557
HUKUM PEMBUKTIAN INGGRIS Sekilas pandang perbandingan hukum pembuklian Anglo Saxon dengan hukum pembuklian Eropa Konlinental L _ _ _ _ _ _ _ OIeh: H. Sofyan Mukhtar , S.H. _ _ _ __ _ _---' Hukum pembuktian yang akan - diuraikan ini ialah hukum pembuklian dalam perkara pefdata. Ham pif selllua literatur Inggris menulis dan menguraikan hukum pembuklian perdata ini bersamaan dengan hukum pembuktian pidana. l Oleh karenanya kadang-kadang dalam menjelaskan dan memberi contoh pembuktian perkara perdata sering digabungkan dengan pembuktian perkara pidana. Hukum pem buktiall lnggris tidak sarna dengan atau tidak termasuk kepada hukum acara perdata Inggris'> Hukum acafa Inggris (law of procedure) sebaiknya dipelajari terlebih dahulu sebelum mempelajari hukum pembukliannya. Jika tidak demikian hal ilu akan dapat mengganggu memahami hukum pembuktian. Jadi oleh karenanya sebelum masuk kepada membicarakan hukum pembuktian itu akan dicoba secara ringkas mem berikan gambaran lenlang hukum prosedurnya dan baru dimasuki hukum pembuktiannya. Oi sana sini di mana perlu akan dibual sed ikit perbandingan dengan hukum pembuktian Indonesia untuk memudahkan pemahaman. Hukum pembuktian Inggris alau bisa juga hukum pembuktian A.nglo
1. A.C. Lubbers, hlm. 3. 2. Cross & Wilkins. him. 2.
Saxon,' dalarn ban yak hal berlainan dari hukum pembuktian Eropa kontinental. Hukulll pembuktian Anglo Saxon peradilannya m~makai sistem
jury. Menurut ketentuan umum pacta se tiap peradilan jury. persoalan-persoalan hukum ditcntukan oleh hakim dan persoalan kellyataan atau fei/en (facts ) dilentukan okh jury' Dalam pemeriksaan perkara pidana misalnya conllictio n adalah wewenang dan diberikan uleh jury , sedangkan sentence adalall wewenang dan diberikan o!eh hakim. Selain dari itu hukum pcmbuktian Anglo Saxon lebih praktis dan pragmatis dibandingkan dengan hukum pembuktian Eropa kontinental, misalnya jika diba ndingkan dengan hukum pembuktian Belanda yang sangat dogrnatis dan teoretis. Sebagai gambaran atau perbandingan diberikan cantoh lentang apa ya ng dinamakan dcngan prima facie casus. Pada prima facie casus hakim membalikkan be ban pembuklian berdasarkan pertimbangan praktis saja. Misalnya dalam kasus alau perkara ganli cu3. Pada intinya hukum pembuktian Anglo Saxon adalah identik dengan hukum pembuktian Anglo American, lihatlah A Treatise on the Anglo-American in Trials at Common Law, oleh John Henry Wigmore. A.G. Lubbers, hIm. 14 . 4. Phibson Paras. 2114, A.G. Lubbers, hIm. 132.
Desember 1986
558
Hukum dan Pembanguna n
gi. Jika salu benda jaluh dari lingkat empal dari sebuah bangunan berting· kat, dan mengenai kepala seseorang yang kebetu lan sedang lewal di bawah· nya, maka te~adilah sualu verbintenis yang disebabkan oleh onrechtmatige daad. Misalnya nama orang yang di· limpa ilu A dan pemilik/ penghuni tingkat empat itu bernarna B. Apabila A menggugat B dan menun· lui B supaya membayar ganti rugi karena kealpaannya (negligence ), maka beban pembuktian tidak terletak pada A penggugat , letapi B tergugat. Ini menurul pertimbangan hakim lnggris adalah karena alasan praklis saja. Yailll bahwa benda yang jatuh ilu biasanya, jika tidak ada orang yang mCl1jaluhkan , atau tidak ada sesuatu scbab, dianya lidak akan jatuh. Jadi oleh karena itu tcrgugatlah, yaitu orang yang bt:rada pacta tingkat empat it.u yang harus membuktikan schuld itu, bukan pcnggugat. Hal itu adalah tidak sebagaimana Jazimnya berlaku pacta tiap-liap perkara perdata, di mana penggugatlah yang harus membuk· tikan terlebih dahulu " Berlainan dengan pendirian hakim Anglo Saxon yang serba praktis itu, adalall pendapat para ahli hukum Be· landa misalnya . Pendapat para ahli hukum Belanda ini dapat dianggap mew.kili pendapat ahli hukum Eropa kontinental. Oleh karena hukum Be· landa dipengaruhi dan berhubungan secara berinteraksi, sesuai dengan per-
jalanan sejarahnya, oleh hukum Perancis, hukum Jerman dan hu kum Romawi kuno. 6 Dalam petjanjian dengan monster misalnya. Jika barang yang dibeli itu tJdak sesuai dengan monster at au contoh yang diberikan, maka pada perkara seperti ini terjadi juga pembalikan be· ban pembuktian. Yaitu bukan penggu· gat yang harus membuktikan, tetapi tergugatlah yang harus membuktikan bahwa barang yang diserahkan itu tidak scsuai dengan monster. Jika si pembeli tidak menyerahkan monster di porsidangan sebagai bukti, maka dianggaplah oleh hakim bahwa penjual sebagai benar.
s.
6. Asser's Anema Verdam, hlm. 5,6 dan sererusnya. 7. Antara lain Grunebaum, lihatlah M.L. Kan, hIm. 65-66. 8. Tentang bewijsrisico, lihatlah tulisan penulis pad a MajalaJz Hukllm dall Pemba ngunQn, No.2 Tahun 1986, hhn. 137 .
Pendirian dan gambaran Prima Facie seperti ini dikemukakan oleh Prof. Fokkema, guru besar pada Universiteit Lei-
den dalam bidang perbandingan hukum (rechtsvergelijkingj, sewaktu penulis menemui beliau di Leiden tanggal 11 September 1986.
Menurut pendapat para ahli hukum Belanda,7 ini bukanlah suatu pomba· likan be ban pembuktian. Akan tetapi memperingan ( verlichr ) be ban penggu· gat dan memperberat (verzwaard) be· ban terguga!. Beban pembuktian tetap pada penggugat dengan arti bahwa bewijsrisico tetap berada pada pihak yang punya hewijslast. 8 Akan tetapi dengan bantu an peraturan pengalaman dan dengan [eirelijk vermoedens, rna· ka persetujuan atau setidak·lidaknya monster yang telah diserahkan oleh penjual kepada si pembeli sebelum· nya secara le goede, trouw haruslah dipelihara oleh pembeli sampai pada saat penyerahan barang oleh pen· jual kepada pembeli, dan mengujinya apakah barang tersebut sesuai dengan monster.
559
Pembuktion Inggris
Jadi teIjadinya pembalikan beban bukti menurut Grilnebaum tidak ada. Cuma posisi penjual diperingan dan posisi pembeli diperberat. Alasannya karena pada penjual dianggap harus ada itikad baik untuk memelihara monster itu sampai pada waktu pe-
nyerahan barang. Jika tidak, atau pembeli sengaja menghilangkan monster itu, seliingga tidak bisa memprodusirnya di persidangan, maka dianggaplah terbukti bahwa penjual adalah benar dan barang yang telah 'dilever
Berperkara di Inggris menurut The English Law of Procedure, dimulai dengan writ of summons, atau semacam dagvaarding di Negeri Belanda. 12 Writ of summons memuat statement of claim yang memuat fakta-fakta (posita) dan claim atau tuntutan. Sesudah statement of claim itu dimasukkan, dari pihak tergugat mengemukakan pula seeara tertulis particular of defence. Seeara ringkas kita gambarkan bagaimana memulai suatu perkara di
adalah "sesuai" dengan monster. De-
Inggris dengan sebuah gugatan wan-
mildan juga halnya pembalikan beban bukti pada penyerahan barang-barang yang terjadi seeara berkala dan tidak sekaligus. 9 Perbedaan yang lain an tar sistem hukum Inggris dengan hukum Eropa kontinental ialah bahwa House of Lords dalam kedudukannya sebagai Mahkamah Agung Inggris, adalah merupakan pengadilan banding dari pengadilan bawahannya yaitu dad Court of Appeal dan dari High Court seeara leapfrog. 1O Jadi House of Lord berfungsi sebagai Judex Facti yaitu memeriksa fakta dan pembuktian. Hoge Raad Belanda berfungsi sebagai peradilan kasasi. Dianya tidak memeriksa fakta. Dianya akan membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah apabila salah menerapkan hukum atau
prestasi. Pertama-tama yang bersang-
kutan (penggugat) mengirim surat kepada tergugat bahwa dalam tempo 14 hari dia akan menggugat tergugat. Semen tara itu penggugat menyiapkan gugatannya , kemudian memeriksa apa-
kah pengadilan telah mempunyai putusan preseden yang dapat dipergunakan sebagai pegangan. Sesudah itu dimulailah beraeara dengan mengisi form ulir permohonan dan menyerahkan gugatan atau statement of claims.
Kemudian membayar biaya perkara. Sesudah itu pengadilan akan mengirim catatan gugatan (plaint-note ) kepada penggugat. Kepada tergugat dikirimkan surat gugatan beserta writ of summons. I3 Sesudah ini semua dilalui, maka ada tiga kemungkinan yang akan
salah menerapkan cara yang harus di-
terjadi. Kemungkinan pertama tergu-
laksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang l l
gat tidak mengirimkan bantahan, maka perkaranya langsung diputus dan pemedksaan berakhir. Kemungkinan ke-
dua tergugat mengaku bertanggung ja9. Tentang pembalikan beban bukti menuru t undang-undang pokok lingkungart hidup No.4 Tahun 1982, lihatlah tulisan Nommy HT Siahaan dalam Majalah KORPRI terbitan Oktober tahun 1985. 10. John Pritchard, him. 757 dan seterusnya .
nesia No. 14/1985, pada Pasa128 mengatakan bahwa Mahkamah Agung Indonesia adalah merupakan peradilan kasasi. 12. Di Indonesia semua perkara dimulai dengan surat gugatan. Supomo. hIm. 22.
11. Undang-undang Mahkamah Agung Indo-
13. John Pritchard, him. 881. Desember 1986
560 wab dan memajukan tawaran pemba-
yaran. Di sini ada dua lagi kemungkin· an: 1) penggugal menerima lawaran pembayaran, maka perkaranya akan diakhiri dan vonis dikeluarkan; 2) penggugat menolak tawaran pemba·. yaran dari tergugal. Dalam hal serupa itu ditetapkanlah sebuah tanggal, pada tanggal mana Registrar menentukan ukuran dan besarnya pembayaran. Registrar "mematut" be rap a besarnya jumlah pembayaran yang "adil" kepa· da penggugat. Sesudah cara ini selesai perkara akan diakhiri dengan vonis. Kemudian kemungkinan yang ketiga dan terakhir, yaitu tergugat mengirim· kan bantahan. Oi sini persengketaan
bam akan dimulai. Sesudah tergugat membantah, maka diadakanlah apa yang dinamakan Pre· Trial Review, di de pan Registrar. I' Pada sidang ini diperiksa semua ke· lengkapan sural·sural kedua belah pi· hak sebelum perkara masuk ke tingkat yang menentukan, yaitu Trial. IS Pad a pemeriksaan pre-trial diperiksa segala
dokumen semenjak dari permulaan dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan formalitas bail< dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugal. Pada sidang Queen's Bench Division pemeriksaan kelengkapan forrnalitas ini dilakukan oleh seorang Master. 16 Hal yang san gal menaril< pada ting· kat pemeriksaan pre· trial ini ialah bah· wa segala surat-surat harus dipersiapkan secermat mungkin, sehingga segala sesuatu yang bersifat forrnalitas lidak ada lagi nanti pada sidang tingkat be· 14. Burgerlijke Rechtsvordering Belanda tidak mengenal lembaga ini, H.I.R. juga tidale
15. David Barnard, hbn. 153. 16. Master kadang-kadang berfungsi sebagai
hakim (D. Barnard, him. 154).
HURum dan Pembangunan
rikutnya, yakni persidangan yang dina· makan Trial atau Tribunal of Fact. Secara teoretis semua apa yang di· namakan interlocutory applications harus telah siap pad a tingkat ill!. Interlocutory applications ialah ke· lengkapan surat-surat, dokumen dan daftar alat·alat bukti yang akan digu· nakan oleh kedua belah pihak dalam pemeriksaan beriku tnya. 11 Pad a tingkat ini pula, penggugat dan tergugat dapat memajukan usul agar perkara· nya diperiksa oleh arbiter saja, atau diputus oleh Master saja, tanpa diterus· kan kepada hakim atau judge. Atau malah dapat dimohonkan juga oleh para pihak, agar perkaranya ditumn· kan kembali pemeriksaannya pada tingkat County Court. Suatu hal yang patut dieatat ialah bahwa di Inggris tidak ada ketentuan bahwa para pihak harus memakai pengaeara. Namun demil
Pembuktl4n In6iri.
30.000.- Magistrates' Courts adalah pengadilan tingkat pertama mengadili sengketa-sengketa perkawinan, adopsi dan sengketa-sengketa pajak 20 County Courts adalah merupakan pengadiJan distrik. Di Inggris terdapat lebih kurang 500 County Courrs-districts. Pu !Usan County Court dapat dibanding. Permohonan banding diajukan kepada Court of Appeal, yaitu suatu bagian dari apa yang dinamakan Supreme Court of Judicature. 21 Sengketa bangkrut permohonan bandingnya dapat juga diajukan ke High Court yang khusus memeriksa dan mengadili perkara banding tentang bangkrut. Di atas setingkat dari County Courcs ialah High Court. Pengadilan ini pada tingkat pertama mengadili segala sengketa yang tidak termasuk urusan County Courts dan Magistrates' Courts seperti tersebut di atas. County Courts dapat juga disebu t inferior civil courts, sedangkan High Courrs disebu t superior civil courts. 22 High Court terd iri atas tiga bagian. Pertama adalah Chancery Division, kedua Queen's Bench Division dan ketiga Family Division. Masing-masingnya mempunyai tugas-tugas tersendiri yang berbeda-beda. Chancery Division mengadili sengketa-sengketa seperti testamen, hipotik tanah, bangkrut dan pajak. Para hakimnya diangkat · oleh raja atas usul dari Lord Chancellor. Lord Chancellor adalah sekalian merupakan ketua dari Chancery Division ini. 20. John PritchaId, him. 758.
21. A.G. Lubber, him. 31. 22. The one superior court of universaljurisdiction of first in stance in civil cases rhroughout the realm. A.G . Lubber,
him. 30.
561
Lord Chancellor selain mempunyai kedudukan juridis sebagai hakim agung, atau yang dinamakan dengan istilah de hoogste juridische magistraat di seluruh Inggris, juga mempunyai kedud\lkan politiS. Dia juga adalah ketua House of Lords. Kedudukannya sangat unik sekali. Di samping itu dia adalah sekalian mempunyai jabatan sebagai menteri kehakiman. Jadi ketiga tugas kenegaraan menurut trias politika, yaitu eksekutif, legisJatif dan judikatif dipangku dan dijabat oleh Lord Chancel/or. Lord Chancel/or diangkat oleh raja atas usul perdana menteri. Oleh karena jabatannya adalah bersifat politis maka kedudukannya juga berubah-ubah. Artinya pada setiap pergeseran pemerintahan, se-
orang Lord Chancellor dapat juga diperhentikan dan digantikan oleh yang lain. Berbeda dengan kedudukan hakim pada high court. Hakim pada high court diangkat untuk seumur hidup oleh raja, atas usul dari Lord Chancellor. 23
Pada chancery division sekurang-ku· rangnya diangkat lima orang hakim dan delapan orang masters. Kepada setiap orang.hakim diperbantukan satu orang master. Tugas master ini ialah menyiapkan segala formalitas yang diperlukan pada stadium permulaan dari setiap persengketaan. Master ini diangkat oleh lord chancellor. Biasanya di- ' pilih dari so/Iicitor atau pengacara. Di samping itu tugas master ialah mendampingi hakim dalam perkara-perkara yang sulit penanganannya. Queen's Bench Division diketuai oleh Lord Chief Justice. Dia diangkat oleh raja atas usul perdana men23. A.G. Lubbers, him. 32. Desember 1986
562 teri. Berbeda dari ketua chancery division maka Icetua queen's bench berperan aletif menangani perkaraperkara . Haleim-hakim pada queen 's bench betjumlah sekura,ng-kurangnya 17 orang dan dibantu oleh 8 orang . masters. Cara pengangkatan hakim sarna seperti cara pengangkatan hakim chancery division. Akan tetapi pengangkatan masters berlainan. Masters diangkat oleh lord chancellor atau oleh lord chief justice atau oleh masters of the rolls. Masters diangkat dari barrister yang telah berpengalaman lebili dari 10 tahun.24 Tugas master di sini adalah lain ialah yang melaleukan hearing ten tang sesuatu perkara. Oia juga dapat mengadili dan memutus perkara apabila para piliale menghendaleinya. Wewenang queen's bench division adalah sangat luas, yaitu meliputi segala sengketa perdata biasa seharihari, yang tidale termasuk wewenang dua peradilan lainnya. Misalnya perkara-perkara kontrakjverbintenis, tuntutan ganti rugi dan perkara-perkara yang bersangkut-paut dengan hukum dagang penghinaan (defamation) termasuk juga wewenang queen's bench division untuk mengadilinya. Kemudian Family Division. Pengadilan ini menangani sengketa-sengketa perceraian, alimentasi dan I1oogdlJ.
. Pengadilan ini diketuai oleh seorang Presiden, yang diangkat oleh raja atas usul perdana men teri. Kepada hakimnya, yang cara pengangkatannya sarna seperti pengangkatan hakim24 . Menurut Prof. Fokkema, perbedaan antara barrister de'ngan sollieilor ialah seperti perbedaan dokter spesialis dengan dokter umum. Barrister=dokter spesialis dan soilicitor=dokter umum.
Hukum dan Pembangunall
hakim pada pengadilan yang terdahulu, diperbantukan sejumlah pegawai yang bernama registrar. Registrar ini bertugas mirip atau sarna seperti tugas
master. Atas segala putusan high court, da pat dimintakan banding kepada court of appeal. Court of appeal memeriksa perkara-perkara banding dengan tiga orang hakim (majelis). Court of Appeal diketuai oleh Master of the Rolls. Oalarn memeriksa perkara-perkara banding, master of the rolls dibantu oleh 8 orang haleim yang bernama Lord Justice of Appeal. Mereka ini semua adalah diangkat oleh raja atas usulan perdana menteri. Court of appeal memeriksa perkara-perkara banding baik segi·segi hukumnya atau segisegi feit-nya. Pad a court of appeal tidale ada juri. Juri hanya ada pada sidang high court saja. House of Lords adalah juga secara struktural merupakan pengadilan banding. Putusan house of appeal dapat dimohonkan banding kepada house of lords. Pun juga putusan high court dapat pula langsung secara leap-frog tanpa melaiui house of appeal dimohonkan banding kepada house of lords. House of Lords adalah pengadilan banding terakhir baik oleh pengadilan sipil ataupun pengadilan kriminal. 25 Permohonan banding dapat diajukan dan diterima oleh house of lords, hanya jika telah diberi izin untuk itu. Yang berhale memberi izin ialah atau oleh court of appeal atau oleh appeals committee dari house of lords. Menurut peraturan yang biasa, izin
apel bagi house of lord itu diberikan
25. John Pritchard, him. 765.
Pern buktian inllllri&
jika kasusnya telah di hearing dulu oleh court of appeal, sehingga menyebabkan proses itu berjalan sangat lamban sesuai menumt hierarki. Karena kelambanan ini sering terjadi, maka diperkenankanlah satu lembaga yang dinamakan leap-frog pada tahun 1969, sehingga dibolehkan pennohonan banding langsung dari high court kepada house of lords_ Tetapi ini hanya bisa dilakukan jika kepentingan umum menghendakinya. Dalam praktek lembaga leap-frot.ini jarang te!jadi. Kedudukan house of lord sebagai lembaga banding, sekarang ini dipertanyakan eksistensinya. Court of appeal yang khusus untuk menangani perkara banding telah ada, pe rlu apa lagi house of lords sebagai lembaga banding sering mengacaukan dan salah. Jauh dari membersihkan dan menjelaskan hukum. Dengan adanya house of lords berarti bertambah lagi satu mata rantai peradilan, yang memperbanyak umsan, dan memperbesar biaya perkara terutama bagi para pihak yang bersengketa. Apalagi menurut pendapat sebagian ahli hukum, house of lords dalam kenyataannya, sangat sulit untuk dihubungi, dan ini ironis sekali dan sering.mengacaukan 2 • Masih ada satu lagi lembaga pengadilan banding lainnya. Yaitu yang disebut The Judicial Committee of the Privy Council. Pengadilan ini dahulunya berfungsi sebagaipengadilan banding bagi daerah jajahan dan kola ni Inggris. Pada masa jayanya kerajaan Inggris memerintah sebagian besar dari wilayah di du nia ini dan sekalian memperlakukan . hukum Inggris sendirL
563 Kesemua daerah jajahan itu mempunyai pengadilan banding teraJehir ke Inggris, yaitu ke judicial committee of the privy council itu. Oleh karena perkembangan zaman, telah banyak bekas jajahan, dominion atau protektorat itu menjadi rnerdeka. Sebagian dari negara yang telah merdeka itu telah melepaskan diri dari sis tern yang lama. Mereka menganut dan mengembangkan sistem hukum sendiri, seperti India misalnya. Akan tetapi sebaliknya sampai sekarang rna sih banyak negara-negara yang baru merdeka itu memakai the judicial committee of the pn'vy council itu sebagai pengadilan banding. Negaranegara itu ialah an tara lain: Singapura, Malaysia, Australia, New Zealand, Jamaica, dan sebagainya. Appel kepada the judicial committee itu hanya bisa dilakukan dengan izin dari Crown.27 Dari apa yang telah diterangkan di atas dapat digambarkan bagaimana perbedaan dan persamaan antara hukum acara perdata Inggris dengan hu kum acara perdata Belanda beserta organisasi peradilannya. Beberapa point daripadanya dapat dicatat misalnya, mulainya suatu perkara di Inggris dengan writ, sedangkan di Negeri Belanda dengan dagvaarding. 28 Lembaga atau prosedur seperti pre-trial review tidak ada di Negeri Belanda. Juga di Indonesia tidak ditemukan institusi seperti itu. Selain itu susunan pengadilan Inggris beserta susunan hakimnya adalah rumit. Di Negeri Belanda, sarna seperti di Indonesia, susunan pengadilannya hampir sarna dan mu-
27. JohnPritchard,hhn . 767. 26. John Pritchard, hIm. 766; A.G. Lubbers. 28. Di Indonesia suatu perkara dimulai dehlm.37. ngan suratgugatan, Supomo, hhn . 22.
Desember 1986
Huhum dan Pembangunan
564 dah. Cum a county courts di Inggris adalah ' mirip dengan kantongerecht di Negeri Belanda . Sedangkan di Indone· sia peradilan seperti itu tidak ada. Umumnya di Indonesia segala seng· keta perdata pada tingkat pertama diurus dan diadili oleh pengadilan ne· geri. Kecuali ten tang sengketa hukum perkawinan orang·orang Islam diadili pengadilan agama. Membicarakan hukum pembuktian, pada pokoknya adalah membicarakan tiga hal. Yaitu pertama beban pem· buktian , kedua penilaian alat·alat buk· ti dan ketiga alat·alat bukti itu sendiri. Beban pembuktian atau the burden of proof terletak pada pihak yang me· nyatakan sesuatu. Oi Inggris pada umumnya berlaku satu prinsip: Ei qui a/firma! non ei qui negat incumbit probatio. Adalah orang yang menya· takan sesuatu dan bukan yang me, nindakkan yang harus membukti·
kan. 29 Ketentuan peraturan perundang-undangan ten tang pembagian beban buk· ti seperti yang diatur oleh Pasal 1902 BW Belanda tidak dijumpai di Ing· gris 30 Hukum Inggris yang tertulis mengenai pembagian beban bukti tidak ada. Seperti peraturan·peraturan lainnya, maka peraturan hukum pembuktian dieari pada putusan hakim sebelumnya. Hierarki peraturan di Ing· gris ialah: putusan hakim, sesudah itu undang-undang, kemudian teori ilmu pengetahuan 3 ! Hal ini adalah sangat berbeda sekali dengan hierarki hukum Belanda. Menurut sistem hukum Be· landa, putusan Hakim atau jurispru· densi terletak di bawah undang·un· 29. Phibson Ps. 9130. Conform Pasal163 H.I.R. 31. A.G. Lubbers, hlm. 12.
dang tertulis. Sistem preseden tidak berlaku di Negeri Belanda, juga tidak di Indonesia. Putusan Hakim sebelum· nya hanya dipakai sebagai pedoman dan sama sekali tidak mengikat. ladi dalam menetapkan pembagian beban bukti di Inggris, orang akan mempe· domani putusan hakim sebelumnya. Misalnya, dalam menetapkan bahwa orang yang menyatakan sesuatulah yang harus membuktikan dan bukan yang menidakkan, yang harus mem· buktikan terlebih dulu· seperti dikata· kan di atas, literatur Inggris menunjuk kepada beberapa arrest, antara lain putusan Robin v. National Trust Co . (1927) A.C.SlS.520; Huyton·with·Ro·
by UDC v. Hunter (1955) I W.L.R. 603. ladi dia tidak menunjuk pasal undang·undang yang tertulis ten tang itU. 32
Beban bukti dalam hukum acara Inggris mempunyai dua pengertian yang berbeda dan sering membingungkan." Pertarna beban bukti yang me· wujudkan kasus (establishing a case), dan yang kedua beban bukti dalam artian mengemukakan alat·alat bukti
(adducing evidence). Bagian yang pertama, yaitu establi· shing a case, dalam hal ini beban pem· buktian itu terletak pada, apakah penggugat ata~ tergugat, yang sesung· guhnya atau pada hakikatnya pihak· nyalah yang telah menyatakan sesua .. tu, (asserting affirmative). Semenjak dari semula berperkara beban bukti seperti itu adalah tetap, dan ini telah ditentukan oleh hukum. Misalnya da· lam perkara pidana. Adalah selalu ter· letak pada penuntut u'm um be ban pembuktian dan dialah yang harus me· 32. Phibson Paras 93. 33. Phibson Paras 91.
Pembuktian Inggm
yakinkan juri" sekurang·kurangnya pa· da tingkat beyond reasonable doubt. Apabila penuntu t umum gagal dalam pembuktiannya itu, maka tertuduh harus dibebaskan. Dalam perkara per· data, untuk menentukan pihak mana yang telah menyatakan sesuatu itu dan oleh karenanya beban pembuktian terietak padanya, apakah penggugat ataukah tergugat, adalah tergantung kepada hakikat dari perkara itu sendi· ri, dan tidak tergantung kepada ben· tuk lahir atau bentuk gramatikal dari gugatan itu saja. Dalam artian yang sebenaroya dalam suatu perkara, apa· kah itu peroyataan atau menyangkal peroyataan, (affirmatif atau negatif) adalah beban pembuktian itu terietak pad a pihak yang pernyataannya atau sangkalannya telah membentuk atau merupakan inti dari persengketaan itu.
Misalnya dalam suatu gugatan atau perkara perjanjian jual beli. Adalah beban bukti terietak pada penggugat, dalam membuktikan adanya kontrak jual beli, ten tang pelaksanaan perjan · jian jual beli itu tidak sesuai dengan kontrak, dan ten tang tidak dipenuhi· nya peIjanjian itu menurut semestinya dan ten tang ganti rugi. Akan tetapi jika tergugat menolak, dan mengata· kan bahwa peIjanjian jual beli itu telah dibuat oleh anak di bawah umur, atau ada tipuan dalam peIjanjian itu, maka beban pembuktian bergeser kepada tergugat. Tergugatlah yang harus mem· buktikan keadaan infancy atau fraude itu . Ini adalah mirip dengan hukum Belanda. Oleh karena stelplicht seka· rang terietak dan berada pada tergu; gat. 34
565 Bagian kedua, beban dalam menge· mukakan alat·alat bukti, (burden of adducing evidence). Adalah dalam isti· lah yang kedua ini pengertian beban bukti itu sering diperbineangkan. Pada bentuk beban bukti yang pertama dia stabil dan tetap, sedangkan pada bentuk yang kedua, dia selalu ber· geser dan berubah, tergantung ke· pada ukuran dan ruang lingkup dari pembuktian itu sendiri, atau tergan· tung kepada penilaian alat·alat bukti , yaitu apakah alat bukti itu telah ber· lebih, eukup atau masih kurang. 35 Misalnya jika dalam satu perkara penggugat telah mengemukakan seba· gai alat bukti dari gugatannya suatu akta otentik, maka di sini beban buk· ti bergeser kepada terguga!. Tergugat· lah sekarang yang harus membuktikan dalil bantahannya. Jika tergugat tidak berhasil melebihi atau berada di bawah kekuatan alat bukti penggugat, maka dianya tergugat dikalahkan dan gugat· an penggugat diterima. Sebaliknya jika tergugat berhasll, maka gugatan peng· gugat harus ditolak. 36 Menilai alat bukti apakah pembuk· tiail telah eu kup apa belum adalah wewenang juri.
sedangkan persoalan
apakah alat bukti itu boleh dikemuka· kan atau tidak adalah wewenang ha· kim (admissability). Akan tetapi di mana pengadllannya tidak pakai juri, maka penllaian atas alat bukti dilaku· kan juga oleh Hakim. Dalam menilai alat bukti dan menarik kesimpulan daripadanya, sama sekali tidak ada peraturannya. Penllaian alat bukti ter· gantung kepada peraturan common sense. Menurut hukum pembuktian 35. Phibson ps. 95. 36. Phibson Ps.123; Van Kan, hbn. 7 dan se-
34. W.D.H. Asser, hbn. 17; Phibson Ps.94.
terusnya.
Desember 1986
566 Belanda, penllaian alas alaI bukli ilu ditentukan oleh ervaringsregelen atau peraturan-peraturan pengalaman. 37
Dalam menerapkan ukuran kekuat· an pembuktian (standard of proofs), pengadilan pidana berbeda dari pengo adilan perdata. Dalam pengadilan pi· dana seorang tertuduh dikalakan ler· bukli bersalah apabila lemyata dan lerbukli lelah melampaui kekhawatir· an yang beralasan (beyond reason· abkdoubt), bahwa dia lelah melaku · kan tindak pidana itu. Sedangkan da· lam perkara perdala, bahwa sualu pihak dianggap lerbukti dalilnya apa· bila dia lelah meneapai sladium the balance ofprobibility, Perbedaan anla· fa terbukti secara beyond reasonable doubt dengan the balance of probibi· /ity ialah seperli perbedaan kepastian kebenaran yang 90% dan kepastian kebenaran yang 60%.38 Menurul hukum pidana Belanda dan juga Indonesia, dianut pendirian
yang dinamakan negatief wettelijk, ar· linya seorang lertuduh akan dihukum, jika lelah lerbukti bersalah secara for· mal dilambah dengan keyakinan ha· kim sendiri. Sedangkan dalam perkara perdata, kadar kebenaran yang dieapai ilu adalah kebenaran yang relalif dan formal.39 Alal·alat bukti di Inggris ada dua maeam. Pertama alaI bukti yang ke· kualan pembukliannya lelah ditentu· kan oleh hukum, dan kedua alaI bukti yang kekuatan pembuktiannya dise· rahkan kepada hakim penllaiannya. Alat bukti yang telah ditentukan oleh undang·undang kekuatannya ada dua macam pula, yaitu yang tidak dapat 37. PhibsonPs.2114; Van Kan, hhn. 4. 38. John Pritchard, him. 759. 39. Supomo, hhn. 12 dan seterusnya.
Hukum dan Pemb4ngunan
dibantah (irrebuttable), dan yang da· pat dibantah. Yang tidak dapat diban· tah, artinya jika sualu pihak mempro· dusir alaI bukli ilu , maka perkara ha· rus diakhiri, dan pemeriksaan tidak boleh dilanjutkan lagi.'"' Alat·alat bukti yang diserahkan ke· pada hakim kekuatan pembuktiannya untuk menilainya, ialah seperti kele· rangan saksi dan sural·sural/dokumen lainnya. Selain itu dikenal juga alat·alat buk· Ii lain seperti affidafit, estoppel dan hearsay. Affidafit ialah keterangan suatu pihak atau saksi di bawah sumpah, yang lidak diberikan lang· sung di persidangan, akan letapi di depan seorang pejabat pengadilan atau sollicitor, dan dipakai sebagai alat buk· ii di persidangan. 41 Estoppel sebenamya bukanlah alat bukli. Apabila suatu pihak mengemu· kakan estoppel, maka pihak lain tidal<: bisa dan lidak boleh membanlahnya. Misalnya jika A membelanjakan uang B, karena B mengatakan bahwa uang ilu akan diberiJcan oleh B kepada A, maka B tidak boleh mengubah pendi· riannya dan menolak unluk memberi· kan uang ilu kepada A42 Hearsay ialah keterangan/kesaksian seseorang yang dioperkan kepada orang lain. AlaI bukli ini adalah seper· ti testimonium de auditu. Dia dike· nal juga dalam sistem Brav. Di Indo· nesia kesaksian seperti ini dapat dite· rima sebagai alaI bukli 43
40. Halsbury Ps. 18; Phibson Ps. 1616; A.G. Lubbers, hhn. 127.
41. Halsbury Ps. 321; John Pritchard, him . 902 dan him. 88. 42. J ohn Pritchard, him. 917. 43. Pasal 17 5 ayat 1 Ned.Brv.; Suporno, him. 87.
Pembukti,," [n,gris
567
Daftar Kepustakaan 1. A.G. Lubbers, Mondeling en Schriftelijk bewijs nOllr Engels en Nederlands burgerlijkprocesrecht, disertasi 1955. 2. Cross & Wilkins, Outline of the Law of Evidence, fifth edition, Butterworth 1980. 3. Phibson, On Evidence. twelfth edition. Sweet & Maxwell, London 1976. 4. Asser's Anema Verdam, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht. vijfde dee1-van bewijs Zwolle 1953 . 5. M.L. Kan, Het bewijslast en bewijswaarderinl{. disertasi 1921. 6. John Pritchard, Guide to the Law, Penguin. London 1985. 7. R. Supomo. Hukum AI/ara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnja Paramita, Ja· karta 1967. 8. David Barnard , The Civil Court in Action, Butterworths London, 1977. 9. W.D.H. Asser, Stelplicht, Bewijslast en Bewijsrisico, Gravenhof 6-7201 DN Zutphen, 1986- 1987. 10. Halsbury's, Ha/sbury's laws of England, Evidence; Fourth Edition, Butterworth, London 1976.
Desember 1986
