SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENANGANI LEMBAGA KEUANGAN YANG TIDAK BERIZIN DI LARANTUKA
Diajukan oleh: Ernestin Yosefina Monika Nogo Kilok NPM Program Studi Program Kekhususan
: 130511284 : Ilmu Hukum : Hukum Ekonomi dan Bisnis
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 2017
i
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. Sejak awal penulisan hingga akhir, banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan pengarahan serta dukungan. Oleh karena itu disampaikan terima kasih kepada: 1. Bapak Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2. Ibu Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang tidak henti-hentinya dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan dalam proses penulisan skripsi ini. 3. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan staf-staf yang telah membantu dalam proses penelitian. 4. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Bagian, dan staf-staf yang bertugas yang telah membantu dalam proses penelitian. 5. Bapak Marshall Hani Purwanto selaku narasumber yang telah dengan sabar membimbing dalam proses penelitian. 6. Masyarakat Kabupaten Flores Timur selaku responden dalam penelitian. 7. Bapak Kia Viktorianus, Mama Agnes P. Ledun, kakak Oa, kakak Sandro, dan kakak Owen yang telah memberikan dukungan penuh dalam proses penulisan skripsi ini. 8. Sahabat Kelompok Dadar dan teman-teman FH UAJY angkatan 2013 yang telah memberikan dukungan semangat dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. 9. Serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini.
iv
Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dari semua pihak dan pembaca sangat dibutuhkan demi menyempurnakan skripsi ini.
Yogyakarta, 26 November 2016
Ernestin Yosefina Monika Nogo Kilok
v
ABSTRACT
The financial services authority was formed with the goal of keeping the overall activities in the financial services sector was on a regular basis, fair, transparent and accountable as well as able to protect the interests of the community. The financial services authority had already formed but still contained illegal financial institutions mainly illegal investments that are free to operate in the community and cause harm to the community, such as that experienced by communities in Larantuka, who was a customer LKF Mitra Tiara and PT Indoglobal Samrey International. The issue that arises is whether the financial services authority is authorized to conduct surveillance against financial institutions that are not licensed and how the implementation of the financial services authority's discretion in providing education to the community. The problems answered by conducting empirical legal research. Data obtained from interviews with respondents, namely former customer LKF Mitra Tiara and PT Indoglobal Samrey International in Larantuka and the study of librarianship. Based on the analysis it can be concluded that the financial services authority is only authorized to conduct a preventive measure against the financial institutions that are not licensed by conducting education and socialization to society and the financial services authority has given the public education is conducted in the form of socializing and sharing knowledge but not right on target. Keywords: The financial services authority, the authority, the financial institution.
vi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL HALAMAN PERSETUJUAN HALAMAN PENGESAHAN KATA PENGANTAR ABSTRAK DAFTAR ISI PERNYATAAN KEASLIAN
i ii iii iv vi vii viii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah B. Rumusan Masalah C. Tujuan Penelitian D. Manfaat Penelitian E. Keaslian Penelitian F. Batasan Konsep G. Metode Penelitian H. Sistematika Penulisan Skripsi
1 6 6 7 8 11 12 15
BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan tentang Otoritas Jasa Keuangan 1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan 2. Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan a. Tugas Otoritas Jasa Keuangan b. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan B. Tinjauan tentang Lembaga Keuangan 1. Pengertian Lembaga Keuangan 2. Macam-macam Lembaga Keuangan a. Lembaga Keuangan Bank b. Lembaga Keuangan Non Bank 3. Mekanisme Pendirian Lembaga Keuangan a. Mekanisme Pendirian Lembaga Keuangan Bank b. Mekanisme Pendirian Lembaga Keuangan Non Bank C. Analisis Implementasi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Lembaga Keuangan Yang Tidak Berizin di Larantuka 1. Otoritas Jasa Keuangan Mempunyai Kewenangan Atau Tidak Untuk Melakukan Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Yang Tidak Berizin 2. Pelaksanaan wewenang Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan
Edukasi Kepada Masyarakat
17 17 18 18 19 25 25 26 26 27 34 34 36 39 39 44
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran
48 48
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN vii
PERNYATAAN KEASLIAN Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.
Yogyakarta, 26 November 2016 Yang menyatakan,
Ernestin Yosefina Monika Nogo Kilok
viii
