BAB II KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
A. Latar Belakang Pembentukan OJK Awal pembentukan OJK berawal dari adanya keresahan dari berbagai pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan OJK yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UU BI). 24Mandat pendirian OJK berawal dari krisis moneter tahun 1997-1998 yang memaksa Indonesia menandatangani Letter of Intent (Lol) dengan IMF. Salah satu butir Lol tersebut menyebutkan perlunya badan independen sebagai pengawas sektor keuangan. 25Krisis moneter yang terjadi pada Indonesia tahun 1997-1998 berpengaruh besar terhadap pembentukan OJK. Krisis ekonomi pada 1997-1998 memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi perekonomian Indonesia. Kondisi ekonomi yang kacau karena krisis tersebut membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat suatu keputusan.Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menghindari terulangnya krisis ekonomi seperti pada 19971998 adalah dengan membentuk suatu lembaga pengawasan independen yang
24
Adrian Sutedi, Op.Cit., hlm. 36. Iswi Hariyani dam R.Serfianto. Buku Pintar Pasar Modal (Jakarta : Visi Media, 2010),
25
hlm. 21.
18 Universitas Sumatera Utara
bernama OJK. 26OJK adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.OJK merupakan lembaga yang bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan,pengawasan,pemeriksaan dan penyidikan. 27 Bisa dikatakan bahwa peran Bapepam-LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan,pasar modal,reksadana, perusahaan pembiayaan dan dana pensiun. Alasan
pembentukan
OJK
antara
lain
adalah
makin
kompleks
danbervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan dan globalisasi industri jasa keuangan. Disamping itu, salah satu alasan rencana pembentukan OJK adalah karena pemerintah beranggapan Bank Indonesiasebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalantersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulaipertengahan tahun 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi. 28 Jika UU OJK disahkan, maka otomatis tugas, fungsi dan wewenang pembinaan dan pengawasan atas sektor jasa keuangan beralih ke institusi baru yang
disebut
OJK.
Sebagian
pengawasan
terhadap
Dirjen
Lembaga
Keuangan,pasar modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan institusi pemerintah lain yang memang mengawasi lembaga pengelola dana masyarakat otomatis akan
26
Totok Budisantoso. Nuritomo Op.Cit., hlm. 47. Ibid. 28 Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, Jurnal Konstitusi (Volume 6, Nomor 3, September 2012), hlm. 152. 27
19 Universitas Sumatera Utara
beralih ke OJK.Pembentukan OJK harus dipahami sebagai suatu challenge yang besar dan memerlukan beberapa prakondisi atau prasyarat, seperti: Pertama, perubahan itu tidak dilakukan pada saat sistem keuangannya belum kuat. Semua lembaga keuangan saling terkait, asuransi, perbankan dan sebagainya. Kedua, berkaitan dengan bagaimana pembiayaan OJK. Ketika OJK dikatakan sebagai lembaga yang independen maka tidak bergantung kepada pihak yang diawasinya. Rencana sekarang, OJK itu dari yang diawasinya. Memang ada contoh seperti itu. Di Inggris Financial Services Authority (FSA) dibiayai oleh iuran dari bank-bank, asuransi dan lembaga keuangan yang diawasinya. 29 Otoritas Jasa Keuanganawalnya dirancang oleh Darmin Nasution ketika menjabat Dirjen Lembaga Keuangan di Departemen Keuangan bersama stafnya seperti Firdaus Djaelani yang saat ini menjadi salah satu komisioner OJK. Sebuah bank atau multifinance, asuransi danjuga dana pensiun harus mendapat izin dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan untuk berdiri. Bank harus mendapat ijin juga dari Dirjen Lembaga Keuangan walaupun sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Pada sisi lain, Bapepam sebagai sebuah lembaga keuangan yang levelnya sama dengan Dirjen Lembaga Keuangan dan juga keduanya dibawah lingkup Departemen Keuangan telah berdiri pengawasan pasar modal. Berdasarkan kajian dan diskusi di Departemen Keuangan atau juga agenda politik tersendiri untuk mengebiri kekuasaan Bank Indonesia maka perlu adanya lembaga yang mengawasi keuangan termasuk perbankan. OJK ini dirancang sehingga
29
Afika Yumya Syahmi, Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Skripsi Sarjana (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 33.
20 Universitas Sumatera Utara
digabungkan Bapepam dan Dirjen Lembaga Keuangan yang dikenal BapepamLK. Ketua Lembaga ini ditunjuk Menteri Keuangan yaitu Darmin Nasution sendiri dimana penunjukan ini dihartapkan mempercepat terjadinya Otoritas Jasa Keuangan. 30 Para pakar ekonomi mengemukakan pendapat mengenai OJK, bahwa OJK dibentuk guna mengantisipasi kompleksitas sistem keuangan global. Sektor keuangan memperkuat fondasi, daya saing dan stabilitas perekonomian nasional. Pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dariancaman krisis. Di sisi lain, pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia. Pemerintah mempunyai komitmen tinggi dan menjalankan mandat untuk melakukan reformasi di sektor keuangan.Dengan melihat kehadiran OJK nantinya dapat dimaksudkan untuk menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang selama ini cenderung muncul. Fungsi pengawasan dalam OJK dan pengaturan dibuat terpisah. Akan tetapi meskipun OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan dalam satu tubuh, fungsinya tidak akan tumpang tindih sebab OJK secara organisatoris akan terdiri
atas
tujuh
dewan
komisioner.
Ketua
dewan
komisioner
akan
membawahkan tiga anggota dewan komisioner yang masing-masing mewakili perbankan, pasar modal dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Kewenangan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia akan dikurangi namun Bank Indonesia masih mendampingi pengawasan. Kalau selama ini mikro dan 30
Adler Haymans Manurung, Otoritas Jasa Keuangan : Pelindung Investor Introduksi (Jakarta: PT Adler Manurung Press, 2013), hlm. 3.
21 Universitas Sumatera Utara
makro prudensialnya di Bank Indonesia, nanti OJK akan fokus menangani mikro prudensialnya. 31Dalam pembentukan OJK yang mandiri/independen dilakukan berlandaskan asas-asas yaitu : 1.
Independesi, yakni
inidependen dalam pengambilan
keputusan dan
pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.
Kepastian hukum, yakni suatu azas dalam negara hukum yang lebih mengutamakan landasan peraturan peundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK.
3.
Kepentingan umum, yakni azas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
4.
Keterbukaan, yakni azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, juur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5.
Integritas, yakni azas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK.
6.
Akuntabilitas, yakni azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir
dari
setiap
kegiatan
penyelenggaraan
OJK
harus
dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik.
31
http://radiansystem.com/2012/06/15/sejarah-otoritas-jasa-keuangan-ojk/ (diaksestanggal 9 Maret 2016).
22 Universitas Sumatera Utara
Otoritas Jasa Keuangan dibentuk pada tanggal 22 November 2011di Indonesia
Undang-undang mendefinisikan bahwa OJK adalah lembaga yang
independen dalam menjalankan tugasnya, bebas dari campur tangan pihak lain kecuali
untuk
hal
yang
secara
tegas
Undang.PembentukanOJKdimaksudkansebagai
diatur lembaga
dalam
Undang-
independen
yang
mengawasi sektor jasa keuanganIndonesia,untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi,
dan
kredibilitasBank
Indonesia
tanpa
mengurangi
independensi lembaga negaratersebut,dan pengambilan kebijakan oleh
makna BI
tidak akan terpengaruh OJK, sebab OJK berperan meningkatkan pengawasan terhasdap lembaga keuangan menjadi lebih baik. 32 Ada tiga fungsi pengawasan sektor keuangan yaitu pengawasan terhadap macroprudential, pengawasan microprudential 33danpengawasan aktifitas bisnis. Pengawasan ini bertujuan untuk menciptakan peraturan agar semua pihak yang beraktifitas di sektor keuangan dapat memahami yang dilakukannya, sebelum membahas mengenai pengertian OJK di Indonesia, maka sebaiknya dibahas mengenai OJK di beberapa negara. 1.
Inggris Pengawasan sektor keungan di Inggris awalnya diatur berbagai lembaga dimana bank sentral Inggris hanya bertanggung jawab melakukan regulasi 32
Agus Darmawan. 2014. ‘’Perfektif Law As An Allocative System Undang-Undang OJK)’’ Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, no 3 Juli-September 2014, hlm 389 33 microprudential adalah satu peraturan dimana adaya ekuilibrium parsial dalam suatu konsepsi tertentu dan yang bertujuan untuk mencegah kegagalan anggaran terhadap lembaga keuangan secara individual. Sebaliknya, pendekatan makroprudensial mengakui bahwa secara umum, efek ekuilibrium memiliki peranan penting dan hal tersebut digunakan sebagai sistem pengamanan terhadap sistem financial secara keseluruhan Sebagai buntut dari adanya krisis, maka muncul adanya kesepakatan antara para akademisi dan pembuat kebijakan mengenai regulasi keuangan yang perlu diarahkan ke arah makroprudensial.
23 Universitas Sumatera Utara
terhadap bank. Sebelumnya, ada sembilan lembaga yang mengawasi aktifitas sektor keuangan dan kemudian disatukan menjadi United KingdomFinancial Service Agency(selanjutnya disebut UK FSA). UK FSA merupakan lembaga yang paling dominan dalam regulasi keuangan dan bekerja sama dengan Bank Of England dan HM Treasury untuk mengelola sistem keuangan dan memperbaiki struktur internal yang begitu kompleks didasarkan pada kombinasi regulasi oleh atifitas sektor keuangan dan konsumen. 34 2.
Amerika Serikat Lembaga federal bertanggung jawab terhadap regulasi keuangan yang masing-masing membuat regulasi untuk sektor tertentu dari sistim keuangan seperti lembaga depositori (bank, credit union dan thrifts), futures dan sekuritas. Amerika Serikat mempunyai 5 (lima) lembaga federal yang berbeda dimana kelima lembaga berbagi (sharing) atas kekuasaan untuk regulasi lembaga depositori. Adapun lembaga tersebut yaitu Office of the Comptroller of Currency (OCC), the Federal Reserve sebagai Bank Sentral, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), the
Office oh Thrift
Supervision 9 OTS dan National Credit Union Administration (NCUA). 35 3.
Australia Australia menerapkan model twin peaks dalam mengatur atau mengawasi sektor keuangannya. Negara ini merupakan salah satu negara yang cukup baik dan contoh menerapkantwin peaks. Adapun model twin peaksmaksudnya bahwa pengawasan sektor keuangan dilaksanakan dua lembaga yang diatur 34
Adler Haymans Manurung , Op.Cit.,hlm. 16. Ibid., hlm. 18.
35
24 Universitas Sumatera Utara
sedemikian rupa agar pengawasan berjalan dengan baik. Kedua lembaga yang mengawasi sektor keuangan yaitu Australian Securities dan Investment Commision (ASIC) dan Australian Prudential Regulatory Authority (APRA). Kekuasaan ASIC termasuk kemampuan mencegah dan memberikan saksi kepada perusahaan dan profesional keuangan sedangkan APRA menjadi lembaga yang membuat regulasi dan mengawasi lembaga penerima deposito (lembaga bukan bank) , asuransi dan jasa dana pensiun. 36 Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. 37 Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: 1.
terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
2.
mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
3.
mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 38 Pembentukan OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa
keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional seperti sumber daya 36
Ibid., hlm. 23. http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx(diakses pada tanggal 12 maret 2016). 38 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 4. 37
25 Universitas Sumatera Utara
manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran (fairness). 39 Tujuan pembentukan OJK ini agar BankIndonesia fokus kepada pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurusi pengawasan bank karena bank itu merupakan sektor dalam perekonomian. Untukmencapai tujuan, OJK punya kewenangan yang luas yaitu: -
membuat peraturan di bidang jasa keuangan;
-
memberi dan mencabut izin persetujuan dan lain-lain, memperolehlaporan periodik dan informasi industri jasa keuangan;
-
mengenakan sanksi administratif dan melakukan pemeriksaan ;
-
melakukan penyidikan atas pelanggaran undang-undang;
-
memberikan arahan atau perintah tertulis;
-
menunjuk pengelolaan statuter, mewajibkan pengalihan usaha demi menjaga kepentingan nasabah;
-
mencegah
kejahatan
di
bidang
keuangan
dan
mengatur
pengendalianlembaga keuangan. 40 Negara telah mendirikan beberapa lembaga yang bertujuan untuk melindungi rakyatnya dari keinginan berbagai pihak yang mempunyai keinginan tidak benar. Sehingga, lembaga yang dibangun juga mempunyai fungsi termasuk 39
http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx (diakses pada tanggal 14 Maret 2016). 40 Adrian Sutedi, Op.Cit., hlm. 43.
26 Universitas Sumatera Utara
OJK. Berdasarkan UU OJK yang dituangkan dalam beberapa pasal, disebutkan fungsi dari OJK. 41Nilai StrategisOJKadalah : 1.
Integritas Bertindak objektif, adil dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organiasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
2.
Profesionalisme Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.
3.
Sinergi Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal mauppun eksternal secara produktif dan berkualitas.
4.
Inklusif Terbuka
dan
menerima
keberagaman
pemangku
kepentingan
serta
memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan 5.
Visioner Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (forward looking) serta dapat berpikir diluar kebiasaan (out of the box thinking). 42
B. Status Otoritas Jasa Keuangan Otoritas
Jasa
Keuangan
adalah
lembaga
independen
yang
menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam rangka mengatur dan mengawasi
41
Adler Haymans Manurung , Op.Cit., hlm. 6. Muliaman D Haddad, Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015), hlm. 3. 42
27 Universitas Sumatera Utara
kegiatan sektor jasa keuangan. 43Indenpendensi merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam mendesain sebuah truktur regulasi yang tepat untuk Indonesia, terutama Indepndensi dari pengaruh politik kepentingan yang masih menjadi momok di Indonesia 44 . Setiap pihak dilarang campur tangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK. Maksudnya adalah bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal, OJK harus dapat bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang jasa keuangan. Oleh karena itu, setiap pihak kecuali pihak sebagaimana dimaksud dalam rancangan UU OJK ini tidak diperkenankan untuk turut campur baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK. 45Secara kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Merujuk pada Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 ayat (1) UU OJK, OJK sebagai lembaga independen maksudnya adalah lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bebas dari campur tangan pihak manapun kecuali untuk hal-hal yang disebutkan secara tegas dalamUU OJK. 46 Independensi, yaitu independensi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.Independensi merupakan alat untuk pencapaian tujuan. Secara 43
Pasal 3 Dalam Rancangan Undamg-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. , Bening Institute, Jakarta 23 April 2013, hlm. 9. 45 Penjelasan Pasal 4 Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. 46 Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 44
28 Universitas Sumatera Utara
kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah.Keindependenan OJK berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, independen yang berkait dengan pemberhentian anggota lembaga yang hanya dapat dilakukan berdasarkan berdasarkan sebabsebab
yang
diatur
dalam
undang-undang
pembentukan
lembaga
yang
bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya administrative agencies yang dapat sewaktu-waktuoleh presiden karena jelas merupakan bagian dari eksekutif. 47 Kedua, selain masalah pemberhentian yang terbebas dari itervensi Presiden, sifat independen juga tercermin antara lain dari : 1.
Kepemimpinan lembaga yang bersifat kolektif, bukan hanya satu orang pimpinan. Kepemimpinan kolegial ini berguna untuk proses internal dalam pengambilan keputusan-keputusan, khususnya menghindari kemungkinan politisasi keputusan sebagai akibat proses pemilihan keanggotaannya.
2.
Kepemimpinan tidak dikuasasi atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu.
3.
Masa jabatan para pemimpin lembaga tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (staggered terms). 48 Lebih jauh dalam penjelasan umum UU OJK disebutkan bahwa OJK
dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. Jadi, seharusnya tidak terpengaruh oleh pemerintah (independen). Meski secara normatif disebutkan bahwa OJK adalah lembaga independen, pada beberapa kalangan masih timbul keraguan akan independensi 47
Adrian Sutedi, Op.Cit., hlm. 75. Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 3, September 2009, hlm.152. 48
29 Universitas Sumatera Utara
OJK tersebut. Dalam pelaksanaannya, OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang terdiri dari 9 orang anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU OJK. Komposisi Dewan Komisioner (selanjutnya disebut DK) yang akan ditempati oleh mantan pegawai lembaga keuangan tertentu menjadi dasar adanya keraguan bahwa OJK akan benar-benar independen. Demikian disampaikan dosen ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Rimawan Pradiptyo sebagaimana dikutip dalam artikel “belum dibentuk, independensi OJK diragukan.” Menurut Rimawan, siapa pun yang menjadi DK di OJK akan terlibat secara batin karena lama bekerja di satu lembaga keuangan. Merekadikhawatirkan akan sulit bersikap objektif karena ingin membalas budi kepada lembaga yang telah membesarkannya. 49 Susunan anggota DK OJK terdiri atas: 50 1.
seorang ketua merangkap anggota;
2.
seorang wakil ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
3.
seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4.
seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkapanggota;
5.
seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
6.
seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
7.
seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen;
8.
seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakananggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
49
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fd97bc71ee6b/otoritas-jasa-keuangan , (diakses pada tanggal 17 Maret 2016). 50 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 10 ayat (4).
30 Universitas Sumatera Utara
9.
seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yangmerupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan. Adanya unsur ex officio dalam DK OJK itulah yangkemudian dikhawatirkan akan mempengaruhi pelaksanaanindependensi OJK. Secara kelembagaan OJK berada di luar pemerintah yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah. OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat denganotoritas lainnya, yakni otoritas moneter dan otoritas fiskal. 51Oleh karenaitu, lembaga ini memberikan tempat bagi perwakilan kedua otoritastersebut secara ex-officio. Satu orang anggota dari Bank Indonesia danseorang lagi dari Kementerian Keuangan. Dua orang ini mengisisembilan anggota DK OJK. Keberadaan ex-officio ini dalam rangka koordinasi, kerjasama dan harmonisasi kebijakan di bidang moneter dan fiskal. Meskipun ada unsur pemerintah dalam DK OJK,OJK adalah
lembaga
independen.
Independensi
OJK
juga
terlihat
dari
kepemimpinan OJK secara perorangan. Pimpinan OJK memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam UU OJK. 52Keidependensian OJK akan sepenuhnya efektif, apabila terdapat Good Corporate Governance(selanjutnya disebut GCG) dalam dunia keuangan dan perbankan. Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG, yaitufairness,transparency, 51
Wiwin Sri Rahyani. 2012. ‘’ Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OtoritasJasa Keuangan’’. Jurnal Legislasi Indonesia, volume 9, Nomor 3, Oktober 2012. 52 http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/12/21/12423080/Menkeu.OJK.Lembaga.I ndependen (diakses pada 16 Maret 2016).
31 Universitas Sumatera Utara
accountability danresponsibility. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip GCGsecara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidakmenggambarkan nilai fundamental perusahaan. Fungsi pengawasan itu bukan terletak dari dibentuknya lembaga baru atau tidak. Tapi dari ada atau tidaknya GCG 53OJK dibentuk untuk memenuhi amanat dari Pasal 34 UU BI. Tugas pokoknya untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap bank-bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifatindependen dalam menjalankan tugasnya, berarti kedudukannya berada di luar institusi pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meskipun OJK lembaga yang independen tetapi keindependensiannya tidak berlaku secara absolut (mutlak).
C. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Negara telah mendirikan beberapa lembaga yang bertujuan untuk melindungi rakyatnya dari keinginan berbagai pihak yang mempunyai keinginan tidak benar. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 UU BI beserta penjelasannya dapat 53
http://www.kompasiana.com/rebeccastephanie/ironisme-ojk-gagal-di-negara-maju namun-diminati-indonesia_550fe0c7a33311ae2dba84be (diakses pada tanggal 16 Maret 2016).
32 Universitas Sumatera Utara
disimpulkan bahwa OJK akan bertugas mengawasi bank, lembaga-lembaga usaha perasuransian, lembaga lembaga usaha pasar modal, dana pensiun, lembagalembaga usaha pembiayaan modal ventura dan lembaga-lembaga yang mengelola dana masyarakat. Dengan demikian OJK akan mengambil alih sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan instirusi institusi pemerintah lain yang selama ini mengawasi lembaga pengelolaaan dana masyarakat. 54 Berdasarkan UU OJK yang dituangkan dalam beberapa pasaldisebutkan fungsi dari OJK. Adapun fungsi dari OJK sebagai berikut : 55 OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. 56 Terintegrasi maksudnya adalah bahwa sistem yang dibangun oleh OJK , Bank Inmdonesiadan Lembaga Penjamin Simpanan saling terhubung satu sama lain sehingga setiap institusi dapat saling bertukar informasi dan mengakses informasi perbankan yang dibutuhkan setiap saat (timely basis), informasi tersebut meliputi informasi umum dan informasi khusus tentang bank, laporan keuangan bank, laporan hasil pemeriksaan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan atau oleh OJK, dan informasi yang lain dengan tetap menjaga dan mempertimbangkan kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: 54
Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan&Persiapan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta Februari 2002, hlm.13. 55 Adler Haymans Manurung , Op.Cit., hlm. 6. 56 Pasal 5 Undang-Undang no 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
33 Universitas Sumatera Utara
a.
kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
b.
kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
c.
kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. 57Lembaga jasa keuangan lainnya adalah pegadaian, lembaga penjaminan,lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Perundang-Undangan
penjaminan,lembaga
pembiayaan
mengenai ekspor
pergadaian,
Indonesia,
perusahaan
pembiayaan sekunder perumahan dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib serta lembagajasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. 58BPJS kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan sosial yaitu program JKN otomatis termasuk dalam cakupan OJK yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan
dana
masyarakat
yang
bersifat
wajib,
meliputi
penyelenggara program jaminan sosial yang dimaksud dalam UUOJK. Peraturan merupakan suatu rangkaian aturan yang diterbitkan lembaga yang mengatur untuk diikuti oleh berbagai pihak dalam beroperasi. Peraturan tersebut dapat bersifat konstitutif dan regulatif.Peraturan yang konstitutif yaitu 57
Pasal 6 Undang-Undang no 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang no 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
58
34 Universitas Sumatera Utara
menciptakan dan mendefinisikan bentuk perilaku yang baru. Sementara peraturan yang regulatif yaitu regulasi yaitu regulasi yang dibuat terlebih dahulu atau bentuk perilaku yang secara bebas. 59 Dalam hal pengaturan,Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut: 60 1.
Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini.
2.
Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3.
Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
4.
Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
5.
Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
6.
Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu.
7.
Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan.
8.
Menetapkan
struktur
organisasi
dan
infrastruktur,
serta
mengelola,
memelihara dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban. 9.
Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan oleh lembaga pengawas
untuk mengawasi lembaga atau perusahaan yang beroperasi sesuai dengan aturan yang telah diterbitkannya. Pengawasan dilakukan untuk melindungi berbagai pihak dari perlakuan tidak adil dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. 59
Adler Haymans Manurung , Op.Cit., hlm. 13. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
60
35 Universitas Sumatera Utara
Dalam hal pengawasan,Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang antara lain: 1.
Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
2.
Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif.
3.
Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelakudan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.
4.
Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu.
5.
Melakukan penunjukan pengelola statute.
6.
Menetapkan penggunaan pengelola statute.
7.
Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
8.
Memberikan dan/atau mencabut: a.
izin usaha;
b.
izin orang perseorangan;
c.
efektifnya pernyataan pendaftaran;
d.
surat tanda terdaftar;
e.
persetujuan melakukan kegiatan usaha;
f.
pengesahan;
36 Universitas Sumatera Utara
g.
persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
h.
penetapan lain. Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor
jasa keuangan, 61berdasarkan semua pasal yang diuraikan sebelumnya maka tugas utama OJK tersebut melakukan pengawasan dan membuat peraturan terhadap semua aktifitas di sektor keuangan termasuk dalam hal ini pengawasan dan pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun tujuan akhir dari tugas utama lembaga OJK yaitu melindungi masyarakat agar tidak mengalami kerugian yang besar dalam bernegara dan beraktifitas dengan alat yang ditawarkan
berbagai
pihak
dengan
selalu
berdalih
untuk
kepentingan
masyarakat. 62
61
Republik Indonesia, Undang-Undang no 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 9. 62 Adler Haymans Manurung , Op.Cit.,hlm. 8.
37 Universitas Sumatera Utara
