang terjadi di sekitar kita yang sesungguhnya menjadi penyebab timbulnya peristiwa tersebut. Di balik keputusan-keputusan kebijakan tersebut, juga diakui ada serentetan proses-proses administrasi/birokrasi dan politik rumit, yang menggerakan seluruh institusi negara atau pemerintah untuk memungkinkan semua hal itu terjadi secara teratur di sepanjang waktu (Wahab, 2012: 4). Berdasarkan pada pengertian kebijakan publik yang diungkapkan oleh Wahab tersebut, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik memainkan peranan sentral dalam mengatur, mengarahkan, dan mempengaruhi kehidupan kolektif kita sehari-hari, baik secara langsung maupun tak langsung. Gani dan Lockhart dalam Wahab (2012: 5) menegaskan keberadaan kebijakan publik dengan mengatakan bahwa “public policy is all around us, defining our daily experiences and life chances even if we cannot see it” (kebijakan publik ada di sekitar kita, mendefinisikan pengalaman kita sehari-hari dan kemungkinan hidup kita, bahkan jika kita tidak bisa melihatnya). Untuk lebih memahami makna kebijakan publik yang luas dengan konten dan konteks yang plural, maka berikut akan dijelaskan pengertian kebijakan publik menurut para ahli kebijakan pada subbab-subbab khusus berikut ini. 2.1.1.1 Pengertian Kebijakan Publik Dalam lingkup sebuah negara terdapat sejumlah aturan yang mengatur pola kehidupan bersama manusia yang hidup dalam negara tersebut. Kehidupan bersama itu diatur oleh peraturan yang berlaku untuk semuanya dan berlaku
37
mengikat semuanya. Aturan itulah yang secara sederhana disebut dengan kebijakan publik (Nugroho, 2012: 118). Versi formal yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Nugroho (2012: 118) memberikan makna pada kebijakan sebagai berikut: “Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana.” Dalam pengertian di atas, kebijakan merupakan sebuah pedoman untuk mengarahkan tindakan dalam merealisasikan rencana kebijakan. Istilah kebijakan memang lebih sering dipergunakan dalam konteks tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para aktor dan institusi-institusi pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya. Knoepfel dkk dalam Wahab (2012: 10) mengartikan kebijakan sebagai: “A series of decisions or activities resulting from structured and recurent interactions between differrent actors, both public and private, who are involved in various different ways in the emergence, identification and resolution of a problem defined politically as a public one” (serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang di antara berbagai aktor, baik publik/pemerintah maupun privat/swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespons, mengidentifikasikan, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik). Makna kebijakan publik yang diungkapkan oleh Knoepfel dkk diatas menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk keputusan ataupun tindakan dari aktor yang terlibat didalamnya untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Kebijakan publik sejauh mungkin diupayakan berada dalam
38
koridor untuk kepentingan publik. Kebijakan publik memang masuk dalam ranah kepentingan dengan banyak aktor yang berkepentingan di dalamnya. Beberapa pakar lainnya memberikan definisi yang berbeda tentang kebijakan publik. Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Dye dalam Nugroho (2012: 120) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat kehidupan bersama tampil berbeda”. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa keputusan pemerintah untuk bertindak ataupun tidak bertindak dalam mengatasi suatu masalah merupakan bentuk dari kebijakan publik itu sendiri. Keputusan-keputusan yang dilakukan tersebut memiliki alasan tersendiri dan pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang diinginkan. Laswell dan Kaplan dalam Nugroho (2012: 119) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (a projected program of goals, values, and practices). Pengertian berikutnya, berasal dari Anderson dalam Nugroho (2012: 119) mendefinisikannya sebagai “a relative stable, purposive course of action followed by actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”. (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.
39
Raksasataya dalam Islamy (2004: 17) mengemukakan kebijaksanaan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu kebijaksanaan memuat 3 (tiga) elemen yaitu: 1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai 2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan 3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. Nugroho (2012: 122) menekankan bahwa kebijaksanaan bukanlah kebijakan, karena (ke)bijaksana(an) adalah salah satu dari ciri kebijakan publik yang unggul. Nugroho merumuskan kebijakan publik secara sederhana dengan membaginya ke dalam dua kata: kebijakan dan publik. Kebijakan (policy) adalah an authoritative decision. Decision made by the one who hold the authority, formal or informal. Publik adalah sekelompok orang yang terikat dengan suatu isu tertentu. Jadi, “publik bukanlah umum, rakyat, masyarakat, maupun sekadar stakeholders. Publik adalah a sphere where people become citizen, a space where citizens interact, where state and society exist.” Jadi, public policy adalah: “Any state or Government (as the holder of the authority) decision to manage public life (as the sphere) in order to reach the mission of the nation (remember, nation is consist of two institutions: state and society)”. Atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah: “...setiap keputusan yang dibuat, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.”
40
Masyarakat pada Kondisi Awal
Masyarakat pada Masa Transisi
Masyarakat yang dicitacitakan
Gambar 2.1 Kebijakan Publik Ideal Sumber: Nugroho (2012: 123) Dengan demikian, kebijakan publik adalah fakta sebuah strategis daripada fakta politis ataupun teknis. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Setelah memahami pengertian kebijakan publik dari berbagai ahli kebijakan, peneliti dapat menarik sebuah pengertian singka dan umum bahwa kebijakan publik adalah sebuah instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur, mengarahkan dan memelihara kehidupan kolektif bersama atau publik untuk mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. 2.1.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik Kebijakan publik memiliki beberapa tahapan yang saling terkait satu sama lain karena secara umum, kebijakan publik merupakan proses yang kompleks, dinamis dan dipengaruhi oleh banyak aktor yang menginginkan kepentingannya terpenuhi lewat kebijakan publik tadi. Berikut adalah gambar dari tahapantahapan dalam kebijakan publik.
41
Perumusan Kebijakan
Implementasi Kebijakan
Isu Kebijakan
Evaluasi Kebijakan
Gambar 2.2 Tahapan Kebijakan Publik Sumber: Nugroho (2012: 185) Gambar 2.2 di atas dapat dijelaskan dalam sekuensi berikut: 1. Isu kebijakan. Disebut isu apabila bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang, dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan. Isu kebijakan ini terdiri atas dua jenis, yaitu problem dan goal. Artinya, kebijakan publik dapat berorientasi pada permasalahan yang muncul pada kehidupan politik, dan dapat pula berorientasi pada goal atau tujuan yang hendak dicapai pada kehidupan publik 2. Isu kebijakan ini kemudian menggerakan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya – termasuk pimpinan negara. 3. Setelah dirumuskan, kebijakan publik ini kemudian dilaksanakan baik oleh pemerintah atau masyarakat maupun pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. 4. Namun, dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru untuk dinilai apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula. 5. Implementasi kebijakan bermuara pada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri atau manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat. 6. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut menghasilkan outcome dalam bentuk impak kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.
42
Berdasarkan gambar 2.2 di atas dapat dilihat bahwa siklus kebijakan publik selalu berputar untuk mendapatkan kebijakan publik yang dianggap layak dan pas dalam menyelesaikan permasalahan publik. Pada siklus tersebut dapat dilihat bahwa proses kebijakan publik selalu diawali dari adanya isu kebijakan. Isu kebijakan tersebut muncul dari masalah yang terjadi pada publik dimana publik merasakan adanya perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Isu yang akan dibahas dalam agenda setting penyusunan kebijakan merupakan isu-isu yang dianggap penting dan serius untuk dibahas dan dicarikan pemecahan masalahnya oleh para pembuat kebijakan. Setelah penetapan isu kebijakan selesai dilakukan, selanjutnya adalah merumuskan kebijakan. Dalam proses perumusan kebijakan inilah terjadi pertarungan antar aktor untuk memenangkan kepentingannya masuk dalam kebijakan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Lindblom dalam Winarno (2014: 93), dalam memahami proses perumusan kebijakan kita perlu memahami aktor-aktor yang terlibat atau pemeran serta dalam proses pembentukan kebijakan tersebut, baik aktor-aktor yang resmi maupun aktor-aktor yang tidak resmi. Untuk memahami siapa sebenarnya yang merumuskan kebijakan lebih dahulu harus dipahami sifat-sifat semua pemeran serta (participants), bagian atau peran apa yang mereka lakukan, wewenang atau bentuk kekuasaan yang mereka miliki, dan bagaimana mereka saling berhubungan serta saling mengawasi. Dari berbagai jenis pemeran serta, masing-masing pemeran serta ini menurut Lindblom mempunyai peran secara khusus yang meliputi: warganegara biasa, pemimpin
43
organisasi, anggota DPR, pemimpin lembaga legislatif, aktivis partai, pemimpin partai, hakim, pegawai sipil, ahli teknik, dan manajer dunia usaha. Menurut Anderson dalam Winarno (2014: 96) perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Ia merupakan proses yang secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan persoalanpersoalan khusus. Suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Tahap keputusan kebijakan bukan merupakan pemilihan dari berbagai altenatif kebijakan, melainkan tindakan tentang apa yang boleh dipilih. Pilihan-pilihan ini sering disebut sebagai alternatif kebijakan yang dipilih, yang menurut para pendukung tindakan tersebut dapat disetujui. Pada saat proses kebijakan bergerak ke arah proses pembuatan keputusan, maka beberapa usul akan diterima sedangkan usul-usul yang lain akan ditolak, dan usul-usul lain lagi mungkin akan dipersempit. Pada tahap ini perbedaan pendapat akan dipersempit dan tawar-menawar akan terjadi hingga akhirnya dalam beberapa hal, keputusan kebijakan hanya akan merupakan formalitas. Tahap-tahap dalam perumusan kebijakan dapat dijelaskan sebagai berikut (Winarno, 2014: 122-124): 1. Perumusan Masalah (Defining Problem) Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu,
44
seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh kebijakan publik dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat menjadi pertanyaan yang menarik dalam evaluasi kebijakan publik. Namun demikian, apakah pemecahan masalah tersebut memuaskan atau tidak bergantung pada ketepatan masalah-masalah publik tersebut dirumuskan. Rushefky dalam Winarno (2014: 124) secara eksplisit menyatakan bahwa kita sering gagal menemukan pemecahan masalah yang tepat dibandingkan menemukan masalah yang tepat. 2. Agenda Kebijakan Tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan? Masalah publik yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan akan dibahas oleh para perumus kebijakan, seperti kalangan legislatif (DPR), kalangan eksekutif (presiden dan para pembantunya), agen-agen pemerintah dan mungkin juga kalangan yudikatif. Masalah-masalah lain tersebut dibahas berdasarkan tingkat urgensinya untuk segera diselesaikan. 3. Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Di sini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam kondisi seperti ini, maka pilihanpilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antaraktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut. 4. Tahap Penetapan Kebijakan Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut. Setelah melewati beberapa tahap perumusan kebijakan publik seperti di atas, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasi kebijakan yang telah disahkan oleh pemerintah. Pada tahap implementasi kebijakan inilah sebuah
45
kebijakan dapat teruji kualitasnya, apakah mampu untuk memecahkan masalah atau sebaliknya yaitu tidak mampu memecahkan masalah publik yang dimaksud. Setelah melalui tahap implementasi, maka barulah kebijakan dapat dievaluasi untuk menilai apakah kebijakan tersebut patut dilanjutkan, dilanjutkan dengan diperbaiki, ataukah harus dihentikan. Pada akhirnya kebijakan yang telah ditetapkan di awal dalam proses kebijakan akan menghasilkan dampak bagi publik yang kemudian akan melahirkan isu kebijakan yang baru lagi. Berdasarkan pada penjelasan di atas, implementasi kebijakan merupakan langkah yang paling penting dalam proses sebuah kebijakan. Karena tanpa implementasi, kebijakan yang telah dirumuskan hanya akan menjadi dokumen resmi yang tersimpan rapi dalam laci atau meja kerja pemerintah saja, dan pasti akan menjadi mustahil untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada publik 2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik Setelah proses legislasi kebijakan selesai, maka kebijakan publik perlu segera diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Lester dan Stewart dalam Kusumanegara (2010: 97), implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014: 148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible product). Istilah implementasi menunjuk pada
46
sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Sementara itu, Grindle dalam Winarno (2014: 149) juga memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuantujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya (a policy delivery system), dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2014: 149) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Implementasi dipandang secara luas mempunyai pelaksanaan undangundang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersamasama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka proses implementasi kebijakan ini merupakan proses yang cukup rumit dan kompleks. Sesuai dengan pernyataan Agustino (2008: 138) bahwa dalam praktiknya implementasi kebijakan
47
merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Seperti yang disebutkan oleh Lester dan Stewart (Winarno, 2014: 219), pelaku dalam implementasi kebijakan meliputi birokrasi, legislatif, lembaga-lembaga, pengadilan, kelompok penekan, dan komunitas organisasi. Masing-masing pelaku kebijakan ini mempunyai
kepentingan
sendiri-sendiri
sehingga
penerimaan
terhadap
kekompleksitasannya
tersebut,
implementasi kebijakan juga akan beragam. Namun,
di
balik
kerumitan
dan
implementasi kebijakan memegang peranan yang cukup vital dalam proses kebijakan. Tanpa adanya tahap implementasi kebijakan, program-program kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatan-catatan resmi di meja para pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan yang berhasil menjadi faktor penting dari keseluruhan proses kebijakan. Anderson dalam Kusumanegara (2010: 97) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan/program merupakan bagian dari administrative process (proses administrasi). Proses administrasi mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan, isi, dan dampak suatu kebijakan. Dengan adanya penekanan pada „proses administrasi‟, maka dapat dipahami bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Agustino, 2008: 139).
48
Kusumanegara (2010: 97) memiliki pendapat yang senada dengan Agustino (2008) di atas bahwa implementasi sebagai proses administrasi dari hukum (statute) yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan. Implementasi ini sangat penting dalam suatu pemerintahan. Huntington dalam Abidin (2012: 145) berpendapat sebagai berikut: Perbedaan yang paling penting antara satu negara dengan negara lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah pilot biro, kabinet, atau presiden negara itu. Apa yang disampaikan oleh Abidin (2012) di atas sesuai dengan pendapat Kartiwa (2012: 119-120) yang menyatakan bahwa: “Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sering dianggap paling krusial dalam pelaksanaan kebijakan publik. Jika suatu policy sudah diputus, policy tersebut tidak akan berhasil dan terwujud kalau tidak dilaksanakan. Pejabat politik harus memikirkan bagaimana memilih dan membuat policy. Mengenai bagaimana membuat policy itu membutuhkan keahlian dan keterampilan menguasai persoalan yang dikerjakan. Itulah sebabnya kedudukan birokrasi dalam hal ini sangat strategis. Jadi keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri. sementara itu paling pihak yang paling menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah aparatur birokrasi di samping sistem yang melingkupinya”. Berdasarkan pernyataan Kartiwa (2012) di atas, dapat dipahami bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, kedudukan birokrasi sungguh strategis, yang dilihat pada keahlian dan keterampilan aparatur birokrasi dalam
49
mengerjakannya serta sistem yang mempengaruhinya. Di samping itu, hal penting lainnya dalam implementasi kebijakan publik adalah: (a) harus berorientasi pada kepentingan umum, (b) dipahami oleh aparatur administrasi negara yang melaksanakan kebijakan, (c) diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan publik. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Saefullah (2007: 46) sebagai berikut: “Kebijakan publik merupakan dasar untuk melaksanakan kegiatankegiatan yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sebagai pemegang mandat dari rakyat, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan umum. Keberhasilan suatu kebijakan akan bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Tetapi yang terpenting adalah pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan penerimaan dengan penuh kesadaran oleh lingkungan masyarakat yang menjadi sasaran. Dengan demikian perlu diupayakan adanya saling pengertian antara aparat pelaksana dengan masyarakat sasaran. Saling pengertian ini merupakan realisasi dari keterikatan antara pembuat kebijakan sebagai pemegang mandat dengan publik sebagai pemberi mandat”. Apa yang disebutkan oleh Saefullah (2007) di atas cukup memberikan penjelasan kepada kita bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh cara aparatur birokrasi dan stakeholder lain yang terlibat dalam memahami, mengerti dan menerima kebijakan tersebut dengan penuh kesadaran agar pelaksanaanya bisa berhasil. Menurut Abidin (2012) terdapat dua konsep dasar berkenaan dengan implementasi kebijakan. Pertama, konsep tentang peralatan kebijakan (policy instruments). Peralatan kebijakan adalah cara yang dipakai dalam menerapkan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan atau yang ingin dicapai.
50
Peralatan kebijakan ini berhubungan dengan sumber daya manusia, khususnya sumber daya aparatur, dan organisasi. Sumber daya manusia aparatur atau aparatur pemerintah adalah subjek dan juga
sekaligus
pembahasannya
objek
dalam
berkenaan
implementasi
dengan
kebijakan.
kemampuan
dan
Sebagai
subjek,
kemauan
untuk
melaksanakan. Sebagai objek, sumber daya manusia berkaitan dengan penerimaan (acceptability) terhadap suatu kebijakan. (Hogwood dan Gunn dalam Abidin, 2012: 152) Kedua, konsep tentang kewenangan yang tersedia untuk melaksanakan implementasi. Kewenangan adalah kekuasaan tertentu yang dimiliki dan secara formal diakui oleh pihak-pihak lain untuk menggunakan peralatan yang tersedia dalam mengimplementasikan kebijakan. Kewenangan berkaitan dengan posisi organisasi
yang
bersangkutan
dan
peraturan
perundang-undangan
yang
mengaturnya. Masing-masing organisasi memiliki wewenang dan yuridiksi administrasi tertentu, misalnya organisasi atau instansi pusat, organisasi daerah tingkat provinsi, organisasi daerah tingkat kabupaten, BUMN, atau organisasi swasta. Sementara itu, perlu dilihat juga posisi atau status dari kebijakan yang ingin diimplementasikan apakah itu suatu kebijakan umum, kebijakan implementasi atau kebijakan pelaksanaan, atau kebijaksanaan operasional atau teknis. Dengan demikian, perlu dibedakan pengertian antara implementasi kebijakan umum dengan implementasi kebijakan pelaksanaan dan implementasi kebijaksanaan teknis. Implementasi kebijaksanaan umum biasanya dilakukan
51
melalui
kebijaksanaan
pelaksanaan,
seterusnya
implementasi
kebijakan
pelaksanaan melalui kebijakan teknis, implementasi kebijakan teknis melalui petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Jadi, pada masingmasing kebijakan itu terdapat implementasi sendiri. Nugroho
(2012:
675-676)
memberikan
gambaran
untuk
mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
Kebijakan Publik
Kebijakan Publik Penjelas
Program
Proyek
Kegiatan
Pemanfaat (Beneficiaries)
Gambar 2.3 Sekuensi Implementasi Kebijakan Sumber: Nugroho (2012: 675)
52
Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah (Perda) adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain. Rangkaian implementasi kebijakan pada gambar 2.3 di atas, dapat dilihat dengan jelas, yaitu dimulai dari program, ke proyek, dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik, sebagaimana digambarkan berikut ini. Misi Visi
Strategi/Rencana Kebijakan Program Proyek Kegiatan Gambar 2.4 Sekuensi Implementasi Kebijakan Sumber: Nugroho (2012: 676)
53
Gambar 2.4 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: misi adalah yang pertama, karena melekat pada organisasi. Misi adalah raison d‟etre, atau alasan mengapa organisasi hadir atau eksis. Misi adalah tujuan melekat setiap organisasi sampai organisasi tersebut bubar kelak. Misi organisasi memberikan acuan kepada pemimpin untuk merumuskan visi yang sesuai dengan kapasitas pemimpin tersebut untuk membuat mission accomplished melalui kapasitas dan keunggulan yang dimilikinya. Jadi, misi menentukan ke mana akan pergi, atau visi. Jika misi melekat pada organisasi dirombak atau direformasi, visi melekat pada individu yang memimpin organisasi. Setiap pemimpin organisasi harus mempunyai visi ke mana organisasi dibawa selama di bawah kepemimpinannya. Jadi, visi melekat kepada leader. Kombinasi antara misi (organisasi) dan visi (pemimpin) tertuang dalam bentuk strategi. Penjabaran visi adalah strategi atau rencana. Strategi adalah arah makro atau politik dari upaya pencapaian tujuan. Strategi ini dieksekusi dalam bentuk kebijakan-kebijakan, baik yang bersifat publik maupun non-publik. Jadi, kebijakan publik dapat dikatakan “keputusan politik” terhadap pilihan atas strategi. Tanpa keputusan politik, strategi tinggal konsep di atas kertas. Kebijakan ini dioperasionalisasikan dalam bentuk program-program yang berjalan paralel dengan itu, seperti penganggaran program. Program didetailkan dalam proyekproyek, dan implementasinya dalam bentuk “produk” baik berupa pelayanan maupun barang. Istilah “produk” juga sering diganti dengan “kegiatan”, namun sengaja tidak digunakan karena ada keluaran yang berupa intangible product, yaitu jasa, dan tangible, yaitu produk.
54
Menurut Abidin (2012: 148), secara umum, suatu kebijakan dianggap berkualitas dan mampu diimplementasikan ditentukan oleh beberapa elemen sebagai berikut: 1. Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu. Tujuan atau alasan suatu kebijakan dapat dikatakan baik jika tujuan atau alasan itu memenuhi kriteria berikut: a. Rasional. Artinya, tujuan tersebut dapat dipahami atau diterima oleh akal sehat. Ini terutama dilihat dari faktor-faktor pendukung yang tersedia. Suatu kebijakan yang tidak mempertimbangkan faktor pendukung, tidak dapat dianggap sebagai kebijakan yang rasional. b. Diinginkan (desirable). Tujuan dari kebijakan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga memperoleh dukungan dari banyak pihak. 2. Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis. Asumsi tersebut tidak mengada-ada. Asumsi ini menentukan tingkat validitas suatu kebijakan 3. Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar. Suatu kebijakan menjadi tidak tepat apabila didasarkan pada informasi yang tidak benar atau sudah kadaluarsa (out of date). Sementara itu, kebijakan yang didasarkan pada informasi yang kurang lengkap boleh jadi tidak sempurna atau tidak tepat. Ketepatan suatu strategi ditentukan oleh kemampuan menyebarkan aspekaspek positif dari kebijakan dan cukup advokatif terhadap perbedaan pandangan, serta antisipatif terhadap tantangan perubahan dilapangan. Yang perlu diingat bahwa implementasi kebijakan adalah upaya pemerintah untuk memenuhi keinginan masyarakat yang tidak terlepas dari berbagai konflik politik dalam masyarakat. Dalam hubungan dengan strategi ini, perlu diingat bahwa implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi. Artinya, bahwa perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan dan kelompok masyarakat, baik dalam lingkungan pemerintahan (public sectors), maupun swasta
55
(privat sectors) (Calista dalam Abidin, 2012). Semakin banyak kepentingan yang terkait, maka semakin besar kemungkinan adanya perbedaan di antara kepentingan-kepentingan itu dengan tujuan kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan sangat ditentukan oleh strategi kebijakan yang tepat yang mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang akan diimplementasikan juga sangat bergantung pada efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Apakah kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya sudah „tepat‟ atau tidak. Nugroho (2012: 707-709) menyatakan bahwa setidaknya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan. Pertama, apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dimulai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kedua adalah tepat pelaksananya, ketiga adalah tepat target, keempat adalah tepat lingkungan,dan kelima adalah tepat proses. Setelah memahami makna dari implementasi kebijakan menurut para ahli kebijakan di atas, maka peneliti dapat mengembangkan suatu pengertian umum bahwa implementasi kebijakan publik pada dasarnya adalah cara-cara atau strategi yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk mencapai tujuan sebuah kebijakan. Proses implementasi kebijakan bermula dari ketika tujuantujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan pada awal suatu kebijakan (Winarno, 2014: 151). Untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut, perlu dilakukan sebuah strategi
56
atau rencana, penyediaan sarana dan penetapan sasaran kebijakan yang tepat sehingga pelaksanaannya menjadi lebih efektif. Selanjutnya dalam teori kebijakan publik, terdapat beberapa model proses implementasi kebijakan salah satunya adalah model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier (Nugroho, 2012: 685). Mereka mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Katanya: “Implementation is the carrying out of basic policy decission, usually incorporated in a statue but which can also take the form of improtant executives orders or court decission. Ideally, that the decission identifies the problem(s) to be addressed, stimulates the objective(s) to be pursued, and in a variety of ways, ‘structures’ to the implementation process.” Duet Mazmanian dan Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel. Pertama, variabel independen, yaitu mudahtidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkhis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dan lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstintuen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
57
Ketiga, variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan – pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar. Selanjutnya, ada pula model implementasi Hogwood dan Gunn dalam Nugroho (2012:
687-689)
yang menjelaskan bahwa
untuk
melakukan
implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat. Berikut adalah penjelasan beberapa persyaratan tersebut. Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar. Syarat kedua adalah apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu. Gagasan ini sangat bijaksana karena berkenaan dengan fisibilitas implementasi kebijakan. Syarat ketiga apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Kebijakan publik adalah kebijakan yang kompleks dan menyangkut impak yang luas. Oleh karena itu implementasi kebijakan publik akan melibatkan berbagai sumber yang diperlukan, baik dalam konteks sumber daya maupun sumber aktor. Syarat keempat adalah apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal. Jadi prinsipnya adalah apakah kebijakan tersebut memang dapat menyelesaikan masalah yang hendak ditanggulangi. Dalam metodologi dapat disederhanakan menjadi “apakah jika X dilakukan akan
58
terjadi Y”. Syarat kelima adalah seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya, semakin sedikit hubungan “sebab-akibat”, semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai. Sebuah kebijakan yang mempunyai kausalitas yang kompleks otomatis menurunkan efektifitas implementasi kebijakan. Syarat keenam adalah apakah hubungan saling kebergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling kebergantungan tinggi, implementasi tidak akan dapat berjalan secara efektif – apalagi jika hubungannya adalah hubungan kebergantungan. Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender banyak menemui kendala karena Kantor Menteri Negeri Pemberdayaan Perempuan bergantung dalam intensitas tinggi kepada seluruh departemen dan LPND serta kepada daerah-daerah. Syarat ketujuh adalah pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Kesepakatan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama akan lebih memudahkan dalam implementasi kebijakan. Tetapi, jika Kepala Daerah dan DPRD tidak pernah bersepakat – bahkan saling menjatuhkan – untuk menyusun satu kebijakan publik yang akan membawa kemajuan bagi rakyat daerah, yang terjadi adalah kemerosotan pembangunan di kawasan tersebut. Syarat kedelapan adalah bahwa tugas-tugas telah telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Tugas yang jelas dan prioritas yang jelas adalah kunci efektivitas implementasi kebijakan. Syarat kesembilan adalah komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi adalah perekat organisasi, dan koordinasi adalah asal muasal dari kerja sama tim serta
59
terbentuknya sinergi. Syarat kesepuluh adalah bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Kekuasaan atau power adalah syarat bagi keefektifan implementasi kebijakan. Tanpa otoritas yang berasal dari kekuasaan, kebijakan akan tetap berupa kebijakan – tanpa ada impak bagi target kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2014: 158) menawarkan suatu model dasar implementasi yang mempunyai enam variabel yang membentuk kaitan (linkage) antara kebijakan dengan kinerja (performance). Keenam variabel tersebut yaitu: 1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. 2. Sumber-sumber kebijakan. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi kebijakan. 3. Komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dimana prospek-prospek implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan tersebut. 4. Karakteristik badan-badan pelaksana, hal ini berkaitan dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang menpunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka. Di samping itu, perhatian juga perlu ditujuakan kepada ikatanikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan. 5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi yuridiksi atau organisasi dimana implementasi itu dilaksanakan. 6. Kecenderungan pelaksana yang dipengaruhi oleh kemampuan dan keinginan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, yakni kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.
60
Selanjutnya adalah model implementasi dari Edwards. Edwards dalam Winarno (2014: 177) mengemukakan bahwa studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi public administration dan public policy. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Edwards mengembangkan empat faktor yang secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, yakni: 1. Komunikasi, merupakan syarat pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. 2. Sumber-sumber. Kekurangan sumber-sumber dapat menjadi penghambat implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang diperlukan yakni: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugastugas mereka, wewenang, fasilias-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayananpelayanan publik. 3. Kecenderungan-kecenderungan yaitu berupa dukungan atau penolakan dari para pelaksana kebijakan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. 4. Struktur birokrasi yang terdiri dari dua aspek utama yaitu prosedurprosedur kerja ukuran-ukuran dasar (SOP) untuk mengurangi pemborosan waktu dan mengatasi keterbatasn sumber daya yang ada, serta fragmentasi (koordinasi yang buruk dan struktur pemerintah yang terpecah-pecah). Dari berbagai model implementasi yang telah peneliti jabarkan di atas, pada intinya berbagai faktor ataupun variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan dapat disatukan dalam dimensi-dimensi yang lebih umum yakni organisasi (berhubungan khususnya dengan birokrasi pemerintah sebagai pengemban tugas utama dalam pelaksanaan kebijakan, terdiri dari: struktur, hierarkhi, wewenang, dan penyediaan sumber-sumber), interpretasi dari para
61
pelaksana kebijakan (berhubungan dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, pemahaman serta kemampuan atau keahlian para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan, komunikasi dan koordinasi antar pelaku kebijakan maupun
antara
pelaku
dengan
pembuat
kebijakan),
serta
pelaksanaan
(berhubungan dengan kecenderungan-kecenderungan para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan/program) sesuai model implementasi dari Jones (1996: 296) Menurut Jones (1996: 294) secara sederhana implementasi adalah sebuah proses untuk mendapati pekerjaan selesai dan mengerjakannya. Namun, tentu saja dalam mendalami makna implementasi tidak sesederhana itu. Williams dalam Jones (1996: 295) menyatakan sebagai berikut: “Masalah yang paling penting dalam penerapan adalah memindahkan suatu keputusan ke dalam kegiatan atau pengoperasian dengan cara tertentu. Dan cara tersebut adalah, bahwa apa yang dilakukan memiliki kemiripan nalar dengan keputusan tersebut, serta berfungsi dengan baik di dalam lingkup lembaganya. Hal terakhir mengandung pesan yang lebih jelas dibandingkan dengan kesulitan dalam menjembatani jurang pemisah antara keputusan kebijakan dan bidang kegiatan yang dapat dikerjakan” Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Williams di atas, Jones (1996: 296) memahami bahwa proses implementasi bukan berarti merupakan suatu hal yang mudah melainkan membutuhkan tenaga/pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional dari apa yang telah ada. Dengan kata lain implementasi kebijakan/program membutuhkan sumber daya tambahan sehingga dapat mengukur apa-apa yang harus dikerjakan. Lebih lanjut Jones (1996) menyatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses interaktif antara suatu perangkat tujuan dengan tindakan atau bersifat
62
interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijaksanaan yang mendahuluinya atau dengan kata lain implementasi merupakan kegiatan yang dimaksud untuk mengoperasikan sebuah program dengan pilar-pilar organisasi, interpretasi dan pelaksanaan. Pada akhirnya Jones (1996) menyatakan bahwa penerapan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Tiga kegiatan berikut adalah pilar-pilarnya: 1. Organisasi: Pembentukkan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. 2. Interpretasi: menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) yang menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. 3. Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perlengkapan program. Untuk lebih memahami ketiga kegiatan penting yang berkaitan dengan penerapan program: organisasi, penafsiran dan penerapan akan dibahas sebagai berikut. 2.1.2.1 Organisasi Kebijakan umum jarang berjalan swalaksana (self-executing). Sedangkan organisasi diperlukan agar “pekerjaan dapat dilaksanakan”. Organisasi dalam pemerintahan telah identik dengan istilah birokrasi. Jones (1996: 305) menyatakan bahwa pengertian birokrasi mengacu kepada tulisan Weber yang melihat bahwa birokrasi sebagai alat “untuk mengatasi kesulitan dan tuntutan tugas pemerintahan modern”. Dalam pandangan yang demikian, birokrasi tidak terlalu diharapan menghasilkan kreativitas yang besar maupun kebijakan yang inovatif. Berikut ini Weber (Jones, 1996: 305) mendefinisikan peran birokrasi.
63
“Ada hal prinsipil dari bidang jurisdiksi yang tetap dan resmi, yang umumnya ditata oleh aturan-aturan, yaitu hukum-hukum dan aturan adminsitratif-administratif, yaitu: 1. Kegiatan-kegiatan teratur, yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan birokrasi pemerintahan, untuk didistribusikan sebagai cara yang tetap dari pelaksanaan kewajiban resmi. 2. Penguasa, untuk memberikan perintah yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan kewajiban-kewajiban tersebut dan kemudian dibagikan dalam cara yang tetap serta dibatasi secara ketat oleh aturan-aturan yang berhubungan dengan cara-cara paksaan dan sejenisnya, yang akan dikenakan sanksi berupa pemecatan atau pembuangan bagi para pejabat yang melakukannya. 3. Ketepatan metodis dibuat untuk keteraturan dan kesinambungan pemenuhan kewajiban tersebut, serta pelaksanaan hak-hak yang sesuai; sehingga hanya orang–orang berkualifikasi baik sajalah yang pantas ditugasi. Dalam pemerintahan berdasarkan hukum, ketiga unsur di atas merupakan otoritas birokrasi.” Kemudian terdapat
pula mekanisme pemerintahan modern
yang
memberlakukan aturan, hukum dan peraturan tersebut. Dalam bentuknya yang ideal institusi ini menawarkan “superioritas yang sifatnya teknis” dengan menyarankan ketepatan atau presisi, kecepatan, ketidakraguan, pengetahuan kearsipan,
kontinuitas,
kelangsungan,
kesatuan,
pengawasan
ketat
serta
mengurangi hambatan dari biaya-biaya yang sifatnya material dan personal. Setiap kegiatan memerlukan birokrasi mampu berkomunikasi dengan mereka yang taat pada hukum tersebut. Implementasi adalah sebuah proses yang dinamis yang dapat bervariasi pada berbagai permasalahan, yang dengan demikian menimbulkan keraguan tentang adanya suatu versi ideal yang dapat diterima di setiap tempat dan setiap keadaan. Biro pemerintahan pada kenyataannya adalah sebuah unit yang sangat tergantung dan harus memantau maksud pembuat peraturan sekaligus tuntutan
64
dari klien mereka. Penting dipahami bahwa organisasi itu sendiri memiliki dampak pada proses kebijakan. Tujuan awal dari organisasi adalah menjalankan program-program yang dirancang. Kemenangan dalam dewan legislatif tidak akan berlangsung lama apabila program tersebut ditempatkan pada sisi birokrasi yang salah. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pelaksanaan kebijakan sangat bervariasi dan tergantung pada tingkatan khusus perkembangan badan atau intansi. Cara organisasi memberikan perlindungan pada dirinya akan mempengaruhi hal-hal berikut, yaitu: penerapan kebijakan, partisipasi pelaku lain di luar badan, penafsiran kebijakan oleh para birokrat instansi, atau mungkin pengaruh persepsi para birokrat instansi atau badan yang memiliki permasalahan dengan arah yang ingin dituju program. Birokrasi memiliki keuntungan yang besar dalam proses kebijakan; ia mengendalikan informasi, menguasai pengetahuan serta memiliki „ideologi departemen‟. Birokrasi telah menjadi cermin politik. Seperti yang dikatakan oleh Yates dalam Jones (1996: 306) bahwa “Struktur birokrasi publik ditandai oleh tingkah laku kelompok kepentingan, fragmentasi konfilk serta persaingan”. Ciriciri tersebut mengantarkan untuk meninjau peran variabel dari organisasi dan birokrasi di antara program-program kebijakan. 2.1.2.2 Interpretasi/Penafsiran Interpretasi atau penafsiran merupakan bentuk tindak lanjut bagaimana implementor melaksanakan apa yang harus dilakukannya sesuai dengan program atau kebijakan yang telah disetujui untuk dijalankan. Sebuah program telah
65
disetujui, kalimat-kalimat telah tertera di atas kertas dan organisasi telah ada pada tempatnya. Edwards dalam Jones (1996: 320) mengungkapkan: “Kebutuhan utama bagi keefektifan pelaksanaan kebijakan adalah bahwa mereka yang menerapkan keputusan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas, dan jika hal ini tidak jelas para pelaksana akan kebingungan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan, dan akhirnya mereka akan mempunyai kebijakan tersendiri dalam memandang penerapan kebijakan tersebut. Yang mana pandangan ini seringkali berbeda dengan pandangan atas mereka.” Dengan demikian suatu patokan yang jelas harus segera ditetapkan yang mana melibatkan, pada batas minimum, suatu proses yang harus dipelajari oleh para pelaksana untuk kemudian mengembangkan sarana untuk menerapkannya. Tetapi sebaliknya, manakala patokan tersebut tidak jelas, para pelaksana akan menghadapi tanggung jawab yang lebih berat. Bagaimana mereka menanggapi tanggung jawab ini tergantung dari sejumlah keadaan. Yang pasti hal terpenting pada permasalahan ini adalah perkiraan para pelaksana tersebut tentang ketersediaan sumber daya. Di antara sumber daya tersebut, dukungan politik menempati peringkat teratas. Demikian pula para penerap (implementor) tersebut tetap harus menjawab pertanyaan: Apa yang harus saya lakukan sekarang?. Tidaklah mengejutkan apabila perumusan adminsitratif yang baik serta penerapan yang efektif harus terus-menerus dikembangkan. Pada dasarnya rumusan ini lebih menitikberatkan pada kejelasan, ketelitian, konsistensi, penyusunan prioritas, sumber daya yang cukup dan lain sebagainya. Studi administrasi umum penuh dengan petunjukpetunjuk dan akan mengantarkan manajemen yang efisien.
66
Mazmanian dan Sabatier dalam Jones (1996: 321) memberikan seperangkat variabel penerapan yang lebih mutakhir, diantaranya: 1. Hal-hal yang dikaitkan dengan masalah-masalah yang mudah dikendalikan, yang secara keseluruhan terlepas dari kesulitan-kesulitan yang dihubungkan dengan pelaksanaan program pemerintah dan beberapa masalah sosial lebih mudah ditangani dibandingkan dengan masalahmasalah lainnya. Variabel-variabel di sini mencakup pula tingkah-laku kelompok, ukuran kelompok, perubahan tingkah-laku yang dibutuhkan, serta kesulitan-kesulitan teknis lainnya. 2. Hal-hal yang dikaitkan dengan bidang yang mana undang-undang akan membentuk/mempengaruhi pelaksanaan: “... para pembuat kebijakan yang asli akan mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan yang sah, dengan memanfaatkan tingkat kemampuan mereka terhadap koherensi struktur proses pelaksanaan. Variabelnya meliputi: tujuan-tujuan yang jelas dan konsisten, teori sebab-akibat yang memadai (bagaimana b mengikuti a), dana awal yang cukup, integrasi di antara badan-badan pelaksana, ketentuan dari peraturan keputusan, komitmen terhadap sasaran-sasaran tujuan yang ditetapkan oleh statuta, serta akses formal dari orang luar (outsiders). 3. Variabel-variabel non hukum dasar (non-statuta) yang memberikan dampak pada pelaksanaan: “Keluaran kebijakan dari badan-badan pelaksana pada dasarnya adalah sebuah fungsi interaksi antara struktur sah dengan proses politik. Variabel disini mencakup kondisi-kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan masyarakat, sikap dan sumberdaya klien, dukungan dari atas, serta komitmen dan keahlian para pejabat pelaksana. Daftar di atas menawarkan beberapa faktor yang berguna untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan keberhasilan yang dicapai oleh para pelaksana dalam menangani suatu program. Proses kebijakan sangat tergantung pada komunikasi antara kata serta maknanya. Penafsiran – apa yang mereka maksudkan dengan hal itu? – adalah suatu hal yang penting untuk memahami apa yang terjadi pada setiap tahapan pembuatan keputusan. Kepada siapa para pelaksana berorientasi? Siapa saja yang dianggap memiliki otoritas? Semua pertanyaan ini membawa pada eksplorasi sejumlah perluasan yang dianggap dimiliki para pelaksana.
67
Alasan penting lainnya untuk mengungkapkan tentang apa, bagaimana, dan siapa dalam hal penafsiran adalah, bahwa studi semacam itu lebih memfokuskan perhatian pada pengharapan para pelaksana serta yang lainnya terhadap sebuah program kebijakan. Bentuk keperluan ini membawa seseorang pada inti substansi kebijakan, dan juga kepada permasalahan tentang apa yang dipikirkan oleh para pembuat kebijakan tatkala suatu program disetujui dan dilaksanakan. 2.1.2.3 Aplikasi: Pelaksanaan Pekerjaan Penerapan
mengacu
pada
pelaksanaan
pekerjaan
yang
meliputi
“penyediaan barang dan jasa” sebagaimana tujuan-tujuan yang bersifat pragmatis lainnya (Ripley dan Franklin dalam Jones, 1996: 324). Aplikasi sangat erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan lain, yaitu sebuah proses dinamis karena berhubungan dengan kegiatan kebijakan lainnya dalam kemanusiaan yang mana seseorang mencoba melakukan pekerjaan. Penyusunan dalam organisasi maupun penafsiran selama penerapan program tidaklah terlalu luar biasa. Suatu penafsiran politis dari yang berwenang mungkin tak akan dapat dipraktekkan di lapangan, dan sebaliknya penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Penerapan
yang dimaksud
tidak hanya
menunjuk pada
sebuah
kemungkinan kecil terhadap penerapan harfiah suatu perundangan, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka yang membuat upaya semacam itu akan menghadapi
68
permasalahan dalam organisasinya. Interpretasi ini adalah suatu varian dalam konsep administrasi umum yang lebih tradisional serta ilmu manajemen yang menekankan pada terciptanya tujuan kebijakan yang efektif dan efisien serta dilaksanakan oleh suatu pelayanan sipil yang objektif. Dari definisi tersebut semakin jelas bahwa implementasi kebijakan adalah sebuah proses untuk mentransformasi sebuah kebijakan ke dalam tindakantindakan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan tersebut menjadi lebih efektif, efisien, dan objektif. Selain itu, terlihat jelas bahwa implementasi dapat terwujud apabila dalam pelaksanaannya di dukung dengan sumber daya organisasi yang memadai, pemahaman implementor tentang tujuan umum serta ukuran-ukuran dasar keberhasilan pelaksanaan program, serta sejauh mana para implementor melaksanakan sesuai pedoman pelaksanaan kebijakan atau program tersebut. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti untuk menganalisis bagaimana implementasi Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta, maka peneliti menetapkan untuk menggunakan teori Implementasi Jones (1996) dengan tiga pilar implementasinya yaitu: (1) Organisasi; (2) Interpretasi; dan (3) Pelaksanaan, karena dianggap sesuai dengan permasalahan yang telah peneliti identifikasi pada BAB I. 2.1.3
Konsep
Program
Pengarusutamaan
Partisipasi
Anak
dalam
Perumusan Kebijakan Publik Anak merupakan anugrah yang dititipkan oleh Sang Pencipta kepada orang dewasa di bumi ini untuk dilindungi dan disayangi. Kedudukan anak sebagai bagian dari warga negara, penduduk, maupun masyarakat sangat penting
69
dalam peradabannya karena anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang perlu dipersiapkan demi eksistensi dan kelangsung hidup bangsa dan negara di masa yang akan datang. Setiap anak yang lahir merupakan manusia seutuhnya. Mereka turut memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya dan hak yang mereka miliki merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam piagam PBB, hak anak berarti hak asasi untuk anak, yaitu merupakan pengakuan atas martabat yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Anak-anak berhak untuk hidup, memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi kehidupannya. Berdasarkan pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM). Dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk juga anak dalam kandungan. Pemerintah Indonesia telah membuat instrumen hukum untuk memastikan bahwa jaminan-jaminan pemenuhan hak anak yang terangkum dalam UndangUndang Dasar 1945 terlaksana dan penegakan hukum dapat dilakukan. Saat ini pemerintah tengah mengupayakan berbagai pembenahan dan perbaikan kondisi
70
perlindungan anak secara menyeluruh yang didasari oleh strategi terpadu antara penyusunan
peraturan
perundang-undangan
sebagai
landasan
hukumnya,
perbaikan sistem pelayanan dan pengawasan serta penyusunan berbagai pedoman untuk memastikan adanya perlindungan anak dalam semua kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran serta kerangka penilaiannya. Strategi terpadu yang telah disebutkan di atas dilakukan melalui Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) atau Mainstreaming Children Rights. Pengarustamaan Hak Anak (PUHA) adalah suatu strategi pelaksanaan perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak dalam peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. PUHA mensyaratkan adanya integrasi keseluruhan konvensi hak anak dan isu-isu anak ke dalam setiap peraturan perundang-undangan, kebijakan, kegiatan, dan program pembangunan nasional. Capaian dari pelaksanaan PUHA adalah adanya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak melalui penyelenggaraan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan berspekstif hak anak (Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2009:13). Pengarusutamaan Hak Anak – Mainstreaming Children Rights (PUHA) sebagai sebuah strategi dipandang mampu memastikan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan berikut anggarannya akan berpihak kepada pemenuhan prinsip-prinsip hak anak. PUHA
71
yang dimaksudkan disini adalah menjadikan pemenuhan hak anak sebagai pertimbangan utama dari para pengambil keputusan dan perencana pembangunan nasional, propinsi, kabupaten/kota. Apabila hal ini dilaksanakan, diharapkan bahwa kepedulian mengenai hak anak akan semakin meningkat dan kemudian pemenuhan hak-hak mereka sebagai sesama warga negara juga akan semakin cepat dan terjamin (Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2009: 3-4). Pasal (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak anak terdiri dari hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi. Substansi partisipasi anak yang melekat pada diri anak juga perlu dipenuhi demi optimalisasi tumbuh kembang anak. Karena anak yang aktif berpartisipasi memiliki tumbuh kembang fisik, jiwa maupun emosional yang jauh lebih baik dibandingkan anak yang pasif. Hal ini akan berpengaruh pada resistensi anak terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak anak, mulai dari pelecehan, eksploitasi, dan lain sebagainya. Menurut Pasal (1) Ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan menyatakan bahwa partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. Melalui berbagai pemaknaan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Pengarusutamaan Partisipasi Anak merupakan
72
sebuah strategi yang dilakukan untuk memasukkan pandangan anak ke dalam setiap penyusunan kebijakan publik yang terkait dengan atau mempunyai dampak terhadap kepentingan dan kebutuhan anak. Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak, Deputi Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(2015)
memberikan definisi Pengarusutamaan Partisipasi Anak sebagai sebuah strategi yang dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Badan/SKPD/UKPD yang memberikan akses partisipasi dan manfaat pembangunan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak (Wawancara dengan Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak, di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 11 Maret 2015). Dengan demikian, Pengarusutamaan Partisipasi Anak juga dapat diartikan sebagai
upaya-upaya
atau
srategi
yang
dapat
digunakan
oleh
Kementerian/Lembaga/Badan, SKPD/UKPD, LSM, Swasta dan Masyarakat untuk melibatkan seseorang yang belum berusia 18 tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya yang dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut demi pemenuhan hak dan perlindungan anak secara utuh. Sehubungan dengan hal tersebut, lahirnya Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik merupakan sebuah program untuk mengoperasikan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan dimana pelaksanaan program tersebut mengarah kepada upaya-upaya untuk memasukkan
73
pandangan anak ke dalam setiap penyusunan kebijakan publik yang mempunyai dampak dan atau berhubungan dengan kepentingan anak. Munculnya program ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman dan kesadaran pihak orang dewasa (pemerintah dan masyarakat) untuk mendengarkan suara anak dalam mengambil keputusan menentukan kebijakan khususnya yang ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Hingga saat ini, stigma yang melekat dalam benak orang dewasa adalah anak merupakan seorang yang belum dewasa sehingga belum mampu berperan serta dalam pengambilan keputusan terutama dalam pembangunan dan dalam penentuan kebijakan publik yang dibentuk oleh pemerintah. Padahal apa yang dianggap terbaik oleh orang dewasa belum tentu terbaik untuk anak. Oleh karena itu, anak perlu didorong untuk menumbuh kembangkan bakat, minat, dan kemampuannya agar berani menyuarakan aspirasinya kepada orang dewasa baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam urusan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan partisipasi anak sendiri bertujuan menjamin agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik mental maupun sosial serta memperoleh perlindungan, sehingga pada saatnya nanti anak mampu menjawab tantangan jamannya. Didalamnya termasuk juga upaya untuk mengembangkan potensi dan kreatifitas anak bersangkutan baik secara pemikiran maupun di dalam kegiatan. Semua itu dibangun atas kesadaran bahwa pihak yang paling mengetahui masalah, kebutuhan dan keinginan anak adalah anak itu sendiri. Banyak keputusan orang dewasa yang selama ini ditujukan untuk anak ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan anak. Oleh karena itu,
74
penting sekali untuk melaksanakan Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik. Partisipasi anak merupakan hak yang dimiliki oleh anak (Pasal (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak) sehingga anak disebut sebagai pemegang hak. Kemudian pada Pasal (24) juga memerintahkan pada Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah untuk menjamin agar anak dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, “Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk dapat mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”. Dalam hal ini negara merupakan pihak yang dibebani tugas untuk melaksanakan kewajiban pemenuhan hak partisipasi anak. Oleh karena itu, partisipasi anak dapat dipahami sebagai bagian dari proses dialog, aksi, analisa, dan perubahan antara penyandang tugas (duty-beares) dengan pemegang hak (rights-holder) yang digambarkan pada gambar 2.5 berikut.
Gambar 2.5 Proses Partisipasi Anak kepada Negara
Sumber: Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.3 Tahun 2011, hlm. 30.
75
Untuk memudahkan pemenuhan hak-hak anak, khususnya hak partisipasi anak, maka perlu difasilitasi pembentukkan Forum Anak sebagai media, wadah, dan pranata pemenuhan hak anak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi anak. 2.1.3.1 Dasar Hukum 2.1.3.1.1 Hukum Internasional Hukum Internasional yang mengatur dan menyatakan tentang partisipasi anak antara lain: Konvensi Hak Anak (KHA), Dokumen Dunia Layak Anak (A World Fit For Children), dan Deklarasi Tripoli 2010 tentang pengembangan Forum Anak bagi Negara Anggota OKI. Pernyataan partisipasi anak dalam Konvensi PBB yang menjadi inspirasi pengembangan Forum Anak sebagai media penyaluran aspirasi tentang hak anak terdapat dalam pasal 12, 13, 14, 15, &17. Pasal-pasal ini mengindikasikan bahwa anak-anak mempunyai hak-hak untuk: 1. Di dengarkan (to be listened to), 2. Menerima informasi (to receive and impart information), 3. Menyatakan secara bebas pandangannya terhadap hal-hal yang mempengaruhi hidupnya (to express freely their views on all matter that affect them), 4. Dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan mereka (to be involved in decision making processes in all cases where they are affected by the outcomes of the decisions), 5. Bebas mengekspresikan pemikiran, berkumpul dan mengakses informasi dengan mempertimbangkan usia dan kematangannya (to freedom of expresion, thought, association and access to information in accordance with their age and maturity).
76
2.1.3.1.2 Hukum Nasional Hukum nasional yang mendukung upaya pelaksanaan partisipasi anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang HakHak Sipil dan Politik; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tenang Kebijakan Partisipasi Anak; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak; Renstra Pembangunan Kesejahteraan, Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak tahun 2010-2014. 2.1.3.1.3 Hukum Lokal Hukum lokal adalah hukum masyarakat lokal yang mendukung upaya partisipasi anak dilakukan di lingkungan atau wilayah setempat. Berikut beberapa hukum lokal tersebut: 1. Adat Adanya hukum adat tertentu yang berhubungan dengan penghargaan, pengakuan atau bentuk lain terkait dengan keberadaan anak. 2. Budaya Budaya musyawarah dalam mengambil keputusan, gotong royong dalam melaksanakan kegiatan sosial dan kelompok.
77
2.1.3.2 Maksud dan Tujuan 2.1.3.2.1 Maksud Untuk mewujudkan pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan kesejahteraan, perlindungan dan tumbuh kembang anak. 2.1.3.2.2 Tujuan 1. Untuk membangun inisiatif pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mendengar dan merespon aspirasi anak; 2. Untuk meningkatkan pemahaman bagi pemangku kepentingan anak di bidang pemenuhan hak partisipasi anak; 3. Untuk
memberikan
ruang
dan
peluang
bagi
anak-anak
dalam
menyampaikan aspirasi, kebutuhan dan keinginannya dalam pembangunan yang berhubungan dengan anak di lingkungannya; 4. Untuk membangun sarana dan prasarana pengembangan kemampuan, minat dan bakat serta potensi anak; 5. Untuk mendorong pengintegrasian potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, metoda dan teknologi dalam melibatkan anak-anak pada setiap tahapan pembangunan yang terkait dengan kebutuhan dan kepentingann serta keinginan anak. 2.1.3.3 Sasaran Sasaran pelaksanaan partisipasi anak adalah terwujudnya pelibatan atau keikutsertaan anak dalam proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang berhubungan dengan anak sehingga
78
anak mendapatkan manfaat maksimal dari keputusan tersebut dalam rangka optimalisasi tumbuh kembang anak. Selain terwujudnya hak partisipasi anak (HPA), sasaran dari program ini juga dibagi mejadi 3 kelompok prioritas yaitu jangka pendek, menengah dan panjang. Namun demikian pembagian tersebut bukan merupakan urutan tetapi prioritas sehingga masing-masing sasaran dapat dilaksanakan dan dicapai secara bersamaan sesuai dengan peluang yang tersedia. Tidak perlu menunggu prioritas pertama selesai kemudian baru melaksanakan prioritas kedua dan seterusnya. 1. Jangka Pendek a. Lembaga pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya berhubungan dengan pemenuhan hak partisipasi anak, misalnya Badan PP dan PA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Olahraga, Dinas Pariwisata, dan dinas lainnya terkait pemenuhan hak anak; b. Lembaga masyarakat yang sudah aktif bekerja untuk pengembangan kemampuan, minat dan bakat anak misalnya di bidang ilmu pengetahuan, sosial keagamaan, olah raga, seni budaya, dan lain-lain. c. Lembaga swasta bidang usahanya berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan tumbuh kembang anak misalnya produk makanan, alat dan sarana bermain anak; d. Kelompok kegiatan anak: sanggar kegiatan anak, kelompok anak di bidang kesenian dan olah raga e. Organisasi anak, misalnya OSIS, Karang Taruna, organisasi anak berbasis agama, persatuan olahraga, kesenian, organisasi atau
79
kelompok kegiatan anak berbasis kegemaran, dan dinas lainnya terkait pemenuhan hak anak. 2. Jangka Panjang a. Keluarga Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat dimana anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya. Bila keluarga menerapkan prinsip dan kriteria partisipasi anak, maka anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik dan wajar. b. Anak-Anak Anak-anak
merupakan
penerima
manfaat
dari
pengembangan
kebijakan partisipasi anak, dengan demikian maka pendapat anak tentang partisipasi mereka di dalam keluarganya merupakan indikator yang paling utama. c. Lingkungan Sosial Anak-anak mempunyai hak dan kebebasan untuk menyatakan pendapat, berpartisipasi serta memperoleh informasi baik dari lingkungan keluarga, teman sebaya, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. 2.1.3.4 Strategi 1. Menciptakan ruang partisipasi. 2. Menciptakan ruang atau wadah dan kesempatan bagi anak untuk berpartisipasi lebih aktif, berbasis minat, bakat dan kemampuan anak.
80
3. Mendorong anak-anak menjadi warga negara aktif. Anak-anak perlu didorong dan dimotivasi untuk menjadi warga negara yang aktif (active citizen) melalui berbagai wadah partisipasi anak sesuai dengan kemauan atau minat anak-anak. 4. Memfasilitasi pembentukan dan kegiatan forum anak. Forum Anak diharapkan menjadi media bagi anak untuk menyalurkan aspirasi, keinginan dan kebutuhannya atau hak-haknya yang belum terpenuhi, sehingga perlu difasilitasi dan didorong untuk aktif berpartisipasi. 2.1.3.5 Mekanisme Partisipasi Anak Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir. Dengan kata lain partisipasi anak dapat diformulasikan sebagai “keterlibatan seseorang yang belum berusia 18 tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut”. Proses menuntut pemenuhan hak anak dapat dilakukan secara individu setiap anak. Namun demikian menuntut hak secara kolektif akan lebih efektif dan efisien baik dari prosesnya maupun peluang keberhasilannya. Oleh karena itu
81
keberadaan wadah-wadah partisipasi anak perlu didukung agar pemenuhan hak anak secara kolektif dapat berjalan lebih efektif. Forum Anak merupakan wadah yang difasilitasi pemerintah menurut jenjang
wilayahnya,
yaitu
dimulai
dari
tingkat
kelurahan,
kecamatan,
kota/kabupaten, tingkat provinsi hingga ke tingkat nasional, yang dapat digunakan oleh anak-anak, selain untuk menyuarakan aspirasi anak, dapat pula digunakan sebagai wadah untuk menuntut bila terdapat hak anak belum terpenuhi. Logika pemenuhan hak anak secara kolektif dapat dilihat dalam mekanisme sebagai berikut:
BAKAT ANAK
MINAT
KEMAMPUAN
KELOMPOK ATAU ORGANISASI KEGIATAN ANAK
F O R U M A N A K
NASIONAL
PROVINSI KAB/KOTA KEC, DESA/KEL
Gambar 2.6 Mekanisme Partisipasi Anak Sumber: Pedoman Pengembangan Forum Anak Nasional (FAN), 2014 Pemenuhan hak partisipasi anak pada gambar 2.6 di atas terutama dikaitkan dengan proses tumbuh kembang anak, lihat flowchart pemenuhan hak partisipasi anak berikut:
82
Tidak
31 Hak Anak terpenuhi?
Ya
TKA NEGATIF
Tidak
Menuntut PHPA secara Individu
Anak Aktif (Active Citizen)
TKA Gagal
TKA POSITIF
Ya
Tidak
TKA Sukses SDM Berkualitas
Organisasi/Kelompok Kegiatan Anak
Forum Anak
Menuntut PHPA secara Kelompok
Gambar 2.7 Flowchart Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Sumber: Pedoman Pengembangan Forum Anak Nasional (FAN), 2014 Berdasarkan gambar 2.7 di atas kita dapat melihat bahwa untuk mendukung tercapainya 31 indikator hak anak sebagai bagian dari pembangunan Kota Layak Anak, maka diperlukan kesadaran berbagai pihak untuk mendengarkan suara anak sebagai tuntutan atas pemenuhan hak-hak mereka terutama yang ditujukan kepada pengemban tugas (duty bearers) yaitu negara. Apabila suara anak baik secara individual maupun berkelompok didengar dan direspon secara sungguh-sungguh oleh para pemangku kepentingan, maka tujuan pengembangan tumbuh kembang anak menjadi sumber daya manusia yang aktif dan berkualitas akan tercapai. Namun, apabila tidak maka tujuan pengembangan tumbuh kembang anak tentu saja gagal. Komitmen pemerintah untuk mendorong agar anak-anak aktif perlu didasari oleh pemikiran jangka panjang dan kesadaran bahwa agar bangsa dan
83
negara mampu bersaing dengan bangsa lain dalam segala aspek kehidupan, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan di lingkungannya. Hal tersebut untuk menjamin agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosial serta memperoleh perlindungan. Disamping itu potensi, aktifitas dan kreativitas anak harus dikembangkan dan didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan setiap kebijakan yang berakibat dan berhubungan dengan nasib dirinya. Selama ini partisipasi anak masih belum mendapatkan perhatian yang memadai. Hal ini mungkin terjadi karena pemahaman banyak pihak yang menganggap bahwa cara berpikir anak belum matang, sehingga dianggap belum mampu untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Padahal anak berbeda dengan orang dewasa dan diyakini bahwa pihak yang paling mengetahui masalah, kebutuhan dan keinginan anak adalah anak itu sendiri. Dalam melaksanakan Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik inisiatif dan keterlibatan orang dewasa sebagai pendamping dan fasilitator anak sangat mutlak diperlukan, mengingat yang dihadapi adalah orang dewasa yang kemungkinan besar kurang memahami isu partisipasi anak. Berbagai kegiatan yang bisa dilaksanakan terlihat pada matriks berikut:
84
Tabel 2.1 Matriks Kegiatan Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik
Masalah
Indikator
Kegiatan
(situasi saat ini)
Output
Lembaga yang Outcomes
Pandangan anak belum
Sosialisasi landasan hukum dan
Terlaksananya
Terpahaminya hak
dimasukkan ke dalam penyusunan
kebijakan tentang partisipasi
kegiatan sosialisasi
partisipasi anak di
kebijakan publik
anak kepada kalangan
kalangan pemerintah dan
pemerintah dan lembaga
anggota dewan
legislatif
Relevan
Tingkat
KPP
Nasional
KPAI/KPAID
Provinsi
LSM/Ormas
Kabupaten/
Kelompok Anak
Kota
KPP
Nasional
Mereview rancangan kebijakan
Terlaksananya review
Berkuranganya/
yang berpotensi merugikan
rancangan kebijakan
tidak adanya kebijakan
kepentingan anak dan dari segi
yang berpotensi
yang tidak berspektif hak
KPAI/KPAID
Provinsi
prosedural tidak memberi ruang
merugikan kepentingan
anak dan partisipasi anak
LSM/Ormas
Kabupaten/
bagi anak untuk memberikan
anak
Kelompok
Kota
masukannya
85
Melakukan temu konsultasi
Terselenggaranya temu
Adanya draft tandingan
anak untuk membahas
konsultasi anak
rancangan kebijakan
rancangan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah dan pihak legislatif
KPP KPAI/KPAID Depsos
Nasional
Depdiknas
Provinsi
LSM/Ormas
Kabupaten/
Sekolah
Kota
Kelompok Anak Lembaga Donor Melakukan hearing atau lobi
Terlaksananya hearing
Apirasi anak diterima oleh
kepada wakil rakyat untuk
atau lobi kepada wakil
wakil rakyat
menyampaikan aspirasi anak
rakyat
Penyelenggaraan forum-forum
Terselenggaranya
Tersampaikannya
anak
forum-forum anak
rekomendasi forum anak kepada para pemangku kepentingan
KPP
Nasional
Depsos
Propinsi
LSM/Ormas
Kabupaten/
Kelompok Anak
Kota
KPP Depsos
Nasional
LSM
Provinsi
Lembaga Donor
Kabupaten/
Kelompok Anak
Kota
Dunia Usaha Rendahnya komitmen stakeholder
Mengalokasikan anggaran yang
Teralokasikannya
Adanya anggaran rutin
dalam memfasilitasi keterlibatan
tersedia untuk memfasilitasi
anggaran untuk
untuk memfasilitasi
kelompok anak dalam
partisipasi anak di sektor terkait
fasilitasi partisipasi
partisipasi anak di sektor
anak
terkait
implementasi, evaluasi dan rencana tindak lanjut
Bappenas KPP Depsos LSM/Ormas Dunia Usaha
Nasional Provinsi Kabupaten/ Kota
86
perlindungan anak dari berbagai
Memobilisasi sumber daya yang
MOU dengan donor
Termobilisasi-kannya
perlakuan salah
tersedia dari dunia swasta, donor
internasional mengenai
sumber daya dari dunia
internasional dialokasi sebagian
pendampingan
swasta dan donor
untuk pengembangan partisipasi
partisipasi anak
internasional
anak
Berperannya Komite Anak
Memfasilitasi pembentukan
Terfasilitasinya
sebagai badan konsultatif
komite anak
pembentukkan komite
independen untuk memberi
Komite Anak operasional
anak
masukan kepada pemerintah guna
KPP, Pemda, Instansi/ Departemen terkait
Nasional Provinsi Kabupaten/ Kota
KPP Depsos
Nasional
LSM/Ormas
Provinsi
LPA
Kabupaten/
pengembangan legislasi,
Kelompok Anak
Kota
kebijakan, dan program
DPR/DPRD
menyangkut perlindungan anak dari berbagai perlakuan salah.
Memfasilitasi penyusunan
Terfasilitasinya
Rumusan rekomendasi
LSM/Ormas
rekomendasi komite anak dalam
penyusunan
Komite Anak menjadi
Instansi terkait
setiap program pengembangan
rekomendasi
bahan penyusunan
legislasi
kebijakan
LPA Kelompok Anak DPR/DPRD
Sumber: Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 3 Tahun 2011, hlm. 58-59.
Nasional Provinsi Kabupaten/ Kota
87
Dalam proses realisasinya, program tersebut juga harus memperhatikan skema partisipasi dan penyertaan anak didalamnya. Rentang usia kelompok anak yang lebar membuat pola penyertaan anak dalam berpartisipasi menjadi beragam. Kondisi sebagian anak yang belum matang secara fisik dan mental, mensyaratkan perlunya peranan orang dewasa dalam memfasilitasi partisipasi anak dalam pengambilan keputusan. Berikut skema partisipasi dan penyertaan anak berdasarkan kelompok usia yang akan dijelaskan pada tabel 2.1 berikut: Tabel 2.1 Skema Partisipasi dan Penyertaan Anak Anak (0-5 Tahun)
Anak (6-12 Tahun)
Anak/Remaja (13-18 Tahun)
Dewasa (sebagai warga negara yang aktif) Dewasa (sebagai bagian dari komunitas dunia)
Pada usia ini, anak perempuan dan laki-laki mengeksplorasi dunia yang ada di sekelilingnya dan mengekspresikan pandangannya melalui bahasa tubuh dan ekspresi fisik; dengan dorongan dari orang dewasa, dasar dari partisipasi dapat dilihat di usia yang dini Pada usia dini, anak perempuan dan laki-laki dapat mengekspresikan pandangannya dan belajar secara aktif tentang kehidupan melalui eksplorasi, pertanyaan dan akses atas informasi. Anak mampu untuk memainkan peran yang aktif dalam melakukan identifikasi, analisa dan penyelesaian masalah yang mempengaruhi kehidupan anak; serta dapat memainkan peran kunci sebagai warga negara yang aktif dalam menyelesaikan segala bentuk diskriminasi dan perlakuan salah Remaja dapat menjadi aktor sosial dan warga negara yang aktif dalam peningkatan kualitas komunitas lokal dan nasional. Remaja dapat dengan aktif menanggulangi segala bentuk diskriminasi, perlakuan yang salah dan eksploitasi. Remaja dapat berperan mendorong inisiatif anak/remaja yang lebih muda dan mendukung untuk kemitraan dengan orang dewasa. Orang dewasa dapat mendorong anak perempuan dan laki-laki dari usia dan kemampuan yang beragam dalam mengekspresikan pandangan mereka dan berpartisipasi pada keputusan yang berdampak pada anak; serta mendorong anak dari usia dini agar belajar secara aktif untuk mempertanyakan dan membagi pandangan dan gagasan mereka; agar teraih bentuk kemitraan antara anak dan dewasa dalam mendorong pemenuhan atas hak-hak anak. Komunitas dunia dapat mendorong anak perempuan dan laki-laki untuk mengekspresikan pandangan mereka. Komunitas dunia juga dapat menghargai dan remaja dalam usaha pemenuhan atas hak anak
Sumber: Permen Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak No. 3 Tahun 2011, hlm 31
88
Dalam konteks anak, partisipasi tidak sekedar mensyaratkan adanya kemampuan dan institusi untuk menyuarakan dan menuntut hak-hak anak semata; tetapi juga perlu adanya sinergitas dengan institusi komunitas atau pihak-pihak lain yang memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak. Hal ini didasarkan agar tidak mendorong anak untuk langsung berhadap-hadapan (vis a vis) dengan institusi negara sebagai penyandang tugas. Sinergitas antara partisipasi anak dengan komunitas dan pihak-pihak yang lain ini adalah bentuk perlindungan terhadap anak dalam menuntut hak-haknya. Partisipasi anak bersama orang dewasa dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak bisa digambarkan menjadi:
Gambar 2.8 Partisipasi Anak bersama Orang Dewasa
Sumber: Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 3 Tahun 2011, hlm 33.
Dikarenakan anak mempunyai ketidak matangan fisik dan mental sehingga membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus – seperti disebutkan dalam pembukaan Konvensi Hak Anak – maka dalam konteks membangun partisipasi anak dalam proses pemenuhan hak, diperlukan suatu proses empowering atau
89
pemberdayaan sebagai bentuk perlindungan dan perawatan khsus bagi anak sebagai pemegang hak. Bentuk pemberdayaan pemegang hak dalam konteks hak anak adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 2.2
Anak bisa mengenali permasalahan kehidupannya; Anak bisa menyuarakan permasalahan dan harapan; Anak bisa membangun dan mengelola organisasi; Anak bisa berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Penelitian Terdahulu Sebagai acuan dan bahan masukan bagi peneliti dalam melakukan
penelitian, maka peneliti menelusuri beberapa jurnal penelitian yang kurang lebih membahas topik yang relevan dengan peneliti yaitu tentang pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia. Penelitian terdahulu ini dapat berfungsi sebagai data pendukung yang relevan dengan fokus penelitian peneliti. Jurnal penelitian tersebut antara lain sebagai berikut: Pertama, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Siti Malaiha Dewi tahun 2011 dengan judul “Transformasi Kota Kudus sebagai Kota Layak Anak: Tinjauan atas Pemenuhan Hak Sipil dan Partisipasi”. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang menjadi penyebab belum terpenuhinya hak sipil dan partisipasi anak di Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005: 90) yang terdiri dari sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa beberapa faktor yang menghambat pemenuhan hak sipil dan partisipasi anak di Kabupaten Kudus yaitu:
90
Program Kabupaten Layak Anak dianggap sebagai program yang tidak seksi dan tidak mampu mendongkrak citra pejabat karena manfaatnya tidak bisa dirasakan secara langsung, model birokrasi yang bersifat instruktif sehingga dibutuhkan komitmen dari pimpinan untuk menggerakan bawahan, secara kelembagaan, SKPD masih bersifat sektoral sehingga sulit untuk mengintegrasikan isuue anak ke dalam program semua SKPD, kapasitas kelembagaan pelaksana yang kurang memadai serta anggaran spesifik untuk anak belum ada di APBD Kabupaten Kudus. Rekomendasi penelitian yang diberikan yaitu perlu menumbuhkan komitmen bersama baik pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan maupun masyarakat pada umumnya untuk bersama-sama mewujudkan Kabupaten Kudus sebagai Kabupaten Layak Anak, dengan cara sosialisasi yang terus-menerus tentang hak anak dari pengarusutamaan hak-hak anak, penguatan kapasitas kelembagaan gugus tugas Kabupaten Layak Anak baik penguatan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana, penguatan kapasitas kelembagaan forum anak yang sudah ada melalui program pendampingan dan bukan program pembinaan, serta mengawal penganggaran spesifik bagi anak dalam APBD Kabupaten Kudus. Dari penelitian yang dilakukan oleh Siti Malaiha Dewi di atas dapat diketahui beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu terkait implementasi pemenuhan hak partisipasi anak. Perbedaannya terletak pada studi kasus yang dilakukan dimana penelitian pertama merupakan penelitian yang
91
secara khusus meneliti tentang pemenuhan kluster hak sipil dan kebebasan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kabupaten layak anak. Lain halnya dengan peneliti yang meneliti tentang bagaimana sebuah strategi pengarusutamaan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik dilakukan di kalangan para pemangku kepentingan dan bagaimana para pemangku kepentingan tersebut melaksanakan kebijakan di bidang partisipasi anak. Hal ini menjadi ketertarikan peneliti karena memang pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memperhatikan pemenuhan hak-hak anak termasuk pemenuhan hak partisipasi anak. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yanuar Farida Wismayanti dan Ivo Noviana dari Puslitbang Kessos pada tahun 2011 yang berjudul “Perlindungan Anak Berbasis Komunitas: Sebuah Pendekatan dengan Mengarusutamakan Hak Anak”. Penelitian ini berfokus pada implementasi perlindungan anak melalui pengarusutamaan hak anak (PUHA). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu implementasi undang-undang perlindungan anak di Indonesia masih belum maksimal melihat bahwa masih banyak terjadi penyalahgunaan (abuse), eksploitasi, diskriminasi, penelantaran, dan beberapa tindak kekerasan yang membahayakan perkembangan jasmani, rohani, dan sosial anak. Hasil penelitian menunjukkan perlu dikembangkan sebuah model perlindungan anak dalam rangka pemenuhan hak anak. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat
termasuk
anak-anak
sangat
penting
untuk
mengupayakan
perlindungan anak. Pendekatan hak anak menjadi basis dalam program perlindungan anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
92
Pembahasan dalam penelitian ini mengacu pada teori Johnson, Victoria dkk (2001) tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses partisipatori, yaitu: 1. 2. 3. 4.
Melakukan konsultasi dengan kelompok anak dan komunitas Refleksi terus menerus atas proses pelaksanaan program akan memberi kemungkinan untuk belajar dari partisipan dan lebih responsif terhadap kebutuhan dan agenda partisipan Mengupayakan kolaborasi aktif dengan anak-anak dan orang dewasa dalam studi atau program aksi Berterimakasih kepada seluruh partisipan serta memberikan informasi terhadap partisipan mengenai kemajuan dan hasil dari studi yang dilakukan.
Sehingga upaya perlindungan anak sebagai bagian pemenuhan hak anak diharapkan menghasilkan program dan aksi yang melibatkan anak dan komunitas secara partisipatif yaitu dengan mengarusutamaan hak anak. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini adalah perlindungan anak berbasis komunitas diharapkan bisa melakukan upaya preventif atau pencegahan dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan anak secara bersama-sama menentang pelanggaran hak anak. Dengan adanya program aksi yang melibatkan anak serta komunitas secara partisipatif yaitu dengan mengarusutamakan hak anak dapat meningkatkan upaya perlindungan anak. Selain itu, peran serta stakeholder; khususnya instansi terkait dalam perlindungan anak, dan lembaga perlindungan anak maupun tokoh masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pemenuhan hak anak. Berdasarkan penjabaran atas penelitian kedua, maka dapat diketahui persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian kedua yaitu sama-sama meneliti pada lingkup partisipasi anak ataupun pentingnya pelibatan kelompok anak dalam rangka perlindungan anak. Meskipun demikian,
93
perbedaan dapat terlihat manakala penelitian kedua hanya mengkaji kepada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan partisipasi komunitas secara efektif khususnya
dalam
upaya
perlindungan
anak,
yaitu
melalui
pendekatan
perlindungan anak berbasis komunitas. Sedangkan peneliti bukan sekedar mengkaji faktor-faktor tentang proses partisipasi komunitas dalam mewujudkan perlindungan anak, tetapi jauh lebih luas dari pada itu yakni bagaimana implementasi Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan mulai pemerintah, swasta maupun organisasi sosial kemasyarakatan dilaksanakan. Peneliti mengkajinya berdasarkan sudut pandang administrasi negara, dimana berhasil tidaknya
impelemtasi sebuah program/kebijakan ditentukan
apabila tujuan dari kebijakan tersebut telah tercapai dan memberikan dampak yang
diharapkan
bagi
sasaran
kebijakan.
Oleh
karena
itu,
sebuah
model/pendekatan implementasi kebijakan yang tepat perlu digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Peneliti sendiri menggunakan teori implementasi kebijakan Jones (1996) yang terdiri dari tiga pilar yaitu organisasi, interpretasi dan pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan sebuah kebijakan/program yang efektif. Lokus penelitian juga menjadi pembeda antara penelitian peneliti dengan kedua penelitian sebelumnya, dimana peneliti mengambil lokus penelitian di Provinsi DKI Jakarta. 2.3
Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran adalah penjelasan rasional dan logis yang didukung
dengan data teoritis dan atau empiris yang diberikan oleh peneliti terhadap
94
variabel-variabel penelitiannya beserta keterkaitan antara variabel-variabel tersebut (Irawan, 2006: 3.6). Dalam penelitian ini, permasalahan yang peneliti angkat adalah tentang Implementasi Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik yang dilandasi oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa pengambilan keputusan dengan melibatkan anak belum banyak terjadi serta masih minimnya kebijakan publik yang dibentuk oleh para pemangku kepentingan melalui proses konsultasi dengan anak, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Dalam skema kerangka berpikir penelitian ini, peneliti mengambil lima permasalahan inti yaitu: Ego sektoral menyebabkan kurangnya sinergitas antar pemangku kepentingan untuk mulai melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak dan dalam rangka mewujudkan Jakarta menuju Kota Layak Anak, pemahaman Lembaga/SKPD terkait pemenuhan hak partisipasi anak masih rendah, kesadaran SKPD tentang keterlibatannya dalam pemenuhan hak partisipasi anak masih rendah, sosialisasi tentang Forum Anak masih minim serta kapasitas forum anak juga masih lemah, serta belum tersedianya prosedur operasi baku pelibatan anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di DKI Jakarta.
95
Dengan adanya lima permasalahan di atas maka peneliti mencoba menganalisisnya menggunakan teori implementasi dari Jones (1996: 296) dengan indikator sebagai berikut: 1.
2.
3.
Organisasi, berkaitan dengan pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Berdasarkan penjabaran tersebut, peneliti mengembangkan indikatorindikator yang akan diteliti pada dimensi organisasi yaitu penataan unitunit lembaga pelaksana, ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten untuk melaksanakan program, ketersediaan anggaran pelaksanaan program, penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya program, serta pembentukan metode yang dilakukan oleh organisasi implementor untuk melaksanakan program. Interpretasi, yaitu menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Berdasarkan penjabaran tersebut, indikator yang dapat peneliti kembangkan adalah kejelasan maksud dan tujuan pelaksanaan program, pemahaman implementor terhadap pelaksanaan program, dukungan politis dari elit pemangku kepentingan terhadap program serta dukungan publik terhadap pelaksanaan program. Aplikasi/Pelaksanaan, berkaitan dengan ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Dalam hal ini indikator yang hendak peneliti kembangkan adalah kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dengan petunjuk teknis pelaksanaan program serta pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana tujuan dari pelaksanaan program telah tercapai. Sehingga berdasarkan penjabaran di atas, peneliti mengembangkan sebuah
kerangka pemikiran seperti gambar 2.9 berikut:
96
Implementasi Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta
Permasalahan : 1. Partisipasi Anak dalam pengambilan keputusan belum menjadi mainstream bagi para pemangku kepentingan terutama stakeholder yang terlibat dalam pemenuhan hak partisipasi anak. 2. Ego sektoral yang tinggi menyebabkan lemahnya sinergitas antar stakeholder untuk mulai melibatkan anak dalam pengambilan keputusan terkait perlindungan anak dan pembangunan Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta. 3. Kesadaran SKPD tentang keterlibatannya dalam pemenuhan hak partisipasi anak masih rendah. 4. Sosialisasi tentang Forum Anak masih minim serta kapasitas Forum Anak DKI Jakarta masih lemah, 5. Belum adanya prosedur standar baku pelibatan Forum Anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Sumber: Peneliti, 2015
Teori Implementasi Program yang efektif menurut Jones (1996) terdiri dari 3 pilar: 1. Organisasi 2. Interpretasi 3. Aplikasi/Pelaksanaan Sumber: Jones (1996: 296)
Implementasi Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta lebih optimal
Gambar 2.9 Kerangka Pemikiran Penelitian Sumber: Peneliti, 2015
97
2.4
Asumsi Dasar Berdasarkan
penjabaran
kerangka
pemikiran
yang telah
peneliti
kemukakan di atas, maka peneliti berasumsi bahwa Implementasi Program Pengarusutamaan Partsipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta belum berjalan optimal.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1.
Pendekatan dan Metode Penelitian Metode penelitian berguna sebagai pedoman bagi peneliti untuk
mempermudah proses penelitian mulai dari tahapan perumusan masalah, pencarian data yang relevan dengan masalah, hingga proses analisis data sehingga dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang dikaji. Sudjana dan Ibrahim dalam Satori & Komariah (2010:21) menjelaskan: “Penelitian adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematik untuk mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode dan teknik tertentu dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.” Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang hendak peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Mengikuti Creswell dalam Nugroho (2013:59), metode penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan asumsiasumsi yang khas, yang membedakannya dengan penelitian kuantitatif. Richie dalam Moleong (2013:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Sedangkan, metode yang digunakan adalah 98
99
metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya (Irawan, 2006:4.9). Dalam
penelitian
ini,
peneliti
akan
mendeskripsikan
bagaimana
Implementasi Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan teori implementasi Jones (1996) yang terdiri dari tiga pilar yaitu Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi/Pelaksanaan dengan didukung data yang relevan serta mengkajinya dari para stakeholders yang berkaitan dengan pelaksanaan program ini. 3.2.
Fokus Penelitian Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami bagaimana kebijakan
tentang pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan dikembangkan dan dilaksanakan oleh daerah otonom melalui Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti menentukan fokus penelitian ini pada Implementasi Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik. 3.3.
Lokasi Penelitian Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan
lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah
100
ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokus yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah Provinsi DKI Jakarta. Keputusan untuk menetapkan Provinsi DKI Jakarta sebagai lokus dalam penelitian ini karena: pertama, Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah dengan status otonomi khusus merupakan pilot project Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015. Kedua, Provinsi DKI Jakarta merupakan lokus penelitian yang tepat karena dianggap sebagai miniatur Indonesia yang menjadi sorotan dan role model bagi daerah otonom lain dalam melaksanakan pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan. 3.4.
Fenomena yang Diamati
3.4.1. Definisi Konsep Definisi konseptual digunakan untuk menegaskan konsep-konsep yang digunakan supaya tidak menjadi perbedaan penafsiran antara penulis dan pembaca. Konsep-konsep yang di gunakan dalam teori ini adalah: 1.
Implementasi Kebijakan Jones (1996: 296) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu
proses interaktif antara suatu perangkat tujuan dengan tindakan atau bersifat interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijaksanaan yang mendahuluinya, dengan kata
lain
implementasi
merupakan
kegiatan
yang
dimaksudkan
untuk
mengoperasikan sebuah program dengan pilar-pilar organisasi, interpretasi dan pelaksanaan.
101
2.
Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik Mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, bahwa program di bidang partisipasi anak di arahkan kepada tiga program besar dan salah satunya adalah Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik. Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik diarahkan kepada upaya-upaya untuk memasukan pandangan anak ke dalam setiap penyusunan kebijakan publik yang terkait dengan atau mempunyai dampak terhadap kebutuhan dan kepentingan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah. 3.4.2. Definisi Operasional Sesuai dengan kajian teori yang peneliti gunakan, maka definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dimensi organisasi, interpretasi dan implementasi. Dimensi organisasi, interpretasi dan implementasi tersebut akan diukur menjadi data melalui indikator-indikator sebagai berikut: 3.4.2.1 Organisasi a. Penataan unit-unit lembaga pelaksana b. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten c. Alokasi sumber daya keuangan/anggaran yang mendukung program d. Ketersediaan sumber daya pendukung berupa data dan sarana/prasarana untuk melaksanakan program
102
e. Ketetapan metodis yang dibentuk oleh organisasi implementor untuk melaksanakan program. 3.4.2.2 Interpretasi a. Kejelasan maksud dan tujuan pelaksanaan program dalam petunjuk teknis pelaksanaan program b. Pemahaman implementor terhadap pelaksanaan program c. Dukungan elit pemangku kepentingan terhadap berjalannya program d. Dukungan publik terhadap berjalannya program 3.4.2.3 Pelaksanaan a. Kesesuaian penerapan dengan pedoman pelaksanaan program b. Pemantauan dan evaluasi capaian hasil penerapan program 3.5.
Instrumen Penelitian Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain
merupakan alat pengumpul data utama (Moleong, 2013: 9). Lincoln dan Guba menjelaskan bahwa manusia sebagai instrumen pengumpulan data memberikan keuntungan dimana ia dapat bersikap fleksibel dan adaptif, serta dapat menggunakan keseluruhan alat indera yang dimilikinya untuk memahami sesuatu (Satori dan Komariah, 2010: 62). Peneliti sebagai key instrument dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya memiliki sensitifitas dan adaptabilitas yang tinggi untuk dapat menyusuri dan menelusuri fakta-fakta dan menggali informasi dari informan dengan cara-cara yang dipandang sesuai berdasarkan kriteria penelitian dan dari sisi seni bergaul. Dengan demikian, peneliti sebagai instrumen penelitian memiliki keunggulan dalam prosedur dan etika penelitian, personalitas,
103
intelektualitas, maupun cara-cara merepresentasikan komunikasinya dalam pergaulan di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen kunci yaitu alat pengumpul data utama baik dalam mengidentifikasikan sumber data maupun mengeksplorasi data yang belum terdefinisikan secara jelas terkait dengan kajian yang hendak diteliti yaitu Implementasi Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta. 3.6.
Informan Penelitian Informan penelitian adalah narasumber yang memiliki pengetahuan dan
pengalaman terkait masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penentuan informan secara purposive, yaitu narasumber sudah ditentukan sejak awal sesuai dengan tema pembahasan dalam penelitian ini. Untuk mempermudah peneliti dalam mengkategorisasi informan yang terlibat dalam kegiatan penelitian ini, maka peneliti menggunakan sistem coding. Berikut peneliti jabarkan sumber informan terkait penelitian tentang Implementasi Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta:
104
Tabel 3.1. Informan Penelitian No.
Jenis Informan
Kategori Informan
Spesifikasi Informan
BPMPKB Provinsi DKI Jakarta
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
Leading Sector pengembangan partisipasi anak di Provinsi DKI Jakarta Ketua I Gugus Tugas Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta yang berperan melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran program, kebijakan dan kegiatan pembangunan anak termasuk pelibatan peran anak. Ketua II Gugus Tugas Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta yang mengkoordinasikan anggaran di bidang pemenuhan hak anak dari semua SKPD Dinas yang bertanggung jawab memberikan pelayanan di bidang sosial kepada anak berkebutuhan khusus (ABK). Dinas yang bertanggung melaksanakan pelayanan anak di bidang pendidikan yang diwujudkan lewat pengembangan Sekolah Ramah Anak. Dinas yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan anak dan remaja Dinas yang memberikan pelayanan di bidang pembangunan taman ramah anak dalam rangka mendukung pemenuhan hak partisipasi anak. Dinas yang bertanggung jawab memberikan pelayanan penyajian data penduduk usia anak
P2TP2A Provinsi DKI Jakarta
Unit pelayanan perlindungan anak dari tindakan kekerasan Provinsi DKI Jakarta
Key Informan
DPRD Provinsi DKI Jakarta
Lembaga yang memiliki tugas untuk membentuk Peraturan Daerah di bidang perlindungan dan kesejahteraan anak.
Key Informan
Pengembang kebijakan/program/kegiatan di bidang partisipasi anak di tingkat nasional
Key Informan
Kelurahan Pilot Project Layak Anak
Sasaran pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan tingkat Kelurahan
Secondary Informan
Kecamatan Pilot Project Layak Anak
Sasaran pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan tingkat Kecamatan
Secondary Informan
KPMP tingkat Kota Administrasi
Sasaran pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan di tingkat Kota Administrasi
Key Informan
Bappeda Provinsi DKI Jakarta
BPKAD Provinsi DKI Jakarta Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
1
Pemerintah
Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Keterangan Key Informan
Key Informan
Secondary Informan Key Informan
Key Informan
Key Informan Secondary Informan Key Informan
105
Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta 2
LSM
Komisi Nasional Perlindungan Anak
Wahana Visi Indonesia
Forum Anak
3
Forum Anak Provinsi DKI Jakarta Fasilitator Anak TP-PKK Provinsi DKI Jakarta
4
Masyarakat
Pendamping Kota Layak Anak Tingkat Wilayah Orang Tua
5
Swasta
PT. Pembangunan Jaya
Mitra kerja Pemerintah DKI Jakarta di bidang pelayanan informasi dan advokasi hak-hak anak, menggali kebutuhan dan keinginan anak, serta mengkonsultasikannya kepada mitra dan sektor terkait. Komisi di tingkat nasional yang dibentuk untuk mengawasi, memfasilitasi, dan mengadvokasi upaya pemenuhan hak anak termasuk hak partisipasi anak baik di tingkat nasional maupun daerah. Mitra kerja Pemerintah DKI Jakarta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan atau program di bidang partisipasi anak. Organisasi anak yang difasilitasi dan dibina secara langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh anak-anak dan didampingi oleh orang dewasa Pihak orang dewasa yang bertugas mendampingi Forum Anak Organisasi kemasyarakatan yang menjadi mitra Pemerintah DKI Jakarta memenuhi indikator Kota Layak Anak lewat 10 program PKK. Mitra kerja BPMPKB Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pengawasan Kota Layak Anak di tingkat Wilayah Orang tua yang memiliki anak yang aktif dalam Forum Anak Jakarta. Dunia usaha yang menjadi mitra Pemerintah DKI Jakarta dalam bentuk CSR pembentukan Fasilitas Publik Terpadu Ramah Anak
Key Informan
Key Informan
Secondary Informan
Key Informan
Key Informan Secondary Informan Secondary Informan Secondary Informan Key Informan
Sumber: Peneliti, 2015 3.7.
Pedoman Wawancara Pedoman wawancara merupakan alur atau pedoman bagi peneliti dalam
melakukan wawancara dengan informan dan berfungsi mempermudah peneliti dalam mengajukan pertanyaan yang spesifik tentang Implementasi Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta. Berikut ini adalah pedoman wawancara peneliti:
106
Tabel 3.2. Pedoman Wawancara Penelitian No.
Dimensi Teori
1
Organisasi
Pernyataan Penataan unit-unit lembaga pelaksana Kecukupan sumber daya manusia organisasi implementor yang kompeten di bidang anak (SDM terlatih Konvensi Hak Anak) Alokasi sumber daya keuangan/anggaran digunakan untuk membiayai pemenuhan hak partisipasi anak Ketersediaan sumber daya pendukung -
Ketersediaan data yang dibutuhkan untuk mendukung berjalannya program partisipasi anak - Ketersediaan fasilitas sarana dan prasaranayang menunjang pemenuhan hak partisipasi anak. Ketetapan metodis yang dibentuk oleh organisasi implementor untuk melaksanakan pemenuhan hak partisipasi anak. 2
Interpretasi
Dukungan kebijakan dan pedoman pelaksanaan program yang jelas dan dapat dipahami -
Kejelasan maksud dan tujuan pelaksanaan program dalamJuknis - Adanya SOP pelaksanaan program yang jelas dan diterapkan dengan baik Pemahaman dari para pelaksana (implementor) terhadap program Dukungan pemangku kepentingan terhadap berjalannya program -
Dukungan elit eksekutif Dukungan elit legislatif Dukungan pemangku kepentingan swasta
Informan 1. BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 2. Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 3. BPKAD Provinsi DKI Jakarta 4. DPRD Provinsi DKI Jakarta 5. P2TP2A Provinsi DKI Jakarta 6. Kementerian Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta 8. Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta 9. Forum Anak DKI Jakarta 10. Fasilitator Anak 11. TP-PKK Provinsi DKI Jakarta 12. Kelurahan 13. Kecamatan 14. KPMP Kota Administrasi 1. BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 2. Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 3. DPRD Provinsi DKI Jakarta 4. Kementerian Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 5. Kelurahan 6. Kecamatan 7. KPMP Kota Administrasi 8. Forum Anak DKI Jakarta, 9. Fasilitator Anak 10. Orang Tua Anak 11. Pendamping KLA 12. LPA Provinsi DKI Jakarta 13. Komnas PA 14. Wahana Visi Indonesia 15. TP-PKK Provinsi DKI
107
Dukungan publik terhadap pelaksanaan program
3
Aplikasi (Pelaksanaan)
- Dukungan LSM anak - Dukunganmasyarakat/orangtua Kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dengan pedoman pelaksanaan program
Pemantauan hasil pelaksanaan program untuk melihat pencapaian tujuan
Jakarta 16. PT. Pembangunan Jaya
1. BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 2. Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 3. BPKAD Provinsi DKI Jakarta 4. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 5. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 6. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 7. Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, 8. Forum Anak DKI Jakarta, 9. Fasilitator Anak 10. Pendamping KLA 11. Kelurahan 12. Kecamatan 13. KPMP tingkat Kota 14. Wahana Visi Indonesia
Sumber: Peneliti, 2015 3.8.
Teknik Pengolahan dan Analisis Data
3.8.1. Teknik Pengumpulan Data Fase terpenting dari sebuah penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui setting dari berbagai sumber, dan berbagai cara. Dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan dengan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, dan sumber sekunder
108
merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti (Satori dan Komariah, 2010:103). 1.
Sumber data primer Dalam penelitian ini, sumber data primer bagi peneliti yaitu melalui observasi dan wawancara mendalam. Bungin dalam Satori dan Komariah (2010: 105) menjelaskan bahwa observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Sudjana dalam Satori dan Komariah (2010: 130) memberikan definisi wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (interviewee). Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan.
2.
Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder dalam penelitian ini, peneliti dapatkan melalui kajian literatur, studi kepustakaan, analisis arsip dan dokumen resmi serta membaca dari berbagai referensi baik dari media massa, majalah, koran dan karya ilmiah lainnya terkait kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan partisipasi anak.
3.8.2. Teknik Analisis Data Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2013: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,
109
mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam Nugroho (2013: 121). Teknik analisis data ini mencakup empat kegiatan yang bersamaan, yaitu: 1.
Pengumpulan Data, yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian. Ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh peneliti agar peneliti dapat memperoleh informasi mengenai masalah-maasalah yang terjadi di lapangan.
2.
Reduksi Data, merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid.
3.
Penyajian Data, adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam tahap ini peneliti juga melakukan display (penyajian) data secara sistematik, agar lebih mudah untuk dipahami interaksi antara bagianbagiannya dalam konteks yang utuh bukan segmental atau fragmental terlepas satu dengan lainnya. Dalam proses ini, data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema inti.
110
4.
Menarik Kesimpulan atau Verifikasi. Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokkan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan ‘temuan baru’ yang berbeda dari temuan yang sudah ada.
3.8.3. Uji Keabsahan Data Untuk menetapkan keabsahan (truthworthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan (Moleong, 2013: 324). Pelaksanaan teknik pemeriksaan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu (Satori dan Komariah, 2010: 170-171). Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu: 1. Triangulasi Sumber Peneliti melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari beragam sumber yang masih terkait satu sama lain dalam Implementasi Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta. 2.
Triangulasi Teknik Peneliti mengungkap data pada sumber data dengan menggunakan teknik yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil
111
yang diperoleh dari wawancara dengan sumber data, melalui observasi maupun dengan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik pengujian reliabilitas data melalui member check atau pengecekan keanggotaan. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang peneliti dapatkan sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jika data yang diberikan kepada peneliti mendapatkan kesepakatan bersama antara peneliti dengan pemberi data, maka data tersebut dianggap valid dan semakin kredibel (dapat dipercaya). Bentuk kesepakatan bersama tersebut dilakukan melalui permintaan kepada pemberi data untuk menanda tangani data yang diberikan supaya lebih autentik. Selain itu, langkah tersebut juga dapat menjadi bukti bahwa peneliti telah melakukan member check. 3.9.
Jadwal Penelitian Jadwal penelitian merupakan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan
mulai dari rancangan awal penelitian hingga revisi laporan hasil penelitian yang dikerjakan oleh peneliti. Berikut ini adalah jadwal penelitian yang akan peneliti laksanakan:
112
Tabel 3.3. Jadwal Penelitian Waktu Peneltian No.
Kegiatan
1
Pengajuan Judul
2
Penetapan Judul
3
Observasi Awal
4.
Penyusunan Proposal Skripsi
5.
Bimbingan Bab I-Bab III
6.
Seminar Proposal Skripsi
7
Revisi Proposal Skripsi
8.
Pencarian Data di Lapangan
9.
Pengolahan dan Analisis Data
10.
Penyusunan Hasil Penelitian
11.
Bimbingan Bab IV dan Bab V
12.
Sidang Skripsi
13.
Revisi Skripsi
Sumber: Peneliti, 2015
Okt
Nov
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sept
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
BAB IV PEMBAHASAN
4.1
Dekripsi Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, Provinsi DKI
Jakarta sebagai ibukota negara, memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus. Seluruh kebijakan mengenai pemerintahan maupun anggaran ditentukan pada tingkat provinsi karena lembaga legislatif hanya ada pada tingkat provinsi. 4.1.1
Geografis Provinsi DKI Jakarta Secara astronomis, Provinsi DKI Jakarta terletak antara 6° 12’ Lintang
Selatan dan 106° 48’ Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007 adalah 7.641,62 km² dengan luas daratan 664,13 km² dan luas lautan 6.977,5 km². Wilayah DKI memiliki tidak kurang dari 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu, dan sekitar 27 buah sungai/saluran/kanal yang digunakan sebagai sumber air minum, usaha perikanan dan usaha perkotaan (Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2014). 4.1.2
Administratif Provinsi DKI Jakarta Dalam struktur wilayah administrasi, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi
lima wilayah kota administrasi dan satu kabupaten administratif, yakni: Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan luas daratan 48,13 km2, Jakarta Utara dengan
113
114
luas daratan 146,66 km2, Jakarta Barat dengan luas 129,54 km2, Jakarta Selatan dengan luas 141,27 km2, dan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan luas 188,03 km2, serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 8,70 km2. Di sebelah utara membentang pantai sepanjang 35 km, yang menjadi tempat bermuara 13 sungai dan 2 buah kanal. Di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta di sebelah utara dengan Laut Jawa. Berikut ini adalah tabel 1.1 yang menjelaskan tentang luas daerah dan pembagian daerah administrasi menurut kabupaten/kota adminsitrasi di Provinsi DKI Jakarta, 2013. Tabel 4.1. Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Provinsi DKI Jakarta Menurut Kabupaten/Kota Administrasi, 2013 Kabupaten/Kota Adm.
Luas Area (km2)
Kepulauan Seribu
Banyaknya Kecamatan
Banyaknya Kelurahan
8,70
2
6
Jakarta Selatan
141,27
10
65
Jakarta Timur
188,03
10
65
Jakarta Pusat
48,13
8
44
Jakarta Barat
129,54
8
56
Jakarta Utara
146,66
6
31
DKI Jakarta
662,33
44
267
Sumber: Jakarta dalam Angka, 2014 Selanjutnya, untuk memudahkan koordinasi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, struktur administrasi wilayah DKI Jakarta dibagi menjadi
115
Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan Kepala Keluarga Menurut Kabupaten/Kota Administrasi yang dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut: Tabel 4.2 Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan Kepala Keluarga Menurut Kabupaten/Kota Administrasi,2013 Kabupaten/Kota Adm.
Kecamatan
Kepulauan Seribu
Kelurahan
Rukun Warga
Rukun Tetangga
Kepala Keluarga
2
6
24
127
6.391
Jakarta Selatan
10
65
570
6.124
626.323
Jakarta Timur
10
65
700
7.867
883.086
Jakarta Pusat
8
44
393
4.643
345.559
Jakarta Barat
8
56
580
6.411
705.718
Jakarta Utara
6
31
440
5.128
612.563
DKI Jakarta
44
267
2.797
30.300
3.179.640
2011
44
267
2.705
30.195
3.145.016
2010
44
267
2.704
30.215
2.356.922
2009
44
267
2.694
29.904
2.149.811
2008
44
267
2.694
29.904
2.035.846
Sumber: Jakarta dalam Angka, 2014 Dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah kelurahan yang ada di DKI Jakarta pada tahun 2013 terdapat sebanyak 267 kelurahan, jumlah RW diseluruh DKI Jakarta sebanyak 2.797 dan RT sebanyak 30.300.
116
4.1.2.1 Letak Geografis Lima Kota Administrasi dan Satu Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta 4.1.2.1.1 Kota Administrasi Jakarta Pusat Kondisi topografi relatif datar, secara administratif dibagi menjadi 8 kecamatan dan 44 kelurahan. Kecamatan-kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Gambir, Tanah Abang, Menteng, Senen, Cempaka Putih, Johor Baru, Kemayoran dan Sawah Besar. Jakarta Pusat merupakan jantung dari pemerintahan Republik Indonesia karena disini terletak Istana Negara Republik Indonesia dan kantor-kantor Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Kantor Gubernur Provinsi DKI Jakarta juga terletak di wilayah ini hingga tak salah jika Jakarta Pusat dijuluki sebagai Pusat Pemerintahan Ibukota Negara dan Ibukota Provinsi DKI Jakarta (Sumber: www.jakarta.go.id). 4.1.2.1.2 Kota Administrasi Jakarta Utara Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara terletak di ujung utara Provinsi DKI Jakarta yang terdiri atas 6 kecamatan dan 31 kelurahan dengan kecamatankecamatannya adalah Penjaringan, Tanjung Priok, Cilincing, Pademangan, dan Kelapa Gading. Karena terletak dekat dengan lautan, wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara mempunyai suhu lebih panas dibanding wilayah lain yaitu rata-rata 27°C. Selain itu karena terletak di daerah khatulistiwa, wilayah Jakarta Utara
117
dipengaruhi Angin Muson Timur yang terjadi bulan Mei s/d Oktober dan Angin Muson Barat sekitar bulan Nopember s/d April (Sumber: www.jakarta.go.id). 4.1.2.1.3 Kota Administrasi Jakarta Barat Kota Administrasi Jakarta Barat terletak pada 106° - 48° BT dan 60° - 12° LU, terdiri atas 8 kecamatan dan 56 kelurahan. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Cengkareng, Palmerah, Kalideres, Tambora, Taman Sari, Kebon Jeruk, Kembangan dan Grogol Petamburan. Jakarta Barat merupakan salah satu wilayah pusat industri di Provinsi DKI Jakarta, ditandai dengan terdapat banyaknya pabrik-pabrik pengolahan industri ringan, tekstil, maupun bahan-bahan kimia. Salah satu daerah yang menjadi pusat industri di Jakarta Barat adalah Daan Mogot dan Cengkareng (Sumber: www.jakarta.go.id). 4.1.2.1.4 Kota Administrasi Jakarta Selatan Secara administratif, wilayah ini terbagi menjadi 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Kecamatan-kecamatan di Jakarta Selatan adalah Kecamatan Tebet, Setia Budi, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, Cilandak, Kebayoran Baru, Pancoran, Jagakarsa dan Pesanggrahan. Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan wilayah di DKI Jakarta yang masih banyak terdapat ruang hijau sehingga diproyeksikan menjadi daerah penyangga air tanah ibukota yang nasibnya kini mengenaskan karena banyaknya bangunan dan mulai menyurutnya ruang-ruang terbuka hijau. Selain itu, dalam pengembangan industri, Kota Administrasi Jakarta Selatan mengembangkan
118
industri kecil yang tidak berpolusi dan berwawasan lingkungan hidup. Prosentase luas kawasan industri selektif dan pergudangan ditargetkan sebesar 0,01 persen dari luas Kota Jakarta. Wilayah Administrasi Jakarta Selatan mempunyai obyek wisata yang cukup terkenal, yaitu Taman Margasatwa Ragunan ramai dikunjungi pada saat musim liburan. Selain Kebun Binatang Ragunan, ada juga Situ Babakan yang sampai saat ini baru berfungsi sebagai badan air irigasi, pemancingan, berenang dan tempat berperahu. Pada waktu mendatang Situ Babakan direncakan akan dikembangkan dan dikelola sebagai obyek wisata (Sumber: www.jakarta.go.id). 4.1.2.1.5 Kota Administrasi Jakarta Timur Secara administratif wilayah Jakarta Timur merupakan Kota Administrasi terluas di Provinsi DKI Jakarta. Jakarta timur dibagi menjadi 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam Kota Administrasi Jakarta Timur adalah Kecamatan Matraman, Pulo Gadung, Cakung, Jatinegara, Kramat Jati, Pasar Rebo, Duren Sawit, Makassar, Ciracas, dan Cipayung. Letak geografis berada diantara 106°49'35ʺ Bujur Timur dan 6°10'37ʺ Lintang Selatan. Kota Administrasi Jakarta Timur mempunyai beberapa karakteristik khusus antara lain terletak beberapa kawasan industri seperti Pulo Gadung dan Cakung. Memiliki beberapa jenis pasar induk antara lain Pasar Sayur-Mayur Kramat Jati, Pasar Induk Cipinang. Terletak pula lapangan terbang internasional Bandara Halim Perdana Kusuma (Sumber: www.jakarta.go.id).
119
4.1.2.1.6 Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terletak di sebelah utara Teluk Jakarta dan Laut Jawa Jakarta. Pulau paling utara, Pulau Sebira terletak di jarak sekitar 100 mil dari daratan Teluk Jakarta. Jumlah keseluruhan pulau yang ada di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mencapai 110 buah. Adapun komposisinya adalah 50 pulau mempunyai luas kurang dari 5 Ha, 26 Pulau mempunyai luas antara 5-10 Ha, 24 Pulau mempunyai luas lebih dari 10 Ha. Melalui
Peraturan
Pemerintah
Nomor
55
Tahun
2001
tentang
Pembentukkan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu resmi terbentuk dan efektif melaksanakan tugastugasnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kepulauan Seribu. Sejak saat itu pula perangkat organisasi Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ditata. Perangkat organisasi mulai dilengkapi dimulai dengan Sekretariat Kabupaten, yang meliputi bagian-bagian serta sub bagian. Disamping perangkat Kabupaten, maka perangkat wilayah di bawah Kabupaten pun diperluas. Pemerintah Kecamatan yang semula satu kini menjadi dua buah, yakni Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Sehingga jumlah kelurahan pun menjadi 6 buah. Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Pulau Kelapa, Kelurahan Pulau Pramuka, dan Kelurahan Pulau Panggang. Kantor-kantor ini merupakan wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Sedangkan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
120
meliputi 3 kelurahan yakni Kelurahan Pulau Tidung, Kelurahan Pulau Pari, dan Kelurahan Pulau Untung Jawa (Sumber: www.jakarta.go.id). 4.1.2 Kondisi Demografis Provinsi DKI Jakarta Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta hasil registrasi penduduk sampai dengan akhir tahun 2014 sebanyak 10.012.271 jiwa, dengan perincian 5.103.614 jiwa laki-laki dan 4.908.657 jiwa perempuan. Jumlah penduduk hasil registrasi penduduk pada periode 2014 tergambar pada tabel 4.3 berikut:
121
Tabel 4.3 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 Kelompok Umur
Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan
Jumlah
0-4
423.480
394.198
817.678
5-9
460.383
430.734
891.117
10-14
446.644
421.462
868.106
15-19
380.757
361.203
741.960
20-24
380.402
369.122
749.524
25-29
418.457
416.357
834.814
30-34
503.973
499.254
1.003.227
35-39
479.503
461.179
940.682
40-44
428.399
398.597
826.996
45-49
364.295
336.277
700.572
50-54
280.299
273.253
553.552
55-59
209.137
208.921
418.058
60-64
148.338
141.575
289.913
65-69
83.509
87.853
171.362
70-75
54.857
56.447
111.304
> 75
41.181
52.225
93.406
Jumlah
5.103.614
4.908.657
10.012.271
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, 2014 Budaya Jakarta merupakan budaya mestizo, atau sebuah campuran budaya dari beragam etnis. Jakarta merupakan Ibu Kota Indonesia yang menarik pendatang dari dalam dan dari luar nusantara. Pada awalnya, Jakarta dihuni oleh orang-orang Sunda, Jawa, Bali, Melayu, Maluku dan beberapa suku lain. Selain itu, ada juga orang-orang Cina, Portugis, Belanda, Arab, dan India. Suku yang
122
dianggap sebagai penduduk asli Jakarta adalah suku Betawi. Suku Betawi merupakan hasil perpaduan antara etnis dan bangsa di masa lalu. Saat ini suku bangsa yang ada lebih banyak lagi. Jakarta menjadi miniatur Indonesia karena hampir semua suku bangsa yang ada di Indonesia kita jumpai di Jakarta. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010, suku Jawa merupakan suku terbesar disusul suku Betawi, suku Sunda, etnis Cina, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Selain itu suku Madura, Bugis, Nusa Tenggara, Lampung, Maluku, Kalimantan, Makassar, Banten, Dayak, Aceh, dan Bali serta suku lainnya. Selain itu, Jakarta juga merupakan daerah tujuan urbanisasi berbagai ras di dunia dan berbagai suku bangsa di Indonesia. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Indonesia sedangkan bahasa sehari-hari yang dipergunakan adalah bahasa Indonesia dialek betawi. 4.1.3 Penduduk Usia Anak di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian yang dimaksud dengan anak adalah penduduk berusia 17 tahun 11 bulan 29 hari. Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta berdasarkan database penduduk hasil registrasi penduduk WNI status 31 Desember 2014 tercatat sebanyak 10.012.271 jiwa, dan 3.025.657 jiwa (30,22 persen) di antaranya adalah penduduk usia anak (<18 tahun). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut.
123
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Usia Anak Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 Usia 0 1 2 3 4 5 6
Laki-Laki 74.345 83.094 86.787 91.034 88.220 91.758 93.720
Perempuan 68.836 77.977 80.291 84.811 82.283 85.642 88.286
Jumlah 143.181 161.071 167.078 175.845 170.503 177.400 182.006
7 8 9
92.949 93.688 88.268
87.035 87.621 82.150
179.984 181.309 170.418
10 11 12 13 14 15 16 17
89.679 89.826 89.718 86.900 90.520 79.662 75.797 75.012
83.379 84.749 84.815 82.125 86.393 76.230 71.373 70.684
173.058 174.575 174.533 169.025 176.913 155.892 147.170 145.696
DKI Jakarta
1.560.977
1.464.680
3.025.657
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, 2014 Dari data pada tabel 4.4 di atas, diketahui bahwa jumlah penduduk usia anak Provinsi DKI Jakarta di tahun 2014 sebanyak 1.560.977 jiwa (51,59 persen) adalah anak laki-laki dan 1.464.680 jiwa (48,41, persen) adalah anak perempuan. Kondisi mengenai anak di Provinsi DKI Jakarta sangat beragam menurut klaster hak anak. Berikut ini adalah data mengenai jumlah anak penyandang masalah kesejahteraan sosial tahun 2014 berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta:
124
Tabel 4.5 Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 No.
Jenis PMKS Usia Anak
Jumlah
1 2 3 4 5 6
Anak Balita Terlantar Anak Terlantar Anak yang berhadapan dengan Hukum Anak Jalanan Anak dengan Kedisabilitasan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Total
20.523
562 12.280 300 6.631 750 -
Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2014 Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta seperti pada tabel 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada tahun 2014 di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 20.523 jiwa. Dengan adanya data tentang Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tersebut diharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan kebijakan atau program yang lebih komprehensif dalam rangka memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial
tersebut
sesuai
dengan
amanah
Undang-Undang
Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. 4.2
Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Provinsi DKI Jakarta Keberadaan BPMPKB Provinsi DKI Jakarta di lingkungan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana salah satu urusan wajib Pemerintah
125
Daerah adalah mengurusi dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kedudukan organisasi BPMPKB Provinsi DKI Jakarta di tetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Satuan Wilayah Provinsi DKI Jakarta serta Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 120 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
dan
Keluarga
Berencana
sebagai
bentuk
penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak khususnya di Provinsi DKI Jakarta. 4.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi BPMPKB mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, pembinaan dan pengembangan keluarga berencana di daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, BPMPKB mempunyai fungsi: 1.
Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana;
2.
Fasilitasi pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana;
3.
Pengoordinasian
pelaksanaan
kegiatan
perempuan dan keluarga berencana;
pemberdayaan
masyarakat,
126
4.
Penyuluhan, sosialisasi, dan internalisasi norma keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
5.
Pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi permasalahan dan potensi pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana;
6.
Penyelenggaraan kebijakan bina sosial dan bina fisik pemberdayaan masyarakat kelurahan;
7.
Fasilitasi, pembinaan dan pengembangan pemanfaatan teknologi tepat guna;
8.
Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah.
4.2.2 Struktur Organisasi BPMPKB Provinsi DKI Jakarta membagi dirinya menjadi unit-unit kerja. BPMPKB Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dibantu oleh Seorang Sekretaris Badan untuk menyelesaikan pekerjaan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana maka Sekretaris Badan di bantu oleh 4 Bagian yaitu Bagian Umum, Bagian Kepegawaian, Bagian Program dan Anggaran, serta Bagian Keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPMPKB terdiri dari beberapa bidang yaitu: 1.
Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
2.
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.
Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Jaringan Informasi
127
4.
Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
5.
Bidang Penggerakan dan Pembangunan Keluarga Semuanya dapat digambarkan pada gambar 4.1 berikut ini:
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPMPKB Provinsi DKI JAKARTA 2015 Sumber: http://dkijakarta.bkkbn.go.id, 2015 4.3
Deskripsi Informan Penelitian Informan penelitian adalah seseorang yang dapat memberikan informasi
kepada peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian dalam hal ini tentang implementasi program pengarusutamaan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik di Provinsi DKI Jakarta. Peneliti menggunakan teknik purposvive untuk menentukan siapa yang akan menjadi Informan dalam penelitian ini. Namun dalam penelitian ini tidak menutup kemungkinan adanya
128
penggunaan teknik snowball sampling sebagai narasumber tambahan yang menurut peneliti terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan lokasi penelitian yaitu Provinsi DKI Jakarta, maka peneliti memilih Informan yang bekerja di Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Adapun informan yang telah peneliti tetapkan terdiri dari 5 (lima) kategori yaitu dari Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Anak, Forum Anak, Masyarakat, dan Dunia Usaha. Berikut peneliti jabarkan tentang Informan penelitian: Tabel 4.6 Spesifikasi Informan Penelitian No.
1
Kode Informan
Nama Informan
BPMPKB Provinsi DKI Jakarta
I1.1
Jumadi S.E., M.Si
Bappeda Provinsi DKI Jakarta
I1.2
Diannovita S.E
BPKAD Provinsi DKI Jakarta
I1.3
Arie Roslina S.E
Staff Bidang Anggaran
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
I1.4
Dahrul Oktavian
Staff Seksi Rehabilitasi Sosial Anak
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
I1.5
Muhammad Thamrin
Staff Seksi Kurikulum dan Sumber Daya Belajar, Bidang SD dan PLB
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
I1.6
Arief Wahyudy
Staff Seksi Kesehatan Keluarga
Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
I1.7
Rangi Faridha Asiz
Analis Perencanaan Anggaran
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
I1.8
Alina Balqis
Kepala Bidang Data dan Informasi
P2TP2A Provinsi DKI Jakarta
I19
DPRD Provinsi DKI Jakarta
I1.10
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
I1.11
Kategori Informan
Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
Muhammad Rezfrah Omar Drs. H. Achmad Nawawi, SH., M.Si Dr. Dermawan M.Si
Jabatan Informan Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Staff Bidang Kesejahteraan Rakyat
Advokat Anak Anggota Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak
129
Tita Juhartini Kelurahan Pilot Project Layak Anak
I1.12n Yulia
2
3
4
5
LSM di Bidang Anak
Forum Anak DKI Jakarta
Masyarakat
Dunia Usaha
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kelurahan Pulogebang, Jakarta Timur Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kelurahan Sungai Bambu, Jakarta Utara Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Cakung, Jakarta Timur Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPMP Kota Administrasi Jakarta Timur
Kecamatan Pilot Project Layak Anak
I1.13
Santi Nur R. S.STP
KPMP tingkat Kota Administrasi
I1.14
Ir. Wiwiek Andayani M.Si
Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DKI Jakarta
I2.1
Wardoyo Djohar
Ketua LPA Provinsi DKI Jakata
Wahana Visi Indonesia
I2.2
Rachel Priyoutomo
Manajer Program ADP Susukan
Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA)
I2.3
Dr. Seto Mulyadi P.Si., M.Si
Sekretaris Jendral Komnas Perlindungan Anak
Pengurus Forum Anak DKI Jakarta
I3.1
Yashinta
Plt. Ketua Forum Anak
Fasilitator Anak
I3.2
Fajar Pratama
Fasilitator Anak tingkat Provinsi DKI Jakarta
TP-PKK Provinsi DKI Jakarta
I4.1
Ir.Prasti Amayanti
Sekretaris I TP-PKK Provinsi DKI Jakarta
Pendamping Kota Layak Anak tingkat Wilayah
I4.2
Andi Noviriandi
Orang Tua
I4.3n
PT. Pembangunan Jaya
I5
Rosyati Dewi Andi Muhammad Jufri S.Kel, M.Si
Pendamping Forum Anak Wilayah Kota Jakarta Utara Orang Tua dari Anak yang mengikuti Forum Anak Jakarta Tim Sosial CSR Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Provinsi DKI Jakarta
Sumber: Peneliti, 2015 4.4
Deskripsi dan Analisis Data Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang didapatkan dari
hasil penelitian lapangan. Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan
130
Jones (1996: 296) yang menyatakan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program melalui 3 pilar antara lain: 1.
Organisasi: Pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadi program berjalan a. b. c. d. e.
2.
Penataan unit-unit lembaga pelaksana Ketersediaan tenaga pelaksana yang berkompeten Alokasi dana pembiayaan/anggaran untuk pemenuhan hak partisipasi anak Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan partisipasi anak Ketetapan metodis yang dibentuk oleh organisasi implementor untuk mencapai tujuan program
Interpretasi: Menafsirkan agar program seringkali dalam hal status menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. a. b. c. d.
3.
Kejelasan maksud dan tujuan pelaksanaan program Persepsi implementor terhadap program Dukungan politis dari elit pemangku kepentingan berjalannya program Dukungan publik terhadap berjalannya program
terhadap
Aplikasi/Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau yang lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program a. b.
Kesesuaian pelaksanaan program dengan pedoman pelaksanaan program Pemantauan capaian hasil pelaksanaan program
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh bersifat deskpritif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan dokumentasi. Untuk menganalisa data kualitatif tersebut, peneliti menggunakan
131
teori Miles & Huberman (Moleong, 2013: 307) yang terdiri dari empat kegiatan utama yaiu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Untuk
mempermudah
peneliti
dalam
menganalisis
data,
peneliti
melakukan reduksi data dengan memberikan kode pada aspek tertentu, yaitu: 1.
Kode Q1,2,3 dan seterusnya yang menandakan daftar urutan pertanyaan
2.
Kode I1,2,3 dan seterusnya menandakan urutan informan Langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk teks naratif,
bagan, matriks, hubungan antar kategori, network, flowchart, dan sejenisnya. Penarikan kesimpulan apabila peneliti sudah mendapatkan data jenuh, artinya telah ada pengulangan informasi, maka kesimpulan tersebut dapat dijadikan jawaban masalah penelitian. 4.5
Implementasi Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta
4.5.1 Dimensi Organisasi Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan sangat dibutuhkan organisasi sebagai pelaksana untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan tadi. Jones (1996: 296) menyatakan bahwa organisasi merupakan penataan kembali sumber daya, unit-unit, dan metode untuk menjadikan program berjalan (restrukturisasi sumber daya, pembentukan unit, dan metode untuk pelaksanaan program). 1.
Penataan Unit-Unit Lembaga Pelaksana Dalam pelaksanaan program pengarusutamaan partisipasi anak dalam
perumusan kebijakan publik ini terdapat petunjuk teknis sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan.
132
Organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditunjuk bertanggung jawab melaksanakan pengembangan partisipasi anak adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta kepada peneliti sebagai berikut: “Sebagai leading sector tentu saja BPMPKB Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan termasuk pengembangan Kota Layak Anak di DKI Jakarta. Di bidang partisipasi anak yaitu melalui pembentukan Forum Anak”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 6 Januari 2015). Pernyataan informan 1.1 di atas kemudian dibenarkan oleh Staff Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta: “Saat ini kita berpedoman pada kebijakan Kota Layak Anak dimana ada 5 klaster hak anak yang harus terpenuhi. Didalam kluster hak anak itu terbagi lagi menjadi 31 indikator pemenuhan hak anak yang kita jadikan panduan dalam perencanaan pembangunan khususnya untuk membangun kota layak anak. Di bidang partisipasi anak, kita sudah memfasilitasi pembentukan forum-forum anak atau kelompok anak yang bisa menjadi wadah bagi anak-anak untuk berpendapat mengeluarkan aspirasinya mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi dan itu leading sectornya adalah BPMPKB Provinsi DKI Jakarta”. (Wawancara dengan Informan 1.2 di Kantor Bidang Kesejahteraan Rakyat, 27 Februari 2015). Dalam
Juklak
Pelaksanaan
Kebijakan
Partisipasi
Anak
dalam
Pembangunan, terdapat 3 hal utama yang perlu dilakukan oleh penanggung jawab pelaksanaan kebijakan partisipasi anak, yaitu: membentuk tim gugus tugas partisipasi
anak
(menyediakan
tenaga
fasilitator
anak),
memfasilitasi
pembentukan Forum Anak, serta mengembangkan wilayah percontohan pengembangan partisipasi anak..
133
BPMPKB Provinsi DKI Jakarta dengan tugas pokok dan fungsinya khususnya Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak telah memfasilitasi pembentukan Forum Anak Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Nomor 188 Tahun 2011 tentang Pembentukan Forum Anak DKI Jakarta sebagai wadah partisipasi anakanak di Provinsi DKI Jakarta untuk menyuarakan ide, aspirasi dan kebutuhannya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Pembentukan Forum Anak di DKI Jakarta pertama kali pada tahun 2011 menurut Surat Keputusan Kepala Badan BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Nomor 188 Tahun 2011 yang dimulai dari tingkat Provinsi terlebih dahulu, kemudian tahun-tahun berikutnya berlanjut dibentuk forum-forum anak di tingkat kota/kabupaten administrasi di DKI Jakarta dan di kelurahankelurahan yang menjadi pilot project pengembangan Kelurahan Layak Anak”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 6 Januari 2015). Dari penjelasan informan 1.1 di atas dapat diketahui bahwa pendekatan yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memfasilitasi pembentukkan Forum Anak adalah top down yaitu pembentukan Forum Anak Jakarta yang dimulai dari tingkat provinsi kemudian bertahap hingga ke tingkat kelurahan. “Memang pendekatannya top down, jadi dimulai dari provinsi dulu baru berjenjang ke bawah. Ini dilakukan karena pada masa kepemimpinan Bapak Jokowi yang waktu itu (2011) menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta telah menginisiasi Kota Jakarta menuju Kota Layak Anak. Kalau harus menunggu gerakan dari bawah, maka akan sangat lama. Oleh karena itu, inisatif langsung dilakukan di tingkat Provinsi. Selanjutnya secara bertahap dilakukan ke tingkat kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan, bahkan kalau bisa sampai ke tingkat RT/RW”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 6 Januari 2015).
134
Puncak pembentukan Forum Anak DKI Jakarta adalah pengukuhan oleh Kepala Daerah yaitu Gubernur Provinsi DKI Jakarta, namun dalam hal ini karena tanggung jawab pengembangan partisipasi anak berada di tangan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Provinsi DKI Jakarta, maka pengukuhan Forum Anak DKI Jakarta dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta No.188 tahun 2011. “Memang Forum Anak DKI Jakarta masih berlandaskan SK Kepala Badan BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, tetapi ini yang sedang Forum Anak Jakarta (FORAJA) usahakan agar Forum Anak DKI Jakarta diperkuat dengan SK dari Gubernur secara langsung. Kita sudah coba beberapa kali bersurat ke Gubernur, tetapi memang hasilnya tetap sama dikembalikan lagi ke BPMPKB sebagai perpanjangan tangan Gubernur untuk urusan anak”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 6 Januari 2015). Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta No.188 tahun 2011 tersebut, pembentukan FORAJA bertujuan untuk: 1. Memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat berpartisipasi dalam penentuan kebijakan dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan anak, 2. Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, 3. Sebagai wadah koordinasi berbagai kegiatan partisipasi kelompok anak di DKI Jakarta, 4. Sebagai pusat informasi, pembelajaran dan pengembangan berbagai kegiatan dalam pemenuhan hak anak di DKI Jakarta 5. Sebagai duta perwakilan anak DKI Jakarta dalam berbagai acara yang berskala nasional dan internasional. Hal ini seperti disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta: “Keberadaan FORAJA ini memiliki cita-cita untuk mengimplementasikan empat hak dasar yang dimiliki
135
oleh anak yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak berpartisipasi.”.
(Wawancara
dengan
Informan
1.1
di
Kantor
Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 6 Januari 2015). Berikut ini adalah tatanan struktur organisasi Forum Anak Daerah DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini: Ketua Wakil Ketua
Sekretaris
Bendahara Divisi Pendidikan
Anggota
Divisi Perlindungan
Anggota
Divisi Kesehatan
Anggota
Divisi Partisipasi
Anggota
Divisi Kebutuhan Khusus
Anggota
Divisi Publikasi
Anggota
Gambar 4.2 Struktur Organisasi FORAJA Sumber: BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 2014 Jika dilihat pada gambar 4.2 tersebut, dapat diketahui bahwa dalam tatanan struktur organisasi Forum Anak DKI Jakarta terdiri dari tim inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) serta tim pelaksana (Divisi Pendidikan, Divisi Perlindungan, Divisi Kesehatan, Divisi Partisipasi, Divisi Berkebutuhan Khusus, Divisi Publikasi). Pembagian divisi tersebut disesuaikan dengan klaster hak anak yang terdapat dalam kebijakan pengembangan Kota Layak Anak seperti pernyataan dari Pelaksana Tugas Ketua Forum Anak Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:
136
“Pembentukkan Forum Anak Jakarta berpedoman pada kebijakan Kota Layak Anak yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Divisi yang terdapat di struktur Foraja kita sesuaikan dengan 5 klaster hak anak dari kota layak anak tadi yaitu klaster hak sipil dan kebebasan, klaster pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, dan klaster perlindungan khusus”. (Wawancara dengan Informan 3.1 di Sekretariat Forum Anak Jakarta, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 17 Februari 2015). Kemudian, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pelaksana Tugas Forum Anak Jakarta, peneliti dapat mengetahui bahwa mekanisme pemilihan kepengurusan Forum Anak Jakarta dilakukan melalui sistem voting yang dilakukan dari anak, oleh anak, dan untuk anak. “Sistem pemilihannya melalui voting, jadi kami dikumpulkan di BPMPKB Provinsi DKI Jakarta dari berbagai unsur anak yaitu perwakilan forum/kelompok anak dari masing-masing wilayah, kemudian ada yang berasal dari kelompok pramuka, kelompok agama, karang taruna, ada juga perwakilan dari forum anak setiap kecamatan/kelurahan, sama dari yayasan anak. Bahkan saat ini di Forum Anak Jakarta sudah ada salah satu anggota kami, dia merupakan perwakilan anak berkebutuhan khusus (anak dengan disabilitas). Setelah itu kami yang menentukan sendiri siapa dari kandidiat/teman kami yang kami anggap terbaik sebagai pengurus Forum Anak Jakarta”. (Wawancara dengan Informan 3.1 di Sekretariat Forum Anak Jakarta, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 17 Februari 2015). Dari pernyataan Informan 3.1 di atas dapat diketahui bahwa mekanime pembentukan Forum Anak Jakarta dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur/kelompok anak mulai dari perwakilan Forum Anak tingkat kota/kabupaten, kecamatan/kelurahan, dan kelompok anak dari berbagai organisasi anak lainnya seperti pramuka, karang taruna, yayasan sosial di bidang anak (yayasan anak berbasis agama, yayasan anak jalanan, yayasan anak disabilitas). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kepengurusan Forum Anak Jakarta sudah
137
mengakomodir seluruh kelompok anak sehingga dalam proses pengambilan keputusan telah mengakomodir berbagai kepentingan kelompok anak tersebut. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, jumlah Forum Anak di DKI Jakartayang diketahui pasti sudah memiliki Surat Keputusan Kepala Wilayah setempat berjumlah 46 buah dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.7 Jumlah Forum Anak yang Memiliki Surat Keputusan (SK) Kepala Wilayah Tingkat Provinsi Kota/Kabupaten Administratif Percontohan Kelurahan Layak Anak Jumlah
Jumlah
46
1 6 39
Sumber: BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 2014 Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa data pada tabel 4.7 di atas bukanlah data yang sesuai dengan kondisi real di lapangan karena berdasarkan wawancara mendalam dengan Beliau, seiring berjalannya waktu sebenarnya beberapa wilayah kelurahan dan kecamatan juga sudah membentuk Forum Anak, namun belum terdata oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Provinsi DKI Jakarta. “Memang secara real di lapangan itu sudah banyak yang membentuk forum anak di kelurahan maupun di kecamatan, namun ini masih terkendala dengan data karena kita belum melakukan pendataan ulang dan dari KPMP yang ada di Kota juga memang belum melaporkan data fix nya kepada kami. Tapi yang bisa kita pastikan saat ini itu ada 1 di tingkat provinsi, 6 untuk kota/kabupaten, dan 39 kelurahan pilot project sudah memiliki SK Kepala Wilayah setempat”. (Wawancara dengan Informan 1.1
138
di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 4 Februari 2015). Berdasarkan pernyataan Informan 1.1 di atas dapat peneliti analisis bahwa pemetaan data ulang tentang jumlah forum-forum anak yang telah terbentuk di DKI Jakarta belum dilakukan oleh BPMPKB Provinsi DKI Jakarta karena belum adanya laporan mengenai data jumlah Forum Anak yang terdapat di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi secara menyeluruh yang dilaporkan oleh Kantor Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Perempuan
(KPMP)
Kota/Kabupaten
Administrasi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur, Beliau membenarkan bahwa data tentang Forum Anak memang belum dilaporkan kepada BPMPKB Provinsi DKI Jakarta karena masih dalam proses pemantapan pembentukan Forum Anak di kelurahan-kelurahan maupun di kecamatan. “Untuk data karena belum lengkap Forum Anaknya jadi belum kita laporkan ke BPMPKB. Kita masih harus memastikan bahwa semua kelurahan dan kecamatan paling tidak sudah memiliki SK (Surat Keputusan) Forum Anak”. (Wawancara dengan Informan 1.13 di Kantor Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPMP Kota Administrasi Jakarta Timur, 9 September 2015). Selanjutnya, dalam rangka mendukung kegiatan Forum Anak maka diperlukan Sekretariat Forum Anak yang dapat digunakan oleh anak-anak untuk berdiskusi dan melaksanakan kegiatan. Keberadaan Sekretariat Forum Anak sendiri merupakan indikasi kualitas forum anak yang berpengaruh terhadap output kerja forum anak dan kualitas partisipasi anak. Di Provinsi DKI Jakarta,
139
ketersediaan Sekretariat Forum Anak masih menjadi kendala. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta kepada peneliti: “Untuk Sekretariat FORAJA ini juga masih menjadi kendala, tapi sebenarnya sudah disediakan di BPMPKB DKI Jakarta, tetapi karena adanya keterbatasan ruangan, maka sekarang ini untuk sementara kegiatan FORAJA menggunakan ruang rapat BPMPKB. Nanti tahun 2015 kita sudah ajukan anggaran ke Pemda untuk pemugaran gedung BPMPKB, nah kita sudah rancang dan siapkan satu ruangan khusus untuk sekretariat FORAJA supaya nanti anak-anak itu bisa lebih efektif lagi melaksanakan program dan kegiatan mereka. Begitu juga dengan yang terjadi di wilayah, banyak Forum Anak yang belum memiliki kesekretariatan tetap, tetapi kita dari BPMPKB coba bantu fasilitasi paling tidak di kantor-kantor kelurahan atau kecamatan disediakan sekretariat untuk forum anak. Beberapa kelurahan sudah ada yang menyediakan sekretariat forum anak, yang lainnya sedang diusahakan”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 6 Januari 2015). Berdasarkan pernyataan Informan 1.1 di atas dapat diketahui bahwa keterbatasan ruang di Kantor BPMPKB Provinsi DKI Jakarta menjadi alasan belum tersedianya ruang Sekretariat Forum Anak yang memadai. Dengan demikian, peneliti dapat menganalisis bahwa pelaksanaan kegiatan dan program Forum Anak DKI Jakarta tidak berjalan maksimal akibat terkendala ruang Sekretariat Forum Anak. Hal ini pun diakui oleh Forum Anak Jakarta kepada peneliti: “Kita sementara ini memang masih menggunakan Ruang Rapat BPMPKB Provinsi DKI Jakarta jika mengadakan pertemuan atau rapat pengurus karena kita belum punya ruang sekretariatnya sendiri. BPMPKB sih sudah menjanjikan tahun 2015 ini apabila pemugaran gedung BPMPKB sudah selesai maka akan disediakan satu ruangan khusus sebagai tempat sekretariat Forum Anak Jakarta. Bahkan kita juga pernah melakukan pertemuan outdoor, waktu itu di taman monas”. (Wawancara dengan Informan 3.1 di Sekretariat Forum Anak Jakarta, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 17 Februari 2015).
140
Berdasarkan pernyataan Informan 3.1 di atas, dapat diketahui bahwa untuk menyiasati kendala Sekretariat Forum Anak yang belum tersedia, Fasilitator Anak bersama dengan Forum Anak terkadang membuat kesepakatan bersama tentang waktu dan tempat pertemuan rutin mereka, apakah ingin tetap di dalam gedung (indoor) atau di luar gedung (outdoor). Hal ini seperti yang disampaikan oleh Fasilitator Anak kepada peneliti sebagai berikut: “Iya memang Sekretariat Forum Anak DKI Jakarta masih terkendala dengan ruangan karena ruangan di BPMPKB terbatas. Saat ini kami masih menggunakan ruang rapat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tapi, kadang-kadang kita (Fasilitator Anak) tanya ke anak-anaknya mereka maunya seperti apa pertemuannya dan bagaimana. Sempat kita adakan pertemuan di Taman Monas untuk penyegaran suasana anak-anak. Jadi, pembahasan agenda Foraja misalnya tentang persiapan Hari Anak Nasional, kampanye perlindungan anak, atau mengadakan kegiatan trauma healing itu tetap jalan tetapi jauh lebih santai dan kebersamaannya lebih terasa. Namun, ini disesuaikan kondisi juga apakah hujan atau tidak, karena kita harus memperhatikan unsur perlindungan dan keselamatan si anak. Jangan sampai gara-gara pertemuan di luar ruangan banyak anak yang sakit atau sebagainya sehingga mereka tidak bisa sekolah. Hal-hal seperti itu yang kita hindari”. (Wawancara dengan Informan 3.2 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 4 Februari 2015). Dari pernyataan Informan 3.2 di atas dapat diketahui bahwa meskipun Sekretariat Forum Anak belum tersedia, tetapi tanggung jawab untuk memfasilitasi pertemuan reguler anak-anak untuk membahas agenda Forum Anak Jakarta (Foraja) misalnya dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional atau pengadaan kegiatan seperti kampanye tentang perlindungan hak anak atau trauma healing bagi anak-anak korban musibah tetap dilakukan oleh BPMPKB bersama dengan Fasilitator Anak sehingga urusan pengembangan kapasitas partisipasi anak tetap berjalan meskipun dirasakan belum maksimal.
141
Selain memfasilitasi pembentukan Forum Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta juga bertanggung jawab menyediakan tim fasilitator anak. Tugas pokok tim fasilitator anak adalah membantu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta, diminta ataupun tidak, dalam menjalankan fungsi manajemen partisipasi anak, serta menggalang dukungan dalam melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan (Juknis Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, 2014). Fasilitator anak berfungsi untuk mendampingi anak dalam kegiatan-kegiatan pemenuhan hak partisipasi anak yang dilakukan baik oleh Pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), atau CSR (Corporate Social Responsibility). Hal ini seperti pernyataan dari Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta kepada peneliti: “Kita kan mengacunya pada program Kota Layak Anak (KLA), salah satu indikatornya adalah pembentukan Forum Anak. Jadi forum-forum anak yang telah kita bentuk itu tetap harus ada orang dewasa yang mengawasi. Karena anak-anak itu kan belum sepenuhnya bisa kita lepaskan apalagi forum anak ini berhubungan langsung dengan pemerintah. Mungkin kalau di tingkat Provinsi masuknya ke gugus tugas KLA (Kota Layak Anak) yang ada di kluster hak sipil dan kebebasan. Kalau di tingkat kota/kabupaten sampai kelurahan, kita ada yang namanya Forum Pendamping KLA (Kota Layak Anak) dan mereka itu yang mengawasi pengembangan wilayahnya menjadi kelurahan layak anak dan sekaligus juga mendampingi forum-forum anak yang sudah terbentuk di wilayahnya masing-masing. Forum Pendamping KLA (Kota Layak Anak) yang sudah memiliki Surat Keputusan Kepala Wilayah setempat itu seperti yang ada di Jakarta Utara, sebagian mungkin sedang dalam proses, dan sebagiannya lagi mungkin belum punya. Kami juga mendorong teman-teman Alumni Forum Anak untuk menjadi fasilitator anak, karena mereka ini kan dari segi pengalamannya dapat membimbing dan membina adik-adiknya yang ada di Forum Anak untuk mengembangkan potensi Forum Anak itu sendiri menjadi lebih baik. Bahkan saat ini Provinsi DKI Jakarta sedang usahakan
142
agar setiap RT minimal punya satu pendamping KLA untuk mengawasi dan mendampingi anak di wilayahnya tersebut”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 4 Februari 2015) Pernyataan Informan 1.1 di atas turut dibenarkan oleh Fasilitator Anak tingkat Provinsi DKI Jakarta dalam kesempatan wawancara sebagai berikut: “Mungkin istilah yang dikenal di daerah adalah pendamping KLA (Kota Layak Anak) ya. Soalnya, istilah fasilitator anak sendiri berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jadi alumni dari Forum Anak itu yang disebut dengan fasilitator anak. Tapi untuk tingkat kelurahan, kecamatan, dan tingkat kota itu masih dalam konteks pendamping forum anak sedangkan di tingkat provinsi hanya ada fasilitator anak”. (Wawancara dengan Informan 3.2 di Kantor Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, 19 April 2015) Berdasarkan informasi dari Informan 3.2 di atas dapat diketahui bahwa Tim Fasilitator Anak yang ada di Provinsi DKI Jakarta lebih dikenal dengan istilah Forum Pendamping Kota Layak Anak yang berfungsi mengawasi pemenuhan 31 indikator kota/kecamatan/kelurahan yang menjadi percontohan wilayah layak anak, sedangkan di tingkat provinsi lebih dikenal dengan fasilitator anak. Tugas seorang fasilitator anak selain membantu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menangani di bidang partisipasi anak, juga mengembangkan potensi dan kapasitas forum anak dalam mengadakan kegiatan yang dilakukan oleh Forum Anak itu sendiri. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Fasilitator Anak tingkat Provinsi DKI Jakarta yang peneliti wawancarai: “Menurut saya, fasilitator anak itu adalah seseorang yang mendampingi forum anak khususnya dalam mengembangkan forum anak itu sendiri, baik dari visi misinya, masalah anggarannya, masalah intern anaknya. Jadi, intinya fasilitator anak itu adalah orang yang mendampingi si forum anak. Tapi ada lagi istilah lain dari fasilitator anak, mungkin yang mengkoordinir si anak itu dalam kegiatan, misalkan ada kegiatan tentang
143
kampanye bahaya HIV/AIDS, nah fasilitator itu yang coba bantu anaknya, seperti apa teknisnya nanti. Terus di sisi lain juga misalkan forum anak ini ingin mengadakan sebuah acara, tidak mungkin kan anak sendiri yang meminta secara langsung anggaran kepada pemerintah atau kepada CSR, nah fasilitator lah yang membantu si anak untuk membuatkan proposalnya yang kemudian dilimpahkan lagi ke forum anak untuk diusulkan ke pemerintah atau CSR yang bersangkutan. Selain itu, fasilitator anak ini juga ada untuk menjaga dan melindungi forum-forum anak ini dari orangorang atau pihak yang tidak menyukai keberadaan forum anak serta membantu konflik-konflik yang terjadi antara forum anak dengan orang dewasa contohnya dengan karang taruna atau dengan kelompok anak lainnya. Peran fasilitator tersebut adalah menjadi penengah”. (Wawancara dengan Informan 3.2 di Kantor Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, 19 April 2015) Berdasarkan pernyataan Informan 3.2 di atas, dapat diketahui bahwa fasilitator anak juga berfungsi sebagai pelindung Forum Anak dari pihak-pihak yang menentang keberadaan Forum Anak Jakarta itu sendiri. Sebagai sebuah studi kasus, peneliti melakukan observasi pada sesi diskusi kegiatan Kongres Anak Cilincing yang diadakan oleh Forum Anak Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, 17 Maret 2015. Salah satu perwakilan Forum Anak yang berasal dari Kelurahan Cilincing menceritakan bahwa kendala yang dialami oleh mereka adalah kurangnya dukungan yang diberikan oleh Organisasi Karang Taruna terhadap keberadaan Forum Anak disana. Menurut perwakilan Forum Anak Kelurahan Cilincing tersebut, Organisasi Karang Taruna di lingkungan mereka melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik misalnya dengan cara menguasai lokasi teater anak yang semula digunakan oleh Forum Anak, justru saat ini digunakan oleh Karang Taruna sebagai tempat mereka berkegiatan dan diakui sebagai milik mereka. Kendala yang dialami oleh Forum Anak Kelurahan Cilincing tersebut kemudian didiskusikan bersama antar Forum Anak Kelurahan
144
lainnya dan bersama dengan Fasilitator Anak untuk dicarikan cara terbaik penyelesaiannya. Kasus yang terjadi seperti di atas merupakan gambaran bahwa tanggung jawab dari Fasilitator Anak adalah untuk menjembatani antara Forum Anak dengan pihak Karang Taruna supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini juga merupakan suatu bentuk proteksi dari Fasilitator Anak terhadap Forum Anak di Kelurahan Cilincing tersebut. Setelah mengetahui tentang peran dan tanggung jawab BPMPKB Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan hak partisipasi anak, pembahasan selanjutnya yaitu
mengenai
keterlibatan
organisasi
pelaksana
lainnya
dalam
mengimplementasikan Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta. Implementasi Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui pelibatan Forum Anak Jakarta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang di mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, hingga ke tingkat provinsi. Keikutsertaan Forum Anak dalam musrenbang merupakan salah satu simpul atau mata rantai dan tujuan utama dari pengembangan Forum Anak. Melalui musrenbang itulah anak-anak menyampaikan pandangan, aspirasi, suara, keinginan, kebutuhan, kekhawatiran dan keperluannya, sehingga dengan demikian dapat dipahami pemerintah telah mendengar suara anak dalam proses pengambilan keputusan (Sumber: Juknis Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, 2014).
145
Dalam
pelaksanaannya,
pemenuhan
hak
partisipasi
anak
dalam
pembangunan merupakan bagian penting dari pembangunan kota layak anak yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI kepada peneliti: “Pemenuhan hak partisipasi anak merupakan salah satu indikator dari kota layak anak, khususnya pada kluster hak sipil dan kebebasan dimana pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembentuk wadah partisipasi anak yaitu melalui Forum Anak Daerah. Forum Anak Daerah ini nantinya didorong untuk terlibat dalam Musrenbang, untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dimana sasarannya itu adalah para perencana dan pengambil keputusan yang meliputi seluruh stakeholder baik itu di Kementerian/Lembaga/Badan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dunia Usaha, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berhubungan di bidang anak. Meskipun leading sectornya adalah Badan PP dan PA”. (Wawancara dengan Informan 1.11 di Kantor Asisten Deputi Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 19 Maret 2015). Berdasarkan pernyataan Informan 1.11 di atas dapat diketahui bahwa untuk melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan melibatkan semua unsur kepentingan baik dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lembaga Swadaya Masyarakat, serta dukungan dari Dunia Usaha. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut: “Partisipasi anak ini sebenarnya tidak hanya dibebankan kepada BPMPKB karena sebenarnya semua unsur terlibat mulai dari Bappeda, SKPD-SKPD nya, LSM, Masyarakat, sampai Dunia Usaha melalui program CSR nya. Semuanya harus bersinergi untuk mendukung pemenuhan hak partisipasi anak yang juga menjadi bagian dari kota layak anak” (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 6 Januari 2015).
146
Hal senada juga turut disampaikan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga mitra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi perlindungan hakhak anak di Provinsi DKI Jakarta: “Semua harus terlibat dan saling mendukung paling ini berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten dan tentunya provinsi. Baik itu Bappeda, Kepala Pemerintahan masing-masing jenjang administratif, para pimpinan SKPD/UKPD, bahkan DPRD juga perlu”. (Wawancara dengan Informan 2.1 di Yayasan Bina Matahari Bangsa, 25 Februari 2015). Dalam rangka menyatukan berbagai unsur kepentingan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak di tingkat Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1192 Tahun 2011. “Kita sudah bentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak berdasarkan SK Gubernur Nomor 1192 Tahun 2011. Di situ setiap pemangku kepentingan mulai dari seluruh Badan, SKPD/UKPD, LSM, hingga Dunia Usaha juga ikut terlibat. Masing-masing sudah di bagi menjadi tim gugus tugas sesuai dengan kluster hak anak, ada kluster hak sipil dan kebebasan, kluster pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta kluster perlindungan khusus ya disesuaikan saja dengan tupoksi lembaganya”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Provinsi DKI Jakarta, 4 Februari 2015). Kemudian ditambahkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta bahwa dengan adanya Gugus Tugas Kota Layak Anak, maka seluruh unsur pemangku kepentingan terlibat dalam pemenuhan hak partisipasi anak. “Partisipasi anak itu kan bagian dari Kota Layak Anak, maka dengan dibentuknya Gugus Tugas Kota Layak Anak dapat dikatakan bahwa seluruh stakeholder itu terlibat dan perlu mendengar suara anak untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak
147
kita” (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Provinsi DKI Jakarta, 4 Februari 2015). Berdasarkan pernyataan yang diberikan Informan 1.1 di atas dapat diketahui bahwa pemenuhan hak partisipasi anak merupakan bagian tanggung jawab bersama seluruh unsur pemangku kepentingan yang terdapat di dalam Gugus Tugas Kota Layak Anak Provinsi DKI Jakarta tersebut. Berdasarkan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1192 Tahun 2011, Gugus Tugas Kota Layak Anak Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 2 tim yaitu Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah Gugus Tugas Kota Layak Anak Provinsi DKI Jakarta terdiri dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta sebagai Ketua I, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) Provinsi DKI Jakarta sebagai Ketua II, dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Provinsi DKI Jakarta sebagai Sekretaris. Tim Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) percepatan pencapaian Kota Layak Anak 2. Memberikan arahan dan masukan kepada Gugus Tugas mengenai substansi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) percepatan pencapaian Kota Layak Anak Sedangkan tugas Tim Pelaksana Gugus Tugas Kota Layak Anak terdiri dari 5 klaster hak anak yaitu: 1. Bidang Hak Sipil dan Kebebasan yang dikoordinir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta 2. Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif yang dikoordinir oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
148
3. Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dikoordinir oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 4. Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya dikoordinir oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 5. Bidang Perlindungan Khusus dikoordinir oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tim Pelaksana Gugus Tugas Kota Layak Anak mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Kota Layak Anak 2. Menyusun mekanisme kerja 3. Melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan anggota gugus tugas dan atau lainnya atau dengan SKPD/UKPD terkait secara berkala dan insidentil 4. Melakukan diseminasi informasi tentang Kota Layak Anak secara berkelanjutan dan berkesinambungan 5. Menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Kota Layak Anak yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya yang tersedia 6. Menyiapkan dan mengusulkan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan Kota Layak Anak 7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik yang melibatkan kelompok anak, dan 8. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas. Namun demikian, meskipun telah dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak, Provinsi DKI Jakarta belum memiliki Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD – KLA) sebagai upaya percepatan pencapaian Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta kepada peneliti: “Iya memang untuk RAD – KLA DKI Jakarta belum ada karena masih dalam tahap pembahasan dan penyusunan. Tapi ini bukan halangan karena kita kan harus berbuat apa yang bisa kita lakukan saat ini supaya Kota Layak Anak ini bukan sekedar motto saja. Melalui Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang sekarang yaitu Pak Ahok, kita menargetkan berapa jumlah kelurahan-kelurahan yang akan dijadikan sebagai pilot project kelurahan
149
layak anak setiap tahunnya. Tahun 2014 kita sudah ada 39 kelurahan, 2015 ini rencananya akan di bentuk 120 kelurahan lainnya. DKI Jakarta kan ada 267 kelurahan, nah target utama kita sampai 267 kelurahan tersebut kita jadikan Kelurahan Layak Anak. Ini kan pada akhirnya kita harapkan akan mewujudkan Kota Jakarta menjadi Kota Layak Anak”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 6 Januari 2015). Berdasarkan pernyataan Informan 1.1 di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Kota Layak Anak sehingga pelaksanaan Kota Layak Anak masih dilakukan secara sektoral oleh masing-masing tim pelaksana gugus tugas sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dan kewenangannya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta kepada peneliti: “Memang Gugus Tugas Kota Layak Anak telah ada, tetapi kami akui selama ini kerja tiap-tiap SKPD belum terpadu jadi masing-masing punya kegiatannya sendiri. Tapi kita selalu usahakan untuk mengadakan rapat koordinasi sekaligus penguatan Jaringan Kerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) setiap tahun untuk mengoptimalkan kinerja Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak di DKI Jakarta ”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 4 Februari 2015). Berdasarkan pernyataan Informan 1.1 di atas dapat diketahui bahwa pembentukan
gugus
tugas
telah
dilakukan
tetapi
dalam
menjalankan
pengembangan Kota Layak Anak masih dilakukan per sektoral. Oleh karena itu, untuk menata unit-unit lembaga pelaksana yang terlibat dalam pemenuhan hak partisipasi anak tersebut, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan Penguatan Jaringan Kerja Gugus Tugas Kota Layak Anak Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan kinerja tim pelaksana gugus tugas Kota Layak Anak tersebut.
150
Di bidang pemenuhan hak partisipasi anak, secara khusus BPMPKB Provinsi DKI Jakarta telah memfasilitasi Forum Anak Jakarta masuk ke dalam kegiatan perencanaan pembangunan atau musrenbang. BPMPKB Provinsi DKI Jakarta mengakui sudah melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi DKI Jakarta untuk memasukkan Forum Anak Jakarta sebagai peserta dalam Musrenbang mulai dari tingkat kelurahan hingga provinsi. “Musrenbang yang dilakukan di Provinsi DKI Jakarta merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun. BPMPKB sudah berkoordinasi dengan Bappeda untuk melibatkan Forum Anak Jakarta dalam musrenbang. Setelah itu BPMPKB mendorong setiap stakeholder hingga tingkat RW untuk melibatkan setiap anak dalam mengikuti musrenbang”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 4 Februari 2015). Pernyataan Informan 1.1 di atas kemudian dibenarkan oleh Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bappeda Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut: “Bappeda sudah mengkoordinasikan untuk memasukkan Forum Anak ke dalam Panduan Musrenbang sebagai peserta yang diundang. Sedangkan BPMPKB yang melakukan pembinaan Forum Anak hingga ke tingkat kelurahan”. (Wawancara dengan Informan 1.2 di Kantor Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 27 Februari 2015). Berdasarkan pernyataan informan 1.2 di atas dapat diketahui bahwa koordinasi antara Bappeda dengan BPMPKB sudah cukup baik karena beberapa pilot project kelurahan layak anak di DKI Jakarta sudah mengikutsertakan Forum Anak di wilayahnya masuk sebagai peserta dalam musrenbang. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan beberapa pengurus Forum Anak baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan Provinsi DKI Jakarta yang berhasil peneliti temui sebagai berikut: “Iya Forum Anak Kelurahan Sungai Bambu sudah ikut dalam Musrenbang sejak tahun 2014 kemarin”. (Wawancara dengan Ketua Forum Anak
151
Kelurahan Sungai Bambu, Jakarta Utara, di Kantor BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 13 Juni 2015). Begitu pula pernyataan dari perwakilan Forum Anak Kelurahan Ragunan Jakarta Selatan dalam kesempatan wawancara dengan peneliti dalam acara Penguatan Forum Anak Daerah Provinsi DKI Jakarta 2015: “Iya pernah ikut dalam musrenbang tapi hanya sekali”. (Wawancara dengan Sekretaris Forum Anak Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan, di Kantor BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 13 Juni 2015). Hal serupa juga dinyatakan oleh perwakilan Forum Anak Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara yang mengakui Forum Anak Kecamatan Cilincing telah dilibatkan dalam Musrenbang tingkat Kecamatan. “Kecamatan Cilincing sudah mengundang Forum Anak Cilincing untuk ikut musrenbang. Sistemnya itu usulan dari Forum Anak Cilincing yang diwakili oleh Ketua Forum Anak Cilincing dibawa pada saat Musrenbang”. (Wawancara dengan Ketua Humas Forum Anak Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, di Kantor BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 13 Juni 2015). Berdasarkan pernyataan beberapa Informan peneliti di atas maka dapat peneliti analisis bahwa pelibatan Forum Anak dalam Musrenbang di tingkat wilayah sudah dikoordinasikan oleh BPMPKB Provinsi DKI Jakarta baik dengan kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, maupun provinsi. Dengan demikian, BPMPKB sebagai leading sector pelaksana Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pengembangan partisipasi anak dalam pembangunan.
152
2.
Restukturisasi Sumber Daya Organisasi Sumber daya merupakan sebuah kebutuhan pokok bagi berjalannya
program menjadi lebih efektif dan efisien. Keberadaan sumber daya organisasi berguna untuk menggerakan implementasi program/kebijakan kepada tujuan yang hendak dicapai termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu sumber daya manusia sebagai tenaga pelaksana (Jones, 1996: 301). Edwards dalam Winarno (2014: 185) menyatakan bahwa dalam melaksanakan sebuah kebijakan/program sangat diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas dan kualitas mumpuni sehingga mampu menerapkan program/kebijakan tadi ke dalam tindakan-tindakan yang jelas dan pasti untuk mencapai tujuan dari kebijakan/program tersebut. Kompetensi sumber daya manusia/tenaga pelaksana yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik ini adalah sumber daya manusia yang memahami konsep tentang hak-hak anak atau istilah yang
diperkenalkan
oleh
Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak dikenal sebagai sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak (SDM terlatih KHA). Menurut Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak sangat dibutuhkan untuk dapat melaksanakan kebijakan perlindungan dan tumbuh kembang anak, berikut adalah pernyataan Beliau:
153
“Ya seharusnya kan SDM nya itu dari setiap SKPD memang harus tahu, mengerti dan bisa menerapkan hak-hak anak tadi ke dalam program kerjanya. Itu kita sebutnya SDM terlatih Konvensi Hak Anak (KHA), jadi mereka paham tentang apa saja hak-hak anak dan bagaimana menerapkannya”. (Wawancara dengan Informan 1.11 di Kantor Asisten Deputi Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 19 Maret 2015). Berdasarkan pernyataan Informan 1.11 di atas dapat diketahui bahwa untuk menjalankan program pemenuhan hak partisipasi anak dibutuhkan sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak di setiap Badan/Lembaga/SKPD sehingga penerapannya menjadi lebih optimal. Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, peneliti menemukan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta yang menjadi kunci pengembangan partisipasi anak belum memahami secara utuh tentang pentingnya memiliki sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak. Hal ini seperti pernyataan dari Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta kepada peneliti: “DKI Jakarta itu kan banyak sekali Badan/SKPDnya sekitar 500-an dari tingkat provinsi sampai ke kelurahan dan paling Badan/Lembaga yang menangani urusan anak saja yang tahu, itu juga kalau diterapkan dengan baik dan benar. Setahu saya di tingkat provinsi kurang lebih baru 10 SKPD yang sudah punya SDM terlatih KHA seperti BPMPKB, KPMP di 6 wilayah kota dan kabupaten administratif, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 4 Februari 2015). Berdasarkan pernyataan Informan 1.1 di atas, maka dapat diketahui bahwa dari 500 jumlah SKPD/Lembaga/Badan yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta masih sangat sedikit jumlah SKPD yang menurut BPMPKB Provinsi DKI Jakarta telah memiliki SDM terlatih Konvensi Hak Anak yaitu hanya 10 Badan/SKPD
154
saja. Minimnya sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak yang dimiliki oleh SKPD di DKI Jakarta turut dibenarkan oleh Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI: “Hasil evaluasi kami untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemahaman SDM tentang Konvensi Hak Anak (KHA) nya masih sangat kurang. Ini yang menyebabkan kendala dalam menerapkan hak-hak anak termasuk hak untuk berpartisipasi tadi. Kita lihat saja kenyataannya juga masih belum menggunakan prinsip-prinsip KHA kan. Misalnya anak-anak jalanan itu kan ditangkap tidak harus dengan kekerasan. Tapi, bagaimana mereka itu dibina dan dikembalikan ke sekolah. Kan, DKI Jakarta itu dananya banyak. Harus dipilah-pilah, kalau memang anak tersebut tidak punya akte, ditanya orang tuanya mana? Kan bisa kerja sama, kalau dia tidak punya identitas DKI Jakarta kan bisa dikembalikan ke daerah asal, buat kerja sama dengan gubernur daerah asalnya. Atau kalau pun mau di tanggung oleh Pemda DKI Jakarta, ya berikan anak-anak tersebut identitasnya, lalu sekolahkan. Kan DKI Jakarta ada program wajib belajar 12 Tahun. Itu sebenarnya dari sisi partisipasi, kluster hak sipil dan kebebasan”. (Wawancara dengan Informan 1.11 di Kantor Asisten Deputi Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 19 Maret 2015). Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1.11 di atas, peneliti dapat mengetahui bahwa Provinsi DKI Jakarta masih terbatas memiliki sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerahnya. Untuk mengatasi kendala kekurangan tenaga terlatih konvensi hak anak tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta melakukan Kegiatan Pelatihan Penerapan Konvensi Hak Anak bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penguatan kapasitas sumber daya manusia SKPD yang terlibat dalam urusan anak. Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut khususnya
155
di tahun 2014 didasari pada Surat Keputusan Kepala BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Nomor 352 tahun 2014. “Iya untuk mengatasi kendala kekurangan SDM terlatih KHA, kita melakukan pelatihan Konvensi Hak Anak berdasarkan SK Kepala Badan BPMPKB Provinsi DKI Jakarta bagi tenaga masing-masing SKPD dan terakhir pelaksanaanya tahun 2014 itu ada 40 peserta dari berbagai SKPD terutama bagi tenaga/petugas pemberi layanan di bidang bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan penegak hukum. Nanti kita kasih lampirannya”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 4 Februari 2015). Berdasarkan pernyataan Informan 1.1 di atas dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tenaga terlatih konvensi hak anak diupayakan melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan penerapan konvensi hak anak terutama ditujukan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan tugas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan penegakan hukum. Berikut ini adalah daftar jumlah SKPD yang diundang menjadi peserta dalam kegiatan pelatihan konvensi hak anak bagi kepala SKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014:
156
Tabel 4.8 Daftar Peserta Kegiatan Pelatihan Penerapan Konvensi Hak Anak Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas UMKM dan Koperasi Dinas Pelayanan Pajak Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan Dinas Perumahan dan Gedung Dinas Kebersihan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DPE Biro Dikmental Biro KDH dan KLN Biro Hukum Biro Umum Biro Tata Pemerintahan Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Biro Prasarana Kota Biro Perekonomian Biro Kesejahteraan Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kepegawaian Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan BPMPKB KPMP Jakarta Pusat KPMP Jakarta Timur KPMP Jakarta Utara KPMP Jakarta Selatan KPMP Jakarta Barat Inspektorat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BK3S Pusdiklat KB-KG KB Jakarta Selatan Satpol PP
Jumlah Peserta 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
Sumber: BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 2014 Namun demikian, meskipun beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tercantum dalam daftar peserta pelatihan penerapan Konvensi Hak Anak telah ikut hadir dalam kegiatan tersebut, pemberdayaan tenaga terlatih konvensi hak anak pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan kurang
157
dilakukan. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa unit Satuan Kerja Perangkat Daerah kunci yang menangani di bidang anak yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta dan mendapati bahwa para staf di dinas tersebut khususnya di bidang yang menangani tentang anak tidak mengetahui bahwa dinasnya telah mengikuti pelatihan penerapan konvensi hak anak yang diadakan oleh BPMPKB Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah pernyataan dari Staf Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta: “Untuk SDM terlatih konvensi hak anak jujur saja kami belum ada sepertinya dan implementasinya itu kita cuman berpedoman pada aturanaturan yang diberikan Kemensos dalam hal pelayanan di bidang rehabilitasi sosial anak. Kalau untuk pengarusutamaan gender atau pengarusutamaan hak anak itu kita jujur belum sepenuhnya paham”. (Wawancara dengan Informan 1.4 di Kantor Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 29 April 2015). Pernyataan Informan 1.4 di atas juga senada dengan yang disampaikan oleh Staf Seksi Kurikulum dan Sumber Daya Belajar, Bidang SD dan PLB, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut: “Tidak kita belum ada. sama sekali belum”. (Wawancara dengan Informan 1.5 di Ruang Bidang SD dan PLB, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 12 Juni 2015). Staf Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pun menyatakan hal yang sama sebagai berikut: “Kalau kaitannya dengan konvensi hak anak itu sosialisasinya disisipkan melalui kegiatan-kegiatan lain, contohnya dalam pelatihan penanganan KtA (kekerasan terhadap anak). Pelatihan KtA ini kan yang mengadakan kita (Dinas Kesehatan), tapi nanti mengundang juga semuanya yang terlibat seperti BPMPKB, P2TP2A, dan dinas lain yang terkait. Tapi untuk pelatihan Konvensi Hak Anak yang diadakan oleh BPMPKB, kita belum”.
158
(Wawancara dengan Informan 1.6 di Kantor Seksi Kesehatan Keluarga, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 29 Mei 2015). Peneliti juga mendapati hal yang sama dari pernyataan Analis Perencanaan dan Anggaran Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut: “Dari SDM nya sendiri kita belum ada yang terlatih KHA tapi waktu itu saya sendiri pernah dikirim untuk ikut pelatihan PPRG. Kita akui seharusnya sih memang ada dalam rangka mengetahui apa saja indikatorindikator hak anak yang perlu dipenuhi dalam suatu pembangunan, seperti misalnya kalau di kita dinas pertamanan berarti dalam membangun taman ramah anak ini. Untuk membangun kota layak anak, saya lihat dari SKPDSKPD nya sendiri juga memang masih bekerja secara parsial, jadi belum ada kesadaran bahwa ini menjadi bagian bersama”. (Wawancara dengan Informan 1.7 di Kantor Bidang Perencanaan dan Anggaran, Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, 5 Februari 2015). Berdasarkan pernyataan informan-informan peneliti seperti di atas, peneliti dapat menganalisis bahwa kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan pengembangan partisipasi anak masih belum memadai, yang ditandai dengan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia yang dapat memfasilitasi dan memberikan bantuan teknis serta pendampingan dalam strategi pengarusutamaan hak anak di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersangkutan. Di sisi lain, kegiatan Pelatihan Penerapan Konvensi Hak Anak bagi Kepala SKPD yang diadakan oleh BPMPKB Provinsi DKI Jakarta pun dirasakan kurang berjalan efektif, karena kurang tepatnya sasaran pemberian pelatihan tersebut. Berdasarkan data absensi kehadiran kegiatan pelatihan penerapan konvensi hak anak yang terdapat pada tabel 4.8 di atas, 40 peserta yang berasal dari berbagai SKPD yang di undang, hanya mengirimkan satu atau dua orang perwakilan staf dinas bersangkutan. Ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut
159
yang seharusnya ditujukan untuk Kepala SKPD justru hanya diwakili oleh staf yang memiliki kewenangan terbatas dalam membentuk dan mengarahkan pelaksanaan program/kegiatan SKPD di bidang anak. Hal ini jelas menjadi sebuah masalah karena menurut Winarno (2014: 185) salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah adalah sedikitnya pejabat yang mempunyai keterampilanketerampilan pengelolaan. Kurangnya personil pejabat yang terlatih dengan baik akan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang menjangkau banyak
pembaruan.
Apabila
dikaitkan
dengan
pelaksanaan
Program
Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta, maka jelas bahwa Kepala Pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang menjadi sasaran utama Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik belum memahami betul tentang pentingnya penerapan hak anak ke dalam rencana kerja program dan anggaran di bidangnya. Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan Pelatihan Penerapan Konvensi Hak Anak perlu ditata kembali dan dilakukan lebih tepat sasaran agar lebih efektif dalam menjalankan kebijakan/program di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak. Selanjutnya sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah program adalah sumber daya keuangan. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014: 148) menyatakan bahwa badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencanarencana dan desain program.
160
Dalam implementasi Pemerintah
Provinsi
DKI
Program Jakarta
Pengarusutamaan Partisipasi telah
menyediakan
anggaran
Anak, yang
diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas Forum Anak Jakarta seperti Dialog Interaktif Partisipasi Anak, Pembinaan dan Penguatan Forum Anak Daerah, Pembentukan dan Pembinaan Forum Anak untuk Mendukung
Percontohan
Fasilitator/Pendamping
bagi
Kota Forum
Layak Anak,
Anak dan
(KLA),
kegiatan
lainnya
Bimtek yang
berhubungan dengan Pengembangan Kota Layak Anak. “Untuk pembiayaan partisipasi anak itu kita dari pemerintah sudah sediakan dana dari APBD. Biasanya anggaran untuk partisipasi anak ada yang tergabung dalam penganggaran kota layak anak dan ada juga yang berdiri sendiri. Masing-masing dana dikeluarkan menurut kebutuhan di masing-masing wilayah dan menjadi kewenangan BPMPKB untuk tingkat Provinsi dan KPMP untuk tingkat kabupaten/kota administrasi. Bisa dilihat ini untuk tahun 2014 mencapai angka Rp. 7.747.845.714”. (Wawancara dengan Informan 1.2 di Kantor Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 27 Februari 2015). Berdasarkan wawancara dengan Informan 1.2 di atas dapat diketahui bahwa kewenangan penganggaran di bidang partisipasi anak berasal dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta dan dana yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pengembangan partisipasi anak ada yang diintegrasikan dengan anggaran kota layak anak maupun anggaran khusus untuk pengembangan partisipasi anak. Anggaran pelaksanaan program pengembangan partisipasi anak di Provinsi DKI Jakarta ini diakui setiap tahunnya meningkat seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPMKB Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut: “Dari sisi anggaran, anggaran Kota Layak Anak meningkat setiap tahunnya. Karena dengan adanya Forum Anak mereka akan bilang apa
161
yang mereka butuhkan kepada pemerintah, contohnya anak-anak meminta di fasilitasi studio radio anak dan ini nanti diusahakan dimasukkan ke dalam anggaran tahun depan (2016). Jadi bisa dikatakan bahwa dengan adanya forum anak ini, setiap tahun anggaran yang disediakan meningkat, hal-hal yang dibutuhkan mereka terakomodir secara bertahap dan perlahan-lahan menunjukkan kemajuan, termasuk dalam anggaran”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 6 Januari 2015). Dengan adanya anggaran pengembangan partisipasi anak, maka dapat dikatakan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memenuhi hak partisipasi anak cukup besar sehingga kebutuhan-kebutuhan anak diakomodir ke dalam perencanaan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya untuk menunjang berjalannya sebuah program, dibutuhkan pula sumber daya tambahan atau sumber daya pendukung yang mendorong pelaksanaan program menjadi lebih efektif (Jones 1996: 296). Sumber daya pendukung merupakan komponen penunjang keberhasilan penerapan sebuah program/kebijakan, karena tanpa adanya sumber daya pendukung ini dapat dipastikan implementasi program/kebijakan tadi tidak berjalan optimal. Dalam penelitian ini peneliti membagi sumber daya pendukung Implementasi Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta menjadi dua sesuai arahan dari Juknis Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, yaitu pengumpulan dan pemetaan data tentang anak di Provinsi DKI Jakarta serta ketersediaan sarana/prasarana untuk menunjang pengembangan partisipasi anak. Keberhasilan pengembangan partisipasi anak sangat ditentukan pada tahap persiapan yang dilakukan yaitu melalui pengumpulan dan pemetan data tentang
162
anak. Ketersediaan data dan informasi tentang anak dilakukan agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan anak di wilayah tersebut. Data utama yang sangat diperlukan dalam rangka mengembangkan partisipasi anak adalah data yang menggambarkan potensi dan persebaran anak, misalnya jumlah anak, rentang usia, jenis kelamin, kualitas tumbuh kembang anak, masalah yang dihadapi. Data pendukung lainnya yang diperlukan adalah data dan informasi anak yang memerlukan perlindungan khusus seperti: kesenjangan ekonomi, masalah sosial, kelompok rentan, anak berkebutuhan khusus, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari komunitas terpencil, dan lain sebagainya. (Sumber: Juknis Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, 2014). Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut: “Hal yang paling penting dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pertama harus punya pemetaan dulu, buat pendataan anak, bagaimana persebaran anak, proporsi anak, masalah-masalah yang dihadapi oleh anak dan lain sebagainya sehingga bisa memudahkan dalam menyusun strategi pengembangan partisipasi anak”. (Wawancara dengan Informan I1.11 di Kantor Asisten Deputi Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 19 Maret 2015). Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, peneliti mendapati bahwa pengumpulan dan pemetaan data tentang anak di Provinsi DKI Jakarta sifatnya masih parsial, belum terintegrasi, dan belum dimanfaatkan dengan baik lintas bidang maupun lintas sektoral. Padahal data mengenai persebaran dan potensi anak
sangat
penting
untuk
dapat
menjadi
acuan
bagi
setiap
163
Badan/Lembaga/SKPD/UKPD terutama Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam menyusun strategi perencanaan program dan anggaran yang berkaitan pembangunan di bidang anak secara terpadu. BPMPKB Provinsi DKI Jakarta sebagai leading sector pengembang kebijakan di bidang anak mengakui bahwa ketersediaan data mengenai anak yang dimiliki oleh BPMPKB Provinsi DKI Jakarta belum lengkap dan tidak dihimpun berdasarkan klaster hak anak sebagai acuan pengembangan strategi dan kebijakan di bidang anak. “Untuk data tentang anak jujur kita tidak punya lengkap dan untuk masalah data ini tidak semua di BPMPKB, masih berada di masing-masing SKPD yang bersangkutan, misal data tentang anak sekolah ada di dinas pendidikan, data tentang anak memerlukan kebutuhan khusus ada di dinas sosial, dan lain sebagainya, jadi masih belum terhimpun”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 6 Januari 2015). Berdasarkan pernyataan Informan 1.1 di atas dapat diketahui bahwa pementaan data tentang anak masih dilakukan oleh masing-masing SKPD dan belum terhimpun menjadi satu sehingga belum dapat dimanfaatkan lintas bidang dan lintas sektoral. Hal ini semakin diperkuat ketika peneliti mengkonfirmasi kepada Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas menghimpun dan mengintegrasikan seluruh program dan kegiatan di bidang anak: “data anak berasal dari BPS, SKPD dan UKPD. Kami hanya menerima laporan dari BPMPKB bahwa sudah terdapat Forum Anak di tiap kelurahan”. (Wawancara dengan Informan 1.2 di Kantor Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 27 Februari 2015).
164
Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap mengenai anak, peneliti kemudian melakukan observasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagai organisasi yang bertugas melakukan pendataan penduduk. “Secara garis besar ada 3 pilar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Disdukcapil, pertama kami melakukan pendataan penduduk (mencatat dan mendata biodata setiap anak penduduk DKI Jakarta yang lahir), lalu terhadap anak yang lahir tersebut kami mencatatnya untuk diberikan NIK (Nomor Induk Kependudukan) juga menerbitkan akta kelahiran sebagai identitas dan status hukum si anak sehingga di kemudian hari anak tersebut bisa mendapatkan hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia pada umumnya dan penduduk DKI Jakarta khususnya. Kemudian yang ketiga setelah melakukan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, dengan adanya data anak-anak tersebut yang terekam dalam data base kami, kami pun bisa menyajikan data-data penduduk termasuk data penduduk usia anak. Semua data yang kami sajikan terkait anak tadi tentu sangat bermanfaat buat perencanaan pembangunan terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas hidup anak, baik oleh Instansi/SKPD lainnya maupun oleh masyarakat, baik oleh pihak Akademisi ataupun LSM yang peduli tentang anak”. (Wawancara dengan Informan 1.8 di Kantor Bidang Data dan Informasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, 10 April 2015). Hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ternyata mengalami sejumlah kendala yang menyebabkan belum semua penduduk usia anak memiliki identitas kelahiran atau terdata dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan secara langsung melalui wawancara dengan peneliti sebagai berikut: “Dari sisi pemerintah, kami sudah berupaya menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang menurut kami sudah cukup lengkap bahkan sampai semua kelurahan itu sudah ada untuk menjalankan pelayanan administrasi kependudukan. Justru yang menjadi masalah
165
adalah kedisiplinan masyarakat dalam melapor kelahiran anaknya atau mendaftarkan anaknya agar memiliki NIK dan tercatat dalam Kartu Kelurga masih rendah. Masih banyak masyarakat di DKI Jakarta terutama kalangan menengah ke bawah yang berpikir kalau membuat akta kelahiran atau mencatat anaknya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan dipersulit dan bayar mahal. Padahal kami sudah mensosialisasikan bahwa semua registrasi penduduk itu gratis dan tidak perlu takut untuk mengurus secara langsung ke kantor kami bahkan di tingkat kelurahan sudah ada kok. Masyarakat itu juga kadang suka menunda-menunda, pas sudah waktunya mepet misalnya waktunya untuk mendaftarkan anak ke sekolah, karena tidak punya NIK akhirnya baru urus ke kami. Hal-hal seperti ini masih sering terjadi. Kendala lainnya juga masyarakat itu tidak pernah melakukan pembaharuan data keluarganya misalnya anak mereka selama 17 tahun masa SD terus ini kan akhirnya mempengaruhi pemutakhiran data kami. Menurut saya kinerja RT/RW sebagai ujung tombak pendataan penduduk yang paling dekat dengan masyarakat juga masih rendah. Tidak pernah mendata ulang penduduknya. Ini kan juga mempengaruhi kinerja Disdukcapil dalam menyajikan data yang valid dan akurat”. (Wawancara dengan Informan 1.8 di Kantor Bidang Data dan Informasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, 10 April 2015). Berdasarkan pernyataan dari Informan 1.8 di atas dapat diketahui bahwa kendala penyajian data dan pemutakhiran data tentang anak terkendala karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, di akui oleh Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, kinerja RT dan RW sebagai ujung tombak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menghimpun data penduduk juga masih rendah karena tidak pernah melakukan pendataan ulang penduduknya. Selanjutnya, pada sisi pemerintah, kendala yang dihadapi untuk mengintegrasikan data dan informasi penduduk khususnya penduduk usia anak di Provinsi DKI Jakarta adalah adanya perbedaan hasil pendataan yang dilakukan
166
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan dinas/instansi lainnya ataupun dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) anak. Berikut pernyataan dari Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada peneliti: “Data yang kami catat dalam database kami memang masih ada perbedaan dengan data yang dihimpun oleh dinas lainnya, dengan LSM saja kami punya data yang jauh berbeda. Contohnya data tentang anak terlantar yang kami miliki berbeda dengan data yang dimiliki dinas sosial dan LSM anak misalnya seperti Plan Indonesia itu beda sekali. Kenapa bisa seperti itu? ya karena memang kami melakukan registrasi penduduk berdasarkan kepemilikan identitas kependudukan. Sedangkan mereka kan tidak melihat itu, baik yang sudah punya maupun belum semuanya di data sesuai dengan indikator yang mereka kembangkan. Ini memang belum ada koordinasi antar dinas terkait. Tapi tahun ini (2015) kami sudah mulai mengembangkan kerja sama antar dinas contohnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan LSM Anak Plan Indonesia untuk meregistrasi anak-anak terlantar yang ada di pantipanti asuhan agar semua anak memiliki identitas dan terdata dengan pasti dalam database kependudukan kami”. (Wawancara dengan Informan 1.8 di Kantor Bidang Data dan Informasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, 10 April 2015). Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari Informan 1.8 di atas dapat diketahui bahwa selama ini memang belum ada koordinasi antar dinas untuk menyatukan perbedaan data anak yang dihimpun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Tetapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sudah mulai berkoordinasi dengan dinas lain untuk melakukan pendataan tentang anak secara terintegrasi misalnya dengan Dinas Sosial seperti yang dinyatakan oleh Informan 1.8 di atas, dan juga dengan dinas-dinas lainnya seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. “Kami juga membuat link antar dinas untuk memberikan pelayanan publik kepada penduduk usia anak. Seperti dinas pendidikan untuk registrasi
167
peserta didik baru atau penerima bantuan Kartu Jakarta Pintar, mereka sudah punya link untuk mengakses ke database kependudukan untuk memastikan data tentang anak tersebut. BPJS juga sudah ada link untuk memverifikasi data pengguna layanan mereka termasuk usia anak. Tapi memang kami akui belum semua dinas memandang ini”. (Wawancara dengan Informan 1.8 di Kantor Bidang Data dan Informasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, 10 April 2015). Berdasarkan pernyataan Informan 1.8 di atas dapat diketahui bahwa pemanfaatan data yang dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh dinas lainnya akibat masih rendahnya rasa saling percaya lintas SKPD dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai organisasi induk data kependudukan termasuk penduduk usia anak dalam hal penanganan masalah perlindungan dan kesejahteraan anak. “Belum semua instansi/dinas itu terbuka dan percaya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Salah satu seksi yang ada di kami yaitu seksi pemanfaatan data tugasnya adalah untuk menginformasikan bahwa kami punya data anak yang dapat dimanfaatkan oleh semua instansi. Nah terkait sumber data yang kita miliki ini belum banyak diakses atau dimanfaatkan oleh dinas terkait karena belum banyak instansi yang mengetahui tentang ini sehingga yang kita lakukan saat ini adalah mensosialisasikan adminduk (administrasi kependudukan) yang berisi data yang valid dan akurat kepada dinas-dinas terkait”. (Wawancara dengan Informan 1.8 di Kantor Bidang Data dan Informasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, 10 April 2015). Berdasarkan pernyataan Informan 1.8 di atas dapat diketahui masih terdapat beberapa kendala dalam hal pengintegrasian data penduduk usia anak di Provinsi DKI Jakarta karena belum tersosialisasikannya sistem administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta kepada dinas lainnya. Padahal pemanfaatan data tentang anak sangat diperlukan oleh seluruh stakeholder yang berhubungan di bidang pelayanan anak.
168
Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai induk data penduduk usia anak perlu melakukan koordinasi lebih lanjut atau membuat link dengan semua stakeholder anak baik SKPD/Badan/Lembaga, Akademisi, LSM dan lain sebagainya untuk memberikan pelayanan terbaik untuk anak. Hal tersebut turut disampaikan oleh Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. “Memang sebaiknya dalam urusan pelayanan publik seharusnya setiap SKPD atau instansi pemerintah menjadikan NIK sebagai kunci akses masyarakat untuk mengakses pelayanan publik tersebut. Dalam hal perencanaan pembangunan di tingkat apapun entah itu RW atau RT, kelurahan, kecamatan, kota sampai provinsi semua program yang sasarannya adalah anak seharusnya mengacu pada data anak hasil registrasi kependudukan di Disdukcapil”. (Wawancara dengan Informan 1.8 di Kantor Bidang Data dan Informasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, 10 April 2015). Setelah mengetahui bagaimana penyediaan sarana data tentang anak di Provinsi DKI Jakarta, pembahasan selanjutnya yaitu tentang penyediaan fasilitas dan sarana/prasarana pendukung lainnya yang juga diperlukan untuk menunjang kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi hak partisipasi anak. Ada 2 jenis fasilitas yang perlu dikembangkan dalam rangka pengembangan partisipasi anak yaitu pertama adalah bahan dan sarana KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) tentang partisipasi anak yang dapat disosialisasikan kepada Lembaga/Badan/SKPD/UKPD yang relevan dengan pemenuhan hak partisipasi anak. Kemudian yang kedua fasilitas dalam bentuk fisik seperti taman atau ruang terbuka diskusi bagi anak untuk berkumpul dan berpartisipasi dalam hal pengembangan bakat, minat dan kemauannya.
169
“Untuk pengembangan partisipasi anak ini, ada dua sarana prasarana yang perlu difasilitasi oleh pemerintah, yang pertama dalam bentuk piranti lunak (software) seperti kebijakan-kebijakan, pedoman-pedoman, sarana dan bahan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE); kemudian piranti kerasnya (hardware) yaitu secara fisik seperti taman bermain, ruang terbuka diskusi dan sebagainya”. (Wawancara dengan Informan 1.11 di Kantor Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 19 April 2015). Bahan dan Sarana Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tersebut sangat berpengaruh terhadap upaya membangun pemahaman dan kesadaran orang dewasa dan anak-anak dalam memahami konsep kebijakan, program dan kegiatan partisipasi anak. Bentuk-bentuk bahan KIE partisipasi anak dapat dilihat pada gambar 4.3 di bawah ini
Gambar 4.3 Bahan KIE Partisipasi Anak di Kantor BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2015 Seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.3 di atas, sarana dan bahan KIE untuk mempermudah proses komunikasi dalam mensosialisasikan tentang partisipasi anak bentuknya yaitu stand banner maupun brosur. Kepala Asisten Deputi
Partisipasi
Anak
Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan
dan
170
Perlindungan Anak menyatakan bahwa semakin beragam bahan KIE maka akan semakin efektif dalam menyampaikan makna pentingnya partisipasi anak misalnya dapat dilakukan dalam bentuk stand banner, poster, sticker, leaflet, booklet, pin dan lain sebagainya. “Semakin beragam bahan KIE nya akan semakin menarik minat masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengetahui tentang pentingnya partisipasi anak. Memang untuk sosialisasi hak-hak anak ini, kita dari pusat sudah melakukan banyak hal seperti KIE, poster, sticker, stand banner, video tapi memang belum menjangkau ruang-ruang publik. Nah, ini yang mau kita kerjakan nanti, rencananya KPP berniat untuk bekerja sama dengan Dishub (Dinas Perhubungan), Organda dan perusahaan transportasi umum lainnya misalnya PT. Garuda, PT. Kereta Api, Busway untuk mengiklankan tentang anak supaya lebih efektif. Karena yang saya lihat di luar negeri seperti Australia itu sangat efektif sekali iklan-iklan tentang anak di tempel di angkot, di bandara, di stasiun kereta api lewat iklan di LED TV yang ada di sana. Kalau di daerah sebenarnya bisa disesuaikan dengan kearifan lokal, misalnya kalau di Jakarta kan bisa dengan iklan pakai dialek betawi, atau berdasarkan kreativitas Forum Anak untuk mensosialisasikan tentang hak-hak anak”. (Wawancara dengan Informan 1.11di Kantor Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 19 April 2015). Hasil temuan lapangan peneliti mengenai bahan KIE tentang partisipasi anak ini sudah cukup mendukung BPMPKB Provinsi DKI Jakarta dalam mensosialisasikan mengenai hak partisipasi anak baik di tingkat kota/kabupaten, kecamatan hingga kelurahan. Hal ini seperti yang diakui oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta: “Bahan KIE tentang partisipasi anak kita sudah punya itu contohnya seperti stand banner yang di pajang itu, terus ada juga brochure. Semuanya itu sudah kita sosialisasikan mulai tingkat kota/kabupaten, kecamatan sampai tingkat kelurahan tapi memang belum semua, paling kalau mau dilihat bisa langsung datangi saja kantor-kantor kecamatan atau kelurahan yang menjadi pilot project kelurahan layak anak. Kalau di tingkat kota/kabupaten di KPMP nya. Kita juga sediakan bahan KIE
171
tentang kota layak anak juga. Ini cukup efektif untuk memberikan penyadaran terhadap pemerintah di lini bawah tentang pentingnya hak partisipasi anak”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 6 Januari 2015). Berdasarkan pernyataan Informan 1.1 di atas peneliti dapat mengetahui bahwa keberadaan sarana dan bahan KIE mengenai hak partisipasi anak cukup membantu proses sosialisasi tentang hak partisipasi anak. Pernyataan dari Informan 1.1 tersebut semakin diperkuat dengan hasil observasi peneliti ke beberapa pilot project kelurahan layak anak di wilayah DKI Jakarta tentang sosialisasi partisipasi anak di lingkungan mereka sebagai berikut: “Dari BPMPKB atau KPMP Wali Kota Jakarta Timur sih memang pernah melakukan kunjungan langsung ke kelurahan Pulogebang untuk memantau langsung pelaksanaan kelurahan layak anak disini, wilayah sampling nya itu ada RW 11 dan kita dari pihak kelurahan dimintai rekapan data apa saja yang dibutuhkan disini seperti itu. Termasuk juga ada arahan tentang pembentukan Forum Anak” (Wawancara dengan Informan 1.12a di Kantor Kasi. Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kelurahan Pulogebang, Jakarta Timur, 10 Juni 2015). Hal yang sama juga peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Sungai Bambu Jakarta Utara sebagai berikut: “Sungai Bambu itu kelurahan yang paling pertama untuk wilayah Jakarta Utara terkait kota layak anak, karena waktu itu oleh Pak Jokowi peresmian pelaksanaan kota layak anak kan ada di sini. Kalau untuk Forum Anak kita sendiri sudah bentuk sejak deklarasi kota layak anak oleh Pak Jokowi tahun 2011. Kita sudah ada Forum Anaknya”. (Wawancara dengan Informan 1.12b di Kantor Kasi. Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kelurahan Sungai Bambu, Jakarta Utara, 9 Juni 2015). Dari hasil observasi peneliti ke beberapa pilot project kelurahan layak anak tersebut maka dapat dianalisis bahwa penyediaan sarana prasarana pemenuhan hak partisipasi anak memang secara nyata telah dilakukan oleh
172
BPMPKB Provinsi DKI Jakarta. Berikut ini adalah sarana dan bahan KIE yang berhasil peneliti jumpai di kantor pemerintahan lokal seperti di Kantor Kecamatan Cakung Jakarta Timur dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Jakarta Timur:
Gambar 4.4 Bahan KIE yang sudah disosialisasikan oleh BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Di Kantor Kecamatan Cakung, Jakarta Timur
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2015
Gambar 4.5 Bahan KIE yang sudah disosialisasikan oleh BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Di Kantor KPMP Kota Jakarta Timur Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2015
173
Kemudian yang kedua sarana yang diperlukan untuk menunjang pemenuhan hak partisipasi anak menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta adalah sarana dalam bentuk fisik yaitu fasilitas ruang terbuka untuk anak-anak berpartisipasi mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya. “Sarana fisiknya kita sudah fasilitasi taman bermain anak untuk anak-anak di DKI Jakarta bisa berkegiatan di taman tersebut namanya taman interaktif dan sekarang tahun 2015 ini project yang sedang kita jalankan adalah pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) masing-masing di 5 wilayah kota dan 1 kabupaten. Lebih lengkapnya bisa ditanyakan langsung ke Dinas Pertamanan DKI Jakarta”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 4 Februari 2015). Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta kepada peneliti sebagai berikut: “Untuk mendukung partisipasi anak, anak itu memerlukan sarana seperti taman bermain. Kalau di DKI Jakarta beberapa wilayah sudah ada yang mempunyai sarana bermain ini sebagai tempat untuk anak berkumpul, berdiskusi, mengembangkan minat dan bakatnya, berolahraga, bermain serta melakukan aktivitas-aktivitas anak lainnya. Ini bisa ditanyakan lebih lanjut ke BPMPKB kalau masalah data lengkapnya ada di dinas pertamanan yang lebih tahu”. (Wawancara dengan Informan 2.1 di Yayasan Bina Matahari Bangsa, 25 Februari 2015). Berdasarkan pernyataan Informan 2.1 di atas dapat diketahui bahwa penyediaan ruang terbuka sangat diperlukan sebagai penunjang hak partisipasi anak khususnya partisipasi anak dalam klaster pemanfaatan waktu luang. Penyediaan sarana taman ramah anak ini dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta khususnya di Bidang Pertamanan untuk memfasilitasi anak-anak DKI Jakarta berkegiatan di taman tersebut. Hasil wawancara peneliti dengan Analis Perencanaan Anggaran Dinas Pertamanan
174
Provinsi DKI Jakarta mendapati bahwa penyediaan sarana taman yang layak untuk anak sudah disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan membangun taman interaktif di berbagai wilayah yang ada di Provinsi DKI Jakarta. “Sebenarnya kita sudah memfasilitasi taman yang ramah anak sehingga mereka bisa melakukan aktivitas di situ apakah itu kegiatan untuk berkesenian, berkumpul, bermain, dan lain-lain yang dilakukan oleh anak, di taman tersebut sudah kita lengkapidengan CPG (children play ground) dan untuk menunjang keselamatan si anak kita juga sediakan satpam sehingga anak-anak tersebut ada yang mengawasi. Kaitannya dengan taman ramah anak ini, saat ini ada kebijakan dari Gubernur yang menginginkan setiap RW itu sudah ada taman, namun itu juga sedang kita usahakan untuk mencari lokasi-lokasinya. Mungkin untuk sementara ini kalau di setiap RW belum, setiap Kelurahan diusahakan ada; kalau setiap kelurahan belum, minimal setiap kecamatan sudah ada. Jadi kita itu menetapkan setiap kelurahan mempuyai minimal 3 taman interaktif dan 2 diantaranya seharusnya taman ramah anak, tapi saya juga tidak tahu apakah setiap taman sudah ramah anak atau belum karena indikator taman ramah anak itu sendiri belum ada”. (Wawancara dengan Informan 1.7 di Kantor Bidang Program dan Penganggaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, 5 Februari 2015). Berdasarkan pernyataan informan 1.7 di atas dapat diketahui bahwa untuk memfasilitasi anak di lingkungan yang ramah terhadap anak, Dinas Pertamanan dan Pemakaman membangun taman interaktif dimana setiap 3 taman interaktif memiliki 2 buah taman ramah anak. Data mengenai jumlah taman interaktif yang telah dibangun oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini:
175
Tabel 4.9
Jumlah Taman Interaktif menurut Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014
Wilayah Kota Jakarta Pusat Kota Jakarta Utara Kota Jakarta Barat Kota Jakarta Selatan Kota Jakarta Timur Kab. Kepulauan Seribu Total
Jumlah 18 18 15 20 30 101
Sumber: Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta, 2014 Berdasarkan data taman interaktif pada tabel 4.9 di atas, peneliti dapat menganalisis bahwa penyediaan sarana maupun prasarana yang menunjang upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi hak partisipasi anak telah dilakukan meskipun belum menjangkau seluruh wilayah yang ada di DKI Jakarta seperti di Kepulauan Seribu. Terkait dengan penyediaan sarana fasilitas taman interaktif
tersebut,
peneliti
juga
menemukan
sejumlah
kendala
dalam
pembangunan taman ramah anak di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Analis Perencanaan dan Anggaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta diketahui bahwa kendala tersebut disebabkan oleh belum tersedianya indikator pembangunan taman ramah anak di DKI Jakarta, sehingga konsep pembangunan taman ramah anak tersebut masih belum dipahami dengan jelas. “Kebijakan tentang pembangunan taman ramah anak ini belum ada standarnya baik teknis, biaya, dan bagaimana perancangannya. Indikatorindikator untuk membangun taman yang layak anak ini juga belum jelas. Seharusnya BPMPKB sebagai leading sector sudah menetapkan minimal indikator-indikator apa saja yang perlu dilakukan untuk taman layak anak tersebut. Sehingga kita juga tidak tahu apakah taman yang kita bangun itu
176
sudah ramah terhadap anak atau belum”. (Wawancara dengan Informan 1.7 di Kantor Bidang Program dan Penganggaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, 5 Februari 2015). Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1.7 di atas dapat diketahui bahwa BPMPKB Provinsi DKI Jakarta sebagai leading sector pelaksana kebijakan kabupaten/kota layak anak belum menetapkan indikator pembangunan taman yang ramah anak, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi di lingkungan Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta. “Kita juga terkendala karena perbedaan persepsi antara taman dengan ruang publik terpadu, dari bidang pertamanan menghendaki bahwa taman dikhususkan untuk taman saja tidak ada fasilitas apapun di situ, jadi fungsinya lebih kepada penghijauan. Sedangkan Gubenur menghendaki agar ruang publik terpadu itu selain berisi penghijauan, juga memiliki fasilitas-fasilitas lain yang diperuntukan bagi warga masyarakat seperti sarana bermain anak, Posyandu, ruang PAUD, Pojok ASI dan lain sebagainya makanya untuk Ruang Publik Terpadu Ramah Anak itu lebih diserahkan ke BPMPKB, tapi dinas pertamanan tetap ikut di bidang penghijauannya saja. Makanya yang kita butuhkan saat ini yaitu indikator pembangunan taman ramah anak yang dapat membantu seksi perancangan dalam mendesain taman yang sesuai dengan kebutuhan anak”. (Wawancara dengan Informan 1.7 di Kantor Bidang Program dan Penganggaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, 5 Februari 2015). Pernyataan dari Informan 1.7 di atas menjelaskan bahwa pembangunan taman ramah anak di Provinsi DKI Jakarta memang belum di dukung kebijakan teknis bagaimana proses pembangunan taman tersebut mulai dari awal perancangan desain, penentuan lokasi pembangunan taman, penyiapan material, hingga pembiayaan. Sehingga peneliti dapat menganalisis untuk pembangunan berspektif hak anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta sendiri sebagai leading sector pengembang kebijakan perlindungan dan kesejahteraan anak belum
177
menetapkan indikator-indikator yang pasti yang dapat dijadikan sebagai patokan pembangunan ramah anak termasuk di bidang pembangunan taman ramah anak. 3.
Penetapan Metode Pelaksanaan Program Setelah keterpaduan hirarki antar lembaga pelaksana telah dibuat,
penyediaan sumber daya organisasi dilakukan, selanjutnya adalah ketetapan metode yang dibentuk oleh implementor agar pelaksanaan program partisipasi anak menjadi lebih efektif. Metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara kerja yang mempunyai sistem dalam memudahkan pelaksanaan dari suatu kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Dalam hubungannya dengan implementasi Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak di Provinsi DKI Jakarta, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa metode yang digunakan oleh Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan adalah dengan memfasilitasi pembentukan Forum Anak secara bertahap khususnya pada kelurahan-kelurahan pilot project yang ditunjuk sebagai wilayah percontohan kelurahan layak anak. “Ya metodenya itu tadi dengan cara membentuk Forum-Forum Anak di wilayah-wilayah. Karena untuk mewujudkan partisipasi anak itu kan anak tidak bisa satu-satu, jumlah anak di DKI Jakarta itu besar sekali. Makanya disiasati melalui pembentukan Forum Anak, sehingga suara anak itu di tampung oleh teman-teman mereka yang menjadi pengurus Forum Anak kemudian di sampaikan ke Pemerintah. Pemerintah DKI Jakarta salah satu programnya adalah kota layak anak dan sudah dimulai dengan membentuk kelurahan-kelurahan percontohan layak anak. Tahun 2014 kita sudah ada 39 kelurahan yang dijadikan sebagai percontohan kelurahan layak anak. Melalui kelurahan-kelurahan layak anak itulah kita dorong pembentukan Forum Anak sebagai percontohan pengembangan partisipasi anak di wilayah lainnya”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 4 Februari 2015).
178
Dari pernyataan Informan 1.1 di atas dapat diketahui bahwa metode yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pemenuhan hak partisipasi anak dalam pengambilan keputusan adalah dengan membentuk wilayah percontohan pengembangan partisipasi anak yang relevan dengan percontohan kota layak anak. Hal ini dilakukan karena wilayah percontohan pengembangan partisipasi anak melalui pilot project kelurahan layak anak akan saling bersinergi untuk menciptakan suatu lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, tahun 2014 jumlah kelurahan yang telah ditetapkan sebagai percontohan kelurahan layak anak oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ada 39 kelurahan. Data tentang 39 pilot project kelurahan layak anak seperti dibawah ini:
179
Tabel 4.10 Pilot Project Kelurahan Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta, 2014 Kota/Kabupaten Administrasi
Kota Administrasi Jakarta Utara
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kota Administrasi Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta Timur
Kabupaten Administrasi Kep. Seribu TOTAL
Kelurahan Kelurahan Pluit Kelurahan Pademangan Barat Kelurahan Cilincing Kelurahan Tugu Utara Kelurahan Sungai Bambu Kelurahan Pegangsaan Dua Kelurahan Manggarai Kelurahan Kuningan Timur Kelurahan Tegal Parang Kelurahan Gandaria Selatan Kelurahan Ulujami Kelurahan Pondok Pinang Kelurahan Rawa Barat Kelurahan Srengseng Kelurahan Ragunan Kelurahan Duren Tiga Kelurahan Pasar Baru Kelurahan Petojo Selatan Kelurahan Paseban Kelurahan Serdang Kelurahan Cempaka Putih Timur Kelurahan Pegangsaan Kelurahan Johar Baru Kelurahan Karet Tengsin Kelurahan Palmerah Kelurahan Kelapa Dua Kelurahan Kemanggisan Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kelurahan Pulo Gebang Kelurahan Munjul Kelurahan Cijantung Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kelurahan Utan Kayu Selatan Kelurahan Makassar Kelurahan Kayu Putih Kelurahan Duren Sawit Kelurahan Kramat Jati Kelurahan Pulau Panggang Kelurahan Pulau Untung Jawa 39 Kelurahan
Sumber: BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 2014 Dari daftar 39 pilot project kelurahan layak anak di Provinsi DKI Jakarta seperti pada tabel 4.10 di atas, kelurahan-kelurahan yang diakui aktif dalam
180
melaksanakan pengembangan partisipasi anak adalah kelurahan yang terletak di Kota Jakarta Utara. Hal ini seperti pengakuan Fasilitator Anak Forum Anak DKI Jakarta kepada peneliti sebagai berikut: “Memang kalau DKI Jakarta yang sudah terbilang bagus pelaksanaan partisipasi anaknya itu ada di Jakarta Utara meskipun masing-masing kota dan kelurahan punya keunggulannya sendiri karena masing-masing wilayah kan berbeda karakteristik daerahnya. Nah untuk partisipasi anak ini contohnya itu seperti di Kecamatan Cilincing, mereka sudah terbilang aktif. Bulan April ini, salah satu kegiatan dari Forum Anak Kecamatan Cilincing yang akan mereka lakukan adalah Kongres Anak Cilincing”. (Wawancara dengan Informan 3.2 di Kantor Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, 19 April 2015). Berdasarkan pernyataan Informan 3.2 di atas dapat diketahui bahwa salah satu kelurahan yang aktif mengadakan kegiatan partisipasi anak adalah Kelurahan Cilincing Kota Jakarta Utara. Pada kesempatan peneliti menghadiri kegiatan Kongres Anak Cilincing yang diadakan pada 17 April 2015, peneliti mengamati bahwa kegiatan forum-forum anak yang ada di Kecamatan Cilincing sudah cukup aktif. Kegiatan Kongres Anak Cilincing tersebut merupakan suatukegiatan pertemuan seluruh forum-forum anak kelurahan yang ada di Kecamatan Cilincing untuk membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing Forum Anak Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Cilincing untuk kemudian didiskusikan bersama sehingga pada akhirnya dicapai kesepakatan untuk mengatasi masalah tersebut secara bersama. Dalam kegiatan tersebut, masingmasing Forum Anak Kelurahan di dampingi oleh Fasilitator Anak baik itu Alumni Forum Anak Kelurahan, Lembaga Swadaya Masyarakat Anak seperti Yayasan Wahana Visi, dan ada pula dari Kader PKK.
181
Berikut ini adalah beberapa foto kegiatan yang berhasil peneliti dokumentasikan dalam acara Kongres Anak Cilincing tersebut:
Gambar 4.6 Acara Kongres Anak Cilincing, Jakarta Utara, 17 Maret 2015 Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2015
Gambar 4.7
Fasilitator Anak dalam Kongres Anak Cilincing, Jakarta Utara, 17 Maret 2015
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2015
Kegiatan Kongres Anak Cilincing seperti pada gambar-gambar di atas merupakan contoh pengembangan partisipasi anak yang sehat dan aktif di lingkungannya. Dengan adanya pengembangan wilayah percontohan partisipasi
182
anak tersebut, diharapkan bisa menjadi replikasi bagi wilayah disekitarnya untuk mengembangkan partisipasi anak di wilayahnya juga. Hal ini seperti pernyataan dari Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut: “Kelurahan-kelurahan pilot project itu nantinya akan menjadi model bagi kelurahan yang ada disekitarnya untuk melaksanakan kebijakan partisipasi anak juga. Makanya yang kita lakukan adalah bertahap tidak bisa langsung sekaligus, karena dari sisi anggaran juga terbatas”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 4 Februari 2015). Di samping membentuk Forum Anak secara bertahap pada pilot project kelurahan layak anak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memfasilitasi perekrutan Pendamping Forum Anak dengan sistem satu kelurahan satu orang pendamping dan saat ini yang sudah berjalan adalah di wilayah Kota Jakarta Utara. Hal ini seperti pernyataan dari Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta kepada peneliti: “Setelah forum-forum anak tersebut dibentuk, kami juga menyediakan tenaga fasilitator anak, jadi mereka fungsinya sebagai pendamping forum anak yang membantu forum anak berkegiatan. Kalau di tingkat wilayah lebih dikenal dengan Forum Pendamping KLA karena fokus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bukan hanya di partisipasi anak saja tetapi seluruh indikator KLA. Tapi yang sudah ada pendamping Kota Layak Anak baru ada di Kota Jakarta Utara, jadi setiap kelurahan minimal satu orang kami rekrut sebagai pendamping Forum Anak di kelurahan tersebut”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 4 Februari 2015). Berdasarkan pernyataan Informan 1.1 di atas dapat diketahui bahwa untuk membantu Forum Anak melakukan kegiatannya, maka disiapkan Pendamping Forum Anak yang dipilih dan ditetapkan
berdasarkan status hukum kepala
wilayah setempat. Khusus di wilayah Kota Jakarta Utara, Pendamping Kota
183
Layak tersebut sudah memiliki status hukum berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jakarta Utara. Hal ini seperti pernyataan dari Fasilitator Anak Forum Anak DKI Jakarta kepada peneliti: “Di wilayah Jakarta Utara memang itu benar-benar ada pendampingnya dan itu di ambil dari masyarakat. Jakarta Utara punya 31 kelurahan, dari masing-masing kelurahan itu ada satu orang pendamping, mereka bergabung kemudian diberi pelatihan khusus agar mengerti bagaimana cara memfasilitasi anak-anak, bagaimana cara menjadi fasilitator Kota Layak Anak yang baik. Akhirnya, setelah 3 hari mereka mendapatkan ilmu-ilmunya, seminggu sesudahnya mereka sudah mempunyai SK Walikota.”. (Wawancara dengan Informan 3.2 di Kantor Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, 19 April 2015). Berdasarkan wawancara dengan informan 3.2 dapat diketahui bahwa di Provinsi DKI Jakarta yang baru memiliki Pendamping Kota Layak Anak dan sudah memiliki dasar hukum berdasarkan Surat Keputusan Walikota hanya ada di Kota Jakarta Utara. Hal ini peneliti konfirmasi dengan mewawancarai salah satu anggota Pendamping Kota Layak Anak wilayah Kota Jakarta Utara yang berasal dari Kelurahan Pademangan Barat “Iya memang di Kota Jakarta Utara sudah memiliki Pendamping Kota Layak, jadi kita direkrut satu kelurahan satu orang. Saya terpilih mewakili Kelurahan Pademangan Barat. Tugas kita sebagai Pendamping Kota Layak adalah membantu Pemerintah untuk mendorong dan mengawasi terwujudnya kota layak anak di kelurahan kami masing-masing termasuk untuk mendampingi forum anak juga. Jakarta Utara punya 31 kelurahan tetapi baru 26 kelurahan yang memiliki tenaga pendamping KLA, dan kami disatukan kemudian disahkan melalui SK Walikota Jakarta Utara”. (Wawancara Informan 4.2 di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, 13 Juni 2015) Berdasarkan pernyataan Informan 4.2 tersebut dapat diketahui bahwa Kota Jakarta Utara adalah wilayah yang lebih dulu mempelopori Pendamping Kota Layak Anak sebagai upaya pemerintah setempat mendorong terwujudnya Kota Jakarta Utara menuju Kota Layak Anak. Berbeda dengan Pendamping Forum
184
Anak yang berada di Kota Jakarta Utara, di tingkat Provinsi DKI Jakarta saja fasilitator anak tidak memiliki dasar hukum. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Fasilitator Anak Forum Anak DKI Jakarta sebagai berikut: “Dasar hukum khusus untuk fasilitator anak di tingkat Provinsi itu belum ada. Kriterianya juga tidak ada karena tidak ada landasan kebijakannya juga. Kalau saya karena saya adalah Alumni Forum Anak dari Jakarta Utara dan terbilang aktif juga di Forum Anak, jadi ketika bertemu dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta akhirnya saya di ajak untuk menjadi Fasilitator Anak Forum Anak Provinsi DKI Jakarta (Foraja) sampai sekarang”. (Wawancara dengan Informan 3.2 di Kantor Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, 19 April 2015). Di samping tidak mempunyai kekuatan hukum, fasilitator anak di tingkat Provinsi DKI Jakarta juga diakui tidak memiliki struktur kepengurusan organisasi sebagai wadah fasilitator anak melaksanakan kegiatannya seperti yang terdapat dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (2014: 108-109) sebagai berikut: a b c d
Penelaahan data dan informasi partisipasi anak Analisis situasi Menyusun rencana kerja yang realistis Melaksanakannya bersama-sama dengan lembaga-lembaga pemerintah terkait lainnya e Menyusun jadwal pertemuan f Menentukan skala prioritas pengembangan partisipasi anak g Melakukan hal lain sesuai kebutuhan Hal tersebut disampaikan oleh Fasilitator Anak Provinsi DKI Jakarta kepada peneliti: “Tidak, Fasilitator Anak di tingkat provinsi itu sifatnya individu. Fasilitator anak kegiatannya juga tidak ada yang khusus, hanya disesuaikan dengan kegiatan dari forum anaknya saja”. (Wawancara dengan Informan 3.2 di Kantor Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, 19 April 2015).
185
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Informan 3.2 di atas dapat diketahui bahwa Fasilitator Forum Anak yang berada di tingkat Provinsi belum memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan. 4.5.2 Interpretasi Interpretasi merupakan penafsiran agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Menurut Jones (1996: 321) untuk melaksanakan program/kebijakan, suatu patokan yang jelas harus segera ditetapkan yang mana melibatkan, pada batas minimum, suatu proses yang dipelajari oleh para pelaksana untuk kemudian mengembangkan sarana untuk menerapkannya. Yang pasti hal terpenting dalam interpretasi adalah perkiraan para pelaksana tentang ketersediaan sumber daya, dan diantara sumber daya tersebut, dukungan politik menempati peringkat teratas. Pembahasan mengenai
dimensi
interpretasi
implementasi
Program
Pengarusutamaan
Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta akan peneliti jabarkan lebih lanjut sebagai berikut. 1.
Kejelasan Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Program Pelaksanaan
Program
Pengarusutamaan
Partisipasi
Anak
dalam
Perumusan Kebijakan Publik merupakan salah satu amanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan dan untuk
186
mendukung pelaksanaannya, dibentuk pula Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan. “Dasar hukum pelaksanaan partisipasi anak ini, kami dari Kementerian PP dan PA sudah membentuk juklak dan juknisnya yaitu Permen PP dan PA No. 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan dan Permen PP dan PA No. 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan. Ini sebenarnya masih ada kaitanya dengan kebijakan Kota Layak Anak karena partisipasi anak itu kan bagian dari pengembangan Kota Layak Anak”. (Wawancara dengan Informan 1.11 di Kantor Asisten Deputi Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 19 Februari 2015). Berdasarkan wawancara dengan Informan 1.11 di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan menjadi dasar untuk melaksanakan Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik yang merupakan sub bagian dari pengembangan Kota Layak Anak di daerah. “Kota Layak Anak adalah bagian besarnya, sedangkan partisipasi anak merupakan bagian kecil yang mendorong terciptanya Kota Layak Anak tersebut” (Wawancara dengan Informan 1.11 di Kantor Asisten Deputi
Partisipasi
Anak,
Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak RI, 19 Februari 2015). Sesuai dengan Kebijakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan tersebut, maka maksud dan tujuan pelaksanaan program partisipasi anak dalam pengambilan keputusan sudah sangat jelas yaitu dalam rangka mewujudkan optimalisasi tumbuh kembang anak sehingga anak terlindungi dari berbagai perlakuan salah. “Ya tujuannya tentu saja sangat jelas untuk mewujudkan tumbuh kembang anak menjadi lebih optimal. Partisipasi anak ini kan menjadi salah satu hak dasar anak di samping hak hidup, hak tumbuh kembang, dan hak
187
perlindungan. Dengan adanya partisipasi anak ini, mendorong agar semua pemangku kepentingan mau bersama-sama mendengar suara anak apa sih yang mereka butuhkan, apa sih permasalahan mereka. Jangan kita bicara ini untuk kepentingan anak tapi tidak melibatkan mereka. Tujuan akhirnya ya agar anak itu pada akhirnya bisa menjadi generasi unggul yang aktif, kreatif, cerdas, mandiri dan berprestasi. Tidak hanya pandai mengkritik tapi juga bisa memberikan solusi. Makanya kita adakan Forum Anak ini untuk mengajarkan anak sedari dini untuk belajar berdemokrasi yang santun”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Sekretaris BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 4 Februari 2015). Dari pernyataan informan 1.1 di atas dapat diketahui bahwa tujuan utama pelaksanaan Program Pengarusutumaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik adalah untuk menyadarkan para pemangku kepentingan agar mau
mendengarkan
suara
anak
sehingga
pembangunan
kesejahteraan,
perlindungan dan tumbuh kembang anak menjadi lebih optimal. Selain itu, dengan adanya Forum Anak Jakarta sebagai wadah partisipasi anak di DKI Jakarta dapat menjadi jembatan komunikasi antara kelompok-kelompok anak dengan pemerintah, seperti yang diungkapkan oleh Pelaksana Tugas Ketua Forum Anak Jakarta: “Kita ini sebagai wadah partisipasi anak, dimana suara-suara anak yang ada di DKI Jakarta khususnya itu kita tampung kemudian kita yang menyampaikan kepada pemerintah daerah, Tapi, kita juga sebagai forum anak sadar tidak bisa turun langsung untuk misal memberantas pendidikan yang kurang adil dan sebagainya karena itu bukan tugas kita. Tapi kita cuman menyampaikan kepada para pemangku kepentingan yang punya kewenangan di bidang itu supaya kebutuhan untuk anak itu sendiri yang mungkin luput dari jangkauan pemerintah bisa ditindaklanjuti. Kemudian, kita disini juga sebagai bagian dari program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait Kota Layak Anak, dan di Forum Anak ini, kita mendapatkan ilmu berharga tentang berorganisasi, terus banyak pengetahuan yang bermanfaat lainnya yang bisa kita share lagi kepada teman-teman kita lainnya, entah itu di sekolah, atau di lingkungan rumah, atau di forum anak tingkat lainnya. Jadi, kedudukan Forum Anak di sini harus bisa sebagai penghubung atau menjadi jembatan bagi yang lain, baik itu antara anak dengan pemerintah, anak dengan masyarakat, pemerintah dengan masyarakat, maupun antar sesama forum anak lainnya”.
188
(Wawancara dengan Informan 3.1 di Sekretariat Forum Anak Jakarta, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 17 Februari 2015). Berdasarkan pernyataan dari Informan 3.1 di atas dapat diketahui bahwa tujuan pelaksanaan partisipasi anak di samping untuk mewujudkan tumbuh kembang anak menjadi lebih optimal, juga menjadi sarana utama bagi anak-anak di Provinsi DKI Jakarta untuk menyuarakan aspirasi khususnya yang mewakili kepentingan kelompok anak terhadap pemenuhan kebutuhan anak yang belum terpenuhi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak berpendapat bahwa pelibatan anak dalam merumuskan kebijakan publik sangat penting dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi anak terhadap kebijakankebijakan yang berpotensi merugikan anak. “Sekedar gambaran saja, Komnas Perlindungan Anak merintis adanya Kongres Anak dalam rangka memenuhi hak partisipasi anak. Nah, di situ berbagai kebijakan termasuk dorongan supaya pemerintah mengontrol televisi dan program-program televisi, kemudian supaya pemerintah bisa meratifikasi konvensi larangan pengedaran rokok internasional atau larangan iklan merokok itu justru dari suara-suara anak yang disampaikan kepada presiden pada saat hari anak nasional, termasuk dulu ujian nasional untuk dihentikan itu juga masukan dari anak. Tujuannya ya supaya kebijakan publik ini tidak merugikan anak atau melanggar hak-hak anak. karena memang UU Perlindungan Anak Pasal 10 menjamin bahwa suara anak harus di dengar. Termasuk ketika terjadi perpisahan orang tuanya, anak wajib diminta pendapat mau ikut ayahnya atau ibunya. Manfaatnya adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, agar perkembangan jiwa dan potensi-potensinya tidak terganggu sehingga bisa lebih optimal”. (Wawancara dengan Informan 2.3 di Kediaman Pribadi Psikolog Anak Seto Mulyadi, 3 Februari 2015). Berdasarkan pernyataan Informan 2.3 di atas, peneliti dapat menganalisis bahwa tujuan pengembangan partisipasi anak dalam merumuskan kebijakan
189
publik terutama pada kebijakan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan anak sangat penting untuk dilakukan, karena selain untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Perlindungan Anak dan untuk melindungi anak dari kebijakan yang berpotensi merugikan anak, pandangan atau pendapat dari anak dapat memudahkan pemerintah dalam menentukan kebijakan yang efektif dan responsive terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar bagi anak. Hal ini seperti pernyataan dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta kepada peneliti “Program ini penting dilakukan supaya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan itu juga berspektif anak tidak hanya berspektif orang dewasa saja. Kan selama ini seperti itu, kebijakan/programnya untuk anak tapi yang menentukan hanya orang dewasa, tidak melibatkan anak. Makanya program ini sangat penting supaya program tentang anak tadi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan anak. Selain itu, melalui suara-suara anak tadi sebenarnya juga mempermudah pemerintah untuk mengintervensi ke dalam permasalahan yang dialami oleh anak, misalnya anak minta difasilitasi bus sekolah gratis supaya nyaman saat berangkat sekolah alasannya misalnya karena ongkos naik kendaraan umum mahal dan harus berebutan dengan orang kerja dan lain sebagainya, itu semua kan kemudian menjadi pertimbangan pemerintah dalam pengambilan keputusan dan akhirnya bus sekolah yang gratis itu sekarang sudah dipenuhi oleh Pemerintah DKI Jakarta”. (Wawancara dengan Informan 2.1 di Yayasan Bina Matahari Bangsa, Jakarta Utara, 25 Februari 2015) Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 2.1 di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta adalah untuk memberikan intervensi terhadap permasalahan dan kebutuhan anak yang selama ini luput dari perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, contohnya yaitu masalah keselamatan anak di jalan raya, kebersihan lingkungan dan akses terhadap air bersih, atau penyediaan
190
tempat-tempat bermain yang layak untuk anak mengingat ruang terbuka di DKI Jakarta sudah semakin sempit dikarenakan pembangunan gedung-gedung pencakar langit. 2.
Pemahaman Implementor terhadap Pelaksanaan Program Dalam
melaksanakan
sebuah
program,
seorang
pelaksana
harus
mengetahui apa yang dilakukan, kepada siapa dia berorientasi, dan bagaimana melakukannya (Jones, 1996: 296). Pemahaman implementor sangat penting untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkah hasil observasi peneliti di lapangan, pemahaman implementor yang terlibat dalam pelaksanaan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan sangat beragam. Setiap Badan/Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki persepsinya masing-masing terkait dengan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan. Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, hal ini dapat terjadi karena pelaksanaan partisipasi anak dalam penentuan kebijakan publik secara programat relatif baru dilakukan baik di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan masyarakat. “Partisipasi anak ini kan memang merupakan suatu hal yang baru baik di masyarakat maupun di pemerintahan. Jadi, memang tidak bisa disalahkan juga kalau setiap SKPD punya persepsi yang berbeda-beda tentang partisipasi anak. Forum Anak nya sendiri saja baru tahun 2014 kemarin ikut serta dalam musrenbang. Makanya yang saat ini sedang kita galakan adalah sosialisasi partisipasi anak baik di lingkungan pemerintah secara berjenjang mulai dari provinsi, kota, kecamatan, kelurahan kalau bisa sampai RT/RW melalui pelibatan Forum Anak yang sudah dibentuk tadi dalam musrenbang sehingga forum anak itu dikenal terlebih dulu oleh masyarakat dan oleh pemerintahnya. Selanjutnya setelah tahu, mereka kan jadi lebih mudah terlibat dalam perumusan kebijakan pemerintah terutama di bidang pembangunan”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor
191
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 4 Februari 2015). Berdasarkan pernyataan dari Informan 1.1 di atas dapat diketahui bahwa pengembangan partisipasi anak yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan mendorong forum-forum anak yang ada di kelurahan hingga
provinsi
terlibat
dalam
forum
perencanaan
pembangunan
atau
musrenbang. Tujuannya selain medorong terlaksanaanya partisipasi anak dalam penentuan
kebijakan
pembangunan
sekaligus
mensosialisasikan
tentang
keberadaan Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak dalam pengambilan keputusan di tengah-tengah pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta: “Di Jakarta memang tahapan yang saat ini sedang dilakukan baru sebatas pada melibatkan forum anak dalam musrenbang. Karena partisipasi anak masih hal baru, maka yang ingin ditumbuh-kembangkan adalah pemahaman masyarakat dan pemerintah tentang keberadaan Forum Anaknya dulu. Baru tahapan selanjutnya adalah bagaimana menggerakan pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama terlibat mendukung pemenuhan hak partisipasi anak. Untuk mengarah kesana maka Forum Anak ini perlu dikuatkan terlebih dahulu melalui kegiatan Penguatan Forum Anak Daerah”. (Wawancara dengan Informan 2.1 di Yayasan Bina Matahari Bangsa, Jakarta Utara, 25 Februari 2015). Berdasarkan pernyataan Informan 2.1 dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan pemahaman implementor kebijakan dan program di bidang partisipasi anak harus dilakukan secara simultan dan berkelanjutan yaitu melalui penguatan Forum Anak Daerah terlebih dahulu, selanjutnya Forum Anak Daerah diikutsertakan dalam forum perencanaan pembangunan (musrenbang) untuk memperkenalkan keberadaan forum anak kepada pemerintah, kemudian gerakan
192
selanjutnya adalah melibatkan sasaran pelaksanaan Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik yaitu pemerintah di tingkat provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan hingga RT/RW serta masyarakat umum untuk mulai mendengar dan merespon suara anak secara sungguh-sungguh. Fakta di lapangan menunjukkan meskipun keterlibatan forum anak dalam musrenbang sudah dilaksanakan di beberapa pilot project kelurahan layak anak, kecamatan dan kota/kabupaten dan provinsi, masih banyak dijumpai sasaran implementor yang belum paham arti penting dari pelibatan Forum Anak dalam perencanaan pembangunan. Hal ini peneliti temui seperti di Kelurahan Pulogebang Jakarta Timur dan Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Berikut adalah hasil
wawancara peneliti
dengan Kasi
Pemberdayaan Masyarakat
dan
Perekonomian Kecamatan Cakung Jakarta Timur: “Di Kecamatan Cakung memang sudah memiliki Forum Anak tetapi Forum Anak tersebut tidak aktif. Tahun 2015 ini kita juga belum melibatkan mereka ke musrenbang, baru via Karang Taruna saja karena Karang Taruna Kecamatan Cakung juga masih banyak anggotanya yang berusia anak atau dibawah 18 tahun. Kalau menurut saya harapan dari adanya partisipasi anak adalah bagaimana meningkatkan kreativitas anak dan memperbanyak kegiatan positif bagi mereka supaya tujuannya itu untuk mengurangi tingkat kenakalan remaja seperti tawuran, narkoba dan lain sebagainya, kalau untuk melibatkan dalam penetapan kebijakan publik sepertinya belum bisa karena mereka tidak dalam kapasitas itu”. (Wawancara dengan Informan 1.13 di Kantor Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Cakung Jakarta Timur, 19 Juni 2015) Hal serupa juga peneliti dapatkan berdasarkan wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kelurahan Pulogebang Jakarta Timur sebagai berikut:
193
“Kita sudah punya Forum Anak Kelurahan Pulogebang tetapi untuk melibatkan mereka kedalam musrenbang kita akui belum karena Forum Anaknya sendiri baru terbentuk setelah surat perintah pelaksanaan musrenbang kelurahan dari walikota turun. Kita dari pihak kelurahan khususnya melalui Pak Lurah baru sebatas mengikut sertakan anak dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kelurahan seperti kegiatan jumantik, kegiatan posyandu, dan kegiatan PKK atau misalnya dalam kegiatan seperti pencegahan tawuran dan begal, Pak Lurah mengajak seluruh elemen termasuk Forum Anak untuk ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dan hasilnya terbukti efektif karena semua elemen termasuk anak ikut terlibat didalamnya”. (Wawancara dengan Informan 1.12a di Kantor Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kelurahan Pulogebang, Jakarta Timur, 10 Juni 2015). Berbeda dengan kelurahan Pulogebang dan Kecamatan Cakung Jakarta Timur, hasil observasi peneliti ke Kelurahan Cideng sebagai pilot project lokasi pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak wilayah Jakarta Pusat mendapati bahwa Kelurahan Cideng tidak memiliki kegiatan yang mendukung Program Kota Layak Anak seperti pernyataan dari Sekretaris Lurah Cideng berikut ini: “Memang ada program kota layak anak dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetapi karena program ini baru 2 atau 3 tahun kemarin maka kita belum melakukan apa-apa terkait dengan anak, Forum Anak kita belum ada tapi mungkin Karang Taruna sudah lama aktif. Kita baru fokus pada RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) ini sih mba sebagai pusat kegiatan seluruh elemen masyarakat baru setelah ini selesai akan kita susun rencananya kegiatan apa saja untuk mendukung kota layak anak ini. Kalau sekarang kita belum mulai untuk kota layak anak”. (Wawancara dengan Sekretaris Lurah Cideng, Jakarta Pusat, 4 Mei 2015). Berdasarkan pernyataan dari informan peneliti yang berasal dari sektor kelurahan maupun kecamatan di atas, maka dapat peneliti analisis bahwa pemahaman sektor lokal terkait tentang pentingnya mewujudkan Kota Layak Anak khususnya dalam mewujudkan partisipasi anak dalam pembangunan masih rendah. Hal ini pun diakui oleh salah seorang anggota Forum Anak Provinsi DKI
194
Jakarta yang berperan sebagai Ketua Forum Anak Kelurahan Palmerah Jakarta Barat. Beliau menyatakan bahwa Kelurahan dan Kecamatan setempat kurang memberikan dukungan terhadap Forum Anak yang sudah dibentuk di kelurahan tersebut. “Di Jakarta Barat baru 3 kelurahan kak yang ada Forum Anaknya itu di Kelurahan Palmerah, Kelurahan Kelapa Dua, Kelurahan Kemanggisan. Tetapi Forum Anak di Kelapa Dua sama Kemanggisan sesudah dibentuk tidak tahu kemana Forum Anak nya. Saya dari Forum Anak Kelurahan Palmerah yang masih bertahan. Mungkin karena dari kelurahan dan kecamatan jujur saja tidak mendukung kami, sesudah dibentuk ya sudah seperti itu saja. Jadi akhirnya kami lebih aktif di tingkat Kota saja”. Wawancara dengan Ketua Forum Anak Kelurahan Palmerah Jakarta Barat, di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta, 13 Juni 2015) Pernyataan dari Ketua Forum Anak Kelurahan Palmerah Jakarta Barat di atas memberikan informasi bahwa dukungan yang diberikan oleh Kelurahan dan Kecamatan memang masih rendah terkait pembentukan ataupun pembinaan Forum Anak di tingkat wilayah. Hal ini menandakan bahwa upaya mewujudkan partisipasi anak dalam penetapan kebijakan pembangunan belum menjadi mainstream bagi para pemangku kepentingan khususnya pada pemerintah di tingkat lokal. Setelah menelusuri pemahaman implementor pada tingkat lokal tentang pentingnya partisipasi anak dalam pembangunan, selanjutnya peneliti melakukan observasi ke beberapa dinas kunci yang sangat relevan dengan pemenuhan hak partisipasi anak dalam perumusan kebijakan pembangunan seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan. Namun, peneliti juga mendapati bahwa pemahaman instansi yang menangani bidang anak tersebut masih kurang terkait
195
keterlibatan anak dalam proses pembangunan. Berikut ini peneliti akan jabarkan hasil wawancara peneliti dengan instansi-instansi tersebut. Staf Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa untuk melibatkan anak khususnya anak dengan permasalahan sosial dalam pengambilan keputusan belum pernah dilakukan. Namun, sebagai dinas yang berperan memberikan perlindungan sosial untuk anak, anak telah diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam acara dan kegiatan yang diadakan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. “Dinas Sosial jujur belum pernah melakukan suatu forum secara langsung dengan anak-anak bermasalah sosial. Mungkin untuk partisipasi anak dalam tanda kutip “anak yang normal” itu lebih diarahkan kepada BPMPKB. Kalau Dinas Sosial sebenarnya lebih ke arah rehabilitasi sosial kepada anak yang memerlukan bantuan atau anak yang bermasalah sosial. Siapa anak yang memerlukan rehabilitasi sosial, yaitu balita terlantar, anak jalanan, anak terlantar, anak dengan disabiltas, anak berhadapan dengan hukum (ABH), anak memerlukan perlindungan khusus yang dalam hal ini adalah anak yang terkena HIV/AIDS. Untuk mendukung hak partisipasi mereka kita dari dinas sosial ada program/ kegiatan, dan program itupun berdasarkan anggaran juga. Seperti misalnya beberapa tahun ini kita melakukan outbound untuk seluruh klaster anak dengan permasalahan sosial, tetapi khusus untuk anak dengan kecacatan dan balita itu tidak kita ikutkan dalam acara outbound ini karena kondisi fisiknya. Tujuannya adalah yang pertama supaya mereka mandiri. Selain outbound kita tanamkan nilai moral, kita berikan bimbingan sosial, kita kasih motivator supaya setidaknya mereka ada perubahan perilaku. Itu salah satu keberhasilan indikator di bidang sosial”. (Wawancara dengan Informan 1.4 di Kantor Sub Bidang Rehabilitasi Sosial Anak, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 30 Januari 2015) Berdasarkan pernyataan Informan 1.4 dapat diketahui bahwa Dinas Sosial memaknai partisipasi anak sebagai bentuk keterlibatan kelompok sasaran anak dengan permasalahan sosial dalam kegiatan/program kerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta di bidang rehabilitasi sosial anak. Pernyataan serupa juga peneliti
196
dapatkan dari Staf Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut: “Yang saya ketahui bahwa anak itu memiliki hak hidup, hak tumbuh kembang termasuk untuk di dengar pendapatnya dan setahu saya itu sudah ada forumnya khusus untuk anak dan pembinanya itu BPMPKB. Tapi memang kita belum berkoordinasi dengan mereka secara langsung untuk pengambilan keputusan termasuk dalam musrenbang juga belum. Tapi kalau untuk anak kita paling melibatkan mereka pada event-event tertentu seperti Dokter Kecil, UKS (Unit Kesehatan Sekolah), dan PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) mungkin seperti itu”. (Wawancara dengan Informan 1.6 di Kantor Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 29 Mei 2015). Berdasarkan pernyataan informan 1.6 di atas, peneliti dapat menganalisis bahwa Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai dinas yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi anak belum paham sepenuhnya mengenai keterlibatan Forum Anak dalam pengambilan keputusan terutama berkaitan dengan pembangunan di bidang kesehatan anak dan remaja. Selanjutnya, hasil wawancara peneliti dengan Staf Seksi Kurikulum dan Sumber Daya Belajar, Bidang SD dan PLB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pun menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan belum mengetahui bahwa anak dapat terlibat dalam pengambilan keputusan. “Kalau untuk forum anak saya sendiri belum tahu dan kita dari dinas pendidikan memang belum pernah berkoordinasi dengan mereka secara langsung. Tapi kalau boleh saya usulkan jika Forum Anak itu memang benar ada bisa juga melakukan tatap muka langsung dengan pimpinanpimpinan kita ini, seperti apa sih program pendidikan yang anak itu kehendaki, sehingga kita juga dalam memprogramkan suatu anggaran itu bisa lebih terarah”. (Wawancara dengan Informan 1.5 di Kantor Bidang SD dan PLB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 12 Juni 2015) Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketiga informan peneliti yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta di
197
atas dapat peneliti analisis bahwa pemahaman implementor atau organisasi yang terlibat dalam pemenuhan hak partisipasi anak dalam pengambilan keputusan belum sepenuhnya paham dan tahu maksud dari pelibatan forum anak dalam perencanaan pembangunan. Hal ini pun diakui oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta. “Untuk membuat mereka paham kan tidak mudah artinya butuh waktu yang tidak sebentar. Karena bagi orang dewasa entah itu masyarakat atau pemerintah menganggap bahwa anak itu belum bisa berbuat banyak jadi masih tanggungan orang tuanya”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 6 Januari 2015). Di samping itu, hasil wawancara peneliti dengan Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI mendapati bahwa komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan Kota Layak Anak termasuk dalam mewujudkan pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan belum terlaksana karena membutuhkan proses yang panjang. “DKI Jakarta komitmennya sudah sampai ingin membentuk RT Ramah Anak. Tapi itu baru sekedar komitmen. Implementasinya secara real di lapangan kita belum lihat, karena itu merupakan proses. Begitu juga dengan menjalankan program partisipasi anak ini, perlu diringi pemberian latihan kepada Forum Anak, Fasilitator Anak, komponen-komponen perencana, kemudian pelaksana kegiatan sehingga komitmennya bukan datang dari satu pihak saja atau dari pimpinan daerahnya saja tetapi dari seluruh komponen dan yang paling utama adalah Kepala SKPD-SKPD nya sebagai perencana pembangunan”. (Wawancara dengan Informan 1.11 di Kantor Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 19 Maret 2015). Berdasarkan pernyataan Informan 1.11 di atas dapat diketahui bahwa rendahnya pemahaman organisasi implementor terhadap berjalannya program partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik disebabkan karena kurangnya
198
dukungan dan komitmen pimpinan dari masing-masing sektor yang menangani anak. Oleh karena itu, Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menyampaikan hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan memberikan latihan yang intensif bagi komponen perencana pembangunan khususnya Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga dapat meningkatkan peran serta instansi terkait dalam pemenuhan hak partisipasi anak. Hasil observasi peneliti di lapangan juga menemukan kendala lain dalam pelaksanaan Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta yaitu belum tersedianya prosedur operasi baku (SOP) pelibatan forum anak dalam musrenbang. SOP bermanfaat sebagai prosedur kerja ukuran dasar penerapan suatu kebijakan/program untuk menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan (Winarno, 2014: 207). Ketidaktersediaan SOP pelibatan Forum Anak dalam Musrenbang tersebut diakui oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta kepada peneliti: “Ya untuk SOP tentang partisipasi anak ini DKI memang belum punya, kita baru sekedar mengikutsertakan Forum Anak saja melalui Musrenbang di tingkat Provinsi DKI Jakarta sesuai petunjuk pelaksanaan partisipasi anak dalam pembangunan”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 6 Januari 2015).
199
Pernyataan Informan 1.1 di atas turut dibenarkan oleh Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut: “Tidak ada SOP, kita hanya sebatas melibatkan Forum Anak dalam musrenbang saja sesuai juklak dan juknis dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”. (Wawancara dengan Informan 1.2 di Kantor Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 27 Februari 2015). Tidak adanya SOP tentang pelibatan Forum Anak dalam Musrenbang menyebabkan pelibatan Forum Anak dalam Musrenbang di Provinsi DKI Jakarta tidak benar-benar dilakukan secara bertahap mulai dari Rembug RW, musrenbang kelurahan,
musrenbang
kecamatan,
musrenbang
kabupaten/kota,
hingga
musrenbang provinsi dan pelibatan forum anak dalam musrenbang juga tidak dilakukan secara serentak oleh kelurahan-kelurahan pilot project layak anak. Hal ini seperti pernyataan dari Manajer Program ADP Susukan Yayasan Wahana Visi Indonesia: “Dalam pedoman musrenbang kan ada yang namanya pra musrenbang jadi setiap RW mengusulkan 10 usulan prioritas. Tapi kebanyakan yang saya lihat usulan itu kecenderungannya lebih kepada program fisik, sedangkan program non fisik sangat jarang. Apalagi tentang program Kota Layak Anak (KLA) mungkin belum terpikirkan sampai kesitu. Nah idealnya, anak itu harus terlibat mulai dari pra musrenbang karena di Rembug RW tersebutlah hakikinya asal muasal penyusunan program pemerintah di bidang pembangunan.Tetapi memang kenyataannya tidak semua pimpinan pemerintah lokal itu mempunyai komitmen yang kuat untuk melibatkan Forum Anak dalam musrenbang, ini mungkin saja karena mereka tidak mengetahui bahwa anak dapat terlibat dalam musrenbang atau karena memang belum tercantumnya forum anak sebagai peserta dalam pedoman musrenbang tersebut. Meskipun untuk pemerintah di tingkat kota/kabupaten dan provinsi sangat aware terhadap anak, tetapi di level
200
grass root pelaksanaannya masih belum terarah”. (Wawancara dengan Informan 2.2 di Kantor Yayasan Wahana Visi Indonesia, 22 Juni 2015). Berdasarkan pernyataan Informan 2.2 di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan partisipasi anak dalam musrenbang belum benar-benar diarahkan mulai dari pra musrenbang, hal ini karena memang tidak adanya prosedur operasi baku musrenbang yang melibatkan anak mulai dari akar dasar pelaksanaan musrenbang. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta: “Memang standar pelayanan minimal untuk melibatkan anak dalam musrenbang belum dibentuk sehingga partisipasi anak yang terjadi di DKI Jakarta setahu saya modelnya adalah top down jadi dimulai dari atas baru mengakar ke bawah. Saya menyarankan bagaimana membuat partisipasi anak itu sebagai sebuah kegiatan yang bottom up jadi lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat lagi. Kalau selama ini kan di DKI Jakarta partisipasi anak dilakukan secara top down jadi menurut saya kurang membumi akhirnya mengawang-awang karena masyarakat juga jadi tidak mengetahui peran dan fungsi Forum Anak itu sendiri”. (Wawancara dengan Informan 2.1 di Yayasan Bina Matahari Bangsa, 25 Februari 2015). Hasil observasi peneliti tentang SOP Pelaksanaan partisipasi anak dalam pembangunanpun belum dibentuk di tingkat nasional dan hal ini dibenarkan oleh Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. “Iya kendalanya juga saya rasa karena SOP nya ini belum selesai dibuat di tingkat nasional. Jadi ini belum selesai, masih dibahas bersama Bappenas. Tapi untuk sementara kan sudah ada Juknis nya jadi Pemerintah Daerah masih berpedoman pada itu. Di beberapa daerah seperti di Kupang dan Kendari itu mereka khusus menggunakan metode ASIA (Analisis Situasi Ibu dan Anak) yang dikembangkan oleh UNICEF bersama Kemen PP dan PA dan itu sangat efektif dalam merumuskan kebijakan pembangunan dengan melibatkan Forum Anak dan Perempuan. Kalau di DKI Jakarta itu belum bisa diterapkan karena karakteristik masyarakat di DKI Jakarta ini
201
sangat heterogen sekali sehingga masih sulit untuk penerapannya. Makanya setelah nanti ada SOP tentang pelaksanaan partisipasi anak dalam Musrenbang saya kira nanti pelaksanaannya menjadi lebih efektif karena ini kan umum secara nasional, termasuk DKI nanti bisa menerapkannya”. (Wawancara dengan Informan 1.11 di Kantor Asisten Deputi Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 19 Februari 2015). Berdasarkan pernyataan informan 1.11 di atas dapat diketahui bahwa penyebab kurang efektifnya pelaksanaan Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik juga dikarenakan instrumen prosedur operasi baku (SOP) pelaksanaan partisipasi anak dalam pembangunan yang disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional belum selesai dibuat, sehingga menyebabkan pemahaman implementor terhadap pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan masih terbatas pada atau hanya sekedar melibatkan Forum Anak sebagai peserta dalam forum perencanaan pembangunan (musrenbang) tanpa tahu lebih jelas tentang proses tindak lanjut dari hasil keterlibatan anak dalam musrenbang. Hal ini turut diperjelas oleh Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bappeda Provinsi DKI Jakarta kepada peneliti: “Kendalanya memang yang pertama belum adanya turunan kebijakan yang khusus mengenai partisipasi anak dalam perumusan kebijakan dan kedua belum semua pimpinan paham tentang pentingnya melibatkan anak dalam perumusan kebijakan. Untuk musrenbang jujur saja kami tidak tahu mana usulan anak yang dibawa dari level bawah ke tingkat atas, karena memang dalam sistem perencanaan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta, kami hanya menerima usulan apa yang diminta untuk ditangani oleh kota/kabupaten/provinsi tanpa mengetahui dari siapa usulan tersebut berasal. Dan untuk anak kami hanya sekedar meminta pandangannya saja belum sampai terlibat dalam penentuan kebijakan di bidang program dan anggaran pemerintah”. (Wawancara dengan Informan 1.2 di Kantor Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 27 Februari 2015).
202
3.
Dukungan Politis dari Elit Pemangku Kepentingan Dukungan politis yang diberikan oleh elit pemangku kepentingan baik dari
sisi eksekutif maupun legislatif sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program yang ditujukan untuk masyarakat. Dalam pelaksanaan Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta, legitimasi terhadap kebijakan perlindungan tumbuh kembang anak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Kepala Asisten Deputi
Partisipasi
Anak
Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak RI kepada peneliti: “Dukungan yang perlu diberikan oleh pemerintah daerah adalah bentuk kebijakan perlindungan anak itu sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak. Di Jakarta ini yang jadi permasalahan eksekutif dan legislatifnya saja tidak akur, ribut terus, baru-baru ini masalah anggaran 2015. Setahu saya DKI Jakarta juga belum punya Peraturan Daerah yang mengatur perlindungan tumbuh kembang anak. Jadi, menurut saya masih agak kurang lah dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait anak. Fokus pemerintah DKI Jakarta masih seputar pada pembangunan infrastruktur belum berfokus pada pengembangan sumber daya manusia khususnya anak. Yang penting anak itu, kita cuman fokus dua kok yaitu peningkatan kapasitas anak dan penguatan kelembagaan. Peningkatan kapasitas maksudnya anak harus bersekolah semua, penguatan kelembagaan itu mulai dari komitmennya, bentuk gugus tugasnya dan laksanakan sesuai rencana aksi daerah”. (Wawancara dengan Informan 1.11 di Kantor Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 19 Maret 2015) Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta kepada peneliti: “Sejauh ini yang saya ketahui memang DKI Jakarta belum membentuk kebijakan atau peraturan daerah perlindungan tumbuh kembang anak. Tapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Gubernur Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2011 sudah menetapkan sejumlah Instruksi Gubernur untuk
203
mewujudkan Kota Jakarta menuju Kota Layak dan Ramah Anak tapi itu dilakukan bertahap tahun 2011 fokusnya adalah Kota Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan. Tahun 2013 Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Untuk saat ini, itu sudah cukup untuk menjalankan komitmen melindungi anak-anak di DKI Jakarta”. (Wawancara dengan Informan 2.1 di Kantor Yayasan Bina Matahari Bangsa, Jakarta Utara, Berdasarkan wawancara dengan Informan 2.1 di atas dapat diketahui bahwa dukungan politis yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan berkomitmen mewujudkan Kota Jakarta menuju Kota Layak Anak sejak tahun 2011 melalui Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Hal ini juga dinyatakan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta “DKI Jakarta kita akui memang belum ada Perda Perlindungan Anak tetapi kita saat ini sedang menjalankan Program Kota Layak Anak. Dalam sebuah kota layak anak itu kan hak-hak anak harus dipenuhi yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak berpartisipasi. Hubungannya dengan partisipasi anak ini, Pemerintah DKI Jakarta sudah mendorong Forum Anak untuk terlibat dalam musrenbang secara berjenjang mulai tingkat kelurahan hingga tingkat paling tinggi yaitu tingkat Provinsi. Kan Musrenbang itu forum pemangku kepentingan untuk menentukan arah kebijakan SKPD di bidang anggaran dan program kerjanya selama setahun. Nah anak-anak bisa ikut memberikan masukan dalam forum tersebut terutama kaitannya dengan pembangunan anak”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 4 Februari 2015). Berdasarkan wawancara peneliti dengan Informan 1.1 di atas dapat diketahui bahwa dukungan politis yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan hak partisipasi anak adalah melalui Kebijakan Kota Layak Anak yang dibentuk oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Pengembangan Kota/Kabupaten Layak
204
Anak di Provinsi DKI Jakarta telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 394 Tahun 2011 tentang Penetapan Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, dan Kota Jakarta Selatan sebagai Pengembangan Kota Layak Anak. Selanjutnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 736 Tahun 2013 tentang Penetapan Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, dan Kabupaten Kepulauan Seribu sebagai Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak. Bappeda Provinsi DKI Jakarta juga menyatakan bahwa terkait pelaksanaan Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan di Provinsi DKI Jakarta sangat berkaitan erat dengan Program Kota Layak Anak yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Saat ini kita berpedoman pada kebijakan Kota Layak Anak dimana ada 5 klaster hak anak yang harus terpenuhi. Di dalam kluster hak anak itu terbagi lagi menjadi 31 indikator pemenuhan hak anak yang kita jadikan panduan dalam perencanaan pembangunan khususnya untuk membangun kota layak anak termasuk partisipasi anak Untuk pemenuhan hak partisipasi anak, kita dari Pemprov DKI Jakarta membuka ruang bagi mereka untuk memberikan pendapat. Kita menanyakan apa sih pandangan mereka tentang kotanya? apa sih yang menjadi keresahan mereka? Sehingga itu bisa diintervensi oleh program pemerintah. Dan sarana untuk anak beraspirasi itu dilakukan melalui musrenbang. (Wawancara dengan Informan 1.2 di Kantor Bidang kesjehateraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 27 Februari 2015). Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari Informan 1.2 di atas semakin jelas bahwa dukungan politis yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih kepada dukungan yang diberikan oleh elit eksekutif di bidang pengembangan kota layak anak. Berkaitan dengan hal tersebut, dukungan dari Dewan Legislatif atau DPRD Provinsi DKI Jakarta juga sangat diperlukan di
205
bidang pemenuhan hak-hak anak seperti pernyataan Winarno (2014: 223) bahwa badan legislatif seringkali terlibat dalam proses implementasi kebijakan publik manakala merancang undang-undang yang sangat spesifik ketika berkaitan dengan implementasi. Peran DPRD Provinsi DKI Jakarta akan dilaksanakan sesuai dengan 3 (tiga) fungsi utama seorang legislator yaitu fungsi legislasi artinya membuat Peraturan Daerah, fungsi budgeting artinya penganggaran, dan fungsi control artinya pengawasan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Anggota Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta kepada peneliti: “Kalau ditanya peran dalam rangka mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan Kota Layak Anak, sesuai dengan fungsi dewan itu akan kami jalankan. Fungsi seorang legislator itu yang pertama adalah membuat aturannya. Selama usulan program dari Pemda setelah digulirkan ke dewan dan setelah kami pelajari kemudian kami pertimbangkan ternyata ini sangat bermanfaat untuk rakyat banyak, maka DPRD pasti akan mendukung program itu, dan sekaligus apabila diusulkan ada Perda nya pasti akan dibahas oleh Dewan. Itu dari segi peraturan perundangannya. Lantas fungsi yang kedua adalah fungsi budgeting. Kalau dalam pengajuan program tersebut itu ternyata juga berdampak dengan kepentingan anggaran ya kami juga akan sokong. Contoh kalau kita akan membuat suatu area taman bermain anak-anak itu kan perlu lahan pasti Pemda akan ajukan pengadaan lahan, nah kami pasti akan support dan dukung lah, pengelolaan itu kan untuk kepentingan anak-anak kita bermain, pasti kita dukung anggarannya. Yang terkahir adalah fungsi control. Setelah itu jalan nanti katakanlah aturannya sudah dibuat, lahannya, bahannya, dan tempatnya sudah dibangun dengan bagus. Lantas nanti dipakai benar tidak untuk kepentingan anak-anak itu? nah fungsi kontrol dari dewan akan jalan. Itulah 3 fungsi dewan dalam rangka membangun Ibu Kota DKI Jakarta”. (Wawancara dengan Informan 1.10 di Kantor Fraksi Demokrat, DPRD Provinsi DKI Jakarta, 23 April 2015). Terkait dukungan dewan legislatif terhadap Program dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan Kota Layak Anak diakui oleh Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta bahwa DPRD akan mendukung sejauh
206
Pemerintah Daerah telah mempunyai rencana, konsep serta indikator yang jelas sebagai tolak ukur pembangunan Kota Layak Anak dan mengkonsultasikannya terlebih dahulu dengan Anggota Dewan Legislatif Provinsi DKI Jakarta. “Kebetulan, saya hanya sering dengar dan sering baca saja di media atau koran ada Program Kota Layak Anak. Saya sendiri jujur saja di antara 5 kota madya dan 1 kabupaten, kota mana yang di Jakarta ini sudah dijadikan Kota Layak Anak oleh Gubernur DKI Jakarta, seperti apa saya sendiri belum pernah melihat. Kan harus ada perbedaan yang signifikan dengan kota lain ya kan, yang kaya apa sih kota layak anak itu, dari mana dilihat kota layak anak itu. Nah, ini yang saya belum pernah tahu. Karena saya keliling keliling ke Selatan, ke Timur, ke Barat, ke Utara belum menemukan seperti apa perbedaan yang signifikan Kota Layak Anak itu. Nah, seharusnya pemerintah kalau mau ada program taruhlah Kota Layak Anak harus dibuat dulu konsepnya, planningnya, dan tetapkan indikatorindikatornya seperti apa sih kota layak anak itu. Kemudian konsultasikan dengan DPRD, nah kami akan lakukan berdasarkan 3 fungsi utama legislator tadi. Jika perlu untuk dibuat Perdanya maka kami akan bahas, jika diperlukan APBD terkait pembangunan Kota Layak Anak tersebut maka anggarannya akan kami dukung. Dan terkahir kami akan melaksanakan fungsi kontrol untuk mengawasi apakah itu nantinya setelah berjalan akan sesuai dengan programnya atau tidak. Tapi ini kan belum dilakukan oleh Pemda”. (Wawancara dengan Informan 1.10 di Kantor Fraksi Demokrat, DPRD Provinsi DKI Jakarta, 23 April 2015). Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1.10 tersebut dapat diketahui bahwa dukungan DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait pengembangan Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta belum berjalan sebab belum adanya konsultasi dari Pemerintah Daerah kepada DPRD tentang pembangunan Kota Layak Anak tersebut. Sehubungan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik juga diakui oleh Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta belum pernah mendengar tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan seperti pernyataan Beliau berikut ini:
207
“Jujur saja saya tidak tahu dan belum pernah dengar tuh tentang anak-anak bisa partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, bagaimana mekanismenya juga tidak tahu. Justru saya baru dengar dari kamu ini. Selama saya 5 tahun sekarang menginjak tahun keenam menjadi anggota legislatif, saya belum pernah di ajak dalam suatu event seperti itu. Saya belum pernah. Tapi bahwasannya ada konsep semacam itu, bagus-bagus saja. Itu yang dimaksudkan dengan bottom up barangkali begitu kan. Tapi jangan lupa, itu kan hanya sebagian masukkan dari pembangunan kota. Apalagi yang dimintai pendapatnya itu anak-anak. Anak-anak itu kan masih polos dan jujur apa yang disampaikannya tetapi belum punya konsep seperti apa ya kan. Ya saya sih silahkan saja selama itu bagus”. (Wawancara dengan Informan 1.10 di Kantor Fraksi Demokrat, DPRD Provinsi DKI Jakarta, 23 April 2015). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Informan 1.10 di atas dapat diketahui bahwa dukungan dewan legislatif memang belum terlaksana di bidang pemenuhan hak partisipasi anak yang dibuktikan dengan belum adanya kegiatan yang membuka akses partisipasi Forum Anak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di lingkungan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Menurut pandangan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak, dukungan dari elit ekesekutif maupun legislatif Provinsi DKI Jakarta memang belum menunjukan ketetapan komitmen dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak sebagai berikut: “Memang masih belum terdengar nyaring bunyinya. Kadang-kadang lebih sporadis saja, kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. Jadi, belum menjadi suatu kebijakan yang betul-betul melibatkan semua pemangkupemangku kepentingan perlindungan anak, baik legislatif maupun eksekutifnya juga belum bersuara ke arah sana”. (Wawancara dengan Informan 2.3 di Kediaman Pribadi Psikolog Anak Seto Mulyadi, 3 Februari 2015) Di sisi lain, peneliti juga mengobservasi bahwa terdapat kontra kepentingan antara legislatif dengan pimpinan eksekutif di Provinsi DKI Jakarta terkait persoalan tranparansi dana yang berasal dari CSR (Corporate Social
208
Responsibility) yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat seperti pernyataan dari anggota Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat, DPRD Provinsi DKI Jakarta berikut: “Keterlibatan swasta itu cukup besar di Provinsi DKI Jakarta lewat dana CSR nya termasuk mungkin untuk membantu mewujudkan kota layak anak itu. Menurut saya bagus sih dengan adanya CSR itu sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan-perusahaan tersebut kepada masyarakat disekitarnyajadi mereka itu tidak hanya sibuk mencari keuntungan sendiri. Tapi ingat setiap dana yang berasal dari manapun itu harus masuk kedalam suatu kotak anggaran APBD. Saat ini yang sedang kami selidiki adalah anggaran dari CSR yang hanya dikelola oleh Ahok (Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2013-2017) seorang (Ahok Centre) seperti untuk pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang kamu bilang itu. Seharusnya kan anggaran apapun yang berasal dari CSR harus masuk ke dalam suatu kotak atau pos APBD karena dana dari CSR itu kan tidak sedikit dan ditujukan untuk kepentingan khalayak banyak. Ini nanti yang akan kita bahas dalam rapat paripurna bagaimana pertanggungjawaban Gubernur tentang pengunaan dana CSR yang dikelola oleh Ahok Centre itu. Seharusnya kan tidak bisa begitu, harus masuk dulu melalui pos anggaran APBD yang ada di DPRD, dari mana dana CSR itu berasal, berapa jumlahnya, untuk apa penggunaannya semuanya harus jelas karena nanti akan dipertanggungjawabkan kepada rakyat”. (Wawancara dengan Informan 1.10 di Kantor Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, 23 April 2015). Berdasarkan pernyataan dari Informan 1.10 di atas dapat diketahui bahwa hubungan antara legislatif dengan eksekutif di Provinsi DKI Jakarta memang belum mendukung penuh upaya mewujudkan Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta karena adanya kontra tentang penggunaan dana CSR yang hanya dikelola sepihak oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanpa melalui Pos APBD yang terdapat di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Kontra antara elit politis pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta menyebabkan terhambatnya segala kegiatan pemerintah di lini bawah untuk melaksanakan Kebijakan Kota Layak Anak seperti yang
209
disampaikan oleh Manajer Program ADP Susukan Wahana Visi Indonesia kepada pemerintah: “Adanya friksi antara eksekutif dan legislatif tentang anggaran juga menjadi penghambat untuk mengembangkan Kota Layak Anak. Anggaran pemerintah tahun 2015 saja belum turun. Ini cukup menghambat juga segala urusan di level bawah termasuk untuk urusan kota layak anak”. (Wawancara dengan Informan 2.2 di Kantor Yayasan Wahana Visi Indonesia, 22 Juni 2015). Berdasarkan wawancara peneliti dengan Informan 2.2 di atas, peneliti dapat menganalisis bahwa dukungan politis antara legislatif dan eksekutif belum maksimal terkait pengembangan partisipasi anak di Provinsi DKI Jakarta karena belum adanya kesepahaman dan satu tujuan antara pemangku kepentingan eksekutif dan legislatif terutama kaitannya dengan pembangunan Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta. Hogwood dan Gunn dalam Nugroho (2012: 689) menyatakan bahwa kesepakatan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama akan lebih memudahkan dalam implementasi kebijakan. Tetapi, jika Kepala Daerah dan DPRD tidak pernah bersepakat – bahkan saling menjatuhkan – untuk menyusun satu kebijakan publik yang akan membawa kemajuan bagi rakyat daerah, yang terjadi adalah kemerosotan pembangunan di kawasan tersebut. Di samping dukungan dari elit eksekutif dan legislatif, dukungan dari elit dunia usaha juga merupakan salah satu sektor penting yang berperan mendukung kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menerapkan hak partisipasi anak. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa keterlibatan dunia usaha sangat besar di bidang pemenuhan hak-hak anak dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta
210
“DKI Jakarta tahun ini (2015) punya proyek membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, ini juga menjadi salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui TP-PKK Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Jakarta dan ini berhasil menggandeng PT. Pembangunan Jaya melalui CSR nya sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bidang pembangunan khususnya untuk Kota Layak Anak. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 4 Februari 2015) Berdasarkan pernyataan Informan 1.1 di atas dapat diketahui bahwa salah satu contoh keterlibatan dunia usaha di bidang pembangunan untuk mewujudkan Provinsi DKI Jakarta menuju Kota Layak Anak yaitu melalui bantuan dana CSR dari PT. Pembangunan Jaya untuk membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Hal tersebut turut dibenarkan oleh Fasilitator Forum Anak Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut: “Kaitannya dengan dunia usaha, DKI Jakarta tahun ini (2015) berencana membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, ini juga menjadi salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui TP-PKK Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Jakarta. Nah dalam perencanaannya juga melibatkan Forum Anak Jakarta dimana anak-anak dimintai pendapatnya tentang apa yang ingin di bangun di RPTRA tersebut, waktu itu bersama dengan Ibu Veronica (Ketua TP-PKK Provinsi DKI Jakarta) dan salah satu perwakilan anak dari Forum Anak Jakarta minta untuk dibangun Water Fountain atau Air Siap Saji yang ada di taman tersebut, dia terinspirasi di negara-negara seperti Singapura dan Australia, dan itu kan belum ada di Jakarta. Usulan itu langsung di respon oleh Bu Veronica. Namun, karena pembangunannya belum selesai makanya belum bisa dipastikan apakah sudah ada atau belum Water Fountain yang diminta oleh anak-anak Foraja”. (Wawancara dengan Informan 3.2 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 6 Januari 2015). Hal yang disampaikan oleh Informan 3.2 di atas turut dibenarkan oleh Ketua Pelaksana Tugas Forum Anak Jakarta dalam pernyataan sebagai berikut: “Terkait CSR itu ada dari PT Pembangunan Jaya tentang pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Provinsi DKI Jakarta. Kami memiliki teman namanya Ayu, kebetulan dia pernah mewakili Indonesia di
211
acara Kongres Anak di Korea Selatan. Jadi dia merepresentasikan tentang Air Siap Saji (Water Fountain) yang bisa langsung diminum lewat westafel. Karena di Jakarta itu tidak ada dan itu bisa masuk sebenarnya menjadi salah satu indikator Kota Layak Anak. Dan kebetulan pas Ibu Veronica (Istri Gubernur DKI Jakarta) ingin membangun taman terpadu ramah anak di DKI Jakarta, itu menjadi salah satu masukan juga agar di taman tersebut di sediakan fasilitas Water Fountain tadi. Sekarang pembangunan taman terpadu ramah anak tadi sedang proses, kita lihat saja hasilnya nanti seperti apa, apakah saran kita di wujudkan atau tidak. Tapi, dengan adanya taman ini saja kami sudah sangat senang”. (Wawancara dengan Informan 3.1 di Sekretariat Firum Anak Jakarta, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 6 Januari 2015). Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan di atas maka peneliti dapat mengetahui sejalan pengembangan wilayah percontohan kelurahan layak anak, tahun 2015 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewacanakan untuk membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) atas inisiatif Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi DKI Jakarta. RPTRA merupakan sarana publik terpadu yang mengintegrasikan berbagai komponen masyarakat ke dalamnya mulai dari anak-anak, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak dan lansia. RPTRA menjadi bagian dari strategi pembangunan kota dalam upaya memfasilitasi sarana penunjang kebutuhan masyarakat. Pembangunan RPTRA pada tahun 2015 difokuskan pada 6 titik wilayah percontohan yang tersebar di 5 wilayah Kota Administrasi Jakarta dan 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Wilayah-wilayah yang menjadi pengembangan RPTRA yaitu sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kelurahan Cideng, Kota Jakarta Pusat Kelurahan Kembangan, Kota Jakarta Barat Kelurahan Cililitan, Kota Jakarta Timur Kelurahan Gandaria Selatan, Kota Jakarta Selatan Kelurahan Sungai Bambu, Kota Jakarta Utara Kelurahan Untung Jawa, Kabupaten Kepulauan Seribu.
212
Data mengenai lokasi pembangunan RPTRA Tahun 2015 tersebut peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak Swasta (PT. Pembangunan Jaya) yang menjadi mitra kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewujudkan Kota Layak Anak sebagai berikut: “Sebagai tahap awal percontohan itu, RPTRA akan di bangun di enam wilayah sebagai model di masing-masing kota/kabupaten, di Jakarta Utara itu di Kelurahan Sungai Bambu, Jakarta Timur di Kelurahan Cililitan, Jakarta Selatan itu di Kelurahan Gandaria Selatan, Jakarta Barat di Kelurahan Kembangan, di Jakarta Pusat itu Kelurahan Cideng, kemudian di Kepulauan Seribu itu di Pulau Untung”. (Wawancara dengan Informan 5, di Kediaman Pribadi Sosiolog Imam Prasodjo, 27 April 2015) Pembangunan RPTRA merupakan salah satu bentuk kontribusi dari Tim Penggerak – Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan kesejahteraan anak di Provinsi DKI Jakarta yang juga masuk ke dalam 10 program PKK yaitu terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Gotong Royong Pangan Sandang Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga Pendidikan dan Keterampilan Kesehatan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi Kelestarian Lingkungan Hidup Perencanaan Sehat (Sumber: TP-PKK Provinsi DKI Jakarta, 2015)
Dilihat dari 10 program pokok PKK di atas, maka tugas pokok dan fungsi TP-PKK Provinsi DKI Jakarta sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat relevan dengan upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak anak melalui Program Kota Layak Anak yang terdiri dari 31 indikator sebagai berikut:
213
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Akte Kelahiran Informasi Layak Anak Kelompok/Forum Anak Penurunan angka pernikahan dini Tersedia lembaga konsul orang tua tentang pengasuhan anak Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak Angka kematian bayi rendah Angka gizi buruk Cakupan ASI tinggi Pojok ASI Cakupan imunisasi Layanan kesehatan reproduksi dan mental Peningkatan kesejahteraan Air bersih Kawasan Tanpa Rokok Adanya kebijakan pemenuhan hak anak Produk hukum yang mendapatkan masukan dari Forum Anak Sumber Daya Manusia terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) Anggaran pemenuhan hak anak PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Wajib Belajar 12 Tahun Sekolah Ramah Anak Rute Aman dari/ke Sekolah Fasilitas kreatif anak Ketersediaan data anak terpilah Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak Keterlibatan dunia usaha Anak berkebutuhan khusus Anak berhadapan hukum Penanggulangan bencana Pekerja anak (Sumber: Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, hlm 10).
Jika melihat kaitan antara 10 Program PKK dengan 31 Indikator Kota Layak Anak seperti di atas, dapat dilihat ada 18 indikator kota layak anak masuk kedalam 10 program PKK seperti akte kelahiran, penurunan angka pernikahan dini, tersedia lembaga konsul orang tua tentang pengasuhan anak, angka kematian bayi rendah, angka gizi buruk, cakupan asi tinggi, pojok asi, cakupan imunisasi, peningkatan kesejahteraan, air bersih, kawasan tanpa rokok, PAUD (Pendidikan
214
Anak Usia Dini), fasilitas kreatif anak, ketersediaan data anak terpilah, keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak, anak berkebutuhan khusus, pekerja anak, serta keterlibatan dunia usaha. Hal ini seperti pernyataan yang diberikan oleh Sekretaris I TP-PKK Provinsi DKI Jakarta kepada peneliti: “Terkait dengan Program Kota Layak Anak, PKK Provinsi DKI Jakarta sangat peduli sebagai penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga menggerakan para kader yang ada di tingkat kota, kecamatan, kelurahan, RT/RW sampai kelompok dasawisma melakukan gerakan untuk mendukung program Kota Layak Anak ini. Dalam pelaksanaan 10 program PKK, PKK turut mendukung Kota Layak Anak yang ada 31 indikator tersebut. Contohnya di bidang kesehatan dimana kami berupaya agar cakupan imunisasi lengkap kepada semua anak, kami memantau agar angka kematian bayi nya rendah, gizi buruknya tidak ada, cakupan ASInya tinggi, terus Pojok ASI sebagai tempat untuk memberikan ASI ada dan lain-lain nya. Di bidang pendidikan kami memfasilitasi PAUD dan lain sebagainya. Nah dalam pemenuhan ke-31 indikator itu, saat ini PKK DKI Jakarta menginisiasi pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA dan ini berhasil menggandeng PT.Pembangunan Jaya sebagai mitra kami untuk pembangunan fisiknya. Itu bentuk kontribusi kami terhadap pemenuhan salah satu indikator kota layak anak khususnya keterlibatan dunia usaha”. (Wawancara dengan Informan 4.1 di Kantor TPPKK Provinsi DKI Jakarta, 8 Mei 2015). Informasi yang peneliti dapat dari Informan 4.1 di atas menjelaskan bahwa salah satu bentuk usaha Pemerintah DKI Jakarta untuk melibatkan dunia usaha dalam pengembangan Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui kerja sama dengan PT. Pembangunan Jaya. PT. Pembangunan Jaya merupakan sebuah perusahaan di bidang properti yang dipercayai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui TP-PKK Provinsi DKI Jakarta untuk membangun RPTRA tersebut. Berikut adalah pernyataan dari Anggota Tim Sosial PT. Pembangunan Jaya kepada peneliti: “Jadi, pemerintah DKI ingin mendirikan kotanya menjadi kota layak anak. Dalam kota layak anak itu kan ada 31 indikator yang memungkinkan
215
sebuah kota itu layak anak. Kemudian untuk mencapai itu dibangunlah ruang publik terpadu ramah anak. Salah satu organisasi yang selama ini memang ujung tombak untuk menciptakan itu adalah PKK. Makanya PKK inilah sebagai salah satu organisasi formal yang dibentuk oleh pemerintah yang terdepan membangun usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas anak, seperti mendirikan Posyandu, PAUD, ASI, KB dan lain-lain itulah kader-kader PKK. Tetapi, kegiatan-kegiatan yang mendukung kota layak anak ini, seringkali terkendala kurangnya fasilitas publik yang mereka gunakan. Oleh karena itu, Ibu Veronica Ahok selaku ketua TP-PKK Provinsi DKI Jakarta berinisiatif bagaimana membuat ruang publik terpadu ramah anak yang di dalamnya ada taman bermain anak, ada perpustakaan, ada ruang serba guna, ada fasilitas lainnya yang mendukung program-program masyarakat yang mendukung kota layak anak. Inisiatif ini kemudian disambut baik oleh PT. Pembangunan Jaya. PT. Pembangunan Jaya kemudian melalui keahliannya merancang arsitektur bagaimana sebuah desain taman yang layak anak mulai dari bentuk fisik bangunannya, toiletnya, permainannya, arsitektur bangunannya dibuat sedemikian rupa sehingga ramah anak”. (Wawancara dengan Informan 5, di Kediaman Pribadi Sosiolog Imam Prasodjo, 27 April 2015) Berdasarkan pernyataan Informan 5 di atas dapat diketahui wujud aksi Pemerintah DKI Jakarta untuk menciptakan lingkungan kota yang kondusif dengan tumbuh kembang anak yaitu melalui pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Rencana pemerintah tersebut turut mendapatkan dukungan yang tinggi dari Forum Anak DKI Jakarta seperti pernyataan dari Pelaksana Tugas Ketua Forum Anak Provinsi DKI Jakarta berikut ini: “Kami mengapresiasi usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ya paling tidak, ada kemajuan untuk membangun Jakarta menjadi Kota yang Layak Anak. Seperti misalnya dengan membangun taman ramah anak di enam titik yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kami sangat senang dengan dibangunnya taman terpadu ramah anak tersebut, semoga saja nanti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh FORAJA bisa memanfaatkan taman tersebut. Untuk kedepannya informasi yang Foraja dapatkan bahwa nantinya juga direncanakan akan dibangun taman-taman yang terintegrasi (terpadu) tersebut di setiap kecamatan, kelurahan bahkan keinginannya sampai ke tingkat RT/RW sehingga seluruh kelurahan di DKI Jakarta itu punya fasilitas taman terpadu ramah anak. Untuk pembangunan taman terpadu ramah anak ini tuh diinisiasi oleh Ibu Veronica kak, Istri dari Pak Ahok (Gubernur DKI Jakarta 2013-2017). (Wawancara dengan Informan
216
di Sekretariat Forum Anak DKI Jakarta, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 17 Februari 2015). 3.1
Selain Forum Anak, warga maupun masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan RPTRA tersebut pun mengakui sangat senang dengan upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan wilayahnya menjadi titik percontohan pembangunan RPTRA, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Lurah Cideng, Kota Jakarta Pusat kepada peneliti: “Warga sangat senang dengan dijadikannya wilayah kami sebagai percontohan RPTRA oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. RPTRA ini dibangun atas inisiasi TP-PKK Provinsi DKI Jakarta dan CSR dari PT. Pembangunan Jaya. Kami juga merasa senang karena dalam pembangunan taman ini masyarakat juga diajak untuk ikut menentukan bagaimanakah konsep yang dinginkan oleh warga masyarakat disini. Harapan kami setelah RPTRA ini resmi di launching maka kami akan susun kegiatan-kegiatan apa saja baik dari PKK, anak-anak, Karang Taruna maupun dari semua elemen masyarakatlah untuk memanfaatkan RPTRA tersebut sebaik-baiknya”. (Wawancara dengan Sekretaris Lurah Cideng, Kota Jakarta Pusat, 4 Mei 2015). Di samping itu peneliti juga mewawancarai Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Sungai Bambu Jakarta Utara sebagai lokasi percontohan pembangunan RPTRA wilayah Jakarta Utara “Iya sekarang pemerintah statusnya sudah meningkat dari Kota Layak Anak menjadi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Nah untuk wilayah Jakarta Utara, Kelurahan Sungai Bambu lah yang dipilih untuk pembangunan RPTRA ini. RPTRA Sungai Bambu kan lebih dulu launching nih dari RPTRA lainnya, kemarin itu launchingnya tanggal 13 Mei 2015. Sekarang semua kegiatan masyarakat kita lakukan di RPTRA tersebut. Itu juga dimonitoring secara langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat web nya jadi bisa dipantau penggunaan RPTRA itu setiap hari untuk kegiatan apa saja. Dengan adanya RPTRA ini, sekarang kegiatan Forum Anak maupun PKK di situ semua. Dan seluruh kegiatan yang kami lakukan di RPTRA juga kami laporkan ke Pemerintah dan TPPKK Provinsi DKI Jakarta”. (Wawancara dengan Informan 1.12b di Kantor Kasi. Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kelurahan Sungai Bambu, Jakarta Utara, 9 Juni 2015).
217
Pembentukan RPTRA di 6 lokasi wilayah kota dan kabupaten administratif Provinsi DKI Jakarta tersebut telah dilengkapi dokumen MoU atau Dokumen Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Direktur PT Pembangunan Jaya. Dalam pengembangan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, TP-PKK Provinsi DKI Jakarta mengakui melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan mulai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan juga komunitas masyarakat setempat. “Pembangunan fisik kami serahkan kepada pihak ketiga yaitu PT. Pembangunan Jaya. Selanjutnya untuk pembinaan, pemeliharaan, dan pemantauannya kami melibatkan seluruh dinas dan komponen masyarakat mulai dari provinsi hingga ke kelurahan jadi ini benar-benar terpadu. Semua pihak yang terlibat sudah dicantumkan dalam SK Gubernur”. (Wawancara dengan Informan 4.1 di Kantor TP-PKK Provinsi DKI Jakarta, 8 Mei 2015). Pernyataan Informan 4.1 di atas juga senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Anggota Tim Sosial CSR PT. Pembangunan Jaya kepada peneliti sebagai berikut: “Dalam pembangunan RPTRA ini tentu banyak melibatkan berbagai pihak, terutama SKPD-SKPD di pemerintah. Kami berkoordinasi dengan Bappeda, berkoordinasi dengan Sekda, berkoordinasi dengan BPMPKB sebagai house utama karena PKK itu kan ada di bawah BPMPKB, berkonsultasi dengan Biro Kesra, Dinas Pertamanan karena itu menyangkut taman kan, dengan Dinas Pendidikan karena di situ ada taman bacanya, kemudian Dinas Olahraga karena ada taman olah raga dan lainlain. Jadi, baik di tingkat provinsi maupun kotamadya, BPMPKB di tingkat provinsi, KPMP di tingkat kotamadya”. (Wawancara dengan Informan 5, di Kediaman Pribadi Sosiolog Imam Prasodjo, 27 April 2015). Berdasarkan wawancara peneliti dengan Informan 4.1 dan Informan 5 di atas dapat diketahui bahwa upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di 6 titik lokasi yang
218
dijadikan sebagai model untuk masing-masing kota/kabupaten administratif tersebut diproyeksikan sebagai pusat komunitas masyarakat yang terpadu dan mampu
mengemban
fungsi
pemberdayaan
masyarakat.
Dalam
rangka
pembangunan hingga pemeliharaannya pun juga turut melibatkan semua unsur kepentingan di dalamnya mulai dari masyarakat, pemerintah lokal, dan pemerintah di tingkat provinsi serta pemerintah di tingkat kota/kabupaten. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti dapat menganalisis bahwa dukungan dari elit Dunia Usaha cukup besar dalam membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewujudkan Kota Layak Anak khususnya yang mendukung pemenuhan hak partisipasi anak. 4.
Dukungan Publik Dukungan
publik
sangat
diperlukan
untuk
menjalankan
sebuah
kebijakan/program menjadi lebih optimal karena tujuan utama dari kebijakan pemerintah adalah untuk kepentingan terbaik bagi masyarakat. Dalam hubungannya dengan implementasi Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta, dukungan publik terbagi menjadi dua yaitu dukungan dari masyarakat umum dan dukungan dari organisasi kemasyarakatan khusunya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang anak. Dalam penyelenggaraan kebijakan di bidang partisipasi anak, LSM Anak memiliki kontribusi yang cukup besar untuk membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewujudkan hal tersebut. Hal ini seperti pernyataan Kepala Bidang
219
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta kepada peneliti: “Untuk partisipasi anak memang LSM Anak yang banyak berperan menjadi mitra kerja BPMPKB dan KPMP kalau di tingkat kota, karena mereka kan lebih dulu melakukan program atau kegiatan di bidang partisipasi anak jadi mereka sudah lebih berpengalaman. Kalau di DKI Jakarta ada Wahana Visi Indonesia, Save the Children, Lembaga Perlindungan Anak, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, dan lainnya. Kebanyakan mereka kita jadikan sebagai fasilitatator anak atau Forum Pendamping Kota Layak Anak di tingkat wilayah”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 6 Januari 2015). Berdasarkan informasi dari Informan 1.1 di atas dapat diketahui bahwa peran LSM Anak untuk mewujudkan pengembangan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik adalah mendorong anak-anak untuk aktif mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya; menggali kebutuhan anak; mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan anak kepada mitra dan sektor terkait; menggali sumber daya di masyarakat untuk mendukung pemenuhan hak partisipasi anak; serta turut membina organisasi/kelompok/sanggar anak. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu LSM Anak yang menjadi mitra kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan hak partisipasi anak yaitu Wahana Visi Indonesia menyatakan bahwa kontribusi LSM Anak adalah menjadi media untuk menciptakan lingkungan masyarakat dan pemerintah khususnya pada lini bawah (pemerintah di tingkat lokal) lebih kondusif dalam mendukung pemenuhan hak partisipasi anak. “Terkait dengan pemenuhan hak partisipasi anak, bagi kami BPMPKB Provinsi DKI Jakarta sebagai mitra strategis begitu juga sebaliknya khususnya untuk mewujudkan hak partisipasi anak. Kami berkontribusi cukup besar bagi pemerintah untuk mendampingi Forum-Forum Anak. Kami juga diminta untuk memfasilitasi pembentukan Forum Anak tingkat
220
Kota, tingkat Kecamatan sampai tingkat Kelurahan. Bahkan kami juga dijadikan sebagai narasumber tentang kota layak anak baik di tingkat kota maupun provinsi. Sejauh ini kami lah yang konsisten untuk mengusung isu kota layak anak. Kami punya strategi untuk mengawal sejak pertama kali penetapan kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang penunjukan Kota Layak Anak. Kami membantu untuk mendorong pemerintah khususnya pada level grassroot supaya mendukung terwujudnya Kota Layak Anak”. (Wawancara dengan Informan 2.2 di Kantor Yayasan Wahana Visi Indonesia, 22 Juni 2015). Pernyataan Informan 2.2 di atas kemudian dibenarkan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta: “Sebenarnya di Provinsi DKI Jakarta itu yang lebih kuat adalah sinergi antara pemerintah dengan LSM nya. Jadi yang lebih mendorong LSM nya terutama di wilayah yang menjadi binaan LSM tersebut. Mereka turut berperan menjadi fasilitator-fasilitator anak untuk mendorong anak berpartisipasi dan kalau untuk masyarakat mereka membantu melakukan sosialisasi tentang hak-hak anak”. (Wawancara dengan Informan 2.1 di Yayasan Bina Matahari Bangsa, 25 Februari 2015). Berdasarkan wawancara peneliti dengan Informan 2.1 di atas dapat diketahui bahwa memang dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang Anak berkontribusi besar dalam mendorong pemenuhan hak partisipasi anak di lingkungan masyarakat maupun pemerintah lokal. Setelah mengetahui bagaimana dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Anak di Provinsi DKI Jakarta selanjutnya adalah dukungan yang berasal dari orang tua dan masyarakat umum. Dalam hal partisipasi anak, orang tua dan masyarakat perlu mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan pemenuhan hak partisipasi anak terutama di lingkungan keluarga dan di lingkungan sosial kemasyarakatan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak kepada peneliti: “Masyarakat dan orang tua juga turut berperan dimana mereka perlu mendukung anak-anaknya berkegiatan di dalam kelompok-kelompok anak
221
yang sesuai dengan bakat minat dan kemampuannya. Orang tua harus membiasakan bertanya pada anak jika ada suatu hal yang menyangkut tentang anak, misalnya tentang pemilihan sekolah, tentang memilih menu makanan keluarga, warna cat kamar dan hal lainnya. Ini bisa dibiasakan sejak sedini mungkin sehingga anak-anak terlatih untuk mengeluarkan pendapatnya. Kalau masyarakat secara umum itu mendukung agar anakanak diberikan ruang berkreativitas di lingkungannya, atau bisa juga dengan menyediakan sarana untuk anak-anak tersebut berkegiatan misalnya taman bermain dan sebagainya”. (Wawancara dengan Informan 2.1 di Kediaman Pribadi Psikolog Anak Seto Mulyadi, 3 Februari 2015). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan orang tua salah satu anak yang tergabung dalam Forum Anak Jakarta, Beliau menyatakan sangat mendukung anaknya berkegiatan dalam Forum Anak Jakarta. “Saya sebagai orang tua sangat mendukung anak saya bisa tergabung dalam Forum Anak Jakarta dan saya harapkan semua orang tua lainnya juga seharusnya demikian. Karena dengan adanya Forum Anak Jakarta saya merasa luar biasa sekali, anak-anak menjadi lebih mandiri, bijak, mereka punya kemampuan dan kreativitas sendiri, itu pun tadinya saya tidak sadar kalau anak tuh ternyata bisa loh lebih dari yang kita duga. Saya sendiri sangat bangga melihat anak-anak yang bisa bergabung dengan Forum Anak Jakarta. Mereka jadi lebih berprestasi, bukan hanya di sekolah tapi wawasan mereka tentang dunia luar juga jadi terbuka lebar. Setelah bergabung dengan Forum Anak Jakarta perubahan yang saya lihat dari anak itu banyak sekali, yang awalnya pendiam, pemalu dan susah bicara di depan umum sekarang bisa lebih percaya diri, bisa mengungkapkan pendapat dan jadi lebih kritis mana yang menurutnya baik dan mana yang tidak baik”. (Wawancara dengan Informan 4.3a di Kantor Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, 19 April 2015) Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu orang tua anak lainnya yang tergabung dalam Forum Anak Jakarta dan Beliau memberikan pernyataan sebagai berikut: “Saya mendukung saja apapun yang dilakukan oleh anak saya, kalau anaknya suka kenapa tidak. Tapi tetap saya arahkan ke hal-hal positif, seperti misalnya dengan Forum Anak ini kan untuk menambah wawasan dan pengetahuan dan memperluas pergaulan anak saya juga. Jadi anak itu lebih aktif dan kreatif”. (Wawancara dengan Informan 4.3b di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta, 13 Juni 2015).
222
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan orang tua anak seperti di atas, maka dapat diketahui bahwa dukungan orang tua anak yang tergabung dalam Forum Anak Jakarta sangat tinggi pada anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan Forum Anak Jakarta. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak juga masyarakat yang belum mengenal ataupun mengetahui tentang Forum Anak Jakarta, hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana Forum Anak Jakarta kepada peneliti: “Orang tua kita pribadi tentu sangat mendukung kak. Tapi masih banyak juga masyarakat yang belum tahu tentang Forum Anak, bahkan ada yang bilang Forum Anak itu semacam partai baru. Mungkin, itu karena kitanya juga yang kurang publikasi ke masyarakat. Karena, kita sendiri terhalang oleh waktu, kita kan sekolah dan segala macam. Untuk menghindari sisi negatif tersebut, kita juga mengajak OSIS-OSIS sekolah untuk mempublikasikan tentang Forum Anak Jakarta sehingga menarik minat mereka untuk bergabung dengan Forum Anak Jakarta”. (Wawancara dengan Informan 3.1 di Sekretariat Forum Anak Jakarta, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta 17 Februari 2015). Pernyataan dari Informan 3.1 di atas turut dibenarkan oleh Fasilitator Forum Anak Jakarta yang menyatakan bahwa masih banyak mindset dari orang tua anak yang tidak jarang melarang anaknya untuk ikut kegiatan dalam Forum Anak Jakarta karena tidak mendapatkan keuntungan misalnya imbalan berupa uang. “Terkadang masih ada orang tua yang tidak suka anaknya mengikuti kegiatan yang diadakan oleh forum anak, alasannya karena tidak dapat uang dan semacamnya. Padahal, orang tua tidak memikirkan bahwa manfaat yang didapatkan oleh anak untuk masa depannya nanti lebih besar dan tidak dapat dihitung dengan uang. Lalu, dari sisi masyarakat, ada yang menerima keberadaan forum anak, tetapi ada juga yang secara permisif menolak keberadaan forum anak, seperti misalnya ada rasa ketidak sukaan yang ditunjukan oleh karang taruna dengan forum anak. Kalau di lapangan masalah yang dihadapi seperti itu”. (Wawancara dengan Informan 3.2 di Kantor Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, 19 April 2015).
223
Berdasarkan pernyataan dari Informan 3.2 di atas dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh Forum Anak di DKI Jakarta adalah kurangnya partisipasi masyarakat untuk mendukung kegiatan Forum Anak. Hal ini terjadi terutama kepada keluarga yang belum memahami arti penting pemenuhan hak partisipasi anak. Sebagai contoh yaitu menurut salah satu perwakilan Forum Anak Jakarta yang berasal dari Kelurahan Palmerah Jakarta Barat menyatakan bahwa masyarakat disana tidak mengetahui tentang Forum Anak di kelurahannya dan belum mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Forum Anak Kelurahan Palmerah Barat “Kalau masyarakatnya sendiri di Kelurahan Palmerah itu memang tidak tahu ada Forum Anak. Jadi kegiatan kami juga memang belum di dukung oleh masyarakat. Oleh Pak Lurahnya saja kami belum berkoordinasi”. (Wawancara dengan Ketua Forum Anak Kelurahan Palmerah Barat, Jakarta Barat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta, 13 Juni 2015). Hal serupa juga peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Cakung Jakarta Timur: “Forum Anak di Kecamatan Cakung kita akui belum aktif. Kendalanya karena orang tua si anak juga yang memiliki kekahwatiran anak itu mau dibawa kemana, seperti apa hasilnya nanti. Orang tua dan masyarakat biasa belum paham makna dari partisipasi anak itu sendiri”. (Wawancara dengan Informan 1.13 di Kantor Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, 19 Juni 2015). Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari Informan penelitian di atas maka peneliti dapat mengetahui bahwa pemahaman masyarakat tentang arti penting pemenuhan hak partisipasi anak belum meluas. Hal ini pun turut
224
disampaikan oleh Manajer Program ADP Susukan Yayasan Wahana Visi Indonesia kepada peneliti: “Pemahaman tentang Kota Layak Anak sendiri memang belum sampai ke masyarakat bahkan di tingkat RW pun belum. Ini baru sampai di Kelurahan saja. Seharusnya PKK bisa menjadi mitra strategis untuk mensosialisasikan tentang Kota Layak Anak ini karena dari 31 indikator Kota Layak Anak, 18 indikator lainnya masuk ke dalam program kerja PKK. Makanya saat ini yang sedang digalakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjangkau ke masyarakat yaitu melalui PKK salah satunya dengan membangun RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak). Beda lagi dengan yang terjadi di keluarga, pandangan terhadap anak itu sendiri belum menempatkan anak sebagai subjek melainkan menjadi objek atau penerima manfaat segala keputusan yang dikendalikan penuh oleh orang tua. Jadi anggapannya anak itu adalah milik orang tua sepenuhnya sehingga apa yang orang tua bilang pasti untuk kebaikan anaknya”. (Wawancara dengan Informan 2.2 di Kantor Yayasan Wahana Visi Indonesia, 22 Juni 2015) Berdasarkan pernyataan berbagai Informan di atas, maka peneliti dapat menganalisis bahwa dukungan publik terutama dari masyarakat dan orang tua terhadap pelaksanaan program partisipasi anak dirasakan masih kurang karena mindset masyarakat dan orang tua pada umumnya yang belum paham arti penting dari pelaksanaan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Hal ini terjadi akibat belum disosialisasikannya tentang Program Kota Layak Anak hingga ke level masyarakat. 4.5.3
Aplikasi/Penerapan Aplikasi
atau
penerapan
adalah
sebuah
proses
dimana
sebuah
kebijakan/program dijalankan sesuai dengan rencana kebijakan yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sejak semula. Jones (1996: 296) menyatakan bahwa penerapan berkaitan dengan ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau
225
perlengkapan
program.
Dengan
demikian
untuk
mengukur
bagaimana
aplikasi/penerapan dari Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta, peneliti mengembangkan dua indikator utama yaitu kesesuaian pelaksanaan program dengan pedoman (petunjuk teknis) pelaksanaan program serta pemantauan dan evaluasi pencapaian tujuan pelaksanaan program. 1.
Kesesuaian Pelaksanaan Program dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kesesuaian pelaksanaan program dengan pedoman pelaksanaan program
merupakan
ukuran
untuk
melihat
sejauh
mana
penerapan
Program
Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Menurut Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, sumbu atau poros penerapan Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik yaitu keterlibatan anak dalam proses pengambilan
keputusan
melalui
musyawarah
perencanaan
pembangunan
(musrenbang). Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah, dan wadah yang mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana pemerintah merespon hal tersebut. Salah satu kunci dalam musrenbang adalah musyawarah dalam merumuskan kebijakan dan program, oleh karena itu musrenbang bersifat
226
partisipatif dan dialogis. Musrenbang di tingkat daerah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi/Kabupaten/Kota dengan mengikutsertakan segenap pemangku kepentingan baik itu jajaran Pemerintahan
Daerah
(Muspida
Provinsi/Kabupaten/Kota,
DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota),
serta
(Musyawarah
Pimpinan
Daerah)
Provinsi/Kabupaten/Kota,
SKPD
pemangku
kepentingan
lainnya
(BUMN/D/Swasta, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan perwakilan forum anak). Untuk mewujudkan pemenuhan hak partisipasi anak dalam pengambilan keputusan, pemerintah daerah wajib memasukkan unsur kelompok anak atau forum anak ke dalam kepesertaan musrenbang mulai dari Rembug RW, musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten hingga tingkat provinsi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa usulan prioritas kegiatan terkait pemenuhan hak-hak anak masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan hingga ke tingkat tertinggi yaiu provinsi. Di Provinsi DKI Jakarta, pelibatan Forum Anak dalam kegiatan perencanaan pembangunan atau musrenbang telah dilakukan baik di tingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, hingga ke tingkat provinsi. Hal ini seperti pernyataan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta kepada peneliti: “Di DKI, kita sudah melibatkan forum anak ke dalam musrenbang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten administratif sampai di tingkat provinsi”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 6 Januari 2015). Dengan
227
adanya pelibatan Forum Anak dalam musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) tersebut maka hal ini merupakan salah satu indikator umum dari partisipasi anak dalam pembangunan. Keberadaan Forum Anak di setiap jenjang administratif pemerintahan akan merupakan poin penting bagi proses perencanaan pembangunan untuk melibatkan anak dalam setiap tahapannya. Hal ini didukung oleh pernyataan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta: “Forum Anak yang ikut musrenbang itu kan berjenjang sesuai tingkat administratif pemerintahan. Jadi masing-masing forum anak itu mewakili kepentingan anak di lingkungannya. Misalnya kalau itu musrenbang tingkat kelurahan, maka Forum Anak di kelurahan tersebut yang mewakili aspirasi dari anak-anak yang ada di kelurahan tersebut, misalkan mereka butuh di bangun taman bermain di kelurahan. Nah itu disampaikan kepada pemerintah melalui musrenbang sehingga nanti pemerintah buat taman bermain bagi anak-anak di kelurahan itu. Begitu juga dengan kota/kabupaten sampai provinsi. Intinya yang ingin dicapai dari pelibatan anak dalam Musrenbang itu adalah untuk pembangunan yang berspektif anak”. (Wawancara dengan Informan 2.1 di Yayasan Bina Matahari Bangsa, 25 Februari 2015). Berdasarkan pernyataan Informan 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pelibatan Forum Anak dalam musrenbang ditujukan untuk menentukan kebijakan pembangunan ramah anak sesuai dengan tingkatan administratif musrenbang itu dilaksanakan. Di samping itu, keterlibatan Forum Anak dalam musrenbang merupakan indikator untuk menentukan kualitas pembangunan berspektif anak di suatu wilayah. Dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan yang melibatkan Forum Anak, anak turut dilibatkan mulai dari penentuan usulan, penerapan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan meskipun Forum Anak telah dilibatkan dalam Musrenbang Kelurahan akan tetapi
228
anak tidak diikutsertakan sejak awal penentuan usulan yang dimulai dari Rembug RW. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Manajer Program ADP Susukan Yayasan Wahana Visi Indonesia. “Praktiknya yang saya lihat selama saya mendampingi forum anak di level grass root itu anak tidak dilibatkan mulai dari Rembug RW padahal hakikinya penentuan usulan anak itu dibentuknya pada tahap Rembug RW tersebut. Kemudian, kalau tidak dari kita yang memberi tahu, forum anak tidak akan terlibat dalam Musrenbang. Nyatanya yang saya lihat, Forum Anak dilibatkan dalam musrenbang tapi itu pun sudah terlambat diberitahukan. Tiba-tiba anak diikutkan pada Musrenbang Kelurahan atau ada juga yang langsung di Musrenbang Kecamatan. Jadi anak itu tidak bisa memberikan usulan melainkan hanya berpendapat atau mengkritik kinerja pemerintah kecamatan dan kelurahan terkait kota layak anak”. (Wawancara dengan Informan 2.2 di Kantor Yayasan Wahana Visi Indonesia, 22 Juni 2015). Pernyataan yang disampaikan oleh Informan 2.2 di atas turut dibenarkan oleh seorang pendamping Forum Anak yang berasal dari Pendamping Kota Layak Anak Kota Jakarta Utara kepada peneliti sebagai berikut: “Sistem musrenbang itu berjenjang dimulai dari Rembug RW hingga ke tingkat provinsi dan setiap RW diberi kuota 18 usulan prioritas, 10 usulan untuk kelurahan, 5 usulan untuk kecamatan, 3 usulan di tingkat kota/kabupaten/provinsi. Untuk Forum Anak memang sudah dilibatkan dalam musrenbang kelurahan, tetapi yang menjadi persoalan adalah anak tidak diikutsertakan mulai dari proses Rembug RW itu. Poin usulan anak itu akan ditindak-lanjuti atau tidak sebenarnya berasal dari Rembug RW itu tadi. Tapi karena yang terjadi seperti ini, akhirnya tidak ada lagi yang namanya usulan anak di tingkat kelurahan. Akhirnya yang terjadi meskipun anak dihadirkan dalam musrenbang kelurahan tetapi hanya sekedar hadir saja untuk melihat proses musrenbang itu berlangsung”. (Wawancara Informan 4.2 di Kantor Badan Pemberdayaan, Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta, 13 Juni 2015). Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari kedua informan penelitian di atas maka peneliti dapat menganalisis pelibatan Forum Anak dalam Musrenbang pada level kelurahan dan kecamatan belum dapat mengakomodir usulan anak karena anak tidak dilibatkan sejak awal pra musrenbang yaitu
229
Rembug RW. Hal ini semakin diperkuat setelah peneliti membuktikan dengan melihat Panduan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan 2015 yang diterbitkan oleh Badan Perencanan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta belum memasukkan unsur kelompok/forum anak sebagai peserta musrenbang. Berbeda halnya dengan pelaksanaan musrenbang di level kelurahan dan kecamatan, pelaksanaan musrenbang di level kota/kabupaten dan provinsi sudah dilaksanakan dengan melibatkan Forum Anak sebagai peserta dalam Musrenbang Kota/Kabupaten dan Musrenbang Provinsi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta kepada peneliti: “Di tingkat provinsi, Forum Anak Jakarta sudah dilibatkan mulai dari tahun 2014 kemarin. Ada 4 orang dari perwakilan Forum Anak Jakarta yang ikut musrenbang tersebut ada Yashinta, Azzam, Siti Maysarah, dan Ayu. Kalau di tingkat kota juga sudah melibatkan Forum Anak Kota tapi ini yang lebih tahu KPMP”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 6 Januari 2015). Pernyataan yang diberikan oleh Informan 1.1 di atas turut dibenarkan oleh Pelaksana Tugas Ketua Forum Anak DKI Jakarta: “Forum Anak Jakarta sudah di undang dalam acara Musrenbang Provinsi tahun 2014 kemarin. Sebagai perwakilan Forum Anak Jakarta, kebetulan saya, Sarah, Azham, dan Ayu yang terpilih untuk ikut musrenbang itu mewakili teman-teman kami yang lainnya. Kalau di tingkat Kota kebetulan kita kan juga perwakilan Forum Anak dari kota asal kita masing-masing, itu juga sudah diikutsertakan pada waktu Musrenbang Kota oleh Walikotanya”. (Wawancara dengan Informan 3.1 di Seketariat Forum Anak DKI Jakarta, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 17 Februari 2015) Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan baik dari Informan 1.1 dan Informan 3.1 di atas maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengikutsertakan anak sebagai peserta dalam Musrenbang Tingkat Provinsi
230
yang dimulai sejak tahun 2014. Keikutsertaan Forum Anak DKI Jakarta dalam forum perencanan pembangunan dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan pokok, yaitu pra-musrenbang, musrenbang dan pasca musrenbang. Berikut ini peneliti akan jabarkan hasil temuan lapangan peneliti berdasarkan tiga tahap pelaksanaan partisipasi anak dalam musrenbang Provinsi DKI Jakarta. a.
Pra Musrenbang Sebelum Forum Anak Jakarta mengikuti Musrenbang di tingkat Provinsi,
ada sebuah kegiatan dimana anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak Jakarta mengadakan pertemuan terlebih dahulu untuk berdiskusi tentang berbagai kondisi maupun permasalahan anak yang mereka anggap sebagai prioritas yang mendesak untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan yang terlibat dalam forum murenbang provinsi. Pertemuan Forum Anak Jakarta dilakukan setiap sebulan sekali untuk membahas kendala-kendala internal kepungurusan maupun berdiskusi tentang isu-isu anak yang sedang terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini seperti pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta: “Ya sebelum mengikuti musrenbang itu, anak-anak biasanya memang mengadakan pertemuan atau diskusi dulu dan itu rutin dilakukan setiap sebulan sekali, sekaligus mereka berlatih nanti apa yang mau disampaikan pada saat musrenbang nih, misalnya apa masalah pendidikan atau masalah kesehatan atau lainnya. Kan musrenbang itu forum pemerintah, kita tidak ingin nanti sudah dikasih kesempatan untuk ikut musrenbang tapi malah tidak tahu apa yang mau disampaikan ya sama saja bohong kan. Makanya mereka dipersiapkan dulu apa yang mau mereka sampaikan kepada pemerintah”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 4 Februari 2015).
231
Berdasarkan pernyataan Informan 1.1 di atas dapat diketahui bahwa proses melakukan persiapan musrenbang juga dilakukan melalui pertemuan rutin pengurus Forum Anak Jakarta untuk membahas seputar isu-isu anak atau kendalakendala yang dihadapi oleh anak. Dalam observasi peneliti di lapangan, peneliti berkesempatan mengikuti kegiatan pertemuan diskusi Forum Anak Jakarta yang dilakukan pada 9 November 2014. Berikut ini adalah gambar pertemuan Forum Anak Jakarta tersebut:
Gambar 4.8 Pertemuan Forum Anak DKI Jakarta, 9 November 2015 Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2015 Berdasarkan observasi peneliti tentang kegiatan pertemuan Forum Anak Jakarta seperti pada gambar 4.8 di atas, langkah tersebut sudah cukup efektif untuk meningkatkan kapasitas anak secara individual untuk memetakan permasalahan anak serta mencari alternatif solusi yang dibahas bersama dengan Fasilitator Anak. Hal-hal yang didiskusikan dalam pertemuan Forum Anak Jakarta adalah isu-isu anak yang sifatnya up to date terjadi di masyarakat, seperti yang di sampaikan oleh Pelaksana Tugas Ketua Forum Anak Jakarta berikut ini: “Kalau kami sebelum membawa usulan kami kepada pemerintah, biasanya kami melakukan pengamatan atau observasi kecil-kecilan tentang permasalahan yang ingin diangkat sebagai isu, misalnya masalah perokok
232
pelajar, kita cari tahu dimana saja yang sudah terjadi, kemudian kita konsultasikan dengan fasilitator anak yang ada di wilayah kita masingmasing. Kemudian coba kita bawa dan diskusikan hingga ke tingkat Provinsi yaitu BPMPKB. Intinya kita matangkan dulu permasalahan apa yang akan kita tujukan kemudian kita share dengan fasilitator kita setelah itu mungkin kita akan difasilitasi untuk diskusi dengan pemerintah setempat. Menurut kami, yang paling urgent pertama untuk segera ditangani oleh pemerintah adalah masalah kekerasan terhadap anak. Apalagi, ada beberapa kasus kekerasan yang sempat booming beberapa waktu lalu, kami kira itu adalah efek gunung es yang baru ujungnya saja yang kelihatan, belum dibawahnya. Jadi mungkin lebih ke arah pendidikannya juga yang perlu diperbaiki. Mungkin, pemerintah bisa bersinergi dengan forum anak, dengan sekolah untuk menghindarkan anak dari berbagai macam perlakuan yang salah seperti kekerasan seksual. Kedua, masalah keselamatan anak. saat ini sedang maraknya pembegalan, jujur saja anak-anak dan orang tua pasti merasa resah dengan adanya pembegalan ini. Terus sekarang ini juga sangat mengganggu perkembangan moral anak apalagi anak-anak usia dini, sekarang moralnya sudah mulai kebiasaan merokok di kalangan pelajar. Akses anak terhadap rokok masih mudah”. (Wawancara dengan Informan 3.1 di Sekretariat Forum Anak Jakarta, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 17 Februari 2015) Berdasarkan pernyataan informan 3.1 di atas dapat diketahui bahwa isu-isu seputar permasalahan anak yang terjadi dikumpulkan melalui diskusi Forum Anak Jakarta untuk selanjutnya dibawa ke dalam musrenbang. Kemudian tentang apa yang akan diusulkan oleh anak-anak dalam musrenbang hanya hal-hal yang terkait dengan anak, seperti masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah kesejahteraan, masalah keamanan anak-anak di Provinsi DKI Jakarta. b.
Pelaksanaan Musrenbang Pelaksanaan musrenbang merupakan inti dari proses partisipasi anak
dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang dilakukan bersama dengan seluruh pemangku kepentingan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (2014: 25) menetapkan indikator ideal perwakilan anak
233
yang dapat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan yaitu dengan persyaratan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Usia: 13 s.d < 18 tahun; Dapat berkomunikasi dengan baik; Dapat menyampaikan usulan aspirasi anak dalam Musrenbang; Kesediaan anak (Informed Concern); Di pilih berdasarkan kesepkatan di Forum Anak; Mendapatkan ijin dari orang tua.
Syarat tersebut sesuai dengan pernyataan dari Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dalam wawancara mendalam dengan peneliti: “Usia anak yang dapat ikut rata-rata itu usia remaja idealnya 13 sampai di bawah 18 tahun, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik, bersedia untuk mengikuti kegiatan Musrenbang, didampingi fasilitator dan mendapatkan ijin dari orang tua. Dan satu lagi anak itu dia tidak harus ikut acara Musrenbang sampai selelsai jadi cukup ketika anak-anak itu menyampaikan usulannya saja”. (Wawancara dengan Informan 1.11di Kantor Asisten Deputi Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 19 Maret 2015). Berdasarkan pernyataan Informan 1.11 di atas dapat diketahui bahwa persyaratan usia anak yang ideal untuk dipilih terlibat dalam perumusan kebijakan publik adalah usia remaja yaitu antara 13 s/d di bawah 18 Tahun karena sesuai dengan pengamatan para ahli anak dengan usia remaja sudah memiliki tingkat pemahaman dan kedewasaan mental yang cukup untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan di lingkungan pemerintahan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Jendral Komisi Nasional Perlindungan Anak kepada peneliti sebagai berikut: “Dalam perumusan kebijakan publik memang anak-anak yang relatif bisa ikut itu pada umumnya usia remaja, menginjak usia 12 tahun ke atas. Karena memang dilihat dari tingkat kecerdasan dan kedewasaan si anak dalam mengenali permasalahan di sekilingnya, anak usia remaja sudah
234
mampu mengeksplor dirinya untuk lebih peka terhadap lingkungannya dan kemudian itulah yang disampaikan kepada orang dewasa. Dalam kasusnya perumusan kebijakan publik itu disampaikan kepada pemerintah”. (Wawancara dengan Informan 2.3 di Kediaman Pribadi Psikolog Anak Seto Mulyadi, 3 Februari 2015). Setelah mengetahui syarat dan ketentuan bagi perwakilan Forum Anak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan, selanjutnya peneliti akan membahas proses pelaksanaan Musrenbang yang mengikutsertakan perwakilan Forum Anak. Menurut Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2014: 51-52), untuk mengikutsertakan Forum Anak dalam kegiatan Musrenbang perlu memperhatikan beberapa hal antara lain: 1. Undangan resmi harus disampaikan dan dipastikan diterima oleh Forum Anak. Undangan tersebut perlu dipastikan sampai pada anak-anak sebelum jadwal musrenbang, sehingga tidak ada unsur formalitas atau sekedar diundang saja. 2. Forum Anak/Kelompok Anak harus didampingi Fasilitator Anak. 3. Untuk memantau jalannya musrenbang apakah sudah melibatkan anak atau perwakilan anak serta memberi masukan yang berarti dibutuhkan pengamat independen. 4. Hasil musrenbang harus disampaikan kepada Forum Anak, terkait usulan yang diterima atau ditolak, serta penjelasannya Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, beberapa ketetapan yang ditentukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di ataspada kenyataannya sudah dipenuhi oleh stakeholder yang bertanggung jawab terhadap pelibatan anak dalam musrenbang. Pemberian undangan resmi yang ditujukan kepada Ketua Forum Anak sudah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta selaku penanggung jawab penyelenggara kegiatan musrenbang tingkat provinsi. Berikut adalah pernyataan Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI
235
Jakarta: “Bappeda sudah memberikan undangan resmi kepada Ketua Forum Anak Jakarta untuk menghadiri acara musrenbang tingkat provinsi 2014 kemarin” (Wawancara dengan Informan 1.2 di Kantor Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 27 Februari 2015). Hal ini peneliti konfirmasi secara langsung kepada Pelaksana Tugas Ketua Forum Anak Jakarta dan Beliau membenarkan hal tersebut: “Iya kita dapat undangan dari Bappeda kok kak untuk hadir dalam acara musrenbang 2014 kemarin jadi kita tahu kapan dan dimana pelaksanaannya. Berhubung waktu itu musrenbangnya diadakan hari sekolah jadi kita yang ikut dibuatkan surat izin dari BPMPKB ke kepala sekolah kita untuk ikut musrenbang tingkat provinsi. Setelah kita dapat izin dari sekolah, ya kita mengikuti acara musrenbangnya”. (Wawancara dengan Informan 3.1 di Sekretariat Forum Anak Jakarta BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 17 Februari 2015). Berdasarkan wawancara peneliti dengan Informan 3.1 tersebut maka peneliti dapat menganalisis bahwa pemberian undangan resmi kegiatan musrenbang kepada anak sangat penting dilakukan, selain untuk menghindari unsur formalitas bahwa anak di undang dalam musrenbang, ini juga bermanfaat sebagai informasi kepada anak mengenai tempat dan waktu pelaksanaan musrenbang sehingga anak dapat menyesuaikan waktu yang dimilikinya dengan waktu penyelenggaraan musrenbang yang diadakan oleh pemerintah. Hasil observasi peneliti dilapangan selanjutnya menemukan bahwa keterlibatan Forum Anak Jakarta dalam kegiatan Musrenbang tahun 2014 juga sudah disertai dengan Fasilitator Anak sebagai pendamping anak. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Ketua Forum Anak Jakarta kepada peneliti: “Iya waktu musrenbang tahun 2014 kemarin, fasilitator kita juga ikut kok kak mendampingi kita”. (Wawancara dengan Informan 3.1 di Sekretariat Forum Anak
236
Jakarta BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 17 Februari 2015). Pernyataan dari Informan 3.1 tersebut dibenarkan oleh Fasilitator Anak Forum Anak Jakarta: “Saat musrenbang memang saya ditugaskan untuk mendampingi Forum Anak Jakarta supaya anak-anak itu lebih nyaman dan percaya diri pada saat berbicara di depan kepala dinas dan orang-orang penting lainnya. Karena inikan baru pengalaman pertama mereka ikut dalam acara musrenbang setingkat Provinsi Terus saya juga harus bertanggung jawab dalam hal keselamatan dan perlindungan si anak, misalkan anak itu sudah bersedia ikut musrenbang, saya menjadi penjembatan dengan orang tuanya supaya orang tua itu tahu kalau anaknya ikut acara apa sehingga mereka tidak khawatir, kemudian pada saat berangkat maupun pulang, saya kan juga harus pastikan kalau si anak itu selamat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”. (Wawancara dengan Informan 3.2 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 4 Februari 2015). Berdasarkan pernyataan Informan 3.2 di atas maka dapat dianalisis bahwa ketetapan fasilitator anak ikut dalam mendampingi Forum Anak pada kegiatan Musrenbang sudah dilakukan. Tugas seorang fasilitator dalam melakukan pendampingan anak adalah untuk memberikan rasa nyaman kepada anak saat mengikuti forum perencanaan pembangunan, menjadi jembatan komunikasi antara orang tua dengan anak, serta memastikan keselamatan dan perlindungan bagi anak baik sebelum sampai sesudah kegiatan musrenbang berakhir. Ketetapan selanjutnya untuk melibatkan anak dalam Musrenbang adalah disediakannya pengamat independen untuk memantau jalannya musrenbang dan memberikan masukan yang berarti baik bagi anak maupun orang dewasa secara keseluruhan dengan tujuan menganalisis bahwa keterlibatan anak dalam musrenbang merupakan ukuran kualitas musrenbang itu sendiri. Namun untuk pengamat independen pada saat penyelenggaraan musrenbang Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 tidak ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan Staf Bidang
237
Kesejahteraan Masyarakat Bappeda Provinsi DKI Jakarta: “Tidak ada tim independen. Kita tidak menyediakan itu”. (Wawancara dengan Informan 1.2 di Kantor Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 27 Februari 2015). Berdasarkan pernyataan Informan 1.2 tersebut, maka peneliti dapat menganalisis bahwa dalam pelaksanaan musrenbang provinsi DKI Jakarta tahun 2014 belum disertai dengan Pengamat Independen yang dapat memantau jalannya musrenbang dan memberikan masukan berarti kepada anak dan orang dewasa tentang pentingnya aspirasi anak untuk didengarkan dan dipertimbangkan secara sungguh-sungguh. Ketetapan selanjutnya adalah penyampaian hasil usulan musrenbang terutama menyangkut usulan-usulan anak tentang berapa jumlah atau jenis usulan mereka, berapa yang disetujui dan berapa yang ditolak beserta alasannya. Sebelum membahas tentang ini, peneliti akan membahas terlebih dahulu proses keterlibatan Forum Anak Jakarta dalam Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014. Dalam pelaksanaan acara musrenbang Provinsi DKI Jakarta tahun 2014, Forum
Anak
Jakarta
diikutsertakan
dalam
Sidang
Kelompok
Bidang
Kesejahteraan Rakyat. Hal ini seperti pernyataan dari Ketua Forum Anak DKI Jakarta: “Kita itu masuknya ke Sidang Kelompok Bidang Kesmas (Kesejahteraan Masyarakat) kak, jadi acaranya kan 2 hari tanggal 26-27 Maret 2014. Di situ ada dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendidikan, dinas pemuda dan olahraga, badan perpustakaan dan arsip daerah”. (Wawancara dengan Informan 3.1 di Seretariat Forum Anak Jakarta, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 17 Februari 2015).
238
Pernyataan Informan 3.1 di atas turut dibenarkan oleh Staff Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta kepada peneliti: “Iya mereka kita ikutkan dalam sidang kelompok Bidang Kesra (Kesejahteraan Rakyat) karena SKPD-SKPD nya itu memang sangat terkait dengan anak”. (Wawancara dengan Informan 1.2 di Kantor Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 27 Februari 2015). Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari kedua Informan di atas, peneliti kemudian menelaah data hasil notulensi Sidang Kelompok Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang mendapatkan masukan dari Forum Anak Jakarta. Hasil notulensi musrenbang sidang kelompok bidang kesejahteraan masyarakat menunjukkan beberapa usulan dari anak kepada dinas terkait dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini: Tabel 4.11 Usulan Anak kepada SKPD terkait dalam Musrenbang Provinsi Tahun 2014 Dinas Terkait Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
BPMPKB Provinsi DKI Jakarta
Usulan Anak - Wujudkan Sekolah Ramah Anak di Provinsi DKI Jakarta - Adanya Pojok Informasi Layanan Kesehatan Reproduksi dan Sosial Remaja di PuskesmasPuskesmas wilayah sehingga para remaja dapat berkonsultasi tentang bahaya pergaulan bebas, NAPZA, dan penyakit menular seksual HIV/AIDS. - Pembatasan peredaran rokok di kalangan pelajar dan adanya gambar peringatan akibat merokok di setiap bungkus rokok. - Fasilitasi pembuatan Radio Anak sehingga kebijakan dan program Kota Layak Anak di DKI Jakarta bisa lebih tersosialisasi ke semua anak.
Sumber: Notulensi Musrenbang Bidang Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2014
239
Berdasarkan penjelasan pada tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa hasil usulan anak yang disampaikan pada saat sidang kelompok bidang kesejahteraan Tahun 2014 ditujukan kepada tiga dinas yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana BPMPKB Provinsi DKI Jakarta. Hasil observasi peneliti di lapangan mendapati bahwa ketiga jenis usulan anak tersebut belum terakomodir dalam rencana kerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait. Hal ini disebabkan adanya perubahan mekanisme anggaran tahun 2015 di Provinsi DKI Jakarta seperti yang disampaikan oleh Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut: “Kita kan sistem X-1 jadi musrenbang tahun ini untuk perencanaan tahun berikutnya. Terkait usulan musrenbang tahun 2014 berarti akan digunakan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2015. Kita untuk tahun 2015 ini memang ada perubahan mekanisme anggaran, jadi tidak ada lagi spesifikasi usulan per kegiatan melainkan semua kegiatan sudah diintegrasikan menjadi satu kegiatan pokok saja karena untuk anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang dilakukan perombakan melalui sistem e-budgeting supaya anggaran tahun berikutnya itu terserap maksimal. Misalnya untuk anak paling yang kita tahu tentang program kota layak anak miliki BPMPKB. Kalau mau cari per SKPD mana usulan anak yang diterima itu sudah tidak bisa dilacak lagi, mungkin saja disisipkan dengan pelayanan di bidang anak lainnya. Jadi yang lebih tahu apakah usulan anak itu diterima atau tidak SKPD nya langsung”. (Wawancara dengan Informan 1.2 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 27 Februari 2015). Berdasarkan pernyataan Informan 1.2 di atas dapat diketahui bahwa hasil usulan anak untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak dapat diketahui rincian kegiatannya karena adanya penggabungan kegiatan menjadi satu kegiatan pokok akibat penggunaan sistem e-budgeting oleh Pemerintah Provinsi
240
DKI Jakarta dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran. Untuk membuktikan lebih lanjut, peneliti melakukan wawancara dengan Bidang SKPD yang menjadi sasaran utama usulan Forum Anak Jakarta seperti pada tabel 4.11 di atas. Hasil wawancara peneliti dengan Staf Seksi Kurikulum dan Sumber Daya Belajar Bidang SD dan PLB Provinsi DKI Jakarta mendapati bahwa kegiatan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak yang diusulkan oleh Forum Anak Jakarta memang tidak terakomodir dalam rencana kerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 dengan alasan terkendala anggaran kegiatan tahun 2015. “Sekolah Ramah Anak itu merupakan program Dinas Pendidikan melalui Bidang SD dan PLB tingkat Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mendukung Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta. Sekolah Ramah Anak yang dilakukan oleh kita baru pada jenjang sekolah dasar yang tujuannya adalah menciptakan ruang lingkup sekolah sehingga sekolah tersebut tidak ada lagi diskriminasi antara guru dengan siswanya atau siswa dengan siswa, itu sebenarnya pokoknya. Konsepnya yang kita jalankan yaitu semacam pembinaan atau workshop yang ditujukan kepada kepala sekolah dan guru khususnya sekolah yang dianggap bermasalah. Sebenarnya penerapan Sekolah Ramah Anak ini sudah kita mulai tahun 2014, tetapi untuk tahun 2015 ini justru tidak diakomodir oleh Pemerintah karena anggarannya tidak di approve. Kita sudah coba koordinasikan lagi tapi belum ada tindak lanjut sehingga memang untuk kegiatan penerapan sekolah ramah anak tahun 2015 tidak bisa dilakukan”. (Wawancara dengan Informan 1.5 di Kantor Bidang SD dan PLB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 12 Juni 2015). Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1.5 di atas, peneliti dapat mengetahui secara jelas bahwa Penerapan Sekolah Ramah Anak sudah menjadi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2014, namun pelaksanaanya di tahun 2015 harus terhenti karena tidak adanya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang kegiatan tersebut. Kemudian terkait usulan anak mengenai Pojok Informasi
241
Kesehatan Remaja kepada Dinas Kesehatan juga diakui oleh Staf Seksi Kesehatan Keluarga Provinsi DKI Jakarta sudah dilaksanakan melalui pengembangan PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) di Puskesmas yang ditunjuk untuk menjalankan layanan PKPR. “Mungkin ini kaitannya dengan PKPR. Jadi dari Dinas Kesehatan sudah memfasilitasi namanya PKPR (Pusat Kesehatan Peduli Remaja) jadi di setiap kecamatan minimal 4 puskesmasnya harus mempunyai PKPR dan itu sudah dilengkapi dengan minimal 3 orang nakes (tenaga kesehatan) di tiap Puskesmas mampu PKPR tersebut. Ini sudah lama kita jalankan”. (Wawancara dengan Informan 1.6 di Kantor Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 29 Mei 2015). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Informan 1.6 di atas dapat diketahui bahwa jenis usulan anak yang meminta fasilitas pojok informasi kesehatan remaja kepada Dinas Kesehatan sudah dilaksanakan. Akan tetapi, keberadaan Puskesmas PKPR yang telah dibangun oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tidak diketahui oleh Forum Anak Jakarta “Iya memang katanya sudah ada tapi kita saja sekelas Forum Anak Jakarta yang selalu update tentang anak tidak mengetahui adanya Pojok Informasi Kesehatan Remaja di Puskesmas. Seperti di Puskesmas di dekat rumah saya itu belum ada. Padahal menurut kami ini penting banget sebagai sarana edukasi sekaligus konsultasi tentang kesehatan reproduksi, bahaya NAPZA, Pencegahan Penularan HIV/AIDS dan Pencegahan Seks Berbas terutama dikalangan remaja atau muda-mudi DKI Jakarta yang saat ini pergaulannya sudah sangat bebas”. (Wawancara dengan Informan 3.1 di Sekretariat Forum Anak Jakarta BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 17 Februari 2015). Berdasarkan pernyataan Informan 3.1 di atas dapat diketahui bahwa memang keberadaan Puskesmas PKPR di Provinsi DKI Jakarta belum tersosialisasi kepada kelompok sasaran anak remaja yang ada di DKI Jakarta. Hal
242
ini turut dibenarkan oleh Staf Kesehatan Keluarga Dinas Provinsi DKI Jakarta kepada peneliti: “Kita sudah coba sosialisasikan terutama sasaran kita sekolah-sekolah, tapi memang tidak banyak sekolah dan siswanya yang hadir dalam acara sosialisasi tersebut sehingga mungkin ini belum diketahui. Tapi kita sudah mendata berapa jumlah Puskesmas yang sudah menyediakan layanan PKPR, jadi mungkin ini bisa kita informasikan lagi ke sekolah-sekolah tentang lokasi puskesmas mana yang sudah ada layanan PKPR nya”. (Wawancara dengan Informan 1.6 di Kantor Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 29 Mei 2015). Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 jumlah Puskesmas yang melaksanakan Program PKPR ada sebanyak 44 buah dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.12 Jumlah Puskesmas Pusat Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Provinsi DKI JakartaTahun 2014 No 1 2 3 4 5 6
Kab/Kota Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur Kep. Seribu Jumlah
∑ Puskesmas mampu PKPR 8 6 8 10 10 10 44
∑ Nakes terlatih PKPR Laki-laki Perempuan 2 17 1 3 3 7 16 11 82 4 2 7 83
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2015 Berdasarkan data pada tabel 4.12 di atas dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sudah menyediakan fasilitas puskesmas yang menjalankan Program Pusat Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). Namun karena terkendala sosialisasi yang belum berjalan optimal, maka belum banyak remaja termasuk Forum Anak Jakarta yang mengetahui tentang layanan kesehatan remaja
243
ini. Di samping itu, Staf Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta juga menyatakan bahwa Tahun 2015 fokus program Dinas Kesehatan dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak adalah mengadakan kegiatan Orientasi Puskesmas Ramah Anak untuk menetapkan Indikator Puskesmas Ramah Anak di Provinsi DKI Jakarta “Anggaran untuk tahun 2015 ini fokus kegiatan dari Dinas Kesehatan terkait anak adalah Orientasi Puskesmas Ramah Anak untuk petugaspetugas puskesmas, itu dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan di tingkat Provinsi. Kalau di tingkat Suku Dinas Kesehatan contohnya itu di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat ada pertemuan LPLS (Lintas Program Lintas Sektoral) Kesiapan Puskesmas Ramah Anak (PRA) untuk membahas checklist monev puskesmas ramah anak karena selama ini indikator puskesmas ramah anak memang belum ada jadi kami dari Dinas Kesehatan mengembangkannya sendiri dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak sesuai continuum of care. Karena program Puskesmas Ramah Anak berasal dari Kemen PP dan PA makanya indikator pastinya kami juga belum tahu seperti apa dari BPMPKB Provinsi DKI Jakarta. Jadi ini yang akan dibahas nanti melalui kegiatan tadi”. (Wawancara dengan Informan 1.6 di Kantor Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Keluarga Provinsi DKI Jakarta, 29 Mei 2015). Berdasarkan wawancara dengan Informan 1.6 di atas dapat diketahui bahwa fokus kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di bidang anak untuk tahun 2015 adalah membuat checklist monev indikator Puskesmas Ramah Anak dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan kesehatan anak untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan untuk penyediaan fasilitas pojok informasi kesehatan remaja yang diusulkan oleh Forum Anak Jakarta belum menjadi prioritas pembangunan Dinas Kesehatan tahun 2015 karena dianggap sudah dilakukan pada tahun 2014.
244
Selanjutnya usulan mengenai penyediaan Fasilitas Radio Anak yang ditujukan kepada BPMPKB Provinsi DKI Jakarta juga belum menjadi kegiatan yang diakomodir oleh BPMPKB Provinsi DKI Jakarta tahun 2015. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta kepada peneliti: “Tahun 2015 fokus BPMPKB Provinsi DKI Jakarta adalah untuk kegiatan pengembangan RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) di Provinsi DKI Jakarta. Kalau untuk fasilitas Radio Anak sebisa mungkin nanti akan kami akomodir tergantung dari anggaran yang diberikan oleh Pemerintah juga”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 24 Maret 2015). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Informan 1.1 di atas peneliti dapat mengetahui bahwa usulan anak tentang penyediaan fasilitas Radio Anak juga belum diakomodir dalam rencana kerja BPMPKB Provinsi DKI Jakarta di tahun 2015 ini. Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa usulan dari anak yang diusulkan saat pelaksanaan Musrenbang Provinsi Tahun 2014 tidak diakomodir dalam rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. c.
Pasca Musrenbang Setelah musrenbang selesai dilaksanakan, anak-anak tetap dilibatkan
dalam pemantauan pelaksanaan pembangunan yang perencanaannya melibatkan mereka. Pemantauan yang melibatkan forum anak tidak seluruh hasil musrenbang tetapi terbatas atau terutama pada perencanaan kegiatan yang terkait dengan anak dan atau yang diusulkan oleh mereka. Anak-anak juga dapat memantau hasil musrenbang atau pelaksanaan musrenbang melalui media.
245
Pemberitahuan usulan anak diterima atau ditolak dilengkapi dengan penjelasan ditingkat musrenbang alasan mengapa usulan tersebut di tolak. Bila usulan diterima ada pemberitahuan kapan dilaksanakan dan anak-anak dibolehkan melihat prosesnya. Pasca Musrenbang Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa Forum Anak Jakarta ikut memantau hasil pelaksanaan musrenbang tersebut. “Terkait dengan ini Forum Anak Jakarta ikut juga untuk memantau hasil musrenbang yang mereka ikuti. Biasanya setelah mengikuti musrenbang mereka membuat semacam noutulensi jadi mereka ceritakan apa yang terjadi di musrenbang itu kemudian nanti mereka share lagi ke temanteman mereka melalui blog forum anak jakarta. Nanti notulensi itu juga diserahkan ke BPMPKB sebagai bahan evaluasi”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 4 Februari 2015). Berdasarkan informasi dari Informan 1.1 di atas, peneliti dapat mengetahui bahwa Forum Anak Jakarta juga ikut memantau hasil pelaksanaan musrenbang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Staf Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, untuk mengetahui apakah usulan anak diterima atau ditolak, anak-anak dapat melihatnya melalui media online yaitu pada website www.musrenbang.net. “Kita sejak tahun 2013 sudah mengupload berbagai kegiatan dan hasil usulan musrenbang mulai dari tingkat kelurahan sampai ke tingkat provinsi DKI Jakarta. Jadi siapa saja bisa mengakses informasi terkait musrenbang itu. Ya mungkin anak-anak itu bisa lihat langsung di websitenya www.musrenbang.net”. (Wawancara dengan Informan 1.2 di Kantor Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta”.
246
Berkaitan dengan pernyataan Informan 1.2 di atas, Forum Anak Jakarta mengakui mereka tidak mendapatkan penjelasan hasil musrenbang terutama pada kegiatan/program yang menjadi usulan mereka oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta, tetapi untuk mengetahui apakah usulan mereka diterima atau tidak, mereka secara langsung bertanya kepada BPMPKB Provinsi DKI Jakarta sebagai pembina utama Forum Anak Jakarta. Di samping itu, anak juga melihat secara langsung di lapangan apakah usulan mereka dilakukan oleh pemerintah atau tidak. “Pastinya kita ikut memantau apakah usulan kita itu dilakukan atau tidak. Kalau dari Bappeda kita memang tidak mendapatkan informasi apa-apa soal hasil usulan kita. Tapi kalau kita mau mengakses informasi tentang hasil musrenbang atau usulan kita sudah ditanggapi oleh pemerintah, kita bertanya saja langsung kepada BPMPKB yang menaungi Forum Anak Jakarta, atau kita lihat saja langsung di lapangan kenyataannya apakah sudah dilakukan atau belum”. (Wawancara dengan Informan 3.1 di Sekretariat Forum Anak Jakarta, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 17 Februari 2015). Berdasarkan pernyataan Informan 3.1 di atas dapat diketahui bahwa anakanak Forum Anak Jakarta belum mendapatkan akses informasi tentang hasil musrenbang terutama terkait usulan yang mereka usulkan pada penyelenggaraan musrenbang tahun 2014 secara langsung. “Kita tidak tahu apakah usulan kita itu dilaksanakan atau tidak. Sejauh ini yang kita lihat memang belum karena kembali lagi keputusannya ada di tangan Pemerintah apakah mereka benar-benar mau mendengarkan suara anak atau tidak”. (Wawancara dengan Informan 3.1 di Sekretariat Forum Anak Jakarta, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 17 Februari 2015). Berdasarkan pembahasan dan temuan lapangan peneliti yang telah peneliti jabarkan di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa kesesuaian pelaksanaan Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta dengan pedoman pelaksanaan program belum sesuai
247
karena pelaksanaannya belum memberikan anak akses informasi tentang rencana tindak lanjut usulan musrenbang yang ditujukan kepada instansi terkait. 2.
Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Tujuan Pelaksanaan Program. Dalam setiap pelaksanaan kebijakan, kegiatan monitoring dan evaluasi
(monev) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan sebuah program/kebijakan. Monitoring merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan program atau kegiatan sebagai penjabaran dari kebijakan. Fokus monitoring adalah untuk mendapatkan informasi mengenai proses pelaksanaan program dan kegiatan, bukan pada hasilnya. Monitoring dilakukan untuk tujuan supervisi, yaitu untuk mengetahui apakah program atau kegiatan berjalan sebagaimana yang direncanakan, apa hambatan yang terjadi dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Hasil monitoring digunakan sebagai umpan balik untuk penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan. Pada penyelenggaraan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta tahun 2014, kegiatan monitoring untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan musrenbang yang melibatkan anak belum pernah dilakukan baik oleh BPMPKB Provinsi DKI Jakarta selaku Pembina Forum Anak maupun oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta selaku penyelenggara acara musrenbang. Hal ini seperti yang pernyataan dari Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak “Sejauh ini musrenbang musrenbang, musrenbang musrenbang
memang yang dilakukan hanya melibatkan anak dalam saja. Belum ada kegiatan monitoring saat pelaksanaan paling kan sudah ada fasilitator anak dalam forum itu jadi mungkin mereka yang memantau jalannya bagaimana”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor
248
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 4 Februari 2015). Berdasarkan pernyataan Informan 1.1 di atas proses kegiatan monitoring hanya dilakukan oleh Fasilitator Anak selaku pendamping Forum Anak dalam dalam kegiatan musrenbang. Hal ini dibenarkan oleh Fasilitator Anak Forum Anak Jakarta “Pas musrenbang setahu saya tidak ada yang memantau sih, paling kita saja sebagai fasilitator anak yang memantau bagaimana anak itu saat sidang musrenbang berlangsung” (Wawancara dengan Informan 3.2 di Kantor Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 24 Maret 2015). Berdasarkan pernyataan Informan 3.2 di atas maka dapat diketahui bahwa monitoring yang dilakukan oleh pemerintah terkait pelaksanaan partisipasi anak dalam musrenbang memang belum dilaksanakan. Selanjutnya adalah pelaksanaan evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses sistematis
dalam
mengumpulkan,
menganalisis,
dan
menginterpretasikan
informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan. Informasi hasil evaluasi dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan pada program. Apabila hasilnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan pada program, berarti program tersebut efektif. Jika sebaliknya, maka program tersebut dianggap tidak efektif (gagal). Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program mencapai sasaran yang diharapkan. Evaluasi menekankan pada aspek hasil (output). Hasil observasi peneliti dilapangan pun mendapati bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik juga belum dilakukan oleh BPMPKB Provinsi DKI
249
Jakarta sebagai leading sector atau penanggung jawab Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan: “Untuk evaluasi memang belum pernah kami lakukan”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, 4 Februari 2015). Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Informan 1.1 di atas sudah sangat jelas bahwa dalam pelaksanaan Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik juga tidak dilakukan evaluasi. Hal ini menjadi suatu kewajaran karena menurut Manajer Program ADP Susukan Wahana Visi Indonesia sejak awal anak memang tidak terlibat dalam perencanaan yang sesungguhnya yaitu dimulai dari Rembug RW. “Anehnya di tingkat RW saja anak belum dilibatkan. Justru di tingkat kota dan provinsi anak sudah di undang dalam musrenbang. Konsep musrenbang itu kan usulan di tampung dari bawah, tetapi malah di levellevel bawah itu masih terlupakan, tiba-tiba anak dilibatkan dalam musrenbang kecamatan tanpa melalui proses pra musrenbang di tingkat RW. Itu tadi seperti yang saya jelaskan bahwa paradigma pembangunan berspektif anak belum berkembang di tingkat lokal. Mungkin untuk tingkat provinsi dan tingkat kota okelah mereka sudah aware dengan anak, persoalannya adalah dari tingkat kecamatan ke bawah itu yang tidak aware dengan anak karena mungkin sosialisasi dan monitor yang belum sampai ke tingkat bawah. Kalau dari tingkat Rembug RW nya saja anak belum terlibat bagaimana mau melakukan evaluasinya. Evaluasi kan harus menyeluruh”. (Wawancara dengan Informan 2.2 di Kantor Yayasan Wahana Visi Indonesia, 22 Juni 2015). Berdasarkan tinjauan peneliti pada aspek aplikasi/penerapan, peneliti dapat menganalisis bahwa pelaksanaan Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta belum memberikan ruang bagi usulan anak terwujud dalam proses pengambilan keputusan kebijakan
250
pemerintah terkait pembangunan yang berspektif hak anak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan pelaksanaan Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik, yaitu agar usulan anak masuk ke dalam rencana kerja pemerintah di Provinsi DKI Jakarta belum tercapai.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1
Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan lapangan yang telah peneliti
uraikan pada BAB IV, berikut peneliti simpulkan hasil penelitian peneliti terkait Implementasi Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta: 1.
Pada dimensi organisasi ditemukan secara keseluruhan belum optimal melaksanakan
Program
Pengarusutamaan
Partisipasi
Anak
dalam
Perumusan Kebijakan Publik baik dari sisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun dari sisi Forum Anak Jakarta itu sendiri. Masalah yang terjadi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak yang dimiliki oleh SKPD kunci pelayanan dan pembangunan di bidang anak, belum maksimalnya penyediaan dan pemanfaatan data anak yang komprehensif dan terintegrasi ke dalam satu base data yang mampu di akses lintas bidang maupun lintas sektoral, serta belum selesainya penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta sehingga Pemerintah DKI Jakarta belum memiliki arah pembangunan Kota Layak Anak yang jelas. Di sisi lain, Forum Anak Jakarta sebagai wadah partisipasi anak di Jakarta masih memiliki beberapa
251
252
kelemahan, seperti lemahnya sistem kepengurusan Forum Anak Jakarta yang ditandai dengan keaktifan pengurus yang rendah, proses pemilihan pengurus yang kurang efektif, serta masih terbatasnya Forum Anak Jakarta terlibat dalam proses perencanaan hingga evaluasi pembangunan di bidang anak. 2.
Pada dimensi interpretasi, pemahaman organisasi implementor terhadap pelaksanaan program partisipasi anak masih sangat rendah karena komitmen pimpinan sektoral dalam melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak juga masih lemah. Dukungan politis yang diberikan oleh elit eksekutif dan elit legislatif terhadap pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan dirasakan belum maksimal akibat terjadinya friksi kepentingan di antara keduanya. Pemahaman masyarakat maupun orang tua secara umum terhadap partisipasi anak masih rendah karena belum tersosialisasinya Kebijakan Kota Layak Anak dan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan hingga ke level masyarakat. Selain itu, pelaksanaan partisipasi anak dalam pembangunan juga terkendala karena belum memiliki SOP (Standard Operating Procedure) sebagai dasar pedoman yang kuat untuk melibatkan Forum Anak dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).
3.
Pada dimensi aplikasi, hasil observasi peneliti di lapangan menemukan bahwa secara struktural Forum Anak Jakarta sudah dilibatkan dalam Musrenbang tetapi hasil Musrenbang belum mengakomodir usulan anak ke dalam rencana kerja SKPD terkait. Di samping itu, Forum Anak Jakarta
253
belum mempunyai link informasi terhadap rencana tindak lanjut hasil usulan mereka. Di sisi pemerintah, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta sebagai leading sector pelaksana Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan belum melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan sehingga tidak diketahui sejauh mana pencapaian hasil partisipasi anak dalam pembangunan. 5.2
Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti berikan di atas, maka peneliti
memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan untuk stakeholder terkait sebagai berikut: 1.
Dimensi Organisasi a BPMPKB Provinsi DKI Jakarta sebagai leaading sector pelaksana kebijakan partisipasi anak perlu meningkatkan penguatan kapasitas kelembagaan, jejaring kerja, dan sumber daya manusia terutama bagi Kepala
Badan/Lembaga/SKPD
melalui
intensifikasi
pemberian
pelatihan penerapan konvensi hak anak sekaligus penguatan koordinasi jaringan kerja Gugus Tugas Kota Layak Anak Provinsi DKI Jakarta yang rutin dilakukan minimal 6 bulan sekali. b Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membentuk sebuah sistem pengumpulan data anak terpadu dengan induk data di Bappeda Provinsi DKI Jakarta karena Bappeda berperan sebagai pusat koordinator
254
penyusunan rencana pembangunan di bidang anak lintas bidang serta lintas sektoral. c Pemerintah DKI Jakarta perlu melakukan percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak sehingga pengembangan Kota Layak Anak di DKI Jakarta dapat terlaksana lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan secara optimal. d Pola rekruitmen kepengurusan Forum Anak Jakarta perlu diperbaiki melalui sistem komunikasi dan koordinasi efektif antara BPMPKB Provinsi DKI Jakarta atau KPMP di tingkat Kota/Kabupaten dengan instansi/dinas lain yang terkait contohnya dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (Pembina OSIS) atau Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta (Pembina Karang Taruna) untuk menjaring bibit pengurus Forum Anak Jakarta yang unggul. e Memaksimalkan peran Alumni Forum Anak dan peran orang tua sebagai sektor utama pendukung pengembangan Kapasitas Forum Anak Jakarta. Oleh karena itu, perlu diadakan sebuah wadah perkumpulan untuk Alumni Forum Anak Jakarta agar para Alumni Forum Anak tersebut tetap terhubung dengan pengurus Forum Anak Jakarta saat ini. 2.
Dimensi Interpretasi a Intensifikasi pemberian advokasi, sosialisasi, dan bimbingan tentang Program
Kota
Layak
Anak
khususnya
bagi
Kepala
Badan/Lembaga/SKPD/UKPD, Pimpinan Kota/Kabupaten, Pimpinan Kecamatan,
Pimpinan Kelurahan hingga ke tingkat RW (Rukun
255
Warga). Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan LSM Anak, TP-PKK Provinsi DKI Jakarta, dan Alumni Forum Anak Jakarta. b Agar sosialisasi dan advokasi partisipasi anak di lingkungan pemerintah jauh lebih efektif, sebaiknya dalam Jaringan Kerja Gugus Tugas Kota Layak Anak turut memasukan unsur Forum Anak Jakarta. c Agar sosialisasi tentang partisipasi anak di lingkungan masyarakat lebih efektif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat bekerja sama dengan lembaga penyiaran atau stasiun radio lokal untuk mengiklankan dan mempromosikan tentang Forum Anak Jakarta. d Bappeda Provinsi DKI Jakarta perlu membentuk SOP pelaksanaan partisipasi anak dalam musrenbang sehingga anak dapat mengawal hasil usulan mereka bertahap mulai dari Rembug RW hingga musrenbang tingkat Provinsi 3.
Dimensi Aplikasi a Badan/Lembaga/SKPD/UKPD serta Pemerintah di tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
perlu
mengakomodir
usulan
anak
dalam
program/kebijakan pembangunan di bidang anak b Membentuk link informasi rencana tindak lanjut hasil usulan anak antara Forum Anak Jakarta dengan Gugus Tugas Kota Layak Anak DKI Jakarta sehingga anak mampu mengakses informasi hasil musrenbang secara langsung dengan instansi terkait.
256
c Membentuk check monev (monitoring dan evaluasi) pelaksanaan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan sehingga dapat diketahui hasil partisipasi anak dalam pembangunan tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Buku: Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik (Edisi 2). Jakarta: Salemba 4 Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Basrowi & Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Rineka Cipta Irawan, Prasetya. 2004. Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula. Jakarta: STIA-LAN Press Islamy, M. Irfan. 2004. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Jones, Charles O. 1996. An Introduction to the Study of Public Policy. Terjemahan Ricky Istamto. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Kartiwa, Asep dan Nugraha. 2012. Mengelola Kewenangan Pemerintahan. Bandung: Lepsindo Komariah, Aan & Satori, Djam’an. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA, CV Kusumanegara, Solahudin. 2010. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gaya Media Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Nugroho, Riant. 2012. Public Policy Edisi 4. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo _______. 2013. Metode Penelitian Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Belajar Parson, Wayne. 2006. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Rahardjo, Budi. 2006. Hak Partisipasi: Bukan Sekedar Ikut Bekerja. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
xx
Saefullah, A. Djadja. 2007. Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik. Bandung: LP3AN Universitas Padjajaran Sofian, Ahmad. 2012. Perlindungan Anak di Indonesia: Dilema dan Solusinya. Jakarta: PT. Sofmedia Subarsono, AG. 2012. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Belajar. Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Jakarta: Centre of Academic Publishing Service (CAPS) Dokumen: Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kota Layak Anak Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Provinsi yang mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI 2014. Panduan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI 2014. Pedoman Pengembangan Forum Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI 2014.
xxi
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1192 Tahun 2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 394 Tahun 2011 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 736 Tahun 2013 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta Nomor 188 Tahun 2011 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Khusus Ibukota Provinsi DKI Jakarta Sumber Lain Dewi, Siti Malaiha. (2011). Transformasi Kudus sebagai Kota Layak Anak: Tinjauan atas Pemenuhan Hak Sipil dan Partisipasi. Jurnal Muwazah Vol. 3 (1), hlm.398-410. Kudus: STAIN Farida, Yanuar dan Noviana, Ivo. (2011). Perlindungan Anak Berbasis Komunitas: Sebuah Pendekatan dengan Mengarusutamakan Hak Anak. Jurnal Informasi: Kesejahteraan Sosial Vol. 16 (3), hlm. 203-212. Jakarta: Puslitbang Kessos Joni, Muhammad. (2008). Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga. Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak. Patilima, Hamid. (2004). Persepsi Anak mengenai Lingkungan Kota: Studi Kasus di Kelurahan Kwitang, Jakarta Pusat. Tesis. Jakarta: Kajian Pengembangan Perkotaan, Pascasarjana Universitas Indonesia. UNICEF Indonesia (2012, Oktober). Ringkasan Kajian: Mengefektifkan Desentralisasi bagi Anak-anak di Indonesia. Jakarta: UNICEF Indonesia Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (2009). Konsep dan Pengertian PUHA - Pengarusutamaan Hak Anak http://www.indosiar.com/ragam/kota-ramah-anak_21455.html di akses pada 11 Januari 2015
xxii
http://www.jakarta.go.id di akses pada 28 April 2015 http://www.kpai.go.id/berita/datangi-kantor-kpai-kepala-sman-70-bungkam-soaldugaan-bullying/ di akses pada 11 Januari 2015 http://www.m.republika.co.id/berita/breakingnews/metropolitan/10/07/05/123111-bayi-pengemis-dijejali-obat-tidurdosis-tinggi di akses pada 11 Januari 2015 http://www.regional.kompas.com/read/2013/12/04/2155373/sitemap.html di akses pada 11 Januari 2015 http://www.rmol.co/read/2014/10/27/177428/Komnas-PA-Usulkan-PembentukanSatgas-Perlindungan-Anak- di akses pada 11 Januari 2015 http://www.tempo.co/read/news/2012/07/27/064419786/Begini-KronologiBullying-di-SMA-Don-Bosco di akses pada 11 Januari 2015 http://www.tempo.co/read/news/2014/05/11/064576850/Komnas-AnakKekerasan-Seksual-terhadap-Anak-Meningkat di akses 11 Januari pada 2015 https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2119rank.html di akses pada 16 November 2014
xxiii
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar dan berhak menyatakan dan didengar pendapatnya serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya; b. bahwa Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan Negara dan Pemerintah untuk menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak; c. bahwa akibat pengaruh kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia,
serta
keterbatasan
kemampuan
anak,
menyebabkan anak belum dapat berpartisipasi menyampaikan pendapatnya
dan belum banyak didengar pendapatnya
sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang diperlukan;
d. bahwa …
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA -2-
d. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan peran Pemerintah dan masyarakat dalam mengupayakan dalam
menyampaikan
pendapat
partisipasi
diperlukan
anak
Kebijakan
Partisipasi Anak dalam Pembangunan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
tentang
Kebijakan
Partisipasi
Anak
dalam
Pembangunan; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.
5. Keputusan …
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA -3-
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN
MENTERI
PEREMPUAN INDONESIA
DAN
NEGARA
PEMBERDAYAAN
PERLINDUNGAN
TENTANG
KEBIJAKAN
ANAK
REPUBLIK
PARTISIPASI
ANAK
DALAM PEMBANGUNAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kebijakan adalah serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan pemenuhan hak partisipasi anak untuk melindungi dan mendengar aspirasi anak, yang dilakukan secara terencana menyeluruh dan berkelanjutan. 2. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan berhubungan
keputusan dengan
tentang dirinya
segala dan
sesuatu
yang
dilaksanakan
atas
kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. 3. Anak …
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA -4-
3. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun. Pasal 2 Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dalam melaksanakan
program dan
kegiatan
anak
yang
terkait
dengan
partisipasi
dalam
pembangunan. BAB II PELAKSANAAN Pasal 3 (1) Kebijakan Paritisipasi Anak dalam Pembangunan meliputi arah dan kebijakan, model partisipasi anak, program partisipasi anak, serta monitoring dan evaluasi. (2) Program partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sesuai dengan permasalahan dan kegiatan yang diperlukan dalam mewujudkan partisipasi anak dalam pembangunan. Pasal 4 Mengenai langkah kegiatan termasuk kementerian/lembaga terkait yang melaksanakan program partisipasi anak,
tahapan
pembentukan model partisipasi anak, serta langkah dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. Pasal 5 …
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA -5-
Pasal 5 Kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan dapat dijadikan acuan bagi daerah dalam menyusun program dan
kegiatan
partisipasi anak dalam pembangunan daerah yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Pasal 6 (1) Dalam melaksanakan kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak: a. membentuk Kelompok Kerja Nasional tentang partisipasi anak dalam pembangunan; b. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dan menetapkan standar pelayanan minimal partisipasi anak. (2) Tugas Kelompok Kerja Nasional tentang partisipasi anak dalam pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: a. melaksanakan rapat koordinasi secara berkala minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yang diikuti oleh seluruh kementerian/lembaga dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan; b. melaksanakan
bimbingan
implementasi
kebijakan
partisipasi anak dalam pembangunan baik di pusat maupun daerah.
Pasal 7 …
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA -6-
Pasal 7 Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan serta mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah program dan kegiatan partisipasi anak dalam pembangunan. Pasal 8 Bimbingan pelaksanaan partisipasi anak dalam pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan: a. advokasi; b. sosialisasi; c. fasilitasi; dan d. bimbingan. Pasal 9 (1) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dimaksudkan
agar
kementerian/lembaga,
provinsi
dan
kabupaten/kota mendapatkan informasi dan memahami tentang kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan. (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi anak dalam pembangunan. (3) Fasilitasi …
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA -7-
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dimaksudkan untuk melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan. (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dimaksudkan
untuk
mengarahkan
dan
mempersiapkan
kementerian/lembaga, provinsi dan kabupaten/kota agar mempunyai
kesiapan
dalam
melaksanakan
kebijakan
partisipasi anak dalam pembangunan.
BAB III …
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA -8-
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Pebruari 2011 MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, ttd. LINDA AMALIA SARI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Pebruari 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. ttd. PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 59
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA -9-
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 48 -
BAB V PROGRAM PARTISIPASI ANAK Program partisipasi anak mengacu ada dokumen Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015. Dalam PNBAI tersebut telah diuraikan dalam lampiran tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang masuk dalam kebijakan di bidang partisipasi anak. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam kebijakan tersebut dalam implementasinya bisa dikembangkan dalam 3 kerangka program besar sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Ruang Partisipasi Anak 3. Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik Ketiga program tersebut dalam realisasinya juga harus memperhatikan metodologi partisipasinya, termasuk skema partisipasi dan penyertaan anak di dalamnya. 1. Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat diarahkan pada upaya-upaya penyebarluasan informasi tentang pentingnya partisipasi anak dalam pengambilan keputusan. Keluarannya adalah tersebarluaskannya informasi tentang partisipasi anak dan berfungsinya forum diskusi interaktif di internet. Untuk implementasi program ini kerjasama antara orang dewasa dan kelompok anak bisa dilakukan. Mereka bisa merancang bersama bentukbentuk kegiatan yang perlu dilakukan. Kegiatan yang bisa dipakai untuk program ini antara lain terlihat dalam matriks berikut. Masalah (situasi saat ini)
Kegiatan
Terbatasnya informasi tentang partisipasi anak
Membuat dan menyebarluaskan materi KIE tentang Partisipasi Anak
Output
Indikator Outcomes
Adanya materi KIE tentang partisipasi anak berupa sejum-lah stiker, pos-ter, buku, iklan layanan masyarakat (ILM) dll.
Pemahaman tentang arti dan pentingnya partisipasi anak
Lembaga yang Relevan
Tingkat
KPP Depsos Depdiknas KPAI/KPAID Pemda LSM/Ormas Sekolah Kelompok anak
Nasional Propinsi Kabupaten/kota
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 49 -
Terbatasnya forum diskusi interaktif di internet tentang partisipasi anak
Terdistribusikannya materi KIE di sejumlah kabupaten/ kota
Memperluas cakupan pemahaman tentang partisipasi anak
Menyelenggar a-kan seminar, diskusi/talk show tentang partisipasi anak
Terselenggaranya seminar, diskusi/ talk show tentang partisipasi anak minimal 2 kali setahun
Memperluas cakupan pemahaman tentang partisipasi anak
KPP Depsos Depdiknas KPAI/KPAID LSM/Ormas Sekolah Kelompok anak
Nasional Propinsi Kabupaten/kota
Menyelenggar a-kan lomba penu-lisan tentang partisipasi anak bagi kelompok anak, umum serta kalangan jurnalis
Terselenggaranya lomba penulisan bagi kelompok anak, umum serta kelompok jurnalis setahun sekali
Mengembang kan pemikiran dan kepedulian masyarakat di bidang partisipasi anak
KPP Depsos Depdiknas LSM/Ormas Sekolah Kelompok anak
Nasional Propinsi Kabupaten/kota
Melakukan sosialisasi hak partisipasi anak di sekolah
Terselenggaranya kegiatan sosialisasi di sekolah
Meluasnya pemahaman di kalangan pendidik tentang partisipasi anak
KPP Depsos Depdiknas LSM/Ormas Sekolah Kelompok anak
Nasional Propinsi Kabupaten/kota
Melakukan aksi sosial (bakti sosial, kampanye damai) untuk kampanye partisipasi anak
Terselenggaranya kegiatan kampanye partisipasi anak melalui aksi sosial
Masyarakat lebih mudah menerima pemahaman tentang partisipasi anak
LSM/Ormas Kelompok anak
Propinsi Kabupaten/kota
Membuat dan mengoperasik an website/milis tentang partisipasi anak sebagai referensi
Adanya website tentang partisipasi anak
Mengembang kan pemikiran dan kepedulian masyarakat di bidang partisipasi anak
KPP Depdiknas LSM Kelompok Anak
Nasional
Adanya satu tim pengelola website
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 50 -
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Ruang Partisipasi Anak Program penyediaan dan pengembangan ruang partisipasi anak diarahkan kepada upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, proses penyusunan kebijakan, dan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak. Keluaran yang dihasilkan dari program ini adalah terbentuknya kelompok-kelompok anak beserta jaringan-jaringannya, meningkatnya pemahaman anak tentang permasalahan, hak-hak anak dan proses advokasi kebijakan publik. Berbagai kegiatan yang bisa dilakukan antara lain terlihat dalam matriks berikut: Masalah (situasi saat ini)
Kegiatan
Belum terbentuknya kelompokkelompok anak serta jaringannya di tingkat nasional dan daerah
Mengidentifikasi dan melakukan penjangkauan kepada semua kelompok anak yang ada agar semuanya bisa terwakili
Daftar kelompok anak beserta perwakilan sementaranya
Menjamin prinsip non diskriminasi
KPP Depsos Depdiknas LSM Kelompok Anak
Nasional Propinsi Kabupaten/kota
Memfasilitasi pembentukan kelompokkelompok anak serta penyusunan AD/ART-nya
Terbentuknya kelompok-kelompok anak di tingkat nasional dan di setiap propinsi dan kabupaten/kota Adanya Sekretariat Forum Anak Adanya AD/ART Forum Anak
Terwadahinya aspirasi anak melalui kelompok anak
KPP Depsos Depdiknas LSM Kelompok Anak
Nasional Propinsi Kabupaten/kota
Memfasilitasi pembentukan jaringan kelompok anak di tingkat nasional dan daerah
Terbentuknya jaringan kelompok anak di tingkat nasional, sejumlah propinsi, propinsi dan kabupaten/kota
Suara anak lebih mudah didengar para pengambil keputusan Meluasnya pemahaman anak akan kerja jaringan
KPP Depsos LSM/Ormas Sekolah Kelompok anak
Nasional Propinsi Kabupaten/kota
Sosialisasi dan pelatihan
Terselenggaranya sosialisasi
Anak sebagai
KPP Depsos
Nasional Propinsi
Lemahnya kapasitas anggota kelompok anak di bidang hak anak
Indikator Output Outcomes
Lembaga yang Relevan
Tingkat
Tersusunnya aturan main dalam berorganisasi
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 51 -
Masih sangat terbatasnya partisipasi kelompok anak dalam studi dan program intervensi perlindungan anak
tentang permasalahan, hak-hak anak dan proses advokasi kebijakan pubik
dan pelatihan
narasumber dan mampu melakukan advokasi
Depdiknas LSM/Ormas Instansi terkait Sekolah Kelompok anak
Kabupaten/kota
Memfasilitasi pelaksanaan kegiatankegiatan Forum Anak (children centre, call centre/hotline, kemah, sarasehan, dll)
Terselenggaranya semua kegiatan Forum Anak
Tersalurkannya aspirasi dan kreasi anak
KPP Depsos Depdiknas LSM/Ormas Instansi terkait Sekolah Kelompok anak
Nasional Propinsi Kabupaten/kota
Pelatihan fasilitator dan pendamping anak untuk orang dewasa
Terselenggaranya kegiatan pelatihan
Adanya jaminan dukungan fasilitasi teknis kegiatan anak
KPP Depsos Depdiknas LSM Kelompok Anak
Nasional Propinsi Kabupaten/kota
Pelatihan kepemimpinan dan pengorganisasia n bagi anak
Terselenggaran ya kegiatan pelatihan
Tersedianya kader pemimpin di kalangan anak
KPP Depsos Depdiknas LSM Kelompok Anak
Nasional Propinsi Kabupaten/kota
Pengembangan media informasi dan komunikasi di kalangan kelompok anak
Adanya media informasi dan komunikasi (majalah)
Tersalurkannya aspirasi dan kreasi anak
LSM Kelompok Anak
Propinsi Kabupaten/kota
Melibatkan anak dalam kegiatan kajian tentang perlindungan anak dalam perspektif hak anak
Rumusan kajian yang melibatkan anak
Anak menjadi subyek dalam setiap penelitian tentang anak
KPP Depsos LSM/Ormas Perguruan Tinggi Lembaga Penelitian Sekolah Kelompok anak
Nasional Propinsi Kabupaten/kota
Memfasilitasi pengembangan
Adanya rumusan model
KPP Depsos
Nasional Propinsi
Jumlah kajian yang melibatkan anak
Meluasnya perspektif hak anak dalam kajian tentang anak Terimplementasikan-
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 52 pendekatan anak ke anak dalam pencegahan, perlindungan, pemulihan serta reintegrasi korban melalui kelompok anak
pendekatan anak ke anak dalam program perlindungan anak
nya pendekatan anak ke anak dalam program perlindungan anak
LSM Kelompok Anak
Kabupaten/kota
Keberadaan kelompok-kelompok anak perlu segera dirintis, agar fungsinya sebagai wadah penyalur aspirasi anak bisa berjalan setiap saat, tidak menunggu momen tahunan atau adanya permintaan dari pusat. Dengan ada dan berfungsinya wadah partisipasi anak tersebut mereka bisa bekerja kapan saja ketika dibutuhkan. Misalnya keitka ada kebijakan pemerintah yang merugikan anak atau ada kasus-kasus kekerasan mereka bisa segera mengambil sikap. Untuk dapat merintis wadah-wadah tersebut, perlu ada upaya advokasi kepada pemerintah daerah setempat agar bisa memberi peluang pembentukannya dan mendukung segala kebutuhan yang diperlukannya. Mekanisme yang dibutuhkan untuk merintis wadah tersebut paling tidak mencakup tahap-tahap sebagai berikut : a. Menginisiasi wadah partisipasi anak. Pihak yang menginisiasi (inisiator) ini bisa siapa saja baik individu maupun lembaga, termasuk pemerintah daerah sendiri. Bisa satu pihak maupun beberapa pihak. b. Melakukan analisa situasi partisipasi anak, yang hasilnya bisa menjadi justifikasi adanya kebutuhan untuk membentuk wadah partisipasi anak c. Menyelenggarakan serangkaian pertemuan konsultasi untuk membahas dan mengembangkan kebijakan wadah partisipasi anak tersebut. Dalam pertemuan ini undang perwakilan anak yang bisa mencerminkan kondisi keragaman latar belakang anak. Keterlibatan pemerintah dalam pertemuan adalah sangat penting karena bisa memudahkan dalam aspek legalitasnya. Dalam rangkaian pertemuan ini peran orang dewasa masih relatif dominan. d. Mempublikasikan kegiatan dan hasil pertemuan. Isu partisipasi anak merupakan isu terbuka dan perlu mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat, sehingga masyarakat perlu diinformasikan dan dimintakan tanggapannya. e. Meresmikan wadah partisipasi anak dan serahkan pada anak penyusunan kepengurusannya. Peresmian merupakan pengakuan publik termasuk pemerintah terhadap keberadaan wadah tersebut. Selanjutnya serahkan kepada kelompok anak bagaimana mereka menyusun kepengurusan, agenda, kebutuhan, sistem pelaporan dan pertanggungjawabannya dan
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 53 -
sebagainya. Peran orang dewasa dalam tahap ini lebih sebagai fasilitator dalam pertemuan khusus kelompok anak ini serta penasehat yang tidak mengambil keputusan, seandainya terdapat hal-hal yang masih belum diketahui oleh anak. f. Melakukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan wadah partisipasi anak ini bersifat terbuka, sehingga semua pihak dapat melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan masukan dan kritiknya. Namun secara formal perlu ditetapkan siapa yang diberi tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasinya. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi ini tetap perlu disadari bahwa pelaksana program pada wadah partisipasi anak tersebut adalah anak-anak sehingga tetap diperlakukan selayaknya seorang anak. Pendekatan yang ramah anak senantiasa diterapkan. 3. Program Pengarusutamaan Kebijakan Publik
Partisipasi
Anak
dalam
Perumusan
Program pengarusutamaan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik diarahkan kepada upaya-upaya untuk memasukkan pandangan anak ke dalam penyusunan setiap kebijakan publik yang terkait dengan atau mempunyai dampak terhadap kepentingan dan kebutuhan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk dapat menjalankan program ini, inisiatif dan keterlibatan orang dewasa sebagai pendamping dan fasilitator anak sangatlah mutlak, mengingat yang dihadapi adalah orang dewasa yang kemungkinan besar kurang memahami isu partisipasi anak. Berbagai kegiatan yang bisa dilaksanakan terlihat dalam matriks berikut : Masalah (situasi saat ini)
Kegiatan
Indikator Output Outcomes
Lembaga yang Relevan
Tingkat
Pandangan anak belum dimasukkan ke dalam penyusunan kebijakan publik
Sosialisasi landasan hukum dan kebijakan tentang partisipasi anak kepada kalangan pemerintah dan lembaga legislatif
Terlaksananya kegiatan sosialisasi
Terpahaminya hak partisipasi anak di kalangan pemerintah dan anggota dewan
KPP KPAI/KPAID LSM/Ormas Kelompok anak
Nasional Propinsi Kabupaten/kota
Mereview rancang-an kebijakan yang berpotensi
Terlaksananya review rancangan kebijakan yang
Berkurangnya/tidak adanya kebijakan
KPP KPAI/KPAID LSM/Ormas Kelompok
Nasional Propinsi Kabupaten/kota
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 54 -
Rendahnya komitmen stakeholder dalam memfasilitasi keterlibatan kelom-pok anak da-lam implementasi, evaluasi, dan rencana tindak lanjut perlindungan anak dari
merugi-kan kepentingan anak dan dari segi prosedural tidak memberi ruang ba-gi anak untuk memberikan masukannya
berpotensi merugikan kepentingan anak
yang tidak berperspektif hak anak dan partisipasi anak
anak
Melakukan temu konsultasi anak untuk membahas rancangan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah dan pihak legislative
Terselenggaranya temu konsultasi anak
Adanya draft tandingan rancangan kebijakan
KPP KPAI/KPAID Depsos Depdiknas LSM/Ormas Sekolah Kelompok anak Lembaga Donor
Nasional Propinsi Kabupaten/kota
Melakukan hearing atau lobi kepada wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi anak
Terlaksananya hearing atau lobi kepada wakil rakyat
Aspirasi anak diterima oleh wakil rakyat
KPP Depsos LSM Kelompok Anak
Nasional Propinsi Kabupaten/kota
Penyelenggaraa n forum-forum anak
Terselenggaranya forumforum anak
Tersampaikannya rekomendasi forum anak kepada para pemangku kepentingan
KPP Depsos LSM Lembaga Donor Kelompok Anak Dunia Usaha
Nasional Propinsi Kabupaten/kota
Mengalokasikan anggaran yang tersedia untuk memfasilitasi partisipasi anak di sektor terkait
Teralokasikannya anggaran untuk fasilitasi partisipasi anak
Adanya anggaran rutin untuk memfasilitasi partisipasi anak di sektor terkait
Bappenas KPP Depsos LSM/Ormas Dunia usaha.
Nasional Propinsi Kabupaten/kota
Memobilisasi sumber daya yang tersedia dari dunia swasta, donor internasional dialokasi sebagian untuk
MOU dengan donor international mengenai pendampingan partisipasi anak
Termobilisasi -kannya sumber daya dari dunia swasta dan donor internasional
KPP Pemda Instansi/dep ar-temen terkait
Nasional Propinsi Kabupaten/kota
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 55 ber-bagai perlaku- an salah
pengem-bangan partisipasi anak
Berperannya Komite Anak sebagai badan konsultatif independen untuk memberi masukan kepada peme-rintah guna pengembang -an legislasi, kebijakan, dan program me-nyangkut perlindungan anak dari ber-bagai perlaku-an salah
Memfasilitasi pembentukan Komite Anak
Terfasilitasinya pembentukan Komite Anak
Komite Anak operasional
KPP Depsos LSM/Ormas LPA Kelompok anak DPR/DPRD
Propinsi Kabupaten/kota
Memfasilitasi penyusunan rekomendasi komite anak dalam setiap program pengembangan legislasi
Terfasilitasinya penyusunan rekomendasi
Rumusan rekomendasi Komite Anak menjadi bahan penyusunan kebijakan
LSM/Ormas Instansi terkait LPA Kelompok Anak DPR/DPRD
Nasional Propinsi Kabupaten/kota
PETUNJUK UMUM WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGARUSUTUMAAN PARTISIPASI ANAK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DI PROVINSI DKI JAKARTA
Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian, maka disusunlah pedoman wawancara seperti di bawah ini.
Informan: 1.
BPMPKB Provinsi DKI Jakarta
2.
BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta
3.
BPKAD Provinsi DKI Jakarta
4.
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
5.
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
6.
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7.
Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
8.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
9.
P2TP2A Provinsi DKI Jakarta
10. DPRD Provinsi DKI Jakarta 11. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI 12. Kelurahan Pilot Project Layak Anak 13. Kecamatan Pilot Project Layak Anak 14. KPMP tingkat Kota Administratif Pertanyaan: A. Dimensi Organisasi 1. Siapa leading sector pelaksana program pengarusutamaan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik di Provinsi DKI Jakarta? 2. Siapa saja organisasi yang ditunjuk untuk terlibat melaksanakan program ini?
3. Bagaimana keterpaduan hirarki di antara lembaga-lembaga pelaksana untuk melaksanakan program ini? 4. Bagaimana koordinasi antar lembaga pelaksana dilakukan? 5. Bagaimana sifat dari tenaga pelaksana yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini? 6. Apakah alokasi dana pembiayaan program telah tersedia dan memadai? Dari mana sumber pendanaan program ini berasal? 7. Bagaimana dengan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja implementor dalam melaksanakan program? 8. Bagaimanakah ketetapan metode dibentuk untuk menjadikan program ini berjalan? B. Dimensi Interpretasi 1. Apakah juklak dan juknis untuk melaksanakan program telah ada, jelas, dan mudah dipahami? 2. Apakah SOP pelaksanaan program telah tersedia, jelas, dan diterapkan dengan baik? 3. Apa ukuran keberhasilan pelaksanaan program partisipasi anak? 4. Bagaimana tanggapan anda tentang pelaksanaan program partisipasi anak ini? 5. Apakah elit eksekutif dan legislatif mendukung implementasi kebijakan partisipasi anak ini? 6. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan swasta dimobilisasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan partisipasi anak ini? 7. Apakah sifat pendapat umum, bagaimana pentingnya isu kebijakan yang berhubungan dengan partisipasi anak ini? C. Dimensi Aplikasi 1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan program partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik? 2. Apakah ada syarat dan ketentuan tertentu untuk melaksanakan program partisipasi anak dalam penentuan kebijakan pembangunan dalam msayarakat maupun pemerintah?
3. Sejak kapan pelaksanaan program partisipasi anak di DKI Jakarta dilakukan? Apakah program tersebut telah dijalankan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan? 4. Bagaimana pemantauan pelaksanaan program di lakukan? 5. Apakah program telah berhasil dijalankan sesuai dengan tujuan yang hendak di capai? Informan: 1. Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta 2. Yayasan Wahana Visi Indonesia 3. Komisi Nasional Perlindungan Anak Pertanyaan: A. Dimensi Organisasi 1. Siapa leading sector pelaksana program pengarusutumaan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik di DKI Jakarta? 2. Apakah ada keterlibatan pihak lain dalam menjalankan program ini? Siapa saja? 3. Bagaimana peran LSM untuk mendukung pelaksanaan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik? 4. Bagaimana
keterpaduan
lembaga-lembaga
pelaksana
tersebut
dilakukan? 5. Metode apa yang dapat digunakan untuk melibatkan anak dalam perumusan kebijakan publik? B. Dimensi Interpretasi 1. Apa tujuan dan manfaat pelaksanaan program partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik? 2. Apakah ada syarat dan ketentuan untuk anak yang dapat terlibat dalam perumusan kebijakan publik? 3. Apa ukuran keberhasilan pelaksanaan program partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik?
4. Bagaimana tanggapan anda terhadap dukungan elit eksekutif maupun legislatif Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan pemenuhan hak partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik? 5. Apakah peran swasta juga diperlukan dalam memenuhi hak partisipasi anak ini? Bagaimana implementasinya di DKI Jakarta? 6. Bagaimana peran masyarakat dan orang tua dalam mendukung pelaksanaan program partisipasi anak? Bagaimana tanggapan anda terhadap dukungan masyarakat dalam pemenuhan hak partisipasi anak ini? C. Dimensi Aplikasi 1. Bagaimana mekanisme melaksanakan program partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik di daerah? 2. Apakah ada syarat dan ketentuan tertentu untuk melaksanakan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik? 3. Bagaimana sejauh ini pelaksanaannya di DKI Jakarta? Informan: 1. Forum Anak Jakarta (FORAJA) 2. Fasilitator Anak A. Dimensi Organisasi 1. Kapan Forum Anak DKI Jakarta terbentuk? Bagaimana mekanisme pembentukannya? 2. Siapa penanggung jawab Forum Anak Jakarta? 3. Bagaimana sistem pembagian kerja dalam struktur organisasi Forum Anak Jakarta dilakukan? 4. Bagaimana koordinasi antara Forum Anak Jakarta dengan pemerintah dilakukan? 5. Bagaimana sifat dari tenaga pelaksana yang dibutuhkan untuk mendampingi Forum Anak? 6. Dari mana sumber pendanaan kegiatan Forum Anak Jakarta berasal?
7. Bagaimana dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja Forum Anak Jakarta? B. Dimensi Interpretasi 1. Apakah ada dasar hukum yang melandasi Forum Anak Jakarta berkegiatan? 2. Apa tujuan pembentukan Forum Anak DKI Jakarta? 3. Bagaimana tanggapan kalian dengan diikutsertakannya Forum Anak dalam Musrenbang Provinsi DKI Jakarta? 4. Apakah elit eksekutif dan legislatif mendukung kegiatan Forum Anak Jakarta? 5. Apakah ada keterlibatan swasta terhadap kegiatan Forum Anak Jakarta? 6. Bagaimana opini masyarakat dan orang tua dengan kegiatan yang diadakan oleh Forum Anak Jakarta? 7. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menggalang dukungan sumber daya masyarakat dalam kegiatan Forum Anak Jakarta? C. Dimensi Aplikasi 1. Apa yang telah dilakukan oleh Forum Anak Jakarta untuk memenuhi hak partisipasi anak di DKI Jakarta? 2. Apakah Forum Anak DKI Jakarta sendiri telah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan (Musrenbang) di DKI Jakarta? Jika ya, bagaimana mekanisme keterlibatan Forum Anak Jakarta dalam Musrenbang di DKI Jakarta? 3. Apakah hasil usulan Forum Anak Jakarta dalam Musrenbang DKI Jakarta telah terpenuhi? Apakah ada pemberitahuan atau informasi tentang rencana tindak lanjut hasil usulan kalian tersebut? 4. Bagaimana tanggapan kalian terhadap pemenuhan hak partisipasi anak di Provinsi DKI Jakarta?
Informan: 1. TP-PKK Provinsi DKI Jakarta (Organisasi Kemasyarakatan) 2. Masyarakat/Orang tua 3. Forum Pendamping Kota Layak Anak A. Dimensi Organisasi 1. Bagaimana peran anda dalam memenuhi hak partisipasi anak? 2. Bagaimana penyediaan sumber daya yang anda lakukan demi mendukung pelaksanaan program kerja yang mendukung pemenuhan hak anak? B. Dimensi Interpretasi 1. Apakah anda mengetahui bahwa anak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan? 2. Bagaimana dukungan dari anda untuk mewujudkan pemenuhan hak partisipasi anak yang dijalankan oleh pemerintah DKI Jakarta? 3. Apakah anda mengetahui tentang Forum Anak DKI Jakarta? 4. Bagaimana tanggapan anda terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak Jakarta? C. Dimensi Aplikasi 1. Apakah Forum Anak/Kelompok Anak dilingkungan anda dilibatkan dalam proses penentuan kebijakan atau perencanaan pembangunan khusunya yang terkait dengan anak? 2. Apa dampak yang dirasakan oleh anda dengan adanya pelibatan anak dalam pengambilan keputusan di lingkungan tempat tinggal anda? Informan: 1. PT. Pembangunan Jaya A. Dimensi Organisasi 1. Apa peran perusahaan anda dalam mendukung pemenuhan hak anak di Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana cara perusahaan anda terlibat dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta? B. Dimensi Interpretasi 1. Apa tujuan dan manfaat dari pelaksanaan rencana kerja program anda tersebut? 2. Apakah
dalam
menjalankan
program
kerja
anda
di
bidang
pembangunan anak turut melibatkan kelompok anak/Forum Anak dalam perencanaannya? C. Dimensi Aplikasi 1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan rencana kerja perusahaan anda dalam rangka mewujudkan kebijakan Kota Layak Anak Pemprov DKI Jakarta? 2. Bagaimana mekanisme koordinasi dan pemantauan pelaksanaan rencana kerja perusahaan anda tersebut? 3. Sejauh ini bagaimana dampak yang dirasakan baik dari sisi masyarakat, pemerintah, serta khususnya anak dengan kinerja perusahaan anda di bidang pembangunan untuk anak?
TRANSKRIP DATA DAN KODING
Siapa leading sector pelaksana program pengarusutamaan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik di Provinsi DKI Jakarta? Sebagai leading sector tentu saja BPMPKB Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam I1.1 1 pembangunan termasuk pengembangan Kota Layak Anak di DKI Jakarta. Di bidang partisipasi anak yaitu melalui pembentukan Forum Anak Saat ini kita berpedoman pada kebijakan Kota Layak Anak dimana ada 5 klaster hak anak yang harus terpenuhi. Didalam kluster hak anak itu terbagi lagi menjadi 31 indikator pemenuhan hak anak yang kita jadikan panduan dalam perencanaan pembangunan khususnya untuk membangun I1.2 kota layak anak. Di bidang partisipasi anak, kita sudah memfasilitasi 2 pembentukan forum-forum anak atau kelompok anak yang bisa menjadi wadah bagi anak-anak untuk berpendapat mengeluarkan aspirasinya mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi dan itu leading sectornya adalah BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Kalau di daerah menjadi tanggung jawab Badan Pemberdayaan I1.11 3 Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Di tingkat Provinsi DKI Jakarta ada BPMPKB Provinsi DKI Jakarta I2.1 sebagai leading sectornya, kalau di tingkat kota/kabupaten ada KPMP 4 Kota/Kabupaten sebagai leading sectornya. Siapa saja organisasi yang ditunjuk untuk melaksanakan program Peneliti: pengarusutumaan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik Semua unsur terlibat mulai dari Bappeda, SKPD-SKPD nya, LSM, Masyarakat, sampai Dunia Usaha melalui program CSR nya. Semuanya I1.1 5 harus bersinergi untuk mendukung pemenuhan hak partisipasi anak yang juga menjadi bagian dari kota layak anak Seluruh pemangku kepentingan baik Provinsi, Kota/Kabupaten, I1.2 Kecamatan, Kelurahan dan intansi lainnya terlibat dalam melaksanakan 6 kebijakan Kota Layak Anak termasuk program ini. Seluruh stakeholder baik itu di Kementerian/Lembaga/Badan, Satuan I1.11 Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dunia Usaha, dan Lembaga Swadaya 7 Masyarakat yang berhubungan di bidang anak. Semua harus terlibat dan saling mendukung paling ini berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten dan tentunya provinsi. Baik I2.1 8 itu Bappeda, Kepala Pemerintahan masing-masing administratif, para pimpinan SKPD/UKPD, bahkan DPRD juga perlu Peneliti: Bagaimana keterpaduan antara lembaga-lembaga pelaksana dilakukan? Karena program ini merupakan bagian untuk mewujudkan Kota Layak Anak maka DKI Jakarta sudah punya Gugus Tugas Kota Layak Anak I1.1 9 berdasarkan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1192/2011, untuk partisipasi anak masuk ke dalam kluster hak sipil dan kebebasan. I1.2 DKI Jakarta sudah mempunyai Gugus Tugas Kota Layak Anak, semua 10 Peneliti:
terlibat di situ sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Setiap daerah sudah memiliki Gugus Tugas Kota Layak Anak, ini I1.11 11 khususnya ada pada kluster hak sipil dan kebebasan. Partisipasi anak ini merupakan bagian dari Kota Layak Anak. DKI Jakarta sudah punya gugus tugas kota layak anak terdiri dari 5 klaster hak anak, I2.1 12 kalau untuk partisipasi anak itu masuknya ke klaster hak sipil dan kebebasan. Peneliti: Bagaimana koordinasi antara lembaga-lembaga pelaksana dilakukan? Kita ada pertemuan gugus tugas Kota Layak Anak yang secara rutin dilakukan setahun sekali. Di situlah kita melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kota layak anak, termasuk di bidang partisipasi anak ini. Nah I1.1 untuk Forum Pendamping KLA yang ada di tingkat wilayah, itu kita juga 13 ada koordinasi melalui pertemuan Forum Pendamping KLA untuk membahas mengenai progress pembentukan dan kegiatan Forum Anak di wilayah-wilayah. I1.2 BPMPKB Provinsi DKI Jakarta yang mengadakan koordinasi 14 Ada mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan di daerah kalau di tingkat provinsi dilakukan antar SKPD/Badan/Lembaga Provinsi, kalau I1.11 di tingkat kota/kabupaten antar pemangku kepentingan tingkat 15 kota/kabupaten. Dan seandainya menemukan kendala yang tidak bisa ditangani oleh daerah maka bisa dikonsultasikan kepada kami. Bagaimana kondisi sumber daya manusia organisasi implementor yang ditunjuk Peneliti: untuk melaksanakan program? Untuk menjalankan program ini kan menggabungkan seluruh SKPD, makanya setiap SKPD itu diharapkan ada SDM terlatih Konvensi Hak Anak. DKI Jakarta itu baru 10 SKPD yang punya SDM terlatih Konvensi Hak Anak itu BPMPKB, KPMP di 6 kota/kabupaten, Dinas Pendidikan, 16 I1.1 Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Untuk mengatasi kekurangan tenaga terlatih konvensi hak anak, kami mengadakan Kegiatan Pelatihan Penerapan Konvensi Hak Anak bagi Kepala SKPD Provinsi DKI Jakarta setiap tahun. Sudah ada pelatihan yang diadakan oleh BPMPKB setiap tahun untuk 17 I1.2 SKPD terkait Konvensi Hak Anak (KHA). Untuk SDM terlatih konvensi hak anak jujur saja kami belum ada sepertinya dan implementasinya itu kita cuman berpedoman pada aturanI1.4 aturan yang diberikan Kemensos dalam hal pelayanan di bidang 18 rehabilitasi sosial anak. Kalau untuk pengarusutamaan gender atau anak itu kita jujur belum sepenuhnya paham. I1.5 Kita tidak punya SDM Terlatih KHA. Sama sekali belum 19 Kita tidak punya SDM terlatih konvensi hak anak, tetapi tenaga-tenaga pelayan kesehatan kita yang ada di puskesmas-puskesmas kelurahan I1.6 maupun kecamatan sudah kita ikutkan pelatihan KtA (Kekerasan 20 Terhadap Anak) sehingga bisa memberikan pelayanan kepada anak yang menjadi korban kekerasan. Memang dari SDM nya sendiri kita belum ada yang terlatih KHA. Kita I1.7 21 akui seharusnya ada dalam rangka mengetahui apa saja indikator-
indikator hak anak yang perlu dipenuhi dalam pembangunan taman ramah anak ini. Dari SKPD-SKPD nya sendiri juga memang masih bekerja secara parsial, jadi belum ada kesadaran bahwa ini menjadi bagian bersama. sebenarnya, disini (dinas pertamanan) kalau desain taman ya desain saja. Padahal, seharusnya harus mendengar masukan dari masyarakat juag seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lain sebagainya. Sumber daya manusia itu harus yang terlatih konvensi hak anak sehingga mereka paham tentang penerapan hak-hak anak ke dalam program kerjanya mereka. Berdasarkan evaluasi kami, Pemahaman SDM di DKI Jakarta tentang Konvensi Hak Anak sangat kurang. Kalau kita lihat kenyataannya juga masih belum menggunakan KHA. Misalnya, anakanak jalanan itu kan ditangkap tidak harus dengan kekerasan tapi bagaimana mereka dibina dan dikembalikan ke sekolah. Kan, DKI Jakarta I1.11 itu dananya banyak. Harus dipilah-pilah, kalau memang anak tersebut tidak punya akte, ditanya orang tuanya mana? Kan bisa kerja sama, kalau dia tidak punya identitas DKI Jakarta kan kita bisa kembalikan kepada daerah asal jadi harus ada kerja sama dengan gubernur daerah asalnya. Atau kalau pun mau di tanggung oleh Pemda DKI Jakarta, ya berikan anak-anak tersebut identitasnya, sekolahkan. Kan DKI Jakarta ada program wajib belajar 12 Tahun. Itu sebenarnya dari sisi partisipasi, kluster hak sipil dan kebebasan Peneliti: Bagaimana kondisi sumber daya keuangan untuk melaksanakan program? Untuk membiayai partisipasi anak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan APBD terkait Kota Layak Anak. Namun untuk partisipasi anak ini juga ada khusus biayanya sendiri seperti untuk penguatan FAD DKI Jakarta dan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Forum Anak. I1.1 Dengan adanya Forum Anak ini dapat dikatakan anggaran pemerintah untuk anak semakin meningkat karena apa keinginan anak akan diakomodir oleh pemerintah contohnya itu seperti anak-anak meminta di fasilitasi radio anak nah ini rencananya akan dimasukan kedalam anggaran di tahun 2016. Untuk pembiayaan partisipasi anak itu kita dari pemerintah sudah sediakan dana dari APBD. Biasanya anggaran untuk partisipasi anak ada yang tergabung dalam penganggaran kota layak anak dan ada juga yang berdiri sendiri. Masing-masing dana dikeluarkan menurut kebutuhan di I1.2 masing-masing wilayah dan menjadi kewenangan BPMPKB untuk tingkat Provinsi dan KPMP untuk tingkat kabupaten/kota administrasi. Bisa dilihat ini untuk tahun 2014 mencapai angka Rp. 7.747.845.714 untuk seluruh wilayah. Pembiayaan untuk program anak semua sudah terakomodir ke dalam I1.3 anggaran Kota Layak Anak di BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Pembiayaannya berasal dari APBD karena itu ada pada kewenangan daerah. Kan sudah ada alokasi anggaran khusus dari Pemerintah Provinsi I1.11 DKI Jakarta untuk Kota Layak Anak, pemenuhan hak partisipasi anak sudah masuk kesitu.
22
23
24
25 26
Peneliti:
I1.1
I1.2
I1.8
I1.11
Bagaimana ketersediaan data terpilah anak sebagai penunjang terhadap pelaksanaan program? Untuk data tentang anak jujur kita tidak punya lengkap dan untuk masalah data ini tidak semua di BPMPKB, masih berada di masing-masing SKPD yang bersangkutan, misal data tentang anak sekolah ada di dinas 27 pendidikan, data tentang anak memerlukan kebutuhan khusus ada di dinas sosial, dan lain sebagainya, jadi masih belum terhimpun Data anak berasal dari BPS, SKPD dan UKPD. Kami hanya menerima laporan dari BPMPKB bahwa sudah terdapat Forum Anak di tiap 28 kelurahan. Semua data yang kami sajikan terkait anak tentu sangat bermanfaat buat perencanaan pembangunan terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas hidup anak, baik oleh Instansi/SKPD lainnya maupun oleh masyarakat, baik oleh pihak Akademisi ataupun LSM yang peduli tentang anak. Namun kendala untuk mengumpulkan data tentang anak ini adalah kedisiplinan masyarakat dalam melapor kelahiran anaknya atau mendaftarkan anaknya agar memiliki NIK dan tercatat dalam Kartu Kelurga masih rendah. Kendala lainnya juga masyarakat itu tidak pernah melakukan pembaharuan data keluarganya, kinerja RT/RW sebagai ujung tombak pendataan penduduk yang paling dekat dengan masyarakat juga masih rendah karena tidak pernah mendata ulang penduduknya. Ini kan juga mempengaruhi kinerja Disdukcapil dalam menyajikan data yang 29 valid dan akurat. Selain itu pendataan yang ada pada database kami masih memiliki perbedaan dengan data yang dimiliki oleh dinas lainnya dan juga LSM. Solusi yang kami lakukan saat ini yaitu membuat link antar dinas untuk memberikan pelayanan publik kepada penduduk usia anak. Seperti dinas pendidikan untuk registrasi peserta didik baru atau penerima bantuan Kartu Jakarta Pintar, mereka sudah punya link untuk mengakses ke database kependudukan untuk memastikan data tentang anak tersebut. BPJS juga sudah ada link untuk memverifikasi data pengguna layanan mereka termasuk usia anak. Tapi memang kami akui belum semua dinas memandang ini karena memang belum semua instansi/dinas itu terbuka dan percaya kepada data yang disajikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data tentang anak itu wajib dimiliki oleh setiap pemerintah daerah dan idealnya itu data tentang potensi, persebaran, rentang usia, jenis kelamin, dan data tentang kasus kekerasan terhadap anak, anak dengan disabilitas, anak berhadapan dengan hukum dan lain sebagainya diakomodir dalam satu database yang dapat diakses oleh semua SKPD. Karena isu anak sebenarnya kan lintas bidang dan lintas sektoral, sehingga dengan adanya 30 database itu kita bisa pergunakan data tentang anak yang ingin diintervensi dan kalau memang itu membutuhkan penanganan lebih dari satu SKPD kan bisa di buat jaringan kerjanya nanti. Hal yang paling penting dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pertama harus punya pemetaan dulu, buat pendataan anak, bagaimana persebaran anak, proporsi anak, masalah-masalah yang dihadapi oleh
anak dan lain sebagainya sehingga bisa memudahkan dalam menyusun strategi pengembangan partisipasi anak Apakah sarana dan prasarana yang dibutuhkan telah tersedia dan dimanfaatkan Peneliti: dengan baik untuk mendukung berjalanya program? Sarana prasarana itu ada dua yaitu sarana bahan KIE dan taman sebagai tempat atau fasilitas anak berkegiatan. Bahan KIE tentang partisipasi anak kita sudah punya itu contohnya seperti stand banner dan brochure. Semuanya itu sudah kita sosialisasikan mulai tingkat kota/kabupaten, kecamatan sampai tingkat kelurahan tapi memang belum semua, paling kalau mau dilihat bisa langsung datangi saja kantor-kantor kecamatan atau kelurahan yang menjadi pilot project kelurahan layak anak. Kalau di tingkat I1.1 kota/kabupaten di KPMP nya. Kita juga sediakan bahan KIE tentang kota 31 layak anak juga. Ini cukup efektif untuk memberikan penyadaran terhadap pemerintah di lini bawah tentang pentingnya hak partisipasi anak. Sarana fisiknya kita sudah fasilitasi taman bermain anak untuk anak-anak di DKI Jakarta bisa berkegiatan di taman tersebut namanya taman interaktif dan sekarang tahun 2015 ini project yang sedang kita jalankan adalah pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) masing-masing di 5 wilayah kota dan 1 kabupaten. Kalau untuk sarana dan prasarana misalnya bahan KIE itu teknisnya ada I1.2 di BPMPKB, kalau dari Bappeda tidak menyediakan anggaran untuk 32 penyediaan itu. Kita sudah memfasilitasi taman yang ramah anak sehingga mereka bisa melakukan aktivitas di situ apakah itu kegiatan untuk berkesenian, berkumpul, bermain, dan lain-lain yang dilakukan oleh anak. Di taman tersebut juga sudah kita lengkapi dengan CPG (children play ground) dan untuk menunjang keselamatan si anak kita juga sediakan satpam sehingga anak-anak tersebut ada yang mengawasi. Kaitannya dengan taman ramah anak ini, saat ini ada kebijakan dari Gubernur yang menginginkan setiap I1.7 RW itu sudah ada taman, namun itu juga sedang kita usahakan untuk 33 mencari lokasi-lokasinya. Mungkin untuk sementara ini kalau di setiap RW belum, setiap Kelurahan diusahakan ada; kalau setiap kelurahan belum, minimal setiap kecamatan sudah ada. Jadi kita itu menetapkan setiap kelurahan mempuyai minimal 3 taman interaktif dan 2 diantaranya seharusnya taman ramah anak, tapi saya juga tidak tahu apakah setiap taman sudah ramah anak atau belum karena indikator taman ramah anak itu sendiri belum ada Untuk pengembangan partisipasi anak ini, ada dua sarana prasarana yang perlu difasilitasi oleh pemerintah, yang pertama dalam bentuk piranti lunak (software) seperti kebijakan-kebijakan, pedoman-pedoman, sarana I1.11 dan bahan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE); kemudian piranti 34 kerasnya (hardware) yaitu secara fisik seperti taman bermain, ruang terbuka diskusi dan sebagainya Semakin beragam bahan KIE nya akan semakin menarik minat
masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengetahui tentang pentingnya partisipasi anak. Memang untuk sosialisasi hak-hak anak ini, kita dari pusat sudah melakukan banyak hal seperti KIE, poster, sticker, stand banner, video tapi memang belum menjangkau ruang-ruang publik. Untuk mendukung partisipasi anak, anak itu memerlukan sarana seperti taman bermain. Kalau di DKI Jakarta beberapa wilayah sudah ada yang mempunyai sarana bermain ini sebagai tempat untuk anak berkumpul, I2.1 berdiskusi, mengembangkan minat dan bakatnya, berolahraga, bermain 35 serta melakukan aktivitas-aktivitas anak lainnya. Ini bisa ditanyakan lebih lanjut ke BPMPKB kalau masalah data lengkapnya ada di dinas pertamanan yang lebih tahu. Bagaimana penetapan metode untuk melaksanakan partisipasi anak di Provinsi Peneliti: DKI Jakarta? Metodenya dengan cara membentuk Forum-Forum Anak di wilayahwilayah. Karena untuk mewujudkan partisipasi anak itu kan anak tidak bisa satu-satu, jumlah anak di DKI Jakarta itu kan besar sekali. Makanya disiasati melalui pembentukan Forum Anak, sehingga suara anak itu di tampung oleh teman-teman mereka yang menjadi pengurus Forum Anak kemudian di sampaikan ke Pemerintah. Pemerintah DKI Jakarta salah satu programnya adalah kota layak anak dan sudah dimulai dengan membentuk kelurahan-kelurahan percontohan layak anak. Tahun 2014 kita sudah ada 39 kelurahan yang dijadikan sebagai percontohan kelurahan layak anak. Melalui kelurahan-kelurahan layak anak itulah kita I1.1 36 dorong pembentukan Forum Anak sebagai percontohan pengembangan partisipasi anak di wilayah lainnya. Setelah forum-forum anak tersebut dibentuk, kami juga menyediakan tenaga fasilitator anak, jadi mereka fungsinya sebagai pendamping forum anak yang membantu forum anak berkegiatan. Kalau di tingkat wilayah lebih dikenal dengan Forum Pendamping KLA karena fokus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bukan hanya di klaster partisipasi anak saja tetapi seluruh indikator KLA. Dan yang sudah ada pendamping Kota Layak Anak baru ada di Kota Jakarta Utara, jadi setiap kelurahan minimal satu orang kami rekrut sebagai pendamping Forum Anak di kelurahan tersebut Di bidang partisipasi anak, kita sudah memfasilitasi pembentukan forumforum anak atau kelompok anak yang bisa menjadi wadah bagi anakI1.2 anak untuk berpendapat mengeluarkan aspirasinya mulai dari tingkat 37 kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi dan itu leading sectornya adalah BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Ada beberapa kegiatan, kalau yang puncaknya adalah anak dilibatkan dalam Musrenbang. Tapi di DKI yang pertama kali adalah upaya meningkatkan partisipasi anak dahulu. Nah itu bagaimana forum anak dikuatkan melalui forum anak – forum anak di tiap kelurahan di masingI2.1 38 masing wilayah. Yang kedua, untuk meningkatkan partisipasi anak sasarannya tidak hanya anak tetapi bagaimana orang dewasa secara simultan gitu loh ini ada forum anak. Forum anak kalau dibiarkan begitu saja tanpa ada forum orang dewasa yang mengawasi itu tidak akan
berjalan. Jadi ada forum orang dewasa juga. Dalam aspek partisipasi kami melakukan pendampingan-pendampingan terhadap forum-forum anak. Bahkan ini jauh sebelum Provinsi DKI Jakarta menginisiasi Kota Layak Anak, kami sudah melakukan pendampingan terhadap forum anak sejak tahun 2006. Anak-anak tersebut kami tingkatkan kapasitasnya tentang kepemimpinan, pengorganisasian, kemudian juga pengetahuan tentang konvensi hak anak dan UndangI2.2 Undang Perlindungan Anak. Untuk setiap program kami punya segmen usia anak terhadap program, untuk forum anak usia yang kami bimbing adalah usia remaja antara 13 s/d 18 tahun. Salah satu target kami adalah bagaimana forum anak tersebut terlibat dalam Musrenbang. Jadi kami mendorong anak dan kami juga menyadarkan pemerintah lokal untuk melibatkan forum anak dalam musrenbang. Sekedar gambaran saja, Komnas Perlindungan Anak merintis adanya Kongres Anak dalam rangka memenuhi hak partisipasi anak. Nah, di situ berbagai kebijakan termasuk dorongan supaya pemerintah mengontrol program-program televisi, kemudian supaya pemerintah bisa meratifikasi konvensi pembatasan pengedaran roko internasional atau larangan iklan merokok itu justru dari suara-suara anak yang disampaikan kepada presiden pada saat hari anak nasional, termasuk dulu ujian nasional untuk I2.3 dihentikan itu juga masukan dari anak. Memang sebelum ada kongres, relatif tidak ada untuk pemerintah. Tetapi untuk di keluarga, anak sudah bisa menyampaikan pendapatnya misalkan dalam rapat keluarga. Tetapi kalau menyangkut kebijakan publik, sebelum Kongres Anak relatif belum bisa. Kalau pun bisa mungkin sekedar secara pribadi anak-anak menulis surat kepada presiden atau kepada menteri, tapi itu inisiatif masing-masing anak. Peneliti: Apakah maksud dan tujuan dari pelaksanaan program? Tentu sudah sangat jelas sesuai dengan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan dan juklak juknisnya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tumbuh kembang anak menjadi lebih optimal. Partisipasi anak ini kan menjadi salah satu hak dasar anak disamping hak hidup, hak tumbuh kembang, dan hak perlindungan. Dengan adanya partisipasi anak ini, mendorong agar semua pemangku kepentingan mau bersama-sama I1.1 mendengar suara anak apa sih yang mereka butuhkan, apa sih permasalahan mereka. Jangan kita bicara ini untuk kepentingan anak tapi tidak melibatkan mereka. Tujuan akhirnya ya agar anak itu pada akhirnya bisa menjadi generasi unggul yang aktif, kreatif, cerdas, mandiri dan berprestasi. Tidak hanya pandai mengkritik tapi juga bisa memberikan solusi. Makanya kita adakan Forum Anak ini untuk mengajarkan anak sedari dini untuk belajar berdemokrasi yang santun. Sesuai dengan klaster pada kebijakan kota layak anak khususnya dibidang partisipasi anak paling partisipasi anak dilakukan melalui Forum Anak. I1.2 Jadi, kita meminta pendapat mereka tentang apa sih yang menjadi keresahan dan kebutuhan mereka, apalagi terkait pembangunan Kota
39
40
41
42
Layak Anak. Karena masih berbeda kan cara pikir dan pemahaman anak tentang Musrenbang makanya kita hanya sekedar meminta pandangan mereka bagaimana kota yang mereka harapkan. Tujuannya adalah memenuhi hak anak dan melindungi anak. Manfaatnya sendiri banyak untuk anak sendiri bisa memperoleh ruang berpartisipasi I1.11 untuk mengemukakan aspirasi dan pandangannya, kemudian juga mendapat jaminan perlindungan. Kalau bagi Pemerintah dapat memenuhi amanah Undang-Undang Perlindungan Anak. Program ini penting dilakukan supaya kebijakan-kbijakan yang dihasilkan itu juga berspektif anak tidak hanya berspektif orang dewasa saja. Kan selama ini seperti itu ya bahwa kebijakan/programnya untuk anak tapi I2.1 yang menentukan hanya orang dewasa, tidak melibatkan anak. Makanya program ini sangat penting supaya program tadi sesuai dengan kebutuhankebutuhan anak. Intinya yang ingin di capai dari program ini anak mempunyai peran serta aktif di dalam penetapan kebijakan publik. Tujuannya supaya hak-hak anak itu terpenuhi dan dilindungi oleh pemerintah. Anak bisa berpartisipasi seutuhnya melalui 3 hal yang wajib I2.2 dipenuhi oleh pemerintah yaitu penuhi hak anak, lindungi hak anak, dan hormati anak. Jadi anak itu perlu dihormati sebagai manusia yang utuh bukan dianggap sebagai setengah dewasa yang diabaikan pendapatnya. Supaya kebijakan publik ini tidak merugikan anak atau melanggar hakhak anak. karena memang UU Perlindungan Anak khususnya Pasal 10 menjamin bahwa suara anak itu harus di dengar. Termasuk ketika terjadi I2.3 perpisahan orang tuanya, anak wajib dimintai pendapat mau ikut ayahnya atau ibunya. Manfaatnya adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, agar perkembangan jiwa dan potensi-potensinya tidak terganggu sehingga bisa lebih optimal. Peneliti: Apa ukuran keberhasilan pelaksanaan program? Dengan adanya partisipasi anak ini akan mendorong agar semua pemangku kepentingan mau bersama-sama mendengar suara anak. I1.1 Bentuknya nanti yaitu penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anak, dengan begitu dapat dikatakan pemerintah sudah mendengar suara anak. Kebijakan, program, dan kegiatan yang dihasilkan oleh pemerintah lebih I1.11 berspektif anak artinya lebih peduli terhadap anak. Tolak ukurnya ya ketika anak itu diikutsertakan dalam Musrenbang kemudian anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya. Itu dari segi keterlibatannya. Dari segi kontennya dilihat apakah ketika I2.1 pendapat anak itu dijadikan sebagai masukan di dalam penyusunan kebijakan dan anggaran tapi ini masih perlu diteliti lebih jauh. Cuman untuk sekarang ini memang fokusnya kepada pelibatan anak dalam musrenbang dan anak itu diberikan kesempatan untuk berpendapat. Anak dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga I2.2 evaluasi sehingga anak benar-benar ditempatkan sebagai subjek atas hakhaknya. I2.3 Ketika pemerintah mengambil suatu langkah konkrit yang ditujukan
43
44
45
46
47
48
49
50 51
untuk kepentingan terbaik bagi anak melalui kebijakan-kebijakan yang lebih berspektif anak. Apakah dalam melaksanakan program sudah memiliki standar operasi baku yang Peneliti: jelas, mudah dipahami dan dapat diterapkan dengan baik? Memang untuk SOP nya sendiri, Provinsi DKI Jakarta belum ada. tetapi pelaksanaannya kami mengacu pada Permen Pemberdayaan Perempuan I1.1 52 dan Perlindungan Anak tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan. Keterlibatan Forum Anak dalam Musrenbang belum ada SOP nya, kita I1.2 hanya sebatas melibatkan Forum Anak dalam musrenbang saja sesuai 53 arahan juklak dan juknis dari Kemen PP dan PA. Instrumen untuk pengarusutamaan ini sendiri kita akui memang belum selesai masih di rancang bersama Bappenas. Tapi untuk sementara karena sudah ada Juknis-nya jadi Pemerintah Daerah bisa berpedoman pada itu. Di beberapa daerah seperti di Kupang dan Kendari itu mereka khusus menggunakan metode ASIA (Analisis Situasi Ibu dan Anak) yang dikembangkan oleh UNICEF Indonesia bersama Kemen PP dan PA dan I1.11 itu sangat efektif dalam merumuskan kebijakan pembangunan dengan 54 melibatkan Forum Anak dan Perempuan. Kalau di DKI Jakarta itu tidak bisa diterapkan karena karakteristik masyarakat di DKI Jakarta ini sangat heterogen sekali sehingga masih sulit untuk penerapannya. Makanya setelah nanti ada SOP tentang pelaksanaan partisipasi anak dalam Musrenbang saya kira nanti pelaksanaannya menjadi lebih efektif karena ini kan umum secara nasional, termasuk DKI nanti bisa menerapkannya Peneliti: Bagaimana tanggapan organisasi implementor terhadap pelaksanaan program? Partisipasi anak ini kan memang merupakan suatu hal yang baru baik di masyarakat maupun di pemerintahan. Jadi, memang tidak bisa disalahkan juga kalau setiap SKPD punya persepsi yang berbeda-beda tentang partisipasi anak. Forum Anak nya sendiri saja baru tahun 2014 kemarin ikut serta dalam musrenbang. Makanya yang saat ini sedang kita galakan adalah proses sosialisasi partisipasi anak baik di lingkungan pemerintah I1.1 55 secara berjenjang mulai dari provinsi, kota, kecamatan, kelurahan kalau bisa sampai RT/RW melalui pelibatan Forum Anak yang sudah dibentuk tadi dalam musrenbang sehingga forum anak itu dikenal terlebih dulu oleh masyarakat dan oleh pemerintahnya. Selanjutnya setelah tahu, mereka kan jadi lebih mudah terlibat dalam perumusan kebijakan pemerintah terutama di bidang pembangunan Hal ini cukup bagus. Jadi, melalui Forum Anak, Pemerintah meminta pendapat mereka tentang apa sih yang menjadi keresahan dan kebutuhan mereka, apalagi terkait pembangunan Kota Layak Anak. Karena memang masih berbeda cara pikir dan pemahaman anak tentang Musrenbang I1.2 makanya kita hanya sekedar meminta pandangan mereka bagaimana kota 56 yang mereka harapkan. Kita berharap pada tahun berikutnya, anak lebih diberi ruang untuk berpartisipasi mengeluarkan pendapat. Kita sudah minta di panduan perencanaan Musrenbang itu, anak dimasukan kedalam undangan kepesertaan. Tetapi baru rencana, panduannya sih belum jadi.
I1.4
I1.5
I1.6
I1.7
I1.11
Dinas Sosial jujur belum pernah melakukan suatu forum secara langsung dengan anak-anak bermasalah sosial. Mungkin untuk partisipasi anak dalam tanda kutip “anak yang normal” itu lebih diarahkan kepada BPMPKB. Kalau dinas sosial sebenarnya lebih ke arah rehabilitasi sosial kepada anak yang memerlukan bantuan atau anak yang bermasalah sosial. Siapa anak yang memerlukan rehabilitasi sosial, yaitu balita terlantar, anak jalanan, anak terlantar, anak dengan disabiltas, anak berhadapan dengan hukum (ABH), anak memerlukan perlindungan khusus yang dalam hal ini adalah anak yang terkena HIV/AIDS. Untuk mendukung hak partisipasi mereka kita dari dinas sosial ada program/ kegiatan, dan program itupun berdasarkan anggaran juga. Seperti misalnya beberapa tahun ini kita melakukan outbound untuk seluruh klaster anak dengan permasalahan sosial, tetapi khusus untuk anak dengan kecacatan dan balita itu tidak kita ikutkan dalam acara outbound ini karena kondisi fisiknya. Tujuannya adalah yang pertama supaya mereka mandiri. Selain outbound kita tanamkan nilai moral, kita berikan bimbingan sosial, kita kasih motivator supaya setidaknya mereka ada perubahan perilaku. Itu salah satu keberhasilan indikator di bidang sosial Kalau untuk forum anak saya sendiri belum tahu dan kita dari dinas pendidikan memang belum pernah berkoordinasi dengan mereka secara langsung. Tapi kalau boleh saya usulkan jika Forum Anak itu memang benar ada bisa juga melakukan tatap muka langsung dengan pimpinanpimpinan kita ini, seperti apa sih program pendidikan yang anak itu kehendaki, sehingga kita juga dalam memprogramkan suatu anggaran itu bisa lebih terarah Yang saya tahu, anak itu memiliki hak hidup, hak tumbuh kembang termasuk untuk didengar pendapatnya dan setahu saya itu sudah ada forumnya khusus untuk anak dan pembinanya itu BPMPKB. Tapi memang kita belum berkoordinasi dengan mereka secara langsung untuk pengambilan keputusan termasuk dalam musrenbang juga belum. Tapi kalau untuk anak kita paling melibatkan mereka pada event-event tertentu seperti Dokter Kecil, UKS (Unit Kesehatan Sekolah), dan PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) mungkin seperti itu Khusus mengadakan forum dengan anak terkait pembangunan itu belum tapi misalnya ketika kita ingin membangun taman, kita tanyakan pendapat dari RT/RW setempat mau seperti apa dan fasilitas apa yang perlu dibangun di taman tersebut, kita minta masukan-masukan dari RT/RW apa saja yang harus ada di taman ini, fasilitas apa saja. Terkait dengan masukan dari anak, kita (dinas pertamanan) anggap masukan dari orang tua sudah termasuk bagian dari keinginan anak. Intinya sih kepentingan anak itu baru diwakili oleh orang tua. DKI Jakarta komitmennya sudah sampai ingin membentuk RT Ramah Anak. Tapi itu baru sekedar komitmen. Implementasinya secara real di lapangan kita belum lihat, karena itu merupakan proses. Begitu juga dengan menjalankan program partisipasi anak ini, perlu diringi pemberian latihan kepada Forum Anak, Fasilitator Anak, komponen-komponen
57
58
59
60
61
perencana, kemudian pelaksana kegiatan sehingga komitmennya bukan datang dari satu pihak saja atau dari pimpinan daerahnya saja tetapi dari seluruh komponen dan yang paling utama adalah Kepala SKPD-SKPD nya sebagai perencana pembangunan Di Jakarta memang tahapan yang saat ini sedang dilakukan baru sebatas pada melibatkan forum anak dalam musrenbang. Karena partisipasi anak masih hal baru, maka yang ingin ditumbuh-kembangkan adalah pemahaman masyarakat dan pemerintah tentang keberadaan Forum I2.1 Anaknya dulu. Baru tahapan selanjutnya adalah bagaimana menggerakan 62 pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama terlibat mendukung pemenuhan hak partisipasi anak. Untuk mengarah kesitu maka Forum Anak ini perlu dikuatkan terlebih dahulu melalui kegiatan Penguatan Forum Anak Daerah Good will leader dari pemimpin-pemimpin untuk mewujudkan Kota Layak Anak masih kurang konsisten serta sosialisasi tentang partisipasi anak juga seharusnya bisa sampai minimal ke tingkat RW. Mungkin di I2.2 63 tingkat provinsi dan kota/kabupaten mereka sudah concern dengan anak, tapi di level pemerintahan lokal masih belum banyak yang paham tentang Kota Layak Anak. Bagaimana dukungan politis dari elit eksekutif dan legislatif terhadap Peneliti: pelaksanaan program? DKI Jakarta kita akui memang belum ada Perda Perlindungan Anak tetapi kita saat ini sedang menjalankan Program Kota Layak Anak. Dalam sebuah kota layak anak itu kan hak-hak anak harus dipenuhi yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak berpartisipasi. Hubungannya dengan partisipasi anak ini, Pemerintah DKI Jakarta sudah I1.1 mendorong Forum Anak untuk terlibat dalam musrenbang secara 64 berjenjang mulai tingkat kelurahan hingga tingkat paling tinggi yaitu tingkat Provinsi. Kan Musrenbang itu forum pemangku kepentingan untuk menentukan arah kebijakan SKPD di bidang anggaran dan program kerjanya selama setahun. Nah anak-anak bisa ikut memberikan masukan dalam forum tersebut terutama kaitannya dengan pembangunan anak Saat ini kita berpedoman pada kebijakan Kota Layak Anak dimana ada 5 klaster hak anak yang harus terpenuhi. Di dalam kluster hak anak itu terbagi lagi menjadi 31 indikator pemenuhan hak anak yang kita jadikan panduan dalam perencanaan pembangunan khususnya untuk membangun kota layak anak termasuk partisipasi anak Untuk pemenuhan hak I1.2 65 partisipasi anak, kita dari Pemprov DKI Jakarta membuka ruang bagi mereka untuk memberikan pendapat. Kita menanyakan apa sih pandangan mereka tentang kotanya? apa sih yang menjadi keresahan mereka? Sehingga itu bisa diintervensi oleh program pemerintah. Dan sarana untuk anak beraspirasi itu dilakukan melalui musrenbang. Kalau ditanya peran dalam rangka mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan Kota Layak Anak, sesuai dengan fungsi dewan itu akan I1.10 66 kami jalankan. Kebetulan, saya hanya sering dengar dan sering baca saja di media atau koran ada Program Kota Layak Anak. Saya sendiri jujur
I1.11
I2.1
I2.2
I2.3
saja di antara 5 kota madya dan 1 kabupaten, kota mana yang di Jakarta ini sudah dijadikan Kota Layak Anak oleh Gubernur DKI Jakarta, seperti apa saya sendiri belum pernah melihat. Nah, seharusnya pemerintah kalau mau ada program taruhlah Kota Layak Anak harus dibuat dulu konsepnya, planningnya, dan tetapkan indikator-indikatornya seperti apa sih kota layak anak itu. Kemudian konsultasikan dengan DPRD, nah kami akan lakukan berdasarkan 3 fungsi utama legislator tadi. Jika perlu untuk dibuat Perdanya maka kami akan bahas, jika diperlukan APBD terkait pembangunan Kota Layak Anak tersebut maka anggarannya akan kami dukung. Dan terkahir kami akan melaksanakan fungsi kontrol untuk mengawasi apakah itu nantinya setelah berjalan akan sesuai dengan programnya atau tidak. Tapi ini kan belum dilakukan oleh Pemda Dukungan yang perlu diberikan oleh pemerintah daerah adalah bentuk kebijakan perlindungan anak itukan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak. Di Jakarta ini yang jadi permasalahan eksekutif dan legislatifnya saja tidak akur, ribut terus, barubaru ini masalah anggaran 2015. Setahu saya DKI Jakarta juga belum punya Peraturan Daerah yang mengatur perlindungan tumbuh kembang anak. Jadi, menurut saya masih agak kurang lah dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait anak. Fokus pemerintah DKI Jakarta masih seputar pada pembangunan infrastruktur belum berfokus pada pengembangan sumber daya manusia khususnya anak. Yang penting anak itu, kita cuman fokus dua kok yaitu peningkatan kapasitas anak dan penguatan kelembagaan. Peningkatan kapasitas maksudnya anak harus bersekolah semua, penguatan kelembagaan itu mulai dari komitmennya, bentuk gugus tugasnya dan laksanakan sesuai rencana aksi daerah Sejauh ini yang saya ketahui memang DKI Jakarta belum membentuk kebijakan atau peraturan daerah perlindungan tumbuh kembang anak. Tapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Gubernur Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2011 sudah menetapkan sejumlah instruksi gubernur untuk mewujudkan Kota Jakarta menuju Kota Layak dan Ramah Anak tapi itu dilakukan bertahap tahun 2011 fokusnya adalah Kota Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan. Tahun 2013 Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Untuk saat ini, itu sudah cukup untuk menjalankan komitmen melindungi anak-anak di DKI Jakarta Adanya friksi antara eksekutif dan legislatif tentang anggaran juga menjadi penghambat untuk mengembangkan Kota Layak Anak. Anggaran saja tahun 2015 baru turun di bulan keenam. Cukup menghambat lah segala urusan di level bawah. Di dalam gugus tugas pemerintah juga belum mencamtumkan Forum Anak sebagai institusi yang terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pemenuhan hak anak di setiap klasternya. Jadi anak terabaikan lagi sebagai subjek atas haknya. Memang masih belum terdengar nyaring bunyinya. Kadang-kadang lebih
67
68
69
70
sporadis saja, kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. Jadi, belum menjadi suatu kebijakan yang betul-betul melibatkan semua pemangkupemangku kepentingan perlindungan anak, baik legislatif maupun eksekutifnya juga belum bersuara ke arah sana Bagaimana dukungan dari elit pemangku kepentingan swasta dimobilisasi untuk Peneliti: mendukung pemenuhan hak partisipasi anak? DKI Jakarta tahun ini (2015) punya proyek membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, ini juga menjadi salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui TP-PKK Provinsi DKI Jakarta untuk I1.1 mewujudkan Kota Layak Anak di Jakarta dan ini berhasil menggandeng 71 PT. Pembangunan Jaya melalui CSR nya sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bidang pembangunan khususnya untuk Kota Layak Anak. Keterlibatan swasta itu cukup besar di Provinsi DKI Jakarta lewat dana CSR nya termasuk mungkin untuk membantu mewujudkan kota layak anak itu. Menurut saya bagus sih dengan adanya CSR itu sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan-perusahaan tersebut kepada masyarakat disekitarnya jadi mereka itu tidak hanya sibuk mencari keuntungan sendiri. Tapi ingat setiap dana yang berasal dari manapun itu harus masuk kedalam suatu kotak anggaran APBD. Saat ini yang sedang kami selidiki adalah anggaran dari CSR yang hanya dikelola oleh Ahok (Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2013-2017) seorang (Ahok Centre) seperti untuk I1.10 pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Seharusnya 72 kan anggaran apapun yang berasal dari CSR harus masuk ke dalam suatu kotak atau pos APBD karena dana dari CSR itu kan tidak sedikit dan ditujukan untuk kepentingan khalayak banyak. Ini nanti yang akan kita bahas dalam rapat paripurna bagaimana pertanggungjawaban Gubernur tentang pengunaan dana CSR yang dikelola oleh Ahok Centre itu. Seharusnya kan tidak bisa begitu, harus masuk dulu melalui pos anggaran APBD yang ada di DPRD, dari mana dana CSR itu berasal, berapa jumlahnya, untuk apa penggunaannya semuanya harus jelas karena nanti akan dipertanggungjawabkan kepada rakyat Terkait CSR itu ada dari PT Pembangunan Jaya tentang pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Provinsi DKI Jakarta. Kami memiliki teman namanya Ayu, kebetulan dia pernah mewakili Indonesia di acara Kongres Anak di Korea Selatan. Jadi dia merepresentasikan tentang Air Siap Saji (Water Fountain) yang bisa langsung diminum lewat westafel. Karena di Jakarta itu tidak ada dan itu bisa masuk sebenarnya menjadi salah satu indikator Kota Layak Anak. Nah, I3.1 73 kebetulan pas Ibu Veronica (Istri Gubernur DKI Jakarta) ingin membangun taman terpadu ramah anak di DKI Jakarta, itu menjadi salah satu masukkan juga agar di taman tersebut di sediakan fasilitas Water Fountain tadi. Kan sekarang pembangunan taman terpadu ramah anak tadi sedang proses, kita lihat saja hasilnya nanti seperti apa, apakah saran kita di wujudkan atau tidak. Tapi, dengan adanya taman ini saja kami sudah sangat senang
I3.2
I4.1
I5
Kaitannya dengan dunia usaha, DKI Jakarta tahun ini (2015) berencana membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, ini juga menjadi salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui TP-PKK Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Jakarta. Nah dalam perencanaannya juga melibatkan Forum Anak Jakarta dimana anak-anak dimintai pendapatnya tentang apa yang ingin di bangun di RPTRA tersebut, waktu itu bersama dengan Ibu Veronica (Ketua TPPKK Provinsi DKI Jakarta) dan salah satu perwakilan anak dari Forum Anak Jakarta minta untuk dibangun Water Fountain atau Air Siap Saji yang ada di taman tersebut, dia terinspirasi di negara-negara seperti Singapura dan Australia, dan itu kan belum ada di Jakarta. Usulan itu langsung di respon oleh Bu Veronica. Namun, karena pembangunannya belum selesai makanya belum bisa dipastikan apakah sudah ada atau belum Water Fountain yang diminta oleh anak-anak Foraja Terkait dengan program Kota Layak Anak, PKK Provinsi DKI Jakarta sangat peduli sebagai penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga menggerakan para kader yang ada di tingkat kota, kecamatan, kelurahan, RT/RW sampai kelompok dasawisma melakukan gerakan untuk mendukung program Kota Layak Anak ini. Dalam pelaksanaan 10 program PKK, PKK turut mendukung Kota Layak Anak yang ada 31 indikator tersebut. Nah dalam pemenuhan ke-31 indikator itu, saat ini PKK DKI Jakarta menginisiasi pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA dan ini berhasil menggandeng PT.Pembangunan Jaya sebagai mitra kami untuk pembangunan fisiknya. Pembangunan fisik kami serahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga yaitu PT. Pembangunan Jaya. Selanjutnya untuk pembinaan, pemeliharaan, dan pemantauannya kami melibatkan seluruh dinas dan komponen masyarakat mulai dari provinsi hingga ke kelurahan jadi ini benar-benar terpadu. Semua pihak yang terlibat sudah dicantumkan dalam SK Gubernur Jadi, pemerintah DKI ingin mendirikan kotanya menjadi kota layak anak. Dalam kota layak anak itu kan ada 31 indikator yang memungkinkan sebuah kota itu layak anak. Nah kemudian untuk mencapai itu dibangunlah ruang publik terpadu ramah anak. Salah satu organisasi yang selama ini memang ujung tombak untuk menciptakan itu adalah PKK. Makanya PKK inilah sebagai salah satu organisasi formal yang dibentuk oleh pemerintah yang terdepan membangun usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas anak, seperti mendirikan posyandu, PAUD, ASI, KB dan lain-lain itulah kader-kader PKK. Kegiatan-kegiatan yang mendukung kota layak anak ini, seringkali terkendala kurangnya fasilitas publik yang mereka gunakan. Oleh karena itu, Ibu Veronica Ahok selaku ketua TP-PKK Provinsi DKI Jakarta berinisiatif bagaimana membuat ruang publik terpadu ramah anak didalamnya ada taman bermain anak, ada perpustakaan, ada ruang serba guna, ada fasilitas lainnya yang mendukung program-program masyarakat yang mendukung kota layak anak. Nah, inisiatif ini disambut baik oleh PT. Pembangunan Jaya. PT. Pembangunan Jaya kemudian melalui keahliannya merancang arsitektur
74
75
76
bagaimana sebuah desain taman yang layak anak mulai dari bentuk fisik bangunannya, toiletnya, permainannya, arsitektur bangunannya dibuat sedemikian rupa sehingga ramah anak. Peneliti: Bagaimana dukungan publik terhadap pelaksanaan program? Untuk partisipasi anak memang LSM Anak yang banyak berperan menjadi mitra kerja BPMPKB untuk tingkat provinsi dan KPMP kalau di tingkat kota, karena mereka kan lebih dulu melakukan program atau kegiatan di bidang partisipasi anak jadi mereka sudah lebih berpengalaman. Kalau di DKI Jakarta ada Wahana Visi Indonesia, Save the Children, Lembaga Perlindungan Anak, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, dan lainnya. Kebanyakan mereka kita jadikan sebagai fasilitatator anak atau Forum Pendamping Kota Layak Anak di tingkat wilayah. I1.1 Masyarakat sudah cukup mendukung. Seperti yang saya katakan tadi DKI Jakarta punya yang namanya Forum Pendamping Kota Layak Anak (KLA) untuk di tingkat wilayah seperti di kelurahan, kecamatan dan kota/kabupaten administratif. Ini belum semua wilayah ada, tetapi di Jakarta Utara itu sudah ada 1 orang 1 kelurahan yang menjadi Pendamping KLA Mereka itu kita rekrut terdiri dari gabungan beberapa unsur yaitu Alumni Forum Anak Jakarta, LSM Anak, dan langsung dari masyarakat juga seperti dari PKK atau pemuda-pemudi di situ yang memiliki kepekaan sosial terutama untuk anak-anak Sebenarnya di Provinsi DKI Jakarta itu yang lebih kuat adalah sinergi antara pemerintah dengan LSM nya. Jadi yang lebih mendorong LSM nya terutama di wilayah yang menjadi binaan LSM tersebut. Mereka turut I2.1 berperan menjadi fasilitator-fasilitator anak untuk mendorong anak berpartisipasi dan kepada masyarakat mereka membantu melakukan sosialisasi tentang hak-hak anak Memang paradigma tentang pendidikan dan kesehatan anak merupakan urusan perempuan itu masih meluas di masyarakat. Sedangkan di keluarga, pandangan terhadap anak itu sendiri belum menempatkan anak I2.2 sebagai subjek melainkan menjadi objek atau penerima manfaat segala keputusan yang dikendalikan penuh oleh orang tua. Jadi anggapannya anak itu adalah milik orang tua Masyarakat dan orang tua juga turut berperan dimana mereka perlu mendukung anak-anaknya berkegiatan di dalam kelompok-kelompok anak yang sesuai dengan bakat minat dan kemampuannya. Orang tua harus membiasakan bertanya pada anak jika ada suatu hal yang menyangkut anak, misalnya tentang pemilihan sekolah, tentang memilih I2.3 menu makanan keluarga, warna cat kamar dan hal lainnya. Ini bisa dibiasakan sejak sedini mungkin sehingga anak-anak terlatih untuk mengeluarkan pendapatnya. Kalau masyarakat secara umum itu mendukung agar anak-anak diberikan ruang berkreativitas di lingkungannya, atau bisa juga dengan menyediakan sarana untuk anakanak tersebut berkegiatan misalnya taman bermain dan sebagainya I3.1 Orang tua kita pribadi sih sangat mendukung kak. Tapi masih banyak
77
78
79
80
81
I3.2
I4.3a
I4.3b
I1.13
I1.12a
I1.14
juga masyarakat yang belum tahu tentang Forum Anak, bahkan ada yang bilang Forum Anak itu semacam partai baru. Mungkin, itu karena kitanya juga yang kurang publikasi ke masyarakat. Karena, kita sendiri terhalang oleh waktu, kita kan sekolah dan segala macam Terkadang masih ada orang tua yang tidak suka anaknya mengikuti kegiatan yang diadakan oleh forum anak, alasannya karena tidak dapat uang dan semacamnya. Padahal, orang tua tidak memikirkan bahwa manfaat yang didapatkan oleh anak untuk masa depannya nanti lebih besar dan tidak dapat dihitung dengan uang. Lalu, dari sisi masyarakat, ada yang menerima keberadaan forum anak, tetapi ada juga yang secara permisif menolak keberadaan forum anak, seperti misalnya ada rasa ketidak sukaan yang ditunjukan oleh karang taruna dengan forum anak. Kalau di lapangan masalah yang dihadapi seperti itu Saya sebagai orang tua sangat mendukung anak saya bisa tergabung dalam Forum Anak Jakarta dan saya harapkan semua orang tua lainnya juga seharusnya demikian. Karena dengan adanya Forum Anak Jakarta saya merasa luar biasa sekali, anak-anak menjadi lebih mandiri, mereka punya kemampuan dan kreativitas sendiri, itu pun tadinya saya ga tau kalau anak tuh ternyata bisa loh. Saya sendiri sangat bangga melihat anak-anak yang bisa bergabung dengan Forum Anak Jakarta. Mereka jadi lebih berprestasi, bukan hanya di sekolah tapi wawasan mereka tentang dunia luar juga jadi terbuka lebar. Setelah bergabung dengan Forum Anak Jakarta perubahan yang saya lihat dari anak itu banyak sekali, yang awalnya pendiam, pemalu dan susah bicara di depan umum sekarang bisa lebih percaya diri, bisa mengungkapkan pendapat dan jadi lebih kritis mana yang menurutnya baik dan mana yang tidak baik Saya mendukung saja apapun yang dilakukan oleh anak saya, kalau anaknya suka kenapa tidak. Tapi tetap saya arahkan ke hal-hal positif, seperti misalnya dengan Forum Anak ini kan untuk menambah wawasan dan pengetahuan dan memperluas pergaulan anak saya juga. Jadi anak itu lebih aktif dan kreatif Forum Anak di Kecamatan Cakung kita akui belum aktif. Kendalanya karena orang tua si anak juga yang memiliki kekahwatiran anak itu mau dibawa kemana, seperti apa hasilnya nanti. Orang tua dan masyarakat biasa belum paham makna dari partisipasi anak itu sendiri Memang secara umum Forum Anak belum diketahui oleh masyarakat umum, beda halnya dengan karang taruna. Tapi dari pihak kelurahan, kader-kader PKK atau kader-kader Jumantik tahu tentang Forum Anak Kelurahan Pulogebang karena mereka turut dilibatkan dalam kegiatankegiatan yang diadakan oleh Pak Lurah dengan kegiatan-kegiatan dari PKK Kelurahan Pulo Gebang atau Jumantik Kelurahan Pulo Gebang terus juga pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Karang Taruna dan Posyandu juga. Partisipasi anak ini belum begitu banyak dipahami oleh orang. Kadang di masyarakat juga masih berpikir kan sudah ada Karang Taruna, nah sekarang muncul Forum Anak, apa sih Forum Anak itu? Nah masyarakat
82
83
84
85
86
87
belum banyak yang mengenal tentang Forum Anak. Jadi, opini masyarakat masih kurang lah terkait partisipasi anak. Bagaimana prosedur pelaksanaan program pengarusutamaan partisipasi Peneliti: dalam perumusan kebijakan publik di Provinsi DKI Jakarta? Dengan cara melibatkan Forum Anak mulai dari Musrenbang Kelurahan, I1.1 Kecamatan, Kota/Kabupaten, hingga Provinsi. Kita sudah melibatkan Forum Anak dalam perencanaan pembangunan I1.2 mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, sampai Provinsi. Anak-anak harus terlibat mulai dari rembug RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kota/Kabupaten, hingga ke tingkat I1.11 Provinsi untuk memperjuangkan aspirasi anak dalam pemenuhan hak anak. Forum Anak yang ikut musrenbang itu kan berjenjang sesuai tingkat administratif pemerintahan. Jadi masing-masing forum anak itu mewakili kepentingan anak di lingkungannya. Misalnya kalau itu musrenbang tingkat kelurahan, maka Forum Anak di kelurahan tersebut yang mewakili aspirasi dari anak-anak yang ada di kelurahan tersebut, I2.1 misalkan mereka butuh di bangun taman bermain di kelurahan. Nah itu disampaikan kepada pemerintah melalui musrenbang sehingga nanti pemerintah buat taman bermain bagi anak-anak di kelurahan itu. Begitu juga dengan kota/kabupaten sampai provinsi. Intinya yang ingin dicapai dari pelibatan anak dalam Musrenbang itu adalah untuk pembangunan yang berspektif anak Forum Anak terlibat mulai dari Rembug RW, Musrenbang Kelurahan, I2.2 Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kota/Kabupaten, dan Musrenbang Provinsi. Sistem musrenbang itu berjenjang dimulai dari rembug rw hingga ke tingkat provinsi dan setiap rw diberi kuota 18 usulan prioritas, 10 usulan I4.2 untuk kelurahan, 5 usulan untuk kecamatan, 3 usulan di tingkat kota/kabupaten/provinsi. Peneliti: Apa saja syarat anak yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik? Pastinya anak yang terlibat dalam Forum Anak dan rata-rata memang I1.1 anak yang ikut Forum Anak itu usia remaja, usia SMP atau SMA jadi bisa mewakili suara adik-adiknya yang lebih kecil. I1.2
I1.11
I2.1 I2.2
Setahu saya baru diwakili oleh Forum Anak Usia 13 s/d <18 tahun, dapat berkomunikasi dengan baik, dapat menyampaikan usulan aspirasi anak dalam Musrenbang, harus didampingi oleh orang dewasa/fasilitator anak, kesediaan anak, dipilih berdasarkan kesepakatan Forum Anak/Perwakilan Anak lainnya, serta mendapatkan ijin dari orang tua Paling anak itu yang diwakili oleh Forum Anak. Tapi kalau di lapangan masih banyak yang melibatkan Karang Tarunanya sih sebenarnya. Usia yang pas adalah usia remaja 13 s/d dibawah 18 tahun dan masuk ke dalam kelompok anak atau Forum Anak.
anak 88 89
90
91
92
93
94 95
96
97 98
Usia remaja yaitu usia 12 tahun ke atas karena anak seusia itu sudah memiliki kepekaan sosial yang tinggi dan kritis dalam mengenali I2.3 permasalahan di lingkungannya dan dapat menjadi mitra pemerintah 99 maupun masyarakat untuk menangani masalah yang mereka alami tersebut. Bagaimana pelaksanaan program pengarusutamaan partisipasi anak dalam Peneliti: perumusan kebijakan publik di Provinsi DKI Jakarta dilakukan? Di tingkat provinsi, Forum Anak Jakarta sudah dilibatkan mulai dari I1.1 tahun 2014 kemarin. Kalau di tingkat kota juga sudah melibatkan Forum 100 Anak Kota tapi ini yang lebih tahu KPMP. Setahu saya Forum Anak Jakarta baru terlibat dalam Musrenbang di tingkat Provinsi tahun 2014. Anak-anak itu kita masukkan dalam Kelompok Sidang Bidang Kesejahteraan Masyarakat karena memang I1.2 SKPD-SKPD yang berada dalam sidang tersebut sangat terkait dengan 101 anak. Dalam Sidang Kelompok itu ada dinas pendidikan, dinas pemuda dan olahraga, dinas kesehatan, dinas sosial, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta dan BPAD Provinsi DKI Jakarta. Pelibatan anak dalam Musrenbang secara berjenjang saja untuk I2.1 menentukan kebijakan di tingkat wilayah tersebut, misalkan untuk 102 kelurahan berarti kebijakan untuk kelurahan tersebut dan seterusnya. Mekanisme Musrenbang adalah bottom up yang dimulai dari Rembug RW hingga Musrenbang tingkat Provinsi. Seharusnya Forum Anak benarbenar terlibat mulai dari Rembug RW karena hakikinya proses penentuan usulan anak yang akan diperjuangkan itu berasal dari Rembug RW tersebut. Tetapi yang terjadi, anak justru tidak dilibatkan dalam proses I2.2 103 Rembug RW melainkan langsung didatangkan pada musrenbang tingkat kelurahan/kecamatan/kota/kabupaten. Sehingga yang terjadi adalah anak tidak memberikan usulan melainkan pandangan dan kritik yang ditujukan kepada pimpinan saja entah itu Lurah atau Camat atau Pimpinan SKPD dan lain sebagainya. Forum Anak Jakarta sudah di undang dalam acara musrenbang provinsi I3.1 tahun 2014 dengan mengirimkan 4 anak perwakilan berdasarkan hasil 104 kesepakatan bersama Forum Anak. Forum Anak Jakarta pertama kali diundang kedalam Musrenbang I3.2 105 Provinsi tahun 2014. Peneliti: Bagaimana mekanisme pelibatan anak dalam Musrenbang Provinsi DKI Jakarta? Ya sebelum mengikuti musrenbang itu, anak-anak biasanya memang mengadakan pertemuan atau diskusi dulu, jadi mereka berlatih nanti apa yang mau disampaikan pada saat musrenbang nih, misalnya apa masalah pendidikan atau masalah kesehatan atau lainnya. Kan musrenbang itu forum pemerintah, Bappeda mengundang Forum Anak Jakarta secara I1.1 106 resmi untuk menghadiri kegiatan Musrenbang tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Nah makanya mereka dipersiapkan dulu nih apa yang mau mereka sampaikan kepada pemerintah. Setelah itu Forum Anak ikut sebagai peserta dalam musrenbang sama seperti semua peserta yang lainnya disesuaikan saja dengan buku pedoman Musrenbang itu kan
sudah ada. Untuk hasil musrenbangnya nanti anak-anak biasanya tanya melalui fasilitator anaknya atau ke langsung ke BPMPKB. Kami sudah mengundang Ketua Forum Anak Jakarta secara resmi untuk I1.2 mengadiri acara musrenbang tahun 2014. Kami diundang secara resmi oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Kami mengikuti acaranya selama 3 hari jadwalnya sama seperti hari sekolah jadi kami dibuatkan surat izin dari BPMPKB ke sekolah dan sekolah I3.1 mengizinkan sehingga kami bisa ikut musrenbang mulai dari pembukaan di hari pertama dan sidang kelompok Bidang Kesejahteraan Masyarakat, dua hari berikutnya. Sudah ada undangan resmi dari Bappeda tentang jadwal dan tempat acara I3.2 musrenbang provinsi berlangsung sehingga bisa menyesuaikan dengan waktu anak-anak juga. Memang Forum Anak sudah diundang oleh Lurah maupun Camat untuk I4.2 hadir dalam Musrenbang tetapi di tingkat RW, Forum Anak belum diundang. Forum Anak sudah kita undang untuk ikut terlibat dalam Musrenbang Kelurahan. Sejauh ini apapun usulan anak yang bisa ditangani oleh kelurahan maka itu akan kita penuhi, tapi jika memang tidak bisa, itu I1.12b akan kita serahkan biasanya ke tingkat yang lebih tinggi. Usulan anak yang diminta paling hanya sekedar ada pojok baca dan itu sudah kita penuhi. Forum Anak Kelurahan Pulo Gebang belum terlibat dalam Musrenbang karena pembentukan Forum Anaknya baru dilakukan setelah surat perintah pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dari Walikota turun. Jadi I1.12a Forum Anak baru sekedar kita ikutkan pada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Kelurahan misalnya pada kegiatan jumantik, kegiatan PKK atau karang taruna. Forum Anak Kecamatan Cakung belum bisa terlibat dalam Musrenbang karena memang kita akui Forum Anaknya sendiri tidak aktif. Kita belum menangani urusan anak karena dari kecamatan sendiri saja masih I1.13 disibukkan dengan beban kerja yang banyak akibat adanya perampingan dari Gubernur untuk pejabat struktural baik di kota/kabupaten, kecamatan maupun kelurahan. Peneliti: Bagaimana tindak lanjut hasil musrenbang yang mendapatkan usulan anak? Pasti ditanggapi tetapi tergantung pada kebutuhan prioritas dan anggaran, jika itu memungkinkan akan dilaksanakan. Tahun 2015 memang fokus BPMPKB Provinsi DKI Jakarta adalah untuk kegiatan pengembangan I1.1 RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) di Provinsi DKI Jakarta. Kalau untuk fasilitas Radio Anak sebisa mungkin nanti akan kami akomodir tergantung dari anggaran yang diberikan oleh Pemerintah juga Diserahkan kepada masing-masing SKPD yang mendapat usulan dari I1.2 anak. Sebenarnya penerapan Sekolah Ramah Anak ini sudah kita mulai tahun I1.5 2014, tetapi untuk tahun 2015 ini justru tidak diakomodir oleh Pemerintah karena anggarannya tidak di approve. Kita sudah coba koordinasikan lagi
107
108
109 110
111
112
113
114
115 116
I1.6
I2.1
I2.2
I2.3
I3.1 I3.2 I4.2
tapi belum ada tindak lanjut sehingga memang untuk kegiatan penerapan sekolah ramah anak tahun 2015 tidak bisa dilakukan Dinas Kesehatan sudah menyelenggarakan Program PKPR (Pusat Kesehatan Peduli Remaja) di beberapa puskesmas yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Anggaran untuk tahun 2015 ini fokus kegiatan dari Dinas Kesehatan terkait anak adalah Orientasi Puskesmas Ramah Anak untuk petugas-petugas puskesmas, itu dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan di tingkat Provinsi. Kalau di tingkat Suku Dinas Kesehatan contohnya itu di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat ada pertemuan LPLS (Lintas Program Lintas Sektoral) Kesiapan Puskesmas Ramah Anak (PRA) untuk membahas checklist monev puskesmas ramah anak karena selama ini indikator puskesmas ramah anak memang belum ada jadi kami dari Dinas Kesehatan mengembangkannya sendiri dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak sesuai continuum of care. Karena program Puskesmas Ramah Anak berasal dari Kemen PP dan PA makanya indikator pastinya kami juga belum tahu seperti apa dari BPMPKB Provinsi DKI Jakarta. Jadi ini yang akan dibahas nanti melalui kegiatan tadi Pemerintah menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi hak-hak anak. Yang saya lihat tergantung dari good will leader masing-masing kota, kalau di Jakarta Utara pimpinan dari Kanpekko dan KPMP nya memang sangat concern dengan anak. jadi usulan anak memang benar-benar didengarkan. Tetapi di wilayah lainnya saya belum melihat hal yang seperti itu. Jujur memang belum terlihat. Meskipun langkah kesana ada, tetapi belum banyak dirasakan. Artinya kebutuhan anak masih masih belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan, misalnya jalan-jalan atau tempat bermain untuk anak juga masih kurang, lalu iklan-iklan rokok juga masih banyak yang bertebaran dimana-mana yang membawa dampak yang sangat besar sekali bagi perkembangan anak, kemudian masalah keamanan untuk anak-anak, juga narkoba yang mulai menyerang anakanak. Nah, ini belum mendapatkan jaminan adanya rasa aman terhadap pengaruh-pengaruh tersebut. Belum lagi gambar-gambar atau film yang mengandung unsur pornografi, terus anak-anak yang bebas untuk keluar masuk internet sehingga mudah bagi mereka untuk mengakses situs-situs porno itu. Kita tidak tahu apakah usulan kita itu dilaksanakan atau tidak. Sejauh ini yang kita lihat memang belum karena kembali lagi keputusannya ada di tangan Pemerintah apakah mereka benar-benar mau mendengarkan suara anak atau tidak Pasti dipenuhi oleh pemerintah tetapi tergantung dari anggaran yang ada. Karena anak tidak terlibat mulai dari Rembug RW, maka anak hanya dihadirkan saja dalam Musrenbang Kelurahan tanpa ada pemberian usulan lagi karena saat Musrenbang Kelurahan hanya akan membahas apa yang menjadi usulan dari Rembug RW.
117
118
119
120
121 122 123
Bagaimana proses pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk melihat pencapaian Peneliti: tujuan pelaksanaan program pengarusutamaan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik di Provinsi DKI Jakarta? Terkait dengan ini Forum Anak Jakarta ikut juga untuk memantau hasil musrenbang yang mereka ikuti. Biasanya setelah mengikuti Musrenbang mereka membuat semacam noutulensi jadi mereka ceritakan apa yang terjadi di Musrenbang itu kemudian nanti mereka share lagi ke temanI1.1 124 teman mereka melalui blog forum anak jakarta. Nanti notulensi itu juga diserahkan ke BPMPKB sebagai bahan evaluasi. Kalau monitoring juga tidak ada, tapi mungkin melalui Fasilitator Anak mereka akan ikut memantau proses jalannya Musrenbang yang melibatkan anak. Tidak ada tim independen yang memantau. Yang kita lakukan hanya I1.2 125 sebatas melibatkan anak dalam Musrenbang saja. Pastinya kita ikut memantau apakah usulan kita itu dilakukan atau tidak. Kalau kita mau mengakses informasi tentang hasil musrenbang atau I3.1 diskusi kita sudah ditanggapi oleh pemerintah, kita bertanya kepada 126 BPMPKB yang menaungi Forum Anak Jakarta, atau kita lihat saja di lapangan kenyataannya apakah sudah dilakukan atau belum. Pas musrenbang setahu saya tidak ada yang memantau sih, paling kita I3.2 saja sebagai fasilitator anak yang memantau bagaimana anak itu saat 127 sidang musrenbang berlangsung Apakah ada evaluasi yang dilakukan untuk melihat progress hasil partisipasi anak Peneliti: dalam perumusan kebijakan publik? I1.1 Tidak ada 128 I1.2 Sejauh ini belum ada. 129 Harus dilakukan evaluasi supaya mengetahui seberapa jauh progress yang I1.11 telah tercapai dari pelaksanaan program tersebut. Tapi ini yang tidak 130 pernah dilakukan sehingga tidak mengetahui bagaimana progressnya. Setelah ikut musrenbang paling kita hanya membuat notulensi untuk di I3.1 131 share lagi ke blog Forum Anak Jakarta, tapi kalau evaluasi itu tidak ada. Yang saya ketahui setelah pelaksanaan musrenbang itu memang belum I3.2 132 pernah dilakukan evaluasi. Apa kendala dan hambatan dalam melaksanakan program pengarusutamaan Peneliti: partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik di Provinsi DKI Jakarta? Secara umum tidak ada hambatan, hanya secara teknis dilapangan saja I1.1 misalnya masih sulit mempertemukan dengan SKPD mengingat jika jam 133 kerja, anak-anak bersekolah. Pertama belum adanya turunan kebijakan yang khusus mengenai partisipasi anak dalam perumusan kebijakan dan kedua belum semua I1.2 134 pimpinan paham tentang pentingnya melibatkan anak dalam perumusan kebijakan. Sebenarnya untuk Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ini belum mempunyai akses untuk terlibat langsung dalam pengambilan I1.4 keputusan di lingkungan pemerintah. Saya tidak tahu apakah Forum 135 Anak Jakarta sudah memasukan unsur anak dengan permasalahan sosial mungkin bisa ditanyakan ke Forum Anak Jakarta.
I1.5
I1.6
I1.7
I1.8
I1.11
I1.14
Kendalanya itu saya pikir masih ada ego sektoral yang ingin mengedepankan peran sektor mereka masing-masing. Contoh BPMPKB dengan Forum Anak, Dinas Pendidikan dengan OSIS, dan sebagainya. Nah sebenarnya mereka juga dapat diaktifkan untuk melihat permasalahan sosial anak yang ada dilingkungan mereka. Tapi karena adanya ego sektoral ini jujur kita akui masih belum ada kesadaran bahwa penanganan masalah sosial anak menjadi masalah bersama. Kurangnya pemahaman dari pimpinan-pimpinan sekolah tentang kesadaran untuk tidak melakukan kekerasan di lingkungan sekolah. Selain itu dalam menentukan program dan anggaran masih terbentur pada masalah anggaran. Belum adanya indikator tentang Puskesmas Ramah Anak itu seperti apa dari BPMPKB Provinsi DKI Jakara. Karena untuk Kota Layak Anak sendiri berasal dari Kemen PP dan PA jadi indikator Puskesmas Ramah Anak itu kami kembangkan sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak. Belum adanya indikator Taman Ramah Anak itu seperti apa sehingga kami dalam membuat taman ramah anak ini menurut konsep kami saja. Dalam hal pendataan penduduk, kendalanya yaitu kesadaran masyarakat untuk melaporkan kelahiran anak rendah, kinerja RT/RW sebagai ujung tombak melakukan pendataan masyarakat rendah karena tidak memutakhirkan data penduduk, serta belum adanya rasa percaya baik lintas bidang maupun lintas sektoral terhadap data yang dinas kependudukan dan pencatatan sipil sajikan. Pemahaman SDM tentang Konvensi Hak Anak sangat kurang, kegiatankegiatan anak itu belum menjadi prioritas, jadi lebih kepada infrastruktur, kemudian memang instrumen untuk pengarusutamaan ini belum selesai masih di rancang bersama Bappenas. Lalu, kapasitas anak ini juga harus ditingkatkan, untuk kelembagaannya juga diperkuat, karena memang forum anak itu sendiri belum banyak diketahui. Pertama, partisipasi anak ini belum begitu banyak dipahami oleh orang. Jadi kadang hanya sebatas mereka yang kita berikan sosialisasi dan mereka yang aktif dalam forum anak, masih sebatas lingkungan itu saja. Kadang di masyarakat juga masih berpikir kan sudah ada Karang Taruna, nah sekarang muncul Forum Anak, apa sih Forum Anak itu? Masyarakat memang belum banyak yang mengenal tentang Forum Anak. Kedepannya saya rencananya ingin melibatkan pihak sekolah, karena Forum Anak yang ada saat ini, kita minta langsung dari masyarakat sehingga masih kesulitan juga untuk merekrut anak-anak. Kedua yang juga jadi kendala, karena waktu anak-anak yang bisa untuk Forum Anak hanya sabtu dan minggu. Jadi kita menyesuaikan dengan waktu yang mereka miliki. Kalau untuk melibatkan anak dalam musrenbang juga masih ada kendala karena dalam peraturan Kemendagri terkait peserta musrenbang yang di undang, tidak menyebutkan unsur Forum Anak di sana. Mungkin dari
136
137
138
139
140
141
I2.1
I2.2
I2.3
I3.1
I3.2
KPP sudah ada instruksi untuk mengundang Forum Anak dalam Musrenbang tapi mungkin belum ada link dengan Kemendagri tentang ini, jadi kelurahan/kecamatan juga bingung jadi tidak bisa mengundang Forum Anak karena mereka tidak masuk dalam daftar peserta yang diundang. Belum berkembangnya paradigma berspektif hak anak di kalangan orang dewasa baik lingkup pemerintahan maupun masyarakat luas. Karena di Indonesia memang yang lebih unggul adalah budaya patriarki yaitu budaya yang mengunggulkan suara yang berhak didengar dari segi usia (usia yang lebih tua harus selalu didengar), dari jenis kelamin (laki-laki lebih punya kuasa dari perempuan), dan membantah/mengkritik omongan orang dewasa adalah perbuatan melanggar etika sopan santun. Koordinasi lintas sektoral belum rutin dilakukan jadi sifatnya masih insidentil. Seharusnya ada rapat gugus tugas yang direncanakan sehingga terlihat progressnya sudah sampai mana. Nah ini yang belum berjalan. Di dalam gugus tugas pemerintah juga belum mencamtumkan Forum Anak sebagai institusi yang terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pemenuhan hak anak di setiap klasternya. Jadi anak terabaikan lagi sebagai subjek atas haknya. Paradigma pembangunan berspektif anak juga masih belum berkembang di tingkat lokal karena sosialisasi dan monitoring yang tidak sampai ke level grass root. Hambatan utamanya adalah paradigma keliru yang masih mewarnai dari orang dewasa yang mungkin sebagai penentu kebijakan. Jadi, para pejabat sendiri yang kurang melihat pentingnya suara anak ini di dengar atau suara anak dilibatkan dalam berbagai kebijakan-kebijakannya. Sebenarnya kendala kita itu soal waktu sih kak karena kita kan sekolah juga. Tapi memang untuk pertemuan Forum Anak Jakarta sendiri kita lakukan di hari libur seperti sabtu dan minggu supaya tidak terbentur dengan waktu sekolah. Pertama mungkin masalah dari anak sendiri karena waktunya yang terbatas akibat bersekolah. Kemudian, dari orang tua, terkadang masih ada orang tua yang tidak suka anak mengikuti kegiatan yang diadakan oleh forum anak, alasannya karena tidak dapat uang dan semacamnya. Padahal, orang tua tidak memikirkan bahwa manfaat yang di dapatkan oleh anak untuk masa depannya nanti lebih besar dan tidak dapat dihitung dengan uang. Lalu, dari sisi masyarakat, ada yang menerima keberadaan forum anak, tetapi ada juga yang secara permisif menolak keberadaan forum anak. Kemudian dari sisi pemerintahnya juga tidak semua mendukung forum anak. Namun demikian, kita tidak boleh memandang negatif pemerintah, karena bagaimanapun beberapa SKPD sudah ada yang peduli tentang forum anak.
142
143
144
145
146
KODING DATA Kode 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kata Kunci Leading sector adalah BPMPKB Provinsi DKI Jakarta menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Leading sector adalah BPMPKB Provinsi DKI Jakarta menurut Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta Leading sector adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi DKI Jakarta menurut Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Leading sector adalah BPMPKB Provinsi DKI Jakarta di tingkat Provinsi dan KPMP di tingkat Kota/Kabupaten menurut Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta Seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam pelaksanaan program menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam pelaksanaan program menurut Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta Seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam pelaksanaan program menurut menurut Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam pelaksanaan program menurut Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta Penataan unit lembaga pelaksana melalui Gugus Tugas KLA menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Penataan unit lembaga pelaksana melalui Gugus Tugas KLA menurut Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta Penataan unit lembaga pelaksana melalui Gugus Tugas KLA menurut Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Penataan unit lembaga pelaksana melalui Gugus Tugas KLA menurut Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta Koordinasi antar lembaga pelaksana dilakukan setiap 6 bulan sekali Koordinasi dilakukan oleh BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Mekanisme koordinasi dilakukan menurut jenjang administratif pemerintahan. Sumber daya manusia terlatih Konvensi Hak Anak di Provinsi DKI Jakarta baru dimiliki oleh 10 SKPD menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Sudah ada pelatihan konvensi hak anak oleh BPMPKB Provinsi DKI Jakarta menurut Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta Dinas Sosial belum memiliki SDM terlaith KHA (Konvensi Hak Anak) Dinas Pendidikan belum memiliki SDM terlatih KHA (Konvensi Hak Anak) Dinas Kesehatan hanya memiliki SDM terlatih KtA (Kekerasan terhadap Anak). Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI belum memiliki SDM terlatih KHA (Konvensi Hak Anak) Dibutuhkan SDM terlatih KHA setiap SKPD untuk menjalankan program pengarusutamaan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik menurut Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Anggaran partisipasi anak berasal dari APBD dan ukurannya meningkat setiap tahun Pembiayaan partisipasi anak masuk ke dalam anggaran Kota Layak Anak dan ada anggaran khusus untuk penguatan Forum Anak Daerah (FAD) Anggaran terakomodir dalam anggaran Kota Layak Anak di BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Pembiayaan Program berasal dari APBD Data tidak lengkap di BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Data berasal dari BPS, SKPD, UKPD Kendala mengintegrasikan data penduduk usia anak di Provinsi DKI Jakarta Pemerintah Daerah melakukan pemetaan data anak secara terpadu dan komprehensif Sarana dan prasarana sudah cukup mendukung Penyediaan sarana dan prasarana secara teknis ada pada BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Sudah tersedia sarana taman interaktif Sarana yang dibutuhkan ada software berupa Bahan KIE Partisipasi Anak dan hardware berupa taman bermain anak Butuh sarana taman bermain untuk anak Metode pengembangan partisipasi anak menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Metode pengembangan partisipasi anak menurut Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta Metode pengembangan partisipasi anak menurut Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta Metode pengembangan partisipasi anak menurut Manajer Program ADP Susukan Yayasan Wahana Visi Indonesia Metode pengembangan partisipasi anak menurut Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Tujuan pelaksanaan program sudah sangat jelas menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Tujuan pelaksanaan program untuk meminta pandangan anak menurut Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tujuan pelaksanaan program menurut Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tujuan pelaksanaan program menurut Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta Tujuan pelaksanaan program menurut Manajer Program ADP Susukan Yayasan Wahana Visi Indonesia Tujuan pelaksanaan program menurut Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak Ukuran keberhasilan pelaksanaan program menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Ukuran keberhasilan pelaksanaan program menurut Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ukuran keberhasilan pelaksanaan program menurut Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta Ukuran keberhasilan pelaksanaan program menurut Manajer Program ADP Susukan Yayasan Wahana Visi Indonesia Ukuran keberhasilan pelaksanaan program menurut Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak Kendala belum adanya SOP partisipasi anak menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Kendala belum adanya SOP partisipasi anak menurut Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta Kendala belum adanya SOP partisipasi anak di tingkat nasional menurut Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Partisipasi anak merupakan program baru di lingkungan pemerintah dan masyarakat menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Partisipasi anak sangat bagus menurut Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta Dinas Sosial belum melibatkan anak dengan permasalahan sosial dalam proses perumusan kebijakan publik Dinas Pendidikan belum melibatkan anak secara langsung dalam pengambilan keputusan kebijakan Dinas Kesehatan belum melibatkan anak secara langsung dalam pengambilan keputusan kebijakan Dinas Pertamanan menganggap usulan dari orang tua sudah mewakili usulan dari anak
61 62 63 64 65 66 67
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Pengembangan partisipasi anak merupakan sebuah proses menurut Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta. Menumbuh kembangkan pemahaman implementor melalui sosialisasi menurut Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta Good will leader untuk mewujudkan Kota Layak Anak kurang konsisten menurut Manajer Program ADP Susukan Yayasan Wahana Visi Indonesia Dukungan politis dilakukan dengan melibatkan Forum Anak dalam Murenbang menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Dukungan politis diberikan melalui kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta terkait Kota Layak Anak menurut Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta Dukungan politis dengan melaksanakan 3 fungsi dewan legislatif menurut Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Dukungan politis diberikan melalui kebijakan perlindungan hak-hak anak baik oleh eksekutif dan legislatif menurut Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Dukungan politis diberikan melalui kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta terkait Kota Layak Anak menurut Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta Dukungan politis oleh eksekutif dan legislatif kurang maksimal karena adanya friksi kepentingan menurut Manajer Program ADP Susukan Yayasan Wahana Visi Indonesia Eksekutif dan legislatif Provinsi DKI Jakarta belum bersuara ke arah pemenuhan hak-hak anak menurut Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta memiliki proyek pembangunan RPTRA dengan CSR dari PT. Pembangunan Jaya Dana CSR di bidang Kesejahteraan Rakyat hanya dikelola oleh Ahok Centre menurut Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta CSR berasal dari PT Pembangunan Jaya untuk pembangunan RPTRA Tahun 2015 menurut Pelaksana Tugas Ketua Forum Anak Jakarta CSR berasal dari PT Pembangunan Jaya untuk pembangunan RPTRA Tahun 2015 menurut Fasilitator Forum Anak Jakarta CSR berasal dari PT. Pembangunan Jaya untuk pembangunan fisik RPTRA menurut Sekretaris I TP-PKK Provinsi DKI Jakarta PT. Pembangunan Jaya menyumbang dana CSR untuk pembangunan RPTRA di Provinsi DI Jakarta Dukungan LSM lebih besar, masyarakat cukup mendukung menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta LSM lebih berperan mendorong partisipasi anak menurut Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
Pandangan terhadap anak sebagai objek keputusan orang tua menurut Manajer Program ADP Susukan Yayasan Wahan Visi Indonesia Orang tua dan masyarakat turut berperan dalam mendukung anak berpartisipasi menurut Sekretaris Jendral Komnas Perlindungan Anak Orang tua pribadi mendukung, masyarakat umum belum banyak yang mengetahui tentang Forum Anak menurut Pelaksana Tugas Ketua Forum Anak Provinsi DKI Jakarta Orang tua kadang tidak mendukung anak dalam kegiatan Forum Anak Jakarta menurut Fasilitator Forum Anak Provinsi DKI Jakarta Orang tua sangat mendukung anak dalam Forum Anak Jakarta Orang tua mendukung anak kalau anak menyukainya Orang tua anak memiliki kekahwatiran terhadap anaknya berkegiatan di Forum Anak Jakarta menurut Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Cakung Jakarta Timur Masyarakat umum tidak mengetahui tentang Forum Anak menurut Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kelurahan Pulo Gebang Jakarta Timur Masyarakat hanya mengenal Karang Taruna tetapi tidak dengan Forum Anak menurut Kasubid. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPMP Kota Jakarta Timur Pelibatan Forum Anak dalam Musrenbang menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Pelibatan Forum Anak dalam Musrenbang menurut Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta Anak terlibat mulai dari Rembug RW sampai Musrenbang Provinsi menurut Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Pelibatan Forum Anak dalam Musrenbang secara berjenjang menurut Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta Forum Anak terlibat dari Rembug RW hingga Musrenbang Provinsi menurut Manajer Program ADP Susukan Yayasan Wahana Visi Indonesia. Pelibatan Forum Anak mulai dari Rembug RW menurut Pendamping Kota Layak Anak Kota Jakarta Utara Syarat anak terlibat dalam perumusan kebijakan publik menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Syarat anak terlibat dalam perumusan kebijakan publik menurut Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta Syarat anak terlibat dalam perumusan kebijakan publik menurut Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Syarat anak terlibat dalam perumusan kebijakan publik menurut Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta
98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
Syarat anak terlibat dalam perumusan kebijakan publik menurut Manajer Program ADP Susukan Yayasan Wahana Visi Indonesia Syarat anak terlibat dalam perumusan kebijakan publik menurut Sekjend Komnas Perlindungan Anak Pelibatan Forum Anak dalam Musrenbang Provinsi menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Pelibatan Forum Anak dalam Musrenbang Provinsi menurut Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta Pelibatan Forum Anak dalam Musrenbang secara berjenjang menurut Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta Pelibatan Forum Anak sesuai dengan mekanisme musrenbang botttom up menurut Manajer Program ADP Susukan Yayasan Wahana Visi Indonesia Forum Anak diundang dalam acara Musrenbang Provinsi menurut Pelaksana Tugas Ketua Forum Anak DKI Jakarta Forum Anak diundang dalam acara Musrenbang Provinsi menurut Fasilitator Forum Anak Provinsi DKI Jakarta Pertemuan pra musrenbang oleh Forum Anak Jakarta menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Bappeda Provinsi DKI Jakarta mengundang Forum Anak Jakarta menurut Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta Bappeda Provinsi DKI Jakarta mengundang Forum Anak Jakarta menurut Pelaksana Tugas Ketua Forum Anak Provinsi DKI Jakarta Undangan resmi diberikan oleh Bappeda kepada Forum Anak Jakarta menurut Fasilitator Forum Anak Jakarta. Forum Anak di undang oleh Lurah dan Camat tetapi tidak diundang ketika Rembug RW menurut Pendamping Kota Layak Anak Wilayah Kota Jakarta Utara Forum Anak Kelurahan Sungai Bambu sudah dilibatkan dalam Musrenbang Kelurahan Sungai Bambu menurut Kasi. Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kelurahan Sungai Bambu Jakarta Utara Forum Anak Kelurahan Pulo Gebang belum dilibatkan dalam Musrenbang Kelurahan Pulo Gebang menurut Kasi. Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kelurahan Pulo Gebang Jakarta Timur Forum Anak Kecamatan Cakung Jakarta Timur belum terlibat dalam Musrenbang Kecamatan Cakung menurut Kasi. Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Cakung Jakarta Timur Usulan anak ditanggapi tetapi sesuai dengan anggaran Usulan anak ditanggapi oleh masing-masing SKPD Usulan anak tentang Sekolah Ramah Anak belum terkaomodir oleh Dinas Pendidikan karena terbatasnya anggaran
117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134
135
Usulan anak tentang Pojok Layanan Kesehatan Remaja sudah dilakukan dalam bentuk Puskesmas PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Pemerintah menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh anak menurut Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta Tergantung good will leader masing-masing wilayah Kebutuhan anak belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta menurut Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak Usulan anak belum direalisasikan menurut Pelaksana Tugas Ketua Forum Anak Jakarta Usulan anak akan dipenuhi tergantung anggaran pemerintah menurut Fasilitator Forum Anak Jakarta Anak tidak dapat memberikan usulan karena tidak terlibat dari Rembug RW menurut Pendamping Kota Layak Anak Wilayah Kota Jakarta Utara Tidak ada monitoring khusus tetapi melalui Fasilitator Anak untuk memantau jalannya musrenbang menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Tidak ada tim independen yang memantau jalannya musrenbang menurut Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta Forum Anak ikut memantau dengan bertanya ke BPMPKB atau melihat langsung dilapangan realisasi usulannya menurut Pelaksana Tugas Ketua Forum Anak Jakarta Hanya Fasilitator Anak yang memantau jalannya musrenbang yang melibatkan Forum Anak menurut Fasilitator Forum Anak Jakarta Tidak ada evaluasi oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Tidak ada evaluasi oleh Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta Evaluasi belum dilakukan menurut Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tidak ada evaluasi pasca musrenbang menurut Pelaksana Tugas Ketua Forum Anak Jakarta Belum pernah dilakukan evaluasi menurut Fasilitator Forum Anak Jakarta Hambatan dalam mempertemukan SKPD dengan anak masih sulit dilakukan karena saat jam kerja, anak bersekolah menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Hambatan belum ada turunan kebijakan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan serta belum semua pimpinan paham pentingnya melibatkan anak dalam perumusan kebijakan publik menurut Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta Kendala karena ego sektoral menurut Staf Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
136
137 138 139 140
141
142 143
144 145 146
Hambatan karena kurangnya pemahaman pimpinan terhadap tindakan kekerasan terhadap anak dan masalah anggaran yang terbatas menurut Staf Seksi Kurikulum dan Sumber daya Belajar Bidang SD dan PLB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Belum adanya indikator Puskesmas Ramah Anak di Provinsi DKI Jakarta menurut Staf Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Belum adanya indikator Taman Ramah Anak di Provinsi DKI Jakarta menurut Analis Perencanaan dan Anggaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta. Kendala di masyarakat untuk mendata anak serta kendala di pemerintahan yang belum saling percaya terhadap data yang disajikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Pemahaman SDM tentang Konvensi Hak Anak masih rendah, kegiatankegaiatan anak belum menjadi prioritas, serta instrumen pengarusutamaan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik belum selesai dibentuk menurut Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Partisipasi anak belum dipahami banyak pihak, Forum Anak tidak dikenal masyarakat, dan aturan kepesertaan Forum Anak dalam musrenbang belum sinkron antara Kemen PP dan PA dengan Kemendagri menurut Kepala Subid. PP dan PA KPMP Kota Jakarta Timur. Belum berkembangnya paradigma berspektif hak anak di kalangan orang dewasa baik lingkup pemerintahan maupun masyarakat luas menurut Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta Koordinasi lintas sektoral belum rutin dilakukan jadi sifatnya masih insidentil serta Paradigma pembangunan berspektif anak belum berkembang di tingkat lokal menurut Manajer Program ADP Susukan Yayasan Wahana Visi Indonesia Hambatan utamanya adalah paradigma keliru yang masih mewarnai dari orang dewasa yang mungkin sebagai penentu kebijakan menurut Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak Kendala terletak pada waktu menurut Pelaksana Tugas Ketua Forum Anak Jakarta Masalah dari anak karena anak memiliki waktu yang terbatas akibat bersekolah,kendala dari orang tua yang belum paham manfaat dari kegiatan Forum Anak Jakarta, serta kendala dari pemerintah yang belum semua elemen mendukung Forum Anak menurut Fasilitator Forum Anak Jakarta.
MEMBER CHECK Kode Informan:
Nama
: Jumadi S.E., M.Si
Jabatan
: Kepala Bidang Pemberdayaan BPMPKB
Provinsi
Perempuan
dan Perlindungan
1.1
Anak
OKI Jakarta.
Dimensi
Organisasi 1. Siapa yang menjadi leading sector pelaksana program pengarusutamaan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik di DKI Jakarta? Sebagai leading sector tentu saja BPMPKB Provinsi OKl Jakarta sebagai penanggung jawab pelaksana kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan termasuk pengembangan Kota Layak Anak di OKl Jakarta. Di bidang partisipasi anak yaitu rnelalui pernbentukan Forum Anak. 2. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan anak dnlam pcrumusan kebijakan publik?
program
pengarusutumaan
partlsipasi
Dalam melaksanakan program partisipasi anak ini bukan hanya dibebankan kepada BPMPKB saja tetapi semua pihak terlibat mulai dari SKPO-SKPD, 8appeda Provinsi OKI Jakarta, serta unit kerja pemerintah di lini bawah seperti kelurahan, kecamatan, dan kota/kabupaten rermasuk juga LSM dan swasta melalui CSR nya wajib mendukung pelaksanaan partisipasi anak yang juga menjadi bagian dari kota layak anak. 3. Bagaimana keterpaduan antar lernbaga pelaksana tersebut dllakukan? OK! Jakarta itu sifarnya otonomi daerah jadi saat ini kita berpedoman pad a program KOla Layak Anak sesuai araban dari Gubernur DKI Jakarta. Nah untuk rnenyatukan berbagai unsur kepenringan tadi, OKl sudah menetapkan Gugus Tugas KLA berdasarkan SK Gubernur Nomor 1192 Tahun 2011. Di situ setiap pernangku kepentingan mulai dari s.eluruh Badan, SKPO/UKPD, LSM, hingga Dunia Usaha juga ikut icrlibat. Musingmasing sudah dibagi rnenjadi tim gugus tugas sesuai dengan kluster hak anak ada kluster hak sipil dan kcbebasan, kluster pendidikan dan pernanfaatan waktu luang, klusier lingkungan keluerga dan pengasuhan, kluster kesehatan dasar dan kcscjahtcraan, sarna klustcr pcrlindungan khusus ya discsuaikan saja dcngan tupoksi lembaganya schingga dcngan adanya gugus tugas KLA tersebut rnaka dapat dikaiakan seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam mewujudkan Kora Jakarta menuju Kota Layak Anak termasuk pernenuhan hak partisipasi anak tadi.
4. Bagalmana kondisl badanllcmbagll/SKPD
surnber daya munusia yang dimillki olch yang terlibnt? Apuknh tclah mcmillki kornpetcn
setiap i ),tlng
dlbutuhkan?
DK! Jakarta itu kan banyuk sekali Badon/
KPDnYIl sckitar 700
QJI
duri tingkat pro insi
sampul kc wilayah dan paling badan/lembnga yang menangani uru "an anak saja yang tabu, itu juga kalau ditcrapkan dcngan baik dan bcnar, Sctahu saya kurang lebih baru II
SKPO yang sudah punya SDM tcrlatih KHA seperti BPMPKB. administratif, Dines Pcndidikan, Dinas Sosial. Dinas Keschatan,
Hukum (Unit PI' dan PA di Polres dun Polda).
KPMP di 6 v ilayah dan Aparat Pencgak
Kita akui memang belum semua SKPD mempunyai SDM terlatih KHA dan untuk mengatasi kendala kekurangan SDM terlatih KHA itu, dari BPMPKB melakukan pelatihan Konvensi Hak Anak berdasarkan SK Kepala Badan bagi tenaga masing-masing SKPD. Dan terakhir pelaksanaanya tahun 20 J 4 kemarin itu ada 40 peserta dari berbagai SKPD terutama bagi tenagalpetugas pemberi layanan di bidang bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan penegak hukum. Nanti kita kasih lampirannya. 5. Bagaimana sumber daya keuangan atau anggaran yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan program pengarusutamaan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik? Untuk membiayai partisipasi anak, Pemerintah Provinsi DK[ Jakarta telah menyiapkan APBD terkait Kota Layak Anak. Namun untuk partisipasi anak ini juga ada khusus biayanya sendiri seperti untuk penguatan FAD OKl Jakarta dan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Forum Anak. Dengan adanya Forum Anak ini dapat dikatakan anggaran pemerintah untuk anak semakin meningkat karena apa keinginan anak akan diakomodir oleh pemerintah contohnya itu seperti anak-anak meminta di fasilitasi radio anak nah ini nanti akan dimasukan kedalam anggaran di tahun 2016. 6. Bagaimana penyediaan sumber daya pendukung seperti data dan sarana prasarana lainya untuk mewujudkan partisipasi anak? Untuk data tentang anak jujur kita tidak punya lengkap dan untuk masalah data ini tidak semua di BPMPKB, masih berada di masing-masing SKPO yang bersangkutan, misal data tentang anak sekolah ada di dinas pendidikan, data tentang anak memerlukan kebutuhan khusus ada di dinas sosial, dan lain sebagainya, jadi masih belum terhimpun. Kalau sarana dan prasarana secara umum kita sudah memiliki sarana dan bahan K!E untuk sosialisasi partisipasi anak baik di tingkat kotalkabupaten, kecamatan sampai tingkat kelurahan, tapi kita lakukan bertahap dan diutamakan pad a pilot project kelurahan layak anak dulu. Kita juga sudah fasilitasi taman bermain anak untuk anakanak di OK! Jakarta bisa berkegiatan di taman tersebut namanya taman interaktif dan sekarang tahun 2015 ini project yang sedang kita jalankan adalah pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) masing-masing di 5 wilayah kota dan I kabupaten. Lebih lengkapnya bisa ditanyakan langsung ke Dinas Pertamanan OK! Jakarta. 7. Apakah ada metode tertcntu yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pengembangan partisipasi anak? OK! Jakarta itu mendorong pengembangan partisipasi anak melalui pembentukan Forum Anak DKT Jakarta di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten. Pernbentukan Forum Anak di OKl Jakarta pertama kali pada tahun 2011 menurut Surat Keputusan Kepala Badan BPMPKB Provinsi OKI Jakarta yang dimulai dari tingkat Provinsi terlebih dahulu, kemudian tahun-tahun -berikutnya berlanjut dibentuk forum-forum anak di tingkat kota/kabupaten dan di tingkat wilayah. Untuk di tingkat wilayah kita gerakan melalui pengembangan wilayah percontohan kelurahan layak anak. Jadi tahun 2014 ini kita sudah menunjuk 39 ke!urahan yang dijadikan sebagai pilot project kelurahan layak anak. Nah di kelurahan-kelurahan tersebut kita dorong untuk membentuk Forum Anak sebagai wujud komitmen kita memenuhi hak partisipasi anak. Setelah forum-forum anak tersebut dibentuk, kami juga menyediakan tenaga fasilitator anak jadi mereka fungsinya sebagai pendamping forum anak yang mernbantu forum anak berkegiatan. Kalau di tingkat wilayah lebih dikenal dengan Forum Pendamping KLA karen a fokus pemerintah provinsi OKI Jakarta bukan hanya di partisipasi anak saja tetapi seluruh indikator KLA.
Alasan adanya fasilitator anak ini karena anak tidak bisa dilepaskan begitu saja apalagi ini berhubungan dengan pemerintah. Melalui bimbingan Fasilitator Anak, Forum Anak dapat menyusun rencana kerjanya selama setahun, kemudian dilaporkan ke BPMPKB tentang rincian kegiatan yang akan dilakukan. Kitajuga adakan pelatihan-pelatihan untuk menguatkan kapasitas Forum Anak maupun Forum Pendamping KLA nya. Dimcnsi Interpretasi: 1. Apakah maksud dan tujuan dari pelaksanaan program partisipasi anak jelas, dapat dipahami, dan diaplikasikan dengan baik? Tentu sudah sangat jelas sesuai dengan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan dan juklak juknisnya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tumbuh kembang anak menjadi lebih optimal. Partisipasi anak ini kan menjadi salah satu hak dasar anak disamping hak hidup, hak tumbuh kembang, dan hak perlindungan. Dengan adanya partisipasi anak ini, mendorong agar semua pemangku kepentingan mau bersama-sama mendengar suara anak apa sih yang mereka butuhkan, apa sih permasalahan mereka. Jangan kita bicara ini untuk kepentingan anak tapi tidak melibatkan mereka. Tujuan akhirnya ya agar anak itu pada akhirnya bisa menjadi generasi unggul yang aktif, kreatif, cerdas, mandiri dan berprestasi. Tidak hanya pandai mengkritik tapi juga bisa memberikan solusi. Makanya kita adakan Forum Anak ini untuk mengajarkan anak sedari dini untuk belajar berdemokrasi yang santun. 2. Bagaimana tanggapan implementor terhadap pelaksanaan program partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik ini? Partisipasi anak ini kan memang merupakan suatu hal yang baru baik di masyarakat maupun di pemerintahan. Jadi, memang tidak bisa disalahkan juga kalau setiap SKPD punya persepsi yang berbeda-beda tentang partisipasi anak. Kalau urusannya dengan perumusan kebijakan publik ya kan Forum Anak itu sudah dimasukan ke dalam musrenbang, jadi tanggung jawabnya ada di BPMPKB karena Forum Anak itu kan di bawah binaan BPMPKB. Kalau untuk partisipasi anak yang lainnya ya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan anak misalnya di bidang olahraga kan ada klub-klub atlet anak, kalau di bidang pendidikan ada OSIS sebagai wadah partisipasi anak di lingkungan sekolah, di bidang kesehatan kan ada itu namanya PMR (Palang Merah Remaja), kalau di dinas sosial itu ada namanya rumah singgah atau panti tempat anak-anak bermasalah sosial itu ditampung. Jadi sifatnya masih seperti itu. 3. Bagaimana koordinasi yang dilakukan antara BPMPKB dengan Bappeda terkait pelibatan anak dalarn Musrenbang? Bagaimana koordinasi dcngan pemerintahan di lini bawah? Musrenbang yang dilakukan di Provinsi DKT Jakarta dilakukan setipa tahun. BPMPKB berkoordinasi dengan Bappeda untuk melibatkan Forum Anak Jakarta. Setelah itu BPMPKB mendorong setiap stakeholder hingga tingkat RW untuk melibatkan setiap anak dalarn mengikuti Musrenbang. 4. Bagaimana dukungan yang diberikan oleh elit pemangku kepentingan baik dad eksekutif dan legislatif terkait pemenuhan hak partisipasi anak? Dalam hubungannya dengan partisipasi anak ini, Pemerintah DKI Jakarta sudah mendorong anak-anak dari Forum Anak untuk terlibat dalam musrenbang secara berjenjang mulai kelurahan hingga tingkat paling tinggi kalau di daerah di tingkat Provinsi. Kan Musrenbang itu forum pemangku kepentingan untuk menentukan arah kebijakan SKPD di bidang anggaran dan program kerjanya selama setahun. Nah anakanak bisa ikut memberikan masukan dalam forum itu terutama kaitannya dengan anak.
5. Bagaimana keterlibatan swasta terkait pemenuhan hak partisipasi anak? DKI Jakarta tahun ini (2015) berencana membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, ini juga menjadi salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui TP-PKK Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Jakarta dan ini berhasil menggandeng PT. Pembangunan Jaya melalui CSR nya sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bidang pembangunan khususnya untuk Kota Layak Anak. 6. Bagaimana dukungan masyarakat DKl Jakarta terkait pelaksanaan partisipasi anak di DKI Jakarta? Untuk partisipasi anak memang LSM Anak banyak berperan menjadi mitra kerja BPMPKB dan KPMP kalau di tingkat kota, karena mereka kan lebih dulu melakukan program atau kegiatan di bidang partisipasi anakjadi mereka sudah lebih berpengalaman. Kalau di OK! Jakarta ada Wahana Visi Indonesia, Save the Children, Lembaga Perlindungan Anak, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, dan lainnya. Kebanyakan mereka kita jadikan sebagai fasilitatator anak atau Forum Pendamping Kota Layak Anak di tingkat wilayah. Masyarakat sudah cukup mendukung. Seperti yang saya katakan tadi OKI Jakarta punya yang namanya Forum Pendamping Kota Layak Anak (KLA) untuk di tingkat wilayah seperti di kelurahan, kecamatan dan kotalkabupaten administratif. Ini belum semua wilayah ada, tetapi di Jakarta Utara itu sudah ada I orang I kelurahan yang menjadi Pendamping KLA Mereka itu kita rekrut terdiri dari gabungan beberapa unsur yaitu Alumni Forum Anak Jakarta, LSM Anak, dan langsung dari masyarakat juga seperti dari PKK atau pernuda-pernudi di situ yang memiliki kepekaan sosial terutama untuk anakanak. Nah dengan adanya mereka ini kan bisa membantu mendorong masyarakat maupun pemerintah setempat untuk membentuk Forum Anak dan mendukung kegiatan-kegiatan Forum Anak disitu. Jadi Forum Pendamping Kota Layak Anak itu perannya adalah membantu mengawasi implementasi program kota layak anak di wilayahnya termasuk menjadi fasilitator bagi forum anak di wilayahnya. 7. Apa kendala dan hambatan yang dialami dalam menjalankan Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di DKI Jakarta? Secara umum tidak ada hambatan, hanya secara teknis dilapangan saja misalnya masih sulit mempertemukan dengan SKPO mengingat jika jam kerja mereka sekolah. Dari sisi anggaran, sudah sangat cukup mendukung pemenuhan hak partisipasi anak. Setiap kegiatan untuk Forum Anak sebisa mungkin kita akomodir supaya hak-hak mereka terpenuhi. Terus untuk Musrenbangjuga BAPPEDA sudah melibatkan Forum Anak DKI Jakarta didalamnya. Dimensi Aplikasi 1. Bagaimana mekanisme keterlibatan Forum Anak dalam Musrenbang? OKI Jakarta sistemnya berjenjang mulai dari kelurahan, kecamatan, kotalkabupaten, hingga provinsi. Oi tingkat kelurahan jadi kewenangan lurah, di tingkat kecamatan jadi kewenangan camat, di tingkat kota/kabupaten itu ada Kanpeko/kab, di tingkat Provinsi tentu oleh Bappeda. Kalau di tingkat provinsi ada undangan resminya yang ditujukan khusus ke Forum Anak. Setelah mendapatkan undangan, ada perwakilan dari Forum Anak yang tentunya anak itu sendiri yang menentukan siapa temannya yang mewakili ke musrenbang. Kemudian karena musrenbang kan pelaksanaannya pad a saat jam kerja, dan anak-anak itu bersekolah maka dari BPMPKB membuatkan surat izin ke sekolah anak yang bersangkutan.
Pad a saat musrenbang, anak itu tetap didampingi oleh Fasilitator Anaknya. Kalau teknisnya di lapangan sebenarnya Fasilitator anak yang lebih tahu kendalanya seperti apa karena memang dia kan terlibat langsung bersama dengan Forum Anak dalam proses musrenbang itu. 2. Apakah ada syarat dan ketentuan tertentu anak yang dapat berpartisipasi dalam Musren bang? Pastinya anak yang terlibat dalam Forum Anak dan rata-rata memang anak yang ikut Forum Anak itu usia remaja, usia SMP atau SMA jadi bisa mewakili suara adik-adiknya yang lebih keci!. Kalau SD belum bisa karena mereka juga masih bergantung banget sama orang tuanya. 3. Bagaimana tahapan bagi Forum Anak untuk ikut Musrenbang Provinsi DKI Jakarta? Ya sebelum mengikuti musrenbang itu, anak-anak biasanya memang mengadakan pertemuan atau diskusi dulu, jadi mereka berlatih nanti apa yang mau disampaikan pada saat musrenbang nih, misalnya apa masalah pendidikan atau masalah kesehatan atau lainnya. Kan musrenbang itu forum pemerintah, kita tidak ingin nanti sudah dikasih kesempatan untuk ikut musrenbang tapi malah tidak tahu apa yang mau diomongin kan sam a aja bohong ya kan. Nah makanya mereka dipersiapkan dulu nih apa yang mau mereka sampaikan kepada pemerintah. Setelah itu Forum Anak ikut sebagai peserta dalam musrenbang sama seperti sernua peserta yang lainnya disesuaikan saja dengan buku pedoman Musrenbang itu kan sudah ada. Untuk hasil musrenbangnya nanti anakanak biasanya tanya melalui fasilitator anaknya atau ke langsung ke BPMPKB. 4. Bagaimaua mckanismc pengawasan dan pengendalian yang dilakukan agar tujuan pelaksanaan program partisipasi anak dapat tercapai? Terkait dengan ini Forum Anak Jakarta ikut juga untuk memantau hasil rnusrenbang yang mereka ikuti. Biasanya setelah mengikuti Musrenbang mereka membuat semacam noutulensi jadi mereka ceritakan apa yang terjadi di Musrenbang itu kemudian nanti mereka share lagi ke teman-teman mereka melalui blog forum anak jakarta. Nanti notulensi itu juga diserahkan ke BPMPKB sebagai bahan evaluasi. Kalau lebih jelasnya pemantauan pada saat musrenbang itu yang lebih tahu Bappeda Provinsi OK} Jakarta. 5. Apakah setelah pelaksanaan musrcnbang, BPMPKB terhadap Forum Anak Jakarta? Tidak ada.
ada evaluasi yang dilakukan
oleh
Jakarta, 4 Februari 2015
MEMBER
CHECK
Kode lnforman: 1.2
Nama
: Dianovita S.E.
Jabatan
: Staff Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bappeda Provinsi DKI Jakarta
Dimensi Organisasi 1. Siapa yang menjadi leading sector pelaksana program pengarusutamaan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik di DKI Jakarta? Leading sector nya ada di BPMPKB Provinsi DKi Jakarta 2. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program pengarusutamaan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik? Kalau kaitannya dengan musrenbang ini sistemnya berjenjang, di tingkat provinsi oleh Bappeda, tingkat kotalkabupaten kewenangannya Kanpekko/kab, tingkat kecamatan ya kecamatan, kelurahan juga jadi kewenanganya kelurahan. Tapi semua SKPD juga terlibat dalam Musrenbang itu. 3. Bagaimana keterpaduan antar lembaga peJaksana tersebut dilakukan? DKI Jakarta sudah punya Gugus Tugas Kota Layak Anak berdasarkan SK Gubernur Provinsi DKl Jakarta Nomor 1192 tahun 2011. 4. Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda bersama dengan BI>MPKB di lini bawah untuk memasukan Forum Anak ke dalam Musrenbang? Bappeda sudah mengkoordinasikan untuk memasukkan Forum Anak ke Panduan Musrenbang sebagai peserta yang diundang. Sedangkan BPMPKB yang melakukan pembinaan Forum Anak hingga ke tingkat kelurahan. 5. Bagaimana kondisi sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap badan/lembaga/SKPD yang terlibat? Apakah telah memiliki kompctensi yang dibutuhkan? Sudah ada pelatihan yang diadakan oleh BPMPKB setiap tahun untuk SKPD terkait Konvensi Hak Anak (KHA). 6. Bagaimana sumber daya kcuangan atau anggaran yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan program pengarusutamaan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik? Untuk pembiayaan partisipasi anak itu kita dari pemerintah sudah sediakan dana dari APBD. Biasanya anggaran untuk partisipasi anak ada yang tergabung dalam penganggaran kota Jayak anak dan ada juga yang berdiri sendiri. Masing-rnasing dana dikeluarkan menurut kebutuhan di masing-rnasing wilayah dan menjadi kewenangan BPMPKB untuk tingkat Provinsi dan KPMP untuk tingkat kabupaten/kota administrasi. Bisa dilihat ini untuk tahun 2014 mencapai angka Rp. 7.747.845.714 untuk seluruh wilayah. 7. Bagaimana penycdiaan sumber daya pendukung seperti data dan sarana prasarana Jainya untuk mewujudkan partisipasi anak? Data anak berasal dari BPS, SKPD dan UKPD. Kami hanya menerima laporan dari BPMPKB bahwa sudah terdapat Forum Anak di tiap kelurahan. Kalal! untuk sarana dan prasarana misalnya bahan KIE itu teknisnya ada di BPMPKB, dari Bappeda tidak menyediakan anggaran untuk penyediaan itu.
8. Apakah ada mctodc tertenru yang dibentuk oleh Pcmerintah Provinsi OK] Jakarta dalam melaksanakan pcngembangan partisipasi anak? Saat ini kita berpedornan pada kebijakan Kola Layak Anak dimana ada 5 klaster hak anak yang harus terpenuhi. Di dalam kluster hak anak ilu terbagi Jagi menjadi 31 indikator pemenuhan hak anak yang kita jadikan panduan dalam perencanaan pernbangunan khususnya untuk membangun kota layak anak. Oi bidang partisipasi anak, kita sudah mernfasilitasi pembentukan forum-forum anak atau kelompok anak yang bisa menjadi wadah bagi anak-anak untuk berpendapat mengeluarkan aspirasinya mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan .. kota, dan provinsi dan itu leading seclornya adalah BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Dimensi Interpretasi: 1. Apakah maksud dan tujuan dari pelaksanaan program pcngarusut.amaan partisipasi anak daJam pcrumusan kebijakan publik [elas, dapat dipahami, dan diaplikasikan dengan baik? Ya kami sesuai dengan klaster pada kebijakan kota layak anak tadi. Kalau dibidang partisipasi anak paling melalui Forum Anak. Tapi untuk keterlibatan Forum Anak dalarn Musrenbang belum ada SOP nya, kita baru hanya sebatas melibatkan Forum Anak dalam musrenbang saja sesuai arahan juklak dan juknis dari Kernen PP dan PA. 2. Bagaimana tanggapan anda tcrhadap pelaksanaan program partisipasi anak dalarn perumusan kebijakan publik ini? Bagus sih. Jadi, kita meminta pendapat mereka tentang apa sih yang menjadi keresahan dan kebutuhan mereka, apalagi tcrkait pernbangunan Kota Layak Anak. Karcna masih berbeda cara pikir dan pernaharnan anak tentang Musrenbang makanya kita hanya sekedar meminta pandangan mereka bagaimana kota yang mereka harapkan. Kita berharap pada tahun berikutnya, anak lebih diberi ruang untuk berpartisipasi mengeluarkan pendapat. Kita sudah minta di panduan perencanaan Musrenbang itu, anak dimasukan kedalam undangan kepesertaan. Tetapi bam rencana, panduannya sih belum jadi. 3. Bagaimana dukungan y~mg diberikan olch elit pemangku kcpcntingan baik dari eksekutif dan Icgislatif tcrkait pcmcnuhan hak partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik? Jadi untuk anak itu memang belum bisa untuk merumuskan kebijakan misalnya Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah, karena anak bukan dalarn kapasitas itu. Tapi kita dari Pemprov DKI Jakarta mernbuka ruang bagi rnereka untuk rnernbcrikan pcndapat. Kita menanyakan apa sih pandangan mercka tentang kotanya? apa sih yang mcnjadi keresahan mereka? Sehingga iru bisa diintervensi olch program pemerintah. Dan sarana untuk anak beraspirasi itu ya melalui musrenbang. Sebetulnya unruk partisipasi anak ini intinya ada di BPMPKB karena rnernang rnasih berkaitan dengan Kota Layak Anakjuga 4. Bagaimana dukungan dari satuan pcmerintah lini bawah tcrkait pelaksanaan partisipasi anak dalam Musrcnbang? Yang saya tahu sih sudah ada Forum Anak yang terlibat mulai dari Rernbug RW sarnpai tingkat Kota/Kabupaten. Terkait dengan hasil usulan anak dari bawah yang dibawa sarnpai ke tingkat Provinsi itu mernang Bappeda tidak menerima laporannya. Jadi hanya laporan tentang jenis kebutuhan masyarakat misalnya di kelurahan ini ingin di bangun apa, tapi kalau catatan tentang siapa yang mengusulkannya itu tidak ada.
5. Apa kendala dan hambatan yang dialarni dalam mcnjalankan Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebljakan Publik di OK • •Jakarta'? Pertama bclum adanya turunan kcbijakan yang khusus rnengcnai partisipasi anak dalam pcrumusan kebijakan dan kedua bclurn scmua pirnpinan paharn tentang pentingnya mclibatkan anak dalam pcrumusan kcbijakan. Dimensi Aplikasi 1. Bagaimana mekanismc keterlibatan Forum Anak dalam Musrcnhang? Mckanisme yang digunakan disesuaikan dcngan sistcrn pcrcncanaan bottom up jadi berjenjang sesuai dengan kewcnangannya masing-masing mula: dari Rembuk RW hingga ke tahap Provinsi. Kita punya yang namanya kuota aspirasi masyarakat, jadi dari Rernbuk RW hingga ke tahap Provinsi sudah ada kuotanya scndiri. Jadi nanti misalnya usulannya apa dan itu siapa yang bisa rnenyelesaikan, rnisal itu selesai di tahap kelurahan maka itu menjadi kcgiatan di kelurahan. 1 ctapi kalau itu tidak bisa diselesaikan di tingkat kelurahan maka usulan itu akan terus naik kc jenjang yang lebih tinggi sesuai kewenangannya masing-rnasing. 2. Apakah ada syarar dan ketcntuan tertentu anak yang dapat berpartisipasi dalam Musrenbang? Ya diwakili melalui Forum Anak itu tadi. 3. Bagaimana pelaksanaan musrenbang Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 yang melibatkau Forum Anak? Usulan apa yang dibcrikan oleh Forum ADak pada saat Musrenbang tahun 2014 lalu? Tahun 20) 4 kemarin anak-anak itu kita masukkan dalam Kelompok Sidang Bidang Kesejahteraan Masyarakat karena mcmang SKPO-SKPD yang bcrada dalam sidang tersebut sangat terkait dengan anak. dalarn Sidang Kelompok itu ada dinas pendidikan, dinas pemuda dan oJahraga, dinas kesehatan, dinas kesehatan, BPMPKB Provinsi OKI Jakarta dan BP AD Provinsi OKl Jakarta. Seperti yang mba bisa lihat dilampiran ini anak itu fokus pada perrnasalahan sekolah ramah anak karena memang interaksi kehidupan anak lebih lama di sekolah. 4. Bagaimana proses pemantauan partisipasi anak dalam Musrcnbang? Apakah ada tim indcpenden yang dapat memberikan masukan berarti terkait pelaksanaan partisipasi anak daJam Musrcnbang? Kita sejak tahun 2013 sudah mcngupload berbagai kcgiatan dan hasil usuJan musrcnbang mulai dari tingkat kelurahan sampai ke tingkat provinsi OK! Jakarta. Jadi siapa saja bisa mcngakses informasi terkait musrcnbang itu. Ya mungkin anak-anak itu bisa lihat langsung di websitenya DAPPEOA www.musrenbang.ncl. Tidak ada tim independen. S. Apakah hasil usulan anak pada Musrcnbang tahun 2014 laJu telah masuk ke dalarn rencana kcrja SKPD terkait? Apakah Forum Anak diberitahukan ten tang ini? Kita ini kan sistemnya X-I, jadi usulan musrenbang tahun scbclumnya digunakan untuk rcncana kerja perncrintah tahun berikutnya. Kita untuk tahun 2015 ini rncmang ada perubahan mekanisme anggaran, jadi tidak ada lagi spes; fikasi usulan untuk kegiatan a atau kegiatan b. Jadi, semuanya sudah diintegrasikan menjadi satu kcgiatan saja karcna untuk anggaran Pcmerintah Provinsi OKl Jakarta sedang dilakukan pcromhakan melalui sistem e-budgeting supaya anggaran tahun hcrikutnya itu terscrap maksimal. Misalnya untuk anak ya untuk kota layak anak saja. Kalau mau cari per SKPO mana usulan anak yang ditcrima iLU sudah tidak bisa dilacak lagi. Sifatnya sekarang sudah jauh lebih umum.
6. Apakah ada evaluasi yang dilakukan oleb Bappeda setelah mengikut sertakan Forum Anak? Sejauh ini bc1urn ada. Jakarta 27 Februari 2015
(~fA~V\\A
)
NIP. \%\1'~o).O\OO~ 2C3'j
MEMBER CHECK
Kode lnforman: ).4
Nama
: DahruJ Oktavian S.Sos
Jabatan
: Staff Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Dinas Sosial Provinsi OKI Jakarta
Dimensl Organisasi 1. Siapa yang mcnjadi leading sector pelaksana program pengarosutama.an partisipasi anak dalam perumusao kebijakan publik di DKJ Jakarta? Leading sector nya ada di BPMPKB Provinsi DKI Jakarta 2. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksaoaan program pengarusutamaan partisipasi anak? Semua SKPD sebenarnya terlibat karena ini tentang anak. 3. Bagaimana keterpaduan antar lembaga pelaksaoa tersebut dilakukan? OKI Jakarta itu kan ada sebuah program namanya Kota Layak Anak., nab untuk. mewujudkan Jakarta menuju Kota Layak Anak, Pemerintah Provinsi DKJ Jakarta sudah membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak. sesuai dengan klaster-klasternya, Untuk partisipasi anak ini ada k1astemya sendiri. 4. Apakah Dinas Sosial sadah memiliki tenaga terlatih Konvensi Hak Anak? Untuk SDM terlatih konvensi hak anak. jujur saja kami belum ada sepertinya dan implementasinya itu kita cuman berpedoman pada aturan-aturan yang diberikan Kemensos daJam hal pelayanan di bidang rehabilitasi sosial anak. Kalau untuk pengarusutamaan gender atau anak itu kita jujur belum sepenuhnya paham. 5. Bagaimana anggaran yang disediakan oleh Dinas Sosial untuk memenuhi bak partislpasi oak? Tentu ada, tetapi berdasarkan pertimbangan anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk program/kcgiatan di bidang sosial ini. Jadi, kita menggunakan anggaran yang ada dengan sebaik-baiknya,
6. Apabh
dinas sosiaJ memiliki data lengkap tentang anak? Kalau data tentang anak secara lengkap itu bukan di kita, kalau Dinas Sosial khusus mendata anak yang berkebutuhan khusus, yaitu anak jalanan, anak lerlantar, balita terlantar, anak dengan disabilitas, anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dalam bal ini adaJah anak. pengidap HIV IAIDS. Kalau yang lain mungkin bisa di tanyakan ke SKPD yang bersangkutan. Memang data tentang anak ini masih dipegang oleb masing-masing SKPD itu namanya ego sek to raj, makanya yang kita bampkan dengan dibentuknya Forum ADak Jakarta mereka dapat membantu pemerintah untuk menghimpun data tentang anak yang di mulai dari lingkungan tempa1 tinggal mereka. Seharusnya Forum Anak Jakarta inilah yang dapat mengakomodir seluruh anak di DKI Jakarta ini, karena bagaimana pun anggota Forum Anak Jakarta adalah semua
anak di DKI Jakarta
7. Bagaimana can. diou
8OSia)
untuk memeollbi bak partisipam anak?
Kim khususnya dari seksi rehabilitasi sosial punya bcberapa program pemberian bantuan Natura kepada anak-anak yang menjadi binaan kegiatan rekreasi anak dengan berbagai kluster anak PMKS tadi, dan anak-anak PMKS tersebut pada kcgiatan Han Anak Nasional di Dufan
kerja scperti Dinsos, ada
mengundang untuk tahun
2{)14 kemarin. Dimensi Interpretasi: 1.
Apakab anda pembangunan?
mengetahui
ten tang
kcbijakan
parti'Jipasi
aoak
daJam
lya tabu. Jadi hak soak itu kan hidup, perlindungan, tumbuh kcmbang dan partisipasi. Salah satu hak anak itu adaJah untuk berpartisipasi. DKI Jakarta melalui Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak Nomor 56 Tahun 20 I0 tentang penunjukkan dan penetapan Provinsi yang mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Ana.k ditetapkan sebagai provinsi yang mengirnplementasikan Kebijakan KabupatenIKota Layak Anak. Salah satu indikator Kota Layak Anak adalah menempatkan anak untuk. ikut berpartisipasi dalam perencanaan pernbangunan. Itu sudah dimulai dari tingkar kelurahan. Ada yang namanya Forum Anak Jakarta. Jadi, anak-anak diikutsertakan dalam acara Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dari tingkat kelurahan, kecarnatan, kabupatenlkota administrasi, hingga tingkat provinsi yang diwakili oleh Forum Anak Jakarta. ltu salah satu bak anak untuk dilibatkan dalam perencanaan pembangunan.
2. Bagamul.na tanggapan anda terbadap pelaksanaan program partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik ini? Bagus sih, jadi pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak. Contohnya itu saat ini semua bangunan harus mempunyai ruang laktasi, harus juga mempunyai ruang bennain untuk anak, kaya puskesmas, kelurahan, kantor walikota harus ada ruang bermain untuk anak.. Itu sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan hak-hak hidup anak, Itu semua didasari dari partisipasi anak yang minta supaya mereka ada ruang bermain di gedung-gedung pemerintahan tadi.
3. Bagawan. dukuDgan yang diberikaD oleh elit pemaogku kepentingan baik dari eksekutif dan legislatif terkait pemcnuhan hak partisipasi aoak? Kalau untuk eksekutif mungkin dengan dibentuknya Forum ADak Jakarta itu kali ya. Tapi kalau untuk memperjuangkan ke tingkat legislatifkita
belum sih,
4. Bagaimaoa keterlibatan swasta terkait pemeouhao bak partisipasi a.nak? Jadi begini kita dari dinas sosial ada program/kegiatan, dan program itupun berdasarkan anggaran juga. Seperti misalnya beberapa tahun ini kita melakukan outbound untuk seluruh kluster anak dengan permasalahan sosial, tetapi khusus untuk anak dengan kecacatan dan balita itu tidak kita ikutkan dalam acara outbound ini karena kondisi fisiknya, Tetapi mereka kita hadirkan pada saat Hari Anak Nasional, biasanya itu acara kita adalah rekreasi. 3 tahun terakhir ada yang di kebun binatang ragunan, dan ada juga yang di DUF AN Ancol. Nah pihak DUF AN itu dalam rangka Hari Anak Nasional menanggung semua biaya itu, jadi semua anak dcngan pennasaJahan sosial ini bebas berekreasi gratis, seluruh DKl Jakarta tetapi tergantung
dengan anggaran juga. jadi tidak scmua anak, kim-kim ikut dari berbagai kluster tadi.
loon
hampir
:moo nnftk
5. 8a~aim.nil duknngao masyanaka( DKI Ja.kartla tcrkait pcl.k8anaao
yang
f}.rti.~ip.si
sDak di Ina Jakarta? Masyarakat dukungannya standard sih. Tapi memang beberapa masynrakat ada fl'lll& aktif Contohnya masyarakat itu ada yang menjadi Tennga Kcscjnhtersen Sosial Kecarnatnn (l'KSK). Mereka waif menjadi tenaga fasilitator terhruiap:mal n~ mernbutuhkan bantuan sosial. Nah. rncreka itu yang rnenjadi mitrs dinso. Uflmi<. menjungkau masyarakat lainnya,
6. Apa kcndala dan hlmbabn h.k partlsipa&i anak ini?
yang dialami olch DinlL~Sesial dalam memenuhi
peran sektoral mereka masing-masing. Contoh BPMPKB dengan Forum Annk" Dims Pendidikan dcngan OSIS, dan scbagainya. Nah scbenarnya mereka jug-a dapat diektifkan lmtuk melihat permasalahan sosial anak yang Ada dilingkungan mcreka. Tspi karena ad-anyn ego sektoral ini jujur krta akui rnasih belum ada kesadaran bahwa penangaaan masalah sosial anak menjadi rnasalah bersama. Disarnping itu, kendala juga datang pimpinan contohnya bantuan so iai kan dulu berupa uang, Ada lnstruksi Gube..mur Nomor 85 Tahun 2013 yang mer1.looh bantl.l!Ul sosial yang tadinya berupa uan:g menjadi berupa barang, Kim sosialisasiknn kepada yayasan atau lembaga anak binaan Dinsos, kebanyakan dari mereka merasa keberamn, karena setiap anak kebutuhannya berbeda-beda, Ketika ada perubahan bentuk bantuan ini, kita mengajukan audiensi dengan Psk Gubernur, audiensi dengan dewan supaya Kcndalanya itu masih ada ego sektoral yang ingin mengedcpankan
dan
pemberian
bantuan sosial ini dikernbalikan
dalam bentuk nang, Pertirnbangan
Ininnya
adalah karena distribusi bantuan berupa wang akan sangat repot, Tempi. mungkin karena kesibukan anggota dewan, rnaupun eksekutif sehingga andiensi tersebut pun gagal, Judi, waktu itu ga sempat jadi, Jadi uotuk rutin tidak. tapi by case sih pemah.
Di.mensi Aplikasi 1. Apakah aDak-anak dengan penyelenggaraJlo musrcnbang? Belum, paling kalau anak ya diwakili
perm asaJab2 n
sosial
ikut
serta
data.
oleh Forum Anak. DKI Jakarta saja, Tapi batik
lagi apakah Forum Anak Jakarta sudah mengusulkan kepenringan
anak-nnak PMK .
Untuk lebih lengkapnya bisa ditanyakan Jangsung ke Forum Anaknya
2. Bagaimana mekanmme aDak-aDak penyandaog mas_lab k~cjab.teruD osiaJ ikut lerliba' dalam peogambilan keputuun di lingkungan ~mtri.ntab? Arulk-armk dcngnn pcnnasaJahan sosinl ini menumg memiliki rorum~torumnya scndiri. KaJau anak jalanan. kita ada yMg namanya forum komWlik. l rumah S.inggM. Kalau untuk anak terlantar. ada namanya Forum Knmunikasi Ponti dan n Panti. Anak BCTttadapan dengan Ilukum, kilu ado }'dng nflfllWl)t'l Lembagn Perlindl.ll\gBfl Anuk alan LP A. Katau untuk annk dengan kt!~tan ada forum komunikasi "dunrsu anok dengan kecacatan atan FKKADK_ Selain iN kiln juga ada heber. SOIl yang menungani wuUc dengan HIV/AIOS.
K ifn ruttn rnengadukon rapat koordinasi dengan pengurus yayasan-yayasan tersebut. Dnlum mput koordinasi itn, kite juga rnendengar suara mereka, apa yang mereka keluhkan. Contoh: mereka mengeluhkan bebcrapa anak mereka belum mendapatkan okln kcluhiran. Oke kita atokan jalan, judi dati Dinas Sosial mencoba untuk berkoordinasi dcngan SKPD terkait bagairnana cara mcndapatkan akta kelahiran anak, scielah tahu karni kcmballkan lagi sosialisasi kepada mereka. Jadi Dinas Sosial rnoneoba nntuk rnonjembatani, membirnbimbing, melindungi, supaya mereka itu dan hak-haknya terlindungi. 3. Sejauh mana kepentingaa anak-ansk pcnyandang masalah kc.,ejabteraan sosial di akoDlodir dltlam rencane kcrja Pemerintah Prevlnsi OK1 Jakarta'!
Perncrintah Provinsi OKI Jakarta melului Dina') Sosial sudah membentuk unit kerja bidang rehabili tasi sosial, unruk anak ada khusus terdapat seksi rehabilitasi sosial anak. Jadi, sctiap tahun Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sesuai dengan kcbutuhan scksi rehabilitusi sosial anak. Salah satu benruk rchabilitasi sosial yang dina'! sosial lukukan yang pertarna, kita sckarang ini spirit nya adalah mengembalikan anak kepada keluarga, dalam artian memang ada panti asuhan di jakart-a, tetapi panti asuhan itu kita jadikan sebagai solusi atau earn terakhir dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan anak. Kita lcbih ke arah pemberdayaan dan pengcmbangan kcluarga supaya keluarga itu bisa merawat, mengasuh dan membirnbing annk-anak yang rncmiliki masalah sosial. Salah saw kegiaran yang diadakan dinas sosial juga adalah outbound, jadi kita kumpulkan bcberapa anak jalanan yang mcrupakan binaan dari rumah singgah. Jadi ada tcrnpat yang namanya rumah singgah di DKJ Jakarta jurnlahnya ada 30, yang aktif 25 dan tidAk aktif ada 5. Kita ambit 120 anak dari 25 rumah singgab tersebut untuk outbound di Grand Pe..'K>M daerah Cimande, Boger. Tujuannya adalah yang pertarna supaya mereka mandiri. Selain outbound kiln tanarnkan juga kita kasih juga bimbingan sosial, kita kasih motivator supaya setidaknya mereka ada perubahan perilaku. Itu salah sstu kcberhasilan indikator di bidang sosiaJ. Dan kita juga ada tim reaksi cepat, judi misalkan terjadi suatu kasus, apakah anak jalanan, anak berbadapan hukum, auak tcrlantar di masyarakat, Tim Reaksi Cepat akan datang untuk membantu mcngatasi dan rnenangani permasalahan mereka, Jakarta, 30 Januari 2015
NIP.
I/sq\OO~
1001\ o 6-{
: Muhi.3mmad lh41mrtn
, ~taf Ke..i~wa.'lll dan Sunjar. RloMa ~f) dM telrJJ Ofrki" Pcndld1ki1n Pf()Vin~i OK I J:,kaftIJ Dim.ttu,i Or,~,,)juf t, Apt peran 01na.s Pe-ndldfka" ontllk m~"Judkao IlI(I ,h,luirt1i ,"".lIju J(o~ [Ayak An:ak1 Unwk mentJju ki:Jta layai anak ini, Dfnd-1 Pendidikan khu~uf.nya d. hUhtIJ" Sf) dan PLB men~ll kegiatan pernbinean S¢kotah Ramah Anak. Terj&dinya rcf~tipan 4",dwLah ramah anak ini pun ~pinta1 ya dilakukstnflY3 karena pruJa 3"olat pimpirtM kita mengikud rapal di Biro Ke(f~~ dan dlberitahukan twa rTfJgram KOla Lh)'IiK Anak, dimana supaya di dilUlJl pendidikan ito jug;, harus ada. N(th, karena kith in; kuirannya derl~ll !'dolah maka rnodetnya adalah Sekotah Ramah AMk. 2. ApakaJa ads kderllbflaa piIIak .. h••• fak m~t.k.uli.lwItdPS ktJd)ut? Vang utarna adalah Gun.t dan Kepala Sekclah ~unya sekolah yang sering terjooi kaW! kekera5an. Semua pihak
dmas di
4# Apakab Dina! Pendidlun Provill~ DJ(} Jakarta telab memfUkl tenSip terlatib iroovmsi bak anak? Belum ada. Sarna sekali belum.
wn.
5~ B.pi-Jnau kolldisi •• yaag disediaka ..... k mela_ .. kaa p"~m daD kegiat.aa flag dinukPd1 Ye untuk Wlun 2015 ini kegiatan peoerapan sekolah ramah anak jU5tru tldak diakomodir. flu kita terkendalanya. Karena untuk: melaksanakan ini kan kita butuh mengundang Kepala Sekolah untuk hadir, mengundang narasurnber, rnenyiapkan materinya. dan ini tentunya hams ada anggaran untuk melaksanakannya. 6. Apllka~dins peadidiua lHtDiJiki data Itapap lDogeeai kun-Iwal ylag f.erj.di di JiIIgkaJlp8 peadidibD? Ibgalmana deepa an •• yaDg dlUapka• •• hlil IIlftdukung petaksarrua terseb ..t? Kalau selama in; 5ih tidak menyeluruh ya, tidak seJalu masuk kc leila. Ada memang yang. masuk lapt begiru sistemnya itu berjenjang. misalnya seperti kasus kekerasan yang terJadi cti Kampung Makasar iw yang d~lak.ukan oleh kak.ak ketasnya itu sernpat dilaporican taP; bertahap. tidak lang.'Amg Ire dinas pendidikan, tdapi meialui suku
dinas pendidikan kasusnya dibawa dinas pendidikan.
di tingkat kecamatan dahulu. Kalau tidak bisa ditangani disana, ke suku dinas pendidikan tingkat kota/kabupaten, baru sampai ke
Untuk sekolah ramah anak, sarana dan prasarananya belum ya karena yang kita lakukan baru sekedar menata bagaimana fasilitas yang ada ltu bisa dioptimalkan untuk anak-anak.
Dimensl Interpretasi. 1. Apa yang dimaksud dengan Sekolah Ramah Anak? Apa saja indikntornya? Sekolah Ramah Anak itu merupakan program dinas pendidikan melalui bidang SD dan PLB tingkat Provinsi DKl Jakarta. Sekolah Ramah Anak yang dilakukan kita itu jenjang sekolah dasar yang tujuannya adalah menciptakan ruang Iingkup sekolah sehingga sekolah tersebut tidak ada lagi diskriminasi antara guru dengan siswanya atau siswa dengan siswa, itu sebenamya pokoknya .. Sehingga didalarn proses belajar mengajar, anak-anak rnerasa nyaman, merasa aman sehingga anak tersebut merasa merniliki sekolah. Adapun yang klta libatkan adalah Kepala Sekolah dan Guru. Kenapa? Karena mereka rnerupakan ujung tombak untuk rnenyampaikan hal-hal seperti yang sampaikan sebelumnya ke anak. Adapun narasumbcr yang terlibat itu adalah KPAJ, dari Dinas Pendidikan, kemudian unsur dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
Kita itu sifatnya berupa pembinaan atau seperti workshop lah kepada Kepala Sekolah dan Guru tentang sekolah ramah anak, sehingga belum ada indikator khusus apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan sekolah ramah anak ini. Ini baru sekedar pembinaan saia. 2.
Bagaimana tanggapan aoda tcrhadap pelaksaoaan kegiatan peoerapan Sekolab Ramah Anak ini? Harapan kita sebenarnya kegiatan tentang sekolah ramah anak ini harus berkelanjutan. Itu harapannya, Tapi kan tetap kita ini bermuara pada anggaran. Kernarin tahun 2015, anggaran tentang ini justru tidak diakomodir. Tahun 2014 itu ada anggarannya sehingga sempat kita laksanakan. Tentu harapan dari guru serta kepala sekolah juga berharap bagaimana program tersebut bisa terns berjalan karena kita lihat sendiri di OKI Jakarta ini kan banyak terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Jadi dengan adanya narasumber tadi yang rnemiliki background di bidang perlindungan anak seperti KPAI dan Kemenrerian blsa mentransferkan ini loh kalau keternu anak yang dulunya kalau anak salah, kita kan main lempar kapur atau gebrakin meja. Kemarin itu banyak yang sampaikan sehingga gaya-gaya lama seperti itu tidak dilakukan lagi. Harapan kits kegiatan sepeni ini bisa terus berkelanjutan khususnya bagi sekolah-sekolah yang dianggap bermasalah itu bisa terus di bina,
3. Apakab anda mengetahui tentang Forum Anak Jakarta? Secara detail saya belum tahu.
4. Apakab dinas pendidikao telah berkoordinasi dengau Forum Anak Jakarta terkait penerapau Sekolab Ramab Aoak ini? Belum, kita belum berkoordinasi dengan mereka. Says pribadi belum mendengar tentang hal itu, Tapi kalau boleh saya usulkan jika Forum Anak itu ada bisa juga melakukan tatap muka langsung dengan pimpinan-pirnpinan kim ini, sepertl apa sih dalarn proses program sekolah ramah anak itu. sehingga kita juga dalam memprogramkan suatu anggaran itu bisa lebih terarah. Dlmensi Aplikasi 1. Sejak kapan penerapan sekolah ramah anak dilakukao? Tahun 2014. Jadi ini baru tahun kemarin kita laksanakan, Karena kita sernpat rspat dengan Biro Kessos bahwa disana ada KOla Layak Anak istilahnya yang diprakarsai oleh pemerintah kita, Kita ini di bidang pendidikan makanya sekolah ramah anak ini arahnya menuju kota layak anak tersebut. 2. Kegiatan apa yaog dilakukan unruk meudukuog anak di DKl Jakarta? Seperti UKS, Dokter kecil, Tahun 2014 kemarin
pengembangaa
sekolah ramah
3. Berapa presentasi jomlab sekolab yang meogikuti program sekolab ramah anak .. ? 101.
Peserta tahun 20) 4 kemarin itu ada 100 orang terdiri dari 50 Kepala Sekolah dan 50 Guru dari 50 Sekolah Oasar di seluruh Provinsi DKl Jakarta. 4. Apa kendala dan bambatao yang dialami dalam mewujudkao sekolab ramab aoak ioi? Belum dipahaminya oleh sebagian leader-leader kits, karena masih banyak leader kita yang menganggap kegiatan seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu merupakan hal yang biasa. Padahal hal-hal yang seperti irulah yang perlu diubah pola pikirnya (mindsetnyai. bagairnana bentuk-bentuk kekerasan yang biasa dilakukan oleh Guru entah itu melalui perkataan atau tindakan dilakukan lagi. Sehingga tentu kepala sekolah dan guru-guru ini perlu terus dilakukan pembinaan.
Muhammad Thamrin NIP. 197101021993031005
MEMBER CHECK Kode lnformnn:
ama
: Ancf Wahyudy
Jabatan
Dlmensi
1.6
: Staf Scksi Kesehatnn
Kcluarga,
Dinas Kcseharan Provinsi DK! Jakarta
Organisasi
lending ...ector pelaksana program partisipasi auak dnlam pernbungunan di DKI Jakarta'! lni kaitannya kan dengan Kola Layak Anak yo. jadi kcbijakannya rtu dari Kernen PP dan PA, untuk Jakarta I<'(ldillg sec/or nya ada eli 8PMPKB Provinsi OK! Jakarta. Kalau kita dinas kcscharan borda arkan pcmbagian gugus tugas KLA rnendukung pemenuhan 31 indikntor kota luyak anak khususnya di bidang kesehatan,
1. Slapa
yang
menjadi
2. Apa bcntuk kctcrtibatan Oinas Kcschatan Provinsi OKl Jakarta dalam ruemcnuhi hak partisipasi anak? Jadi kita dari dinkes iru ikut rnendukung pcngembangan kota layak anak khususnya di satu indikator pada pasal 10 di bidang anak clan kesehatan yaitu melalui puskesmas ramah anak (PRA) clan peJayanan kcsehatan anak misalnya kematian bayi, PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) atau balita. Untuk PRA sendiri ada beberapa indikator yang harus dipenuhi seperti sarananya, program, dan ada data-datanya juga. Data itu maksudnya data tentang pelayanan anak tadi seperti pelayanan MBTS (Manajernen Terpadu Balita Sakit) atau SDIDTK (Stirnulasi, Deteksi, dan lntervensi Oini Tumbuh Kembang) at au pelayanan KtA (Kekerasan terhadap Anak), kemudian pelayanan untuk bayi kaya KlA (Kesehatan Ibu dan Anak) seperti itu.
3. Bagairnana koordinasi antar Icmbaga pelaksana dilakukan? Kita berkoordinasi dengan Biro Kessos dan BPMPKB tctapi hanya bersifat insidentiJ jadi tidak ada penetapan wakru entah ttu 3 bulan atau 6 bulan sekali rnelakukan koordinasi. tapi hanya sesuai dengan jadwal yang dircncanakan saja.
4.
Apakah Konvensi
Dinas Kesehatan Hak Anak?
tclah
mcmiliki
Sumbcr
Daya
Manusia
tcrlatih
Kalau kaitannya dengan Konvensi Hak Anak itu sosialisasinya disisipkan rnelalui kegiatan-kegiaran lain, contohnya dalarn pelatihan penanganan KtA (kekerasan terhadap anak). Pelatihan KtA ini kan yang mengadukan kita (Dinas Kcsehatan), tapi nanti mcngundang juga scmuanya yang terlibat sepcrti BPMPKB, P2TP2A. dan dinas Jain yang terkait. Tapi untuk pelatihan Konvensi Hak Anak yang diadakan oleh BPMPKB, kita bclum
~. BIlgninl3na sumber d .. 'll k~m"'!itlut ntnu :mUliltH'Un yun:n dls\7£1h,loll moudukung p~ltd snnnan prOR,'lUll dihidnuj,X l\l1iH:huhm l\l\ul, '! Anggunm
kcbctuluu
Puskcsmas
Ramah
Kulnu di tillgk.lt
tuhuu • U 15 inl Oina:: K('~dHI1.IJl :'\Ihlk SIIk.U
untuk UIlI:lS
I,t.:,dltllllll
Huml
6. na~aimnna
PI'~)l.!nl\ll l.iutus
pcuvcdinau sumbcr dnyu pendukunu lninll,"u ynll~ bcrhuhuuuau dvnguu lanai,'!
prasarunu
kc Httm\
ni
()rn,'IlIISi
puskc-mn«, I111
pC(Ul:"~·fwIII!rtS
I(l~ p\.'rl('J\lII,11l 1 l'I S ~l illlm~ Puske mas Rtlnwh Anak (PRA),
Jakaru,
1111:nlp~lli
untul-
scpvrtl
KI.)~idPHll
Sckhlrlll)
\hltn dun snruuu
Kita pliny" datn jumlah pllskl'!'IWIS I \111;11'1unak ,illig :Idn IH tH'1 JnIWI'I:I, jUlP .ltltllhlJ) tennga kuschatun di unit-unit h',,\.-'hal:lll )lIut( sud ih icrhuih Kt/\ (Kekcrnsun 11.~I'hHll~lp Annk). Sejauh iui S iruun yLlng suduh kitll siapk.tu di P~ISk.l.'~I\H1S RlInltllt Auuk itu ndu Pojok ASl, ruung hcnnnin uutuk ;I1IHk, dun pclaynuun k~'Sl.'h(\IIII1l\!\lIk.
7. Apakah ada mctutlc tcrtcnru yllu~~ dlhontuk mcwujudkau hak pnl'fisipnsi nnnk?
uleh
Dluus
1{I.'schlltl'"
uutuk
Untuk pcngcmhang.u: PUSkC:-i1l1l1" rumnh nnuk dun Pl'll1b 'l'i:1I1 lnynnnn kesehutun 1l11nk mului dart 0-\ ~ tuhun. '
8. Apa kcndala dun hurnhntnn kcsehatan anal, dan rcmujn?
lndikntor
PUSkeSI11H$
yan~
dihadupl
oleh
Dlukcs
tCI'lUlU puluynnnn
Rnmah Ana" di OK I Jukurtu bclum ditctnpkun
bl.:.I'SIIIIW
dcngau
BPMPK8 sebagni I(lm/iug sector kota luyuk unnk. SHUt" im indrk ItOI' Y Ing kiln gunakan buru mcugacu pad« pI ogrum keschatun unuk scsuni dcngun Permcnkos Nornor 25 Tuhun 2014 tadi Bcrdusarkun iudikutor ("tli kilu ngukum 11 scpcrii pelayannya hums nun pelayun untuk balita misnlnyu [V1TBS, SDIOTK torus I 1/\ (Kekernssn tcrhadap Anak) sepcru itu hnrus ada. Tupi untuk 2015 ini ukun scgeru
disusun checklist pcmnntauan indikator PRA melalui kcgintun LPLS itu tadi. Ini juga mcnjadi masalah karena DKI Jakarta kan pu ikcsmus itu ada yang eli kecamatnn dan kelurahan, curnu scknrang (tahun 2(15) PUSkCS1l'lHS ynng kecarnatan itu mau drbangun menjadi Rumah Sakit Kecumatan. Paling nunti puskesmns ramah nnnk yung scruulu uda tli Kl.'Cnmalan hcruh:th jlll11Jahllyn, tadi puskesmns kl'Ca!TIHtannyn ingil1 dibangull menjadi Rumnh Sakit.
tingkut ada eli jumlah knrcna
DinaCllsi Jntcrpretasi: l. Apaknb nnda mcngctnhui bahw:l flJ1nk lucmiliki hak nlltul, bcrpnrtisip:\si dlliarn pembnngunan? k·kk, "c1'vcr' ACI~ ~~ ...... :N~ '. _.(~ ~:rV' ~. / Alty / c-r- ,r . \':)".0 ~~" S ~yaJb e~11'l I 1 talU. "''''1d~ 401', 4,.... ;,('cp . .x;....... .6",....Q ce.,..,.,6 /'t{._,. ~I'C:"'
rY
~ ... ",,_\.,..•
.fl"'l \'
~a''''''
G_
~"'-.(:'Q'r""""'~
~
2. Apakah anda mcngctahui tcntang adanya Forum Anak Jl11Ulrtn'! [ya, I1lcrcka ada di BPMPKB
~~
t\.(.,
Cb.
3. Uagalrnsnr. ketertlbatan anak dalsm kaitannya dalam ptoses pembaugunan Puskesrnas RU0I3b Anak tersehut? Apakah Dinkcs berkoordlnasl dcngan forum Anak Jakarta terkni1 pengernbangan Puskesmas Ramah Auak rersebut? Secara Ilmg.,ung bclum. letllpi rnungkin rnelalui event-event seperti UKS (Uuu Kesehntan Sckolah), Dokcil (Dokter Kc ...il), PKPR (Pelayanau Keschatan Pcduh Rcmajll} mereka kilo Iibutkan scbaga: konselor sebaya. Mereka kitu bcnkun pendidikan dasar tcntang keschatan unak.
Dlmcnsi
Aplikusi
1. Apakah Dines Kcscharan momlliki program dan kegiatan yang mellbatkan kelompok anak di tJidnllg kcsehatan? Ya tudi sepern kegiatun LIKS dun Dokter Cilik di sckolnh. PKPR untuk rcmaja. Selain ItU ada pcnunggulanguu Kvkerasun terhadap Anak (Kl/\). Untuk RaYI ado program misalnya nnurusasi. knlau l~lJhlu (Ida MTBS U(1l1 SDII)TKA, 2. Berapa [umlah Puskesma»
Ramah Annk di Provinsi l)KI Jakarta?
Tcrlampir
:'L Apa sa]a indikaror pcngembangan PUSk('SflU1S Ramah Anak di Pro\ imii DKI Jakarta? Sebagai acuun scmcntaru, indikatornya kitu kcmbangkan scndiri misalnya PCl1yt'dIUtU1 fasiliius Pojok /\SI, sarana bcrmain anak, dnu lnyun.m kesch.nau anuk sepcrti Ml'BS. SOil.) I'K, dan pcnanganan
4. Apakuh Layunan K ita ada minimal minimal
KIA (Kekerasun tcrhudup AIlQk)
setinp Puskesmas Ramah Anak sudah rerdaput fnsiliras Pojok lnformasl Kesehatan Rcmaja? narnunya P KP R (,11 usat Kcsehaum Peduli Rcmaja) judi di setiap kecamatan 4 puskesmasnya hums mempunyai PKf'R dan itu sudah dilengkapi dengun J orang nakcs (tennga kesehntnn) di uup Puskesmas mampu PKPR tcrsebut.
Jakarta, 29 Mei 2015
(J)
MEMBER
CHECK Kode lnforman:
Nama
: Rangi Faridha A.
Jabatan
: Analis Perencanaan Dinas Pcrtamanan
1.7
Anggaran, dan Pernakarnan
Provinsi DKI Jakarta
Dimensi Organisasi 1. Apa peran Dinas Pertamanan Provinsi OKI Jakarta dalam mengembangkan Kota Jakarta menuju Kota Layak Anak? Kita rnembantu memfasilitasi di bidang pcmbangunan taman ramah anak. Apalagi saat ini ada kebijakan dari Gubemur yang mcnginginkan sctiap R W ada taman, namun itu juga sedang kita usahakan untuk mencari lokasi-lokasinya. Mungkin untuk sernentara ini kalau di setiap RW belum, setiap Kclurahan diusahakan ada; kalau setiap kelurahan belum, minimal setiap kecamatan sudah ada. lru narnanya taman terpadu, jadi ada fasilitas untuk anak-anak, ada fasilitas untuk ibu-ibu PKK, ada balaibalai perternuannya uniuk ternpat berkumpu] warga dan supaya ada aktivitas masya.rakat disitu. 2. Apakab Oinas Pertamanao telah memiliki SOM terlatib Konvensi Hak Anak (KHA) untuk meoerapkan program kerja di bidang pembaogunao anak? Kita akui belum ada karena kita lebib teknis di bidang pembanguna.n taman. 3. Bagairuana penyediaan anggarao uotuk memenuhi kebutuhan Dinas Pertamaoan dalam melaksanakan tugas di bidaog pembanguoao aoak? Dari segi anggaran APBD OKI Jakarta kan besar jadi cukup mendukung kegiatan Dinas Pertamanan untuk mengembangkan taman yang ramah anak. Gubernur juga sedang menggalakkan program CSR untuk pembangunan taman, jadi dananya tidak hanya dari APBD saja. 4. Sarana dan prasarana apa yang telah discdiakao uotuk mendukung Dinas Pertamanan melaksanakan program kerja di bidang pcmbanguono anak? Jadi dinas pcrtamanan berdasarkan RPJMO Provinsi OKI Jakarta, program pengclolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) Pertamanan dan Pernakaman rnasuk kc sasaran peningkatan ruang pcmukirnan yang layak huni yang salah satunya diwujudkan oleh pcmbangunan taman. OJ setiap taman itu sckarang kita sediakan sarana bcrmnin anak yang arnan, jadi dasarnya yang kita gunakan itu adalah pasir supaya kalau anak-anak jatuh lukanya tidak terlalu parah, kcmudian taman boca untuk anak-anuk, sarana olahraga untuk anak. scmuanya kita pcrhaiikan supaya tidak ada benda yang memiliki sudur-sudut lancip dan kawat bcrduri yang dapat rnembaha akan kesclarnatan anak, sepcni itu.
DtRlt"'Il'S.t
loterprdasi:
1. Apnkah
Dnda mt"n~etaJlUi bnb.\.,'o anak
memiliki
bak
berpartisipasi
dahull
P(;'mb
lDgUUtlU '! Says tahu, karena anak itu kan sebenarnya termasuk dalarn bagian masyarakat yang tennerginalkan yang ju~a perlu untuk dilayani kebutuhannya. Jika kcbutuhan anak itu sudah ierpenuhi maka pclayanan di hidang pernbangunan anak itu sudah memenuhi
standar kelayaknn, 2. Apnknh anda mengetahui Iidak. belum tahu
tcnrang Forum ADak Jakarta?
3. AI";lksh dalam melaksauaknn program kerja dinas pertamanan sudah herknordinasi dcngan Forum Anak Jakarta sehagai wadah partisipasi anuk uotuk memiuta pendapat mereks tentang pregram/kegiatan dinas pertamanan tersebu t? Belum ada. Tapi misalnya Ketika kita ingin mcmbangun taman, kita tanyakan r ndapat dari RTIR W ctcmpat mall seperti ora dan fasilitas apa yang perlu dibangun di loman terscbut, kiia mints rnasukan-rnasuknn dari RT/RW apa saja yang harus ada oi taman ini. fasilita apa saja. Terkait dengan masukan dari anak, kiln (dinas pertamanan) anggap rnasukan dati orang tua sudah tcrmasuk bagian dari kcinginan
anak. Intinya sib kepcntingan anak itu baru diwakili olch orang rua. Saya tidak tahu apakah di Musrenbang
RTIR W itu sudah melibatkan unsur anak atau
bclurn. Bia anya sih han a orang tua yang daiang. Sebcnamya
sernua kebutuhan
anak
pasii kita Iasilitasi. Bahkan bukan anak saja, kita juga me III fasi 1itasi ruang laktasi untuk ibu menyusui. kemudian perpusiakaan juga, pokoknya sernua untuk kepcntingan masyaraknt secara urnum termasuk anak ada di taman terpadu
akan kita scdiak
itu yang
In.
4. Bagaimana dengan kcterlibatan unsur pemangku kepentingan tcrkait rencana kerja Dinas Pcrtamanan Provinsi DKI Jakarta di bidang pcmbangunan ramah anak? Arah dari pimpinnn umuk mcrnbangun taman ramah anak di DKJ Jakarta sudah ada, tapi untuk pengaplikasiannya kita bclurn sernua, tetapi sudah ada di beberapa tempat. Kill! kan rnenetapkan bahwa di setiap kelurahan itu wajib memiliki tiga (3) taman interaktif dan dua (2) diantaranya harus ramah terhadnp anak. Kaitann a sarna CSR itt! banyak sekali misalnya seperti ASTRA, mereka ikut berkontribusi membangun taman hijau. Khusus pernbangunan RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) yang tahun 2015 ini akan di bangun di OKI Jakarta ada CSR dari PT. Pcrnbangunan Jaya yang juga dibantu oleh TP-PKK Provinsi DKl Jakarta tnpi memang pembangunan RPTRA Jebih ke BPMPKB. Tapi ini tetap melibatkan din8s pertamanan unluk desaill atuu pernbanguna!Ulya yang mengacu pada desain yang (dah dibentuk oleh PT. Pembangwlan Jaya dan TP-PKK Provinsi DKJ Jakm1a. KilS juga melibatknn ada LSM. pakar pembangunan juga diw1dang. anggota dewan, dan perwakilan-perwakilan dari masyarakat di undang pad a tingkat Provinsi.
Dimensl Aplikasi 1. Apn saja indikator
dalam membangun
taman ramah "oak':
Rata-rata taman yang dibangun sudah merniliki CPO (( 'hildren Play (iround). LU1t1lk mcnunjang keselamatnn si anak juga discdiaknn aatpam-sntpam jugn rerutuma pada taman-taman yang ramai digunakan oleh orang-orang, supaya ada yang mengawasl. Pcrsyaratan untuk rnembangun Taman yang Luyak Anuk itu sctahu say~ tidak belch ada kawat-kawat berduri, terus jangan juga tunam pohon yang tillggi seperti pohon kelapa, kernudian jika ada arena bermain jangan ada sudut-sudut yang lancip supaya tidak membahayakan anak-anak. 2. Apakah dalam menenrukan pernbangunan taman ramah anak telah mcminra pcndapat dad kelornpok anak scbagai subjek pcncrima rnanfaat taman tersebut?
Belum karena aspirasi dari anak biasanya masih diwakili olch orang tua mcrcka yung mcrninta untuk dibangun taman bagi anak-anak rncreka, 3. Bagaimana mckanisme yang dijalankun untuk meminta pandangan anak terhadap pembangunan taman ramah anal, terscbut? Jadi, untuk pcngambilun kcputusan itu di Provinsi OKJ Jakarta ada yang namunya
Musyawarah Perencanaan Pernbangunan (Musrenbung) yang bcrawal dari rernbug rnasyarakat di tingkat RW, kcmudiun berlanjut ke Kelurahan, Kccamatan, burtt karcna kita sifatnya di Provinsi, maka usulan-usulan duri hasil rnusrcnbung rerscbut di tampung eli provinsi dan itu tidak scrnuanya di tampung, itu akan dipilah lagi olch, kalau di tingkat koramadya oleh suku dinas, kalau eli tingkat provinsi nanti kita pilih lagi. Biasanyu usulan-usulan dari Suku Dinas itu kita tampung, mana kcwcnangan
suku dinas, mana kewenangan provinsi nanti kita pisahkan. Kalau sccara khusus Dinas Pcrtamanan Provinsi DK! Jakarta bclurn melibatkan forum dengan anak-anak dalarn pengambilan kcputusan, tupi di dalam forum yang ada di tingkat RW, Kelurahan diharapkan sudah ada masukan-masukan dari anak cntah itu melalui orang tuanya. Misalnya orangtuanya rnenginginkan tolong dong bangun taman di kelurahan saya, kan itu merupakan bagian kita untuk menycdiakan Iasilitas publik untuk anak-anak. 4. Apa kendala dan harnbatan yang dialami dalam menjalaukan program kcrja Dinas Pertamanan tcrkait pembangunan anak? Kebijakan ten lang pembangunan Hunan ramah anak ini bclum ada standarnya baik teknis, biaya, dan bagaimana perancangannya, Indikator-indikator untuk membangun taman yang layak anak ini juga belurn jelas. Seharusnya BPMPKB sebagai leadin~
sector sudah menetapkan minimal indikator-indikator untuk trullan layak anak tersebul.
apa saja yang perlu dilakukan
Memang dari SDM nya scndiri kita bclum ada yang terlatih KHA. Kila akui schamsnya memang ada dalam rangka mengelahui apa saja indikator-indikator hak. anak yang peril! dipenuhi dalam pembangunan taman ramah anak ini. Dari SKPDSKPD nya sendiri juga memang masih bekcl:ja secant parsial. jadi belum ada kesad.aran bahwa ini menjadi bagian bersama. Kemudian juga dari segi waktu, untuk membangun taman ramah anak ini kami hanya diberikan waktu setahun mulai dari desain taman sampai pembangunannya, yang pada
dasarnya pasii memcrlukan lebih dari waktu tersebut. Ini yang kami pertanyakan mengapa bisa seperti itu. Padahal, kita harus mernperhatikan mekanisme-mekanisrne juga kan supaya tidak asal jadi. Secara internal dinas pertamanan sendiri kita akui SDM nya masih terbatas rerutama pada seksi perancangan baik jumlah rnaupun penempatannya. Kernudian memang belum ada sebuah forumlruang yang dapat melibatkan dinas unruk menarnpung aspirasi. Kita juga terkendala karena perbedaan persepsi antara taman dengan ruang publik terpadu, dari taman menghendaki bahwa taman dikhususkan uniuk taman saja karena Gubenur menghendaki agar ruang publik terpadu itu selain berisi penghijauan, juga mcmiliki fasilitas-Iasilitas lain yang diperuntukan bagi warga masyarakat. Makanya yang kita butuhkan itu adalah indikator membangun taman ramah anak yang dapat membantu cksi perancangan dalarn mendcsain taman yang sesuai dengan kebutuhan anak. Terns juga perlu ada pcngawasan dan cvaluasi untuk SKPD terkait dan pihak BPMPKB scndiri karena mcreka yang memantau langsung perihal kebijakan hak anak apakah sudah tcrpcnuhi at au tidak dalam pembangunan.
Jakarta,5
Februari 2015
(Ra~~l NIP. (q&607'3
2..0(oo(2....D~s-
Ko Ic Nama
: }\.Iinn Balqis
Jabatnn
: Kepalu O.i~hmg Dat \ dtm lnformnsi. Dinas Kependuduk
III
dun
l'tIIHH\I\
Inf{Wlnun:
l.~
Sipil Provinsi DKI .InhtJ\'ta
Dimensi Organisesi
I. Bagaimann Perun Dinas Kcpcndudukun
dan mendatn
biodntu
sctiap
terhadap unek .~nn~ luhir lc..'rsl·hul
anuk pcnduduk I H":'l Juknrtn . I\:n~ luhir). lulu knmi menceuunyn untuk diberikuu I K (Noruor
lnduk Kcpcndudukan) .ill~n mcucrhitkun 11"-1.1 ht'llIhiWll ~~bn!!ui id~lllilli' dall stutus hukum si lUWJ... :-::chilllo!.ga di kvmudi 11'\ had unuk tcrscbut his:l 11\1.:lId iputkun huk-h tJ...ny I scbagai Warg» Ncgurn lndouesia pudu uruumn: u dill! pcnduduk I)KI Jnkurtn khususn, l-l. K -mudi IJ1 yon!; kl:lig:.\ scrclah ruclakukan pcncututnn dan pcncrbitnu nktn kelahirun, (iL'ng U\ adanyn dnta an.ik-annk torschut y mg terckam dnlnm datu hllS('
komi pun hiS!) menynjikuu dntn-dute penduduk tcrmusuk durn pcududuk usiu anak. SCI1lUH duta ~'nng karni S ijiknn terkuit \11(\),. t Idi H:n\.11 Stlllg u bt'l'IIulnfn:Jt hunt percncanuan pcmbungunnn terknit dcngun t uguirnann mcuiugkntkun kunlitns hidup kami,
anak. baik oleh lnst il'\~iiSKP1) lainn "tt In IIlpUII oleh muxyarakut. bnik ulch Akademisi ataupun LSM )lung peduli tcntnug :IIHlk.
pih ik
2. Bugaimanu penycdiaau datn dalam rnngkll program peuuerubungan Kotn LnYhk. Anak yang SfH'( ini st'dllng dijalankan olch Pemertntnh Provlnsi OK1 .lukurtn? Data yang. karni scdiaknn udnluh data tcrpilnh anak rnului USiH () . d dibuw ih I ~ tuhun sesuai Undang ..Undang Perlinduugnn Anak. Tupi dula yUllg kntni snjikun buk U\ hUlIyn sekedar data ierpiluh
anak bcrdasarkun jurnlah,
wi luynh, utuu jenis
kclnmin
~H.iH.tctupi
dengnn berbagai karaktcristiknya
juga. scperti misalnyu duri tingkn: kcluhirnn sujn kita bisa menyajikan datn tentang itu dan informasi tcntuug kondisi keluhirun bavi Hldi misalnya rahun sckifll) .iumlnh bayi yang lahir di DKI Jflk.nrtu bt:rut hadulltl)'u kLlrtlllg daJi 1500 gntrn mall mi~nlnya pcndudllk DK.I .laknl1n puda t:lhll.n s~kinn tCljudi p.t'l.1ingkata:n kclnhinm unak lInllUJI h'tigu, nih illl SI.:!n1l1l bil':l dijmlikan ~ebugui informasi yang bt;!rrmUlftUlt bagi pC1l1crintah nntuk I1Idukukull inl.Ct'Vcllsi lI.:rhndap ilu.
3. Bngaimana koot'diunsi Lcmbuga/Budan/SKPO pembllugunltn
ynng diluku.knn Ituhtn OisdukcnpH lain h'rkait pcndnttutll tUluk doiftnJ
den~"" rtHl~ku
di bida·ng urlak'!
Kami rneiakuklUl koordil1flsi dulwn artian ll1~lsih padljl tahnp rn~~l\:\lIrl\i datu profil penduduk usia anak k~ BPMPKB kurena tnemang n\er~ka sQhng:li koordinutor kebi,iakllnJprogrum-pl'l)grum t:entang pl.'rt'mpunn dan tina". Di sumpit\~ illl •. knmi jugu bekc~ja 8J1H\ dengan PK K mell11ui kodc:r~kl}dcr plo!rempufinnyn lInwk mcmbantu mensosialis~l~iklUl ternang pC'ntingnyu i(il:nljrus tlnak itu dimlliki ok'h sctiftp kduH.J'gu. Mengllpa PKK? k~lfeM me::nurul hl!mnl ~aytl PKK illl merupa.kull ujullg lonlhak kun1i
ke masyarakat tcrkait program dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh pernerintah di masyarakat. PKJ( itu kan ada di tengah-tengah rnasyarakat tenrtarna pada masyarakat rnenengah ke bawah, kami berharap ketika informasi mengenai pentingnya administrasi kepcndudukan dan kepemilikan Kartu Keluarga (KK). Kartu Tanda Pcnduduk (KTP), NIK (Nemer Induk Kependudukan), dar} akta kclahiran itu dirniliki oleh kader PKK, mclalui mcreka bisa menularkan atau menycbarluaskan itu ke masyarakat dan kami harapkan kesadaran rnasyarakat untuk memiliki identitas kependudukan dan mernbuat akte kelahiran anak semakin tinggi. Tetapi dalarn rangka pemenuhan hak anak yang lain, penyajian data tentang anak ini juga digunakan oleh intansi lain. Contohnya di DKJ Jakarta saat ini untuk pendaftaran ke sekolah kan dilakukan secara online, jadi untuk mempermudah Dinas Pendidikan rnengakses data anak. maka orang tua hanya tinggal rnernasukan NIK anak tersebut secara online sehingga data anak tersebut akan muncul dengan sendirinya, Begitu juga dengan pemberian layanan BP JS oleh Dinas Kesehatan dan pemberian Kartu Jakarta Pintar oleh Dinas Pendidikan, untuk verifikasi datanya juga menggunakan NIK. 4. Bagaimana
metode pengumpulan
data anak dilakukan?
Karni berupaya sebisa karni untuk melakukan pendataan penduduk, Saat ini karni melaksanakan program jemput bolaJpelayanan prima, jadi petugas-petugas karni langsung mendatangi rnasyarakat untuk melayani pernbuatan akte kelahiran, KK dan NIK. Selain itu, dl tlngkat Kelurahan dan Kecamatan kaml Juga sudah menernpatkan aparat/tenaga Dinas Kependudukan untuk menjamin bahwa setiap penduduk di kelurahan itu terdaftar. Kernudian pelayanan akta kelahiran sekarang juga sudah ada di setiap puskesrnas, dan di kecarnatan juga, lni semua kita lakukan dalam rangka menjamin semua penduduk itu terdaftar agar dikernudian hari mereka mendapatkan hak-haknya seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Semua itu kan berawal dan NIK (Nomor Induk Kependudukan), kalau tidak ada NIK maka akan susah mengurusnya nanti. Dimcnsi Intcrpretasi: 1. Bagaimana tanggapan Jakarta saat ioi?
anda ten tang ketersediaan
data anak di Provinsi
DKI
Dari sisi pemerintah provinsi DKJ Jakarta, kami sudah berupaya menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang mcnu.rut kami sudah cukup lengkap bahkan sampai di tahap kelurahan untuk menjalankan pelayanan administrasi kependudukan. Justru yang rnenjadi masalah adalah kedisiplinan rnasyarakat dalam rnelapor kelahiran anaknya, kesadaran masyarakat untuk langsung mendaftarkan anaknya ke kita itu masih rendah. Namun, sekarang karena bampir semua pelayanan publik termasuk pelayanan untuk anak itu kan sudah berbasis NlK (Nomor Induk Kependudukan), rnaka masyarakat didorong mau tak mau untuk segera melakukan registrasi anaknya agar terdaftar di disdukcapil dan memiliki NIK serta akta kelahiran. 2. Apakah ada koordinasi pcngumpulan data anak dengan SKPD lain mengingat persoalan anak mcrupakan lintas bidang dan lintas sektoral? Jelaskan!
Kami rnernbuat link antar dinas untuk memberikan pelayanan publik kepada penduduk usia anak. Seperti dinas pendidikan, mereka sudah punya link untuk mengakses ke database kependudukan. BPJS juga sudah ada link untuk memverifikasi data. Tapi mernang kami akui belurn semua dinas memandang ini.
Dimensi Aplikasi 1. Apakah pendataan
anak telah telah terintegrasi
scsuai dcngan klnster hak anak?
Jclaskan!
Terkait ini, eli OKi Jakarta suut ini ada kchijakan Gubernur Provinsi DKI Jukartu mengcnai pernbangunan RPTRA (Ruang Publik Tcrpadu Rnmnh Auak ) yang ada eli 6 kelurahan perwakilan musing-masing kotu/kabupaicn. Noh di (1 kclurahan tcrschut kami sudah mulai menurunkan datu f cnduduk usia ADak dan kumi bckcrja santa dengan Ketua PKK kelurahan setcmpat untuk mcnghirnpun claw warganya yang sudah maupun yang belum mclnpor len lang data kcpcndudukaunya kcpnda karni. Kegiatan itu narnanya pernutukhiran biodaia pcnduduk atau idcntifikusi kepcmilikan dokumen penduduk dan tcrmasuk diantaranya ndalah kcpemilikun akta kcluhiran anak. Tapi ini belum kami lakukan di sernua kelurahan. 2.
Apa kendala
yang dialami
untuk menglntegrusikan
data Husk di Provinsi OKl
Jakarta?
Belum sernua instansi/dinas itu terbuka dan percaya kepada Dinus Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Salah S8tU scksi yang ada di kami yuitu scksi pernanfaaran data rugasnya adalah unruk rnengintormasikan bahwa kami punya data anak yang dapat dimanfaatkan oleh sernua instansi. Nah terkait sumber data y8n~ kita miliki ini belum banyak diakses atau dimanfaatkan oleh dinas terkait karena belum banyak instansi yang mengetahui teruang ini sehingga yang kita lakukan saat ini adalah mensosialisasikan adrninduk (administrasi kependudukan) yang berisi data yang valid dan akurat. 3.
Apa saran anda untuk perbaikan klaster hak anak kedepanuya? Mernang sebaiknya dalarn urusan iJ1St811Si pemerintah menjadikan
pendataan
pcnduduk
usia anak sesuai dengan
pclayanan publik seharusnya NIK sebagai kunci akses
setiap SKPD atau rnasyarakat untuk
rnengakses peJayanan publik ter ebut. Dalam hal percncanaan pcmbungunan di tingkat apapun cntah itu kelurahan. R W atau RT, kecarnatan, kota dan provinsi semua program yang sasarannya adalah anak eharusnya rnengacu pada data anak hasil registrasi kependudukan di Disdukcapil.
(_&t_~_ B~_L~) NIP.l'36:l./0(o
\ t9&!03
~co8
MEMBER CHECK Kode Informan: 1.11
Nama
: Dr. Dennawan M.Si
Jabatan
: Kepala Asisten Deputi Partisipasi Anak, Deputi Turnbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Dimensi Organisasi 1. Siapa yang menjadi leading sector pelaksana program pcogarusutamaan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik di DKI Jakarta? Di daerah kan sudah ada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nah itu yang menjadi leading sector. 2. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program peogarusutamaan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik? Mulai dari KepaJa Daerahnya terlebih dulu yaitu komitmen, Bappeda nya, KepalaKepala Dinasnya. 3. Siapa sasaran dari pen era pan program tersebut? Para perencana maupun pengambil keputusan baik di Kernenterian/Lembaga, DinasDinas yang ada di daerah, kemudian dunia usaha dan lembaga-lembaga masyarakat. 4. Bagaimana keterpaduan antar lembaga pelaksane tersebut dilakukan? Partisipasi anak merupakan bagian dad Pembangunan Kota Layak Anak, maka setiap daerah yang sudah berkomitmen mewujudkan Kota Layak Anak sudah membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak. Nab semua unsur terlibat disitu semua. S. Bagaim.oa kondisi sumber daya maousia yang dimiliki oleh setiap badanJIembagalSKPD yang tcrlibat? Apakah telah memiliki kompetensi yang dibutuhkao? Ya seharusnya kan SOM nya itu dari setiap SKPD rnemang harus tahu, mengerti dan bisa menerapkan hak-hak anak tadi ke dalam program kerjanya. Jtu kita sebutnya SDM tcrlatih Konvensi Hak Anak (KHA), jadi mereka paham tentang apa snja hakhak anak dan bagaimana menerapkannya. Hasil evaluasi kami untuk Pemerintah Provinsi OKJ Jakarta, pemahaman SDM tentang Konvensi Hak Anak (KHA) nya masih sangat kurang, Ini yang menyebabkan kendala dalam menerapkan hak-hak anak termasuk hak untuk berpartisipasi tadi. Kita lihat seja kenyataannya juga masih beJum rnenggunakan prinsip-prinsip KHA kan. Misalnya anak-anak jalanan itu kan ditangkap tidak hams dengan kekerasan, Tapi, bagaimana mereka itu dibina dan dikernbalikan ke sekolah, Kan, OK] Jakarta itu dananya banyak, Harus dipilah-pilah, kalau memang anak tersebut tidak punya akte, ditanye orang tuanya mana? Kan bisa kerja sama, kaJau dia tidak punya identitas DKI Jakarta kan bisa dikembalikan ke daerah asal, bunt kerja sama dengan gubernur daerah aselnya, Atau kaleu pun mall di tanggung oleh Pemda OKl J~ ya berikan
IltlruHm.ak. tersebut identitasnya, lalu sekolahkan. Kru'!DKl Jakarta ada program wajib belajar 12 Tahun. Itu sebenarnya dun sisi partisipasi. Iodumerhek sipil dan kebebasan 6. Bagaimans sumber daya keusngan atau an&garan yang discdiak.n unmk mendukung pclBuanaao program peng~ru8ut8ma8n pardsipHsl anak dalam perumusan kcbijakan pubtik? Anggaran itu ada di masing-maslng SKPD, kalau dari Pemerintah biasanya dan APBD. Bisa juga berasal dari Dunia Usaha, ada namanya Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia (APSAI). Narnun, persoalannya SKPD itu tidak paham tcntang Konvensi Hak Anak. Kadang-kadang SKPD tidak mengerti kalau di SKPD nya tupoksinya ada tentang anak dan menyediakan anggaran untuk anak. Karena tidak paham ini, jadi seolah-olah masalah anak di limpahkan ke Badan Pemberdayaan Perernpuan di Daerah, Misalnya, partisipasi anak dalam kreativitas. Kan ada dinasnya, dinas pariwisata. Atau partisipasi anak untuk mernbaca buku, itu kan judi kewenangan badan perpustakaan. Nab, kadang mereka tidak mengerti itu. Jadi, kondisinya masih seperti itu, 7. Bagaimana
penyedlaan sumber daya pcndukung untuk mendukung terwujudnya partisipasl anak? Untuk pengernbangan partisipasi anak ini, ada dua sarana prasarana yang perlu difasilitasi oleh pemerintah, yang pertama dalarn bentuk piranti lunak (software) seperti kebijakan-kebijakan, pedoman-pedoman, sarana dan bahan Kornunikasl Informasi dan Edukasi (KIE); kernudian piranti kerasnya (hardware) yaitu secara fisik seperti taman bermain, ruang terbuka diskusi dan sebagainya.
Untuk sarana K1E itu, semakin beragam bahan KlE nya akan semakin menarik minat masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengetahui tentang pentingnya partisipasi anak. Memang untuk sosialisasi hak-hak anak ini, kita dari pusat sudah melakuknn banyak hal seperti KJE, poster, sticker, stand banner, video tapi memang belum menjangkau ruang-ruang publik. Nah, ini yang mau kits kerjakan nanti, rencananya KPP berniat untuk bekerja sama dengan dishub, organda dan transportasi umum lainnya misalnya PT. Garuda, PT. Kereta Api, Busway untuk mengiklankan tentang anak supaya lebih efektif Karena yang saya lihat di luar negeri seperti Australia itu sangat efektif sekali iklan-iklan tentang anak di tempel di angkot, di bandara, di stasiun kereta api lewat LED TV yang ada di sana. Kalau di daerah sebenarnya bisa tuh disesuaikan dengan kearifan lokal, rnisalnya kalau di Jakarta k80 bisa dengan iklan pake dialek betawi, atau berdasarkan kreativitas Forum Anak untuk mensosialisasikan tentang hak -hak anak. 8. Apakah ada metode tertentu yang dibentuk oleh Pemeriotah Provinsi DKJ Jakarta dalam melaksanakan peogembaogan partlsipasl aoak? DKI Jakarta sudah membentuk Forum Anak mulai dari tingkat Provinsi, KabupatenIKota, Kecamatan, Kelurahan, bahkan tingkat RTIRW juga yang saya dengar sudah ada. Dia juga sudah ada kegiatan-kegiatan seperti puskesmas ramah anak, perpustakaan juga sudah banyak, sekolah ramah anak, taman ramah anak tapi prosentasinya belum rnencapai indikator Layak Anak tadi.
Dimensi Interpretasir 1. Apa itu Program Pengarusutamaan Parttslpss! ADak dal8Dl Pcrumusan Kebijakan Publik? Strategi yang dapat dilakukan oleh SKPD, Kementerian/Lcmbaga, yang memberikan akses partisipasi dan manfaat pembangunan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak. maksud dan tujuan dari pelaksanaan program partisipasi aRltk jells, dapat dipahami, dan diapllkasikao dengan balk? Tujuannya adalah memenuhi hak anak dan melindungi anak. Manfaatnya sendiri
2. Apakab
banyak
untuk
mengemukakan
anak
aspirasi
sendiri
bisa
memperoleh
dan pandangannya,
perlindungan. Kalau bagi Pemerintah Perlindungan Anak,
ruang
kemudian
dapat memenuhl
juga
berpartisipasi
mendapat
untuk
jaminan
amanah Undang-Undang
3. Bagaimana juJdak, juknis dan SPM pelaksanaan Program Pengaru8utamiUul Partisipasi Anak daJam Perumusan Kebijakan Publik tersebut? Kita (Kementerian PP dan PA) sudah membentuk juklak dan juknisnya yaitu Permen PP dan
PA No.
3 Tahun
2011
tentang
Kcbijaknn
Partisipasi
Anak
dalarn
Pembangunan, Pennen PP dan PA No.4 Tahun 2011 tentang Petuniuk Pelaksnnaun Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, Juknisnya sednng kita susun bersama dengan Bappenas dan SPM nya juga masih dalam tahap pembcntukkan.
4. Apa saja indlkator input, proses dan output yang dipcrlukan pada SB~t pelaksanaan Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik" Input nya anggaran, SDM terlatih KHA. Sarana dan Prasarana seperti kebijakankebijakan, pedornan-pedoman (software); kernudian taman bcrmain, pcrpustakaan, ruang terbuka diskusi dan sebagainya (hardware) Prosesnya dilakukan melalui sosialisasi, advokasi kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan tadi.
Outputnya nanti berupa kebijakan, program, dan kegiatan yang peduli annie. 5. Apakah kebijakan mengenai partisipasi anak tclab disosialisasikan kepada pemerintab dan legislatif di tingkat daerab? Apak.ab DKI Jakarta termasuk til dalamnya? Sudah. Karena gugus tugas itu anggotanya juga dari eksekutif, legislatif dunia usaha, dan masyarakat.
6. Bagaimana anak dalam DKI Jakarta, bam sekedar proses.
yudikatif
tanggapan implementor terbadap pelaksanaan program partbipui perumusan kebijakan publik ini' komitmennya sudah sampai ingin membentuk RT Ramah Anak. Tapi itu komitmen, Irnplementasinya sib kita belum lihat, karena itu merupakan
7. Bagabnaos dukungan
yaog diberikan oleh elit pemangku kepentingan balk dari eksekutif dan legislatif terkait pemenuhan hak partisipasi anak? Ini yang jadi pcrmasalahan eksekutif dan legislatifnya tidak akur, ribut terns, ito sudah jadi rahasia umurn. Jadi, menurut saya masih agak kurang lab. Kalau kita lihat kenyetaannya juga masih be Iurn menggunakan KHA. Misalnya, anak-anak jalanan ito kan dltangkap tidak harus dengan kekerasan. Tapi, bagaimana itu dibina dan dikembalikan ke sekolah. Kan, DKI Jakarta itu dananya banyak, Harus dipilah-pilah, kalau memang anak tersebut tidak punya akte, ditanya orang tuanya mana? Kan bisa kerjn sama, kaJau din tidak punya identitas DKI Jakarta kan kiln bisa dikernbalikan kepada daerah asal kerja sama dengan gubernur daerah asalnya, Atau kalau pun mau di tanggung olch Pemda DKr Jakarta, ya berikan anak-anak tersebut identitasnya, sekolahkan, Kan DKl jakarta ada program wajib belajar 12 Tahun. ltu sebenamya dari sisi partisipasi, kJuster hak sipil dan kebebasan. Yang penting anak itu, kita cuman fokus dun yaitu peningkatan kapasitas anak dan penguatan kelernbagaan. Peningkatan kapasitas yaitu anak harus bersekolah sernua, penguatan kelernbagaan ito rnulai dari komitmennya, bentuk gugus tugasnya dan laksanakan sesuai rencana aksi daerah.
Dimensi ApUkasi 1. BagaimaDa program
tersebut
dlimplementasikan
di daerah?
Program ini belurn dapat diimplementasikan karena instrumen tentang ini belum selesai masih kita bahas di Bappenas. Jadi, di daerah itu kita masih menggunakan sistem ASlA (Anal isis Situasi Ibu dan Anak). Seperti di Surakarta, Kendari, Kupang. Kalau DK] Jakarta saya kira belum bisa karena memang karakteristik masyarakatnya ito sudah sangat heterogen sekali sehingga sangat sulit menerapkannya. Mungkin setelah nanti SOP Partisipasi Anak dalam Musrenbang sudah selesai di susun bisa diterapkan oleh semua daerah tennasuk oleh Jakarta, 2. Apa !laja kegiamn yang tennasuk dalam program tersebut? Melakukan pelatihan kepada Forum Anak, Fasilitator Anak, kornponen-komponen perencana, kernudian pelaksana kegiatan.
3. Menurut pendapat aDda, sejauh mana implemeDtui program partisipasi anak di laksanakan di proviasi DKI Jakarta'!
pengarusutamaan
DKI Jakarta sudah membentuk Forum Anak mulai dari ringkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, sampai tingkat RTIRW sudah ada. Diajuga sudah ada kegiatan-kegiatan seperti puskesmas ramah anak, perpustakaan juga sudah banyak, sekolah ramah anak, taman ramah anak tapi prosentasinya belum mencapai indikator Layak Anak tadi. 4.
Bagaimaoll pengendaliao peJak5aouD program pengarusutsmaan partisipui aoak da.am perumussn kebijakan pubUk di Provinsi DKI Jakarta dilakukan'! Sebenamya kita sudah ada cekJis untuk monevnya. Kemudian, setiap forum anak di provinsi itu kita sediakan website. jadi itu untuk instnunen pcngendalian dirnana anak-anak itu saling berkornunikasi dan memberi info nnas i satu sama lain apa yang sudah dan belum dipenuhi oleh pemerintah. Ini juga kerjasama dengan fasilitatomya.
5.
Apat bambatan dan kendala dalam mengimplementasikan program Pcngarusutamaan partislpasi anak dalam perumusan kebijakan publik di Provmsi DKI Jakarta? Pemeharnan SDM tcntang Konvensi Hak Anak. sangat kurang, kegiatan-kegiatan anak itu belurn menjadi prioritas, jadi lebih kepada infrastruktur, kernudian memang instrumen untuk pengarusutamaan ini belum selesai rnasih di rancang bersama Bappenas. Lalu, kapasitas anak ini juga harus ditingkatkan, untuk kelembagaannya juga diperkuat, karena memang forum anak itu sendiri belum banyak diketahui. Memang untuk sosialisasi hak-hak anak ini.kita sudah melakukan ban yak hal seperti KlE, poster, sticker, stand banner, video tapi memang belum menjangkau ruang-ruang publik. Nah, ini yang mau kita kerjakan nanti, rencananya KPP berniat untuk bekerja sama dengan dishub, organda dan transportasi umum lainnya misalnya Garuda, PT. Kereta Api, BUSWdY untuk mengiklankan tentang anak supaya lebih efektif. Karena yang saya lihat di Juar negeri seperti Australia itu sangat efektif sekali iklan-iklan tentang anak di tempel di angkot, di bandara, di stasiun kereta api lewat LED TV yang ada di sana.
6.
Apa saran aoda tentang Pemerintab Provinsi DKI Jakarta untuk mengimplementasikan program partisipasi anak? Saran saya adalah DKlJakarta pertama harus punya pemetaan dulu, buat pendataan anak, kemudian pemahaman SDM tentang KHA, lalu pemahaman pengarusutamaan partisipasi anak dalam pembangunan itu sendiri beserta instrumen-instrumennya. Selanjutnya, harus menganggarkan, Siapkan dong anggarannya, karena percuma sudah direncanakan tapi tidak ada anggaran ya tidak: akan jalan. Terakhir yang paling penting adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, ini yang tidak pemah dilakukan. Jadi, tidak tahu sampai sejauh mana progressnya.
Jakarta, 19 Maret 2015
M£M.Br.Rcu:ec~ Kode lnfonnan Nama : Tita Juhartim
Jabatun Kepala Seksi Kesejahtorac» Masyarukat dan Perekonomian Kelurahan Pulogebang Kecarnatan Cakung, Kotn Jakartn
Oimensi
Iimur
Organlsas!
J. :\pn peran Huunimann
Pemerintah yang tdnh
Kelurnhan
untuk memenuhl oleh Pemertntah
h~)k I'artisip;tsi anak? Kelurahan Pulog('baog
dilakukan tt~ntan~ hRI ini? Kclurahan Pulogebang scbagai salah satu pilot PfYIJCCI dan perubangunan KOla Layak Anak di Provinsi DKl Jakarta kira mernpunyai snmpcl di RW J I RUSlIfI Pulogebang.
Nail dlS81H1 kna sudah sediakan fasiliras taman untuk anak-anak berkegiaran misalnya unruk bormain, bcrolahruga, 1111111k mengcmbaugkan krcativitasnya uu kiln sudah penuhi ell raman Ittyak anak tersebut. Tapi mernang buiuh dilengkapi lagi supaya tasiluas ierschut dapat dunautsarka» lebih rnaksimal olch warga inaupun oleh anakanak. Terkait dengau pari isipas! anak, kami sudah punya yang namanya Forum Anak. Tanggal 15 April 20 J 5 kemarin mereka baru dibenruk dan pembenrukannya disahkau oleh Sura! Kepurusan Lurah Pulogebang' Nornor 15 Tahun 2015. Mereka punya masa kepengurusan 2 tahun. Kalan yang telah kita lakukan, Kelurahan Pulogebang
percncanaan kedepannya akan meningkarkau partisipasi anak supaya mereka bisa rncnjadi motor bagi temau-tcman sebaya mereka untuk berkcgiaran posirif Kita paling melakukan pcrnbinaan kepada mereka sepcni iru, 2. Apakah ada keterllbatan ini? Jelaskau! lya kita bekerja sama
stakeholder Iainnya tcrkait
dengan
pemenuhan
RT/RW, tokoh masyarakar,
hak partisipasi
LMK (Lembaga
Musywarah Kelurahan), kader-kadcr jumantik, kadcr-kader posyandu, dan kaderkader PKK, rermasuk juga masyarakat. Pada SaElI proses pernilihan anggota pengurus Forum Anak itu pun dilakukan melalui musyawarah dcngan RT/RW. LMK, dan tokoh masyarakai unruk memilih mana anak-anak yang terbaik di lingkungannya yang mennliki kepekaan sosial yang ringg] di tengah masyarakat. Forum Anak juga sudah kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Jumantik, Posyandu, maupun PKK. 3.
Bagaimana
komuniknsi aurar stakeholder terkait dilaksanakan? kalau untuk sosialisasi secara resmi yang mengundang
Mungkin seluruh warga iru belurn, tetapi pada beberapa kesemparan kitH mengundang RT/RW, mengundang kader-kader jumantik dan kader-kader posyandu, lalu pada saar Seksi Kesmas Kelurahan Pulogebang melakukan monitoring wilayah ke s~kolahan~sekolah811, nlsun, PAUD kami mensosialisas.ikan ke masyarnkat dfllam kOllsep "kita butuh Jingkungan yang lebih baik lultlLk annk~al1ak". Kim menY<1ll1paikan jika ada
kebutuhan
atau aspirasi musYflrakat berkaitan deugan meningkarkan
kes~jahteraan
Bnak., masyarakat. dapat meubrinformasi.kan kepada kruni rekapao keblltuhan apa saja yang dperhLkan sepelti ilu. Contohnya kemarin illl di Ruma.h SUSlLl1 Pulogebang,
1. i'l.Q
warga sudah merekap spa snjn yang drhumhkan lit Ru un rcrsebut dan 1111 'udt'lh di ampaikan kepada Pak Lnrah. Kebetulan karena sum lm Se-tHlf' hnn rabu ~iiudllk8.11 rapat kcordma si, maka ini udah kon 'olldasikO!l dcngun pihak \VnllkoHt Ju"ru11J Timur. Oi rusun
eat iru PAllO uya sudah ado dua dan sudah
berharapnya
dari PAUD
d'SI1
IHIIl)1l
Pi) ynudu jlijltl. Kitn
Posyandu lah nanri keburuhnn-kcbutuhun
unn!..
Uti
hi.
It
kita ungkat dan bisa kira akomodtr. Dimensi lnterpretasi I. Bagaimana tanggapan
anda
dengan
kererllbatan
anak
ciuitull
ptur..'ltll1bHflU
keputusnnt
lni san gat begus teruiama untuk mengetahui spa saja kchutuhnn-kcbutuhau y tnt: dipcrlukan oleh anak. Apolagi kalnu im lcbih dikcmlnurgknn lngl. melalui pembiuann yang baik dan dengnn koordinasi :y311g bOI". nnak-anak Ini kitn gulakun untuk hi '(I rnenjadi bibir-bibit di tengah masyarnkar • ling mengupdatc mformnsi ke kilu, i)ori "itu juga bi ft meniupkan mclalui mereka tcnrang infonnusi lIj)fl yang adn d: kclumhnn "llll unruk rna syarakat. Karena deugan usia merekn. mereka lebih rnudah hcrbnur dengan
anak-anak
SeUS11l
mereka
2. Bsgaimana respon yung dtberikan oleh Pemerintnh Keluruhan terhadap keterlibatnn anak dalnm peugambilan keputusan'
Pulogebtlllg
Kclurahan Pulogebang sangat mcndukung karena melalu: Forum Annk, Pnk l.urah
SUdHh rnulai menggerakau
merekn 1I11tuh. melakukau
aknvims-aktivitas
I>llsillf untuk
menarik nunat anak rcrnaja dl liugkungan mereka supnya Iebih Il.!mrnh kcgimulIllya
3. Bagahnana dukungan dad masyurskat tentang Forum Anak? SeJ811h ini masyarakat secara LUI 1lU1 I memang belum meugetaluu nama l'onu» 1\1I>lk itu sendiri, Tetapi untuk tii nngkat RT/RW dan ibu-ibu knder PKK H10roJ..a udah ILllu karena mereka memang ujung tornbak bagi kira untuk melak 'WI ikan I.CgiH1UIlkegiatan termasuk yang melibatkan Forum Anak itu. Unruk osialisasi ke rnasyarakat umum supaya masvm aknr benar-beuar rahu 1(.'lltllJl{l Forum Anak itu memang perlu wnkru karena mereka juga belmu punya gambarnn npn sih impian Forum Anak iru. berbeda halnya dengan Karang Taruna yang sudah lebih
dulu di kenai masysrakat.
Dimcnsl Aplikasi 1. Bagaimana
mekanisme pelibatan FOl'Um Anak Kelurahan Pulogebnng dulam k~putllsan di lingkllngan rtliJsyarakl4f'! Pak Lurah sudah berkoordinasi dellgan lU1ggotn-Rllggotn FOl1ulI Annk, scpeni misalnya kemann Pak Lurah metnanggil Fonlln Anak ulltuk lIIellflllYllklm npn $ih rencana mereka. Mungkin kalau disini salah solu yang mellJtldi tnAsukwl dari temanteman Forwn Anak, plmama mereka punyn k.oinginan ullluk melnkukan $oslalis8sl tentang bahaya Narkoba dan fiu pada fahun 20 B pcmah melal,.ukllllllyn lewat Julm Karang TanmH, Kcduo, waktu ilU kalena menynmUlIt bulAJl mmadhan dan berdasarkan pengalaman-pcngalalll8n sebi,;lul1IlIya. tllwurtln Jllgn 1t1cl1J8cii porhnlion Cumau hal i'-II sudah diantisipasi dalom pmgrnl1l dl KecamattU1 Cnkul1g Jadi s~tiap maJam millggu ada piket tawumn dan begs!. Itn kitH m~hlmtkall selTluA clemon Tennasuk juga Forum Annk. Nah masing-masing elelnclI sudnJ) mengirimkan wakilnya temulllk juga Fontm Anak dlUl ini sangat efek1if t:.kali Terbll~li behclHpa l)engambilan
kali basil lingkar, hasil kita menyisir, kita menemukan senjata tajam seperti clurit, ada stick golf. Itu salah satu contohnya. Rencanauya ini akan sernakin kita usahakan kcmbali pacta saar bulan puasa berikurnya Karena berdasarkan pengalaman kita rabun lalu pad a bulan puasa itu hampir sctiap hari ada saja yang tawuran dan itu dilakukan oleh anak-anak muda. Jadi Pak Lurah mengajak Forum Anak untuk ayok bersama melakukan langkah yang efektif 1IJ1Iuk mencegah tawuran itu terjadi lagi di lingkungan ini. Dan ini sudah mulai rcrasa manfaatnya, karena rnelalui Forum Anak yang lebih mudah berbaur dengan anak-anak mucin yang suka nongkrong, Pak Lurah bisa masuk ke mereka untuk memberikan araban dan nasehat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik. 2. Apakah
ada pembinaan
Pembinaannya
khusus yang dilakukan terhadap
Forum Anak tersebur?
langsung oleh Pak Lurah.
3. Apuloth Forum Anak Kelurahan Musrenbang? Jelaskan!
Pulogebang
sudah
dilibatkan
dalam
proses
Sampai saat ini masih bclum, kita baru diwakili oleh Karang Taruna saja. Kernarin itu karena pembentukan surat periutah pelaksanaan Musrcnbang di tingkat kelurahan sudah turun dad walikota sedangkan Forum Anak Kelurahan Pulogebang bam dilakukan setelah musrenbang iru, 4.. Sejnuh mana kepentingan anak dinkomodir di Kelurahan Pulogcbang ini?
dalam
perencanaan
pembangunan
Dalam musrenbang mungkin bclum karena Forum Anak sendiri belum ikut di dalamnya Tetapi selma mungkin apa yang dibutuhkan oleh Forum Anak kita akomodir. Seperti misalnya Pak Lurah mendapatkan laporan dari Kerua Forum Anak bahwa di lingkungannya ada beberepa ternan mereka yang tidak bisa mengikuti ujian karena belum rnelunasi bayaran, laporan seperti iru sebisa mungkin Pak Lurah cari jalan keluarnya. DI Kelurahan ini kan ada satu yayasan namanya "tiada han tanpa sedekah" dibawah binaan PKK. Melalui inilah anak-anak yang tidak bisa mengikuti ujian itu dibantu. lnfonya iru ya kita daparkan dan Forum Anak radio Cuman terkait dengan Musrenbang itu perencanaan kedepan pasri akan kita libatkan. Jangankan dalam musrenbang, dalam setiap kegiatan sebisa mungkin semua clemen kita libatkan termasuk Forum Anak itu tadi. 5. .Ielaskan kcndata dan hambatan yang anda partisipasi anak dalam pcngamhilnn keputusan!
rasakan
untuk
meningkatkan
Kcndalanya mlUlgkin waktll, karena rata-rata 8nak Fonun Anak itu bcrakllvitas seperli sekolah, klliiah atall adajllga yang sudah bekerja. Mereka yang terpilih sebagai pcngurus FonUll Anak kll.ll adalah 8llak-anak yang aktif jadi mcreka juga plmya keb~atall di luar sana. Tapi sejauh 1111 yang kitn lihat sih mereka bisa bekcrja sarna dengan cara mernbagi waktu dan selalu menyempatkan lullllk menghadiri kegiatan yang kita adakan meskipun melailli perwakilan apabiln yang lainnya tidak bisa hadir.
MEMBERCHECK
Kode Informan: Nama : Santi Nur Rifiandini S.STP Jabatan: Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonornian Kecarnatan Cakung, Kota Jakarta Timur
Dlmensi Organisasi 1. Apa fungsi dan peran Pemerintah tingkat Kccamatan dalam memenuhi hak partisipasi anak? Bagaiamana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Cakung?
Sarna sepcrti Kota, peran kita rnelakukan pembinaan untuk organisasi anak dalam hal ini adalah Forum Anak. Jujur kits masih belum mulai melakukan pembinaan karena di Kecamatan Cakung saja sejak awal 2015 ada perarnpingan jabatan di Kantor Kecamatan Cakung sehingga beban kerja kita jadi lebih banyak. Makanya urusan tentang anak ini belum terpegang. 2. Apakah ada keterlibatan ini? Jelaskan!
stakeholder
lainnya terkait
pemenuhan
hak partisipasi
Ada, minimal ada kcterlibatan karang taruna dan setidaknya kader-kader PKK di tingkat kecamatan. Tetapi di Kecamatan Cakung belum ada unsur tersebut sehingga sistem kepengurusan Forum Anak Kecarnatan Cakung sekarang rencananya akan kita rombak lagi. 3. Bagaimana
komuniknsi
antar stakeholder terkait dilaksanakan?
Sudah saya koordinasikan dengan Karang Taruna Kecamatan. Tapi ini belumjalanjuga.
Kecamatan
dan juga PKK
Dimensi Intcrpretasi 1. Apakah anda mengetahui tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan? Jelaskan! Iya, karena kita kan juga mengikuti lomba kota layak anak yang berasal dari Nasional.
Terkait dengan ini KPMP tingkat Kota Jakarta Tirnur selaku pembina kecamatan dan kelurahan sudah mensosialisasikan kebijakan ini. 2. Bagaimana tanggapan anda dengan keterlibatnn kebijakan publik di bidang pembangunan?
anak dalam proses perumusan
Menurut saya paJing yang kita butuhkan adalah merninta masukan dad anak tentang apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka, karena kalau untuk perumusan kebijakan itu mereka bukan pada kapasitasnya. Yang kita harapkan dari partisipasi anak adaJah bagaimana meningkatkan kreativitas anak dan memperbanyak kegiatan positif bagi mereka supaya tujuannya itu untuk mengurangi tingkat kenakalan remaja seperti tawuran, narkoba dan lain sebagainya,
1.1.3
3. Bagalmana respon yang diberikan oleh Pemertntah Keeamatan Cakung terhadap kcbijakan partisipasi anak tcrsebut? Kita belum mernulai untuk ini, karena di Kantor sendiri bcban kerja kita sedang banyak-banyaknya, 4. Apakab ada koordinasi antara Pemerintah Kecamatan dengan Pibak KPMP Kota Jakarta Timur atau BPMPKB Provinsi DKI Jakarta tentang pelaksanaan partisipasi anak ini? Jelaskan!
Sudah tapi karena kita ada di kecamatan maka koordinasinya ke ringkat kota. Kalau ke BPMPKB saya belum pernah Jangsung kesana. 5. Menurut anda spa kendala untuk melaksanakan perencanaan pembangunan di Kecamatan Cakung?
partisipasi
anak
dalam
Kendalanya itt! dari aparatur sendiri karena ada perarnpingan, beban kerja kiln rnenjadi lebih banyak, sehingga fokus kita kc anak rnenjadi berkurang. Kita juga masih kekurangan tenaga untuk menangani itu. Kemudian, dukungan dari RTIR W sebagai lini terdepan dari kelurahan juga masih Iemah, kadang kala dengan Karang Taruna saja masih susah koordinasinya. Kalau kendala dari anak itu paling datang dari orang tuanya yang memiliki kekahwatiran anak itu mall dibawa kemana, seperti apa hasilnya nonti. Orang tua dari rnasyarakat biasa belum paharn makna dari partisipasi anak itu sendiri. 6. Sohrsi apa ya.ng telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Berjalan seiring waktu mungkin pelan-pelan kita solusinya minta penambahan staf
yang bisa untuk menagani tentang anak, juga paling kim akan sosialisasikan kepada masyarakat tcntang Forum Anak ini.
lagi
Dimensi Aplikasi 1. Apakab Kecamatan Cakung sudah memiliki Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak dalam pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat maupun pemerintab? Jelaskanl Sudab punya dan sudah ada SK nya juga tctapi tidak aktif Yang aktif itu adanya di Forum Anak Kota Jakarta Tirnur. 2. Apakah ada pembinaan Jelaskan!
khusus yang dilakukan
terhadap
Forum Anak tersebut?
Di Tahun 2015 Belurn ada karena masalah kepengurusannya dibenahi. 3. Apakah Forum Anak Kecamatan Musrenbang? Jelaskan! Tahun 2015 Belum pernah.
Cakung
sudab
4. Bagaimana mekanisme pemantauan keterlibatan Cakung dalam Musrenbang dilakukan?
dilibatkan
saja masih perlu
dalam
proses
Forum ADak Kccamatan
Pembentukan forum anak tingkat kelurahan lanjut ke tingkat kecarn atan, jadi ini secara berjenjang, Tapi belurn dilakukan karena tahun 2015 juga Forum Anak nya belurn terlibat.
5. Sejallb ,mana kqmttingan auk diakomodjr dat.am pe-rencana2n pembangunao di 'K~taD Cakong ini? Schum i:ci kita baru menerima masuk.an via karang t.aruna saja dengan mengundang mereb ke Musronbang untuk mengetahui apa aspirasinya, Di karang taruna itu seIldiri ~)'a masih terdapat usia anak. Kalau menurut Kernen PP dan PA anak jru k.an usia 0 sampai 18 tahun, ini kita beritahukan juga kepada Kelurahan kalau usia itt! seharusnya masuk forum anak kalau karang taruna seh.arusnya usia pernuda hingga tahun ke aias. )\emun kebutuhan anak tetap diusahakan untuk terpenuhi seperti kcbutuhan kesebatan dan pendidikan serta pemberian pelayanan hiburan bagi anak, pemerintah dki sedang mereacanakan pembentukan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak di setiap kecamatan,
4{)
Jakarta, J 9 Juni 20} 5
~:;:;;:::~~d ~ rt ~roMu:t"
2001122001
M~~MUEHCHECK
Nnmn
: Ir. Wiwik Andaynni
M.Si
Jnbutan
: Kcpala Suh Ilidllng Pcmbcrduyaan Pcrcmpuun dun Perlindungan Ansk Masyarukut dan Pcrcrnpuan
Kuntor Pcmbcrdaynun
Dhnensi
Kota Jakarta Tirnur
()rJ,!lIniSl'lsi
I, Apu peran I(PMP dnlam mclaksnnakan
program
pengurusutnmaan
partisipasl
anul '?
KPi\ IP mulai dari memhentuk Forum Anak tingkat KOla Administrasi K:lllli
Jakarta Tirnur.
juga mcrnbuat lnstruksi Walikota kepada kclurahan dan kecarnatan agar mcreka
rnvrubcntuk
juga
Forum Anak di tingkat kecamatan
maupun
kclurahan
. Saat ini
(Tuhun 2015) seluruh kccarnatan sudah terbcntuk tetapi kelurahan baru 75%. Target kit., 2015 ini seluruh kelurahan dan kecarnatan or::;lIlistlsi
Anak. Selain rnernbentuk
Forum
JX" icmuan-pertemuan Pl'!'Icl1lUan
mereka,
5 kalinya
lagi
dil.iksanakan rnisalnya
materi
mereka
kepada
2. I
Sl,din Pendidikan
rnembicarakan
8 kali
tentang
bahaya
reproduksi
rernaja
rnisalnya
dan kcsehatan
kegiatan-kegiatan
apa
yang
akan
acara Hari Anak
Trauma Healing bagi anak-anak yang
di Karnpung Pula, saju KPMP
bcrkoordinnsl
I dan 2. dengan
KB untuk
pemenuhan
hak partlslpasi
kernudian juga dengan PKK, dengan
KPA (Kornisi
KOla, LSM Anak misalnya
u-, CI perkawi nan, dengan
terkait
dan kelurahan,
Penanggulangan
Yayasan Terang Indonesia
Tn,I"llesia, dcngan Kernenterian Agarna juga
kesehatan
Sipil terkait penerbiian akta kelahiran.
rcproduksi
dengan
Aids),
dengan
dan Wahana
dalam rangka penyuluhan
1<.' ehatan. Terus kita juga ada bcrkoordinasi J':I'cutatan
anak-anak
ada undangan dari KPP untuk mcnsukseskan
pasti dcngan kecarnatan
1\'I,JlIstakaan
Tirnur kita mengadakan
usia perkawinan,
lalu conroh lainnya ada kegiatan
lei kl'na gusuran
Y,!!l!;;
Forum Anak. karni juga mernfasilitasi
kalau di Jakarta
ITI\' I AIDS. tenrang pendewasaan
N;l~lonal.
SK pembentukan
dalam setahun. Dalarn perternuan rersebut, sebanyak 3 kali mendatangkan
n~1I.isumber gUJ1a mernberikan
<1;)'1
sudah rnenetapkan
rcmaja,
Visi
pendewasaan
lalu Sudin
Sudin Kependudukan
dan
), llu"nhiuHJ~' koordjl1~Hi {lnt ••ra KPMP dengsn .BPMPKB Provias! DKJ .Jakarta tcrksdt pCllgurusutam1tan BI'MPKB kan
PLUHit
partitJipasi nnak ini?
darlsegala
keglatan Forum Anak Jakarta, jadi pasri berkoordinasi
dCrl~~m kami karcna llnsg.Ot:f.i dnri Forum Anak Jakarta (FORAJA) yang
ada di
B1'MPKB tcrdiri dttri Forum Anak di tingkat kota juga. 4. Sumhcr dflY" upa
8UjU
yang diperlukan
partisipasl
pcngarUl"utnmfU10
untuk mendorong
pelaksanaan
program
anak?
Surnbcr daytt ltu misalnye sarona untuk anak-anak Forum Anak Kota Jakarta Tirnur kiw fusilitasi mengenai
Forum Anak. Untuk sumber daya anggaran
kita scsuaikan
dL'l1gnn t\PBD saja, Kalau dari sisl SDM itu misalnya dari staf-staf yang ada di Subid Pernbcrdayaan Alumru
Perempuan
dan Perlindungan
Forum Anak untuk membimbing
Anak. Yang lainnya kita berdayakan anak-anak
dcngun WVI mereka juga turut menjadi pcndamping
yang baru. Terus kita juga anak-anak
juga tetapi mereka
bani tokus kc cmpat kecarnatan. 5. Saruua program
prasarana
apa saja yang dibutuhkan
partlslpasi
I lntuk Sckretariar
anak? Bagaimana
untuk
dengan kondisi
mendukung
pclaksanaan
saar ini?
Forum Anak dulunya ada. tctapi berhubung ada pembagian ruangan
hersarna dcngan Sudin Sosial maka sekarang jadi tidak
ada deh. Untuk data karena
bclum lengkap semua Forum Anaknya jadi belum kita Japorkan ke BPMPKB. 6. ;\ pakah
mctodc yang diterapkan
KilJ11i mernfasilitasi
untuk melaksanakan
program
ini?
Forum Anak sesuai dengan anggaran yang ada khusus untuk
Forum Anak, karni juga rncngajak mereka untuk berpartisipasi
dalam kegiatan-
kcgiatan yang kita (KPMl') lakukan misalnya saat ini dalam rangka pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Tapi tetap kita beri rnereka kesempatan untuk rnercncanakan
sarnpai melaksanakan
sesuai dengan ide mereka tapi tetap juga kim
awasi juga. lntinya kita sekedar memfasilitasi, mernbina, dan memberikan saran saja.
Dimcnsi lrncrpretnsi 1. A pakah yang dimaksud Menurut
dengao pengarusutamaan
saya, pengarusutamaan
mengajak anak-anak
mcrcka dan lain sebagainya, mereka
anak?
anak itu artinya kita dari pemerintah
untuk ikut aktif berkegiatan dalam pembangunan
disamping kita juga memperhatikan
mengajarkan
partisipasi
partisipasi
masyarakat
hak-hak mereka seperti apa yang dibutuhkan oleh
Dengan adanya pertemuan Forum Anak ini juga, kita
untuk aktif bersuara
apa sih yang mereka
butuhkan
dari
pernerintah
schingga kita dari KPMP nantinya bisa berkoordinasi
dcngan sektor-
sektor lamnya sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. 2. Apa tujuan yang bendak dicapai dari pelaksanaan
Tujuannya
itu kita berharap
anak-anak
partisipasi
anak ini?
itu berani rnengungkapkan
apa yang
diinginkan oleh mereka sesuai dengan hak-hak mereka. Kemudian, kami juga bisa menyediakan tempat-tempat bagi mereka berakti vitas karena saat ini ruang terbuka di Jakarta sangat terbatas sekali, nah saat ini kan kita sedang usahakan pembangunan RPTRA sehingga anak-anak dapat memanfaatkan waktu luangnya dengan kegiatankegiatan positif 3. Apakah
anak
pabam
untuk
berpartisipasi
dalam
peogambiJan
keputusan?
Jelaskan: Kalau anak-anak yang
aktif di Forum Anak Jakarta sih mereka sudah paharn karena
melalui pelatihan-pelatihan
yang kita berikan mereka menjadi lebih terbuka dan
tennotivasi untuk bersuara menyatakan keinginan dan kebutuhan mereka. 4. Apakab dalam melaksanakan terdapat
pedomao
program
pengarusutamaan
partisipasi
anak telab
pelaksanaan?
Sudah ada dari Kementerian Pernberdayaan Perempuan. S. Apakah
pelaksaoaao
program
tersebut
dipabami
dan dijalankan
deogan baik
oleh para stakeholder yang terlibat? Ada yang sudah paham dan ada yang belum. Tapi kita sudah sosialisasikan ten tang
forum anak 6. Apa
kendala
peugarusutamaan
yang
dibadapi
partisipasi
oleb
KPMP
dalam
anak ini? Bagaimaoa
melaksanakan
program
solusi yang telah dilakukan
untuk mengatasi keodala tersebut?
Pertarna, partisipasi anak ini belurn begiru ban yak dipahami oJeh orang. Jadi kadang hanya sebatas mereka yang kita berikan sosialisasi dan mereka yang aktif dalam forum anak, masih sebatas lingkungan itu saja. Kadang di masyarakat juga masih berpikir kan sudah ada Karang Taruna, nah sekarang muncul Forum Anak, apa sib Forum Anak itu? Nah masyarakat belum ban yak yang rnengenal tentang Forum Anak. Nah kedepannya saya rencananya ingin melibatkan pihak. sekolah, karena memang Forum Anak yang ada saar ini kita minta langsung dari masyarakat sehingga masih ke ulitan juga untuk merekrut anak-anak. Kedua yangjugajadi
anak-anak
yang bisa untuk
kendala, karena wakru
Forum Anak hanya sabtu dan minggu.
menyesuaikan dengan waktu " ang mereka miliki
Jadi kita
dukungan dari elit politis baik di tingkat eksekutif
7. Bagaimana terhadap
pelaksanaan
partisipasi
maupun
Icgislatif
anak?
Kalau dari Walikota ada misalnya mernbuat SK tentang Forum Anak. Kalan dan DPRD mereka mendukung
melalui menyetujui
usulan-usulan
kegiatan kita yang
terkait Forum Anak. 8. Bagaimana pelaksanaan
peran
pemangku
program
kepcntingao
pengarusutamaan
swasta digerakan partisipasi
untuk mendukung
anak? Berikan contohnya!
RPTRA itu full
Kalau swasta mereka lebih kepada CSR nya seperti pernbangunan pernbangunannya 9. Bagaimana
dari swasta.
dcngan opini rnasyarakat
dengan adanya pelaksanaan
Opini masyarakat
program
seeara umum dan orang partisipasi
tUB
secara khusus
anak ini?
masih kurang terkait partisipasi anak, ya karena masih belurn
menyebar tentang Forum Anak itu sendiri. Kalau orang tua anak yang akrof di Forum Anak semuanya rneyetujui karena kegiatan-kegiatan serba positif, menambah
wawasan, menambah
yang anak-anak mereka ikuti itu pengalaman
dan juga menambah
temanjuga.
Dimensi Aplikasi 1. Scjak kapan pelaksanan
program
partisipasi anak dilakukan?
Sejak tahun 2013 sesuai dengan Pergub ten lang penetapan
Kota Jakarta Timur
sebagai Kota Layak Anak. 2. Bagaimana
teknis
dalam pengambilan
pelaksanaan
program
pengarusutamaan
partisipasi
anak
keputusan?
Melalui pelibatan Forum Anak dalam musrenbang. Tapi kalau Kola Jakarta Timur di tingkat Kelurahan sih sudah mulai kita himbau untuk mengikutsertakan
Forum Anak
mulai dari Rembug RW, cuman musrenbang di tingkat Kola kita belum. Alasannya karena ada kendala juga nih dalam peraturan dari Kemendagri musrenbang
yang di undang,
rnungkin
dari KPP sudah
terkait peserta
ada instruksi
untuk
mengundang Forum Anak dalam Musrenbang tapi mungkin belum ada link dengan Kemendagri tentang ini, jadi kelurahanlkecamatan
juga jadi tidak bisa mengundang
Forum Anak karena mereka tidak masuk dalam daftar peserta yang diundang.
3. Scj.ruh yang telah musrenbang? t:lnggapan
berjalan,
Kepada dari
para
siapa
apa saja usulan saja usulan
pemangku
anak yang diusulkan
tersebut
kepentingan
diberikan?
sasaran
pad a saat
Dan bagaimana
pemberian
usulan
anak
tcrscbut? K.'l.lu Musrenbang 1-.'" rd inasikan
saat ini rnemang
bel urn, tapi tahun depan insha a.llah saya
ten tang ini. Yang kita lakukan
saar ini baru sekedar
penguatan
h'l .sitas Forum Anak itu sendiri.
NIP. 196306290119912001
MEMBER
CHECK Kodc lnforman: 2.1
Nama
: Wardoyo Djohar
Jabatan
: Ketua lembaga
Perlindungan
Anak Provinsi DKI Jakarta
Dimensi Organisasi 1. Siapa yang menjadi leading sector pelaksana program pengarusutarnaan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik di DKI Jakarta? Sebcnarnya program KOla Layak Anak ya yang saar iui sedang dijalankan di OKI
Jakarta. Ini salah satunya ada tentang partisipasi anak. Sebcnarnj a untuk program pengarusutarnaan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik ini saya belum pcrnah dengar. Tapi kulaupun ada iruinya bagaimana program peningkatan partisipasi anak di DKI Jakarta ito ada eli BPMPKB. 2.
iapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program partisipasl anak dalarn perumusan kebijakun publik?
pengarusutamaan
BPMPK(3. Kalau di tingkat kota itt! KPMP ny a. Kemudian juga S"PD-~K PD scperti dinas so ial. dinas pendidikan. dinas lainnya seperti itu. Terus paling ini bcrjcnjang dari ringkat kecamatan sarnpai ke kelurahan juga terlibat dalam memlasilitavi pernbentukkan forum-forum anuk seria melibaikan forum anak tersebut ke dalarn musrcnbang (musyawarah perencunaan pembangunan), OPRD juga peril! untuk ikut serta dalam rnelibatkan anak dalarn pengambilan keputusan.
Kalan di Provinsi
3.
Bagaimana
itu
keterpaduun
antar
lernbaga pelaksana
rersebut
dilakukan?
lnsiruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta teniang KOla l.ayak Anak say a rasa DKI Jakarta sudah punya Gugus Tugas Kota Layak Anak. Ini bi a di tanyakan langsung kc BPMPKB scbagai lending sectomye. Karena ini merupakan
4. Apakah ada mctode te ..tentu yang dibentuk olch Pcmerintah Provinsi DKJ .lakarta dalam melaksanakan pcngcmbangan partisipasi anak? Paling Pernerintah DKI Jakarta sudah mcrnbentuk Forum-Forum Anak secara berjenjang mulai dari tingkat Provinsi kernudian berjcnjang ke tingkat kota/kabupaten. kecamatan sampai kelurahan judi pcndekatannya top dow n dan iru sudah di sahkan berdasarkan kalau di tingkat Provinsi SK Gubernur. kalau di ungkat Kota/Kabupatcn SK Walikcta, Kelurahan Camut sctcrnpat,
dan Kecamatan
berdasarkan
SK Lurah dan
SK
5. Bagaimana
bentuk
Provinsl 1>1<1.Jakarta
keterlibatan
LPA dalam
meruenuhi
hak partisipasi
anak di
Dimt"h-ti 'ntfl·rt~t. sl: t. .'\pnlillh maksud
linn rujuan dari peluksaauan program pnrtisipasl anak? Program ini rl:n(ln~ ,JiIJ"U"illl -upa: a kcbijakan-kbijakan ).Ing dihasilkan itu juga bl'r~rd,t 11 anak I id.rk hun~ ,) b~r,>pt:ktl I orang de« asa -aia. Kan selume in i 51.: pe rti lru ) a b.lh" II kchij.ikan progrumnvn untuk anak iupi ) (11)£ mencntukan hall)" l)r:lIlg dcwasa. IIJJI.. melib.ukan :lnnk .. \I:lJ..an~;'1 program ini sangat pcruing
esuai dcngan
kcbutuhun-kcbutuhan
ana".
lnuny a yang
ingin
di capui dari
proguun ini anak I11CIllPlJn~ai peruu ~~.'rlaaktif di dalam p nerapan kcbij.rkan publik. 2. "PH. tuluk ukur kcbcrhu silun pelak nn:HIII prugrurn partisipasi unak dalam pcrumu nn kcbijukun publik ini? 1\)101...ukurny a )n keuka unuk uu diikutscrtakan dal.un Musrenbang kcmudian anak dibcrikan kcscmpatan untuk men) at.rkan pcndapainy a flu dari scgi ketcrlibatnnuya .. Duri ~l'!;i komcnnj a diliha: apakah kctika pcndapat anak itu dijudik.in sebagai masukkan didalam pen) II unan kcbijnkan dan anggaran rapi ini musih peril! ditelit] lehih jauh. Cumnn untuk sekarang iru mcmang Iokusnya kcpada pelibaran unuk dalam musrenbung dan an.ik itu dibcrikan kescmpatan untuk berpendapat.
3. Bagalrnuna tnnggapan dari implementor terhadap pelaksanaan program parti: iprlSi anak dalam perurnusan kebijukan publik ini? Sa~ a pikir karcna ini adalah kcbijakan dari perncrintah. mereka harus mcndukung. Ada kcwajiban untuk rnendukung di tingkat kelurahan hinggu kota ierhadap kebijakan Pemprov tcrsebut. I'api rnemang ini rncnjadi hal baru. Judi tanggapannya ya paling baru sckedar sosialisasi supaya tahapan selanjutnya mereka dapat berperan serta untuk mendukung dan meningkatknn
4.
parti ipasi anak iru.
Bauairnana dukungan yang diberikan oleh elit pernangku el sckutif dan Icgislntif terkuit pcmcnuhan hak partisipasi
kepentingan anak?
baik dad
Bam
e..baras mengikutscrtakan Forum nak dalam Musrenbang. Kalau di tingkat beluru tcrbuka akses unruk anak untuk berpartisipasi dalam pencnruan dun pcnciapan kcbijakan pub I ik. lcgislanf
S. Bagaimana keterlibatan SW3sIa tcrkait pcmenuhan hak partisipusi anak? Swasta itll bcrpcran ml.!l:llui !..eg.intan C>;R 11) a sept'r1i Illi ;1In):1 I11cmbangulH'm taman 1I1lltlk :..I""!..alJu m~n~ l.·dinkdll la~ilila~ samna berrnain Llnlllk anal.. ~crerti di mall alau ",upcfmarl...el dnll lain 'cbag:\ln~ u. Jndl s",o~to 1111kl,ih digl.!rakan Illcinlul program CSR nya Ilu ladi.
6. B,lgnimunH
dukung-all
11111 )Rrllkat
IlKI Jlll·mrtll tl'rkllit
pclnk.":lIHUltl
pnrtisipnsi
Hlluk di 01'1 J"kurtn'! III i hal bam. jud i m:w IllcnullIbuhkenlbnllgJ..::lJl pemaharnlln I1lfl~yarakal tcntang puni~ipo"i ollllk Icwol :-.o:-.ialis:lsi illl lulli. Tupi . ~:bcl1'lrnY:l )tlng lebih kU:H ilLl ndJlah <'incrgi tllltara p~mcrilllnh I.kng.lIll L 'M Jadi yang kbih menoor0ng LSM 11) a lcrutumn di \\ ila)nh bin(\:l11Il~U L ·tvl ll:r Cblll i\ler~k;J lllrUI b...:rpt:ran mcnjadi Ii:! i I ilillOr- fasi lilutor annk Lllltllk 11l~:lldorollg ..1l1ak LInt uk berpa rt isipao;i dan ku I(lli L1mllk nUl,,) araknl I1lcr~b IIlCmbOllill Illelahukall o!:>iali~,I~ilenlnng hak-hak I1I1<1k.
7. Apakah dalam meHbnt},tlll alluk dnlil.lu pros~·.!i JWtll;tumhihll\ kcptHl1sJlU kchijaknn ,Ida xtaudar pelnyunnn minimlllo)'f\'! Kalau di behcrapa kmhllgl1 khll~US"}H ll~mhfl~;'1 tu11l1,itt! ~udt1.h 1)1111>,,1 Int yll!ll:l rtUa,ll1t-l kita hahas ('11I1d /)1111('("/10/1 !Jr1l1'I,t/III'(·.Tapt kflllw ylIrlg dltCfllllkttll nkh p\!I'Il~l'jnltlll ('IP"
dari HPMPKn
mungkin
hisa lar'g,>unt! ditanyaknn 8, Apu
kcndala
dan
Pengarusutnruaan Ja ka rra?
Dimensl
iru ,.1)II h~hllll tahu 1l111Jl~)\ill
h('llIlll ilhl
J)K I
Jl\~Mt(l
yung diulnml ,hilum Jl)cnJtllulIluH! Prc>gnun ArHll, dalnm Perumusuu !<"hijItIUlIl Pllblll{ 1I11)1\.1
hambnran
Partislpnsl
Aplikasi
I. Keglutan
UpH
yun(! dilakukun untuk parrisipnsi annk (11111\111peruru
snjll
pt'ol~rlllll
nH'wlI,IIIIII,,1I1l
IINIHl kebljukun pu!>1I1, III proviusl did jakarta'! Ada bcbcrapu kcgiatnu, knlau yHng plIllcn)..n) 11 udalah 11111,1" dillhntkuu dllltlfll Musrcnbang. Tupi eli DKI yUIIg pcrtnrnu kal] uduluh upn)fI mcuingkntkun rarljliipl\'li unak dahulu. Nah itu bugnintauu forum HIIUk
forum orang dcwasa yang menguwas:
ltu tidak ukur:
herjulun . Judi ndu
1\)I'IIil1
(lI'UIlg,
dewasn juga. Terns
ad" juga
kcgiauu:
wudah
misnlnye
purti-siptISin)ll
bcbcrupa wilaynh sudah udn ) aug mcmpunyni
scpertl
~un"m
bcrmuin.
1)1
~Hrnn" hcnnnin ini ~chnAtli icmpnt ItIlUl1.:
anak
bcrkumpul, bcrdiskusi. mcngcmbangkan minnt dan !Jnk(IIIl'I1, bcroluhrugu. bermain :;Cl'tfl mclakukun uktivitas-aktlvitus unnk luinnya. lnl )·ullg urhu lchih ,h.:lll:>
udulah IWf\,1PK 13. 2.
Bagaimuna mekunisme ketcrhbatan Forum Auuk dl1lnlll Mll~r,'"hUIIU'! Pelibatan unak dalam ~u rcnbang "(':C(lI'[I bl;l'jI:IlJnn_g saj,l untuk mcncutul.nu
di iingknt
wilayah
rersebut,
mrxalkan
untuk
koluruhan
bernrti
kl.!hl.Jnktlll
hljhij.lkull 11111Ilk
kcluruhau tcrsebui.
3, Apukah ada Musrcnbang?
syurat
dan kctentuun
tcrreutu
aunk ~'I"lgdlll'ill
htll'pl\rti~ipflsj
dulam
Paling nnnk itu yang diwak ili olch Forum Ana". Tapi knlau tli lupangnn Illn"ih h!;lllyak yang mclibatkan Karang Tarununya sill scbcnurnyu.
4, Bagairnnna
proses
pemantuuan
CV111UHsi
yang dilukukun
pelaksannan
pal'lisipasi
nnuk
1\1usrcn bang'!
5, Apakah
ada
scteluh unnk iucnglkuti
MIlSr<~l!hl\ll"(?
dulum
6. Apa saran anda terkait pelaksanaan partisipasi anak dalam perumnsan kebijakan pubJik di Provinsi OKI Jakarta? Bagairnana rnernbuat partisipasi anak itu sebagai sebuah kegiatan yang hottom lip jadi lebih sesual dcngan kebutuhan rnasyarakat lagi. kalau selarna in; kan di DKI Jakarta partisipas! anak dilakukan secant top down jadi menu rut saya kurang membumi akhirnya mengaw ang-awang karena masyarakai juga jadi tidak mengetahui peran dan fungsi Forum Anak itu sendiri,
Jakarta. 25 Februari 2015
MEMBER CHECK Kode lnforrnan: 2.2
Nama
: Rachel Priyoutorno
Jabatan
: Program Manajer A DJ> Susukan Wahana Visi Indonesia
Oimensi Organisasi 1. Apa tugas dan pernn Wahana Visi Indonesia untuk mewujudkan pemenuhan hak partisipasi anak di Provinsi OKl Jakarta? Wahana Visi adalah sebuah organisasi yang concern dengan kcsejahteraan anak. sehingga ketika program pembangunan suatu wi layah katakanlah Provinsi DK I Jakarta. jika ada persoalan anak maka Wahana Visi ikut peduli karena mernang fokus wahana vis: itu adalah ana. Visi karni adalah "untuk setiap anak hidup utuh sepenuhnya. Doa kami tekad untuk rnewujudkannya". Sehingga karni ingin berkontribusi agar anak bisa hidup sepenuhnya. Bentuk kontribusi karni mulai dari intervensi jasmani dan rohani anak sesuai dengan prinsip hak dasar anak. hal hidup. hak tumbuh kern bang, hak perlindungan dan hak panisipasi. Dalam hak hidup anak, karni berkontribusi terhadap derajat kesehatan ibu dan anak (nutrisi) melalui pernberdayaan terhadap puskesmas dan pernberdayaan terhadap kader-kader posyandu di rnasyarakat. Kemudian untuk hak tumbuh kembang kami tidak rnelakukan intervensi langsung tetapi karni mempunyai program pemenuhan waktu luang. Kami memfasilitasi perpustakaan-perpustakaan keliling contoh Mobil Sahabar Anak (MSA) yang keliling di setiap wilayah. kemudian di sisi lain ada kelompok-kelompok belajar anak yang kita narnakan Kelompok Belajar Anak (KBA) berdasarkan minat dan bakat anak. Lalu untuk hak perlindungan anak, kami sangat concrn penyebarluasan informasi tentang Konvensi Hak Anak (KHA) apalagi terkait dengan isu KOla Layak Anak. itu karni melakukan penyadaran tentang hak-hak anak ke masyarakat, ke sekolah, dan anak-anak. Dalarn aspek partisipasi kami mclakukan pendarnpingan-pendarnpingan terhadap forum-forum anak. Bahkan ini jauh sebelum Provinsi DKI Jakarta rnenginisiasi Kala Layak Anak. karni sudah melakukan pendampingan terhadap forum anak sejak tahun 2006. Anak-anak tersebut kami tingkatkan kapa ita nya tentang kepernirnpinan. pengorganisasian. kernudian juga pengetahuan tentang konvcnsi hak anak dan Undang-Undang Perl indungan Anak. Untuk setiap program kam i punya segmen usia anak terhadap program. untuk forum anak usia yang kami bimbing adalah usia remaja antara 13 sid 18 tahun. Kami juga punya program pcnyadaran tentang bahaya HIV/AlDS, Narkoba, dan pengctahuan tentang Kespro (Kesehatan Reproduksi) serta pencegahan Seks Bebas, Dcngan dernikian anak bisa atau marnpu untuk mengatakan ''TIDAK'' pad a hal-hal sernacarn itu terutarna di Kota Bcsar scperti Jakarta. Untuk melaksanakan program ini karni punya SSI (Sahabat Sumber lnforrnasi) yang juga merupakan bagian kegiatan dari Forum Anak.
Selain
Ill", ..
l:
hi'1t h."fa"pir"·,I, pH) !I,lm utMllit vducutor ~pendhhk ~Chd),I)
..1,0
J~hlPH\l·a{\
k ami W~'lr,lll~:i1t'tl.!l.'tUk Ji (. 1.~\'um.ll'\1l eillmh 1 "'lll,1
2,
J{lI...lrt.1 'l trnur
".HUl
,~."I~h .l\t.lt\,' .. !'i~l
"'1
1.1~(\(hl, t l "";Il'~H1\\\ttl v il,I)IDl dan :. k,~':llU41'~n
B"~l)irnllllll kf)or,tlnll~i uutura wnhauu \1~1 tl u&!nu t','t\lrrtuflth .lakartn H'rl,HI( pvrucnuhan hn" pnrtblplhi nuuk hI"" l orkuit
~kll)1..111
pcmeuuh.m
hl1~
1'(lIlhlp.l.;j
.ltI"", h!Wi
Jnkurta ,\.·"':,~"iIllitn ~lnll\"Hi, hq~iltl illg.1 "I.'bnlill.'I) hak 1~lrthip{l"i :\n~t". I\..\ml !"I't knill' i \'\1"111'
I""...
k1li1\l llP1\WI\I\
I "hll'""'I1~
.t'rmmll)lo.l 1\1)\
itl',j
,\ \111(11~ 11"'\\
111\1
tlllldl-.l1l1
",\!;!_i 1''''III~·lltIl.lh lll1\H" m\.'ndlltnpin~1 t-onuu-l-onnn \n ,,, dt~"ltr.n~ I \'111111 > (11)t: ...lId.III ~,"tli~,'nllll-. ~It (I kl·t:WII:llcl" \\ 111.\) nh hinnun k mu. kuui 1\l~I' ,I 1111inll\ 11111111-. 11II.""IiI'llih~,i pembcuiukan I until! .\lInk IlIlg"-,ll K\>I.I, fin~"-III ",'\',lIl1tHlln ,:m\I',,1 llll~~u' Kelurahan. i3:lhl-.,1II I-.IITII II'g.1 li,i"JI"'nn ""bul),d (HIIlI'IIInb\'t tCI"'''l~ "'01" Il\~·"t~ un,,,, ~t'"lf
.\1",,,
kora maupun j'tl\)\ iuxi, ':illlltl lui kill 1\ 1 111\1 ~ l\lh~ 1..1)",\,1 'II IlHh'~ la~"I-. ""UI-.. Kumi puny ,I :-lr,lh\~t IIIIIII~ Itl\'n~,I\" II ",:i II-. ~1'\111 termasuk keuka (liall}:! p 11(IIIIMI1I-.l·biill~ In .ubeinnr ~'hWIl1\i 1>1\.1 ,la",It'I.I knhlll~ pcnunjukan KOI:I I (1)'11-. Annk c1t \\ il:I)l1h udruini-u uif ,\'Iunth Jt1"~ltliI uu.
bai], di lill~kal
Islt 1-.\1111
IllcllgmulIg
metode tcrtenru untuk melibatkan noah bt'rptll'(lslllust ,hllnm kebijnkan? RII~ahllllnlt yMO~ dilakukau tli Pr(),'ill~IIH<1 Jul(urtll'.' 'l'crkait ini sulah satu target kami idaluh bU~(I)lna""h.:rlih.lI dnliuu I'.hl"l ~lIhIllS, ,lIlt kami mendorong anak d In kami juS,) l!lo;;'f'l~:ldar"!Hl p~lIwrilll'lh lok.il 1I(111II-.
3, Apakah
lula
pcnHIH1SllU
forum anak dulam nH'~I'l'nh~III~, JH,a berbicam J 'n~lll\ K~It.l I (\) 8'" ~\IHl~ kan scmua tcrintcgrasi antara kom itm ..'11 pemcrimuh. "I,I~) nrakru do III ~'\'t~\ttl dfll(ll11 pembangun 111 yang layuk anuk t~ll\ri kcmbnli ll~i halllh,lhlllflyn ndaluh IWtlllh.HWIfl tcntaug KLA belum meny cluruh di ranah PCltHtn!;!_i--u kcpcntingnn dan )..(,,,d I III n
melibutkan
pcmerintah
lokal tentang iru bclum kuru.
Dirnensi ) nterprctasi: 1. Apa maksud
dan tujuan pelaksunuuu partistpasi auak dalam )l{'mbtlllguuUI\'! Tujuannya Sllpa) a hak-huk nna], itu terpcnuhi dan dilil\d\lll~i olch pcmcrint.ih. f\1I.~k his:. b.:rpunisipa:-i .;",uluhn) a IlH:llllui 3 h II) allg ":-liih dil ..'1I11hi (,kit I' '1IIt'rilll:th ya1tll pt:llllhi hah nflnk, lilllhltlg.i Itn" alltl!.., dall hon\\:Ili 1I1IH~.Jadi (lIml-. ilU (X"rlll dith\rnttui scbagai IIl(IIlll~in )tlllg. IHuh bill-fin III Iny-gup ~ 'bn~ Ii 'Ckll~tlh dt",I::m )t"l~
2, BagailllulUt
Musrl'ubllng Anl!hnyn
tllnggnplllI nnctl! terknit di I)"oviu!'i 1)K. ,."I-.IlI'tn'!
pcluk~l\1l1lUU
tli lingknt R\~ ::;a.ia ,IIHI" b 'IUIlI dilil"all-.tllI.
pllrti~IJlIISI
Ili1Ilk
.Inhull
JII:-IIII di lil\~!..H' "I)W d(Illl'n)\'ill.;i
,>udah <.Ii lInc1:In~ d!lbm 1I111.;rt'nhIII::', ",'n:-\.'p tllllsn;lIblln~ iUI kill u:-tll,\Il di Inmpung till!'i ba\\ah, 1\.'I'Ipi maiah <.Iik\'d-I'v~1 f.,mull itll Illm:ih It'rlllpa~:II\, lihtHlb.1 allah
mwl-. dilibHlkan dnllllll IIllhll':lIbilllg kc,',lmaUlti tunp,l md Il\1i j)H'''l'!'- pr.I IlHI:-I'('llb \I\l!. lii lingk~H R W. 11\1 ludi "UI~IIH pill ,dignhl pt'mbungllt':11l b\.'r:;p\.'htif :111.11-. lx:itlll'l bcrkclllhnng di ling"111 lohlli. lingknl pruvilll.,i dnll ti()~1- "l)lc' illl \tII.'IlIIIl~ :-tud!lh llWlIl'l" dcngnn :11101,., PC['$lHllullllyfl adalnh dari I ill!;.1\ II I-cC(lI1\,HlIl\ I-.l' bm\':lh illt yw'~ liulII-. a II'or ..' dcngnl1 IlIlSk knn:nH mUllgkill so:-ialbusi din IIH)nil,)f ~Ull~ hCltlill " '11IPlli kc lingl-at bu\\'uh.
I'
Pcmerintah juga kurang mengrnv ernansir sumber dl'l)'n~utjlbl:r da)'3 yuntt blf>ll berkomribus: rerhadap pengembangun KLA. Kan bisa melalui CSH. atau akt:td~lsi.
dan L ~M yang ada di sekitamya.
Yang menjadi mewujudkan
masalah juga good will leader dari pernimpin-pernimpi» Kora
Layak
Anak
masih kurang
unwk
serta sl}'1i~~lhan)it jl)ga RW. Kemudian juga hurUf; mdib"tkan
seharusnya blsa sampai minimal ke tingka; semua pihak tadi, harus ada in enrarisir dari masyarakat, dan dunia usaha,
konsisten
j
pihak
mama
Y{1iIU
pem~intijh.
3. Bagaimau» sikap masynrakat terhadap program partisipas! anak inl? Pernaharnan tentang Kota l.ayak Anak bclum sarnpai ke masyarakai bahkan di til1gkar R W belum, Ini baru sarnpai di Kclurahan saja. Scharusnya PKK bisa menjadi mitra strategis untuk mensosialisasikan tentang KOla l.ayak Anak ini karena dari 31 indikator Kola Layak Anak. 18 indikator Iainnya rnasuk ke dalarn program kerja PKK. Makanya saar ini yang scdang digalakkan oleh Pemerintah Provinsi IJKI Jakarta untuk menjangkau mernbangun RPTRA
kc masyarakat yaitu melafui PKK salah satunya dengan
(Ruang Publik Terpadu Ramah Anak).
Selain itu, Paradigrna masyarakat ientang pcndidikan dan kesehatan anak mcrupakan urusan perernpuan itu ma~ih mcluas di masyarakat. Pandangan terhadap anak itu
sendiri belum menernpatkan anak sebagai subjek aias haknya khususnya di tcngahtengah keluarga. 4. Bagairnana sikap dari pemerintah tcrhadap program partisipasi anak in;'! Kalau dilihat dari struktur birokrasi masa kepernimpinnya Bapak Ahok saar ini uruuk melihat kincrja atau performa pemimpin di level struktural dilakukan mclalui evaluasi setiap 3 bulan sckali, sehingga pcrgaruian pejabat struktural juga relatif cepat jadi mau mernulai untuk KLA jadi bcrjalan kurang lancar. karena bclurn mcmulai saja sudah
diganti lagi dengan pimpinan yang baru. K ita kan butuh dengan pernirnpin yang baru lagi. Kernudian
juga adanya
triksi
antara
melakukan
pendekatan
cksckutif
dan lcgislatif tentang anggaran juga meniadi pengharnbat untuk mengembangkan KOla Layak Anak. Anggaran soja tahun 2015 baru turun di bulan keenarn. Cukup menghambat lah segala urusan di level bawah. Di dalam gugus tugas perncrintah juga bclum mencamturnkan Forum Anak sebagai institusi yang Icrlibat mulai dari perencanaan. pclaksanaan. monitoring. dan evaluasi pemcnuhan hak, anak di setiap klastcrnya. Jadi anak terabaikan lagi scbagai subjek atas haknya. Dimcnsi Aplikasi 1. Bagaimana mekanisme kcterlibatan Forum Anak dlliam Musrenballg'! Dalam pedoman Mlisrenballg kan ada yang namanya rra musrenbang jadi setiap R W mcngllsulj.;an 10 usulan prioritas. Tapi kebanyakan yang sa)'a lihat usulan itu kecenderullgannya lebih kcpada program fisiko scdangkan program non fisik sangat jarang. Apalagi tentang program KLA mungkin belum terpikirkan sampai kesitu.
Nab idcalnya.
anak itu harus terlibat mulai dari pra musrenbang
tersebut hakikinya PCI11 bangu nan.
asal
muasal
penyusunan
program
karena di rem bug rw pernerintah
di
bidang
2. Apakah wahana visi ikut mendampingi Forum Auak yang tcrlibat dalarn Musrenbang? Pasti ikut mendarnpingi. Kita itu perannya mendorong dan menjadi jcrnbatan kornunikasi antara Forum Anak clan Pernerintah Lokal unruk saling mensllpporl satu sarna lain terlibat dalam Musrenbang tersebut, 3. Bagaimana sikap dan respon dari forum orang dcwasa lainnya tentang kcberadaan forum Alink dalam Musrenbang tersebut? Anak sih bclum bisa rnengusulkan karena dari Rembug RW belum dilibatkan. Tetapi sekcdar rnemberikan pendapat dan rnasukan kepada kepala wilayah itu memang sudah dilakukan artinya rnungkin hanya menanggapi saja tanpa mcngusulkan. 4. Apa yang Bagalmana
perlu dilakukan implementasinya
Seharusnya
anak
perencanuanya
terlibat
setclah anak-anak terlibat di Provinsi DKI Jakarta mulai
dari
perencanaan
saja anak belum terlibat bagaimana
5. Apn kcudala pembangunau
dan harnbatan untuk di Provinsi DKI Jakarta?
dalam
hingga
Musrcnbang?
evaluasi.
Tetapi
di
dengan evaluasinya.
mewujudkan
partisipasi
Koordinasi
lintas scktoral belum rutin dilakukan jadi
Seharusnya
ada rapat gugus tugas yang direncanakan
auak
dalarn
sifatnya rnasih insidentil.
schingga
tcrlihat progresstvy»
sudah sarnpai mana. Nah ini yang belum berjalan. Masing-rnasing koordinaior dari Gugus Tugas KOla Layak mulai dari provinsi sampai kccamatau harus juga mengumpulkan anggota-anggotanya supaya ada komunikasi yang rutin antar stakeholder tersebut. Kan bisa diintegrasikan dengan pcrternuanpertcmuan rcgulcr jadi tidak harus dengan pcrtemuan khusus untuk mernbahas KLA ini, khususnya eli kecarnatan kan ada rnuspida (rnusyawarah pimpinan daerah) kecamatan jadi bisa melalui muspida tersebut melakukan perternuan gugus tugas KLA
nya. Gugus rugas KLA di iingkat provinsi clan kala rnemang sudah aktif lah tetapi ditingkat kecarnatan baru sebatas pada administratif saja artinya sarnpai di atas kertas tctapi aktif arau tidaknya bclum terlihat.
jakarta. 22 Juni 2015
(Rachel Priyoutorno)
MEMBER CHECK
Nama
: Dr. Seto Mulyadi
Jabatan
: Sekertaris Jendcral Komisi Nasional Perlindungan Anak
Dimensi Orgaobmsi saja yang berperan dalam pelaksanaan program pengarusutamaan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik? Seluruh unsur pernangku kepentingan baik dari Pemerintah, Dunia Usaha, serta Masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah perlu bersinergi dalam rnemenuhi hak-hak anak baik hak turnbuh kembang maupun hak perlindungannya.
1. Siapa
Dimcnsi Interprctasi: 1. Apakah
dan segi usia, anak sudah dapat dimintai pendapat dalam proses perumusan kebijakan atau pengambilan kcputusan? Anak ini kan usianya macam-rnacam. Kalan anak umur 2 atau 3 tahun tentu belum bisa. Tetapi kalau rnisalnya rnenjelang remaja. paling tidak usia 12 sarnpai kurang dari 18 tahun untuk kebijakan publik pada dasarnya sudah bisa. Kalal! untuk sekedar pendapat kebijakan di dalam keluarga, misalkan pilihan masuk sekolah apakah sekolah formal atau home schooling anak umur 7 atau 8 tahun juga sudah bisa. 2. Apakah tujuan dan manfaat dari pelibatan anak dalam perumusan kebijakan publik? Supaya kebijakan publik ini tidak merugikan anak atau melanggar hak-hak anak, karena mernang UU Perlindungan Anak menjamin bahwa suara anak harus di dengar, Pasal 10 UU Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa suara anak itu harus didengar. Termasuk ketika terjadi perpisahan orang tuanya, anak wajib diminta pcndapat mau ikut ayahnya atau ibunya. Manfaatnya adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, agar perkernbangan j iwa dan potensi-potensinya tidak terganggu sehingga bisa lebih optimal. 3. Seberapa besar potcnsi anak dapat mempengaruhi para pembuat kebijakan untuk mendengarkan dan merespon kebutuhan mereka? lntinya cukup besar kalau isinya positif logis, dan masuk akal, sehingga mengingatkan juga. Walaupun agak terlambat, seperti misalkan, Ujian Nasional ini sudah lama disuarakan kira-kira waktu zaman nya Pak SBY 3-4 tahun yang lalu, akhimya toh bisa juga Menteri Pendidikan baru yang saat ini sudah mulai mempertimbangkan suara anak terkait Ujian Nasional ini. Yang belum diambil itu FeTe. FeTe itu adalah sebuah konvensi yang melarang rokok di iklankan di media televisi dan sebagainya, terus promosi dan sponsor rokok juga tidak dipcrkenankan. ltu karena, satu-satunya negara yang ada di Asia Pasifik ini yang belum meratifikasi tentang ini adalah Indonesia. Padahal negara yang menyusun naskah tentang ini, salah satunya adalah Indonesia sangat aktif pada waktu itu. In; juga salah satu yang mendapatkan masukan dari anak -anak,
4. S,agalma.". l1JJlppart ka'K uto ttrbadap kttt1'f_Aklltt Ptroprov l)KJ J:ak~u'(f., llpakah trudah sensi:tl'I anak / p ..o 30.,,·((1 Utogk.ab ,apit yang haru d.lAkukl'lDjib terd3ttat rarr~augt\ft kebijakAn yang berpoteasi m,0rugUum kepeDttngan dan dlM segi proscd ura I tidak rnemberi ,ruang bagi ,uulk untu" membcnkAJJ muukaooya? Jujur mernang belum. Mesklpun Inngkah kessna ada. tetapi belum tnm)lok dlrasakan, Artinya kebutuhan anak masih masih belum menjttdi prioriws urnma d8larn pembangunan, misalnya jrulln"';alan atau tempal bermaiu untuk anak jugo masih kurang, lulu iklan-iklan rokok juga masih banyak yang bertebaran dimana-rnana y8I18 membawa darnpak yang sangat besar sekall bagi perkembangan unak. kemudian masslah keamanan untuk annk-anak, juga narkoba yang mulai menyerang anak-anuk. Nail, ini belum mendapatkan jaminan adanya rasa aman terhadap pengaruh-pengaruh tersebut, Belum lagi gambar-garnbar atau film yang mcngandung unsur pornogrnfl, torus anak-anak yang bebas untuk keluar masuk internet sehingga mudah bagl mereka untuk mengakses situs-situs porno itu. Ya, dalam hal in; diperlukan persn oNUlg dewasa yang peduli terhadap anak urrtuk turun rangan, kan sudah banyak polisi sahabat anak, wartawan sahabat anak, ada juga asosiasi pengusaha yang produkproduknya juga ramah untuk anak, rnaupun juga Korunas PA, KPAI scmua harus terjun untuk turun tangan menangani hal itu dimana anak-anak tidak berdaya menghadapi hal tersebut. Dimensi Aplikasi 1.
Bagaimana gambaran pelaksanaan partislpasi anak dalam perumusan kebijakan publik? Sekedar garnbaran saja, Komnas Perlindungan Anak merintis adanya Kongres Anak dalam rangka memenuhi hak partisipasl anak. Nah, di situ berbagai kebijakan termasuk dorongan supaya pemerintah mengontrol telcvisi dan program-program telcvisi, kernudian supaya pemerintah bisa meratifikasi konvensi pernbatasan pengedaran roko internasional atau larangan iklan merokok itu justru dari suara-suara anak yang disarnpaikan kepada presiden pad a saat hari anak nasional, tcrmasuk dulu ujian nasional untuk dihentikan itu juga masukan dari anak. 2. Kebijakao, program dan kegtatan scperti apa yaog patut mendapatkan rnasukan dari anak? Kebijakan di. bidang pendidikan, misalkan Ujian Nasional, lalu Kurikullum 2013 juga mendapatkan masukan dari dimana anak-anak merasa bcrat schingga disalurkan Kongres Anak. Kemudian di bidang kesehatan, yo. tentang rokok itu. Di bidang kesejahteraan, misalkan mendesak disediakan t.aman berma.in anak yang gratis bagi anak-anak yang tidak mampu. Kemudian, dulu juga ada desak.an kartu schat, kartu pintar itu juga jadi salah satu yang menjadi masukkan anak ulltuk membantu anakanak tcrlantar, anak-anak jalanan, dan buruh anak. ltu sesuatu yang justru untuk kepentingan terbaik bag] anak-anak. 3. Adakab inisiatif dari Pemprov DKI Jakarta uotuk menjalaukan program partisipasi anak tcrutama tcrkait masa.ah yang berkenaao saat iui tcutang kurangnya isu partisipasi anak? Waktu itu sempat pada 7..aman Pak Jokowi, Saya menyampaikan itu ke BelialJ dan akan dilakukan. OKI Jakarta sudah dicetuskan untuk menciptakan situasi Jakarta menjadi Kora yang Layak Anak. Karena waktu menjadi Walikota Solo, Pak Jok()wi sudah mendapatkan predikat Solo sebagai Kota yang Layak Anak. Tapi kita bclum lihat kelanjutannya di masa Pak Ahok sekarang apakah sudah diimplementasikan apa
befum. Ya, mudah-modahan ini bisa menjadi kebijakan yang dilanjutkan oleh Pak Ahok. 4. Menurut pendapat kak seto, apakab Pemprov DK! Jakarta sudab taoggap atau respon terhadap kebutuhao anak dengan melakukao temu konsultasi anak ataD dengar pendapat (hearing) dengan anak? Memang belum terdcngar, Jadi, ya dirnohonkan hal ini bisa menjadi program dalam rangka mcnyambut Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli nanti. Bahwa ada langkah-langkah yang lebih konkrit lagi. Kalaupun ada ya paling forum anak ya.ng justru dirangsang oleh Lembaga Perlindungan Anak di tingkat Provinsi. Paling iru S. Menurut kak seto, bagaimaua komitmcn Pemerintab Provinsi DKJ Jakarta dalam memfasilitasi keterlibatan kelompok anak baik dalam implemcotasi, evaluasi, maupun reneana tindak lanjut perlindungan anak dari berbagai perlakuan salah? Mernang masih belum tcrdengar nyaring bunyinya, Kadang-kadang lebih sporadis saja, kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. Jadi, belum menjadi suatu kebijakan yang betul-betul melibatkan semua pemangku-pemangku kepentingan perlindungan anak, baik legislatifmaupun eksekutifnyajuga belum bersuara ke arah sana. 6. Apa kendala dan bambatan yang dialami dalam menjalankan Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kcbijakan Publik di DKI Jakarta? Solusi apa yang perlu dilakokan untuk mengatasi kendala tersebut? Hambatan utamanya adalah paradigms keliru yang rnasih mewamai dari orang dewasa yang mungkin sebagai penentu kebijakan. Jadi, para pejabat sendiri yang kurang melihat pentingnya suara anak ini di dengar atau suara anak dilibatkan dalam berbagai kebijakan-kebijakannya, Terus ini juga masih mewarnai unsur-unsur para pendidik, baik itu guru-guru. Guru itu masih otoriter, memaksakan kehendak, Contohnya saya pernah mendengar di daerah Bintaro masih ada guru yang menempeleng muridnya. lni sangat disayangkan sekali zarnan sekarang seperti ini kok masih terjadi. Solusinya adalah harus ada suatu gerakan yang lebih konkrit. Salah satu yang saya cetuskan adalah perlunya dibentuk satgas-satgas (Satuan Petugas) perlindungan anak di tingkat yang paling awal yaitu RT maupun RW. Karena Komnas Anak dan KPAI itu terlalu jauh, sehingga penanganannya kurang optimal, karena untuk melapor itu jaraknya jauh sekali. Kalau setiap RTIRW punya satgas perlindungan anak ini diharapkan upaya anak untuk rnenyuarakan kepada minimal pemerintah terdekat dengan lingkungannya tentang permasalahannya dapat ditangani dengan baik, cepat dan tepat Saya juga pernah lontarkan kepada Pak Ahok agar OKI Jakarta juga rnernbentuk Sargas Perlindungan Anak di tingkat RT/R W dalam rangka mendengar suara anak agar pelanggaran hak anak ini tidak semakin massive.
Tangerang Selatan, 3 Februari 2015
(Dr. Seto Mulyadi P.Si., M.Si)
MEMBER CnECK Kode Infonnan:
Nama
: Yashinta S. Putri
Jabatan
: Pelaksana Tugas Ketua Forum Anak Provinsi DK) Jakarta
3 ..1
Dimeusi Organisasi 1. Kapan pembentukan Forum Anak Provinsi DKI Jakarta dilakukan? Apa landasan kebijakan yang mcndasarinya? Kebetulan saya ini dari generasi kedua. Pembentukkan Foraja sendiri awalnya dimulai dari ernpat tahun yang lalu 14 Mei 20 II. Pembentukkan Forum Anak Jakarta berpedoman pada kebijakan Kota Layak Anak yang mana salah satu indikatornya adalah dibentuknya Forum Anak. Status Forum Anak Jakarta berada di bawah binaan BPMPKB Provinsi OK) Jakarta dan kepengurusan kita masih berdasarkan SK Kepala Badan BPMPKB Provinsi OKI Jakarta dan untuk angkatan saya itu SK Kepala Badan BPMPKB Nomor 301 Tahun 2013. 2. Apa tujuan pembentukan Forum Anak Jakarta? Kita ini sebagai wadah partisipasi anak, dimana suara-suara anak yang ada di OKI Jakarta khususnya itu kita tampung kemudian kita yang menyampaikan kepada pemerintah daerah, Tapi, kita juga sebagai forum anak sadar tidak bisa turun langsung untuk misal memberantas pendidikan yang kurang adil dan sebagainya karena itu bukan tugas kita. Tapi kita cuman menyampaikan kepada para pemangku kepentingan yang punya kewenangan di bidang itu supaya kebutuhan untuk anak itu sendiri yang mungkin luput dari jangkauan pemerintah bisa ditindaklanjuti. Kemudian, kita disini juga kan sebagai bagian dari program Pemerintah Provinsi OKJ Jakarta terkait Kota Layak Anak, di Forum Anak itu mendapatkan ilmu berharga tentang berorganisasi, terus banyak pengetahuan yang bennanfaat lainnya yang bisa kita share lagi kepada ternan-ternan kim lainnya, entah itu di sekolah, atau di Iingkungan rumah, atau di forum anak tingkat lainnya. Jadi, kedudukan Forum Anak di sini harus bisa sebagai penghubung atau jembatan bagi yang lain, baik itu antara pemerintah dengan masyarakat, antara forum anak lainnya, dan sebagainya. 3. Bagaimana mekanisme pcmilihan kepcngurusan Forum Anak Jakarta? Jadi dua tahun yang lalu, saya dan reman-ternan dikumpulkan di BPMPKB yaitu perwakilan dari rnasing-masing wilayah harus ada. jadi disitu kita sistem pemilihannya melalui voting, pertama di tanya siapa yang ingin mengajukan diri untuk menjadi pengurus. Setelah ada kandidat, akhirnya dipilihlah melalui voting. Setelah voting selesai, mengkerucutlah hingga akhirnya terpilih siapa yang menjadi ketua, wakil, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya. Nah dalam pemilihan itu, kita diharuskan masing-rnasing orang untuk mempromosikan visi dan misi kita itu apa. Kemudian perlu ditambahkan juga perwakilan anak dari masing-masing wilayah itu ada yang berasal dari kelompok pramuka, kelompok agama, ada perwakilan dari kelompok forum anak setiap kecamatan, sama dari yayasan anakjuga.
4. Apa kendala dan hambatan yang kaliao hadapi? Sebenarnya kendala kita itu 5081 wakru sih kak karena kita kan sekolah juga. Tapi memang untuk pertemuan Forum Anak Jakarta sendiri kim lakukan di hari libur seperti sabtu dan minggu supaya tidak terbentur dengan waktu sekolah. Dimensi ] nterpretasi 1. Bagaimana tanggapao kalian terhadap pelaksanaan program partlsipasi anak dalam perumusan kebijakan publik ioi? Kiln senang dengan adanya program kota layak anak di OKI Jakarta karena kita tahu bahwa di negara-ncgara maju itu anak sangat diperhatikan, Kita sebagai forum anak itu ada karena kita menjadi bagian dari kota layak anak itu tadi. Kita berharap banyak sih dengan adanya Forum Anak Jakarta ini, pcmerintah lebih mou mcndengar lagi aspirasi kita, karena kita ini ada untuk memperjuangkan kepentingan semua anak yang ada di OKI Jakarta. Kita masih merasa Jakarta ini belum layak untuk anak lihat saja kasus kekerasan, pelecehan seksual, kecelakaan anak dan lain sebagainya itu menurut kami masih banyak yang perlu dibenahi. Makanya kita sebisa mungkin menyampaikannya kepada pemerintah ya salah satunya melalui Musrenbang. Tapi kalau untuk usulan atau saran kim di terima atau tidak oleh Pemerintah Provinsi OKI Jakarta itu kembali lagi kepada pemerintah apakah mereka benar-benar mau rnendengar. Keputusannya ya kern bali di tangan pemerintah. Tetapi yang penting kita sudah berusaha untuk menyuarakan hak-hak anak. Di wujudkan atau tidaknya memang kami rasa masih belum terlihat sih, belum terealisasi. 2. Bagaimana dukungan yang diberikan olch elit pemangku kcpentingan baik dari eksekutif dan lcgislatif terhadap Forum Anak Jakarta? Kalau dari pernerintah sendiri kita pernah beberapa kali mencoba untuk mengadakan Audiensi dengan Pak Ahok (Gubemur Provinsi OKI Jakarta). Jadi kita dari Forum Anak Jakarta mengajukan surat ke BPMPKB untuk difasilitasi supaya bisa bertemu dan audiensi dengan Pak Ahok (Gubernur OJ(] Jakarta). Kalau untuk sampai ke legislatif kita belum pemah sih kak, 3. Bagaimana sejaub ini tanggapan dan respon dari masyarakat umum ten tang keberadaan Forum Anak Jakarta? 8anyak juga masyarakat yang belum tahu tentang Forum Anak, bahkan ada yang bilang Forum Anak itu semacam partai baru. Bahkan anak sendiri pun ga tahu Forum Anak itu apa. Ya mungkin, itu karena kitanya juga yang kurang publikasi ke masyarakat. Karena, kita sendiri terhalang oleh waktu, kita kan sekolah dan segala macam. Untuk menghindari sisi negatif tersebut, kita juga mengajak OSIS-OSIS sekolah untuk mempublikasikan tentang Forum Anak Jakarta sehingga menarik minat mereka untuk bergabung dengan Forum Anak Jakarta. 4. Apakab ada ketcrlibatan swasta terkait pemenuhan hak partlsipasi kalian? Karni mengapresiasi usaha Pemerintah Provinsi OKI Jakarta, ya paling tidak, ada kernajuan untuk membangun Jakarta menjadi Kota yang Layak Anak. Seperti misalnya dengan membangun taman ramah anak di enam titik yang ada di wilayah Provinsi OKI Jakarta, itu juga ada keterlibatan swasta kak dari PT. Pernbangunan Jaya. Kami sangat senang dengan dibangunnya taman terpadu ramah anak tersebut, semoga saja nanti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh FORAJA bisa memanfaatkan taman tersebut.
Nall. UfJU:lkkedepal1ftya mforma.-W yang anak.·.anak FO'RAJA dopotkan bah\\'3 nnnlin)'! juga direncanua.n akan dibangun taman-taman yang terimegrasi (t'C'rpadu) tersebut di sett8p kecanu'uAll. kelurahan bahbn keinginannya sampai ke ungkat RT/RW sehingga seluruh kelurahan di DKJ Jakarta itu punYIl fasilitas taman terpadu ramah anak. Untuk pembangunan taman terpadu ramah anak ini tun diinisias] oleh lbu Veronica kak, Istri dart PaX Ahok. Ada ternan kami Ayu, dra pernah mewakll] Indonesia ke acara Kongres Annk di Korea Selatan. Jadi dia merepresentasikan tentang Air Slap Saji (Water Fowllafl1) yang blsa langsung dim inurn lcwat westafel. Karena di jakarta tiduk ada. dan iru bisa masuk sebenarnya menjadi salah satu indikator Kola Layak Anak. Nah, kebetulan pas lbu Veronica (Istri Gubernur DKI Jakarta) ingin membangun taman terpadu ramah anak di OKI Jakarta. itu rnenjadi salah satu masukkan juga agar dl taman tersebut di sediakan fasilitas Water Fountain tadi. Kan sekarang pernbangunan taman tcrpadu ramah anak tadi sedang proses, kita lihat saja hasilnya nanti seperti apa, apakah saran kita di wujudkan atau tidak. Tapi, dengan adanya taman ini saja karni sudah sangat senang, Dimensi Aplikas! l. Apa yang Forum Anak lakukan
sebelum ikut dalam Musrenbang? Judi kami mengadakan pertemuan Forum Anak dulu untuk rnernbahas apa nih yang akan kita sarnpaikan waktu musrenbang nanti. Nah, dari perternuan itu nanti kita sepakati rnasalah apa yang ingin kita sarnpaikan ke pemerintah. Kalau kami sebelum mernbawa usulan kami kepada pemerintah, biasanya kami melakukan pengamatan atau observasi kecil-kecilan lah tentang permasalahan yang ingin diangkat sebagai isu, rnisalnya masalah perokok pelajar, kita cari tahu dimana saja yang sudah terjadi, kemudian kita konsultasikan dengan fasilitator anak yang ada di wilayah kita rnasing-masing. Kernudian coba kita bawa dan diskusikan hingga ke tingkat Provinsi yaitu BPMPKB. Intinya kita rnatangkan dulu perrnasalahan apa yang akan kita tujukan kemudian kita share dengan fasilitator kita setelah itu mungkin kita akan difasilitasi untuk diskusi dengan pemerintah setempat, Nah menurut karni, yang paling urgent pertama untuk segera ditangani oleh pemerintah adalah masalah kekerasan terhadap anak. Apalagi, ada beberapa kasus kekerasan yang sempat booming beberapa waktu lalu, kami kira itu adalah efek gunung es yang baru ujungnya saja yang kelihatan, bel urn dibawahnya. Jadi mungkin lebih ke arah pendidikannya juga yang perlu diperbaiki. Mungkin, pernerintah bisa bersinergi dengan forum anak, dengan sekolah untuk rnenghindarkan anak dari berbagai macam perlakuan yang salah seperti kekerasan seksual. Kedua, masalah keselamatan anak, saat ini sedang maraknya pembegalan, jujur saja anak-anak dan orang tua pasti merasa resah dengan adanya pembegalan ini. Terus sekarang ini juga sangat mengganggu perkernbangan moral anak apalagi anakanak usia dini, sekarang moralnya sudah mulai bisa merokok di kalangan pelajar. Akses anak terhadap rokok masih mudah.
2. Bagaimana proses pelibatan Forum Anak DKI Jakarta dalam Waktu musrenbang provinsi tahun 2014 kemarin pertama kalinya untuk datang ke Musrenbang tingkat Provinsi DKI Jakarta pengambilan keputusan bersarna dengan pernerintah DKI Jakarta. FORAJA, keberulan saya, Sarah, Azham, dan Ayu yang musrenbang itu dan mewakili ternan-ternan kami yang lainnya.
Musrenbang? FORAJA di undang untuk ikut dalam Sebagai perwakilan terpilih untuk ikut
Nab. rmtu.k kedepannya
infermasi yang anak-anak FORAJA daparkan bahwa nantinya juga direncanakan akan dibangun taman-taman yang terinregrasi (terpadu) tersebut di setiap kecamatan, kelurahsn bahkan keinginannya sarnpai ke tingkat RTfRW sehingga seleruh kelurahan di OKl Jakarta itu punya fasilitas taman terpadu ramah anak. Untuk pembangunan taman terpadu ramah anak ini tuh diinisiasl oleh lbu Veronica kak, lstri dan Pak AhoL Ada ternan kaml Ayu. dia pcmah rnewakili Indonesia ke acara Kongres Anak di Korea Selatan. Jadi dia rnerepresentasikan tentang Air Siap Saji (Water Fountain) yang bisa langsung diminum lewat westafel. Karena di jakarta tidak ada, dan itu bisa masuk sebenamya menjadi salah saw indikator Kota Layak Anak. Nah, kebetulan pas Ibu Veronica (lstri Gubemur OKI Jakarta) ingin membangun taman terpadu ramah anak di DKl Jakarta, itu menjadi salah satu masukkan juga agar di taman tersebut di sediakan fasilitas Waler Fountain tadi. Kan sekarang pembangunan taman terpadu ramah anak tadi sedang proses, kita lihat saja hasilnya nanti seperti apa, apakah saran kita di wujudkan atau tidak. Tapi, dengan adanya taman ini saja karni sudah sangat senang, Dimensi Aplikas! 1. Apa yang Forum ADak lakukan
sebelurn ikut dalam Musrenbang?
Jadi kami mengadakan pertemuan Forum Anak dulu untuk membahas apa nih yang akan kita sampaikan waktu musrenbang nanti. Nah, dari perternuan itu nanti kita sepakati masalah apa yang ingin kita sampaikan ke pemerintah. Kalau kami sebelum membawa usulan kami kepada pemerintah, biasanya kami melakukan pengamatan atau observasi kecil-kecilan lah tentang permasalahan yang ingin diangkat sebagai isu, misalnya masalah perokok pelajar, kita cari tahu dimana saja yang sudah terjadi, kemudian kita konsultasikan dengan fasilitator anak yang ada di wilayah kita masing-masing. Kemudian coba kita bawa dan diskusikan hingga ke tingkat Provinsi yairu BPMPKB.
Intinya kita matangkan dulu permasalahan apa yang akan kita tujukan kemudian kita share dengan fasilitator kita setelah itu mungkin kita akan difasilitasi untuk diskusi dengan pemerintah setempat, Nah menurut kami, yang paling urgent pertama untuk segera ditangani oleh pemerintah adalah masalah kekerasan terhadap anak. Apalagi, ada beberapa kasus kekerasan yang sernpat booming beberapa waktu lalu, kami kira itu adalah efek gunung es yang bam ujungnya saja yang kelihatan, belum dibawahnya, Jadi mungkin lebih ke arah pendidikannya juga yang perlu diperbaiki. Mungkin, pemerintah bisa bersinergi dengan forum anak, dengan sekolah untuk menghindarkan anak dari berbagai macam perlakuan yang salah seperti kekerasan seksual. Kedua, masalah keselarnatan anak. saat ini sedang maraknya pembegalan, jujur saja anak-anak dan orang tua pasti merasa resah dengan adanya pembegalan ini. Terns sekarang ini juga sangat mengganggu perkembangan moral anak apalagi anakanak usia dini, sekarang moralnya sudah mulai bisa merokok di kalangan pelajar, Akses anak terhadap rokok masih mudah. 2. Bagaimana
proses pelibatan
Forum ADak DKI Jakarta
dalam Musrenbang?
Waktu musrenbang provinsi tahun 2014 kemarin pertama kalinya FORAJA di undang untuk datang ke Musrenbang tingkat Provinsi OKI Jakarta untuk ikut dalam pengambilan keputusan bersama dengan pemerintah OKI Jakarta. Sebagai perwakilan FO RAJ A, kebetulan saya, Sarah, Azharn. dan Ayu yang terpilih untuk ikut musrenbang itu dan mewakili ternan-ternan kami yang lainnya.
Wakru ikut musrenbang provinsi kita memang dapat undangannya kok kak dati BAPPEDA. Jadi kita bisa lihat jadwalnya, karen a berhubung waktu itu musrenbangnya diadakan hari sekolah jadi kita yang ikut dibuatkan surat izin dari BPMPKB ke kepala sekolah kita untuk ikut musrenbang tingkat provinsi. Pas banget kita dapat izin dari sekolah, akhimya kita ikutin deh acara musrenbangnya. Kita itu masuknya ke Sidang Kelompok Bidang Kesmas (Kesejahteraan Masyarakat) kak, jadi acaranya kan 2 hari tanggal 26-27 Maret 2014. Oi situ ada dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendidikan, dinas pemuda dan olahraga, badan perpustakaan dan arsip daerah. 3. Bagalmana situasi dan kondisi pada saat kalian mengikuti DKI Jakarta? Bisa kalian ceritakan?
Musrenbang
Provinsi
Acaranya musrenbangnya kan 3 hari dari 25-27 maret. Hari pertama pembukaannya kita ikut acaranya di Balaikota, waktu itu kita juga sempat foto bersama dengan Pak Ahok. Pas bcsoknya kita ikut sidang kelompok. Jadi pas kelompok sidang itu kita ada fasilitatornya juga kok kak, jadi ada yang nemenin kita pas kelompok sidang mulai. Awalnya ada arahan dulu dari pimpinan sidangnya. Terus dinas-dinasnya mulai pemaparan, habis itu dibuka sesi masukan dan diskusi dan kita ikut kasih masukan juga Jadi karena waktu itu pertama kalinya kami ikut musrenbang tingkat provinsi kami merasa excited jadi agak kepedean gitu kak. Pas di buka sesi masukan dan diskusi kita yang langsung tunjuk tangan tcrus bilang kami dari Forum Anak. Sempet sih kita berebut kasih masukan sarna orang-orang dewasa lainnya, tapi meskipun begitu ada juga orang dewasa yang bilang 'eh anak dulu dong' jadi kita dikasih kesempatan lebih dulu deh buat ngomong. Nah di situ kita sampaikan permasalahan-permasalahan anak yang terjadi terus sama kasih masukan juga untuk pemerintah supaya kita disediakan fasilitas ini itu. Nah pas sidang kelompok, beruntung juga kak ada LSM anak kaya Wahana Visi (mitra Forum Anak Jakarta), jadi ya cukup membantu kami untuk memberikan pandangan dan masukan kami ke dinas terkait. 4. Apa usulan yang tersebut diberikao?
kalian
bawa
Musrenbang
tersebut?
Kepada
siapa
usulan
Sebagai salah satu contoh, pada saat Musrenbang Provinsi 2014 lalu, kebetulan ternan kami Azham dia merepresentasikan bahwa di negara seperti Singapura, rokok itu sudah diberikan gambar peringatan tentang efek samping rokok tersebut, sedangkan di jakarta sendiri belum. Alharndulilah ternyata sekarang diwujudkan dan di bungkusbungkus rokok itu sekarang sudah ada gam bar peringatan bahaya merokok kaya gam bar para penderita kanker akibat rnerokok. Terus masalah yang kita bicarakan juga seputar sekolah ramah anak kak karena menurut kita sekolah itu belum menjadi tempat yang aman dan nyarnan buat anak, rnasih banyak terjadi kasus kekerasan, bullying, dan lain sebagainya sampai kemarin yang terekspos di media massa itu kasus JIS. ltu juga jadi salah satu yang penting untuk kita sampaikan ke pemerintah khususnya lewat dinas pendidikan. 5. Langkah
apa yang kaliao lakukan
Pastinya kita ikut memantau mau mengakses infonnasi ditanggapi oleh pernerintah, Anak Jakarta, atau kita lihat atau belum.
setelah mcngikuti
Musrenbang?
apakah usulan kita itu dilakukan atau tidak. Kalau kita tentang hasil musrenbang atau diskusi kita sudah kita bertanya kepada BPMPKB yang menaungi Forum saja di lapangan kenyataannya apakah sudah dilakukan
6. Apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh BPMPKB terbadap kaUao? Ada. Setiap 2 tahun sekali kita kan ada regenerasi kepengurusan. Jadi setiap di akhir regenerasi itu kita ada pemberian laporan evaluasi. Jakarta, 17 Februari 2015
MEMBER CHECK Kode Informan:
Nama
: Fajar Pratama
Jabatan
: Fasilitator Anak
3.2
Dimensi Organisasi 1. Apa yang dimaksud dengan Fasilitator Anak? Menurut saya, fasilitator anak itu adalah seseorang yang mendampingi forum anak khususnya dalam mengembangkan forum anak itu sendiri, baik dari visi misinya, masalah anggarannya, masalah intern anaknya. Jadi, intinya fasilitator anak itu adalah orang yang mendampingi forum anak. Tapi ada lagi istilah lain dari fasilitator anak, mungkin yang mengkoordinir si anak itu dalam kegiatan, misalkan ada kegiatan tentang HIV/AIDS, nah fasilitator itu yang coba bantu anaknya, seperti itu. 2. Apa peran dan fungsi dari Fasilitator Anak? Sebenarnya dilihat dari pengertiannya, fasilitator anak itu kan dia membantu si anak untuk mengembangakan bakatnya, misalkan bahas tentang apa nih? Nanti fasilitator yang mengembangkan. Jadi untuk forum anak sendiri, fasilitator itu lebih kepada mengembangkan forum anaknya sih sebenarnya bukan ke anak nya (dalam konteks forum anak). Tapi, dalam sebuah kegiatan misalkan seperti pelatihan HIV/AIDS, nah si fasilitator tadi membantu mengembangkan anak-anaknya untuk mengerti tentang illY/AIDS (untuk mengembangkan kapasitas anak). 3. Apakah ada landasan kebijakanlperaturan penetapan Fasilitator Anak di Provinsi OKI Jakarta? Mungkin istilah yang dikenal di daerah adalah pendamping KLA (Kota Layak Anak) ya soalnya istilah fasilitator anak sendiri kan berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jadi alumni dari Forum Anak itu yang disebut dengan fasilitator anak. Tapi untuk tingkat kecamatan, tingkat kota, dan di tingkat provinsi itu masih dalam konteks pendamping forum anak.Untuk rnasalah dasar hukum khusus untuk fasilitator anak belum ada. Tetapi, untuk di wilayah Jakarta Utara misalnya sudah punya SK Walikota untuk pendamping KLA nya, yang termasuk kedalamnya ada fasilitator anak tersebut. Kan forum anak masuk ke 31 indikator Kota Layak Anak tadi. Kalau untuk provinsi itu baru pada Gugus Tugas Kota Layak Anak. Kalau yang di Jakarta Utara, itu benar-benar ada pendampingnya dan itu di ambil dari masyarakat. Kan jakarta utara punya 3 I kelurahan, nah dari masing-masing kelurahan itu ada satu orang pendamping, mereka bergabung kemudian di beri pelatihan khusus agar mengerti bagaimana eara memfasilitasi anak-anak, bagaimana eara menjadi fasilitator Kota Layak Anak yang baik. Akhirnya, setelah 3 hari mereka mendapatkan ilrnuilmunya, seminggu sesudahnya mereka di SK-kan oleh Walikota. 4. Apa saja syarat yang ditetapkan untuk menjadi fnsilitator anak? Karena dasar hukumnya sendiri tidak ada, maka tergantung kepada orangnya yang ingin menjadi fasilitator anak.
Blasanya fasllitator anak ltu mernang dipilih dari alumni forum-forum anak, mlsstkan pendamping forum anak itu, tidak harus selalu dari alumni forum anak, juga darl masyarakat. Yang penting sih orang itu mempunyai komitmen yang untuk rnendamplngi forum anak, dan paling tidak mengetahui tentang hak-hak itu. 5. Apakah Fasllltator Anak memiliki tugllS partisipasl anak?
wadahnya
sendiri
tim pelaksana
terus bisa kuat anak
atau gugus
Tldak, Fasilitator Anak itu sifatnya individu. Kalau di Kernen PP dan PA memang Fasilitator Anak itu ada penetapannya. Mereka yang terpilih merupakan alumni Forum Anak yang terbaik lah dari masing-rnasing daerah. Mereka mendapatkan pelatihan khusus untuk rnendampingi Forum Anak Nasional. Kalau di Provinsi OKl Jakarta. sih tidak seperti itu. 6.
Apa saja yang sudah dilakukan oleb Pcmerintab meningkatkan kapasitas Fasilltator Anak'!
Provinsi
DKI Jakarta
untuk
Untuk Pernprov sendiri sudah ada anggaran untuk mengembangkan kapasitas pendamping KLA. Untuk masalah fasilitator anak, di provinsi belum ada sih. Dimensi lnterpretasl
1. Apn alasan anda menjadi fasilitator anak? Sebenarnya sih karcna dulu saya jadi ketua forum anak, maka saya merasa terikat dengan forum anak. Forum anak itu bagi saya sudah seperti keluarga, saya juga mendapatkan ilmu dan pengalaman yang berharga di forum anak ini. Karena says berasal dari Jakarta Utara, saya sih berharap anak-anak yang ada di Jakarta Utara khususnya dan DKI Jakarta pada umumnya, mercka merasa ada yang mendampingi mereka agar mereka memiliki kepercayaan diri bisa memperjuangkan hak-haknya. fasilitator melaksanakan tugas dan fungsinya? Fasilitator anak itu ada disesuaikan dengan kegiatan dari forum anaknya saja.
2. Bagaimana
3.
Kepada siapa fasilitator bertanggung jawab? Tidak ada, tapi kalau di tingkat nasional, failitator anak yang rnendapat pelatihan khusus tadi langsung bertanggung jawab kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pcrlindungan Anak yaitu Deputi Partisipasi Anak.
Dimcnsi Aplikasi apa sa]a yang .Forum Anak lakukan di bidang partisipasi anak? Banyak sih, kalau di dalam mereka mengadakan pertemuan-perternuan, ada dialog interaktif partisipasi anak kemudian dari BPMPKB juga ada kegiatan Penguatan Forum Anak. Kalau di luar kegiatan mereka misalnya berkampanye tentang bahaya HIV /AIDS, terus ikut mensosialisasikan hak-hak anak pada aeara dan kegiatan Hari Anak Nasional. Memang kalau DK I Jakarta yang sudah terbilang bagus pelaksanaan partisipasi anaknya itu ada di Jakarta Utara meskipun masing-masing kota dan kelurahan punya keunggulannya sendiri sih karena masing-masing wilayah kan berbeda karakteristik daerahnya. Nah untuk partisipasi anak ini contohnya itu seperti di Kecamatan Cilincing, mereka sudah terbilang aktif lah. Bulan April ini, salah satu kegiatan dari Forum Anak Kecamatan Cilineing yang akan mereka lakukan adalah Kongres Anak Cilincing.
1. Kcgiatan
Biasanya fasilitator anak ltu memang dipilih dati alumni forum-forum anak, misalkan pendamping forum anak itu, tldak harus selalu dan alumni forum anak, juga dari masyarakat, Yang penting sih orang itu mempunyai komitmen yang untuk mendampingi forum anak, dan paling tidak mengetahui tentang hak-hak itu.
ierus bisa kuat anak
5. Apakah Fasllitator Anak memiliki wadahnya sendiri tim pelaksana atau gugus tugas partisipasi anak? Tidak, Fasilitator Anak itu sifatnya individu. Kalau di Kernen PP dan PA mernang Fasilitator Anak itu ada penetapannya. Mereka yang terpilih merupakan alumni Forum Anak yang terbaik lah dari masing-rnasing daerah. Mereka mendapatkan pelatihan khusus untuk rnendampingi Forum Anak Nasional. Kalau di Provinsi DKI Jakarta sih tidak seperti itu. 6. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKJ Jakarta untuk meningkatkan kapasitas Fasilitator Anak? Untuk Pemprov sendiri sudah ada anggaran untuk mengembangkan kapasitas pendamping KLA. Untuk masalah fasilitator anak, di provinsi belum ada sih. Dimensi Interpretasi J. Apa alasan anda menjadi fasilitator anak? Sebenarnya sih karena dulu saya jadi ketua forum anak, maka saya merasa terikat dengan forum anak. Forum anak itu bagi saya sudah seperti keluarga, saya juga mendapatkan ilmu dan pengalarnan yang berharga di forum anak ini. Karena saya bcrasal dari Jakarta Utara, saya sih berharap anak-anak yang ada di Jakarta Utara khususnya dan DKI Jakarta pada umumnya, rnercka merasa ada yang mendampingi mereka agar mereka memiliki kepercayaan diri bisa memperjuangkan hak-haknya, 2. Bagaimana fasilitator melaksanakan tugas dan fungsinya? Fasilitator anak itu ada disesuaikan dengan kegiatan dari forum anaknya saja. 3. Kepada siapa fasilitator bertaoggung jawab? Tidak ada, tapi kalau di tingkat nasional, failitator anak yang rnendapat pelatihan khusus tadi langsung bertanggung jawab kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Deputi Partisipasi Anak. Dimensi Aplikasi l. Kegiatan apa saja yang Forum Anak lakukan di bidang partisipasi anak? Banyak sih, kalau di dalam mereka mengadakan perternuan-perternuan, ada dialog interaktif partisipasi anak kemudian dari BPMPKB juga ada kegiatan Penguatan FOIum Anak. Kalau di luar kegiatan mereka misalnya berkampanye tentang bahaya HIV/AIDS, terus ikut mensosialisasikan hak-hak anak pada acara dan kegiatan Hari Anak Nasional. Mcmang kalau OKI Jakarta yang sudah terbilang bagus pelaksanaan partisipasi anaknya itu ada di Jakarta Utara meskipun masing-rnasing kota dan kelurahan punya keunggulannya sendiri sih karena masing-masing wilayah kan berbeda karakteristik daerahnya, Nah untuk partisipasi anak ini contohnya itu sepcrti di Kecamatan Cilincing, mereka sudah terbilang aktif lah. Bulan April ini, salah satu kegiatan dari forum Anak Kecamatan Cilincing yang akan mereka lakukan adalah Kongres Anak Cilincing.
2. Bagaimana dukungao yang diberikan oleb elit eksekunf dan legislntif terkatr pemenuhan hak partisipasi aoak? Untuk partisipasi di lingkungan pernerintah, Forum Anak barn dilakukan di tataran eksekutif saja yaitu melalui audiensi dengan Pak. Gubernur tadi. Knlau ke DPRD saar ini belum tetapi target besar kita selain audiensi dengan Gubcrnur Juga dengan anggota legislatif. Kita juga kan rnasih dalam tahap pengernbangan kapasitas Forum Anak jadi kita tingkatkan dulu anak-anaknya dengan pclatihan public speaking dan ToT. Karena kalau sudah masuk ranah DPRO, untuk menyiapknn anak-anak ngomong di depan OPRD untuk dipercaya itu ga gampang. Jadi kits latih anak untuk berbuat dulu, nah melalui pengalarnan-pengalarnannya rnereka apa kendala yang mereka hadapi dan jika memungkinkan itu untuk merubah suatu kebijakan maka kitn baru arahkan kepada audiensi dengan Legislatif. 3. Bagaimana dukungan yang diberikao oleh elit swasta terhadap pemenuhan link partisipasi anak? Kaitannya dengan dunia usaha, OKl Jakarta tahun ini (2015) berencana membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. ini juga menjadi salah satu kebijakan Pcmerintah Provinsi OK! Jakarta melalui TP-PKK Provinsi OK] Jakarta unruk mewujudkan Kota Layak Anak di Jakarta. Noh dalam perencanaannya juga melibatkan Forum Anak Jakarta dimana anak-anak dimintai pendapatnya tentang apa yang ingin di bangun di RPTRA tersebut, waktu itu bersama dengan (btl Veronica (Ketua TP-PKK Provinsi OKI Jakarta) dan salah satu perwakilan anak dad Forum Anak Jakarta minta untuk dibangun Wafer Fountain atau Air Siap Saji yang ada di taman tersebut, dia terinspirasi di negara-negara seperti Singapura dan Australia. dan itu kan belum ada di Jakarta. Usulan iru langsung di respoo oleh Bu Veronica. Namun, karena pembangunannya belum selesai makanya belum bisa dipastikan apakah sudah ada atau belum Water Fountain yang diminta oleh anak-anak Foraja. 4. Apa yang dilakukan oleh Fasilitator Aoak pada saat Forum Anak ikut terlibat danlam Musrenbang? Kita sebagai Fasilitator Anak tugasnya adalah mendampingi anak-anak tersebut supaya mereka lebih nyaman dan percaya diri pad a saat berbicara di depan kepala dinas dan orang-orang penting lainnya. Terus tidak hanya itu Fasilitator Anak juga harus bertanggung jawab dalam hal keselamatan dan perlindungan anak, misalkan anak itu sudah bersedia ikut musrenbang, kiln mcnjadi penjembatan dengan orang tuanya supaya orang tua itu tahu kalau anaknya ikut acara apa sehingga mereka tidak khawatir, kemudian pada saat berangkat maupun pulang, kita juga harus pastikan kalau si anak itu selamat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 5. Apa kendala dan hambatan yang Fasilitator ADak rasakau terkait pelaksanaan partisipasl anak di DKI Jakarta? Banyak sih, pertama mungkin masalah dari anak sendiri karena waktunya yang terbatas akibat bersekolah. Kemudian, dari orang tua, terkadang masih ada orang tua yang tidak suka anak mengikuti kegiatan yang diadakan oleh forum anak, alasannya karena tidak dapat uang dan semacamnya. Padahal, orang tua tidak memikirkan bahwa manfaat yang di dapatkan oleh anak untuk masa depannya nanti lebih besar dan tidak dapat dihitung dengan uang. l.alu, dari sisi rnasyarakat, ada yang menerima keberadaan forum anak, tetapi ada juga yang secara pennisif menolak keberadaan forum anak. Kemudian dari sisi pemerintahnya
juga tidak sernua mendukung forum anak. Namun demikian, memandang negatif pernerintah, karena bagaimanapun beberapa yang peduli tentang forum anak.
kita tidak boleh SKPD sudah ada
6. Apa kendala/hambatan yang aoda hadapi selarna menjadi fasilitator anak? Sebenarnya fasilitator anak ini kan ada untuk menjaga dan rnelindungi forum-forum aDak ini dari orang-orang atau pihak yang tidak menyukai keberadaan forum anak. Misalkannya, forum anak ini ingin mengadakan sebuah acara, tidak mungkin anak ini yang meminta secara langsung anggaran kepada pemerintah atau kepada CSR, nah fasilitator ini yang membantu si anak misalkan dengan membuatkan proposalnya yang kernudian dilimpahkan lagi ke forum anak. K emudian forum anakjuga membantu konflik-konflik yang terjadi antara forum anak dengan orang dewasa contohnya dengan karang taruna atau dengan keJompok anak lainnya. Peran fasiJitator tersebut adalah menjadi penengah.
Jakarta, J9 April 2015
MEMBER CHECK Kode Informan: 4.1
Nama
: Ir. Prasti Amayanti
Jabatan
: Sekertaris I TP-PKK Provinsi DK! Jakarta
Dimensi Organisasi 1. Apa penn dan bentuk kontribusi dari TP-PKK Provinsi DKJ Jakarta dalam mendukung pengembangan KLA di Provinsi DKl Jakarta? Dalam pelaksanaan 10 program PKK, TP-PKK Provinsi DKI Jakarta turut mendukung Kota Layak Anak yang me.mpunyai 31 indikator pemenuhan hak-hak anak. TP-PKK Provinsi DKI Jakarta sangat peduli sebagai penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga menggerakkan para kader yang ada di tingkat kota, kecamatan, kelurahan, RTfRW sampai kelompok dasawisma untuk mendukung program Kota Layak Anak tersebut. Salah satu contohnya dalam bidang kesehatan misalkan kami turut terlibat untuk memantau angka kematian bayi di wilayah itu agar tetap rendah, gizi buruknya tidak ada, cakupan ASI nya tinggi, terns pemantauan terhadap ketersediaan Pojok AS! sebagai tempat untuk memberikan ASI, lalu cakupan imunisasi itu kan harus lengkap untuk semua anak. Tentang kesehatan lingkungan, penyediaan air bersih juga diperlukan, kemudian kawasan tanpa asap rokok juga harus diperhatikan. Kalau di bidang pendidikan TP-PKK Provinsi DKI Jakarta ada program PAUD, kemudian penyediaan fasilitas kreatif anak. Selain itu, TP-PKK Provinsi DKI Jakarta juga melakukan pendataan terpilah anak. PKK menggerakan kelompok dasawisma kita di lapangan untuk mendata keluarga, sampai kepada data apakah di dalam keluarga tersebut ada anak yang putus sekolah? Atau apakah anak dalam keluarga sudah terdaftar di dinas kependudukan dan memiliki akta kelahiran? Seperti
itu. Selain itu, kami juga mendorong pemerintah untuk lebih rnemperhatikan masalah anak berkebutuhan khusus yang juga belum terpenuhi, masih banyak fasilitas umum yang belwn peduli anak disabilitas, lingkungannya juga belum ramah terhadap mereka. Intinya sebagai penggerak PKK, kami bekerja memberdayakan masyarakat untuk mendukung terciptanya kota layak anak ini, Jadi, banyak sekali pemenuhan 3 t indikator kota layak anak itu, termasuk juga ada keterlibatan Dunia Usaha. Nab ini yang kita gerakan, kita mengharapkan peran serta mereka untuk gotong royong bersama mewujdukan Kota Layak Anak tersebut, karena sebarusnya DKl Jakarta itu kan sudah bisa mencakup semua 31 indikator tersebut kalau semua pihak terlibat,
2. Kepada siap. TP-PKK Provlnsi DKJ Jakarta berkoordinasl terkait pemenuhan hak-hak aDak ini? Karena TP-PKK Provinsi DKJ Jakarta berada di bawnh naungan BPMPKB Povinsi DKI Jakarta maka kita selalu berkoordinasi dengan BPMPKB Provinsi DKl Jakarta terkait bagaimana mewujudkan kota layak anak tersebut.
Salah satu yang sedang kami galakan saet ini adalah kcterlibatan dunia usaha t.Ult"ltk mendukung tcrwujudnya Kota Layak Anak di Provinsi OKI Jakarta. Tahun 2015 kami bersama denga PT. Pembangunan Jaya rnembungun Ruang Publik Tcrpadu Ramub Anak (RPTRA) di 6 lokasi kelurahan percontohan untuk dijadikan sebaga] model masing-masing kota dan kabupaten yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Dimensi Interpretask 1. Apakab TP-PKK untuk berparnsipssi
Provinsi DKJ Jakarta mengctahui dalam pembangunan?
bahwa anak memiliki hak
Yang kits ketahui hak anak ada 31 indikator yang terdapat dalam sebuah KOUl Layak itu. Nah kami sebagai TP-PKK Provinsi DKl Jakarta berupaya untuk mcndorong agar terwujudnya pemenuhan hak-hak anak tersebut dan tentunya disesuaikan dengan POKJA (Kelompok Kerja) yang ada di PKK. 2. Apakab TP-PKK
Provinsi DKI Jaiolrta mcngetahui ada Forum Anak ,Jakarta sebagai wadab partisipasi anak dalam pengambllan keputusan?
Iya Forum Anak Jakarta berada di bawah binaan BPMPKB Provinsi DKl Jakarta tetapi memang belum pernah berkoordinasi dengan kami secara langsung. Memang TP-PKK Provinsi DKl Jakarta menjalin kemitraan dengan forum-forum lain yang tentu juga harus ramah terhadap anak, tapi khusus untuk Forum Anak Jakarta jujur saja belum pernah berkornunikasi dengan TP-PKK Provinsi OKI Jakarta.
Dimensi Aplikasi
1.. Program
apa yang saat ini di laksanakan oleb TP-PKK Provinsi DKI Jakarta uutuk menggerskan pemenuhan hak anak di Provinsi DKI Jakarta?
Iya salah satunya dengan rnenginisiasi pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak tadi. Karena Provinsi OKI Jakarta tennasuk lambat dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Nab, kita sebagai TP-PKK Provinsi OKl Jakarta yang harus mulai rnenggerakan dan mendorong seluruh pemangku kepentingan yaitu masyarakat dan pemerintah serta terutama dari duma usaha unruk bersama-sarna mewujudkan Kola Layak Anak. Karena untuk mewujudkan ini semua unsur pernangku kepentingan harus bersinergi, kalau tidak mau sampai kapan DKI Jakarta menjadi Kota Layak Anak. Kita barns menggerakan dari sekarang, Kami berhamp dengan adanya RPTRA segal a urusan kemasyarakatan akan dilaksanakan secara terpadu disana mulai dari anak, pemuda, ibu, bapak, dan kelompok lansia sehingga benar-benar menjawab seluruh kebutuhan masyarakat, 2. Apa tujuan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak? Tujuannya adalah sebagai pusat komunitas masyarakat atau community centre. Ruang
Publik Terpadu Ramah Anak ini pembentukaannya sementara kita boon di 6 titik lokasi percontohan ada di kelurahan cideng, kelurahan cil ili tan, kelurahan kembangan, kelurahan gandaria selatan, kelurahan sungai bambu dan satu lagi ada di kepulauan seribu nah ini kita berharap sebagai pusat kegiatan masyarakat. jadi seluruh komponen masyarakat bisa melaksanakan aktvitas di situ. Misalnya PKK nya bisa mendapatkan pelatihan dari kemitraan kita sernua, dapat penyuluhan kesehatan, kemudian karang tarunanya dapat pelatihan keterampilan remaja dan lain-lain di tempat itu. Terus lansianya juga ada kegiatan. Pokoknya seluruh komponen
masyarakat, Karena memang taman seperu ini kan jarang ill DKl, nab ini salah saru program di 6 lokasi tersebut akan dircncanakan di bentuk hingga mencapai 267 kelurahan di DKI Jakarta. 3. Sill'pa saja plhak yang terlibat dalam pembangunao RPTRA tersebut? Pernbnngunan RPTRA ini dibangun oleh pihak kemitraan yaitu PT. Pernbangunan Jaya sccara langsung untuk pernbangunan fisiknya. Kalau unuk pembinaanya, kita mclibarkun banyak dines-dines terkait, seperti dinas pertam anan , dinas pendidikan, dinas sosial. dinas gedung dan perumahan, dinas kebersihan dan dinas lainnya. Kita sudah punya dasar hukumnya yaitu berdasarkan SK Gubernur Nomor 349 Tahun 2015 ten tang Tim Pelaksanaan Pembangunan dan Perneliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Provinsi OKJ Jakarta. Nanti ini akan saling berkoordinasi terkait dengan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. 3. Apakah dalam merencanakan pembaoguoan RlYfRA telab dilakukan konsultasi atau dengar pendapat dengan anak (diwakili oleb Forum ADak JakartalFORAJA),! Untuk Forum Anak ini tidak pernah berkoordinasi dengan PKK ya karena pembinaannya bukan dari PKK. Kita itu hanya membina anak-anak sebagai bagian yang utuh dari keluarga. Tapi kita harapkan selanjutnya bisa menjalin kemitraan dengan mereka karena bagaimanapun pembangunan RPTRA ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anak di Provinsi OKI Jakarta. 4. Bagaimana
mekaoisme
kontrol
dan
peogawasao
terhadap
pembangunan
RPTRA tersebut?
Kalau untuk pelaksanaan pembangunan itu otomatis pihak ketiga, Cuman kalau untuk perawatannya setelah di bangun selama 6 bulan pertarna kits akan monitor dari Provinsi, ke tingkat kota hingga ke kelurahan. Setelah itu harapan kita setelah 6 bulan bisa kita lepas, artinya tingkat Kota sudah bisa memonitor sendiri RPTRA tersebut. Kalau mekanisme pengelolaannya kita ada 6 kader sebagai pengelola RPTRA nah itu dati masyarakat sekitar dan mungkin dari masyarakat yang peduli , entah itu mungkin dari kelurahan atau kecamatan disitu yang kita angkat sebagai pengelola RPTRA. Pengangkatan kader tersebut dipilih berdasarkan sistem recruitmen yang sudah kita lakukan. Jadi selama setahun ini, kita usulkan mereka masuk PHL (Pegawai Harian Lepas). Tapi setelah setahun itu, ya kita berharap kemitraan yang ada di wilayah itu dapat membantu meng cover itu. itu harapan kita sib, tapi kalau memang tidak bisa ya kits berdayakan saja masyarakat setempat. Kita juga mcndorong warga untuk mempunyai sense of belonging (rasa memiliki) sehingga RPTRA itu benar-benar di rawat dan dijaga supaya tetap berkelanjutan dan tidak disalah gunakan misalkan sebagai tempat nongkrong atau apalah. Itu sih harapannya kim.
Jakarta, 8 Mei 2015
MEMBER CHECK
Kode lnfonnan: 'D~)r\
Nama
w~(O
41·1\>
'
f'O k.~vr +vt,~--.J
Pekerjaan No.
Pertanyaan Apakah anda mengetahui tentang hak partisipasi anak?
~~--------------.~----------~-----------~--~ '(p\.
l>-.~~ c?\
[?to clp\ -tti1hun 10th.
\Me.-11\A
A-jeJ JvJLA~ ~r1 \fV\~\lcu-h ~.M
V'\ ~I:J
2
LA
c1-~ '"
V~ \ ~
-;;2u11
e iv--O ~
~
V\
tv\.Ad'~h
~DV\f~lI\.~
~~
f61'M ~B
PIC.I
d~re~N1 \.rV\e.~
to
4MeJl~ _
bV\ f-t;. U S b.Q/"~ Bo~. +{_~&V\hV'~.q . IvvldVVZ¥1C-'i (~V\~) t2~~
VV'
I ~ ~
dui"P1
:;.?t-\-'3JfU> 1. bev-- ~vV'" Av1 v .
Bagairnana peran orang tua yang anda lakukan untuk mendukung pemenuhan hak partisipasi anak?
3
~~
c1\1"-t'l(c
Apakah anda mengetahui tentang Forum Anak ?
(_'F~cr)
5
Apa saran anda untuk pemerintah terkait pengembangan Forum Anak di lingkungan anda?
A1vHl"" '\:ce.",'-W'~ (~,~~b~'
~~()'..
(ehllA.
'fQ/,t:/ r-e-: ~._, ,...e ~-.. . ~~
~
+er-t(cC\+
ITO
~
(
r
C'
D~~-
~~/o.
)
Kode lnforman;
l\. NQ
Nnma Jubuten
~
f\,)
\
~.!
NO\}\ 9--\ A tv ~ C
f)"M~\tv~
e,A~fJU..~~A1-)
\.(LA
(JA\A;v,\,
"M~T
.._
No. 1
Pertanyaan
-
Apakah anda mengetahui tentang hak partisipasi anak?
'ft>. ./~~'(~ \~~\) C, "Ie:"'tt t.tt. ~ \AA.w t
2
)
~'\-\ t: \._~
~\.A t \\\A.,(.J
'" L.I\ .
~~
\.r~-~ \~~~
\\..{-V,\
kLA.
Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh BPMPKB/KPMP dengan pihak masyarakat dalam upaya pemenuhan hale partisipasi anak ini?
C\) \-<0~
4
VI \ ~\J\ \
A;/..jA ~
~9.\\C;{~~l
Apakah anda mengetabui adanya kebijakan partisipasi anak dalam pembangurum?
YA
3
~C.~A
ll~ \ \(.
Apakah di lingkungan tempat tinggal anda telah dibentuk Forum Anak? Bagaimana mekanisme pembentukannya? ~\j
1A \\
I
1,A.)t< \A\\\)
V -t. tv\~tJ\j \ o ""AJ\.} ~~\.)
~oW M._ A f...:J"~ /JY-A
Q\\)~v~ ~'\)
0~
'fAIN~
r~ ..\_~\) {I ~
L-(
r-------~~----------------------~-------------------,
s
Bagrumana tanggapan anda tentang anak-anak berpartisipasi dalan Musrenbang? '\ ~
~\
Q..... '\
~~
,
"\ \ N \;1 \(~
\"
e~C,0 ~
\3
*t ~9-u<:
t< ~~ ~
\'tw
ltb~ ~
~~
\J()_~"'A
11.~
~
tV
\.)<:rJlA"-.J
c,£.-, A KJ ~ ~J()
~W~\""N->~,Q
\)~
L-A.6J ~~t
t.o)
Apakah Forum Anak di lingkungan anda telah diikutsertakan dalam Musrenbang?
6
t> \. \~0\
Bagaimana mekanismenya?
S"E"t;l.'';' \(A.
f..) -::-:,---------1
I--._j.
VI,f,j\)(,,( 0 -\;
~\
A.. \?
\
"1 \ ~~ ""
7
~~\,&.\.J(
C,~MO~
\l-\ "'("\.~ C.,-<",'"
M)JYf>..'
t5--t;L'>tt-~A.u
~ \. ,t.(,-.ft
1,
~lt\
l)f'.)
\) N,v l{ ~ \. \
~v~
\,(G
VAf'..l~f\U ~N~~c:k\
WDS QC;; C; ~~"\
W~\{~
""t \~ ~~,
M. ~~N~
~\..0
A LeAf(_)
Bagaimana tindak lanjut hasil usulan anak yang telah diusulkan pada saat penyelenggaraan Musrenbang di Iingkungan anda? 'i"'-A.S ~ 1-\ ~\).)
~A
~~)c"
rs 'fAt< ~k;l--U lJ.A.
tM.."SYA~ ~t\ ~
(Iv\.
\::k \" )!_
QA
'\)f..KJ 1e~~\.)~) \ "1\)
~ l-.1k .
Apa kendala dan hambatan yang anda rasakan terkait pelaksanaan partisipasi anak 8
dalam Musrenbang?
9
Bagaimana dukungan yang anda berikan terhadap pelaksanaan program partisipasi
anak?
C-;~YA
W
~,<J
\) ~
Cw I'J~
\?GI\}\J "-
.J..(.)A 'f,j '#-
\(LA
Apakah ada keterlibatan swasta tentang pemenuhan hak partisipasi anak khususnya di lingkungan tempat tinggal anda?
$,:~.p.. I »s;\.C, ~ LXJ Yf-. c.~~ \)0 w~\1-. ~ tM.. ~Af.)C, \) t->
'\)A ~\
"\/\ MAG
WVOfJ~C,\A ~~~\.M.A;\f.J
TID
MEMBER CHECK
Kode Informan:
Nama
:D Mirna
Jabatan
: keNO
,t;.'c-{/IJ-tlan'
fOfUl'n
a aal" tungal
No.
ful1bU
·
Pertanyaan Apakah Forum Anak Kelurahan anda telah ditetapkan oleh Kepala Wilayah
I
setempat? Apa tujuan pembentukan Forum Anak Kelurahan? (;7 ClQ/(,
flts8
»e«
[{Ipdt'"
d'gl1llClKan
--f
erooo ~ fOsl;, unrIV/cl'e~ fCl a
Cf; trJlnt:tf jan:; etc/a
1VJUOIl
pelf7beJiN~
~re.rfaJ'lk{m
nar»
BaktJ
el, 'w;!ctJ q h
rf 3~1
BambU .
2
Apakah ada keterlibatan atau peran pihak Jain dalam mengurusi Forwn Anak
.
Kelurahan anda?
ada CS'P- pep·er1l
3
LtY7(lP" fPC
Bagaimana dukungan yang diberikan oleh pemerintah setempat terhadap Forum Anak Kelurahan anda?
1ft ha('(Jd u It/Itt"
he ItI tVI
4
aste».
100
{c'fZb utuhO/2/LJo
-I e!f>J?IJ-tJIH.
UJct{azj
%
Bagaimana opini masyarakat pada umurnnya dan orang tua khususnya terhadap kegiatan Forum Anak Kelurahan anda?
..
"
5
Apa saja program kerja yang akan Forum Anak KeIurahan anda lakukan selama setahun?
bUf C t?\ o Argf:'\U{\0 .\7 0't1 rf) ~~ ~ 17
?DS
¥ (b ~
\) ~Q1m(YJpl\.qfl 6
()1l~
ta~C/l n
Apakah Forum Anak Kelurahan anda telah dilibatkan dalarn Musrenbang?
Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah setempat terkait usulan 7
yang Forum Anak Kelurahan anda berikan pada penyelenggaran Musrenbang?
sacp
~Q1'QkAlt\
O(J.M l) n Si?(tfA at:[U r~
0
ot~(I1[fl1~
8
I
orun~ ie(\.epot
mertfpO/l
-tfd.Q~
haNlplr
Im~/V)bQra n /(<0' n J,o (i\tJ (
en \p f:'cxfl
C
fYl e.fl8 t? a/YJpfr7 ~cf:: q l:>rah ba ga I rr:tY n 0 1uJCJOfn forum c-tl74r-
p~t:= lumh J p-r
rVle~f\t2flfrla
dtj f)
~,
Apa manfaat yang anda rasakan dengan dibentuk Forum Anak di Kelurahan anda?
D2(lan9
Ba
~4
U$UQ
~{1 /"
Far[>()a cy.. 111 (na 1-
/01;;0:
bep-Pafj/_Jlmu.-
s {J r1?1
6aJ'L!faf=-
Shaf7(J!j
1etVyA/)_
8
Apa kendala dan.hambatan yang Forum Anak Kelurahan anda rasakan terkait pelaksanaan partisipasi anak dalam pembangunan?
'ITO
MEMBER CHECK
Kode Informan:
Nama
: Chrd_y
Jabatan
: Wo.\.li\
\\nam 'C.
\.u...ttJO.
fOf~
a.f\d~
No.
k\l).{dro(\
\b\t't'4!.fo."
Pertanyaan Apakah Forum Anak Kelurahan anda telah ditetapkan oleh Kepala Wilayah
1
setempat? Apa tujuan pembentukan Forum Anak Kelurahan?
Sudah ( S;e-~\
vJctch\\ t=ctft\Si~)(A~i
am\..
Apakah ada keterlibatan atau peran pihak lain dalam mengurusi Forum Anak 2 Kelurahan anda?
AdC\/ (tAn Am\? vred\\f gImbel ~(\
3
f'v\W\m~h"\
Vo(\\~
d()~VY\
Sol~
~ 5elal~ [Ymettor \
fY'e~llM,ll~of\~ey\o.l:P-{\
Bagaimana dukungan yang diberikan oleh pemerintah setempat terhadap Forum Anak Kelurahan and a?
.,..
_
tms:.'~
'y_\).(0f9f\~U\
(..urP0flc
G\O(\
(ne,r~
Bagaimana opini masyarakat pada urnumnya dan orang tua khususnya terhadap 4 kegiatan Forum Anak Kelurahan anda?
~'to
9
Apa kcndala dan harnbatan yang Forum Anak Kelurahan anda rasakan terkait pelaksanaan. partisipasi anak dalam pembangunan?
~\'n
\.Lv.f~
~f\r(u~\}.\).t,\}..{'
~s,
ct\detgJ-~f\~L\ S~r() I PcJft\q ord~ GbWM ~~:r ~ ~9 ra('tlc,t~ ctro~ contOh tpfrt!0t rOfrt.{I" ofOL,~vb~~ p
, c\\\ \db c).ro\~
TTD
I
(D~
liMn
It\~
)
MEMBER CHECK,
Kode Informan: Nama
: Lv tv 'v~
Jabatan
: \'i:~(~\()r\<;
~
(nAo~ 1r P."'0~ol(/1
No.
Pertanyaan Apakah Forum Anak Kelurahan anda telah ditetapkan oleh Kepala Wilayah
1
setempat? Apa tujuan pembenrukan Forum Anak KeJurahan?
\~o I.Q
)
\) v-..k u'f
oV.r-.0
r.\ P o.k' f.
fl e.\V tt) o.1A (.\tA
2
hi- Q}.I\-1v\(\'\ \'C, ~ I
'\'"
(»'\~¥" ,,;
0 " oJ.-\~
o O\MCJ k>cx
r e-( ,,'l\
, C ex (.\ V\ s ct eVA
(\liN""
(71..",{
u\.,-,""v\:="
~CI.IA
MetA J 0IJ.i
C
C"-'v\<.
'VI o.M \' U MVv' \r.J 0-; v.(."~ ~\ ~~\<-L)"'~ ~
11':1 01.
Apakah ada keterlibatan atau peran pihak lain dalam mengurusi Forum Anak Kelurahan and a?
\~~~
3
a~C\
Bagaimana dukungan yang diberikan oleh pemerintah setempat terhadap Forum Anak Kelurahan anda?
tA f'A'V\fO_y~ti tOl
A-(t\~
4
~e{v
f: E?01~
~o~oJ; ~o\v~ t-on.J\V\
r oJ,,_~
Bagaimana opini masyarakat pada umumnya dan orang kegiatan Forum Anak Kelurahan anda?
tua
khususnya terhadap
P~t-\F
/ bc-\CJ\)~
('lJ.r-.0.\'- -
CUI\ ~
~
1vI~1oe_r-;
{'(\ €A~
-ter\""O\d Of>
tt)O\\-vc\!>~
-
Apa saja program kerja yang akan Forum An.ak Kelurahan anda lakukan selama 5
6
7
setahun?
Apakab Forum ADak Kelurahan anda telah dilibatkan dalam Musrenbang?
Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah setempat terkait usulan yang Forum Anak Kelurahan anda berikan pada penyelenggaran Musrenbang?
IiS \' i\Ci\ C;;
O'JA at
fetv'L!o<:;\V\0 u VI c~
8
J-\
*
0Mp vc--. 0
::1 ~0
c.\
C()A
Ioe.-r (=W t CUA.
& ~er+ \~ '0 OJ.A ~ 6et-\gcu,..
FCv\A
V
wtu \C
~~o.-t--
Apa manfaat yang anda rasakan dengan dibentuk Forum Anak di Kelurahan anda?
M eN\~""~
'oex (\ ~
\,><=,xgCUJ!O\,V\ /
r ~
-\-\S". ~
~e)l\
01
Mb~
W~W
V\ ~ ~,.
4V1.{/CA{-
t'e.Jo\fi tet ~ O'd ar 'v OJ.AC) so: \ Y\ de V\ e ~ '"
8
Apa kendala dan hambaian yang Forum Anak Kelurshan anda rasakan terkait pelaksanaan partisipasi anak dalam pcmbangunan?
'?-V(~V.~.)Q'
V\'-ji?-
VJ~~v
~er\eA'v\~
seCC'U"'o-.
~e.c\=-oJ
o-
tt'eu,..... ter-~tur-
,
(~_\~~_A_ak
~)
MEMBER CHECK
Kode Informan:
M\,(Vl "'M~a(} S~f1'1\ ~(,\ 1-eU~~
Nama Jabatan
No. 1
Pertanyaan Apakah Forum Anak Kecamatan anda telah ditetapkan oleh Kepala Wilayah setempat? Apa tujuan pembentukan Forum ADak Kecamatan'?
\';1Q\
J
S~&~~.
tb-ut~
~I(Y\
u.",~~ ~'V\g;~C4" \tJ~~ rt\rt\~f~ tM'\ffi~ tVlU"tOw.cr()~{;\~ !M~- krA~ C{ftl M~ad-cak o.lf\t-\~
~HIlI\ ~~\"a&.r, k~~{kt
2
~l~tI.
VV\llt\lJ\*
re~e.~r
~
IM&~
I
LM~W}- V\All~0'C)
b.
Apakah ada keterlibatan atau peran pihak lain dalam mengurusi Forum Anak Kecamatan anda?
l'jiA, ~. ~v1~: ~r: .~ ubh>r o.Lu~\ ~\c
bU;6 f-\% ~~ f~1VIl>~ 3
~tl"
o. tAG\l
J
f(Ar~
~a.-~ L~JY\ j~
lett:\t lAC\~J~~bt\~p) ~W\ ~,u-.lkY" T~Ut(,U' bW~"lA ~.
{A (,A(/I~
I
~~1/\-1o.L,
~;~{A}-
•
Bagairnana dukungan yang diberikan oleh pemerintah setempat terhadap Forum Anak Kecamatan anda?
AQkl!W)&ut\r~) <'''';,
Or s~ SUWA~" ~IM
9eMLdAt"(t'
t.£J.oV1~ ~ ~£lA~a"
fo~raW'
lutir\(~
~r~ M~~l~~ \A vm.\( b W) c&t. v\VI~"
·1~(A.t
\JWM t:olltri ~u.\
k(N)..~ 4
~rWlA
~Aut'\~ "'(\tA~l-\ ~a~
Wv-uflNf\
~e,tuf~"
(OtGl%CII. ~('~rir'\~~ ~V\
to~
·",VIA?tA.~
P-T I tLw
Bagaimana opini masyarakat pada umumnya dan orang tua khususnya terhadap kegiatan Forum Anak Kecamatan anda?
•
Forum Anak Kecamatan anda lakukan selama
Apa saia program kerja yangalwl
5
~d~
setahun?
KiJNjf~
c(un~~
~k
itk&~ut
r~Q_LI\U~
forum ~(). k- KetoJ'",£cttAn.
6
Apakah Forum Anak Kecamatan anda telah dilibatkan dalam Musrenbang?
8agaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah setempat terkait usulan 7 yang Forum Anak Kecamatan anda berikan pada penyelenggaran Musrenbang?
S).1Mro.:'l
~1\m~~ (\tJt{~ ~g;~
l-ttUTn 8
§.}~ f~DSeK t~
<'Ot\l {{1; ~
\.j(AI.\IA~ ~\'){1.
rY\t
~cllAl\f\
8) fCl~
Su8(~ it~
wfuen~1\ rUOY\o- feA[~val\
9i~O\o_ &a.4l{\I\ bed\<-
~~
(Y
S~ N\\ .
Apa manfaat yang anda rasakan dengan dibentuk Forum Anak di Kecamatan anda?
('Au,ltM ~p. 3--tAf...A. ~ f1')2~~S la~""1
=:
a~o~
f~~
""Ic~t 'j~" Iiv~fm l1"t","no*t~AOJ.
b~~~r buo~S c.t~ b~{\ t>(A,t~ ~fttr 8i~~ 6(m ~u~ fv\A~F I)A{JQ\1
~.tl'
t-A.
rlt~~~ .
... '
.
Apa kendala dan hambatan yang Forum Anak Kecamatan anda rasakan terkait
9
pelaksanaan partisipasi anak dalam pembangunan?
~e{Ut\V\ Jt
t\
=«
k;()~ ~
ljtj
yt~J'l){;J' Or~ o-wtA$"O-
~{J-I'b"'rof
6-()'{l~
&\1"
~O
lia- ~
S~~~}\
fw.b~~
t&tr~ \ar \.\t\O~Jak5ttMC1-l'
~d.ut-- bUjdvl{,ll\ ~~
Kodo Inforrnan:
F :,(y\( I~V'l
1)1
C:I"YI~{'~rl"
I'O'I.IIr'\
AlIIdr. CM~Jrl"
Vlf
IVI(I~{A~~(
--------------------~ Pertanyaun
-.----_.No,
-----f--~-...__..
_
Apakuh Forum Anak KccllmHlnn anda tclah ditetapkan oleh Kepalu Wilayuh
1
setemput? Apa tujuan pembemukan Forum Anek Kecamatan?
~--~-----------------------,------------------------------------4 YII, ;:\/~(,)' fP.i'dw 0111.(11')1"'0" t)"-,,, "-'VOlt, mt'rV\pvnj'ai \-:"0,
S"k' .
TVIV'lfI t:(,L..H)IVX
"17(.\1<
~
c-J('V1'YCH)
2
i(J1dli'(f'I
Jl.i,.v
I~,A
(l(/fLcI(lh
I".I~ (d'
1'\
1til Y
vi 1'\\1'\
ff\/rYlb'c,r\tl"4f\
tJ V?
~(t
r,
'.I/t1r.lQ~
wv Ivt1I1Jl"'fA
F'Olr((Slrr.Si 1"1 v-I:! k.-I.v(1:;o;
Apakah ada keterlibatan atau peran pihak lain dalam mengurusi Forum Anak
Kecamatan anda?
wohr.""'o.
V'SI
Bagaimana dukungan yang diberikan oleh pemerintah seternpat terhadap Forum
Anak Kecamatan anda? r111r(dl~m"l
y~(;{dol"Kt~
4
h \/ (('
V\~(l
~..rylrll r,)"') 1-'0 (,!I.I~
odot
3
Il'!l'r,dl'n!)e'n
Wd('jllh
'1(1 dd7f/((<'f"1l ~l'h
.
f
(XfJ:.l'jJ
t:ltl'llbr,o
b"f~r,
s4,?1(;tu
£::4cie~
)('f(r"Ip
I::<':}I(,;+&I'"
Clth.;,(/(,)
Bagaimana opini masyarakat pada umumnya dan orang tua khususnya terhadap kegiatan Forum Anak Kecamatan aneta?
Apa saja program kerja yang akan Forum Anak Kecamatan anda Iakukan selama 5
setahun? -
jl<,o":)V(VhOh
M\~) pn)(
I
6
7
8
Apakah Forum Anak Kecamatan anda telah dilibatkan dalam Musrenbang?
Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah setempat terkait usulan . yang Forum Anak Kecamatan anda berikan pada penyelenggaran Musrenbang?
Apa manfaat yang anda rasakan dengan dibentuk Forum Anak di Kecamatan anda?
CI
h{'A'".lf)l
,~t - CA.~k no.rnbah
J C(cA femtV'l)
pUIl!J
0,
{"U.·9'c,1-o,
.0 v..cJ..' d\.l,
I-;
f/15lft
t
I
r-crvxt« b (!,(
~
1/
mL
F~,rl[J-(fq
9 ~-J
I
Apa kenda1a dan.~~
yang Foro;;- Anak Kec.arnataD anda rasakan,
pelaksanaan partlSlpast anak dalam pembangunan?
.
tI
IL_'_·/ I
,/ f
r)
b ! "1
tab;t
-j _
}
ITO
/it. /),,/\i I
/'
J '
[) I{Iv 0" I V"/y, (----------~/--------)
6 I 2 I
E
g I
e
E
6-\ '9
vt
;s
t I
iE;:;!iFT { i,$j *i 'i$to
a
a
j ss';+gili E utS$q$ 5Jt'F ?
3
t
I 2 =
^f/n
rjs-\
-E g
E
*1 NNs
*x \SE
I
i
$\
z
il-*rlrt \ F r q^
;\
S r -i.f$
N.*
:
q E
a
" .-i$ F *t\
ss-F=
t
7,
'j
t I I
,'l
4h
+ 3, a3o
q FTE E {iEE -'
E €
z a g
E E
6-
"
o.t?
$=
t
lll --' I
{i -r ' -r
i-t?t-.\cJ
I
-)o'-}'
i-'
I
I
a
*+^ 2,'!a - ?2
F"Fei i+F h
::E
z
tz :zz
E
z
J.
!rJ-
*&= =ru= **=
>*-..* S
'"-
t
$..
i c
-;!
€;
-:
-\
t
G-q
-N\
6C\!
be
-^tE-TTl)Ji'x.trllst\ 5
hiii $i e?ir i i\iiFN*
*3:' t Ri$i;iltiNi, :-=X[
I
sli: iNet{i\' -Y
|W.*=S $
l'
-\ r
\-
] -Sl
A,
,*i
t)
a ;
q
P
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR
301/2013
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH PERIODE 2013-2015 DI PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI DKI JAKARTA, Menimbang
: a. bahwa setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar dan berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya; b. bahwa pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan negara dan pemerintah untuk menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. c. bahwa akibat pengaruh kondisi sosial dan budaya masyarakat DKI Jakarta, terbatasnya kesempatan, sarana, serta kemampuan anak, menyebabkan anak belum dapat berpartisipasi menyampaikan pendapatnya dan belum banyak didengar pendapatnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang diperlukan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Periode 2011-2013 di Provinsi DKI Jakarta.
2
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Manusia;
tentang Hak Asasi
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Anak;
tentang Perlindungan
4.
tentang Pembentukan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak; 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan; 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan; 11. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Provinsi yang mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak; 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan; 13. Peraturan Daerah Perangkat Daerah;
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
14. Keputusan Gubernur Nomor 120 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana.
3
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH PERIODE 2011-2013 DI PROVINSI DKI JAKARTA.
KESATU
:
Menetapkan Pembentukan Forum Anak Daerah di Provinsi DKI Jakarta Periode 2013-2015 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA
:
Forum Anak Daerah dibentuk dengan tujuan : a. Memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat berpartisipasi dalam penentuan kebijakan dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan anak; b. Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak; c. Sebagai wadah koordinasi berbagai kegiatan partisipasi kelompok anak di DKI Jakarta; d. Sebagai pusat informasi, pembelajaran, dan pengembangan berbagai kegiatan dalam pemenuhan hak anak di DKI Jakarta; e. Sebagai duta perwakilan anak DKI Jakarta dalam berbagai acara yang berskala nasional dan internasional.
KETIGA
KEEMPAT
:
:
Dalam pelaksanaan pengembangan program Forum Anak Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011. Tugas dan Fungsi Pengurus Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut : a. Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Anak Daerah Provinsi DKI Jakarta; b. Melakukan Pemetaan Permasalahan anak; c. Menyusun dan Melaksanakan Program Kerja Forum Anak Daerah Periode Tahun 2011-2013; d. Membangun Kemitraan dalam rangka mendukung Program Kerja Forum Anak Daerah; e. Menyusun Laporan dan Evaluasi Kegiatan secara periodik.
4
KELIMA
KEENAM
:
:
Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEEMPAT dibebankan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta dan sumber lain yang sifatnya tidak mengikat. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI DKI JAKARTA,
H. ASEP SYARIFUDIN NIP 195802131982061001 Tembusan: 1. Asisten Kesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta 2. Ka. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 3. Ka. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 4. Ka. Biro Kesos Setda Provinsi DKI Jakarta
5 Lampiran Nomor Tanggal
: Keputusan Kepala BPMPKB Provinsi DKI Jakarta : :
SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK DAERAH PERIODE 2011-2013 PROVINSI DKI JAKARTA
a. Ketua
: Azzam Khalilullah
b. Wakil Ketua
: Yashinta Syifani P.
c. Sekretaris
: Septy Widiyanti
d. Bendahara
: Larasyanti
e. Divisi Pendidikan Ketua
: Lusi Fatmawati
Wakil Ketua
: Siti Nabila Ekawati
Anggota
: 1. Nurul Maulida 2. M. Hendra 3. Bella Mutiara 4. Muthia Febiani 5. Ridho W 6. Mutiara A.N 7. Liana Mawary
f. Divisi Perlindungan Ketua
: Ramadhan Ibrahim
Wakil Ketua
: Ayu Melati
Anggota
: 1. Ilham Maulana 2. Sayed MA 3. Bianggi DA 4. Muhammad Sibliyana 5. Afif Ma’ruf 6. Artinah Dewi 7. Muhammad Sarifin 8. Fajar Pratama 9. Fadhil Alkahfi 10. Siti Masitoh 11. Dwita Octavianti 12. Dafa Nurhaliza 13. Ahmad Imam K
6 g. Divisi Kesehatan Ketua
: Siti Maysarah
Wakil Ketua
: Hendri Cahya W
Anggota
: 1. Juni 2. Aziz Mirza Iskandar 3. Alfie Hafiz Rizki 4. Ega Gamalia 5. Sahud Ihrom 6. Lutpiah 7. Suci Rahayu 8. Nur Alisah 9. Septiani P.F 10. Nur Octaviani 11. Achmad Sudibyo 12. Rahma Hardiyanti 13. Ida Ayu Mas A.K
h. Divisi Partisipasi Ketua
: Fitro Abdurahman
Wakil Ketua
: M. Ridwan
Anggota
: 1. Agung 2. Annisa Dewi L 3. Kuswanto 4. Nur Hamidi 5. Farras B 6. Ardi 7. Laras Oktavianti 8. Sri Haryati 9. Ramadhan 10. Suci Cahyani
i. Divisi Kebutuhan Khusus Ketua
: Septiani Dwi W
Wakil Ketua
: M. Fahmi
Anggota
: 1. Noviana Putri 2. Lulu Nurfadhillah 3. Fauzan 4. Hendi Septianto 5. Topan
7 6. Syifa Ajeng F. 7. Agnes Indah Sari 8. Elma Dwi L j. Divisi Publikasi
:
Ketua
: Eko Adit Prasetyo
Wakil Ketua
: Farrah Hunafa
Anggota
: 1. Yanuar Yusuf 2. Aprelia Amanda 3. Irvine Erdiansyah 4. Tanda Risky Gani 5. Revina A. Putri 6. Rimayani 7. Fajar Subhi 8. Ayu Rizky
k. Sekretariat
: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta,
H. Asep Syarifudin NIP 195802131982061001
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI
Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin
: Helen Kartika Sari : Jakarta, 16 November 1993 : Perempuan
Agama
: Kristen Protestan : Jalan Malaka Hijau IV/15. RT 013/010 Perumahan Malaka Country Real Estate. Pondok Kopi. Duren Sawit. Kota Jakarta Timur. Kode Pos: 13460 :
[email protected]
Alamat E-mail Pendidikan Formal 1999 – 2005
: SD Negeri Malaka Jaya 08 Pagi Jakarta Timur
2005 – 2008
: SLTP Negeri 167 Jakarta Timur
2008 – 2011
: SMA Negeri 44 Jakarta Timur
2011 – 2015
: Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Pengalaman Organisasi 2013-2014
: Divisi Pengembangan Bakat dan Kreativitas (PBK) Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMANE) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
