UPAYA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DI DAERAH GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAMI (GERBANG SALAM) KABUPATEN PAMEKASAN THE EFFORTS OF DEPARTMENT OF REVENUE, FINANCE AND ASSET MANAGEMENT IN INCREASING THE ENTERTAINMENT TAX REVENUE IN DISTRICT GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAMI (GERBANG SALAM) PAMEKASAN Ikhwatun Fid Dini Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. Abstrak Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan penting bagi daerah guna mewujudkan kemandirian daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan asli daerah dapat bersumber dari sektor pajak, salah satunya adalah pajak hiburan. Kabupaten Pamekasan yang menerapkan konsep syari’at Islam dalam pemerintahannya melalui Gerbang Salam perlu melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan agar dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan di daerah Gerbang Salam Kabupaten Pamekasan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Subyek penelitian dilakukan secara purposive sampling. Teknik analisis data terdiri dari alur kegiatan yang berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah upaya peningkatan penerimaan pajak hiburan dengan dianalisis menggunakan model prinsip dasar manajemen penerimaan daerah yang meliputi perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pajak, serta transparansi dan akuntabilitas. Kata kunci: pengelolaan, pajak hiburan, Gerbang Salam. Abstract The receipt of revenue is an important source of revenue for the region to realize the independence of the region in the framework of the implementation of regional autonomy. Revenue can be sourced from the tax sector, one of which is the entertainment tax. Pamekasan applying the concept of Islamic law through the Gerbang Salam need to make efforts to increase the entertainment tax revenue in order to increase the contribution to regional income. The purpose of this study was to describe the efforts of Department of Revenue, Finance and Asset Management in increasing the entertainment tax revenue in district Gerbang Salam Pamekasan. This type of research is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews and documentation. The subject of the research conducted by purposive sampling. The technique consists of analyzing data flow activities such as data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results of the study is an effort to increase the entertainment tax revenue which is analyzed using a model of the basic principles of revenue management area that include expanding revenue base, control over revenue leakage, increase the efficiency of tax administration, and transparency and accountability. Keywords: management, entertainment tax, Gerbang Salam.
1
PENDAHULUAN Latar Belakang Daerah membutuhkan sumbersumber penerimaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya serta pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 5 yaitu, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Jadi, melalui adanya otonomi daerah tersebut maka daerah memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka melaksanakan pembangunan daerahnya. Oleh karena itu, setiap daerah harus memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah agar mampu mendapatkan sumber-sumber penerimaan/sumber keuangan yang akan digunakan untuk melaksanakan pembangunannya. Penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri, atau yang disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD), harus dioptimalkan oleh daerah agar mampu menjadi daerah yang mandiri. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Bab V Pasal 6 menyebutkan bahwa, PAD bersumber dari: a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan data, pajak daerah di kabupaten/kota yang ada di seluruh propinsi di Indonesia mampu memberikan kontribusi sebesar 66,54% terhadap total PAD. Kontribusi pajak daerah ini lebih besar dibandingkan dengan kontribusi sumber PAD lainnya. Retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 8,1% terhadap PAD. Adapun kontribusi yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan adalah sebesar 5,17%, sedangkan yang berasal dari lain-lain PAD yang sah adalah sebesar 20,15% (www.djpk.depkeu.go.id). Kontribusi pajak daerah yang besar tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan sumber penting yang harus diperhatikan dalam sumber penerimaan daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011). Pajak daerah merupakan salah satu bagian dari sumber pendapatan asli daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis Pajak Kabupaten/Kota seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah salah satunya adalah pajak hiburan. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan, diketahui bahwa penerimaan pajak hiburan sangat kurang memberikan kontribusi terhadap pajak daerah Kabupaten Pamekasan, bahkan jika dibandingkan dengan jenis pajak daerah yang lain. Pajak hiburan menyumbangkan pendapatan yang kecil dibandingkan jenis pajak daerah yang lainnya. Kabupaten Pamekasan yang menerapkan konsep syari’at Islam di dalam pemerintahannya melalui konsep Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam) melarang diadakannya kegiatan hiburan tertentu misalnya karaoke atau konser musik, maka sedikit banyak akan mengurangi penerimaan pajak hiburan yang berasal dari hiburan tersebut karena memang dilarang untuk diadakan. Hal tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan pajak hiburan, karena pajak hiburan merupakan pajak yang juga penting seperti jenis pajak-pajak lainnya yang dapat menyumbang atau memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah. Upaya tersebut hendaknya diikuti dengan motivasi 2
serta tindakan nyata oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Oleh karena itu,
Kabupaten Pamekasan perlu melakukan upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan agar dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Masalah dan Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan di daerah Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam) Kabupaten Pamekasan. Mengacu pada permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan upaya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan di daerah Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam) Kabupaten Pamekasan. KAJIAN PUSTAKA Pajak Daerah Soemarso (2007) menyebutkan pengertian Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber keuangan pokok bagi daerah. Adanya penerimaan melalui pajak daerah dapat memberikan kontribusi bagi Penerimaan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pajak daerah adalah pungutan wajib pemerintah daerah kepada masyarakat tanpa imbalan langsung, bersifat memaksa dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan digunakan untuk pembangunan daerah. Pajak yang dipungut oleh daerah dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Jenis-jenis pajak
tersebut disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Kabupaten/Kota yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut terdiri atas: a) Pajak Hotel, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. b) Pajak Restoran, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. c) Pajak Hiburan, pajak atas penyelenggaraan hiburan. d) Pajak Reklame, pajak atas penyelenggaraan reklame. e) Pajak Penerangan Jalan, pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. g) Pajak Parkir, adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. h) Pajak Air Tanah; adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. i) Pajak Sarang Burung Walet; adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Berdasarkan ketentuan UndangUndang, daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang disebutkan di atas. Selain itu, pajak-pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang 3
memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Pemungutan pajak harus dioptimalkan agar dapat memberikan sumber pendapatan terhadap daerah yang digunakan bagi pengembangan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Pajak Hiburan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan pengertian hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Dengan demikian, pajak hiburan dapat diartikan sebagai pajak atas penyelenggaraan hiburan di tempat tersedianya hiburan tersebut. Pembangunan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia tidak sama, demikian juga dengan penyelenggaraan pajak hiburannya. Oleh karena itu, pada masing-masing daerah menetapkan peraturan daerah berkaitan dengan pajak hiburan yang akan menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pajak hiburan. Subjek pajak atau pemikul beban pajak, dalam Pajak Daerah, adalah pihak yang dituju untuk dikenakan pajak, sedang wajib pajak atau penanggung jawab pajak adalah pihak yang harus berhubungan dengan kantor pajak dalam hal administrasi pajak yang bersangkutan (Soemarso, 2007). Subjek pajak dalam pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan. Jadi, orang pribadi atau badan dapat dikenakan pajak/memikul pajak apabila menonton/menikmati penyelenggaraan hiburan. Sedangkan wajib pajak hiburan yaitu orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Objek pajak hiburan adalan jasa penyelenggaran hiburan dengan dipungut bayaran. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah menyebutkan objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan yang dapat berupa:
1. Tontonan film; 2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 4. Pameran; 5. Karaoke, dan sejenisnya; 6. Sirkus, akrobat, dan sulap; 7. Permainan bilyar, golf, dan bowling; 8. Kerapan sapi, pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; 9. Panti pijat tradisional, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan 10. Pertandingan olahraga. Walaupun di dalam Perda disebutkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya karaoke merupakan hiburan yang dilarang dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan, berkaitan dengan adanya Gerbang Salam, sehingga tidak dipungut pajak atas hiburan tersebut. Selain itu ada juga objek pajak hiburan yang tidak dikenakan pajak atau dikecualikan/tidak dipungut bayaran, yaitu penyelenggaraan hiburan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau Partai Politik, atau hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, serta kegiatan keagamaan. Upaya Meningkatkan Pajak Hiburan Upaya peningkatan pajak hiburan tentunya juga berkaitan dengan pelaksanaan manajemen pendapatan yang dilaksanakan daerah. Dalam penelitian ini, upaya peningkatan pajak hiburan yang dilakukan yaitu berdasarkan prinsip dasar dalam membangun sistem penerimaan daerah, antara lain (Mahmudi, 2010): a. Perluasan Basis Penerimaan, pemerintah daerah dapat melakukannya dengan cara berikut: Mengidentifikasi pembayar pajak/retribusi dan menjaring wajib pajak/retribusi baru; Mengevaluasi tarif pajak/retribusi; Meningkatkan basis data objek pajak/retribusi; Melakukan penilaian kembali (appraisal) atas objek pajak/retribusi.
4
b. Pengendalian atas Kebocoran Pendapatan, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain: Melakukan audit, baik rutin maupun insidental; Memperbaiki sistem akuntansi peneriman daerah; Memberikan penghargaan yang memadai bagi masyarakat yang taat pajak dan hukuman (sanksi) yang berat bagi yang tidak mematuhinya; Meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan. c. Peningkatan Efisiensi Administrasi Pajak, dengan cara: Memperbaiki prosedur administrasi pajak sehingga lebih mudah dan sederhana; Mengurangi biaya pemungutan pendapatan; Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti bank, kantor pos, koperasi, dan pihak ketiga lainnya untuk memberikan kemudahan dan kenyaman dalam membayar pajak. d. Transparansi dan Akuntabilitas, bentuknya antara lain: Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab. Keputusan harus dibuat secara tertulis
dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan. Meningkatkan arus informasi. Menyusun suatu mekanisme pengaduan. Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam) Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam) merupakan konsep penerapan syariat Islam yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Menurut rumusan Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syari’at Islam (LP2SI) (dalam Rahmah, 2011), Gerbang Salam merupakan upaya bersama yang dilakukan secara sistematis dan terus-menerus dalam rangka mentransformasikan nilai-nilai ajaran Islam
dalam kehidupan sehari-hari, yang lebih mengarah pada pengajaran, pendidikan, penyuluhan, dan bimbingan masyarakat yang mana upaya ini merupakan tahapan sekaligus bagian yang tak terpisahkan dari upaya jangka panjang umat Islam Kabupaten Pamekasan dalam pemberlakuan ajaran dan norma Islam melalui peningkatan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam guna mencerdaskan masyarakat Kabupaten Pamekasan yang islami. Ada lima program ruang lingkup Gerbang Salam, yaitu membangun keluarga yang islami; membangun kondisi pendidikan yang islami; membangun kondisi sosial budaya yang islami; membangun kondisi lingkungan dan kesehatan yang islami; serta membangun aparatur pemerintah yang berjiwa islami (LP2SI, 2010). Pelaksana Gerbang Salam adalah semua komponen masyarakat, antara lain Kepala dan anggota keluarga; ulama dan tokoh masyarakat; LP2SI, MUI dan berbagai Ormas Islam; LSM, mahasiswa dan media massa; serta Pemerintah Kabupaten, para pimpinan SKPD (dinas/instansi), DPRD Pamekasan dan berbagai instansi pemerintah lainnya. Untuk menerapkan Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan maka diperlukan dukungan dari semua pihak tersebut agar pelaksanaan Gerbang Salam tidak hanya sekedar pada tataran nilai semata, namun mampu diwujudkan dalam tindakan di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ada tujuh strategi dalam renstra Gerbang Salam yaitu: 1) Membangun situasi dan lingkungan yang kondusif begi terciptanya perilaku islami di lingkungan keluarga, pendidik dan aparatur pemerintah; 2) Membangun motivasi dan kesadaran setiap individu muslim akan pentingnya sikap dan perilaku islami; 3) Memadukan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Pamekasan dengan kebijakan dan pelaksanaan program Gerbang Salam; 4) Membangun kelompok pelopor pentauladanan di lingkungan keluarga, pendidikan dan aparatur pemerintah; 5) Menggalang kerjasama dan kemitraan; 5
6)
Melembagakan dan membudayakan sikap dan perilaku islami dalam seluruh aspek kehidupan; 7) Membangun kehidupan sosial budaya masyarakat secara komprehensif dan terpadu. (LP2SI, 2010). Dukungan terhadap rencana penerapan konsep syari’at Islam maka pada tanggal 4 November 2002 Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam) dideklarasikan bertempat di Masjid Agung Asy-Syuhada Pamekasan. Undangan yang hadir adalah perwakilan organisasi masyarakat, ulama, tokoh-tokoh pesantren, mahasiswa, media, dan berbagai komponen masyarakat yang lain. Pendeklarasian Gerbang Salam juga diikuti oleh pembacaan Pernyataan Bersama oleh tokoh ulama setempat, KH.Khalilurrahman, dilanjutkan oleh pembacaan sinopsis Gerbang Salam oleh Ketua LP2SI, dan diakhiri dengan sambutan Bupati Pamekasan. Pernyataan Bersama tersebut berisi empat poin yang isinya adalah: 1. Mendukung langkah-langkah serta upaya Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk melaksanakan syariat Islam di Kabupaten Pamekasan; 2. Akan ikut berperan aktif dalam mensosialisasikan bentuk-bentuk program tersebut kepada masyarakat di Kabupaten Pamekasan; 3. Mengajak serta mengharap dengan sepenuh hati kepada segenap warga dan masyarakat Kabupaten Pamekasan untuk ikut berpartisipasi serta memberikan dukungan atas pelaksanaan syariat Islam Kabupaten Pamekasan;
4.
Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk menyusun langkah-langkah konkrit guna mewujudkan terciptanya suasana kondusif bagi pemberlakuan syariat Islam di Kabupaten Pamekasan. (Ubaidillah, 2010). Walaupun Gerbang Salam pertama kali dideklarasikan pada tahun 2002, namun pelaksanaannya baru dirasakan berjalan pada tahun 2009. Kevakuman tersebut karena disebabkan dalam pelaksanaannya mendapat hambatan seperti misalnya belum adanya komitmen yang kuat dari seluruh komponen masyarakat untuk benar-benar melaksanakan Gerbang Salam, selain itu pihak pemerintah Kabupaten Pamekasan dinilai kurang maksimal dalam menerapkan konsep tersebut. Menurut Rahmah (2011), tidak semua program Gerbang Salam berjalan sesuai harapan karena dipicu oleh beberapa hal, antara lain struktur kepengurusan LP2SI tidak sampai ke tingkat paling bawah; kurangnya kerjasama dan dukungan yang baik dari pihak terkait; adanya lempar tanggung jawab oleh orangorang yang bersangkutan; serta tidak semua masyarakat Kabupaten Pamekasan mengenal lebih dalam mengenai Gerbang Salam. Adanya konsep Gerbang Salam yang diterapkan Kabupaten Pamekasan maka sejumlah kegiatan hiburan tertentu seperti misalnya konser musik atau karaoke tidak lagi diadakan karena memang dilarang. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Pamekasan harus mengoptimalkan pajak hiburan melalui sumber-sumber yang lainnya agar dapat meningkatkan pemasukan pendapatan keuangan daerah.
6
Kerangka Berpikir
Otonomi Daerah Kemandirian Daerah
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Pajak Hiburan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah
Konsep Gerbang Salam di Kab. Pamekasan sedikit banyak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan
Upaya Peningkatan Pajak Hiburan
Model Prinsip Dasar Manajemen Penerimaan Daerah (Mahmudi, 2010): 1. Perluasan Basis Penerimaan 2. Pengendalian atas Kebocoran Pendapatan 3. Peningkatan Efisiensi Administrasi Pajak 4. Transparansi dan Akuntabilitas
METODE PENELITIAN Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, karena berupaya untuk mendeskripsikan upaya dalam meningkatkan pajak hiburan. Adapun lokasi penelitian adalah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan, karena kewenangan pemungutan pajak hiburan berada pada dinas tersebut.
Fokus dalam penelitian ini adalah upaya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan di daerah Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam) Kabupaten Pamekasan yang dianalisis melalui model prinsip dasar Manajemen Penerimaan Daerah (Mahmudi, 7
2010), yaitu dengan 1)Perluasan basis penerimaan; 2)Pengendalian atas kebocoran pendapatan; 3)Peningkatan efisiensi administrasi pendapatan; 4)Transparansi dan akuntabilitas. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan purposive sampling, serta dokumentasi. Teknik analisis data terdiri alur kegiatan yang berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. HASIL DAN PEMBAHASAN Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) adalah dinas yang mengelola pendapatan daerah di Kabupaten Pamekasan. DPPKA Kabupaten Pamekasan merupakan dinas yang menerima, mengatur dan mengelola semua pendapatan daerah di Kabupaten Pamekasan, dengan visi yaitu terwujudnya Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan sebagai pendukung utama pengelolaan APBD dan mampu memberikan pelayanan maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. DPPKA terletak di Jalan Stadion No. 58A Pamekasan. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan Struktur organisasi DPPKA Kabupaten Pamekasan antara lain terdiri dari Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset; Sekretariat, terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan; Bidang Pendapatan, terdiri dari Seksi Pendataan Potensi Pendapatan dan Pendaftaran, Seksi Penetapan dan Penagihan, Seksi Keberatan dan Pengendalian Pendapatan; Bidang Belanja, terdiri dari Seksi Anggaran, Seksi Belanja Gaji Pegawai, Seksi Belanja Barang/Jasa, Modal dan Pembiayaan; Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari Seksi Akuntansi Pendapatan dan Belanja, Seksi Akuntansi Aset Dan Pembiayaan, Seksi Pelaporan; Bidang Aset Daerah, terdiri dari Seksi Kebutuhan Inventarisasi dan Penilaian Aset, Seksi Pemanfaatan & Penghapusan Aset, Seksi Pengamanan dan Ganti Rugi Aset.
Tugas dan fungsi dari struktur organisasi DPPKA tersebut disebutkan secara rinci di dalam Peraturan Bupati. Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Pamekasan Pajak daerah, salah satunya adalah pajak hiburan, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting, sehingga perlu dioptimalkan dalam rangka membiayai dan menjalankan rumah tangga daerah secara mandiri. Upaya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan berdasarkan model prinsip dasar penerimaan daerah (Mahmudi, 2010) adalah: Perluasan Basis Penerimaan Perluasan basis penerimaan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan penerimaan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Penerapan Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan maka beberapa kegiatan hiburan dilarang untuk dilaksanakan, sehingga dengan demikian dapat mengurangi objek atau wajib pajak dari jenis hiburan tersebut. Sehingga perluasan basis penerimaan diperlukan untuk menambah penerimaan pajak hiburan di samping adanya pelarangan terhadap jenis hiburan tertentu. Upaya mengidentifikasi wajib pajak baru tersebut melalui adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UPTD tersebut dibagi ke dalam wilayah I sampai wilayah IV, yang masingmasing wilayah menangani beberapa kecamatan yang merupakan ruang lingkup kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan. Wilayah I meliputi Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Tlanakan, dan Kecamatan Pademawu. Wilayah II meliputi Kecamatan Larangan, Kecamatan Galis dan Kecamatan Kadur. Wilayah III meliputi Kecamatan Pakong, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Proppo, dan Kecamatan Pegantenan. Wilayah IV meliputi Kecamatan Waru, Kecamatan Pasean serta Kecamatan Batumarmar. 8
Adanya UPTD yang melakukan identifikasi di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan dapat berfungsi untuk menemukan wajib pajak baru yang ada di desa atau kecamatan. Tarif pajak juga perlu dievaluasi agar dapat diketahui apakah tarif pemungutan pajaknya sudah sesuai atau tidak. Tarif pajak tersebut harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam memungut pajak hiburan Kabupaten Pamekasan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak daerah menyebutkan bahwa tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen). Khusus untuk hiburan berupa karaoke, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen). Akan tetapi karena di Kabupaten Pamekasan berlaku Gerbang Salam maka pajak hiburan karaoke tersebut tidak dipungut karena di Kabupaten Pamekasan memang dilarang untuk dilaksanakan. Sedangkan khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional, dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Perluasan basis penerimaan sangat penting dilakukan untuk menambah wajib pajak yang dapat juga memberikan peningkatan terhadap penerimaan pendapatan daerah. Melalui upaya yang maksimal diharapkan daerah dapat menambah penerimaan pajak hiburan sehingga dapat meningkatkan kontribusi terhadap pajak daerah Kabupaten Pamekasan. Pengendalian atas Kebocoran Pendapatan Pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan melakukan audit secara rutin untuk menghindari terjadinya kebocoran kas dalam penerimaan pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah.
Setiap minggunya dilaksanakan rapat mengenai perkembangan PAD, serta setiap bulannya yaitu dilakukan evaluasi oleh wakil bupati. Dengan hal tersebut juga berarti terdapat pengawasan secara rutin terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga diharapkan dapat melakukan pengendalian kebocoran pendapatan daerah. Adanya audit terhadap keuangan daerah sangat penting untuk menciptakan laporan keuangan daerah yang baik agar membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih. Adanya audit terhadap keuangan daerah sangat penting untuk menciptakan laporan keuangan daerah yang baik. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan melakukan audit secara rutin untuk membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih. Beberapa bulan yang lalu, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan penilaian atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terhadap penyusunan dan pengelolaan keuangan di jajaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan. (sumber: http://dppka.pamekasankab. go.id) Berdasarkan yang disebutkan di situs resmi BPK RI, ada empat macam opini yang dikeluarkan oleh BPK. Pertama, opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), yaitu diberikan pada laporan pemeriksaan yang baik atau wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kedua, opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), diberikan kepada laporan keuangan yang baik dan wajar, sesuai dengan ketentuanketentuan namun tidak untuk beberapa hal yang dikecualikan. Ketiga, opini tidak wajar (adverse opinion), diberikan kepada laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Keempat, opini tidak memberikan pendapat (disclaimer opinion), diberikan jika tim pemeriksa tidak dapat menyatakan pendapat atas laporan karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan. Pemberian sanksi dan penghargaan kepada masyarakat juga merupakan upaya yang dilakukan Pemnerintah Kabupaten Pamekasan. Pemberian sanksi kepada 9
masyarakat yang tidak mematuhinya yaitu berupa denda. Apabila masyarakat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan, maka akan dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang ada. Pemberian sanksi tersebut diharapkan masyarakat lebih menyadari akan kewajibannya untuk membayar pajak, karena pajak sendiri nantinya akan digunakan bagi penyelenggaraan rumah tangga serta untuk pembangunan daerah. Memberikan penghargaan yang memadai bagi masyarakat yang taat membayar pajak salah satu bentuknya yaitu dengan memberikan keringanan. Jadi masyarakat atau wajib pajak dapat meminta keringanan. Pemberian keringanan tetapi belum tentu langsung dapat terpenuhi, melainkan tetap dilihat ketentuan yang ada untuk dapat diterima. Apabila disetujui maka wajib pajak tersebut baru bisa mendapatkan keringanan dalam membayar pajak. Pemberian sanksi dan penghargaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih bertanggungjawab dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak. Pegawai juga merupakan komponen penting, untuk itu perlu dimiliki kedisiplinan dan moral yang baik dari setiap pegawai. Rendahnya moralitas pegawai dapat menyebabkan pegawai dapat berbuat curang atau melakukan tindakan yang melanggar aturan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kebocoran pendapatan. Seperti yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010), kebocoran pendapatan bisa disebabkan karena penghindaran pajak (tax avoidance), penggelapan pajak (tax evasion), pungutan liar, atau korupsi petugas. Untuk meningkatkan kedisiplinan dan moral maka dengan cara pemberian reward and punishment dilakukan kepada pegawai. Adanya reward and punishment diharapkan dapat meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai di dalam melaksanakan kewajibannya agar dapat menghindarkan kebocoran pendapatan daerah. Pengendalian atas kebocoran pendapatan perlu dilakukan untuk mengoptimalkan
perolehan pendapatan yang digunakan untuk kepentingan rumah tangga daerah. Peningkatan Efisiensi Administrasi Pajak Kemudahan pembayaran pajak sangat berpengaruh karena pelayanan atau prosedur yang berbelit-belit akan menyebabkan masyarakat malas untuk membayar pajak. Melalui prosedur pelaksanaan pajak hiburan yang efisien dapat berdampak pada wajib pajak yang lebih tepat waktu dalam membayar pajak karena didukung dengan prosedur yang mudah dan tidak berbelit-belit. Efisiensi administrasi pajak tersebut sangat penting bagi manajemen pajak daerah dalam upaya pemenuhan prinsip umum perpajakan yang baik. Pembayaran pajak hiburan di Kabupaten Pamekasan dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pamekasan. Lokasi pembayaran adalah langsung di kantor DPPKA karena DPPKA tidak melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam hal pembayaran pajak. Karena tidak menjalin kerjasama dengan pihak lain, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset harus memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak agar prinsip kemudahan administrasi dapat tercapai dengan baik. Wajib pajak yang akan menyelenggarakan hiburan mendatangi kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan untuk melakukan porporasi karcis. Kemudian setelah itu wajib pajak membayar pajak sesuai dengan karcis yang akan dijual pada saat pelaksanaan tontonan atau hiburan. Prosedur yang mudah, tidak rumit dan berbelit-belit membantu DPPKA dalam memberikan layanan terhadap masyarakat agar masyarakat tidak merasa malas untuk membayar pajak.Adanya efisiensi administrasi diharapkan bisa membuat masyarakat tidak malas atau enggan membayar pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Transparansi dan Akuntabilitas Transparansi diperlukan dalam rangka penyediaan informasi keuangan yang 10
terbuka bagi masyarakat yang memerlukannya. Mardiasmo (dalam Rahmanurrasjid, 2008) menyebutkan bahwa transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan seumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi akan menciptakan keterbukaan kepada masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Keterbukaan informasi sangat penting untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam rangka mengelola keuangan daerah. Adanya transparansi dapat mendukung terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Transparansi juga harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah. Transparansi diperlukan dalam rangka penyediaan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat yang memerlukannya. Keterbukaan informasi sangat penting untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam rangka mengelola keuangan daerah. Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Rahmanurrasjid, 2008). Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam mengelola pendapatan daerah. DPPKA Kabupaten Pamekasan berupaya melakukan transparansi dan akuntabilitas mengenai keuangan daerah, yaitu menyediakan informasi tersebut kepada masyarakat melalui laporan keuangan daerah. Laporan tersebut bisa diketahui atau dilihat melalui internet atau di website Pemkab Pamekasan, koran lokal, atau apabila ada pameran pembangunan. Selain itu DPPKA juga membuat booklet atau buku profil APBD tiap tahunnya. Sehingga
masyarakat bisa mengetahui tentang laporan keuangan daerahnya. Peningkatan arus informasi mengenai keuangan daerah dilakukan DPPKA Kabupaten Pamekasan dengan cara melakukan kerjasama dengan koran lokal untuk menyebarkan laporan keuangan daerah kepada masyarakat. Selain itu, juga melalui sosialisasi yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Penyusunan suatu mekanisme pengaduan sangat penting agar masyarakat dapat memberikan respon terhadap kinerja pemerintah daerah. Melalui mekanisme pengaduan maka masyarakat dapat menyampaikan segala macam kritik, saran maupun pertanyaan-pertanyaan mengenai pengelolaan atau laporan keuangan daerah. Pengaduan tersebut dapat disampaikan oleh masyarakat melalui koran lokal, internet, telepon, ataupun dengan cara datang langsung ke kantor DPPKA. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Pamekasan. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Simpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian yaitu upayaupaya yang dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Pamekasan antara lain dengan perluasan basis penerimaan yaitu dengan membentuk UPTD untuk menjaring wajib pajak baru serta dengan evaluasi tarif; pengendalian atas kebocoran pendapatan dilakukan dengan mengadakan audit keuangan laporan daerah secara rutin, meningkatkan moralitas pegawainya untuk mencegah praktik kecurangan melalui reward and punishment, serta memberikan penghargaan serta sanksi yang memadai bagi wajib pajak yang taat maupun melanggar merupakan upaya dalam mengendalikan kebocoran pendapatan; Peningkatan efisiensi administrasi pajak yaitu dengan cara memberikan 11
prosedur yang mudah dan tidak berbelitbelit bagi masyrakat yang membayar pajak; transparansi dan akuntabilitas diupayakan melalui penyediaan informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai laporan keuangan daerah melalui beberapa media, juga menyediakan mekanisme pengaduan sebagai sarana untuk menyalurkan kritik atau saran dari masyarakan guna peningkatan kinerja agar lebih baik. Saran Saran yang dapat diberikan yaitu DPPKA harus lebih jeli dan berupaya lebih keras untuk menemukan wajib pajak-wajib pajak baru yang merupakan sumber pendapatan untuk pajak hiburan agar lebih meningkat, misalnya dengan menambah petugas UPTD, karena selama ini masingmasing hanya dua orang yang bertugas di setiap wilayah. Pemberian sanksi terhadap harus dilaksanakan dengan tegas, agar diharapkan masyarakat dapat menaati membayar pajak dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Pembayaran pajak khususnya pajak hiburan hendaknya DPPKA Kabupaten Pamekasan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak dengan adanya kerjasama tersebut. DPPKA Kabupaten Pamekasan harus lebih meningkatkan lagi pengadaan sosialisasi yang dilakukan mengenai pajak daerah, khusunya pajak hiburan karena sosialisasi rutin hanya dilakukan setiap tahun, maka harus lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat lebih sadar untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. DAFTAR PUSTAKA Ardiani, Fatma Surya. 2012. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro). Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. Hasan, M. Iqbal. 2002. Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya. Bogor: Ghalia Indonesia.
Idrus, Muhammad. 2007. Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif). Yogyakarta: UII Press. LP2SI. 2010. Mengenal Gerbang Salam. Pamekasan: LP2SI Pamekasan. Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga. Mardalis. 2006. Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara. Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: ANDI. Munawir, H.S. 1998. Perpajakan. Yogyakarta: LIBERTY. Narbuko, Cholid dan Ahmadi, Abu. 1997. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara. Negara, Tunggul Anshari Setia. 2006. Pengantar Hukum Pajak. Malang: Bayumedia Publishing. Rahmah, Dewi Fathimatur. 2011. Persepsi Masyarakat Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam). Skripsi tidak diterbitkan. Sumenep: Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan. Soemarso. 2007. Perpajakan: Pendekatan Komprehensif. Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. Zain, Mohammad. 2008. Manajemen Perpajakan. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat. Apriani, Upik. 2004. Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sukoharjo, (Online), (http://digilib.uns.ac.id, diakses 30 Mei 2012). Admin DPPKA. 2012. Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Pamekasan Raih Opini WTP Dari BPK RI, (Online), (http://dppka.pamekasankab.go.id, diakses 11 November 2012). Hariyanto, Erie. 2009. Gerbang Salam: Telaah atas Pelaksanaanya di Kabupaten Pamekasan, (Online), Vol. XV, No. 1, (http://www.karsa.stainpamekasan.ac .id, diakses 20 April 2012). 12
Nurmayasari, Dini. 2010. Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang. Skripsi (Online), (http://eprints.undip.ac.id, diakses 12 April 2012). Putra, Eka. 2010. Otonomi Daerah. Makalah Hukum, (Online), (http://www.docstoc.com, diakses 24 April 2012). Rachman, Luthfia Febrianti, dkk. 2010. Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Menuju Good Governance, (Online), (http://www.usm.unsri.ac.id, diakses 23 Mei 2012). Rahmanurrasjid, Amin. 2008. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah. Tesis (Online), (http://eprints.undip.ac.id, diakses 23 Mei 2012). Sulasmi. 2009. Optimalisasi Penerimaan dan Peningkatan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, (Online), (http://repository.usu.ac.id, diakses 28 April 2012). Ubaidillah, Khotim. 2010. Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam) di Kabupaten Pamekasan: Studi Interelasi Formalisasi Syariat Islam, Otonomi Daerah Dan Diskursus Demokrasi Deliberatif, (Online), (http://www.sejarah.kompasiana.com , diakses 29 Mei 2012). www.bpk.go.id, (diakses 24 April 2012). www.djpk.depkeu.go.id, (diakses 12 April 2012). www.pamekasankab.bps.go.id, (diakses 23 Mei 2012). Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan.
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
13
