Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara
IMPLEMENTASI HAK KONSTITUSIONAL OLEH TENAGA KESEHATAN DALAM PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Oleh: Irma Sahvitri Lawado1
Dosen Universitas Lumajang Jl. Musi No.12 Lumajang Email:
[email protected]
ABSTRACT
Women and children are particularly vulnerable discriminated against because of gender inequality and patriarchal structure of society and thus require special treatment to access the protection and fulfillment of their constitutional rights in order to avoid discrimination and can achieve justice. What is the role of the state in providing protection has been arranged through the constitutional rights of women and children victims of violence on The 1945 Constitution through the provisions governing the protection of human rights and other rights include the right to health which set more specific, which is implemented through a variety of regulatory and other government policies is synergy between the various programs and agencies as described in the Health Law, The Law of Elimination of Domestic Violence and The Law of Child Protection . Efforts through the role of health workers can be done by handling not only the only curative and rehabilitative aspects through handling medically includes conveying information through the informed consent rights for victims in the form of non-medical referrals to other related lines including law enforcement agencies, but also through the efforts and countermeasures promotive and preventive others to the public.
Keyword : Constitutional Rights, Health, Violence
PENDAHULUAN
warganegara
yang
meliputi
hak
asasi
manusia (HAM) dan hak warganegara yang Persoalan
terhadap
dijamin dalam UUD 1945 yang berlaku bagi
perempuan dan anak merupakan masalah
setiap warganegara Indonesia. Dalam UUD
global
persoalan
1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak
ketimpangan gender dan hak konstitusional
bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar
yang
kekerasan
terkait
dengan
ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara apapun
dan
perlindungan
berhak
mendapatkan
terhadap
perlakuan
yang
rumahtangga.
Kekerasan
terhadap
adalah tindakan menyakitkan secara fisik,
diskriminatif. Hal tersebut dapat dilihat dari
emosional,
penyalahgunaan
perumusannya yang menggunakan frasa
traficking,
penelantaran,
“setiap orang”, setiap warganegara, tiap-tiap
komersial
temasuk
warganegara atau setiap warganegara yang
komersial
anak
menunjukkan
cedea/kerugian
bahwa
hak
konstitusional
anak
seksual, eksploitasi
eksploitasi yang
nyata/potensial
seks
berakibat terhadap
dimiliki oleh setiap individu warganegara
kesehatan, kelangsungan hidup, tumbuh
tanpa pembedaan, baik berdasarkan suku,
kembang atau martabat anak yang dilakukan
agama, keyakinan
dalam konteks hubungan kepercayaan atau
politik
maupun jenis
kelamin. Hak-hak tersebut diakui dan dijamin untuk setiap
warganegara baik
laki-laki
1
maupun perempuan. Kekerasan
kekuasaan2. Komisi terhadap
secara
Kekerasan berturut
mencatat trend peningkatan jumlah kasus
terhadap perempuan maupun anak, baik
terhitung sejak 2004 hingga 2009 sebanyak
dalam konteks di ranah publik maupun
14.020 kasus; 20.391 kasus; 22. 517 kasus;
domestik. Kekerasan terhadap perempuan
25.522 kasus; 54. 425 kasus hingga menjadi
adalah kekerasan berbasis gender yang
143.568 kasus atau meningkat sebanyak
mengakibatkan
seksual,
263% pada tahun 2009 . Bahkan hingga
mental termasuk ancaman pemaksaan atau
pada tahun 2012 sebanyak 216.156 kasus
perampasan semena-mena kebebasan baik
dan di 2013 sudah terjadi sebanyak 276. 760
yang
kasus.
kesakitan
di
terjadi
Perempuan
Anti
baik
terjadi
dapat
Nasional
fisik,
lingkungan
masyarakat
Sebenarnya dari nominal tersebut
maupun dalam kehidupan. Kekerasan dalam
tidak dapat mewakili maupun merekam
rumahtangga adalah perbuatan terutama
secara detil dan pasti akan peristiwa yang
terhadap
sebenar-benarnya terjadi meski tak dapat
perempuan
kesengsaraan
atau
yang
berakibat fisik,
dipungkiri bahwa memang trend peningkatan
seksual, psikologis, dan/atau penelantaran
peristiwa semakin hari semakin meningkat,
rumahtangga
perbuatan
bahkan Komnas Perempuan menyatakan
pemaksaan atau perampasan kemerdekaan
jika setiap hari terdapat 35 (tigapuluh lima)
secara
perempuan di Indonesia menjadi korban
melawan
penderitaan
termasuk
hukum
dalam
lingkup
1
Jimly Asshidiqie, 2008, Menuju Negara Hukum Yang Modern, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Kontitusi RI, Jakarta, hal.547.
ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
2
Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentag Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumahtangga
Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara kekerasan seksual atau dengan kata lain
merupakan sektor yang memegang peranan
setiap
penting dalam penanganan perempuan dan
dua
perempuan
jam
sekali
menjadi
terdapat
korban
tiga
kekerasan
seksual, dengan sekitar 263.285 kasus kekerasan
terjadi
ranah
yang
menjadi
korban
kekerasan,
karena biasanya mereka pada kesempatan
personal .
pertama pasca peristiwa akan mendatangi
Menurut Pusat data dan Informasi (Pusdatin)
para petugas kesehatan untuk mendapatkan
Komnas Anak, kasus yang terjadi pada anak
pertolongan terutama pada jenis
pada tahun 2013 terjadi sebanyak 1620
kekerasan fisik dan seksual. Terlebih lagi
kasus atau meningkat sebanyak 60 persen
pada
dibandingkan tahun 2012 dengan rincian
berkategori berat. Pada beberapa kasus
kekerasan fisik 490 kasus, psikis 313 kasus
kesadaran korban atau keluarganya masih
dan paling banyak kekerasan seksual 817
sangat minim sehingga mereka biasanya
kasus yang berarti setiap bulannya hampir
tidak mau, enggan, takut (fear of crime) atau
70-80 anak menerima kekerasan seksual4.
bahkan tidak tahu kemana permasalahan
Hingga April 2014 kekerasan fisik sebanyak
mereka harus bermuara, untuk mendapatkan
622 kasus fisik 94 , psikis 12 dan seksual
penanganan dan perlindungan. Rasa takut
sebanyak 459 kasus
di
3
anak
5
modus
perlakuan
kasus
kekerasan
yang terjadi pada perempuan maupun anak
Fenomena gunung es sesungguhnya
karena secara kodrati memang lebih besar,
dapat dilihat dalam pencatatan kasus-kasus
terutama pada kasus kekerasan yang terjadi
kekerasan,
pada ranah domestik dimana pelakunya
karena
tidak
pernah
dapat
mewakili peristiwa yang sesungguhnya yang
adalah
terjadi
sangat dekat baik karena antara korban dan
di
masyarakat
sehingga
sangat
orang-orang
pelaku
penanganan
darah, hubungan kekerabatan, hubungan
holistik
komprehensif
dengan melibatkan peran serta dari berbagai unsur
dan
potensi.
Sektor
relasi
melalui
hubungan
dibutuhkan berbagai upaya dan strategi yang
terjalin
memiliki
hubungan
perkawinan dan relasi intim.
kesehatan
Masalah
kekerasan
terhadap
perempuan merupakan masalah global yang
3
http://www.tempo.co/read/news/2013/12/10/1 73536106/Sehari-35-Perempuan-Jadi-KorbanKekerasan-Seksual, diakses 30 Juni 2014
terkait dengan kesehatan dan hak asasi yang sangat berkaitan dengan ketimpangan gender
dan
memberikan
sangat
merugikan
dampak
yang
4
http://health.liputan6.com/read/781181/kasuskekerasan-anak-makin-meningkat-di-2013
terhadap
kesehatan
perempuan. Relevansi penanganan terhadap 5
http://news.okezone.com/read/2014/06/16/337/999726 /2014-ada-622-kasus-kekerasan-anak ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
kasus kekerasan terhadap perempuan ini karena
hal
tersebut
dapat
merugikan
Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara kesehatan reproduksi perempuan disamping
memenuhi kebutuhan pelayanan secara fisik
aspek-aspek kesehatan fisik dan mental-
, emosional dan rasa aman. Oleh karena itu
emosional.
sangat
Kekerasan
dimaksud
juga
diperlukan
adanya
pengetahuan
menambah resiko jangka panjang untuk
petugas kesehatan tentang penatalaksanaan
terjadinya
korban baik aspek medis / mediko legal
gangguan
kesehatan
lainnya
sehingga merupakan ancaman terhadap kualitas
hidup
perempuan
maupun psikososial.
dan
janin/bayi/anak yang dikandung atau dalam
PERMASALAHAN :
perawatannya. Pelanggaran terhadap hak
Untuk
mewujukan
tujuan
reproduksi perempuan ini berakibat bukan
penyelenggaraan pembangunan antara lain
hanya terhadap aspek kesehatan saja tetap
yaitu
juga
masyarakat,
aspek
sosial ekonomi serta
efek
buruknya yang berlangsung antar generasi. Permasalahan
kekerasan
6
untuk
kebijakan
peningkatan telah
kesejahteraan
ditempuh
sehubungan
salah
dengan
satu upaya
pada
penanganan kasus kekerasan yang semakin
perempuan dan anak adalah masalah yang
marak terjadi antara lain melalui bentuk
sangat
baik
program pengembangan paradigma baru
negara/pemerintah, LSM maupun swasta
pembangunan yang lebih integratif yang
dan
untuk
dikenal dengan pengarusutamaan gender
secara
sebagaimana yang diatur dalam Inpres No. 9
kompleks
masyarakat
memberikan
sehingga
diharapkan
penanganan
komprehensif,
holistik
dan
terpadu.
tahun
20007.
Perempuan
Penegakan hak kesehatan yang tergambar
kelompok
melalui sensivitas tenaga kesehatan sebagai
kondisinya telah dilanggengkan oleh struktur
ujung
memegang
masyarakat patriarkis maka membutuhkan
peranan penting dalam penanganan kondisi
perlakuan khusus untuk dapat mengakses
tersebut.
perlindungan
tombak
pelayanan,
Pertolongan
sedini
mungkin
warganegara
merupakan
dan
karena
pemenuhan
hak
terhindar
dari
merupakan upaya yang sangat strategis
konstitusionalnya
untuk
diskriminasi serta mampu mencapai keadilan
mencegah
terjadinya
masalah
kesehatan yang lebih serius sehingga sistem pelayanan
kesehatan
diharapkan
antara
lain
dapat
agar
yang
dicapai
melalui
hak
dapat 7
6
Departemen Kesehatan RI, 2002, Informasi Kesehatan Reproduksi, Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan ditingkat Pelayanan Dasar (Reproduction Asexual Women’s Health Services), Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat RI, Direktorat Kesehatan Keluarga, Edisi Ketiga, Jakarta. ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
Muhammad Fauzan dan Riris Ardhanariswari, 2012, Pengaruh Gender Mainstreaming terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Perempuan di Indonesia Menurut UUD 1945, dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi, Rajawali Pres, Jakarta, hal. 278.
Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara kesehatan. Tiga kwajiban negara/pemerintah
1.
berkaitan dengan hak atas kesehatan yaitu
Konstitusional dalam UUD 1945 untuk
kwajiban menghormati (to respect), kwajiban
korban kekerasan terhadap Perempuan
melindungi
dan Anak
(to
protect)
memenuhi (to fulfil). perempuan layanan
dan
8
kwajiban
Dalam hal akses
anak
kesehatan
dan
terhadap
sehubungan
Hak
Asasi
Manusia
dan
Hak
Hak asasi manusia merupakan materi
sistem
inti dari naskah undang-undang dasar (UUD)
dengan
negara modern. Demikian pula hak dan
penanganan kasus kekerasan yang terjadi
kewajiban
kepadanya umumnya masih sangat parsial
salahsatu materi pokok yang diatur dalam
karena
aspek
setiap UUD sesuai paham konstitusi negara
semata.
modern. Hak asasi manusia (HAM) adalah
Sebagai garda depan dibidang kesehatan
seperangkat hak yang melekat pada hekekat
yang
dan keberadaan setiap manusia sebagai
hanya
penanganan
difokuskan
gangguan
senantiasa
pada
fisiknya
berhadapan
dengan
warganegara
masyarakat, tenaga kesehatan mempunyai
makhluk
strategi
merupakan
penanganan
yang
bukan
saja
Tuhan
Yang
merupakan
Maha
anugerahNya
Esa
yang
dan wajib
terbatas pada aspek kuratif dan rehabilitatif
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
akan tetapi juga dapat lebih berperan dalam
negara, hukum, pemerintahan dan setiap
upaya promotif maupun preventif lainnya.
orang demi kehormatan serta perlindungan
Melalui
harkat dan martabat manusia. Artinya, yang
tulisan
ini
dapat
diambil
permasalahan dalam hal : 1. Bagaimana
dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah
perlindungan
terhadap
hak
perempuan
dan
negara
hak yang melekat pada diri pribadi manusia.
konstitusional
Karena itu HAM berbeda dari pengertian hak
anak
korban
warganegara
(the
citizen’s
konstitusional adalah
sebagaimana
didalam dan oleh UUD 1945 sedangkan hak-
dalam
UUD 1945? 2. Bagaimana peran tenaga kesehatan
yang
Hak
kekerasan melalui hak kesehatan diamanatkan
hak
right).
dijamin
hak hukum (legal rights) timbul berdasarkan jaminan
undang-undang
dan
peraturan
dalam penanganan perempuan dan
perundang-undangan
anak korban kekerasan ?
(subordinate legislations). Setelah ketentuan
PEMBAHASAN
dibawahnya
tentang HAM diadopsikan secara lengkap dalam UUD 1945 pengertian tentang HAM dan hak asasi warganegara dapat dikaitkan
8
Komnas HAM, 2007, Menyoal Hak Atas Kesehatan, Suar Warkat Warta, Vol.08 No.02, halaman 30, Komnas HAM, Jakarta, hal. 30. ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
dengan pengertian constitutional rights yang dijamin dalam UUD 1945. Selain itu setiap
Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara warganegara Indonesia juga memiliki hak-
1.
Perlindungan,
pemajuan,
hak hukum yang lebih rinci dan operasional
penegakan dan pemenuhan HAM adalah
yang diatur dengan UU atau peraturan
tanggungjawab negara terutama pemerintah
perundang-undangan yang lain yang lebih
(pasal 28 I ayat 4 UUD 1945)11.
rendah yang disebut hak-hak hukum (legal rights). 9
2.
Untuk
menegakkan
dan
melindungi HAM sesuai dengan prinsip
Perumusan hak konstitusional dalam
negara
hukum
UUD 1945 yang menggunakan frasa “setiap
pelaksanaan
orang”,
dituangkan
“segala
warganegara”,
“tiap-tiap
warganegara” atau setiap warganegara , menunjukkan
bahwa
hak
yang
HAM
demokratis
dijamin,
dalam
maka
diatur
peraturan
dan
perundang-
undangan (pasal 28 I ayat 5 UUD 1945).
konstitusional
3. Setiap orang wajib menghormati
dimiliki oleh setiap individu warganegara
HAM
tanpa pembedaan, baik berdasarkan suku,
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
agama , keyakinan politik, ataupun jenis
(pasal 28 J ayat 1 UUD 1945)
kelamin. Hak-hak tersebut diakui dan dijamin untuk setiap
warganegara baik
laki-laki
oranglain
4.
dalam
Dalam
kwajibannya
tertib
menjalankan
setiap
orang
kehidupan
hak
wajib
dan
tunduk
maupun perempuan. Bahkan UUD 1945 juga
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan
menegaskan bahwa “setiap orang berhak
UU dengan maksud semata-mata untuk
bebas
bersifat
menjamin pengakuan serta penghormatan
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak
atas hak dan kebebasan oranglain dan untuk
mendapat perlindungan terhadap perlakuan
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
diskriminatif
pertimbangan
terdapat
dari
perlakuan
itu.
Dengan
ketentuan
atau
yang
demikian tindakan
jika yang
moral,
nilai-nilai
agama,
keamanan, ketertiban umum dalam suatu
mendiskriminasikan warganegara tertentu, 11
hal itu melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warganegara, dan dengan sendirinya bertentangan dengan UUD 1945. Dalam rangka menegakkan butir ketentuan asasi tersebut diatur pula kwajiban oranglain untuk menghormati hak asasi oranglain serta tanggungjawab
negara
atas
tegaknya
10
HAM . yaitu : 9
Jimly, Op.cit, hlm. 547-548. Ibid.
10
ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
Lihat pasal 1 butir 6 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pelanggaran oleh negara menurut Maastricht Guidelines baik yang bersifat act of commision maupun acts of ommision dapat dilihat melalui kegagalan negara memenuhi tiga kwajiban yang berbeda antara lain kwajiban negara untuk melakukan tindakan yang memadai guna menjamin setiap orang didalam peluang yurisdiksinya untuk memberikan kepuasan kepada mereka yang memerlukan yang telah dikenal dalam instrumen hak asasi dan tidak dapat dipenuhi oleh upaya pribadi seperti kegagalan untuk memenuhi sistem perawatan kesehatan dasar. Dapat dibaca dalam Suparman Marzuki, Pengadilan HAM di Indonesia, 2012, Melanggengkan Impunity, hal. 40, Erlangga Jakarta,
Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara masyarakat demokratis (pasal 28 J ayat 2
berkomunikasi dan memperoleh informasi
UUD 1945).
(pasal 28F UUD 1945), Hak untuk mencari,
Komnas Perempuan telah dijabarkan
memperoleh
dan
memiliki,
menyimpan,
14 rumpun hak konstitusional perempuan
mengolah dan menggunakan segala jenis
dalam UUD 1945 yang terurai dalam 40 hak
saluran yang tersedia (pasal 28F UUD
perempuan12.
konstitusional
Berkaitan
1945), Rumpun Hak atas kesehatan dan
dengan kekerasan terhadap perempuan dan
lingkungan yang sehat yang terdiri dari Hak
anak disebutkan antara lain dalam rumpun
untuk hidup sejahtera lahir dan batin (pasal
Hak Atas Hidup, yang terdiri dari Hak untuk
28 H ayat 1 UUD 1945), Hak untuk
hidupserta mempertahankan kehidupannya (
mendapatkan lingkungan hidup yang baik
vide pasal 28A UUD 1945 dan pasal 28 I
dan sehat dan untuk memperoleh pelayanan
13
ayat 1 UUD 1945 , Hak atas kelangsungan
kesehatan (pasal 28H ayat 1 UUD 1945),
hidup tumbuh dan berkembang (pasal 28 B
Rumpun Hak atas kepastian hukum dan
ayat 2 UUD 1945), Rumpun Hak untuk
keadilan
Mengembangkan
melalui
jaminan , perlindungan dan kepastian hukum
untuk
yang adil (pasal 28D ayat 1 UUD 1945), Hak
memperoleh
atas perlakuan yang sama dihadapan hukum
pemenuhan
Diri
yaitu
kebutuhan
dasar
mendapatkan
pendidikan,
manfaat
ilmu
dan
(pasal 28 D ayat1 dan pasal 27 ayat 1) dan
teknologi, seni dan budaya ( pasal 28C ayat
Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan
1 UUD 1945), Hak atas jaminan sosial yang
hukum (pasal 28 I ayat1 UUD 1945),
memungkinkan
Rumpun
secara
dari
pengembangan sebagai
Hak
bebas
dari
ancaman,
diskriminasi dan kekerasan yang terdiri atas
bermartabat (pasal 28H ayat 3 UUD 1945),
Hak atas rasa aman dan perlindungan dari
Rumpun Hak atas Kemerdekaan pemikiran
ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak
dan kebebasan memilih terdiri dari Hak atas
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
pemikiran dan hati nurani (pasal 28 I ayat1
(pasal 28G ayat 1 UUD 1945), Hak untuk
UUD 1945) dan Hak untuk menyatakan
bebas dari penyiksaan dan atau perlakuan
pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani
yang
(pasal 28 E ayat 2 UUD 1945). Rumpun Hak
manusia ( pasal 28G ayat 2 UUD 1945), Hak
Informasi
untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas
terdiri
dari
manusia
dirinya yang
12
utuh
pengetahuan
terdiri atas Hak atas pengakuan,
Hak
untuk
www.komnasperempuan.or.id
13
Hak untuk hidup ini termasuk kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk pula yang dimaksud adalah sebagaimana dalam pasal 28 E ayat 2, pasal 28 I ayat 1. ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
merendahkan
derajat
martabat
dasar apapun (pasal 28 I ayat 2 UUD 1945), Hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan
khusus
untuk
memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna
Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara mencapai persamaan dan keadilan (pasal 28
jaminan yang diberikan oleh negara untuk
H ayat 2 UUD 1945) ; Rumpun Hak atas
mencegah
Perlindungan dengan Hak atas perlindungan
dalam rumah tangga, menindak pelakunya
diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,
serta melindungi korbannya. Dalam hal
dan
dalam
penanganan permasalahan penegakan hak
kekuasaannya (pasal 28 G ayat 1 UUD
konstitusional perempuan dan anak sebagai
1945), Hak untuk mendapatkan perlindungan
korban
dan perlakuan yang diskriminatif (pasal 28 I
mengimplementasikan
ayat 2 UUD 1945), Hak atas perlindungan
Internasional tentang kependudukan dan
dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 28B
Pembangunan
ayat 2 dan 28 I ayat 1 UUD 1945)
serta
kesepakatan dalam konferensi wanita IV
Rumpun Hak Memperjuangkan Hak yang
yang disebut Beijing Plus Five. Dalam
terdiri atas Hak memajukan dirinya dalam
konsep HAM internasional, HAM perempuan
memperjuangkan
dijamin
harta
benda
yang
haknya
berada
secara
kolektif
(pasal 28C ayat 2 UUD 1945) 14.
terjadinya
kekerasan,
dalam
kekerasan
Indonesia hasil
(ICPD
telah
Konferensi
1994)
piagam
Internasional tentang
Undang-undang No.23 tahun 2004
tindak
PBB;
hak-hak
serta
Konvensi sipil
dan
politik, Konvensi Internasional tentang hak-
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
hak
Rumah Tangga sebagai lex specialis atau
CEDAW (Convention on the Elimination of
undang-undang khusus dimaksudkan untuk
All Discrimination Against Woman) yang
memantabkan
diratifikasi sejak 1984 melalui UU No. 7
hak
manusia
terutama
ekonomi,
1984.
sosial
Bahkan
dan
budaya
dalam
dan
perempuan untuk bebas dari kekerasan
tahun
Millenium
(violence) sebagai “legal rights” dan bukan
Development Goals (MDGs) penghapusan
“moral rights” semata-mata15, adalah wujud
diskriminasi melalui pemajuan perempuan perempuan menuju kesetaraan gender telah
14
www.komnasperempuan.or.id
15
KDRT merupakan terjemahan dari istilah “Domestic Violence” (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Istilah lain “Intimate partner violence (IPV), wife beating, wife battering, relationship violence domestic abuse, apousel abuse, marital assault. Istilah-istilah ini menggambarkan bahwa kekerasan terjadi diantara orang-orang yang memiliki hubungan sangat dekat seperti hubungan keluarga, suami isteri, orang tua dan anak atau orang yag hidup bersama dalam rumah tangga. Saat ini bahkan telah menjadi isu internasional karena sudah menyentuh masalah diskriminasi dan HAM, dalam Diah Sulistyani Muladi http://medianotaris.com/penghapusan_kekerasan_dala m_rumah_tangga_kdrt
ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
dirumuskan
sebagai
kebutuhan
dasar
pemajuan HAM. Demikian pula ratifikasi yang telah dilakukan terhadap Konvensi Hak Anak (KHA) PBB melalui Keppres No. 36 tahun 1990 yang diperkuat dengan Undangundang No. 23 tahun 2002 dan telah banyak didukung
implementasinya
untuk
peningkatan perlindungan antara lain melalui Peraturan Mentri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2
Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan
menyangkut urusan pengobatan bilamana
Anak Korban Kekerasan; Instruksi Presiden
sakit, melainkan juga upaya preventif agar
No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional
senantiasa sehat dan terhindar dari penyakit.
Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak.
Karena
Hak atas kesehatan adalah bagian dari HAM yang merupakan seperangkat hak
cakupannya
luas
maka
implementasinya membutuhkan sinergi dan berkoordinasi dengan banyak pihak. 16
yang melekat pada hakekat dan keberadaan
Interaksi
bidang
medis
dengan
manusia sebagai makhluk TuhanYME. Hak
hukum pada saat ini sudah tidak diragukan
atas
memiliki
lagi dan semakin hari semakin berkembang.
payung hukum dalam pasal 25 H ayat 1 UUD
Salahsatu visi Kementrian Pemberdayaan
1945:
Perempuan dan Anak adalah mewujudkan
kesehatan
sebagai
HAM
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal dan
kesetaraan gender dan perlindungan anak, dengan
misi,
mendorong
terwujudnya
mendapatkan lingkungan hidup yang baik
kebijakan yang responsif gender dan peduli
dan sehat, berhak memperoleh pelayanan”.
anak untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan serta pemenuhan
Sehubungan negara/pemerintah
dengan
kwajiban
hak tumbuhkembang dan perlindungan anak
dalam
memberi
dari tindak kekerasan. Beberapa capaian
perlindungan melalui hak kesehatan yaitu
dalam
kwajiban menghormati (to respect), kwajiban
perempuan
melindungi
kementrian/lembaga
(to
protect)
dan
kwajiban
implemntasi
memenuhi (to fulfil). Kwajiban melindungi
melakukan
hak atas kesehatan yang diemban oleh
Kesepakatan
negara
Kementrian
tergambar
dalam
tindakan
dan
pemberdayaan
perlindungan
anak
diantaranya
kesepakatan bersama
di
dengan bersama.
KPP-PA
Kesehatan,
tentang
melakukan langkah-langkah legislasi yang
Pengarusutamaan
menjamin persamaan akses terhadap jasa
Kesehatan.
kesehatan yang disediakan pihak ketiga,
dilakukan adalah berupa penerapan standar
membuat
legislasi
pengaturan
serta
melindungi
masyarakat
memastikan terlindung
standar
panduan
perempuan
dan dan
dari kekerasan.
Program
Gender
dengan
terobosan
Bidang yang
berupa
yang
dapat
lingkungan; anak-anak Penjabaran
kwajiban negara mengisyaratkan bahwa hak atas kesehatan bermakna luas, tidak saja ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
16
Komnas HAM, Op.Cit, hal. 31, Komentar umum No. 14 Komite EKOSOB PBB juga menegaskan : “Hak atas kesehatan tidak dapat diartikan sebagai hak untuk menjadi sehat, tetapi merupakan hak untuk memeriksakan kesehatan tubuh termasuk kebebasan seksual dan berproduksi dan bebas dari gangguan, hak untuk bebas dari penganiyaan, tindakan medis tanpa persetujuan dan eksperimen”.
Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara pelayanan minimal bagi perempuan dan
Deklarasi
anak korban kekerasan termasuk korban
Kesehatan
trafficking. Bahkan didalam strategi nasional
penjelasan umum (general comments) No.
kesehatan tahun 2010-2014 telah ditetapkan
14/2000 Konvenan Hak-hak ekonomi, sosial
bahwa
dan budaya secara khusus ditegaskan hak-
indikator
program
kekerasan
Alma
Ata
dunia
1998.
Bahkan
kabupaten/kota harus memiliki minimal 2
kesehatan
(dua)
tatalaksana
kesehatan sebagai hak dasar ini juga
pelayanan kesehatan reproduksi essensial
dituangkan Tujuan Pembangunan Millenium
dan KtP serta minimal 2 (dua) puskesmas
(MDGs). Oleh karena itu setiap kelalaian
mampu tatalaksana KtA17.
yang dilakukan oleh negara merupakan
yang
dan
pada
hak
mampu
perawatan
Deklarasi
terhadap perempuan dan anak adalah setiap
puskesmas
atas
1978,
lebih
pelayanan
lanjut
tentang
pelanggaran hak asasi manusia terhadap 2.Peran Tenaga Medis Dalam Penanganan
warganya. Perubahan sistem politik nasional
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
sejak
Kebijakan pembangunan kesehatan
tahun
pengelabuan
1998 retorika
bahwa
tabir
pelayanan
telah mengalami pergeseran paradigma dari
kesehatan
pendekatan
kearah
orang. Namun saat ini kebutuhan pokok
pendekatan berlandaskan pada hak (right
warganegara dapat dilihat sebagai bagian
based). Kesehatan adalah hak asasi , maka
dari
negara berkewajiban untuk memenuhinya
warganegara maupun sebagai manusia.18
bagi setiap warganya. Sebagai warga dunia
Badan Kesehatan Dunia atau World Health
dimanapun berada, setiap orang berhak atas
Organization (WHO) mendefinisikan sehat
akses pada pelayanan kesehatan yang
sebagai tidak hanya sekedar bebas dari
menyangkut
banyak
penyakit, tetapi sebagai kondisi sejahtera
Masalah
badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan
menjadi
setiap orang untuk hidup produktif secara
(public
kebutuhan
kepentingan
goods
kesehatan
(need)
and
telah
rakyat
services).
dijamin
dan
adalah
membuka
hak-hak
tanggunjawab
dasar
mereka
semua
sebagai
kesepakatan global yang dituangkan dalam
ekonomis. Seseorang
Deklarasi umum Hak-hak Asasi Manusia
mengalami keluhan fisik, tapi juga merasa
(DUHAM)
terbebas dari tekanan psikologis dan bisa
dan
konvensi-konvensi
yang sehat tidak
dibawahnya seperti Konstitusi WHO 1946, 17
Kementrian Kesehatan RI , 2009, Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Kementrian Kesehatan RI, Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat, Kementrian Kesehatan RI, Jakarta.
ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
18
Roem Tomatipasang, et al, 2005, Sehat Itu Hak, Panduan Advokasi Kebijakan Kesehatan ,Koalisi untuk Indonesia Sehat, Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Jakarta, hal 91-93.
Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara berinteraksi serta berperan secara sosial dengan lingkungannya. Pencegahan
a.
19
Memeriksa
kesehatan
korban
sesuai dengan standart profesinya. penanggulangan
b. Membuat laporan tertulis hasil
kekerasan terhadap perempuan merupakan
pemeriksaan terhadap korban dan
upaya yang perlu ditangani secara lintas
visum et repertum atas permintaan
program
penyidik
dan
dan
lintas
sektor.
Mengakhiri
kekerasan terhadap perempuan memerlukan
kepolisian
atau
surat
keterangan medis.
komitmen jangka panjang dari pihak-pihak
2. Pelayanan kesehatan sebagaimana
yang dapat berperan. Sektor kesehatan
dimaksud pada ayat (1) dilakukan di
dapat berkontribusi dalam pencegahan dan
sarana kesehatan pemerintah milik
penanggulangan ditingkat pelayanan dasar.
pemerintah, pemerintah daerah atau
Perempuan pada umumnya mengunjungi
masyarakat.
fasilitas atau petugas kesehatan misalnya
Penanganan yang dapat dilakukan
untuk mendapatkan pelayanan kebidanan,
oleh tenaga kesehatan21 antara lain melalui
pelayanan KB atau pelayanan kesehatan
upaya promotiv dan preventif yang ditujukan
20
lainnya untuk dirinya atau anaknya . Bahkan
antara
dalam banyak kasus perempuan sebagai
sebagai sasaran upaya pencegahan primer,
korban
kepada
kekerasan
mendatangi
petugas
lain
kepada
sasaran
masyarakat
masyarakat
umum
kelompok
kesehatan pada kesempatan pertama untuk
berisiko sebagai bentuk upaya pencegahan
mendapatkan pertolongan. Dalam pasal 21
sekunder yang kegiatannya berfokus kepada
UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT
mereka yang mempunyai potensi mengalami
disebutkan :
tindak kekerasan terkait, yang keseluruhan
1. Dalam hal memberikan pelayanan
upaya
primer
dan
sekunder
tersebut
kesehatan kepada korban tenaga
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan
kesehatan harus :
tentang hak-hak perempuan dan anak, serta meningkatkan
kesadaran
masyarakat
Dedy Ramanta, Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia ) http://dedyramanta.wordpress.com/2013/04/29/kesehat an-merupakan-hak-asasi-manusia/
terhadap dampak yang dapat dialaminya
20
21
19
Departemen Kesehatan RI, 2002, Informasi Kesehatan Reproduksi, Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan ditingkat Pelayanan Dasar (Reproduction Asexual Women’s Health Services), Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat RI, Direktorat Kesehatan Keluarga, Edisi Ketiga, Jakarta.
ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
melalui
pendidikan
kesehatan
untuk
Pasal 1 ayat (6) Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud denga tenaga kesehatan adalah “ setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.
Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara pemeriksaan23.
menciptakan iklim kepedulian lingkungan
risiko
untuk melindungi perempuan dan anak dari
dilakukan
kekerasan
kemudahan-kemudahan
berupa anamnesis dan pemeriksaan fisik
akses dengan pelayanan kesehatan. Upaya
(ginekologik, dugaan penggunaan Napza
pencegahan tersier juga dilakukan kepada
dan sebagainya). Status mental korban
kelompok/individu yang pernah mengalami
kekerasan juga diperiksa untuk mengetahui
kekerasan sebagai upaya untuk menghindari
apakah
terulangnya
perlakuan-perlakuan
berdampak pada kehidupan korban sehingga
kekerasan. Wujud pelayanan kuratif tenaga
membutuhkan daya adaptasi yang luarbiasa
kesehatan ditingkat puskesmas adalah untuk
dan menimbulkan distres serta gejala-gejala
menetapkan status klinis korban baik dalam
pasca trauma termasuk intervensi psikiatrik
gawat darurat medik, darurat medik dan
jika
medik spesialistik, melalui tindakan medik
penunjang juga diarahkan untuk mengetahui
praktis
fisik,
adanya penyakit lainnya, antara lain melalui
seksual maupun mental sesuai fasilitas dan
rontgen, USG maupun screening penyakit
kompetensi
kelamin. Dalam rangkaian proses pelayanan
serta
kembali
terhadap
ketentuan
yang yang
jenis
kekerasan
dimiliki diatur
sebagaimana
dalam
meliputi
perlakuan
diperlukan.
Pemeriksaan pemeriksaan
yang
Upaya
yang medis
dialaminya
pemeriksaan
standart
kesehatan medis tersebut yang meliputi
operasional prosedur22. Aspek medik yang
pemeriksaan dan penatalaksanaan medis
dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah
seringkali ditemukan hal-hal yang dapat
untuk membantu korban dalam mengatasi
dideteksi
ketidakberdayaan yang dirasakan sebagai
mengamsusikan
korban kekerasan. Penegakan hak informasi
korban kekerasan sehingga dalam hal ini
korban melalui inform consent baik kepada
petugas
korban dan keluarganya sangat diperhatikan
rujukan
menyangkut proses, maksud, tujuan dan
kekerasan
22
Lihat Keputusan Mentri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Standar pelayanan kesehatan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan /anak agak berbeda dengan standar pelayanan kesehatan pada umumnya. Selain mencakup aspek pelayanan medis secara komprehensif, juga harus mencakup aspek pelayanan medikolegal dan psikososial sehingga penanganannya tidak mungkin dikerjakan sendiri dan harus bekerjasama dengan lintas program dan sektor terkait melalui jejaring.
ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
oleh
petugas bahwa
kesehatan yang baik
medis mereka
dapat
yang adalah
memberikan
diperlukan
oleh
korban
melalui
rujukan
medis
maupun non medis yaitu dengan upaya penegakan lembaga
23
dari
penegak
aspek
hukum
hukum.
kepada
Pemeriksaan
Freddy Tengker, Hak Pasien, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 68 . Lihat pula ketentuan inform consent yang diatur melalui Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1981 dan Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) No. 319/PB/A4/88 dalam Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka Publisher, Surabaya, 2010, hal. 32-33
Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara terhadap korban anak menggunakan cara
Upaya
pencegahan
dan
yang berbeda dengan korban perempuan
penanggulangan serta perlindungan dampak
sehubungan dengan kondisi fisik dan mental
negatif
anak
tumbuh
perempuan dan anak selaku korban baik dari
kembang. Pemeriksaan medis dilakukan
aspek fisik, mental, hukum dan sosial harus
dengan
hetero
dilakukan dengan pendekatan multidisiplin.
anamnesis24. Faktor-faktor sosial, budaya
Sebagai salahsatu unsur pemerintah maka
dan ekonomi berpengaruh terhadap perilaku
tenaga kesehatan ikut bertanggungjawab
dalam keluarga. Observasi yang dilakukan
terhadap hal tersebut. Tenaga kesehatan
untuk mengetahui adanya keterlambatan
wajib melaporkan kasus dugaan kekerasan
antara
terhadap
yang
masih
auto
dalam
fase
anamnesis
peristiwa
dan
kekerasan
dan
upaya
terhadap
anak.
kesehatan
Pelaporan
terhadap
dilakukan
pertolongan medis, ketidaksesuaian antara
sesegera mungkin setelah dugaan akibat
tingkat kepedulian orangtua dengan beratnya
kekerasan telah ditemukan dan ditujukan
trauma yang dialami oleh anak, adanya
kepada instansi kepolisian di wilayah tempat
ketidakwajaran
anatara
kejadian. Penjelasan tentang pentingnya
orangtua/pengasuh dengan anak dengan
pelaporan terkait aspek sosial, hukum dan
adanya pengharapan yang tidak realistis,
hak-hak
kemarahan
interaksi
yang
ketidaksadaran
akan
korban
untuk
memperoleh
impulsif
serta
rehabilitasi medis, sosial, pemulangan dan
kebutuhan
anak.
reintegrasi sosial serta
bantuan
hukum
Pemeriksaan dampak mental terhadap anak
termasuk mendapatkan perlindungan atas
sangat
variatif
temperamen
keamanan
pribadi,
mereka
yang
berbeda-beda
bendanya
wajib diberikan oleh petugas
sehingga pengembangan konseling dapat
kesehatan
dilakukan
pendamping menolak. Akan tetapi dalam
elemen lembaaga
karena unik
dengan lainnya
ciri
dan
melibatkan
partisipasi
apabila
keluarga
dan
orangtua
harta
atau
yang
terkait
seperti
menjalankan kwajiban melaporkannya ini
perlindungan
anak
seperti
bagi tenaga kesehatan tidaklah dibebani
PPT/PKT/P2TP2A25.
dengan pembuktian atas terjadinya perkara dimaksud
24
Inform Consent diberikan dengan didampingi oleh orangtua, keluarga/wali/pendamping. Auto anamnesis dilakukan setelah terjalin hubungan yang akrab antara korban dengan petugas medis melalui alat bantu boneka, alat tulis atau buku gambar. 25
Kementrian Kesehatan RI, 2009, Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Ditjen ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
sehingga
tenaga
kesehatan
terlindungi untuk tidak dituntut secara hukum baik
pidana
maupun pidana
sepanjang
dilakukannya sesuai menurut peraturan yang
Bina Kesehatan Masyarakat, Kementrian Kesehatan RI, Jakarta.
Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara berlaku karena kapasitas tenaga kesehatan
No.
23
tahun
2004
tentang
dalam hal ini adalah sebagai pemberi
Penghapusan
informasi.26
Rumahtangga; Undang-undang No.
Kekerasan
Dalam
23 tahun 2002 tentang Perlindungan SIMPULAN DAN SARAN
Anak dan Undang No. 36 tahun 2009
1. Perempuan dan anak merupakan kelompok
rentan
tentang
Kesehatan
yang
perlakuan
diimplementasikan melalui berbagai
faktor
peraturan dan kebijakan pemerintah
ketimpangan gender dan struktur
lainnya secara bersinergi antar lintas
masyarakat yang patriarkis sehingga
program dan instansi, salahsatunya
membutuhkan
melalui
diskriminatif
karena
perlakuan
khusus
hak
untuk mengakses pelindungan dan
perempuan
pemenuhan
kekerasan.
hak
konstitusionalnya
agar terhindar dari diskriminasi dan
2. Salah
kesehatan dan
satu
bagi
anak
korban
kewajiban
negara
dapat mencapai keadilan. UUD 1945
terhadap perempuan dan atau anak
telah mengatur hak konstitusional
korban kekerasan adalah melalui
perempuan
pemenuhan
dan
anak
korban
hak
kesehatannya.
kekerasan melalui pasal-pasal yang
Kontribusi sektor kesehatan yang
mengatur tentang HAM pada pasal
terwujud
28A,28B,28C,28D,28E,28F,28G,28H
kesehatan sebagai garda depan yang
dan 28I UUD 1945 dan upaya
berhadapan
pelindungan
kesehatan
masyarakat
melalui pasal 25 H ayat 1 UUD 1945,
kesehatan,
serta
terhadap
dijabarkan
operasionalitasnya
dalam
peran
langsung dalam
tenaga
dengan
penanganan
menjadi
suatu
lebih
lanjut
keniscayaan. Kerjasama Kementrian
sebagai
wujud
Pemberdayaan Perempuan dan Anak
jaminan yang diberikan oleh negara
dengan
Kementrian
Kesehatan
melalui hak-hak hukum (legal rights)
diwujudkan
melalui
penerapan
bagi perempuan dan anak melalui
Standar
Undang-undang No. 39 tahun 1999
perempuan
dan
tentang Hak Asasi Manusia sebagai
kekerasan
termasuk
payung hukum bagi Undang-undang
Tenaga kesehatan dapat melakukan
Pelayanan
Minimal anak
bagi
korban trafficking.
penanganan dari aspek kuratif dan 26
ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
rehabilitatif
melalui
secara
medik
penanganan termasuk
Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara menyampaikan hak informasi melalui inform consent bagi korban berupa rujukan non medis kepada lini terkait lainnya termasuk lembaga penegak hukum
serta
penanggulangannya
melalui upaya promotif dan preventif kepada
masyarakat
2. 3.
umum,
masyarakat yang mengalami potensi menjadi sasaran tindak kekerasan dan khususnya kepada masyarakat yang
telah
menjadi
korban
petugas/
tenaga
4.
kekerasan. Responsifitas
kesehatan perlu dibangun untuk mengenali tanda-tanda kekerasan yang terjadi pada korban
sedini
mungkin.
Upaya
tenaga
kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan
teknisnya
5.
dalam
pemeriksaan dan penatalaksanaan serta strategi
preventif
dan
promotif
tentang
kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, prevalensi kekerasan dan akibatnya bagi
6.
keluarga korban serta masyarakat, akan dapat mengoptimalkan sumberdaya yang sangat diperlukan oleh perempuan dan anak sebagai
korban
kekerasan
7.
serta
meminimalisir potensi kasus kekerasan yang akan terjadi. 8. DAFTAR PUSTAKA 1. Departemen Kesehatan RI, 2002, Informasi Kesehatan Reproduksi, Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
9.
Perempuan ditingkat Pelayanan Dasar (Reproduction Asexual Women’s Health Services), Edisi Ketiga, Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat RI, Direktorat Kesehatan Keluarga, Jakarta. Freddy Tengker, 2007, Hak Pasien, CV. Mandar Maju, Bandung. Jimly Asshidiqie, 2008, Menuju Negara Hukum Yang Modern, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Kontitusi RI, Jakarta. Muhammad Fauzan dan Riris Ardhanariswari, 2012, Pengaruh Gender Mainstreaming terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Perempuan di Indonesia Menurut UUD 1945, dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi (halaman 278), Rajawali Pres, Jakarta. Kementrian Kesehatan RI, 2009, Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Kementrian Kesehatan RI, Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat, Kementrian Kesehatan RI, Jakarta. Komnas HAM, 2007, Menyoal Hak Atas Kesehatan, Suar Warkat Warta, Vol.08 No.02, halaman 29-31, Komnas HAM, Jakarta. Roem Tomatipasang, et al, 2005, Panduan Advokasi Kebijakan Kesehatan, Sehat Itu Hak, Koalisi untuk Indonesia Sehat, Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Jakarta. Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, 2010,Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka Publisher, Surabaya. Dedy Ramanta, Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia http://dedyramanta.wordpress.com/20 13/04/29/kesehatan-merupakan-hak-
Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara asasi-manusia/diakses pada tanggal 20 Agustus 2014 10. Diah Sulistyani Muladi,Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, http://medianotaris.com/penghapusan _kekerasan_dalam_rumah_tanggakd rt diakses pada tanggal 25 Juli 2014 11. http://www.tempo.co/read/news/2013/ 12/10/173536106/Sehari-35Perempuan- Jadi-KorbanKekerasan-Seksual diakses pada tada tanggal 30 Juni 2014 12. http://health.liputan6.com/read/78118 1/kasus-kekerasan-anak-makinmeningkatdi-2013 diakses pada tanggal 27 Juli 2014 13. http://news.okezone.com/read/2014/0 6/16/337/999726/2014-ada-622kasus- kekerasan-anak diakses pada tanggal 30 Agustus 2014 14. Undang-undang Dasar 1945 15. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
16. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 17. Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga 18. Undang-Undang No. Tahun 2009 tentang Kesehatan 19. Keputusan Mentri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. 20. Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Kementrian Kesehatan RI, Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat, Kementrian Kesehatan RI, Jakarta, 2009.
