Identitas Objek Putusan dan Hakim yang Memutus : (untuk putusan pengadilan tingkat pertama)

……………………………………………………………………………………………………… Identitas Objek Putusan dan Hakim yang Memutus : (untuk putusan pengadilan tingkat pertama) 1. No. Perkara (registrasi PN)

: 48/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst

2. Pengadilan tempat putusan ditetapkan

: Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

3. Tanggal putusan ditetapkan

: 14 September 2012

4. Susunan majelis hakim

:a. Agus Iskandar, SH.MH. (Ketua Majelis) b.Bagus Irawan, SH.MH., c.Noer Ali, SH.MH.,

…………………………………………………………………………………………………….. Identitas Objek Putusan dan Hakim yang Memutus : (untuk putusan pengadilan tingkat pertama) 1. No. Perkara (registrasi MA)

: No. 704 K/Pdt.Sus/2012

2. Pengadilan tempat putusan ditetapkan

: Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Tanggal putusan ditetapkan

: 21 November 2012

4. Susunan majelis hakim

:a. H. Abdul Kadir Mappong, SH. (Ketua) b.H. Suwardi, SH.,MH (Anggota) c. H. Soltoni Mohdally, SH.,MH. (Anggota)

…………………………………………………………………………………………………….. A. Pendahuluan Gugatan pailit yang diajukan Pemohon Pailit (PT PRIMA JAYA INFORMATIKA) terhadap Termohon Pailit yaitu PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (PT TELKOMSEL). amar Putusan Nomor: 48/KEPAILITAN/2012/PN.NIAGA.JKT PST tanggal 14 September 2012, yaitu a. dalam eksepsi menolak eksepsi Termohon Kepailitan (Telkomsel) dan b. dalam pokok perkara memutus (1). Menggabulkan Permohonan Pernyataan Kepailitan dari Pemohon pailit terhadap Termohon Kepailitan untuk seluruhnya; Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

1

(2). Menyatakan Termohon pailit, yaitu PT Telekomunikasi Selular kepailitan dengan segala akibat hukumnya. Adapun isu hukum yang di bahas didalam penelitian ini yang berhubungan dengan Putusan Nomor: 48/KEPAILITAN/2012/PN.NIAGA.JKT PST, secara materiil UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kekepailitanan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKU), sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) syarat Debitor dapat diajukan pailit, jika Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Syarat materiil pailit adalah 1. dua atau lebih Kreditor 2. utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih Putusan kasus PT Prima Jaya Informatika menggugat PT Telkomsel sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut karena perbandingan utang dan asset tidak seimbang untuk dinyatakan pailit dan ada aturan hukum yang kabur ((vage normen). Aturan hukum yang kabur yang dimaksud adalah UU KPKU hanya menyatakan utang yang jatuh tempo dan dapat tagih, namun dalam kasus ini total laba bersih PT Telkomsel pada 2011 sebesar Rp 12,8 triliun. dant aset anak usaha Telkom yang sebesar Rp 58,7 triliun dibandingkan dengan tagihan Pemohon Pailit sebesar Rp. 5,8 miliar. Fakta ini menimbulkan permasalahan hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini 1. Permohonan Pailit ini terjadi dikarenakan Tergugat tidak mampu membayar utangnya (insolvency) atau tidak mau membayar utang (wanprestasi). 2. Ada perbedaan defenisi utang antara Penggugat dengan Tergugat dalam kasus ini. Defenisi utang sangat penting, karena dari defenisi ini maka dapat disimpulkan memang ada utang antara Pemohon Pailiit dan Termohon Pailit B. Posisi Kasus/Duduk Perkara Gugatan pailit yang diajukan Pemohon Pailit (PT Prima Jaya Informatika) terhadap PT Telekomunikasi Selular. Gugatan ini didasarkan adanya perjanjian antara PT Prima Jaya Informatika (Pemohon Pailit) dengan PT. Telekomunikasi Selular (Termohon Pailit) yaitu Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

2

Nomor PKS Telkomsel:. PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011, Nomor PKS Prima Jaya Informatika: 031/PKS/PJI-TD/2011 tanggal 01 Juni 2011. Dasar gugatan pailit berdasarkan a. Purchase Order No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000027, tanggal 20 Juni 2012 berjumlah Rp. 2. 595.000.000 (Dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah). b. Purchase Order No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tanggal 21 Juni 2012 berjumlah Rp. 3.025.000.000 (Tiga milyar dua puluh lima juta rupiah). Kedua Purchase Order menurut Pemohon Pailit yang merupakan utang Termohon Pailit yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih tapi tidak dibayar oleh Termohon Pailit. Walaupun ada somasi pertama dan terakhir kepada Termohon Pailit. Utang selain kepada Pemohon Pailit, Termohon pailit juga mempunyai kreditur lain, yaitu PT. Extent Media Indonesia dengan Invoice No.INV-TSEL.012/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 sebesar Rp. 21.031.561.274 telah jatuh tempo pada tanggal 08 Juni 2012 dan Invoice No.INV-TSEL.013/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 sebesar Rp. 19.294.652.520 yang telah jatuh tempo 08 Juni 2012. PT. Extent Media Indonesia juga telah memberi somasi kepada Termohon Kasasi. Fakta-fakta hukum yang diajukan dalam kasus ini akan dirangkaikan dalam bentuk table, seperti yang tercantum di bawan ini. Tabel. 1. Fakta Hukum Kasus Pailit antara PT Prima Jaya Informatika) terhadap PT Telekomunikasi Selular. TANGGAL

KETERANGAN

24 November 2011

Somasi Nomor: 40/LQQ/EM/XI/2011,

27 Maret 2012

Surat PT. Telkomsel tanggal mekanisme

pengajuan

dan

No.0032/MK.01/SL.06/III/2012, perihal pengambilan

alokasi.

Surat

No.

032/MK.01/SL.06/III/2012, tertanggal 27 Maret 2012. Nota Dinas No. 4222/MK.01/SL.06/III/2012. 04 April 2011

Akta Pendirian PT Prima Jaya Informatika (Pemohon Pailit) No. 11 dihadapan Notaris H. Yunardi. SH, Notaris di Jakarta

09 April 2012

Surat dari Extent perihal Berita Acara Traffic Mobile Data.

03 Mei 2011.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU22187.AH.01.02 Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran

Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

3

Dasar Perseroan 9 Mei 2012

PO PT. Prima

28 Mei 2012,

Surat dari Extent perihal Berita Acara Traffic Mobile Data.

01 Juni 2011

Surat Extent perihal Permohonan Pembayaran. Perjanjian antara PT Prima Jaya Informatika (Pemohon Pailit) dengan PT. Telekomunikasi Selular (Termohon Pailit) yaitu Nomor PKS Telkomsel:. PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011, Nomor PKS Prima Jaya Informatika: 031/PKS/PJI-TD/2011. Utang Termohon pailit kepada kreditur lain, yaitu PT. Extent Media Indonesia dengan Invoice No.INV-TSEL.012/VI/2012 sebesar Rp. 21.031.561.274 telah jatuh tempo pada tanggal 08 Juni 2012. Invoice No.INV-TSEL.013/VI/2012 sebesar Rp. 19.294.652.520 yang telah jatuh tempo 08 Juni 2012

20 Juni 2012

Purchase Order No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000027, berjumlah Rp. 2. 595.000.000 (Dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

21 Juni 2012

Purchase Order No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tanggal 21 Juni 2012 berjumlah Rp. 3.025.000.000 (Tiga milyar dua puluh lima juta rupiah). Surat Kuasa No. 018/SK/KC/2012 dari Pemohon Pailit kepada Kuasa Hukumnya Kanta Cahya, SH.& Associates.

28 Juni 2012

Surat Kuasa Hukum Permohonan Pailit No. 022/P/KC/VI/2012 kepada Termohon Pailit perihal Peringatan Pertama dan Terakhir.

4 Juli 2012.

Somasi Terakhir Nomor : 031/LQQ;Extent/VII/2012.

C. Dasar Hukum yang Digunakan Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negri Jakarta Pusat adalah 1. Pasal 1458 KUHPerdata 2. Undang Undang No. 37 Tahun 2004, yaitu Pasal 1 angka 2; Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4)


4

3. Undang Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 4. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. D. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan 1. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Niaga di PN Jakarta Pusat a. Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; b. Telah mendengar Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon yang hadir dalam persidangan; c. Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan oleh Pemohon dan Termohon; d. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli yang diajukan dalam persidangan oleh Pemohon dan Termohon; 2. Amar Putusan Majelis hakim dalam amar putusannya a. Dalam Eksepsi menolak eksepsi Termohon Pailit untuk seluruhnya b. Dalam Pokok Perkara 1) Mengabulkan Permohonan Pernyataan Paiit dari Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit untuk seluruhnya; 2) Menyatakan TERMOHON PAILIT, yaitu PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (PT TELKOMSEL) , Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha jasa telekomunikasi, terakhir diketahui beralamat di Jakarta, beralamat di Wisma Mulia Lantai Mezzanine – 19, Jalan Gatot Subroto No. 42, Jakarta Selatan 12950 Pailit dengan segala akibat hukumnya; 3) Menunjuk SUTOTO ADIPUTRO, SH.MH., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas; 4) Menunjuk dan Mengangkat


5

i.

Saudara FERI S.SAMAD.SH.,MH., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.04.03-27, yang berkantor di Royal Palace C.10, Jalan Prof. Supomo No. 178 A, Jakarta Selatan;

ii.

Saudara EDINO GIRSANG.SH., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana

Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.

AHU.04.03-21, yang berkantor di Kantor Kurator dan Pengurus, di MENARA THAMRIN, Jalan MH.THAMRIN KAV.3 JAKARTA PUSAT; iii.

Saudara MOKHAMAD SADIKIN.SH. Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.04.03-28, yang berkantor di Royal Palace C.10, Jalan Setiabudi Timur I No. 20, Jakarta Selatan

5) Membebankan kepada Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.416.000 (Empat ratus enam belas ribu rupiah). E. Studi/Kajian Pustaka Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kekepailitanan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKU) menyatakan kekepailitanan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor kepailitan yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Defensi secara defenitik tentang kepailitan, tidak diatur dalam UU PKPU, para sarjana hukum memberi definisi pailit , “bankruptcy, in law, settlement of the liabilities of a person or organization wholly or partially unable to meet financial obligations”. (Columbia Electronic Encyclopedia, 2013: 1). Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya (orang-orang berpiutang). (Adrian Sutedi, 2009 : 24). Syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pailit melalui pengadilan niaga tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat


6

ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU permohonan pailit harus a.

ada minimal 2 kreditor

b.

ada utang

c.

utang harus sudah jatuh tempo dan dapat ditagih,minimal 1 (satu) utang. Utang menurut Pasal 1 ayat (6) adalah Utang adalah kewajiban yang dinyatakan) atau

dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. Utang dalam kepailitan di Amerika Serikat disebut dengan claim. Robert L. Jordan mengartikan “claim” dengan definisi : 1. right to payment whether or nor such right is reduced to jugdement, liquidated, unliquidated, fixed, contingent, matured,unmatured, disputed, undisputed, legal, equitable, secure or unsecured; or 2. right to an equitable remedy for breach of performance if such breach gives rise to a right to payment, wether or not such right toan equitable remedy is reduced to judgemen, ftixed, contingent,matured, unmatured, disputed, undisputed, secured, unsecured. (M.Hadi Shubhan, 2012 : 34). Utang Debitor yang diputus pailit dapat dikelompokkan, yaitu a. utang pailit, yaitu utang yang telah ada pada waktu putusan pailit diputus termasuk didalamnya utang yang dijamin anggunannya/ jaminan khusus. b. utang harta (boedel pailit), yaitu utang yang timbul setelah putusan pailit. Tujuannya adalah memperlancar proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Utang harta akan dilumasi darai harta pailit tanpa perlu diverifikasi dan mempunyai kedudukan didahulukan atas utang pailit. c. utang yang tidak dapat diverifikasi, utang yang timbul setelah putusan pailit diputus, oleh sebab itu tidak dapat dikualifikasikan dalam utang pailit, tapi tetap mempunyai hak tagih


7

namun kedudukannya terbelakang dari utang pailit dan utang harta. (Emmy Yuhahassarie (ed), 2005 : 280). Dalam kasus ini antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit ada perbedaan tentang keberadaan utang. Perbedaan tentang keberadaan utang harus dicari apa yang dimaksud utang dalam kasus ini, sehingga Hakim dapat berkesimpulan bahwa ada utang yang belum dibayar oleh Termohon atau tidak utang akibat pelaksanaan perjanjian antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit. Menurut pendapat Herowati1 utang adalah kewajiban yang timbul dari perjanjian atau perikatan yang bernilai ekonomis baik itu untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sewaktu. Pemohon pailit menurut Pasal 2 UUK-PKPU, selain Kreditor yang disebut dalam ayat (1), juga menurut ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Pasal 2 UUK-PKPU memberi syarat tambahan terhadap a. Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. (ayat 3) b.

Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal2. (ayat 4)

c. Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (ayat 5). Menurut Kartini Muljadi peraturan kepailitan di dalam Undang- Undang Kepailitan adalah penjabaran dari Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek dan Pasal 1132 Burgerlijk Wetboek. Hal ini dikarenakan : a. Kepailitan hanya meliputi harta pailit dan bukan debitornya, b. Debitor tetap pemilik kekayaannya dan merupakan pihak yang berhak atasnya, tetapi tidak lagi berhak menguasainya atau menggunakannya atau memindahkan haknya atau mengagunkannya, c. Sitaan konservatoir secara umum meliputi seluruh harta pailit. ,(Rudi A Lontoh , et al, 2001: 300). 1

Hasil wawancara dengan Herowati Poesoko. Guru Besar Fakulutas Hukum Universitas Jember. 20 Agustus 2013. 2 Tugas Bapepam diganti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

8

Karena UU Kepailitan yang baik dapat menimbulkan pasar yang mapan dan efektif, A good bankruptcy law can establish effective market constraints, push enterprises to improve governance, and stick to the principle of paying off obligations, as well as protecting the creditors' and debtors' rights. (Enoch K. Beraho & Richard Elisu, 2010 : 47). Ada beberapa prinsip hukum sebagai dasar bagi Hakim untuk memutus perkara dalam kasus kekepailitanan yang merupakan prinsip dari UUK-PKPU 1. Prinsip paritas creditorium, adalah prinsip kesataraan kedudukan para kreditor yang menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. (M. Hadi Shubhan, 2012 :27) Prinsip paritas creditorium mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barangbarang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. (M. Hadi Shubhan, 2012 :27-28). Filosofi dari prinsip paritas creditorium adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda, sementara utang debitor terhadap para kreditornya tidak terbayarkan. Hukum memberikan jaminan umum bahwa harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan terhadap utang-utangnya, meski harta tersebut tidak terkait langsung dengan utang-utangnya. (M. Hadi Shubhan, 2012 :28). Prinsip paritas creditorium dianggap tidak adil, maka ada beberapa prinsip yang harus digandengkan, yaitu Prinsip pari passu prorate parte, Prinsip structured protata, dan Prinsip structured creditors. (M.Hadi Shubhan, 2012 : 29). 2. Prinsip pari passu prorate parte, yaitu prinsip yang menyatakan harta kekayaan yang merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagiakan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undangundang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.(Kartini Mulyadi, 2001 : 300). 3. Prinsip structured protata, yaitu prinsip yang mengklasifikasikan dan mengkelompokan berbagai macan kreditor. (M. Hadi Shubhan, 2012 :32). 4. Prinsip structured creditors yaitu yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Di dalam kepailitan, kreditor


9

diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. (M. Hadi Subhan, 2012 : 32) . Berdasarkan prinsip structured creditors Kreditor dalam kepailitan dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu a. Kreditor separatis, kreditor yang memiliki jaminan kebendaan b. Kreditor preferen, menurut hukum pailit adalah kreditor yang didahulukan pembayaran piutangnya (hak privilege) c. Kreditor konkuren, kreditor biasa (M. Hadi Subhan, 2012:33). Klasifikasi kreditor dalam kepailitan berbeda dengan rezim hukum perdata, yang mengenal 2 klasifikasi kreditor, yaitu kreditor preferen dan kreditor konkuren. Kreditor yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dalam penjelasannya adalah sembarang kreditor, yaitu kreditur Konkuren, kreditur Separate, maupun kreditor Preferen (Sutan Remy Sjahdeini, 2010 : 55). Menurut Pasal 189 ayat (4) dan (5) UUK-PKPU, ayat (4) Pembayaran kepada kreditor : a. Yang mempunyai hak yang didahulukan, termasuk didalamnya yang hak istimewanya dibantah; dan b. Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka (5) Dalam hal hasil penjualan benda-benda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang kreditor yang didahulukan, maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren. Ada berbagai akibat dari pernyataan pailit, antara lain 1. Akibat terhadap Debitor Pailit Pasal 24 ayat (1), Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Putusan pailit memutuskan hak untuk mengurus dan menguasai dari Debitor terhadap harta kekayaannya. Hal ini berlaku sejak tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.(ayat 2). Namun hal ini tidak Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

10

berlaku apabila, dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transfer tersebut wajib diteruskan (ayat 3) atau dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan Transaksi Efek di Bursa Efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan (ayat 4). 2. Akibat terhadap Harta Kekayaan Debitor Pailit Menurut Pasal 21 UUK-PKPU, kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Artinya harta kekayaan Debitor yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum (public attachment, gerechtelijk beslag) beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Tabel 2. Berlakunya Akibat Hukum Tertentu dalam Proses Kepailitan NO

JENIS TINDAKAN

1 2

Cekal Gijzeling

3

Penyegelan

4 Stay 5 Sitaan umum atas harta Debitor Sumber : Munir Fuady, 2010 : 62.

CARA TERJADINYA Demi hukum Harus di mohon ke pengadilan niaga Harus dimintakan ke hakim pengawas Demi hukum Demi hukum

DASAR HUKUM UUK-PKPU Pasal 95 Pasal 93 Pasal 99Pasal 56 ayat (1) Pasal 1 ayat (1)

F. Analisis 1. Analisa putusan dalam kaitannya dengan Aspek Hukum Acara Putusan 48/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst telah memenuhi unsur-unsur Hukum Acara Perdata. Menurut Pasal 299 ayat (1) UUK-PKPU , kecuali ditentukan lain dengan Undang Undang,maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata. Maksud dalam Pasal 299 ayat (1) UUK-PKPU ialah apabila UUK-PKPU bersikap diam atau tidak mengatur mengenai hal-hal tertentu yang menyangkut acara pengajuan permohonan pernyataan pailit dan pemeriksaan perkara di pengadilan, maka yang harus dirujuk ialah HIR (Het herzeine Indonesich Reglement) (Sutan Remy Sjahdeini, 2010: 146).


11

Putusan hakim No. 48/ PAILIT/2012/PN. Niaga. Jkt.Pst telah memenuhi struktur/unsure yang dipersyaratkan dalam ketentuan Hukum Acara Perdata , yaitu a. Pasal 178 HIR (Het herzeine Indonesich Reglement) (1). Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak (2).

Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan

(3). Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dapat digugat, atau memberikan daripada yang digugat. Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan perkara berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Para Pemohon Pailit dan Termohon Pailit.3 Hal ini diungkapkan dalam pertimbangan Hakim. b. Pasal 184 HIR menyatakan putusan hakim harus i.

berisikan ringkasan yang nyata dari gugatan dan jawaban serta alasan-alasan putusan,

ii.

putusan tentang pokok perkara dan biaya perkara harus menyebutkan dasar perundang-undangan, maka aturan itu harus disebutkan dan

iii.

putusan ditandatangani oleh Hakim (Ketua, Anggota), dan Panitera.

Putusan No.

48/ PAILIT/2012/PN. Niaga. Jkt.Pst memenuhi unsur yang

tercantum dalam Pasal 184 HIR. Putusan No. 48/ PAILIT/2012/PN. Niaga. Jkt.Pst telah sah karena semua unsur yang tercantum dalam HIR terpenuhi, misalnya disumpahnya saksi-saksi, dokumen yang dilegalisir sesuai yang dipersyaratkan oleh Undang Undang. Pembuktian menurut Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Yang dimaksud dengan, fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak bayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh permohonan pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit (Sutan Remy Sjahdeini, 2010: 148). 3

Walaupun menurut pengamatan Peneliti, majelis hakim kurang mempertimbangkan sanggahan Termohon Pailit, yaitu ratio atau perbandingan laba Termohon Palit yang yang jauh lebih besar dari utang Termohon Pailit, dan Termohon Pailit menolak membayar dengan alasan yang dikemukakan dalam sanggahan. Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

12

Sistim pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat stelsel negative menurut undang-undang (negatief wettlijk stelsel), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang mencari kebenaran. Dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (formeel waarheid). (M Yahya Harahap, 2008 : 498). Pernyataan pailit tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti diatur dalam diperiksa secara sederhana(sumir), ialah bila dalam mengambil keputusan tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti diatur dalam Buku IV KUHPerdata cukup bila peristiwa itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian yang sederhana (Rahayu Hartini, 2008 : 27). Alat bukti sebagai pendukung putusan hakim menurut Pasal 164 HIR, yaitu a. Bukti tertulis b. Bukti dengan saksi-saksi c. Persangkaan d. Pengakuan e. Sumpah Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat, karena menurut pendapat Herowati Poesuko4 Hakim dalam perkara perdata adalah pasif.Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata, hanya terbatas : a. Mencari dan menemukan kebenaran formil; b. Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. (M. Yahya Harahap, 2008 : 499). Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari faktafakta yang diajukan para pihak. (M. Yahya Harahap, 2008 : 500). Menurut Mann yang terdapat dalam tulisan Vicky Comino suatu putusan harus diiplementasikan agar dapat berlaku secara efektif, “„there are two aspects of any 4

Hasil wawancara dengan Herowati Poesoko. Guru besar Fakultas Hukum Universitas Jember. 20 Agustus

2013. Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

13

effective regulatory regime: its legal and structural framework (the rules), and the implementation of that framework (the regulation5). Further, the rules „must be easily understandable and the application of the rules must be done in a predictable manner. (Vicky Comino, 2009: 4). Agar suatu putusan dapat bersifat efektif maka, “have been based on the „shifts towards “flexible” regulation that emphasise the potential within the market and systems of self-regulation to control corporate behaviour.” (Vicky Comino, 2009: 4). Ada 8 cara menurut Rex dalam buku Fuller (Lon L Fuller, 1969 : 39) membuat suatu peraturan (dalam hal ini putusan) gagal (Fuller menggunakan istilah miscarry/keguguran), yaitu 1. The first and most obvious lies in a failure to achieve rules at all, so that every issue must be dicided on an ad hoc basis; 2. A failure to publize, or at least to make available to the affected party, the rules he is expected to observe; 3. The abuse of retroactive legislation, which not only cannot itself guide action, but undercuts the integrity of rules prospective in effect, since it puts them under the threat of retrospective change; 4. A failure to make rules understandable; 5. The enactment of contradictory rules or; 6. Rules that the require conduct beyond the powers of the affected party; 7. Introducing such frequent changes in the rules that the subject cannot orient his action by them; 8. A failure of congruence between the rules as announced and their actual administration. Menurut Pasal 165 HIR, sebuah surat (akta) yang sah, yaitu yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan Ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini

5

Regulation penulis terjemahkan dengan putusan Hakim.


14

hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akta) itu. Putusan Hakim No. 48/ PAILIT/2012/PN. Niaga. Jkt.Pst berdasarkan alat bukti, yaitu a. Bukti-bukti tertulis, yaitu surat yang diajukan dalam persidangan oleh Pemohon dan Termohon; Adapun bukti surat dalam perkara No. 48/ PAILIT/2012/PN. Niaga. Jkt.Pst oleh Pemohon berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya 1) Akta Pendirian PT Prima Jaya Informatika (Pemohon Pailit) No. 11 tanggal 04 April 2011 dihadapan Notaris H. Yunardi. SH, Notaris di Jakarta dan telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-22187.AH.01.02 Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 03 Mei 2011. 2) Perjanjian antara PT Prima Jaya Informatika (Pemohon Pailit) dengan PT. Telekomunikasi Selular (Termohon Pailit) yaitu Nomor PKS Telkomsel:. PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011,

Nomor

PKS

Prima

Jaya

Informatika:

031/PKS/PJI-TD/2011 tanggal 01 Juni 2011. 3) Purchase Order No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000027, tanggal 20 Juni 2012 berjumlah Rp. 2. 595.000.000 (Dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) 4) Purchase Order No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tanggal 21 Juni 2012 berjumlah Rp. 3.025.000.000 (Tiga milyar dua puluh lima juta rupiah). 5) Surat PT. Telkomsel tanggal 27 Maret 2012 No.0032/MK.01/SL.06/III/2012, perihal mekanisme pengajuan dan pengambilan alokasi 6) Somasi pertama dan terakhir kepada Termohon Pailit. 7) Utang Termohon pailit kepada kreditur lain, yaitu PT. Extent Media Indonesia dengan Invoice No.INV-TSEL.012/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 sebesar Rp. 21.031.561.274 telah jatuh tempo pada tanggal 08 Juni 2012 dan Invoice No.INVTSEL.013/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 sebesar Rp. 19.294.652.520 yang telah jatuh tempo 08 Juni 2012. 8) Somasi dari PT. Extent Media Indonesia Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

15

Adapun bukti surat dalam perkara No. 48/ PAILIT/2012/PN. Niaga. Jkt.Pst oleh Termohon yang diwakili oleh Kuasa Hukum Termohon Pailit membantah dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon Pailit dalam Permohonan Pernyataan Pailitnya, kecuali dengan tegas-tegas diakui Termohon Pailit. Untuk memperkuat dalil sangkalannya Kuasa Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya sebagai berikut 1. Kesepakatan Bersama (MOU) antara Yayasan Olahraga Indonesia dengan Telkomsel

tentang

Mendukung

Program

Indonesia

Emas,

No

:

MOU.1022/LG.05/PD-00/VII/2010; 2. Berita Acara Kesepakatan antara Telkomsel dan Yayasan Olahragawan Indonesia. 3. Perjanjian

Kerjasama antara Telkomsel dengan PT. Prima Jaya Informatika

tentang Penjualan Produk Telkomsel No. PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011. 4. Materi promo Kartu Prima dalam bentuk brosur yang telah disebarluaskan padahal belum mendapat persetujuan Termohon Pailit. 5. Penjelasan kesalahan materi promo dalam bentuk brosur. 6. Surat No. 032/MK.01/SL.06/III/2012, tertanggal 27 Maret 2012. 7. Nota Dinas No. 4222/MK.01/SL.06/III/2012, teranggal 27 Maret 2012 8. PO PT. Prima tanggal 9 Mei 2012 9. Surat Kuasa Hukum Permohonan Pailit No. 022/P/KC/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 kepada Termohon Pailit perihal Peringatan Pertama dan Terakhir 10. Surat Kuasa No. 018/SK/KC/2012 tanggal 21 Juni 2012 dari Pemohon Pailit kepada Kuasa Hukumnya Kanta Cahya, SH.& Associates. 11. Rekapitulasi produksi kartu Perdana dan Voucher Prima beserta lampiran pendukungnya. 12. Perejanjian Penyelesaiannya terhadap perjanjian Kerjasama Mobile Data Content antara PT. Telekomunikasi Selular dengan PT Extent Media Indonesia No. PKS.1078/LG.05/LG-01/IX/2012. 13. Dokumen Penagihan PT. Extent Media Indonesia untuk periode Agustus 2012 14. Dokumen Penagihan PT. Extent Media Indonesia untuk

periode September

2011. 15. Dokumen Penagihan PT. Extent Media Indonesia untuk periode Oktober 2011. Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

16

16. Dokumen Bukti Pembayaran atas tagihan PT. Extent Media Indonesia untuk periode bulan Agustus s/d Oktober 2011. 17. Dokumen Bukti Pembayaran Netting Invoice No. INV-TSEL-010/IX/2012 periode Agustus 2012. Alat bukti dari Kreditor lain, yaitu PT. Extent Media Indonesia berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan telah diberi materai cukup, yaitu 1. Pelunasan 50 % Revenue Mobile Data Content per Agustus 2011. 2. Berita Acara Rekonsiliasi Data Perhitungan per Agustus 2011 3. Pelunasan 50 % Revenue Mobile Data Content per September 2011. 4. Berita Acara Rekonsiliasi Data Perhitungan per Setember 2011 5. Somasi Nomor: 40/LQQ/EM/XI/2011, tertanggal 24 November 2011. 6. Surat dari Extent tertanggal 09 April 2012,perihal Berita Acara Traffic Mobile Data. 7. Surat dari Extent tertanggal 28 Mei 2012,perihal Berita Acara Traffic Mobile Data. 8. Surat Extent perihal Permohonan Pembayaran tertanggal 01 Juni 2012. 9. Somasi Terakhir Nomor : 031/LQQ;Extent/VII/2012, tertanggal 4 Juli 2012. b. Keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli yang diajukan dalam persidangan oleh Pemohon dan Termohon; Dalam perkara pailit ini Pemohon Pailit mengajukan 1 (satu) saksi dan 2 (dua) orang saksi Ahli yang memberi keterangan dibawah sumpah,sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 147 HIR. Menurut Pasal 171HIR, (1). Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan-alasan mengenai pengetahuan saksi. (2). Pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian. Saksi yang diajukan adalah Pemohon dan Termohon Pailit, yaitu saksi fakta, dan saksi Ahli . Menurut Pasal 169 HIR, keterangan dari seorang saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya.


17

Para Pemohon dan Termohon Pailit dalam perkara ini memberikan alat bukti lain, yaitu keterangan saksi, baik itu saksi fakta juga saksi Ahli. Karena beban pembuktian berlaku asas audit et alterum partem, yaitu semua pihak harus diperlakukan sama. a. Saksi Ahli Pemohon Pailit i.

Yan Apul, SH, dibawah sumpah6 memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa yang dimaksud dalam Kepailitan adalah sita umum terhadap harta Debitor yang kepengurusannya dan pemberesannya dikerjakan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas; 2) Bahwa di dalam Kepailitan ini ada yang dikenal dengan istilah KreditorKreditor adalah orang yang mempunyai tagihan berdasarkan perjanjian atau undang-undang kepada Debitor dan dapat ditagih melalui Pengadilan. 3) Bahwa di dalam kepailitan ada 3 jenis kreditor, 1.kreditor separatis, 2. Kreditor konkuren [seharusnya preferen-koreksi dari peneliti] dan 3 kreditor biasa [kreditor konkuren-tambahan dari peneliti]. 4) Bahwa perbedaan masing-masing kreditor yaitu Separatis yang memegang hak tanggungan hipotik dll untuk menjamin pinjaman yang diberikan oleh peminjam, sedangkan kreditor kongkuren [seharusnya preferen- koreksi dari peneliti] adalah yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 BW yaitu mengenai keistimewaan tagihan dan dibayar dengan proporsional. 5) Bahwa semua kreditor dapat mengajukan permohonan pailit baik itu kreditor separatis, kreditor preferan maupun kreditor biasa dapat memohonkan pailit berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UUK-PKPU. 6) Bahwa kreditor mempunyai hak yang sama untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga, selama bisa membuktikan bahw ada 2 hutang dan satu sudah jatuh tempo menggandakan untuk ditagih. 7) Bahwa mengenai Debitor di dalam UUK-PKPU, baik itu diatur di dalam Pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa Debitor adalah orang atau badan hukum yang

6

Menurut Pasal 154 ayat (2) HIR, yaiu (a) pengucapan sumpah oleh ahli merupakan syarat formilkeabsahan laporan keterangan ahli; (b) apabila syarat itu tidak dipenuhi, laporan yang disampaikan ahli tidak mempunyai nilai sebagai pendapat ahli. Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

18

mempunyai tagihan berdasarkan perjanjian atau Undang Undang yangdapat ditagih melalui pengadilan. 8) Utang dalam Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU

yaitu yang jumlahnya dapat

dihitung dengan uang sehingga artinya sudah luas daripada syarat-syarat pailit di dalam UU tersebut jadi kalau dihubungkan dengan BW yaitu Pasal 1457 KUHPerdata menyangkut jual beli maka apabila ada kesepakatan antara penjual dengan pembeli tentang sesuatu barang yang dijual beli dan tentang pembayaran mereka sudah terikat, khususnya dalam Pasal 1458 KUHPerdata itu dikatakan bahwa perjanjian itu sudah mengikat apabila mereka sudah sepakat tentang barang dan tentang pembayaran, wlaupun barang itu belum diserahkan dan pembayaran belum dilakukan. 9) Bahwa kewajiban menyerahkan suatu barang walaupun belum dilakukan pembayaran adalah merupakan suatu utang ada pada Pasal 1 ayat 6. 10) Bahwa munculnya mempunyai suatu utang, itu disebut di dalam perjanjian itu sendiri kalau tidak disebut, maka harus dilihat sebelumnya ada tidak kejadiankejadian seperti itu, maka menurut Undang-Undang mengatakan somasi. 11) Bahwa di dalam defenisi utang menurut undang-undang kepailitan itu dikatakan bahwa utang adalah kewajiban yang dapat dinyatakan dengan mata uang rupiah. 12) Bahwa di dalam syarat kepailitan diatur adanya 2 orang kreditor salah satunya sudah mempunyai utang yang dapat ditagih dan yang satunya sudah jatuh tempo yang dapat ditagih. 13) Bahwa menurut undang-undang kepailitan yang ahi ketahui syarat untuk dinyatakan pailit itu harus salah satu kreditor yang belum membayar tapi sudah jatuh tempo. 14) Bahwa jika dalam perjanjian jual beli ada phase dua yang mensyaratkan kondisi tertentu untuk terpenuhi oleh salah satu pihak dimana kalau tidak terpenuhi maka memberikan hak atau kewenangan kepada pihak lain untuk membatasi, mengurangi atau memberhentikan dalam arti tidak jadi mengirimkan barang itu barang itu harus tegas kalimatnya apakah dia


19

membatalkan atau dia mengurangi berarti boleh punya kewenangan untuk dibatasi. 15) Bahwa menurut KUHPerdata dalam perjanjian jual beli apabila ada kesepakatan maka sudah timbul kewajiban dan utang sekalianpun barang itu belum dikirim dan belum dibayar. Sesuai Pasal 1458 KUHPedata kalau ada kesepakatan mengenai tentang barang tentang harga. 16) Bahwa kesepakatan jual beli itu harus diikuti dengan persetujuan barang dan pembayaran itu tercantum dalam kontrak jual beli itu sudah dapat dibilang sebagai utang artinya ada syarat sudah disetujui pemesanan barang dulum dikirim baru dibayar. 17) Bahwa terjadinya peralihan perpindahan hak itu dibedakan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak lalu dikaitkan dengan ketentuan mengenai obligator artinya ada kewajiban orang itu menyerahkan barang dikaitkan dengan Pasal 1458 KUHPerdata. 18) Bahwa menurut Ahli mengenai kapan wanprestasi dan kapan pailit itu, yaitu wanprestasi sudah jelas ada perjanjian timbal balik , jadi yang menyerahkan yang satu tidak bayar artinya kalau barang barang belum diserahkan dan tidak dibayar , siapa yang harus bayar duluan maka kita harus lihat perjanjian itu tergantung dari perjanjian itu sendiri jadi kita tidak bisa memukul rata seluruhnya karena ini adalah perdata. 19) Bahwa apabila kedua belah pihak mengadakan suatu perjanjian kerjasama dimana salah satu kewajiban prestasi dilaksanakan, namun prestasi tidak dilaksanakan,maka dapat dikategorikan sebagai utang menurut undangundang kepailitan itu terjadi wanprestasi pada saat menyerahkan barang, wanprestasi tentang apa yang menjadi perjanjian, yaitu sudah dapat dikategorikan utang. 20) Bahwa jika salah pihak melanggar atau tidak taat, apakah pembuktian utang didalam kewajiban ini simple atau rumit, kalau meurut Ahli sudah simple yang ruwet itu kita dating ke engadilan dan kita katakana ada utang sekian bunganya sekian kalau ini simple ini berapa itu maksudnya tidak perlu dibawa


20

dulu ke peradilan umum tapi kalau ruwet itu mesti diadili pada peradilan umum. ii.

DR. Johanes Johansyah, SH.MH. dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut: 1) Bahwa yang dimaksud dengan kepailitan menurut Pasal 1 butir 1 adalah sitaan umum

yang

kepengurusannya

itu

dikakukan

oleh

curator

dengan

pemberesannya yang disita adalah harta Debitor. 2) Bahwa arti kepailitan adalah sitaan umum. 3) Bahwa syarat-syarat untuk suatu Debitor dinyatakan pailit sesuai UU Kepailitan yaitu Debitor dapat dinyatakan pailit apabila ada paling sedikitnya 2 kreditor yang satu sudah jatuh tempo artinya cukup adanya hutang sudah jatuh waktu terdiri dari 2 kreditor yang satu sudah jatuh tempo. 4) Bahwa didalam UU Kepailitan itu ada diatur mengenai utang menurut UU Kepailitan, memang masalah utang ini jadi masalah waktu dulu sebelum UU No. 37 Tahun 2004 berlaku utang pokok plus bunga itu yang menjadi masalah waktu itu di Mahkamah Agung dimana putusan Mahkamah Agung pun simpang siur ada yang mengatakan harus hutang pokokplus bunga saja dan ada yang mempertimbangkan bahwa hutang itu timbul dari perikatan dan perundang-undangan tapi dengan perubahan undang-undang itu sudah dirubah di Pasal 1 butir 6, dikatakan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dapat dinyatakan dalam jumlah uang yang terdiri dari uang Indonesia dan uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena Perjanjian atau UU dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor, dan bila tidak dipenuhi maka Debitornya dapat dituntut dalam peradilan itulah inti dari pada Pasal 1 butir 6 jadi utan itu bisa terdiri dari perikatan dan peundang-undangan bukan utang pokok saja. 5) Bahwa yang dimaksud dalam UU Kepailitan itu dapat berupa uang dan juga dapat berupa barang, memang disitu ditentukan utang itu merupakan utang yang dapat dijumlahkan dengan uang jadi, bisa jasa, bisa barang dan bisa uang. Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

21

6) Bahwa apabila dalam bentuk barang, apakah itu dapat dinyatakan dengan uang, memang mengenai masalah itu di pengadilan memang menentukan agak sulit, tetapi biasanya kalau utang diperselisihkan maka utang itu akan diputuskan di verifikasi oleh curator karena jumlah utang pokok saja yang disebutkan leh pemohon biasanya oleh Termohon dikatakan sedemikian tapi diputuskan juga pailit, tapi mengenai perselisihannya ditentukan di dalam verifikasi. 7) Bahwa kapan dapat dikatakan timbulnya hutang yaitu timbulnya utang itu apabila si Debitor tidak mam[u melaksankan prestasinya dan waktu jatuh temponya sudah ditentukan, karena untuk pengadilan niaga ini mengenai kepailitan jatuh tempo itulah yang menentukan hutrang itu kalau pada utang belum jatuh tempo maka orang tidak dapat ke peradilan niaga kepailitan tentu jatuh tempo itu harus ditentukan terlebih dahulu. 8) Bahwa kapan dapat dikatakan timbulnya hutang, yaitu timbulnya utang itu apabila si Debitor tidak mampu melaksanakan prestasinya dan waktu jatuh temponya sudah ditentukan terlebih dahulu. 9) Bahwa Ahli menjelaskan hutang adalah suatu prestasi yang harus dilaksanakan oleh salah satu pihak. 10) Bahwa kapan suatu utang dapat dikatkan jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu jatuh tempo apabila didalam perjanjiannya itu sudah ditentukan tanggalnya untuk menyerahkan uang atau barang atau jasa tapi apabila sudah ditentukan tidak dilaksanakan maka dapat dikatakan sudah ada utang, tapi kalau utangnya jatuh tempo uangnya belum ada memang itu agak sulit, maka akan dilihat dari perjanjian tambahannya atau yang dilakukan secara diam-diam oleh para pihak apakah mereka melakukan pembayaran-pembayaran atau tidak tapi kalau tidak dicantumkan dalam perjanjian maka yang dilihat tindakantindakan yang sebelumnya, apa yang mereka lakukan tapi yang penting adalah jatuh temponya itu baru dinyatakan utang menurut UU Kepailitan. 11) Bahwa ada perubahan UU Kepailitan yang dimaksud dengan utang itu hanya mengenai pinjaman meminjam uang tetapi juga menangkut dengan masalah utang barang . Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

22

12) Bahwa artinya salah satu pihak menyerahkan suatu barang kepada pihak yang lain apakah dapat dikatakan sebagai utang menurut UU Kepailitan sepanjang kewajiban tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. 13) Bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana menurut UU Kepailitan memang pembuktian yang sederhana karena masing-masing Majelis Hakim pengadilan juga berbeda-beda, ada yang perkaranya sulit oleh Hakimnya dikatakan sederhana tapi ada yang sederhana Hakim mengatakan harus masuk ke peradilan umum karena ingkar janji wanprestasi memang tergantung dari yang memeriksa, kita mengatakan gampang tapi hakimnya yang mengatakan sulit harus dinilai dari bukti-bukti sesuai Pasal 8 ayat 4 dikatakan pasal sederhana jadi sederhana itu ditentukan oleh hakim, semua orang bisa masuk ke pengadilan niaga kalau ada utang piutang karena time freenya harus sudah putus karena kalu masuk pengadilan umum bisa banding, kasasi bisa PK sampai berapa tahun tidak putus-putus jadi semua orang masuk ke niaga asal ada utang saja walaupun utang satu senpun bisa pailit, kalau lihat UU Kepailitan ini sangat mudah. 14) Bahwa suatu perkara dikatakan sebagai ingkar jani yang merupakan kewenangan pengadilan umum dan perkara dapat diajukan sebagai permohonan pailit kalau pernyataan pailit itu gampang paling sedikitnya 2 kreditor dan kreditor yang satu sudah jatuh tempo yang lain belum jatuh tempo dan sudah tegas ditentukan utangnya berapa dan jatuh temponya kapan itu mudah sekali dilihat. 15) Bahwa suatu perkara dikatakan sebagai ingkar janji yang merupakan kewenangan pengadilan umum dan perkara dapat diajukan sebagai permohonan pailit kalau pernyataan pailit itu gampang paling sedikitnya 2 kreditor dan kreditor yang satu sudah jatuh tempo yang lain belum jatuh tempo dan sudah tegas ditentukan utangnya berapa dan jatuh temponya kapan itu mudah sekali dilihat. 16) Bahwa bisa dilihat dala perkara pailit tapi diajukan dalam perkara ingkar janji di pengadilan umum sedangkan perkara pailit sederhana sedangkan Hakimnya


23

kewenangan pengadilan yang menentukan nantinya apakah itu masuk peradilan umum. 17) Bahwa dalam jual beli ada kewajiban yang dapat dibayar dengan uang disebut utang sesuai ayat 1 butir 6 dikatakan utang itu yang dapat dinyatakan dengan jumlah uang apa saja yang bisa digunakan uang. 18) Bahwa kewajiban utang barang, apabila barang itu diberikan dalam perjanjian jual beli dapat disyaratkan kewajiban menyediakan barang itu harus didahului dengan kewajiban harus membayar, apabila belum dibayar kewajiban menyediakan barang di dalam perjanjiannya dikatakan bahwa harus dibayar dulu maka haruslah dibayar dulu jadi belum ada timbul utang kalau diketahui perjanjian kedua belah pihak yang masing-masing ada kewajiban di mana Debitor harus melaksankan kewajibannya kalau ditentukan dalam UU memang harus bayar dulu. 19) Bahwa yang dimaksud dengan pembuktian yang sederhana, apabila kita kaitkan dengan utang, konsep utang yang sudah jatuh tempo yang dapat ditagih dapat dikaitkan dengan hutang simple, mengenai utang yang sederhana ada yang kita anggap sulit pembuktian tapi Hakim mengatakan sederhana. b. Saksi Ahli Termohon Pailit i.

Dr. Gunawan Widjaya, SH.MH. dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagi berikut: 1) Bahwa pengertian utang dalam kepailitan sebagai pelaksanaan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata yaitu tujuannya adalah membagi harta kekayaan Debitur dalam UU utang itulah yang muncul namanya hukum kepailitan karena kepailitan dasarnya suatu permohonan bukan suatu pembayaran karena itu tidak ada sengketa para pihak, kalau ada sengketa karena itu bukan kewenangan pengadilan niaga, haruslah peradilan umum 2) Bahwa di dalam UU Kepailitan disebutkan mengenai adanya defenisi utang yang dapat diatgih dalam pengertian dan pemahaman sesuai Pasal dalam UU Kepailitan mengatakan seluruh kewajiban dari seorang Debitur dari seluruh harta kekayaannya, apa yang kita maksud dengan namanya utang


24

dari manapun utang karena utang itu adalah dari perikatan selama tidak ada sengketa kalu utang itu dibayarkan kepada DEbitur menurut Pasal 1132 secara bersama-sama. 3) Bahwa dalam suatu perjanjian kerjasama telah diatur dan telah disepakati jual beli suatu produk dimana perjanjiannya selama 1 tahun dan pemesanan produk itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, di mana si penjual yang akan mengevaluasi atau mempunyai kewenangan untuk memilah apakah sesuai dengan kebutuhan saat itu. 4) Bahwa ketika pembeli mengirimkan Purchase Order suatu pemesanan dengan merujuk kepada perjanjian tadi, apakah sudah timbul kewajiban bagi penjual untuk mengirimkan barang, kita kembali pada esensinya di mana jual beli itu adalah suatu perjanjian yang sekali selesai dengan kewajiban si penjual dan pembeli ada pembayarannya itu namanya Umbrella adalah suatu perjanjian dengan dipayungi dalam suatu perjanjian sehingga muncul pelaksanaannya yang disesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut, ada yang dibeli untuk 1 tahun dan kapan terjadinya transaksi jual beli pada saat pengajuan, saya akan membeli barang dan ada penerimaan dari perjanjian kesepakatan itu namanya jual beli. 5) Bahwa ditandatanganinya kesepakatan umbrella agreement ini kemudian muncul ada penjual dan pembeli karena pelaksanaannya dan ketentuannya yang diatur dalam perjanjian jula beli. 6) Bahwa untuk melaksanakan perjanjian itu si penjual harus mengirimlkan barang

dan

disepakati

syarat-syarat

atau

mekanisme

untuk

melaksanakannya bahwa penjualan terlebih dahulu mengirimkan Purchase Order setelah mendapatkan baru dibayar oleh penerbit Purchase Order, kemudian setelah bayar baru diberi waktu 2 hari untuk mengambil barang lalu perikatannya muncul, prinsipnya tetap sama jadi ada satu penwaran dan ada satu penerimaan jadi penawaran yang disebut Purchase Order, misalnya saya akan membeli sejumlah sekian dengan harga yang disebutkan dalam Umbrella pada saat yang sama ada penawaran dari pihak Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

25

lain sanggup atau tidak menyediakan barang yang diminta dalam Purchase Order kemudian si penerima Purchase Order mengatakan sanggup, pada saat itu kewajiban dari satu pihak menyerahkan barang sejumlah yang disebutkan maka kewajiban membayar sejumlah harga dari yang disebutkan itu namanya Purchase Order. 7) Bahwa jika dalam proses pemeriksaan permohonan pailit itu sudah dalam proses pemeriksaan ada utang atau kewajiban terhadap debitur lain kemudian terselesaikan apakah persyaratan kepailitan itu masih bisa dikatakan terpenuhi, kalau kita kembali kepada Pasal 1132 KUHPerdata tujuan dipailitkan adalah membayar bersama-sama Debitur lebih dari satu, jadi kalau debiturnya 1 tidak ada lagi pembagian artinya kepailitan tidak berlaku karena bisa dibuktikan lebih dari satu dan utangnya sudah jatuh tempo dan tidak membayar maka itu dikatakan kepailitan, maka proses kepailitan harus dilaksanakan. 8) Bahwa kewajiban yang timbul akibat perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak penjual dan pembeli ketika tidak dilaksanakan maka itu merupakan wanprestasi kemudian wanprestasi tersebut mengakibatkan lahirnya suatu utang kalau kita bicara utang dalam UU Kepailitan utang yang dimaksudkan tersebut oleh kedua belah pihak atau utang tersebut masih dipermasalahkan oleh satu pihak atau kedua belah pihak maka tidak dapat dinyatakan utang dalam obligasi melalui pengadilan baru dikembalikan kepada yang berhak.. 9) Bahwa didalam UU Kepailitan yang dimaksud utang adalah yang tidak dipermasalahkan jadi seperti apa utang yang dipermasalahkan itu seperti apa kita kebali kepada Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUHPerdata dikatakan bahwa sudah berkewajiban dari seorang Debitur dengan harta kekayaannya yang merupakan sumber dasar dari komponen suatu perusahaan ternyata di sebelah kiri harta kekayaannya, dan yang di sebelah kanan adalah memenuhi kewajibannya atau kita katakana si utang sudah mengaku mempunyai utang dengan demikian sudah ada utang harus diajukan permohonan kepailitan. Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

26

10) Bahwa utang yangmasih dipermasalahkan itu pendapat Ahli mungkin kejadian dalam proses wanprestasi tapi tidak hanya wanprestasi jika pada saat itu harus diselesaikan dahulu melalui peradilan umum. 11) Bahwa di dalam Pasal 1 ayat 6 di dalam UU Kepailitan itu diatur mengenai utang dalam kewajibannya yang dinyatakan berupa uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing,pendapat dari Ahli utang yang dimaksud itu apakah utang berupa uang atau berupa barang, kembali pada spikolog asset berupa uang bagaimana kita katakana defenisi assetnya uang jadi sudah dikualifikasikan atau memang pada dasarnya berkewajiban membayar sejumlah uang. 12) Bahwa menurut pendapat Ahli utang menurut UU Kepailitan ada utang berupa uang, jadi yang dikonpensasikan karena tujuannya membayar, apa yang dibayar menerima uang karena adanya suatu perjanjian, misalnya tolong dong saya minta dibuatkan rumah itu adalah kewajiban yang bersifat membangun, kalau ingkar janji maka kita tidak bisa mempailitkan dan berdasarkan itu maka tidak dapat wanprestasi, tetapi berdasarkan awal ganti rugi biaya dan uang kalau ada unsure ganti ruginya yang bisa dibuat kualifikasi maka itu bisa dinyatakan pailit, tapi kalau tidak ada hanya sebatas kewajiban untuk menyelesaikan anggunan bisa dinyatakan pailit. 13) Bahwa didalam defenisi utang dinyatakan utang adalah kewajiban yang dinyatakan artinya tidak harus dalam bentuk uang tetapi dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing itu dapat dikualifikasi. 14) Bahwa menurut pendapat pemohon yang dimaksud dengan utang ini dapat berupa barang tetapi barang tersebut dapat dinilai dengan uang, itu basic dari suatu perikatan pada Pasal 1236 KUHPerdata, Pasal 1239 KUHPerdata dan Pasal 1240 KUHPerdata diawal Pasal 1234 KUHPerdata dikatakan perikatan itu ada 3 jenis yaitu akan menyerahkan sesuatu bisa uang bisa barang tapi kalau kita baca di Pasal 1236 KUHPerdata dikatakan perikatan itu ada 3 jenis yaitu menyerahkan sesuatu bisa uang bisa barang maka penyelesainnya dalam bentuk ganti rugi, biaya dan uang Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

maksudnya apa 27

yang menjadi dasar pada seluruh asset yang dikatakan pada Pasal 1132 KUHPerdata hasil penualan dari seluruh harta kekayaan tersebut dibagi kepada seluruh kreditor dalam bentuk uang bukan barang milik Debitur, maka hasil penjualan dari Debitur berupa asset yag akan dijual, kreditor hatrus bayar jadi apapun juga pada dasarnya pertama kali menerima barang adalah suatu penyerahan, maka untuk permohonan selalu bisa jadi sejumlah uang, bagaimana proses tersebut inilah proses hukum kepailitan karena sengketa uang sampai berapa itu diatur di kepailitan, maka pembuktiannya itu sulit jadi artinya uang dapat dinilai. 15) Bahwa di dalam Pasal 1 ayat 2 utang ini timbul dari perjanjian dan juga UU kemudian mengacu kepada Ahli sampaikan tadi pada Pasal 1234 KUHPerdata dikatakan tiap-tiap perikatan diatur adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau kita berbuat sesuatu di dalam hal ini tidak disebutkan didalam perikatan karena untuk memberikan uang, sesuai Pasal 1236 KUHPerdata kalau kita menyerahkan maka penyelesain ganti rugi, biaya dan bunga meskipun pada awalnya tadi tujuannya akhirnya ada penyelesaiannya tentu ada biaya ganti rugi ketentuan ganti rugi itu bisa diatur dalam perjanjian atau yang kemudian diputuskan oleh pengadilan atau badan arbiterase setelah ada angkanya maka dapat diajukan ke Pengadilan. 16) Bahwa yang dimaksud Pasal 1236 LUHPerdata dan Pasal 1239 KUHPerdata akibat dari suatu perikatan yang mengakibatkan dari pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan tentu ganti rugi tidak dipenuhinya, yang kita sita harta kepailitan setelah disita uangnya untuk membayar jadi pemohon pailit atau penggugat tidak bisa dipaksakan tapi kalau tidak jadi membayar maka penyelesainnya ganti rugi. 17) Bahwa dari perjanjian itu di dalam Pasal 123 KUHPerdata diatur tidak hanya uang, tapi dapat berupa barang dari suatu perikatan pada awalnya uang tapi bisa dengan sejumlah karena kalau masuk wanprestasi harus dilaksanakan, karena sejumlah uang yang belum diselesaikan harus diselesaikan di pengadilan. Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

28

18) Bahwa umbrella agreement suatu perjanian yang memayungi para pihak dengan hubungan kerjasama tapi pelaksanaannya nanti. 19) Bahwa pada saat kesepakatan jual barang sudah tercapai walaupun belum dilakukan pembayaran. Artinya kesepakatan mengenai harga dan barang yaitu perjanjian sudah terjadi yaitu perjanjian beli lalu, perjanjian tersebut lahirnya perikatan, kewajiban buat siapa yaitu untuk si penjual untuk menggunakan barang tersebut dan kewajiban dari si pembeli untuk membayar harga barang tersebut. 20) Bahwa dalam perjanjian jual beli tersebut apabila si penjual tidak menyerahkan barangnya kepada si pembeli apakah hal tersebut dapat menibulkan kewajiban karena kewajiban itu sudah ada untuk menyerahkan barang tidak dilaksanakan. 21) Bahwa dapat dikatakan utang dari penjual kepada pembeli itu bisa dikualifikasikan dengan angka tertentu karena perjanjian tersebut, misalnya kalau anda gagal menyerahkan uang sejumlah 30 juta artinya saya bisa menuntut uang 30 juta plus bunga, kalau sudah ada angkanya maka harus ada penyerahan tersebut kalau tidak ada penyerahan barang tersebut maka tidak bisa dipailitkan karena yang bisa dipailitkan uang. 22) Bahwa sesuai Pasal 1458 KUHPerdata jual beli itu dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar artinya ada jual belinya untuk menyerahkan barang kepada saya. 23) Bahwa seandainya Pemohon tidak menyerahkan barang itu bagaimana menurut pendapat Ahli maka harus wanprestasi maka anda harus baca Pasal 1480 KUHPerdata dalam hal penjual dapat menyerahkan barang sesuai Pasal 1417 KUHPerdata pembeli harus membayar maka ada prosesnya. 24) Bahwa pendapat Ahli mengenai ketentuan dapat dibuktikan dengan kewajiban sederhana menurut Pasal 1 ayat 2 , ada kemungkinan terjadi sengketa maka diselesaikan dulu di pengadilan bukan berarti anda tidak Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

29

punya hak untuk menagih tapi menagihnya melalui forum penyelesaian sengketa. 25) Bahwa artinya menurut pendapat Ahi bahwa apabila tagihan tersebut belum masuk di dalam neraca karena yang paling mudah adalah di dalam perjanjian, sebelum masuk neraca adalah keluar dari kepailitan tetapi belum berarti tidak ada rencana tidak bisa pailit, jadi pembuktiannya bisa, dan Hakim mengatakan jelas sederhana silahkan tetapi bisa juga kalau ada rencana bisa bayar karena pemohon pailit sudah bayar tetapi tidak bisa pailit, jadi kewajiban pemohon dan termohon membuktikannya. 26) Bahwa syarat suatu Debitor untuk dipailitkan adalah harus memiliki 2 orang kreditor karena tercantum pada Pasal 1235 KUHPerdata yaitu secara bersama-sama artinya harus lebh dari 1 Kreditor, dan itu diatur dalam kepailitan karena karena Kreditor ada lebih dari satu itu diatur dalam kepailitan karena Kreditor ada lebih dari satu itu diatur didalam UU Kepailitan. 27) Bahwa saat permohonan pailit diajukan terdapat 2 Kreditor dan minimal 1 utang telah jatuh tempo dapat ditagih, kemudian ditengah jalan setelah permohonan itu pailit ternyata yang satu lagi utangnya dibayar oleh si Debitor apakah itu termasuk bisa dilanjutkan permohonan pailitnya, karena Debitor sudah tidak sanggup membayar karena itu Pemohon salah sendiri. 28) Bahwa artinya walaupun si pembayar telah melakukan pembayaran, walaupun

pemohon

pailit

telah

mendaftarkan

permohonannya

di

pengadilan jadi silahkan anda membayar tapi permohonan pailit bisa dimohonkan. 29) Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 6 UU Kepailitan dan PKPU utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang misalnya dalam bentuk voucher ini berupa barang, apakah jumlah yang seperti ini dapat dinyatakan dalam matra uan, menurut Pasal 46 kita tidak boleh menafsirkan sendiri, bahkan tadi saya katakan ketentuan tentang perikatan bukan dalam bentuk barang karena penafsirannya tidak boleh satu persatu dan penanfsirannya jangan terbalik, dan penafsiran utang Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

30

dapat dikatakan dalam 3 hal yaitu menyerahkan sesuatu, barang sesuatu jadi dikatakan obyek, sedangkan kewajibannya adalah menyerahkan obyek tersebut maka muncullah ganti rugi, biaya dang ganti ruginya bisa 50 ribu dan bisa lebih dari 50 ribu. 30) Bahwa memenuhi Pasal 1 angka 6 UU kepailitan & PKPU atau tidak karena yang dimaksud angka 55 tersebut itu bukan pengertian utang menurut Pasal 1 angka 6, karena utang adalah merupakan kewajiban dan bukan utang jadi kalau dalam bnetuk barang bukan kewajiban adalah utang. 31) Bahwa defenisi Kepailitan dilakukan secara sederhana karena utang itu bisa berupa utang yang diakui ada juga utang yang tidak diakui, sedangkan kalau utang diakui pengertiannya bisa diajukan pailit tapi kalau ada utang yang tidak diakui bisa melalui ada selisih kemudian di dalam mekanisme kepailitan itu dikenai melalui lembaga verifikasi, mengenai pencocokan utang (yang ditanyakan alat ukur apa secara obyektif yang bisa digunakan sehingga penggunaan lembaga sederhana itu tidak dilakukan penafsiran secara berbeda oleh masing-masing Hakim, tapi Ahli sudah katakana di KUHPerdata itu bisa diselesaikan dalam bentuk ganti rugi dari awalnya meskipun menyerahkan sesuatu yang ada hanya perjanjiannya artinya kewajiban yang sudah ditentukan angkanya secara sederhana, sudah terbukti mengenai berapa ganti ruginya maka bisa di verifikasi, kalau itu masih diperdebatkan mengenai masalah masalah perjanjian wanprestasi ini tidak sederhana karena dalam perjanjian tersebut ditentukan besarnya ganti rugi maka itu masuk dalam sedrhana. 32) Bahw kalau tidak sesederhana itu itu tidak dianggap ganti rugi berarti penyelesainnya harus di pengadilan itu tidak sederhana. 33) Bahwa pendapat Ahli kalau selama berlangsungnya kepailitan ada pembayaran dari Debitur kepada salah satu Kreditor sebelum perkara perkara diputus maka itu tidak tercapai adanya konsorium kreditor sehingga hanya ada 1 Kreditor maka berarti tidak dipailitkan karena hanya adanya 1 Kreditor tapi kalau kita lihat dalam PKPU sesuai Pasal 225 itu dilarang pihak Debitur melakukan pembayaran kepada salah satu Kreditor Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

31

tanpa melibatkan Kreditor yang lainnya dan kalau terjadi pembayaran maka pembayarannya yang kita lakukan itu sudah dianggap menjadi batal demi hukum kenapa ada perbedaan mengenai perlakuan ini di dalam PKPU dan di dalam Kepailitan karena yang berbeda PKPU itu sebelum diputus. 34) Bahwa pengertian Ahli sebelum diputus dalam kepailitan maupun PKPU pengertiannya pembayaran ini dilakukan setelah putus boleh maka PKPU dalam status penundaan yang tidak boleh jadi selama persidangan sebelum majelis mengetok palu boleh asal dia melakukan pembayaran tapi begitu diketok palu lalu secara bersama-sama tidak boleh membayar meskipun satu perak. 35) Bahwa contoh kasus persoalannya adalah ketika berkaitan dengan jual beli yang terjadi sudah ada kesepakatan bahwa barang itu baru bisa diambil setelah dilakukan pembayaran, apakah jika si pembeli baru mengirimkan Purchase Order belum melakukan pembayaran, apakah itu sudah timbul kewajban bagi penjual untuk memberikan barang tersebut. Berarti penyerahan itu dilakukan sesudah pembayaran. ii.

Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH.FCBArb, dibawah dumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut: 1) Bahwa pengertian utang dalam Hukum Kepailitan di dalam UU Kepailitan yang berlaku saat ini adalah UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di dalam UU diberikan defenisi atau batas mengenai apa yang dimaksud dangan utang, utang menurut UU adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen yang timbul karena perjanjian atau UU dan wajib dipenuhi dan apabila tidak

dipenuhi

member

hak

kepada

Kreditor

untuk

mendapat

pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor jadi utang menurut pengertian di sini misalnya kewajiban seorang Debitor yang dapat dinyatakan di dalam jumlah mata uang dan kewajiban itu tidak harus dalam bentuk uang, tetapi harus memiliki nilaiekonomis itu yang pertama, yang kedua Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

32

kewajiban itu harus dapat bernilai atau dapat dinyatakan dengan mata uang Indonesia atau mata uang asing jadi tidak harus mata uang Indonesia, menurut Ahli azas hukum yang yang diberlakukan dalam hukum kepailitan seharusnya hanya dibatasi kepada kewajiban yang telah pasti nilainya dan dalam mata uang, jadi kalau baru masih dapat dinilai itukan akan masih menimbulkan dispier ini memang merupakan hal yang masih diselisihkan di kalangan ahli hukum mengenai defenisi utang, karena utang menurut azas kepailitan harus sudah pasti jumlahnya jadi bisa timbul sengketa mengenai nilainya berapa, dan yang lain ada bahwa kewajiban yang secara langsung di dalam UU dikatakan bahwa kewajiban yang baru akan timbul di kemudian hari lalu yang lain kewajiban itu harus ada timbul karena perjanjian atau karena pinjam meminjam karena dalam UU harus ada perjanjian lebih dulu karena sifatnya itu adalah riel bukan perjanjian konsocuer baru akan jadi dengan demikian belum bisa diberikan kepastian. 2) Bahwa pendapat Ahli tidak sependapat dengan Pasal 1 angka 6 dari UU Kepailitan karena itukan kritikan akademis bahwa sebagian hukum positif sudah berlaku jadi kalau melihat dari UU Kepailitan itu sendiri seperti ini. 3) Bahwa pendapat ahli menunda beberapa kali kewajiban yang dimaksud dalam Hukum Kepailitan sama dengan prestasi dalam hukum perdata itu betul, karena pada waktu ingin dibahas ini memang dipersoalkan yang dimaksud kewajiban di sini itu adalah prestasi di dalam perjanjian itu kalau melihat merujuk kepada Pasal 1234 kiab KUHPerdata itukan member sesuatu, melakukan sesuatu itu memang kewajiban prestasi dalam pengertian hukum perdata. 4) Bahwa semua kewajiban atau prestasi itu bisa disebut sebagai utang dalam hukum kepailitan karena kewajiban yang dianggap disini adalah kewajiban yang dapat dinilai dengan uang jadi kalau itu tidak dinilai dengan uang kita wajib, jadi pengertian kewajiban dalam hukum kepailitan bisa tidak kewajiban itu dinilai dengan uang, kalau bisa dinilai


33

dengan uang lalu berapa dinilainya itu yang dikatakan sederhana tapi sepanjang tidak bisa dnilai dengan uang itu susah. 5) Bahwa sebelum dilakukan pengiriman atau pengambilan barang yang telah dipesan itu ada ketentuan harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu permasalahannya adalah ketika Kreditor sudah menerbitkan Purchase Order berdasarkan perjanjian kerjasama yang sekedar sudah disepakati tapi kemudian tidak dikirimkan oleh Debitor dengan alasan Debitur

harus

perlu

melakukan

evaluasi

lebih

dulu

itu harus

dipersyaratkan dengan perjanjian hak. 6) Bahwa sampai penghentian kartu oleh Debitor apakah itu sudah termasuk kewajiban yang dapat disebut sebagai utang dalam kepailitan, kalau Ahli melihat perjanjian itu baru akan menjual dan akan menajdi masuk konsensus belum riel, yang kedua yang ahli lihat bahwa perjanjian itu mengandung syarat

hak tanggung

atau dipenuhi dulu dalam bidang

keuangan disepun pershen sepertinya halnya kalau perjanjian kredit, misalnya Bank setuju untuk membelikan kredit lalu dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit tapi perjanjian kredit itu mengandung syarat tanggung atau kondisien preuiden [kondisi prudence- catatan dari peneliti] bahwa Debitor hanya bisa menggunakan kredit untuk melakukan terhadap kreditnya apabila sudah dipenuhi misalnya saja menyerahkan sertifikat tanah yang menjadi anggunan menyerahkan ijin mendirikan proyek sudah diikat jaminannya jadi belum menimbulkan kewajiban bagi bank untuk memberikan kredit sepanjang syarat tanggung belum dipenuhi dan juga belum menimulkan hak bagi Debitor untuk mnerima uang dari Bank, sebelum dia memenuhi hak tanggungannya dan dilihat di sini bahwa perjanjian yang seperti itu baru merupakan perjanjian akan menjual dan akan membeli sepengetahuan Ahli harus ada Purcahse Order harus ada evaluasi yang memberikan voucher tadi dengan demikian belum terjadi utang piutang dan sudah terjadi perikatan akan menjual dan akan membeli tapi belum terjadi jual beli, kalau belm terjadi jual beli maka itu akan ada sesuatu kewajiban yang dapat dijadikan uang maka belum riil. Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

34

7) Bahwa dalam hukum perikatan apakah itu sudah menimbulkan kewajiban bagi Debitor karena kewajiban itu setelah adanya persyaratan itu ditangguhkan contohnya Bank akan hancur karena bank sudah mempunyai kewajiban untuk menyediakan kredit atau memberikan kredit. 8) Bahwa didalam satu syarat dalam permohonan pailit adalah diajurkan dengan syarat adanya minimal 2 Kreditor maka salah satunya telah jatuh tempo dan jika dalam proses permohonan itu di putus oleh Majelis Kreditor lain itu kemudian sudah ada penyelesaiannya terhadap Kreditor lain sehingga dalam permohonan itu tinggal 1 Kreditor lain, karena pada waktu permohonan pernyataan pailit itu diajukan itu ada 2 tetapi dalam perjalannya tinggal 1 itu sudah tidak lagi terpenuhi maka permohonan pailit harus ditolak karena hanya 1 Kreditor, sedangkan dalam UU Kepailitan mengatakan minimal 2 Kreditor, bahwa 2 Kreditor itu tidak perlu karena sudah jatuh waktu kreditnya, karena menurut UU Perbankan hal seperti ini seharusnya masuk ke dalam UU Perdata biasa. 9) Bahwa penjelasan ahli yang dimaksud dengan utang menurut UU No. 37 Tahun 2004 itu harus dalam pengertian luas, dulu diartikan tidak jelas dalam UU yang lama, itu dibuat dalam perincian utang menurut hukum dalam arti prestasi maka utang dalam pengertian pinjammeminjam itu dalam arti sempit dan sekarang ini utang dalam arti luas. 10) Bahwa yang dimaksud dengan utang dalam arti luas contohnya misalnya saja menyerahkan barang yang telah disepakati , kemudian sebelumnya nilai dari barang itu masuk dalam utang sebagai kompensasi misalnya karena suatu perjanjian yang lain dalam bentuk menyerahkan mobil dan mobil itu pinjaman,lalu mobil ini dipinjam oleh yang bersangkutan hilang, lalu bersepakat akan diganti dengan mobil lain, lalu mobil itu dinilai berapa atau tidak dinilai atau belakangan dinilainya itu sudah merupakan kewajiban karena di sini dikatakan utang adalah kewajiban. 11) Bahwa tidak hanya timbul dari perjanjian utang piutang misalnya ganti rugi karena pencemaran lalu diputuskan oleh Hakim tapi yang mencemarkan uang harus mengganti misalnya 10 milyar itu timbul karena Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

35

undang-undang karena sebelumnya tidak ada perjanian tetapi undangundang menetapkan timbulnya perikatan. 12) Bahwa kewajiban itu tidak harus dalam bentuk uang tetapi dalam bnetuk barang karena kewajiban memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu jadi tidak selalhu uang. 13) Bahwa pendapat Ahli contoh mengenai utang adalah kewajiban yang dapat dikatakan dalam jumlah uang misalnya anda harus disepakati kalau tidak diminta kepada apreasi untuk menentukan nilai mobil itu jadi sesuatu yang tidak bisa dini;lai susah dan tidak termasuk. 14) Bahwa di dalam ketentuan di dalam Pasal 1458 KUHPerdata jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak ketika orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dari harganya belum dibayar tetapi

perjanjian itu perjanjian yang bersyarat belum riel jadi kalau

membaca pasal-pasal bersyarat maka itu belum timbul kewajiban sebelum syarat-syarat itu terpenuhi jadi memang benar suatu perjanjian jual beli ada perjanjian riel sepanjang memang itu bukan persyaratan yang bersyarat contohnya kalau perjanjian kredit yang memakai syarat-syarat itu bukan perjanjian yang riel. 15) Bahwa suautu barang tersebut dapat dinyatakan dalam sejumlah uang sesuai dengan defenisi uang menurut UU Kepailitan contoh voucher apakah ini termasuk dalam defenisi, dan voucher ini dapat dinyatakan dalam jumlah uang itu memang sudah punya nilai uang. 16) Bahwa pendapat Ahli mengenai ketentuan Pasal 8 ayat 4 UU Kepailitan, secara sederhana Pasal 8 ayat 4 UU Kepailitan Permohonan pernyataan palit harus dikabulkan apabila keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk menyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi. Yang harus dinilai sederhana atau tidak sederhana itu siapa karena penelian kewenangan ada pada Majelis Hakim jadi hakim yang menentukan sederhana atau tidak, menurut ahli hukum keuangan yang namanya kepailitan sudah itu sudah tidak mungkin sederhana misalnya saja kreditifikasi atau Pasal 1249 tidak bisa Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

36

dinyatakan pailit sedangkan pembulktiannya ruwet sekali, kalau memang itu ruwet ditolak oleh hakim,sedangkan yang namanya kepailitan itu meletakkan sifat umum terhadap harta benda Debitor menurut azas kepailitan secara umumnya itu asset dari Debitor itu harus kecil dari utangnya kalau misalnya jumlahnya banyak itu tidak harus diapilitkan tetapi UU tidak menentukan begitu jadi merupakan kristik defenisi terhadap kepailitan sedangkan di luar negeri di nilai lebih dahulu kekakayaan Debitor kalau memang sangat kurang diabndingkan dengan jumlah uatngnya, baik nasional maupun internasional dinyatakan pailit bahkan bisa memohon untuk dipailitkan semuanya itu tergantung kepada Majelis Hakim yang menentukan sederhana atau tidak. 17) Bahwa yang dimaksud sederhana itu tergantung Hakim yang menilainya ahli tidak tau (Pasal 8 ayat 5 UU Kepailitan: yang dimaksud dengan sederhana adalah ada fakta 2 atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar itu juga dianggap bertentangan dengan defenisi utang sendiri yang dapat ditagihkan karena itu sudah bisa diajukan permoonan pailit), kontijen sangat bertentangan. 18) Bahwa apabila masih terjadi perbedaan sejumlah utang yang diajukan oleh pemohon pailit artinya diperdebatkan apakah itu masih bisa diajukan permohonan pailit tapi kalau hakimnya yang menentukan ini harus ada nilainya dulu baru hakim mengatakan kita bersepakat untuk apresiasi untuk menilainya. 19) Bahwa yang menyelesaikan atau yang memutus itu dinilai oleh Majelis Hakim Niaga tentunya dari Hakim dan menunjuk apresial untuk menentukan berapa nilainya kalau tidak yang kedua sepakat untuk menunjuk penilai bahwa anda harus sudah terima berapapun penilainnya karena hakim sendiri mengenai arbiterasenya tidak tau bagaimana cara metodenya yang tidak gampang. 20) Bahwa mengenai Kreditor lain bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit minimal harus ada 2 orang Kreditor dan 1 utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kalau Kreditor lain ,masih berjalan. Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

37

21) Bahwa menurut Ahli apabila selama proses perkara permohonan pailit tidak berjalan kemuadian ada Kreditor yang diajukan pailit sudah sudah memenuhi persyaratan karena setelah Kreditor melunasi dia tidak lagi menjadi Kreditor dan tidak lagi menjadi itung-itungan jumlah Kreditor dan sudah tidak lagi memenuhi syarat lalu bagaimana jalannya ke pengadilan perdata biasa. 22) Bahwa Ahli saat ini selaku Arbiter juga apakah melakukan suatu perbuatan yang feer [fair-catatan dari peneliti]artinya pada saaat permohonan pailit kemudian ditengah perjalanan Kreditor yang satu sudah membayar kalau itu harus feer karena sudah tidak

lagi memenuhi

persyatan kepailitan. 23) Bahwa contoh Ahli membeli sebuah ballpoint di took yang Ahli beli itu ballpoint merek Montblanc karena saksi ahli percaya dengan toko tersebut Ahli cukup melihat luarnya saja, tetapi setelah barang tersebut dibeli dan kemudian Ahli bawa pulang ke rumah ternyata setelah dibuka barang tersebut bukan ballpoint Montbalanc itu namanya Penipuan itu harus ke pidana dan itu ada Undang Undang Perlindungan Konsumen. 24) Bahwa contoh isi kartu prima dari luar dan dalamnya isinya lain bukan kartu prima tapi kartu AS itu sudah termasuk unsur penipuan karena di dalam dan di luar kartunya tidak sama. 25) Bahwa untuk menempatkan suatu posisi wanprestasi di dalam perjanjian tidak melaksanakan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, katakanlah dalam perkara ini wanprestasi karena tidak melakukan sesuatu, dalam hal ini tidak terjadi fakta semacam ini tentunya ada 2 pilihan apakah ini harus digugat melalui perbuatan wanprestasi melalui peradilan umum dan kapan ini melalui proses kepailitan, jadi pendapat Ahli mengenai suatu wanprestasi terhadap perbuatan untuk melakukan sesuatu kapan itu harus digugat melalui dan kapan melalui pengadilan niaga itu batasnya bagaimana kira-kira, pendapat Ahli sebagai lexspesialis [lex specialcatatan dari peneliti] tapi sebagai pelaksanaan dari Pasal 1331 KUHPerdata seharusnya tidak boleh ada perbedaan dan diatur secara Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

38

khusus sehingga dilihat dari pilisofinya [filisofi-catatan dari peneliti] bahwa UU Kepailitan merupakan pelaksanaan dari ketentuan yang mengatakan bahwa kekayaannya dalam hal ini Kreditor yang banyak maka diaturlah dengan ketentuan menurut UU Kepailitan seharusnya ketentuan-ketentuan di dalam UU tidak boleh bertentangan dengan hukum perjanjian dalam KUHPerdata, tetapi kalau terjadi itulah yang dikatakan cacat hukum jadi pendapat Ahli memenuhi persyaratan pada kepailitan bahwa harus mempunyai lebih dari seorang Kreditor. 26) Bahwa kalau menurut Ahli kalau sudah masuk kepailitan harus dinilai oleh pengadilan niaga, apa ini memenuhi persyaratan atau tidak, kalau tidak harus ditolak tetapi tidak berarti tetapi tidak berarti dia tidak mempunyai haknya lagi, contoh banyak terjadi di Bank bahwa nasabah ini memperoleh kredit yang besar sekali katakana saja Trilyun berjalan dengan lancer bunga dipenuhi dia kemudian terlambat membayar tagihan telepon, tagihan listrik itu jua wanprestasi itu sudah tidak membayar kepada Kreditor itu bisa masuk pailit tetapi syarat biasa. 27) Bahwa tuntutan untuk membuat lukisan atau untuk membuat lagu itukan sudah bisa dinilai dalam kontrak itu harus melalui perdata tetapi untuk melakukan sesuatu ataukah langsung melakukan gugatan pailit, kalau dilihat dari itu saja harus ke perdata tetapi kalau dia memang takut bahwa nanti ada mungkin ke pailit tapi sekarang ada penilaian kalau menurut Ahli bisa ke perdata bisa pailit yaitu kemana dulu harus masuknya. 28) Bahwa perdebatannya mengenai ada atau tidak adanya utang, apakah ini masih merupakan kewenangan dari pengadilan niaga atau kewenangan pengadilan negri, kalau itu perkara kepailitan tentu masalahnya ada atau tidak yang disebut utang, itu harus dibuktikan dulu bahwa utang itu memang ada jadi sebelum diperiksa itu mengenai utang dulu kalau menurut Ahli adalah kewenangan Hakim Niaga. 29) Bahwa kalau menurut Ahli itu kewenangan Hakim Pengadilan Niaga lalu utangnya dalam bentuk apa melakukan sesuatu ada nilainya atau tidak kita tunjuk apresel [apraisal/penilai -catatan dari peneliti] dari pengadilan Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

39

itupun kewenangan dari Majelis Hakim mau menunjuk atau tidak karena perintah dari UU dengan demikian Majelis Pengadilan Niaga harus menunjuk apreisel itu merupakan pengisian kekosongan saja. 30) Bahwa voucher tersebut merupakan kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang, karena Ahli tidak bicara mengenai perjanjiannya ada nilainya tidak tapi hanya dilihat dari voucher tersebut Ahli member pendapat itu kewajiban. 31) Bahwa pendapat Ahli apabila ada suatu perusahaan pailit di mana perusahaan yang dimohonkan pailit ini assetnya sangat besar katakanlah pertahun bisa 10 Milyar, sedangkan alasan daripada pengajuan pailit adalah defenisi dari utang itu dan apabila dinilai dengan uang itu sangat kecil hanya 5 milyar sedangkan asset yang dimiliknya sangat besar, bahwa didalam UU Kepailitan ini tidak dibedakan mengenai besar kecilnya utang dan dibandingkan dengan asset karena yang bisa diajukan pailit itu kerena memang Kreditor tidak bisa membayar utang dari kekayaan perusahaan Kreditor tersebut itu sudah diatur.

Rangkuman : 1. Putusan No. 48/ PAILIT/2012/PN. Niaga. Jkt.Pst telah sah karena semua unsur yang tercantum dalam HIR terpenuhi, misalnya disumpahnya saksisaksi, dokumen yang dilegalisir sesuai yang dipersyaratkan oleh Undang Undang. 2. Saksi yang diajukan adalah Pemohon dan Termohon Pailit, yaitu saksi fakta, dan saksi Ahli . 3. Beban pembuktian berlaku asas audit et alterum partem, yaitu semua pihak harus diperlakukan sama. 2. Analisa putusan dalam kaitannya dengan Aspek Hukum Material. Putusan No. 48/ PAILIT/2012/PN. Niaga. Jkt.Pst mencantumkan secara tegas (eksplisit) dasar gugatan Pemohon Pailit


40

a. Ada 2 Purchase Order yaitu No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000027, tanggal 20 Juni 2012 berjumlah Rp. 2. 595.000.000 (Dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tanggal 21 Juni 2012 berjumlah Rp. 3.025.000.000 (Tiga milyar dua puluh lima juta rupiah), yang telah jatuh tempo yang tidak dibayar oleh Termohon Pailit. b. Somasi Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit. c. Selain itu utang

Termohon pailit kepada kreditur lain, yaitu PT. Extent Media

Indonesia dengan Invoice No.INV-TSEL.012/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 sebesar Rp. 21.031.561.274 telah jatuh tempo pada tanggal 08 Juni 2012 dan Invoice No.INV-TSEL.013/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 sebesar Rp. 19.294.652.520 yang telah jatuh tempo 08 Juni 2012. d. Somasi Kreditur lain, selain Pemohon Pailit. Pemohon Pailit dalam megajukan permohonan pailit memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1 ) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Utang (UUK-PKPU), yaitu Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Dalam kasus ini yang mengajukan permohonan pailit adalah salah satu Kreditur Termohon Pailit, yaitu PT Prima Jaya Informatika yang sesuai dengan bukti yang diajukan mempunyai tagihan kepada Termohon Pailit yang sudah jatuh tempo, dan syarat lebih dari satu Kreditur yang piutangnya sudah dapat jatuh tempo atau waktu dan dapat ditagih, yaitu PT. Extent Media Indonesia. Syarat materil sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 UU 2 ayat (1), untuk mengajukan permohonan pailit sudah terpenuhi. 1. Adanya 2 Kreditor, yaitu PT Prima Jaya Informatika dan PT. Extent Media Indonesia. 2. Ada utang jatuh waktu, a. Purchase Order No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000027, tanggal 20 Juni 2012 berjumlah Rp. 2. 595.000.000 (Dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).


41

b. Purchase Order No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tanggal 21 Juni 2012 berjumlah Rp. 3.025.000.000 (Tiga milyar dua puluh lima juta rupiah). c. Invoice No.INV-TSEL.012/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 sebesar Rp. 21.031.561.274 telah jatuh tempo pada tanggal 08 Juni 2012 dan Invoice No.INVTSEL.013/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 sebesar Rp. 19.294.652.520 Putusan

memuat

pertimbangan

hukum

yang

memadai

terkait

dasar

gugatan/tuntutan/permohonan yang diajukan para pihak. Dasar hukum putusan Hakim yang terkait permohonan pailit No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, yaitu a. Alat-alat bukti yang telah diberi oleh Pemohon dan Termohon Pailit sebagaimana yang telah diuraikan dalam nomor 1; Pasal 1888 KUHPerdata, yaitu kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada Akta asli itu ada maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukannya. b. Majelis Hakim berpendapat Termohon Pailit mempunyai utang kepada Pemohon Pailit sebesar Rp. 40.326.213.794.(Empat puluh milyar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang dibultikan dalam 2 Purchase Order. c. Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Pailit tidak dapat membuktikan telah melakukan pembayaran utang sebagaimana yang disebut kepada Pemohon Pailit dan Kreditur lainnya, yaitu PT. Extent Media Indonesia walaupun telah dilakukan Somasi. d. Majelis Hakim berpendapat syarat untuk dinyatakan Pailit telah terpenuhi, yaitu harus adanya 2 Kreditur dan 1 utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan pendapat para Ahli. Dasar pertimbangan atau hukum dari Majelis Hakim berdasarkan Pasal 2 ayat (1), yaitu adanya 2 Kreditur dan1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun Majelis Hakim tidak memperhatikan sanggahan atau bantahan dari Termohon Pailit, yaitu a. yang menyatakan tidak ada utang antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit. Artinya jika tidak ada utang, berarti tidak ada dasar hukum atau alas hukum (ongegrond) untuk Pemohon Pailit untuk menggugat Termohon Pailit.


42

b. Majelis Hakim seharusnya menjelaskan defenisi dari utang, karena menurut Termohon Pailit, pokok sengketa adalah pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dan sama sekali tidak terkait dengan adanya utang maupun kewajiban yang dapat dinyatakan dengan uang. c. Defenisi Purchase Order atau Perintah Pembelian atau surat Pemesanan Barang yang diterbitkan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit, adalah bukan merupakan bukti adanya utang ataupun kewajiban Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit. d. Salah satu dasar selain harus ada utang,adanya kepailitan karena Termohon Pailit tidak mampu bayar (insolvency), bukan menolak bayar, karena Termohon Pailit memiliki laba sebesar Rp. 12.823.670.058.017 (Dua belas trilyun delapan ratus dua puluh tida milyar enam ratus tujuh puluh juta lima puluh delapan ribu tujuh belas rupiah). Defenisi insolven secara umum merupakan keadaan suatu perusahaan yang kondisinya aktivanya lebih kecil dari passive (M. Hadi Shubhan, 2012 : 144). Konsep hukum dalam perkara pailit ini adalah a. Adanya 2 kreditor; b. adanya 1 utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih; ini adalah konsep dalam UUK-PKPU namun menurut peneliti harus ada satu konsep lagi yang harus diatur, yaitu Debitor dalam keadaan tidak mampu bayar (insolvency), bukan Debitor yang menolak bayar karena sanggahan tertentu. Konsep atau prinsip ini harus menjadi syarat karena putusan pailit akan berdampak pada harta Debitor, dalam hal ini Perseroan Terbatas. Perseroan mempunyai tanggung jawab baik kepada pemegang saham, konsumen, pihak yang terlibat bisnis dengan Perseroan itu sendiri, bahkan masyarakat sebagai stakeholders. Majelis Hakim membuat putusan hanya berdasarkan UUK-PKPU dan KUHPerdata, walaupun kasus ini memerlukan penemuan hukum baru, karena beberapa alasan, yaitu : a) Salah satu dasar gugatan pailit, adalah adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, utang ini disanggah oleh Termohon Pailit. Artinya tidak ada utang, tidak ada permohonan pailit. b) Laba Termohon Pailit jauh lebih besar dari utang kepada Pemohon Pailit. Nilai utang Telkomsel kepada Pemohon Pailit, yaitu PT Prima Jaya Informatika sebesar Rp 5,3 miliar, sedangkan total laba bersih Telkomsel pada 2011 lalu yang sebesar Rp 12,8 Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

43

triliun. dant asset anak usaha Telkom yang sebesar Rp 58,7 triliun. Walaupun UU KPKPU tidak mepertimbangkan ratio laba atau harta kekayan Debitor dengan utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Ada 3 aliran hakim di kenal dalam praktik hukum, yaitu : 1. Aliran Legisme Aliran legisme selalu berpreposisi bahwa perundang-undangan adalah lengkap dan sempurna, sehingga semua persoalan hukum sudah tercakup di dalamnya. Hakim sangat terikat oleh rumusan perundang-undangan. Hakim dalam kasus PT Prima Jaya Informatika dan PT Telkomsel, menurut analisa peneliti menganut aliran legisme. Hakim tidak berupaya menemukan penafsiran baru dalam defenisi utang yang merupakan salah satu unsur untuk mengajukan permohonan pailit. 2. Aliran Freie Rechtsbewegung Aliran ini mengajarkan bahwa hakim adalah bebas karena tugas hakim menciptakan hukum dan jauh lebih penting memahami yurisprudensi. Hakim bebas untuk menggunakan perundang-undangan atau tidak dalam melaksanakan tugasnya, karena tugas utama hakim adalah menciptakan hukum. 3. Aliran Rechtsvinding Menurut aliran ini hakim bebas untuk menyelaraskan perundang-undangan dengan kondisi riil masyarakat. Kebebasan ini tidak boleh melewati batas-batas perundangundangan. Hakim terikat untuk tidak keluar dari batas-batas perundang-undangan, namun hakim diberi kebebasan menyelaraskan perundang-undangan, terutama yang sudah ketinggalan jaman. Hakim mempunyai kewajiban untuk melakukan penemuan hukum, Hakim harus melakukan penafsiran sehingga putusan yang diberikan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, baik itu Pemohon Pailit (Penggugat), Termohon Pailit (Tergugat), dan juga masyarakat. Tugas Hakim tidak saja menerapkan UUK-PKPU tapi harus mempunyai kemampuan untuk menafsirkan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Roscoe Pound. Menurut Roscoe Pound, dalam mengadili suatu perkara menurut hukum ada 3 langkah yang harus dilakukan, yaitu Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

44

1) Menemukan hukum, menetapkan manakah yang akan diterapkan di antara banyak kaidah di dalam sistem hukum, atau jika tidak ada yang dapat diterapkan, mencapai satu kaidah untuk perkara itu (yang mungkin atau tidak mungkin dipakai sebagai satu kaidah untuk perkara lain sesudahnya) berdasarkan bahan yang sudah ada menurut sesuatu cara yang diunjukkan oleh sistem hukum. 2) Menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkan secara demikian, yaitu menentukan maknanya sebagaimana ketika kaidah itu dibentuk dan berkenan dengan keluasannya yang dimaksud. 3) Menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian. (Roscoe Pound, 1982 : 52). Pendapat Roscoe Pound ini harus menjadi acuan Hakim sebagai Hakim yang professional, yang dapat menjadi acuan bagi penegakkan hukum, terutama kasus pailit, sehingga tercapai keadilan bagi Pemohon Pailit, Termohon Pailit dan masyarakat luas. Tujuan hukum adalah kemanfaatan karena adanya keadilan. Pendapat Mochtar dalam buku Shidarta, “hukum sebagai alat (tool) menjadi hukum sebagai sarana (instrument) untuk membangun masyarakat. Peraturan hukum tertulis (baik perundang-undangan maupun yurisprudensi), dan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. (Sidharta, 2013 : 332). Jika tidak maka Het recht hinkt achter de feiten aan: hukum selalu berjalan tertatihtatih di belakang peristiwa konkret. Oleh sebab itu, cepat atau lambat, undang-undang akan tertinggal oleh fakta. Jurang ketertinggalan itu kian melebar seiring dengan berubahnya tatanan sosial tempat hukum itu hidup di dalam alam kenyataannya. Di sinilah terjadi legal gap antara hukum di atas kertas (law in the books) dan hukum yang hidup dalam kenyataan (law in action; the living law). Dalam praktik di ruang-ruang pengadilan, kesenjangan (gap) yang terjadi ini harus disiasati oleh hakim. Hakikat dari tindakan untuk menyiasati kesenjangan inilah yang disebut dengan penemuan hukum (rechtsvinding). Kesenjangan-kesenjangan ini, dalam kaca mata penganut legisme, merupakan anomali dalam penegakan hukum. Anomali adalah sesuatu yang buruk karena ia berpotensi menggerogoti kewibawaan hukum.(Sidharta, 2011 : 3).


45

Kesenjangan hukum dalam kasus ini adalah penafsiran ulang yang disebut utang,dan perbedaan antara tidak mau bayar (wanprestasi) dengan tidak mampu bayar (insolvency) yang harus ditafsirkan oleh Hakim. Rangkuman 1. Pemohon Pailit dalam megajukan permohonan pailit memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1 ) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Utang (UUK-PKPU), yaitu ada 2 kreditor; utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. 2. UUK-PKU tidak mengatur tentang bagaimana jika laba atau asset Termohon Pailit jauh lebih besar dari utang yang menjadi dasar gugatan Pemohon Pailit. 3. Defensi utang, perbedaan tidak mau bayar (wanprestasi) dengan tidak mampu bayar

(insolvency)

perlu

ditafsirkan

kembali

oleh

Hakim

mengingat

perkembangan hukum yang tumbuh di dunia bisnis, agar tidak terjadi gap atau kesenjangan hukum 4. Hakim

menganut

aliran

legisme,

walaupun

hukum

bisnis,

mengalami

perkembangan yang tidak bisa diikuti oleh hukum, sehingga terjadi beberapa permasalahan dalam penerapan hakum, yaitu aturan hukum yang kabur. Aturan hukum yang kabur, yaitu defenisi utang dalam kasus ini tidak dilakukan oleh Hakim. Menurut peneliti Hakim yang menangani permohonan pailit adalah Hakim yang menganut aliran rechtvinding. 3.

Analisa putusan dalam kaitannya dengan Aspek Filosofi Penjatuhan Putusan Filosofi dasar hukum terkait dengan perkara pailit hanya 2, yaitu diterima atau ditolak permohonan pailit. Berbeda dengan kasus perdata, selain pembayaran ganti rugi dalam kasus wanprestasi juga ada bunga jika gugatan diterima. Namun akibat hukum dari putusan pailit adalah adanya akibat hukum baru mengenai kekayaan debitor apabila permohonan pailit diterima. Aspek filosofis putusan 48/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Ps menurut a. Aspek Ontologis


46

Aspek ontologis penjatuhan putusan, ialah ditolak atau dikabulkan permohonan. Pailit dari pemohon pailit (Kreditor). Putusan dalam kasus ini diterima Permohonan Pailit dari Pemohon Pailit. b. Aspek Epistemologi Aspek epistemologi penjatuhan putusan, metode yang digunakan dalam mengambil keputusan dengan penafsiran isi dari UU PKPU, terutama Pasal 2 ayat (1). c. Aspek Aksiologi Aspek aksilogi penjatuhan putusan permohonan pailit adalah untuk mencapai kepastian yang berkeadilan sehingga tercapai manfaat bagi Pemohon dan Termohon Pailit. Jenis dan bobot sanksi dalam putusan tidak sesuai dengan perbuatan hukum. Gugatan Pemohon Pailit dan sanggahan Termohon harus diperlakukan sama. Dalam putusan ada beberapa catatan dari peneliti, yaitu a. Dalam putusannya Majelis Hakim kurang memperhatikan sanggahan dari Termohon, b. Ratio laba Termohon Pailit

sebesar Rp. 12.823.670.058.017 (Dua belas trilyun

delapan ratus dua puluh tida milyar enam ratus tujuh puluh juta lima puluh delapan ribu

tujuh

belas

rupiah)

dibandingkan

utang

Termohon

sebesar

Rp.

40.326.213.794.(Empat puluh milyar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) menunjukkan bahwa Termohon Pailit bukan perusahaan yang gagal atau tidak mampu membayar utang (insolvency) namun menolak membayar dengan alasan tidak ada utang yang jatuh tempo. Pemeriksaaan perkara oleh Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 301 UUK-PKPU, yaitu a. Pengadilan Niaga memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan hakim majelis. b. Dalam hal menyangkut perkara lain di bidang perniagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 300 ayat (1), Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Pengadilan Niaga dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti dan Juru Sita (Rahayu Hartini, 2008 : 259-260). Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

47

c. Perkara pembayaran utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang fakta dan keadaannya tidak dapat dibuktikan secara sederhana maka perkara tersebut tidak dapat diajukan sebagai perkara kepailitan kepada pengadilan niaga karena perkara yang demikian itu merupakan yuridiksi dari pengadilan biasa (Sutan Remy Sjahdeini, 2010: 148). Menurut John Rawls, ada 2 prinsip keadilan (two principles of justice), 1. Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others. 2. Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be everyone‟s advantage, and (b) attached to positions and offices open to all. (John Rawls, 1971: 60). Kepentingan untuk memberi kepastian hukum yang berkeadilan dalam kasus kepailitan, karena kasus kepailitan adalah kasus yang berhubungan dengan dunia usaha. Dunia usaha adalah penunjang perekonomian suatu negara. Karena adanya kesenjangan antara dunia usaha dan hukum, dalam hal ini putusan Hakim, akan menghambat perekonomian negara itu sendiri, “the lack of an effective legal framework has been a major factor in the continued stagnation of many countries.” (Leonard J. Theberce, 1980. Vol. 9:231 : 232). Nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan belum diperoleh semua pihak dalam perkara ini. Pihak Pemohon Pailit yang memperoleh keadilan, dan kemanfaatan karena permohonan pailitnya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan kepastian hukum belum tercapai karena pihak Termohon melakukan kasasi ke Mahkamah Agung.


48

Rangkuman 1. Filosofi dasar hukum terkait dengan perkara pailit hanya 2, yaitu diterima atau ditolak permohonan pailit. Berbeda dengan kasus perdata, selain pembayaran ganti rugi dalam kasus wanprestasi juga ada bunga jika gugatan diterima. Namun akibat hukum dari putusan pailit adalah adanya akibat hukum baru mengenai kekayaan debitor apabila permohonan pailit diterima. 2. Jenis dan bobot sanksi dalam putusan tidak sesuai dengan perbuatan hukum. Gugatan Pemohon Pailit dan sanggahan Termohon harus diperlakukan sama. 3. Nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan belum diperoleh semua pihak dalam perkara ini. Pihak Pemohon Pailit yang memperoleh keadilan, dan kemanfaatan karena permohonan pailitnya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan kepastian hukum belum tercapai karena pihak Termohon melakukan kasasi ke Mahkamah Agung.

4. Analisa putusan dalam kaitannya dengan Aspek Penalaran Hukum Adanya keruntutan antara cara bernalar mulai dari penerapan hukum acara, hukum material, dan filosofi penjatuhan sanksi dalam putusan. Dasar putusan hakim adalah a. alat bukti yang yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon Pailit yang memenuhi persyaratan yang diisyaratkan dalam Hukum Acara Perdata, namun dalam perkara ini Hakim mengabaikan sanggahan Termohon Pailit. b. menurut Majelis Hakim syarat kepailitan telah terpenuhi, yaitu adanya 2 kreditur dan 1 dari utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun dalam perkara ini sanggahan Termohon Pailit mengatakan tidak ada utang, sehingga tidak ada dasar untuk menjatuhkan Pailit


49

c. filosofi penjatuhan sanksi dalam kepailitan, yaitu diterima atau ditolak permohonan pailit Pemohon, dalam perkara ini permohonan pailit Pemohon Pailit diterima oleh Majelis Hakim. Argumentasi yang dibangun oleh hakim menunjukkan adanya keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya, sesuai dengan gugatan Pemohon Pailit namun kurang mempertimbangkan sanggahan Termohon Pailit yang diwujudkan dalam bukti surat, saksi ahli dan ratio antara laba Termohon dengan utang yang digugat pailit oleh Pemohon pailit. Dalam putusan tersebut tidak ditemukan adanya penemuan hukum baru. Rangkuman : 1. Adanya keruntutan antara cara bernalar mulai dari penerapan hukum acara, hukum material, dan filosofi penjatuhan sanksi dalam putusan. 2. Argumentasi yang dibangun oleh hakim menunjukkan adanya keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya, sesuai dengan gugatan Pemohon Pailit namun kurang mempertimbangkan sanggahan Termohon Pailit yang diwujudkan dalam bukti surat, saksi ahli dan ratio antara laba Termohon dengan utang yang digugat pailit oleh Pemohon pailit. 3. Dalam putusan tersebut tidak ditemukan adanya penemuan hukum baru. 4.

G. Simpulan dan Rekomendasi 1. Simpulan a. Putusan 48/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst mengabulkan permohonan Pemohon Pailit dengan pertimbangan terpenuhinya unsur Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. b. Hakim tidak menerima fakta yang disampaikan oleh Termohon Pailit, yang mempunyai laba perusahaan sebesar Rp. total laba bersih PT Telkomsel pada 2011 sebesar Rp 12,8 triliun. dant aset anak usaha Telkom yang sebesar Rp 58,7 triliun dibandingkan dengan tagihan Pemohon Pailit sebesar Rp. 5,8 miliar. c. Tidak ada perbedaan pertimbangan putusan Hakim berhubungan dengan kemampuan dan ketidakmauan Termohon Pailit untuk membayar utangnya. Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

50

2. Rekomendasi a. Ada banyak kelemahan dari UUK- PKPU salah satu terlihat dalam kasus yang diputuskan dengan 48/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Ps. UU ini tidak membedakan apakah Termohon Pailit itu tidak mampu bayar (insolvency) atau tidak mau bayar (wanprestasi), jadai perlu ada penasiran Hakim dalam mengatasi kekaburan hukum. b. Hakim perdata adalah pasif,maka perlu ada perubahan dalam UUK-PKPU untuk mengatasi kekaburan hokum. c. Pailit adalah permohonan sehingga putusan Hakim bersifat penetapan. Hal ini merupakan kekurangan, karena permohonan mengisyaratkan tidak adanya sengketa. Padalah pailit itu ada karena adanya sengketa terhadap perjanjian antara Pemohon dan Termohon Pailit.

H. Daftar Pustaka Beraho, Enoch K. & Richard Elisu. Influence Of Country Culture On Bankruptcy And Insolvency Legal Reform Management. International Journal of Manasement & Information Systems - Second Quarter 2010 Volume 14, Number 2. Comino, Vicky. Effective Regulation By The Australian Securities And Investment Commission : The Civil Penalty Problem. Melbourne University Law Review. 2009. Cooter, Robert. Thomas Ulen. Law and Economics. 2nd Edition. Addison-Wesley. 1996. Fiedmann, W. (terjemahan Mohammad Arifin). Teori dan Filsafat Hukum. Rajawali. Jakarta. 1990.

Buku 2. CV

Fuady ,Munir. Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010. Fuller, Lon L. The Morality Of Law. Yale University. 1969. Golding, Martin P. William A. Edmundson (Ed.). The Balckwell Guide to The Philosophy of Law and Legal Theory. 2006. Harahap. M.Yahya. Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. Hartini, Rahayu. Hukum Kepailitan. UMM Press. 2008. Lontoh. A. Rudhy, et al. Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Alumni. Bandung. 2001. Pound, Roscoe. Pengantar Filsafat Hukum. Bhratara Karya Aksara. Jakarta. 1982. Format Laporan 2013 Unitomo- Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

51

Posner, Richard A. Economic Analysis Of Law. Little, Brown and Company Division. USA. 1992.

Law Book

Puang, Victorianus M.H. Randa. Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Kepailitan. Satu Nusa. Bandung. 2011. Rawls, John. A Theory Of Justice. President and Fellow of Harvard College. United Sated Of America. 1971. Sastrawidjaya, Man S. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PT. Alumni. Bandung. 2010. Shidarta. Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum. Buku 1. Genta Publishing. Maret 2013. -------, Penemuan Hukum Melalaui Putusan Hakim. Makalah. 2011. Shubhan, M. Hadi. Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2012. Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kekepailitanan. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. 2010. Subekti, R. Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Alumni.Bandung. 1990. Supomo, R. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Fasco. Jakarta. 1958. Sutanto, Retnowulan. Iskandar Oeripkartawinatata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Mandar Maju. 2009. Sutedi, Adrian. Hukum Kepailitan. Ghalia Indonesia. Bogor. 2009. Theberce, Leonard J. Law and Economic Development. Journal Of International Law and Policy. 1980. Vol. 9:231. Yuhahassarie, Emmy(ed). Undang Undang Kepailitan dan Perkembangannya. Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta. 2005. Columbia Electronic Encyclopedia, 6th Edition. Feb 2013. http://tekno.kompas.com/read/2012/09/14/21182293/mengapa.telkomsel.bisa.dipailitkan. Diunduh tanggal 9 April 2013

I. Lampiran Laporan -

Lampiran 1 Panduan Pertanyaan

-

Lampiran 2 Koding

-

Lampiran 3 Rangkuman Putusan (Form 4)


52

-

Lampiran 4 Naskah Lengkap Putusan


53

Identitas Objek Putusan dan Hakim yang Memutus : (untuk putusan pengadilan tingkat pertama)

Recommend Documents