ILMU HUKUM

(MEJA HIJAU)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PADA ANGGOTA POLRI (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN NOMOR 52/G.TUN/2005/PTUN-MEDAN)

TESIS

Oleh: ANDERSON SIRINGORINGO 117005068/ ILMU HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013

Universitas Sumatera Utara

(LEMBAR PENGESAHAN)

NAMA

: ANDERSON SIRIGORINGO

N IM

: 117005068

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM JUDUL TESIS

: ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PADA ANGGOTA POLRI (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN NOMOR 52/G.TUN/2005/PTUN-MEDAN)

MENYETUJUI KOMISI PEMBIMBING

Prof. Dr. Budiman Ginting, SH., M.Hum Ketua

Dr. Pendastaren Tarigan, SH,M.S Anggota

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH

Dr. Jelly Leviza, SH., M.Hum Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum


ABSTRAK Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah undang-undang yang menjadi payung hukum keberadaan polisi di negara Republik Indonesia yang mengatur perihal hak dan kewajiban berserta tugas pokok dan fungsi kepolisian. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum memiliki tugas yang sangat berat yang mencakup sebagai garda keamanan, ketertiban, pelayanan dan pengayoman masyarakat secara padu. Berat dan kompleksnya tugas pokok dan fungsi kepolisian dapat menyebabkan problema tersendiri dalam realitasnya yang dalam hal tertentu dapat mengkristal menjadi pelanggaran sehingga potensial menjadikan anggota polisi yang bersangkutan dikenakan pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat. Memperhatikan hal ini maka permasalahan yang timbul adalah bagaimana pengaturan tentang pemberhentian anggota polri menurut hukum di Indonesia dan bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam kasus pemberhentian dengan hormat anggota polri dalam perkara No. 52/G.TUN/2005/PTUN-MDN dan apakah hambatan yang dihadapi oleh hakim dan penggugat dalam mengeksekusi putusan No. 52/G.TUN/2005/PTUN-MDN. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif deskriptif dengan pendekatan analitis serta pendekatan perundang-undangan dengan menganalisa perkara No. 52/G.TUN/2005/PTUN-MDN. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen kemudian menganalisis data yang diperoleh secara kualitatif dengan pemilihan teori-teori, asasasas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal perundang-undangan yang relevan serta menghubungkan data-data dimaksud dengan permasalahan yang diteliti. Pengaturan tentang pemberhentian anggota polri menurut hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri. Penegakan hukum dalam perkara Nomor 52/G.TUN/2005/PTUN-MDN telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu dimulai dari tahap gugatan, jawab menjawab, pembuktian hingga putusan. Hambatan hakim dalam mengeksekusi putusan Nomor 52/G.TUN/2005/PTUN-MDN adalah karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara tegas perihal pemaksaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak adanya lembaga pemaksa sebagai eksekutor putusan dan tidak adanya sanksi atas ketidak patuhan terhadap pemenuhan putusannya. Hambatan penggugat dalam mengeksekusi putusan dimaksud juga berkaitan dengan tidak adanya aturan tegas dalam UU No. 2 Tahun 2002 dan PP No. 1 Tahun 2003 dalam kaitannya dengan putusan pengadilan terkait masalah pemberhentian. Kata Kunci: Pemberhentian Dengan Hormat, Anggota Polri.


ABSTRACT

Law No.2/2002 on Indonesian Police is the law providing a legal umbrella for the existence of Police in the Unitary State of Republic of Indonesia which regulates the rights and responsibility as well as the main duties and function of Police. The Police as one of the law enforcement agencies has a very heavy task including the integrated roles as the guard of security, order , and community service and protection. In reality, this heavy and complex main duties and function of the Police can result in the problems of its own that, in certain cases, they can crystallize into the offense that can potentially make the police officer involved in the problem discharged with or without respect. Based on this condition, this study focused on the problems of how the dismissal of members of the police has been regulated according to the Indonesian law, and how the judge enforced the law in executing the honorable discharge of members of the police in the case No. 52/G.TUN/2005/PTUN-MDN, and what constraints were faced by the judge and the plaintiff in executing the decision No. 52/G.TUN/2005/PTUN-MDN. This descriptive normative study with analytical and regulatory approaches analyzed the case No. 52/G.TUN/2005/PTUN-MDN based on the secondary data consisting of the primary, secondary and tertiary legal materials of obtained through documentation study. The data obtained were qualitatively analyzed through the selection of theories, principles, norms, doctrins, and the articles of relevant laws and then related the selected data to the problems studied. According to the Indonesian law, the dismissal of members of the Police is regulated in Law No.2/2002 on the Indonesian Police and the Government Regulation No.1/2003 on the Dismissal of Members of the Police. The law enforcement in the case No. 52/G.TUN/2005/PTUN-MDN is in accordance with the existing laws commencing with the stages of lawsuit, answering, proving and reaching the verdict. The constraints faced by the judge in executing the decision No. 52/G.TUN/2005/PTUN-MDN were that the law did not clearly regulate the imposition of the execution of the decision of the State Administrative Court, the absence of imposition agency as the decision executor, and the absence of sanction for the disobedience toward the compliance of the court decision. The constraints faced by the plaintiff in executing the court decision was also related to the absence of clear regulation in Law No.2/2002 and the Government Regulation No.1/2003 in terms of the court decision related to issue of dismissal. Keywords: Honorable Dismissal, Member of the Police


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat anugerah dan kuasa-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik, walaupun penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan beberapa faktor teknis yang sangat terbatas. Adapun topik penelitian yang diangkat mengenai Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pemberhentian Dengan Hormat Pada Anggota Polri (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 52/G.TUN/2005/PTUNMEDAN) dimana penyelesaian tesis ini tidak akan rampung tanpa bantuan, saran maupun petunjuk yang diberikan kepada penulis oleh pembimbing maupun penguji baik pada saat pengajuan judul sampai penyusunan tesis ini. Tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Dengan segala keterbatasan penulis berharap kiranya penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan akademisi khususnya bagi POLRI. Dalam penyelesaian tesis ini mulai saat pengajuan judul sampai penyusunan tesis tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini dan dengan kerendahan dan ketulusan hati, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. Syahril Pasaribu., DTMH., MSc selaku Rektor Universitas Sumatera Utara (CTM), SpA(K), atas dan kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan. 2. Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara atas arahan dan bimbingan selama mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum. 3. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara atas segalah arahan dan dorongan yang diberikan selama menuntut ilmu di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Prof. Dr. Budiman Ginting, SH., M.Hum selaku Ketua Komisi Pembimbing yang selalu member motivasi, koreksi serta masukan yang sangat berarti bagi penulis selama penulis menyelesaikan tesis. 5. Dr. Pendastaren Tarigan, SH., M.S dan Dr. Jelly Leviza, SH., M.Hum atas segala saran dan perbaikan yang menjadi semangat buat penulis agar dapat memperbaiki tesis ke arah yang jauh lebih baik. 6. Dr. Mahmud Muliadi, SH., M.Hum dan Dr. Idha Apriliana, SH., M.Hum selaku penguji yang telah banyak memberi masukan dan saran untuk perbaikan tesis. 7. Seluruh Guru Besar dan Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu dan arahan selama penulis menimba ilmu di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.


Ucapan terima kasih penulis untuk orang tua dan mertua tercinta, khususnya untuk istri dan anak-anak tercinta yang telah banyak berkorban dan bersabar dengan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk tetap giat belajar dan menyelesaikan studi ini kepada seluruh saudara, sahabat dan kerabat yang telah mendukung dan memotivasi, penulis ucapkan terima kasih banyak atas segala bantuan dan perhatiannya. Penulis telah berusaha untuk menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya namun

sebagai

manusia

penulis

menyadari

adanya

kekurangan

dan

ketidaksempurnaan tesis ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang produktif dari semua pihak. Medan, Juni 2013 Penulis

ANDERSON SIRIGORINGO


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ............................................................................................................

i

ABSTRACT ...........................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR ..........................................................................................

iii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ............................................................................

vi

DAFTAR ISI .......................................................................................................... vii

BAB I

PENDAHULUAN...................................................................................

1

A. Latar Belakang ...................................................................................

1

B. Perumusan Masalah .......................................................................... 10 C. Tujuan Penelitian ............................................................................... 11 D. Manfaat Penelitian ............................................................................ 11 E. Keaslian Penelitian ............................................................................. 12 F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsional .................................... 13 1. Kerangka Teori ............................................................................ 13 2. Landasan Konsepsional ............................................................... 33 G. Metode Penelitian ............................................................................. 35 1. Jenis dan Sifat Penelitian ............................................................ 36 2. Sumber Data ................................................................................ 37 3. Teknik Pengumpulan Data .......................................................... 38 4. Analisis Data ............................................................................... 38

BAB II PENGATURAN TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI MENURUT HUKUM DI INDONESIA ................................ 39 A. Aturan Pemberhentian Anggota Polri Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ........................................................................................... 39


B. Aturan Pemberhentian Polri Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri .......... 42 1. Pemberhentian Dengan Hormat ................................................... 42 2. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ......................................... 51 3. Kewenangan Memberhentikan Anggota Polri ............................. 55

BAB III PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM KASUS PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI SESUAI PUTUSAN NOMOR: 52/G.TUN/2005/PTUN-MDN ............................................. 58 A.

Deskripsi Kasus ....................................................................................... 59

B.

Analisis Hukum Terhadap Putusan ......................................................... 106

BAB IV HAMBATAN-HAMBATAN

YANG

DIHADAPI

DALAM

MENGEKSEKUSI PUTUSAN NOMOR: 52/G.TUN/2005/PTUNMDN ....................................................................................................... 112 A.

Hambatan Yuridis Bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ............ 112

B.

Hambatan Yuridis Bagi Penggugat ......................................................... 120

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................... 124 A. Kesimpulan ....................................................................................... 124 B. Saran .................................................................................................. 126

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 128


ILMU HUKUM

Recommend Documents