I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Bank Umum Syariah telah muncul sejak tahun 1992 yang dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). Keberadaan BMI muncul pasca pemberlakuan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil. Bank Indonesia (2002) juga merinci Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil selain penetapan UU No. 7 Tahun 1992 sebagai pendukung perkembangan perbankan syariah. Penetapan perundang-undangan tersebut juga menandakan diberlakukannya dasar hukum beroperasinya perbankan syariah sekaligus dimulainya era sistem perbankan ganda (dual banking system) di Indonesia. Kinerja perbankan syariah yang relatif baik selama krisis ekonomi tahun 1997 menjadikan kepercayaan yang semakin besar, sehingga pemerintah dan otoritas moneter berupaya membantu perkembangannya melalui peluncuran dual banking system dengan terbitnya UU No. 10 Tahun 1998. Berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, terdapat pengertian yang mendasar bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini mengandung fungsi bahwa Bank sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak yang membutuhkan dana (defisit unit). Pada butir ketiga juga terdapat beberapa aturan yang mengakomodasi berjalannya prinsip syariah oleh bank umum. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, maka bank umum mempunyai landasan hukum yang kuat dalam
pelaksanaan prinsip syariah di Indonesia. Dalam hal ini, dengan diberlakukannya undang-undang mengenai perbankan tersebut, maka bank umum dapat menjalankan kegiatan usaha baik berupa bank konvensional maupun berupa bank yang menjalankan prinsip syariah. Penetapan UU No. 10 Tahun 1998 sebagai perubahan dari UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, menyebabkan legalitas hukum baik dari aspek kelembagaan dan kegiatan usaha bank syariah telah diakomodir dengan jelas. Pasca penetapan UU No. 10 Tahun 1998 disusul keluarnya UU No. 23 Tahun 1999 tentang pemberian wewenang kebijakan moneter kepada Bank Indonesia, di mana kebijakan tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi Bank Indonesia untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan syariah. Bank Indonesia menciptakan sebuah kerangka acuan yang diwujudkan dalam bentuk cetak biru (blue print) arsitektur perbankan nasional yang dipakai sebagai semua pihak yang terkait dalam industri perbankan. Cetak biru tersebut dikenal dengan istilah API (Arsitektur Perbankan Indonesia). API memuat tahap implementasi dan prioritas inisiatif-inisiatif dalam pengembangan perbankan syariah yang dibagi oleh Bank Indonesia menjadi tiga tahap. Tahapan tersebut yaitu, Tahap I periode 2002-2004 meletakkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan, Tahap II periode 2004-2008 memperkuat struktur industri perbankan syariah, Tahap III periode 2008-2011 memenuhi standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional. Sasaran-sasaran pengembangan BUS hingga tahun 2011, antara lain: (1) terpenuhinya prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan; (2) diterapkannya prinsip-prinsip kehatihatian dalam operasional perbankan; (3) terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien; dan (4) terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas.
Perkembangan BUS di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari Statistik Perbankan Indonesia (2011), terlihat bahwa pada tahun 2004 terdapat tiga BUS dan meningkat menjadi enam BUS pada tahun 2010. Kantor BUS pun mengalami peningkatan pesat sebesar 79,01 persen dari tahun 2004 hingga tahun 2010. Sedangkan untuk total aset BUS yang telah berkembang dari tahun 2004 hingga tahun 2010 sebesar 83,97 persen. Perkembangan bank umum di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia
Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jumlah Bank Persentase BUS Pertumbuhan 3 0 3 0 3 0 3 40,00 5 16,66 6 45,45 11
Jumlah Kantor Persentase BUS Pertumbuhan 263 12,62 301 12,75 345 12,88 396 31,13 575 19,12 711 41,48 1.215
Total Aset (Rp. Juta) Persentase BUS Pertumbuhan 12.527 26,79 17.111 19,10 21.151 22,48 27.286 19,83 34.036 29,11 48.014 39,37 79.186
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (2011)
Perkembangan aset semakin meningkat dengan tumbuhnya jumlah kantor layanan masing-masing perbankan syariah kepada masyarakat. Adanya peningkatan dalam total aset BUS dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, harus sesuai dengan cetak biru perkembangan perbankan syariah oleh Bank Indonesia yang semestinya menjadi suatu pedoman untuk membenahi struktur laporan keuangan BUS agar tampak ideal. Pembenahan ini dihadirkan dalam bentuk efisiensi antara sisi input dan sisi output dari perbankan syariah. Efisiensi merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu organisasi, dalam hal ini industri perbankan syariah baik secara makro ataupun secara mikro. Dari sisi makro terkait dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, perbankan yang efisien sangat diperlukan untuk menunjang tercapainya stabilitas harga dan akan memberikan
dampak positif pada sektor-sektor lain. Dilihat dari sisi mikro tingkat efisiensi menggambarkan kemampuan bank mengelola input dan outputnya. Sehingga pengukuran efisiensi dan analisa terhadap determinan atau faktor-faktor menjadi hal yang sangat penting untuk mengevaluasi seberapa efisien operasional dari perbankan syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi tersebut, sehingga BUS dapat meningkatkan efisiensinya. Perbedaan efisiensi antara Bank Umum Konvensional (BUK) dengan BUS menjadi suatu hal yang perlu diketahui sehingga peningkatan aset dapat menjadi langkah nyata untuk meningkatkan profit. Dengan diketahui perbedaaan tingkat efisiensi antara BUK dengan BUS menjadi suatu pemacu untuk dapat bersaing dengan baik.
1.2 Rumusan Masalah Dalam melakukan kegiatannya, BUS seperti halnya industri jasa bank umum lainnya juga menghasilkan suatu output. Dalam hal ini, output dari industri perbankan dapat berupa produkproduk yang ditujukan untuk nasabah bank tersebut. Untuk itu, dapat juga dikatakan bahwa salah satu indikator bank yang baik kinerjanya ialah bank yang efisien melakukan kegiatannya dalam menghasilkan produk-produk bank umum dan sejumlah aktivitas lainnya. Konsep efisiensi sangat penting bagi BUS. Menurut Molyneux dalam Novarini (2008), penelitian mengenai efisiensi bank Islam mempunyai manfaat sebagai berikut: 1. Peningkatan efisiensi biaya berarti pencapaian laba yang lebih tinggi dan memperbesar peluang untuk bertahan di pasar yang kompetitif. Hal ini penting bagi dunia perbankan Islam karena di pasar keuangan akan berhadapan langsung dengan lembaga keuangan konvensional.
2. Nasabah akan tertarik kepada harga yang lebih baik dan pelayanan yang berkualitas yang tentunya dihasilkan oleh operasional bank yang efisien. 3. Kesadaran akan hal-hal yang berhubungan dengan efisiensi akan memudahkan pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang terkait dengan dunia perbankan sebagai suatu keseluruhan. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia sangat menyadari bahwa efisiensi di sektor perbankan merupakan salah satu kunci utama tercapainya stabilitas makro ekonomi dan efektifitas transmisi kebijakan moneter. Oleh karena itu penelitian dampak variabel mikro yakni ukuran bank dan variabel makro seperti tingkat inflasi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Indeks Produksi (IPI) terhadap tingkat efisiensi bank diperlukan oleh bank sentral untuk mengevaluasi efektifitas kebijakan moneter. Terkait dengan perkembangan BUS yang semakin meningkat terutama dari perkembangan asetnya dari waktu ke waktu, maka sesuai dengan cetak biru perkembangan BUS, kondisi efisensi juga harus diperhatikan. Suatu BUS dalam hal ini tidak hanya dituntut untuk terus meningkatkan aset, namun bagaimana bank syariah dapat mencapai efisiensi dalam melakukan kegiatannya. BUS yang efisien akan dapat memperoleh peluang yang lebih besar dalam penciptaan profitabilitas yang lebih besar di masa yang akan datang. Menurut Berger dan Humphrey (1992), pembuatan skor efisiensi tidak bisa dilakukan secara parsial seperti misalnya pengukuran ratio biaya tenaga kerja dengan pendapatan, tetapi harus memperhitungkan seluruh output dan seluruh input yang ada. Sehingga pendekatan yang lebih tepat dalam pengukuran kinerja efisiensi adalah dengan menggunakan pendekatan frontier berupa analisa parametrik dan non-parametrik. Hasil studi menunjukkan pengukuran efisiensi yang dilakukan dengan non-parametrik maupun parametrik akan menunjukkan hasil yang yang
tidak terlalu jauh berbeda dan relatif konsisten (Hadad, 2003; Lee, 2005; Abidin dan Cabanda, 2007). Salah satu pendekatan non-parametrik yang umum dipakai untuk mengukur efisiensi perusahaan adalah menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Kelebihan metode DEA dalam aplikasi manajerial antara lain dalam mengukur efisiensi, DEA mengidentifikasi unit yang digunakan sebagai referensi yang dapat membantu untuk mencari penyebab dan jalan keluar dari ketidakefisienan. Selain itu, DEA tidak memerlukan spesifikasi yang lengkap dari bentuk fungsi yang menunjukkan hubungan produksi dan distribusi dari observasi yang diamati. Di Indonesia penelitian mengenai efisiensi perbankan termasuk penelitian efisiensi BUS juga sudah mulai banyak dilakukan. Namun kebanyakan penelitian baru melakukan pengukuran efisiensi dan melakukan studi komparatif dengan BUS di negara lain atau dengan BUK sebagaimana yang dilakukan oleh Ascarya dan Yumanita (2007), Heralina (2006) dan Mediadianto (2007). Belum terdapat studi yang memfokuskan diri pada penelitian yang memperbandingkan ketiga pendekatan efisiensi yaitu pendekatan aset, pendekatan produksi dan pendekatan intermediasi serta mengenai determinan atau faktor-faktor penentu efisiensi BUS di Indonesia. Bank umum idealnya dapat mengukur secara tepat tingkat efisiensi bank-bank yang diobservasi dan kemudian dapat menjelaskan faktor-faktor penentu yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi tersebut sehingga hasil dari pengukuran dan analisis tersebut dapat menjadi acuan atau pedoman bagi internal bank untuk menentukan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerjanya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini ialah :
1. Bagaimana perbandingan tingkat efisiensi Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional di Indonesia menggunakan metode DEA pendekatan aset, produksi dan intermediasi? 2. Apa saja faktor-faktor penentu yang mempengaruhi skor efisiensi bank umum di Indonesia? 3. Bagaimana implikasi manajerial terhadap skor efisiensi yang dicapai oleh BUS di Indonesia?
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Menganalisis perbandingan efisiensi BUS dengan BUK di Indonesia menggunakan pendekatan aset, produksi dan intermediasi. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang mempengaruhi efisiensi bank umum di Indonesia. 3. Merumuskan strategi kebijakan untuk meningkatkan skor efisiensi BUS.
Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB
