BAB V HUKUM PASAR MODAL DALAM KEGIATAN BISNIS. A. Tujuan Instruksional Umum ( TIU ) Memberikan penjelasan tentang : pengertian pasar modal menurut undang-undang dan para ahli pasar modal, fungsi pasar modal, asas-asas hukum kegiatan pasar modal, para pelaku pasar modal berikut penjelasan peranannya masing-masing , proses Go Publik dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia serta mekanisme perdagangan efek /surat berharga di pasar modal, macam-macam efek / surat berharga dan derivatifnya yang diperdagangkan di bursa efek beserta karekteristiknya masing-masing, Kejahatan dalam pasar modal yang dilarang oleh undang-undang beserta ilustrasi kasus / modus operandinya dan pasar modal syariah. B. Tujuan Instruksional Khusus ( TIK ) 1. Mahasiswa/ i mampu menjelaskan pengertian pasar modal menurut undangundang No.8/1995 tentang Pasar modal dan para ahli pasar modal ; 2. Mahasiswa / i mampu menjelaskan fungsi pasar modal bagi suatu negara; 3. Mahasiswa / i mampu menjelaskan asas-asas hukum kegiatan pasar modal ; 4. Mahasiswa / i mampu menjelaskan para pelaku pasar modal dan peranannya masing-masing dalam kegiatan pasar modal; 5. Mahasiswa / i mampu menjelaskan proses go publik dan pencatatan efek serta mekanisme perdagangan efek / surat berharga di pasar modal; 6. Mahasiswa / i mampu menjelaskan macam-macam efek dan derivatifnya serta karekteristik masing-masing efek yang diperdagangkan di bursa efek; 7. Mahasiswa / i mampu menjelaskan kejahatan pasar modal yang dilarang oleh undang-undang beserta ilustrasi kasusnya. 8. Mahasiswa / i mampu menjelaskan efek/ surat berharga yang berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan pasar modal. C. Target Pembelajaran / sasaran belajar. Mahasiswa / i mampu memahami dan menjelaskan aturan-aturan hukum pasar modal yang menyangkut pengertian pasar modal, asas-asas hukum pasar modal, proses go publik suatu perusahaan di bursa serta mensimulasikan kegiatan pasar modal dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaan lainnya dengan melakukan kunjungan ke Bursa Efek Indonesia ( BEI ). Kemudian untuk menambah wawasan kepada mahasiswa/ i beberapa artikel yang menyangkut kewenangan Bapepam menghentikan perdagangan di bursa sebagaimana terdapat dalam lampiran I, Akar krisis keuangan Global dalam lampiran II, Penelitian Penegakan hukum di Bidang Pasar Modal dalam lampiran III dan Sanksi yang diberikan oleh Bapepam tidak menimbulkan efek jera, maka kejahatan Pasar Modal kian marak dalam lampiran IV.
BAB V HUKUM PASAR MODAL DALAM KEGIATAN BISNIS. 1. Pengertian Pasar Modal. Undang-undang Nomor 8/1995 tentang Pasar modal, didalam Bab I tentang ketentuan umum pasal 1 angka 13 menyebutkan pasar modal adalah : ” kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek ”. Munir Fuady mengartikan pasar modal adalah : ” suatu tempat atau sistem bagaimana caranya dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan akan dana untuk modal suatu perusahaan, yang merupakan pasar tempat orang-orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan”. Dengan demikian pasar modal berarti suatu pasar, dimana danadana jangka panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana jangka panjang yang bersifat utang biasanya disebut obligasi; sedangkan dana jangka panjang berbentuk modal sendiri disebut saham ”.(1) 1)Munir Fuady, Hukum Pasar Modal Modern buku I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal 4)
Marzuki Usman Dkk, secara lebih lengkap memberikan pengertian dasar Pasar modal adalah ” perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri (stocks) maupun hubaik yang diterbitkan oleh pemerintah (public authorities) maupun oleh perusahaan swasta (Private sector) ”. Lebih lanjut Marzuki Usman Dkk menambahkan dalam pengertian yang lebih operasional seperti tertuang dalam Keppres No.60/1988, pasar modal dipahami sebagai ” bursa ” yang merupakan sarana mempertemukan penawar dan peminta dana jangka panjang (lebih dari satu tahun) dalam bentuk efek. Sesungguhnya terdapat perbedaan antara pasar modal (stock market) dan bursa efek (stock exchange); karena Pasar modal adalah tempat bertemunya antara investor yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak perusahaan yang membutuhkan dana; sedangkan Bursa efek adalah organisasi (lembaga) atau pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan / atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek kepada pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka ( pasal 1 angka 4 UU Pasar Modal ).
124
Efek adalah : surat berharga yang berupa pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek ( pasal 1 angka 5 UU Pasar Modal )”.(2) (2) Marzuki Usman, Singgih Riphat, syahrir Ika, Pengetahuan Dasar Pasar Modal, Peenerbit, Institut Bankir Indonesia bekerjasama dengan Jurnal Keuangan Moneter Departemen Keuangan RI, 1997, hal 11).
2. Fungsi Pasar Modal. Pasar modal memiliki fungsi strategis yang membuat lembaga ini mempunyai daya tarik, tidak saja bagi yang memerlukan dana, dan pihak yang meminjamkan dana (lenders). Tetapi juga bagi pemerintah. Di era globalisasi, hampir semua negara menaruh perhatian yang besar terhadap pasar modal karena memiliki peranan strategis bagi penguatan ketahanan ekonomi suatu negara. Terjadinya pelarian modal ke luar negeri bukan hanya akibat dari merosotnya nilai tukar rupiah, atau tingginya inflasi dan suku bungan di suatu negara, akan tetapi juga diakibatkan karena tidak tersedianya alternatif investasi yang menguntungkan di negara tersebut, dan / atau pada saat yang sama, investasi portofolio di negara lain menjanjikan keuntungan yang jauh lebih tinggi dibanding dengan bursa di negara asalnya. Oleh karena itu sangat beralasan kalau pemerintah Indonesia begitu gigih dalam menghidupkan, membina, mengawasi untuk terciptanya kegairahan pasar modal yang sehat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, keteraturan bursa, kewajaran dan efisien. Pada dasarnya terdapat empat peranan (fungsi) strategis dari pasar modal bagi perekonomian suatu negara, yakni sebagai berikut : (a) sebagai sumber penghimpun dana, pasar modal dapat berfungsi sebagai alternatif sumber penghimpunan dana selain sistem perbankan yang selama ini dikenal. Karena dalam batas-batas tertentu untuk menggunakan dana pinjaman dari kredit perbankan, terutama kalau perbandingan antara utang dan modal sendiri (debt to equity ratio) telah mencapai tingkat diatas batas toleransi kesehatan finansial perusahaan. Dalam keadaan seperti ini perusahaan terpaksa menahan diri untuk melakukan perluasan usaha, kecuali bila perusahaan tersebut bisa memperoleh dana alternatif dalam bentuk modal sendiri (equity), maka dana yang diperoleh perusahaan dalam pasal modal dengan menerbitkan surat berharga, maka perusahaan akan terhindar dari debt to equty ratio yang terlalu tinggi.
125
(b) sebagai alternatif investasi para pemodal, dengan adanya pasar modal memberikan kesempatan kepada para pemodal untuk membentuk portofolio investasi dengan cara mengkombinasikannya dengan mengharapkan keuntungan yang lebih besar dan sanggup menanggung sejumlah resiko tertentu yang mungkin terjadi. Investasi di pasar modal lebih fleksibel karena setiap pemodal dapat melakukan pemindahan dananya dari satu perusahaan ke perusahaan lain, atau dari satu industri ke industri lain sesuai dengan perkiraan akan keuntungan yang diharapkan seperti deviden dan atau capital gain dan prefensi mereka atas resiko dari saham-saham tersebut; sehingga dengan demikian pasar modal memungkinkan terjadinya alokasi dana yang efisien. (c) Biaya penghimpunan dana melalui pasar modal relatif rendah dengan perusahaan menerbitkan saham dibandingkan jika meminjam dana melalui perbankan. Sebagai ilustrasi misalnya bank menawarkan deposito dengan tingkat bunga 15%, artinya biaya penghimpunan dana bagi 15 % per tahun, kemudian memberikan pinjaman dalam bentuk kredit dengan tingkat bunga 21 % per tahun, maka spread suku bunga sebesar 6%. Sedangkan biaya-biaya yang ditanggung perusahaan dalam rangka proses emisi (meliputi biaya konsultan keuangan, penjamin, wali amanat jika untuk obligasi, biaya administrasi di Bapepam, akuntan publik, notaris, konsultan hukum dan jasa penilai lain) hanya sekitar 3,5 % yang ditanggung untuk waktu selama usia sekuritas. (d) Bagi negara, pasar modal akan mendorong perkembangan investasi. Suatu negara semaju apapun selalu membutuhkan investasi yang ditanamkan dalam negara tersebut. Pasar modal sebagai tempat bertemunya antara pemilik yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak perusahaan yang membutuhkan dana dapat memobilisasi dana investasi tersebut yang pada gilirannya akan membantu pemerintah dalam memobilisasi dana masyarakat. Bahkan bukan hanya itu bagi perusahaan; baik perusahaan negara maupun swasta yang melakukan go public dengan dana yang diperolehnya dari pasar modal akan dapat melakukan ekspansi usaha yang berarti ada penambahan penyerapan tenaga kerja, kenaikan jumlah produksi, kenaikan omzet penjualan, kenaikan pendapatan dan tentunya akan menambah pemasukan pajak bagi negara. (3) ibid, Marzuki Usman Dkk, hal 14-18).
126
Jadi dengan kata lain pasar modal memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara karena pasar modal dapat berfungsi sebagai berikut: a. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegitan yang produktif; b. sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional; c. mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus kesempatan kerja; d. mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi; e. sebagai alternatif investasi bagi investor / pemodal; f. menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu ” rate ” yang reasonable ” g. memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana ” Open Market operation ” pada waktu dibutuhkan oleh bank sentral.(4) (4) Op.Cit, Munir Fuady, hal 11
3. Asas-asas hukum kegiatan Pasar Modal. Sebagai wadah untuk mencari dana bagi perusahaan dan wadah investasi bagi pemodal, keberadaan dan aktivitas pasar modal yang melibatkan banyak pihak. Agar tercipta iklim investasi yang baik. Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan : ” Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pembina dan pengawas pasar Modal yang selanjutnya disebut Bappepam yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan RI ”. Yang selanjutnya dalam penjelasan pasal 3 menegaskan bahwa : Mengingat pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi pemodal yang memiliki peranan strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasiona, kegitan pasar modal perlu mendapat pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar dan efisien. Untuk itu, secara operasional Bappepam diberi kewenangan untuk membina, mengatur dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di Pasar modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan, dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi”.
127
Pasal 4 UU Pasar modal menjelaskan maksud pasal 3 ayat 1 yang merupakan kewenangan Bappepam itu bahwa tujuan pembinaan, pengaturan dan pengawasan oleh Bappepam-Lk dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dibawah ini akan dibahas secara garis besar mengenai definisi diatas yang merupakan asas-asas hukum dalam kegiatan pasar modal : a.) Pasar yang teratur adalah suatu keadaan pasar dimana didalamnya terdapat pengelola pasar dan adanya aturan main yang baku. Para pelaku atau pemain dalam pasar tersebut harus mengetahui dan mematuhi aturan main tersebut. b.) Pasar yang wajar, adalah suatu keadaan pasar dimana hubungan dalam penentuan harga dipengaruhi oleh Supply and demand (permintaan dan penawaran) dan bukan merupakan hasil rekayasa (manipulasi pasar). Untuk dapat dikatakan pasar yang wajar, maka harus dipenuhi syarat bahwa harga tidak didominasi oleh salah satu pihak, berapa pun harga yang terjadi tidak ada intervensi baik oleh pemerintah, pihak-pihak Penyelenggara dan perusahaan yang menciptakan harga yang semu untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan kepentingan investor; c.) Pasar yang efisien didasarkan kepada teori market efisien yang menyatakan bahwa pergerakan harga saham akan selalu bergerak kearah harga yang benarbila distribusi informasi yang menyebar ke pasar merata, sehingga harga yang tercipta merupakan refleksi dari harga pasar yang benar. Berarti faktor distribusi informasi yang menyebar dan diterima oleh masyarakat investor/pasar secara merata akan menghasilkan pembentukan harga yang wajar. Sehingga penggunaan parameter kenaikan atau penurunan harga saham, hanya dapat diformulasi dengan tepat berdasarkan pemantauan dan pengamatan secara terus menerus atas efektivitas penyebaran informasi. Dari keterangan diatas Pasar efisien adalah suatu keadaan dimana para partisipan dalam hal ini para pelaku pasar (baik pembeli maupun penjual efek) jumlahnya harus cukup besar sehingga tidak satu pun dari pihak partisipan akan dapat mempengaruhi mekanisme pasar. Untuk dapat dikatakan suatu pasar efisien harus terpenuhinya syarat bahwa semua pihak merupakan pembentuk harga/ price taker, setiap partisipan
128
memiliki akses langsung terhadap informasi secara simultan untuk meperoleh profit/gain, harga pasar yang terjadi mencerminkan informasi pasar dan tidak ada yang mendominasi. Melakukan transaksi dengan teratur dengan memenuhi semua prosedur yang telah ditetapkan, pergerakan harga saham akan selalu bergerak kearah harga yang benar karena distribusi informasi enyebar secara merata, sehingga harga yang tercipta merupakan refleksi dari harga pasar yang benar. Selain itu bursa efek diwajibkan untuk menerapkan praktik perdagangan yang wajar dengan mempertimbangkan aturan tentang prioritas harga dan waktu dalam pelaksanaan perdagangan.(5) (5)Yully Rachmawati, Independensi Bappepam sebagai titik tolak pengawasan di Pasar Modal, dalam Warta STIE Ahmad Dahlan No.42 Tahun XIII, Edisi Oktober-Desember 2004,hal 19-21).
d) Transparansi informasi untuk kepentingan perlindungan bagi pemegang saham publik I Putu Gege Ary Suta dalam bukunya ” Menuju Pasar Modal Modern ” menjelaskan secara lebih rinci mengenai transparansi atau keterbukaan Informasi, kewajaran dan pelaporan yang harus dilakukan oleh setiap pihak yang melakukan penawaran tender untuk membeli efek emiten atau perusahaan yang sudah go publik dalam kegiatan pasar modal ( pasal 83 sampai dengan pasal 87 UUPM) sebagai berikut : ” Perlindungan investor merupakan salah satu kunci di pasar modal. Perlindungan merupakan kebutuhan dasar investor yang harus dijamin keberadaannya. Ini penting dan mutlak. Bisa dibayangkan, bagaimana mungkin investor bersedia menanamkan dananya jika tidak ada jaminan perlindungan terhadap investasinya. Dalam khasanah pasar modal, bentuk perlindungan itu selain adanya kepastian hukum melalui peraturan perundangundangan yan ada, juga penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh investor. Dalam kaitan inilah, maka sikap transparan emiten merupakan satu hal yang yang tidak bisa ditawar lagi, maka perlindungan investor harus lebih ditingkatkan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya bagi perusahaan pada saat hendak Go Publik harus melakukan perubahan mendasar yang harus dilakukan oleh emiten, mulai dari legal review (penelaahan dari segi hukum), Financial review sampai aspek bisnis lainnya. Perubahan-perubahan tersebut membawa konsekwensi perusahaan harus membuka diri/ transparan terhadap informasi dan laporan-laporan yang menyangkut perusahan.
129
Ada beberapa alasan yang mengharuskan adanya perlindungan kepada pemegang saham publik yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan, yakni sebagai berikut: a.) Kesenjangan kepemilikan saham (equity Gap) yang disebabkan perbedaan komposisi kepemilikan saham, dimana pemegang saham publik memiliki bargaining position yang lemah, oleh karena itu Bappepam harus memiliki aturan main yang memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik; b.) Akses terhadap informasi dan financial resources oleh pendiri (founder) yang masih didominasi oleh para pendiri perusahaan yang duduk sebagai direksi dan komisaris pada perusahaan yang sudah go publik dengan memperoleh informasi yang lebih cepat dan lancar dibandingkan dengan pemegang saham publik. Selain itu terdapat perbedaan kesenjangan ekspektasi : investor menginginkan keterbukaan penuh/full disclosure sedangkan emiten cenderung menerapkan keterbukaan yang terbatas, investor menginginkan data atau informasi yang rinci dan akurat sedangkan emiten mengharapkan dapat memberikan informasi secara garis besar saja. Ruang lingkup perlindungan bagi pemegang saham publik/ investor, yakni : (a) Bukan jaminan untuk memperoleh keuntungan/ gain. Satu hal yang perlu disadari investor sebelum menginvestasikan dananya di pasar modal, harus mampu melakukan evaluasi terhadap jenis saham yang dibeli, apabila tidak mampu melakukan evaluasi , investor dapat meminta pertimbangan dari broker/pialang tempat saham itu dibeli; (b) Pengungkapan resiko investasi. Untuk melindungi kepentingan investor terhadap resiko perusahaan, Bapepam mewajibkan setiap calon perusahaan publik untuk mengungkapkan resiko usahanya dalam propektus dan mempublikasikannya kepada investor; (c) Jaminan untuk memperoleh equal treatment dalam akses informasi. Untuk terciptanya pasar modal yang fair dan efisien apabila investor bisa mendapatkan informasi dalam waktu dan kualitas yang sama. (6) I Putu Gede Ary Suta, Editor Adi Hidayat Dkk, Menuju Pasar Modal Modern, Penerbit Yayasan Sad Satria Bakti, 2000, hal 91-98).
Munir Fuady menambahkan bahwa tujuan hukum yang merupakan target yuridis dari pengaturan pasar modal agar tercapai unsur-unsur sebagai berikut :
130
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Keterbukaan informasi Profesionalisme dan tanggung jawab para pelaku pasar modal; Pasar yang tertib dan modern Efisiensi; Kewajaran; Perlindungan investor; Kepastian hukum dan Keadilan (7)
(7) Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis modern di era Global, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hal 53 )
Indra Safitri dalam bukunya ”
Tranparansi, independensi dan pengawasan
Kejahatan Pasar Modal ” menyatakan : ” Keberadaan perangkat hukum industri pasar modal Indonesia dinyatakan secara tegas dalam UU No.8/1995 tentang Pasar modal merupakan momentum tegaknya pilar-pilar hukum pasar modal yang memberikan landasan yang sangat kokoh kepada industri pasar modal. Agar sasaran yang telah ditetapkan tercapai, UU Pasar Modal dilengkapi dengan dua peraturan pemerintah, yaitu No.45/1995 tentang Penyelenggaraan kegiatan di Pasar modal dan PP No.46/ 1995 tentang Tata cara pemeriksaan di Pasar Modal. Untuk mendorong pasar modal ke arah pasar yang transparan, wajar dan efisien, Bapepam pun telah membuat peraturan sampai akhir tahun 1997, kurang lebih 130 peraturan, sehingga akan dapat lebih mengoptimalkan apa yang diamanatkan oleh UU Pasar Modal. Dalam industri pasar modal, kepastian hukum merupakan oksigen kehidupan bagi pelaku pasar untuk merefleksikan dirinya dalam berperan sebagai fasilitator seperti Bursa Efek, emiten, perusahaa efek atau investor. Kepastian hukum akan mewujudkan suatu pasar yang teratur, wajar an kompetitif, dengan tetap memberikan perlindungan yang maksimal kepada investor yang menempatkan dananya di pasar modal. Semua pihak hendaknya menjalankan penegakan prinsip-prinsip keterbukaan dan kewajaran suatu transaksi. Pelaku-pelaku pasar hendaknya juga menjunjung tinggi etika, moral dan sikap profesionalisme dan menjaga kewibawaan lembaga-lembaga atau institusi yang diakui dan dipatuhi oleh pelaku pasar, dimana kebijaksanaan yang dikeluarkan dapat mengembangkan dan mendorong industri secara konsisten. Kepercayaan dan kredibilitas pasar harus tercermin dari bagaimana sistem hukum pasar modal berpihak untuk kepentingan investor agar aman dari skandal-skandal yang
131
dapat menggoncangkan kepercayaan mereka, dan melindungi untuk kepentingan yang lemah dari yang kuat, serta menjaga kepentingan minoritas dari pelaku mayoritas.(8) ( 8) Indra safitri, Transparansi, independensi dan pengawasan kejahatan pasar modal, Go Global, Safitri & Co Publication Book ivision, 1998, hal 15-17)
4. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal /Para pelaku pasar Modal. Diantara semua pasar di dunia ini, maka pasar yang paling tertib dan paling banyak pengaturannya oleh hukum adalah pasar modal, yakni pasar tempat diperjualbelikan efek/sekuritas, termasuk saham perusahaan terbuka. Karena emisi saham atau jual beli saham terbilang sangat rumit dan riskan penipuan, maka banyak pihak yang terlibat dalam pasar modal. Para pelaku pasar modal banyak macam jenis dan kategorinya berdasarkan atau sesuai dengan perannya masing-masing. Hal ini dapat dipahami berhubung mobilitas perputaran uang di pasar modal besar jumlahnya. Dalam waktu beberapa detik saja, miliaran dolar dapat ditarik dari suatu negara lewat transaksi di pasar modal dengan peran yang dilakukannya atau hanya datang untuk melakukan spekulasi saja. Demikianlah pasar modal menjadi wadah investasi yang dapat menyaingi sektor perbankan bahkan wadah investasi konvensional lainnya. Menurut undang-undang No.8/1995 para pelaku pasar modal dapat dikategorikan sebagai berikut : 1.) Pihak yang berfungsi sebagai pelaku investasi : a. Investor perorangan; b. investor lembaga/ badan hukum 2.) Pihak yang berfungsi sebagai penarik modal : a. Emiten yang dapat berupa BUMN/perusahaan negara dan perusahaan swasta b. Pemerintah yang menerbitkan surat utang negara ( UU No.24/2004 ) 3.) Pihak yang berfungsi sebagai penyedia fasilitas dalam penyelenggaraan Bursa : a. Bursa Efek Indonesia atau bursa efek lainnya yang ada di dunia b. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) c. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP) 4.) Pihak yang berfungsi sebagai pengawas : Departemen Keuangan cq Badan Pembina dan Pengawas Pasar Modal atau Bappepam 5.) Pihak yang merupakan penunjang pasar modal :
132
a. Kustodian / penitipan, umumnya dilakukan oleh perbankan; b. Biro Administrasi Efek ( BAE ) c. Wali amanat 6.) Pihak yang merupakan profesi penunjang pasar modal ” a. Akuntan Publik; b. Konsultan Hukum c. Perusahaan penilai d. Notaris 7.) Pihak yang berfungsi sebagai pengatur emisi dan transaksi : a. Penjamin emisi b. Wakil penjamin emisi c. Perantara pedagang efek d. Wakil perantara pedagang efek. 8.) Pihak yang berfungsi sebagai pengelolaan modal dan konsultan a. Manajer investasi b. wakil manajer investasi c. Penasehat investasi d. Reksadana(9) (9)Op.Cit, Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, hal 61-63)
4.Penjelasan tentang para pelaku pasar modal. (1.) Emiten, adalah perusahaan yang dapat memperoleh dana jangka panjang, baik berupa modal sendiri(equity)
dengan menerbitkan saham maupun modal pinjaman (bonds)
dengan menerbitkan obligasi. Adapun tujuan suatu perusahaan untuk melakukan go publik adalah : a. perluasan usaha b. perbaikan struktur modal c. melaksanakan divesment atau pengalihan pemegang saham d. bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan
133
(2.)Investor, adalah orang perorangan atau lembaga yang bermaksud menanamkan dananya yang ”menganggur” untuk memperoleh keuntungan/ profit. Bagi investor ada dua kesempatan untuk menanamkan dananya, yakni : a. kesempatan pada pasar perdana (primary Market), pada saat perusahaan untk izin go publik yang sampai diberikan pada waktu tertentusesuai perjanjian emiten dengan penjamin emisinya. b.kesempatan pada pasar sekunder, yakni ketika saham perusahaan sudah terdaftar /listed di bursa, setelah masa penawaran di pasar perdana ditutup. Berdasarkan tujuan investasi, maka para investor dapat dikelompokkan yaitu : a. pemodal/investor yang bertujuan memperoleh deviden b. investor yang bertujuan berdagang dengan mengharap kenaikan efek dengan memperoleh capital gain. Kelompok pemodal seperti inilah yang aktif di bursa c. investor yang bertujuan dalam kepemilikan perusahaan, Investor pada kelompok ini adalah orang kemampuan ekonominya mapan dan biasanya memilih efek perusahaan-perusahaan yang mempunyai prospek baik atau mencari saham-saham unggulan/bluechip d. spekulator, adalah investor yang sering melakukan aksi beli atau aksi jual dengan informasi dan analisis yang mereka miliki, kelompok inilah yang mendinamisasi pasar modal.(10) (10)Loc.Cit, Marzuki Usman Dkk, pengetahuan dasar pasar modal hal 41 dan 45)
(3.)Bursa Efek Indonesia. Bursa efek pada dasarnya dipandang sebagai club organization yang menyediakan sarana bagi bertemunya permintaan dan penawaran efek. Pada umumnya bursa efek diselenggarakan oleh pihak swasta. Peranan pemerintah hanya menyarankan dan membina agar bursa efek melakukan fungsinya dengan baik dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Untuk maksud tersebut pemerintah sebagai otoritas pasar modal harus menciptakan rules & regulation yang memadai untuk menjamin terlaksananya fungsi tersebut. Dilihat dari segi sejarahnya Bursa efek Indonesia merupakan penggabungan antara Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada akhir Desember tahun 2007 yang lalu.
134
Bursa Efek sering disebut sebagai self regulatory body, karena ia berhak mengorganisir dirinya sendiri, menetapkan aturan main sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah (Undang-undang, peraturan pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Bappepam. Karakteristik perdagangan efek mengharuskan bursa memiliki aturan yang lengkap, terinci, jelas dan adil. Karena itu, bursa efek merupakan suatu pasar yang memiliki aturan yang paling banyak, dapat dirubah dan diperbaharui sesuai kebutuhan dan kepentingan agar pasar modal Indonesia dapat dipercaya, teratur, wajar dan efisien serta melindungi masyarakat. Bahkan ada penilaian bahwa bursa efek di Indonesia merupakan bursa yang paling banyak memiliki aturan. Aturan main dimaksud, termasuk standarisasi besaran perdagangan seperti satuan perdagangan, variasi harga, cara tawar menawar, waktu pembayaran, sistem perdagangan, bentuk dan isi dokumen yang digunakan, sistem penyampaian laporan dan lain-lain sebagainya. Dalam hal izin keanggotaan bursa efek, peraturan yang dianut Indonesia berbeda dengan banyak bursa lain di luar negeri yang memberikan prioritas kepada perorangan untuk menjadi member/ anggota. Dalam mekanisme bursa efek di Indonesia, izin keanggotaan hanya kepada Badan Hukum yang harus memenuhi dua persyaratan utama, yang menyangkut segi keuangan/ permodalan dan segi kualitas dan integritas tenaga ahli/ personil sebagaimana disebutkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 45/1995.(11) (11)Loc.Cit, Marzuki Usman, hal-178-183) .
Indra Safitri menyatakan secara institusional, format yuridis dan perangkat organisasi lembaga bursa efek di negara manapun tidak jauh berbeda satu sama lain. Dengan kata lain, ada aspek-aspek universalitas
di bursa efek, sehingga aspek
universalitas tersebut memberikan nilai tambah dari bersa efek yang satu dengan yang lain. Universilatas sebuah bursa efek merupakan bagian sangat penting sebagai indikator kemajuan pasar modal di negara tersebut. Universalitas bursa efek merupakan suatu korelasi yang timbul dari industri pasar modal yang strukturnya terkait satu sama lain, karena sebagai pemilik pasar, bursa efek harus memiliki daya saing atas biaya transaksi
135
atau pencatatan, sistem technologi perdagangan dan pengawasan, kecepatan dan ketepatan akses informasi, serta kuantitas dan kualitas likuiditas efek-efek yang tercatat. Sistem pengawasan pasar merupakan sistem yang dibuat oleh bursa efek dengan tujuan agar sistem tersebut dapat memberikan optimalisasi keamanan transaksi dari praktek penipuan, manipulasi pasar, informasi yang menyesatkan, perdagangan semu dan perdagangan orang dalam (insider trading). Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 UU No.8/1995 merupakan landasan yuridis bagi kewenangan dan tanggung jawab bursa efek dalam pengawasan pasar dalam rangka (i) mengupayakan terciptanya perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien,(ii) mendeteksi aktivitas pasar yang tidak biasa (unusual) yang dilakukan oleh anggota bursa terhadap saham emiten, sehingga dapat memiliki akses langsung kepada emiten;(iii) memberikan laporan kepada Bapepam mengenai terjadinya perbuatan yang diindikasikan dalam kejahatan pasar modal. Sebagai institusi yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat dan menetapkan peraturan bagi anggota bursa efek, dimana kewenangan tersebut merupakan cerminan menjalankan fungsinya sebagai self regulatory organizatian (SRO), maka dapat ditempuh dengan menggunakan dua cara yaitu ; Pertama pengawasan sebagai internal kontrol bagi sistem pembukuan atau keuangan anggota bursa; kedua, pengawasan sebagai pendeteksi dini (early warning) dalam memonitor transaksi setiap saat yang terjadi di lantai bursa. Pengawasan internal kontrol dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Keuangan yang diatur dalam pasal 12 UU pasar modal, kewenangan internal kontrol itu dijamin oleh UU. Mereka berhak untuk melakukan inspeksi perusahaan efek yang diduga atau dicurigai tidak memenuhi ketentuan atau kriteria-kriteria permodalan sesuai dengan yang diwajibkan di pasar modal, misalnya mengenai Modal Bersih Kerja Disesuaikan (MKBD) yang menjadi urat nadi aliran dana atau modal perusahaan efek. Aadapun bunyi pasal 12 UU Pasar modal adalah sebagai berikut : (1) Bursa wajib mempunyai satuan pemeriksa keuangan yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggota serta terhadap kegiatan bursa efek;
136
(2) Pimpinan satuan pemeriksa wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, dewan komisaris bursa efek dan Bapepam tentang masalah-masalah material yang ditemuinya dan dapat mempengaruhi perusahaan efek, anggota bursa efek atau bursa efek yang bersangkutan (3) Bursa efek wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa setiap saat apabila diperlukan oleh Bapepam. Bila dilihat dari ketentuan pasal 12 ayat 1 diatas, dijelaskan bahwa kehadiran satuan pemeriksa merupakan perpanjangan suatu sistem pengawasan di pasar modal. Pengawasan tersebut dilakukan secara terus menerus, agar dapat menjadi alat pengawas yang efektif dan secara dini memantau bila terjadi pelanggaran oleh anggota bursa tersebut. Namun pemeriksaan hanya terfokus pada aspek akuntasi keuangan, sistem pengendalian operasi dan kecukupan dana. Kepentingan tersebut diatas dimaksudkan untuk : (i) kesehatan sebuah perusahaan efek, terutama yang yang menyangkut manajemen back office/settlement yang mereka miliki. Sebab bagian inilah yan menjadi indikator bagaimana perusahaan efek menjalankan pembukuan nasabahnya secara benar yang menyangkut pemisahan harta kekayaan nasabah dengan kekayaan perusahaan efek yang tercermin
dari
cara
mereka
menyelenggarakan
pembukuan
di
bagian
back
office/settlement karena jika tidak akan beresiko menghadapi banyak masalah. (ii) Aspek permodalam harus terus dipantau setiap saat, agar jangan sampai perusahaan efek tersebut melakukan transaksi di luar kemampuan modal yang mereka miliki. Bila tidak, dapat saja terjadi malapetaka seperti yang dialami oleh Baring ketika seorang pialangnya yang bernama Nick Lesson melakukan transaksi sebesar $ 1 Billion atas futures dan option atas saham-saham Jepang, akibatnya Baring hanya dijual senilai 1 Poundsterling bila dibandingkan dengan nilai kewajiban yang harus dipikul oleh ING Bank ketika mengambil institusi tersebut. Pengawasan pasar yang berfungsi sebagai alat pemantau di lantai bursa, difokuskan pada aktivitasperdagangan yang tidak biasa dilakukan, baik dalam perintah jual atau beli yang pola/patterm transaksi yang mencurigakan yang tidak biasa terjadi, perilaku perusahaan efek yang tidak konsisten atau melakukan transaksi yang tidak biasa
137
sebelumnya, atau pergerakan harga saham yang parameter atau sinyal-sinyalnya yang berkembang menunjukkan ketidak wajaran, maka bursa dapat melakukan penegakan hukum langsung atas perusahaan efek atau pada saham tersebut, misalnya pada kasus saham Bank Pikko yang mengalami kenaikan sebesar 207,6% dalam waktu satu hari, suatu kenaikan harga saham yang tidak wajar, dan Bappepam memberikan peringan pada BEJ menyangkut tidak berjalannya sistem pengawasan pasar (Market Surveilance) sebagai lembaga yang kapasitasnya sebagai SRO tersebut. Pengawasan pasar yang dilakukan oleh Bursa Efek diharapkan dapat berperan secara maksimal dalam kerangka menciptakan terjadinya transaksi yang transparan dan fair. Dengan liberalisasi kepemilikan saham oleh investor asing mencapai 100%, maka bursa efek menjadi indikator pertama bagi fund manager manca negar, apakah kebijakan tersebut telah didukung oleh fasilitas perdagangan yang dapat menjamin bahwa harga saham dan transaksi yang langsung dibentuk terjadi secara wajar bukan berdasarkan transaksi pembentukan harga atau mekanisme transaksinya semu. Sehingga titik berat pengawasan pasar dengan adanya kebijakan liberalisasi itu adalah mempertajam dan memperketat pengawasan pasar dalam menjaga berlangsungnya transaksi yang bebas dari kejahatan transaksi di lantai bursa. Sebab kredibilitas dari mekanisme pasar yang efisien, wajar dan transparan, menjadi faktor penentu mekanisme terjadinya harga berdasarkan supply and demand.(12) (12) Op.Cit Indra Safitri, , hal 176-186)
Selaras dengan hal diatas, I Putu Gede Ary Suta menyatakan : ”Oleh karena itu Bursa efek diwajibkan untuk mengembangkan sistem pengendalian intern, terutama dalam pengawasan perdagangan yang efektif, dengan tujuan menghindari timbulnya manipulasi pasar dan mendeteksi informasi orang dalam. Disamping itu bursa efek diwajibkan
mengikuti
praktik
perdagangan
yang
wajar,
khususnya
dengan
mempertimbangkan aturan tentang prioritas harga dan waktu (Price and time priority) dalam pelaksanaan perdagangan. Praktik perdagangan silang (Crossing) perlu ditelaah dengan maksud untuk mebuka pasar kepada pemodal domestik perorangan. Direksi dan manajer bursa efek wajib mengkoordinasikan usaha-usaha yang dilakukan oleh LKP dan
138
LPP. Manajemen bursa harus membentuk komite untuk bekerjasama dengan anggota yang aktif, bank kustodian dan pelaku pasar modal untuk mengembangkan pasar modal dengan memperhatikan keahlian perusahaan efek dan bank kustodian.(13) (13)Op. Cit, I Putu Gede Ary Suta, hal 194). Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia hingga terbentuknya Bursa Efek Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:
14 Desember 1912 : Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh Pemerintah Hindia Belanda.
1914 – 1918 : Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I
1925 – 1942 : Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya
Awal tahun 1939 : Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek di Semarang dan Surabaya ditutup.
1942 – 1952 : Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II
1952 : Bursa Efek di Jakarta diaktifkan kembali dengan UU Darurat Pasar Modal 1952, yang dikeluarkan oleh Menteri kehakiman (Lukman Wiradinata) dan Menteri keuangan (Prof.DR. Sumitro Djojohadikusumo). Instrumen yang diperdagangkan: Obligasi Pemerintah RI (1950)
1956 : Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek semakin tidak aktif.
1956 – 1977 : Perdagangan di Bursa Efek vakum.
10 Agustus 1977 : Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama.
1977 – 1987 : Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen Pasar Modal.
139
1987 : Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES 87) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia.
1988 – 1990 :
Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal
diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat meningkat.
2 Juni 1988 : Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer.
Desember 1988 : Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal.
16 Juni 1989 : Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya.
13 Juli 1992 : Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ.
22 Mei 1995 : Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem computer JATS (Jakarta Automated Trading Systems).
10 November 1995 : Pemerintah mengeluarkan Undang –Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai diberlakukan mulai Januari 1996.
1995 : Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya.
2000 : Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia.
2002 : BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (remote trading).
2007 : Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).(14)
(14) sumber www.BEI.go.id)
Selanjutnya
ketentuan
mengenai
modal,
syarat
penndirian,
mekanisme
operasional/rambu untuk mencegah unfair trading dan kemampuan profesional yang
140
harus dimiliki oleh perusahaan efek yang menjadi anggota bursa efek diatur dalam pasal 33 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah No.45/1995 dan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Bapepam dan Bursa Efek Indonesia. (4.) Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) Peranan LKP adalah untuk melaksanakan kliring dan menjamin penyelesaian transaksi yang dilaksanakan oleh P.T.Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Transaksi yang terjadi di bursa dikliringkan oleh LKP secara terus menerus sehingga dapat ditemukan hak dan kewajiban anggota bursa yang melaksanakan transaksi. Disamping melaksanakan fungsi kliring, LKP juga menjamin penyelesaian transaksi di bursa yang pelaksanaannya sebagai counterpart dari anggota bursa yang melaksanakan transaksi. Jaminan tersebut dapat berupa dana, efek, dan jaminan bank kustodian untuk menyelesaikan transaksi tertentu. Dengan sistem penjaminan tersebut pemesanan hanya dapat dilakukan, jika LKP menyetujui bahwa terdapat cukup jaminan untuk menyelesaikan transaksi. LKP harus terus menerus menyesuaikan nilai jaminan menurut nilai pasar, dan meminta jaminan tambahan apanila diperlukan. Anggota bursa wajib menyelesaikan transaksi dengan menyerahkan dana dan efek pada rekening efek di LPP, tapi dalam hal anggota bursa gagal menyelesaikan transaksi, LKP akan membeli atau menjual efek di pasar tunai. Sebagaimana halnya dengan LPP, maka sistem komputer LKP dihubungan dan dikoordinasikan dengan sistem komputer yang ada di LPP. LKP sebagai kepanjangan tangan bursa efek dimasa mendatang akan semakin penting, karena LKP perlu mengelola dana yang diperlukan bagi proteksi investor dalam rangka menjamin kerugian nasabah dan anggota bursa dalam batas tertentu yang tentunya dengan persetujuan dari Bapepam. (5.)Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) Saat ini fungsi LPP dilaksanakan oleh P.T.Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LPP pada dasarnya adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Jasa tersebut harus memenuhi standar pelayanan secara menyeluruh termasuk pembagian hak, seperti deviden dan saham bonus, pemrosesan administrasi atas segala kegiatan yang dilakukan oleh emiten yang terkait kepentingan pemegang rekening seperti RUPS, penyerahan dana dan efek atas instruksi pengguna jasa, administasi pinjam meminjam efek, dan
141
pemindahan efek dari dan ke penitipan kolektif. LPP perlu memadukan keahlian technis dan kemampuan keuangan dalam membangun sistem perdagangan tanpa warkat (Scripless trading), penyelesaian transaksi melalui pemindahbukuan dan peminjaman atas penyelesaian transaksi. Disamping hal tersebut diatas LPP perlu juga menyusun suatu sistem yang merupakan satu kesatuan yang terpadu dan saling mendukung dengan tetap memperhatikan aspek keamananatas efek. Sistem yang diimplementasikan oleh LPP harus ditelaah secara cermat dan hati-hati mengingat LPP merupakan kustodian sentral yang mencatat seluruh aset pemegang rekening yang terdapat pada LPP. Atas dasar itu LPP harus dikelola secara profesional yang memiliki pengalaman dan keahlian yang cukup memadai serta memiliki reputasi yang diakui secara Internasional. Mengingat LPP merupakan kustodian sentral, maka jasa kustodian LPP harus lengkap, antara lain dalam bidang penatausahaan rekening efek untuk menyimpan dana dan efek, penerimaan dan distribusi deviden, bunga, pokok pinjaman, saham bonus dan hak-hak lainnya, pemindahan efek keluar dan masuk, pemindahan efek dari satu rekening ke rekening lainnya, penjualan hak, serta pembayaran maupun penerimaan restitusi pajak. Dalam transaski bursa, peranan LPP pasif, artinya bahwa LPP hanya mentransfer dana dari efek satu rekening ke rekening lainnya berdasarkan instruksi LKP. Oleh karena itu komputer LPP harus mempunyai jaringan langsung dengan sistem perdagangan bursa dan LKP, sehingga komputer-komputer tersebut dapat memverifikasi jaminan sebelum suatu pesanan memasuki sistem perdagangan. Kegagalan LPP atas perannya tersebut akan memberikan dampak yang serius kepada pasar modal, yaitu lumpuhnya kegiatan pasar modal bahkan dapat memberikan dampak kepada perekonomian nasional. Untuk menghindari terjadinya hal demikian diperlukan pengamanan secara maksimal. Rencana tahunan dan anggaran untuk mendukung kegiatan operasional perlu mendapat persetujuan dari para anggota bursa atau pemakai jasa yang menjadi pemegang saham dari LPP yang kemudian memperoleh persetujuan dari Bappepam.(15) (15)Loc.Cit, I Putu Gede Ary Suta, hal 194-197). (6.) Bapepam-LK Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK)
142
Sektor jasa keuangan yang mencakup antara lain pasar modal, perbankan, dana pensiun, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya, adalah industri yang sangat dinamis, kompleks, selalu berubah serta mempunyai interdependensi yang sedemikian tinggi antara satu sektor dengan lainnya baik di tingkat domestik, regional maupun global. Karakteristik tersebut membawa setidaknya dua konsekuensi utama, yaitu para pelaku di sektor jasa keuangan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan regulator harus pula mempersiapkan dirinya untuk menghadapi dinamika dari perubahan tersebut. Selain itu, kecenderungan diterapkannya sistem pengawasan industri jasa keuangan secara terpadu yang mengawasi tidak hanya pasar modal tetapi juga perusahaan asuransi, dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya termasuk perbankan oleh beberapa negara selama satu dekade terakhir, menjadi pemicu bagi regulator untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Sebagai gambaran atas kondisi yang berlaku di beberapa negara, jika sebelumnya institusi pengawas pasar modal dilakukan oleh institusi khusus pengawas pasar modal, maka saat ini pengawasan dilakukan oleh suatu institusi pengawas terpadu yang mengawasi seluruh kegiatan sektor keuangan. Institusi pengawasan terpadu ini dibentuk dengan maksud untuk menciptakan lembaga pengawas yang terintegrasi bagi pasar modal, perbankan, dana pensiun, asuransi serta lembaga keuangan lainnya. Hal ini ditujukan dalam rangka mengurangi tingkat risiko di sektor keuangan dan mengantisipasi berkembangnya universal product, meningkatkan kepercayaan pasar, perlindungan konsumen, transparansi, standar praktik bisnis keuangan, dan mengurangi kejahatan di bidang keuangan. GBHN 1999 – 2004 telah merespon dinamika perubahan industri jasa keuangan tersebut, dimana dinyatakan bahwa dalam rangka menciptakan industri pasar modal yang efektif dan efisien, perlu dibentuk suatu lembaga independen yang mengawasi kegiatan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank
143
Indonesia, disebutkan bahwa pengawasan industri jasa keuangan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen Dalam Road Map Departemen Keuangan dan Kebijakan Sektor Keuangan, telah dicanangkan adanya integrasi pengawasan sektor jasa keuangan non bank yang merupakan langkah awal untuk membentuk suatu pengawas jasa keuangan yang terintegrasi. Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) merupakan persiapan dalam rangka pembentukan institusi dimaksud. Struktur Organisasi Bapepam dan Lembaga Keuangan Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, organisasi unit eselon I Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan unit eselon I Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) digabungkan menjadi satu organisasi unit eselon I, yaitu menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan Lembaga Keuangan). Bapepam dan Lembaga Keuangan mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bapepam dan Lembaga Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan peraturan di bidang pasar modal; 2. Penegakan peraturan di bidang pasar modal; 3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal;
144
4. Penetapan
prinsip-prinsip
keterbukaan
perusahaan
bagi
Emiten
dan
Perusahaan Publik; 5. Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; 6. Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal; 7. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan; 8. Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 9.
Perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan;
7. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan; 8. Pelaksanaan tata usaha Badan. Organisasi Bapepam dan Lembaga Keuangan terdiri dari 1 Ketua Badan sebagai eselon I dan membawahi 12 unit eselon II (1 Sekretariat dan 11 Biro Teknis), dimana lingkup pembinaan dan pengawasan meliputi aspek pasar modal, dana pensiun, perasuransian, perbankan dan usaha jasa pembiayaan serta modal ventura. Penggabungan ini mencerminkan respon dan langkah awal Departemen Keuangan atas semakin terintegrasinya industri jasa keuangan. Rencana Organisasi ke Depan Dalam perkembangannya, kegiatan pembinaan dan pengawasan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan menuntut perhatian yang tinggi terutama terkait dengan peran strategis pasar modal dan lembaga keuangan dalam perekonomian nasional serta kerja sama internasional. Tuntutan perkembangan tersebut memerlukan peningkatan efektifitas sistem pembinaan dan pengawasan yang telah berjalan selama ini. Untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja dan kepatuhan (compliance) terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari unit-unit di lingkungan Bapepam dan Lembaga
145
Keuangan serta memenuhi prinsip-prinsip Good Governance, struktur organisasi Bapepam dan Lembaga Keuangan masih memerlukan adanya beberapa penyempurnaan. Usulan penyempurnaan adalah dengan membentuk Biro Kepatuhan Internal (Internal Compliance Bureau). Biro ini diharapkan dapat mengawasi secara internal pelaksanaan tugas pegawai Bapepam dan Lembaga Keuangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing, membantu Ketua Badan mengawasi pelaksanaan pendelegasian wewenang dan proses pengambilan keputusan pimpinan Bapepam dan Lembaga Keuangan di bawahnya, serta untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip good governance. Biro Kepatuhan Internal akan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Badan dan dipimpin oleh pejabat eselon II, dan diharapkan menjadi compliance unit dan quality/performance assurance control terhadap output dari pelaksanaan tugas seharihari Bapepam dan Lembaga Keuangan. Dengan terbentuknya biro ini, diharapkan bahwa terjadi pemisahan fungsi antara pihak yang melakukan eksekusi tugas sehari-hari dan pihak yang melakukan pengawasan kepatuhan dalam pelaksanaan tugas dimaksud. Pertimbangan yang mendasari penyempurnaan tersebut antara lain adalah besarnya tanggung jawab Bapepam dan Lembaga Keuangan terhadap kepentingan nasional dan publik, luasnya rentang kendali (span of control) dari Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan, hampir semua Biro di lingkungan Bapepam dan Lembaga Keuangan berhubungan/berhadapan langsung dengan pasar/industri (expose to market), tingginya potensi moral hazard di industri pasar modal dan lembaga keuangan, serta sifat pembinaan dan pengawasan (nature) yang berbeda antara industri pasar modal dan lembaga keuangan. Sebagai gambaran, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, hampir seluruh biro dalam Bapepam dan Lembaga Keuangan berhubungan dan berinteraksi langsung dengan para pihak dan industri terkait, seperti dalam proses pendaftaran, persetujuan, pengesahan, perijinan, monitoring serta pengenaan sanksi. Hal ini membawa konsekuensi kepada para pegawai Bapepam dan Lembaga Keuangan untuk memiliki integritas yang tinggi. Namun
146
demikian, potensi terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme serta bahaya moral hazard tetap tinggi dan memerlukan perhatian serius. Selain itu, pelaksanaan fungsi pengembangan, pembinaan dan pengawasan dalam aspek pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan serta modal ventura mempunyai sifat (nature) yang berbeda. Pasar modal lebih diarahkan untuk memastikan bahwa aspek pengungkapan (aspek disclosure) telah memadai dan wajar, sedangkan industri perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan modal ventura lebih banyak menekankan kepada aspek kehati-hatian (prudential). Dengan demikian diharapkan bahwa rencana penyempurnaan struktur organisasi Bapepam dan Lembaga Keuangan dapat mendukung perkembangan industri pasar modal dan sektor jasa keuangan, serta dapat menjadi institusi pemerintah yang menerapkan quality/performance assurance control unit. Dengan berlakunya peleburan antara Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan
berdasarkan
606/KMK.01/2005
Keputusan
Menteri
Keuangan
RI
Nomor
KMK
diatas, maka tugas, fungsi dan kewenangan lembaga tersebut
semakin luas yang sebelumnya hanya membina, mengatur dan mengawasi penegakan hukum pasar modal saja, kini juga meliputi kegiatan lembaga pembiayaan dan penjaminan,
lembaga
asuransi
dan
lembaga
dana
pensiun.
Di bidang Pasar modal, Bapepam( sebelum ditambah dengan-Lk ) berdasarkan UU
No.8/1995
tentang
pasar
modal
yang
diperkuat
dengan
Peraturan
PemerintahNo.45/1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal serta Peraturan Pemerintah No.46/1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal, Bapepam memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sudah sangat luas, maka penambahan tugas, fungsi dan kewenangan Bapepam –Lk menjadi tambah teramat sangat luas. Dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 UU No.8/1995 tentang pasar modal, yakni :
147
BAB II BADAN PENGAWAS PASAR MODAL Pasal 3 (1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam. (2) Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pasal 4 Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Pasal 5 Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk: a.
Memberi: 1)
Izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
2)
Izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan
3)
persetujuan bagi Bank Kustodian;
b.
mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
c.
menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;
d.
menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
e.
mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;
f.
mewajibkan setiap Pihak untuk: 1)
menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
148
2) g.
mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
melakukan pemeriksaan terhadap: 1)
Setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau
2)
Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini;
h.
menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
i.
mengumumkan hasil pemeriksaan;
j.
membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
k.
menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
l.
Memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;
m.
menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;
n.
Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;
o.
memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya;
p.
menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5; dan
q.
melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini.
(16) Sumber www.Bapepam-Lk.go.id
Indra safitri menyatakan : ” Bagitu luas ruang lingkup kewenangan Bapepam membuat kelembagaan Bapepam memiliki peranan amat penting dan menentukan kebijaksanaan pasar modal yang berintegrasi dengan kepentingan global. Dengan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang begitu luas, maka Bapepam tidak dapat bekerja sendiri. Institusi ini harus dan akan selalu bekerja sama internasional yang saling membantu, untuk melakukan pengawasan segala perilaku dan tindak tanduk pelaku pasar modal yang melanggar prinsip-prinsip universal pasar modal, karena untuk menjalankan
149
fungsi-sungsi tersebut Bapepam harus didukung oleh struktur organisasi yang mampu menjalankan setiap fungsinya secara efektif. Begitu banyak pihak-pihak yang terlibat dalam industri pasar modal baik perorangan dan kelembagaan yang terdaftar di Bapepam yang berhubungan dengan tanggung jawab profesi mereka masing-masing, maka jika terjadi atau ditemukan pelanggaran terhadap mereka, Bapepam dapat mencabut atau membekukan sementara kegiatan mereka di pasar modal. Adapun bagian-bagian yang memiliki tingkat kerumitan dan memerlukan ekstra waktu dan perhatian dari Bapepam adalah yang berkaitan dengan proses IPO, proses right issue, transaksi-transaksi yang berkaitan dengan akuisisi, divestasi atau penawaran tender atau proses pengeluaran Reksadana. Mengapa bagian itu teramat penting bagi Bapepam? Karena bagian-bagian itu menyangkut proses penilaian atau kajian dari scheme yang dibuat oleh para pelaku pasar modal. Dalam fase inilah, kontrol yang dilakukan oleh Bapepam harus berjalan secara efektif agar scheme yang dapat merugikan investor dapat segera tercium sehingga Bapepam dapat menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar aturan ketentuan hukum yang berlaku.(17) 17)Loc.Cit, Indra Safitri, hal 129-132).
Selanjutnya Beliau menambahkan, Bapepam dalam menjalankan fungsinya harus independen dan terhindar dari campur tangan pihak ketiga baik dalam dimensi politis dan ekonomis, walaupun secara organisasi Bapepam berada di bawah naungan Departemen Keuangan RI. Namun UU memberikan otoritas bahwa Bapepam merupakan badan khusus yang diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari. Pembahasan Indepedensi Bapepam terkait erat dengan peranannya sebagai regulator yang mengeluarkan berbagai peraturan-peraturan tehnis yang melandasi dan memagari segala aktivitas industri pasar modal, sehingga peraturan yang dikeluarkannya itu dapat secara efektif mendorong pertumbuhan dan perkembangan pasar modal, bukan sebaliknya memasung kreativitas para pelaku pasar modal. Oleh karenanya Bapepam dalam mengeluarkan suatu aturan, akan tetap memperhatikan dua sisi kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan regulator untuk guna memberikan perlindungan bagi investor dan kepentingan pelaku pasar modal khususnya perusahaan emiten untuk kepentingan transaksi bisnis dan jasa yang bertujuan
150
memperoleh laba yakni dengan cara melakukan dengar pendapat (hearing) agar antara regulator dan player dapat berdialog guna membahas efektivitas dan kepentingan atas ketentuan yang diputuskan. Hal yang penting yang perlu digarisbawahi dalam kerangka independensi Bapepam, yakni selalu berpedoman kepada pilar-pilar kepentingan atas perkembangan pasar secara menyeluruh, tanpa harus memprioritaskan kepentingan salah satu pelaku pasar. Dengan mengacu kepada kerangka batang tubuh UU No.8/1995 dan kewenangan yang diberikan kepada Bapepam sesuai pasal 5 diatas, maka Bapepam akan senantiasa menentukan keseimbangan kepentingan pasar sehubungan dengan : Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan fungsi pembinaan yang menyangkut perkembangan eksistensi dan keberadaan pelaku pasar seperti perusahaan efek, dianggap menjadi barometer tingkat kesehatan industri pasar modal, sehingga ketentuan tersebut mendorong uapaya dan strategi tercapainya peningkatan kelangsungan hidup ekonomi industri efek; Ketentuan-ketentuan
yang berhubungan dengan fungsi Bapepam dalam
pengaturan atas mekanisme dan transaksi yang mengandung sistem perdagangan yang dapat berlangsung secara adil, wajar dan efisien, sehingga peraturanperaturan yang dikeluarkan oleh bapepam tersebutakan menciptakan struktur industri pasar modal yang berlaku bagi institusi yang berada didalamnya, demi terciptanya standar yang tinggi di perusahaan efek dan biaya transaksi yang efisien dan rendah di bursa efek; Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan kegiatan pasar yang tergolong suatu pelanggaran atas prinsip keterbukaan, atau pelanggaran yang tergolong suatu kejahatan pasar, sehingga peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam akan berupaya meningkatkan
kemampuan pengawasan pasar
terutama kewajiban yang harus dilaksanakan oleh bursa efek.(18) 18)Loc.Cit Indra Safitri, hal 138-140.)
Salah satu barometer dari derajat indepedensi Bapepam yang menyangkut pengawasan dilakukan dengan preventif
yang dilakukan dengan cara menciptakan
aturan, pedoman, pembimbingan atau pengarahan berdasarkan asas keseimbangan sebagimana telah dijelaskan diatas;
sedangkan pengawasan yang bersifat refresif
151
dilakukan dengan cara penuh tanggung jawab dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi (penjelasan pasal 3 ayat 1 UU No.8/1995). Pasal 100 UU No.8/1995 tentang Pasar modal menentukan bahwa :” Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat
dalam
pelanggaran
terhadap
undang-undang
ini
dan
atau
aturan
pelaksanaannya”. Maka untuk menjalankan peranannya tersebut secara independen, Bapepam harus terhindar dari campur tangan dari pihak manapun, mengingat pihak-pihak yang berpotensi melanggar ketentuan pasar modal, apakah itu pelanggaran atas keterbukaan informasi dengan cara memberikan informasi yang menyesatkan (Miss leading information), manipulasi pasar, penipuan (fraud), atau perdagangan orang dalam (insider trading), adalah mereka yang merupakan kelompok masyarakat yang kepentingan politis dan ekonomisnya sangat tinggi. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada kepentingan perkembangan pasar modal dalam menjalankan fungsi pengawasannya diperlukan lembaga pengawasan untuk mendukung ruang gerak penyidik Bapepam untuk mendapat informasi yang diperlukan sebagai langkah pengembangan pemeriksaan lebih lanjut tertuang dalam pasal 101 ayat 1 yang berbunyi : ” Langkah penyidikan yang dilakukan oleh Bapepam akan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat menjadi penyidik tindak pidana di Pasar Modal ”.
Ini berarti keberadaan orang yang ditunjuk dari
lingkungan pejabat dalam Bapepam menjadi perpanjangan tangan dari sistem pengawasan yang profesional, sekaligus mampu mendesain sistem penyidikan yang mampu menembus kepentingan global, sehingga kejahatan pasar modal yang terjadi di berbagai wilayah hukum berbeda dengan pelaku dari berbagai bangsa merupakan tantangan dari Biro pengawasan; oleh karenanya perlunya ada kerjasama secara Internasional untuk mengantisipasi dan menanggulangi untuk menangkal pelaku kejahatan yang berkeliaran di Pasar Modal. Adapun timbulnya hak untuk melakukan penyidikan yang diberikan kepada Bapepam, disebabkan kekhususan yang dimiliki oleh industri pasar modal dan terdapatnya kepentingan yang sangat strategis bagi perkembangan perekonomian negara. Mengingat besarnya dana yang dipertaruhkan di pasar, tingginya tingkat kerumitan jaringan informasi yang berlangsung di pasar, kepintaran pelaku pasar dalam memainkan
152
dan menyembunyikan bukti-bukti kejahatan, pelaku kejahatan yang dapat dilakukan lebih dari satu orang, mekanisme dan sistem berlangsung dalam hitungan detik, serta tingginya tingkat sensitivitas pasar, membuat proses penyidikan yang berlangsung di pasar modal memerlukan metode dan technik yang berbeda. Penjabaran kepentingan proses penyidikan mengharuskan bapepam memiliki dan berkemampuan untuk mendapatkan suatu pembuktian yang jelas, karena kesalahan akibat ketidakakuratan dalam pelaksanaan penyidikan, dapat menimbulkan dampak yang negatif serta memicu krisis kepercayaan dan kredibilitas dari pelaku pasar modal. Oleh sebab itu, bila kita memperhatikan langkah-langkah penyelesaian suatu perkara di pasar modal memerlukan waktu yang lama serta tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi. Sehingga adalah hal yang wajar bila Bapepam akan mengutamakan dan mempertimbangkan kepentingan pasar secara keseluruhan sebelum memutuskan suatu sanksi kepada pelaku pasar modal. Kemandirian Bapepam dalam meutuskan suatu perkara harus senantiasa dijaga dan dipatuhi oleh semua pihak, sebab kepentingan penegakan hukum di pasar modal tidak dapat berjalan sendiri dengan perkembangan industri yang ada, maka syarat mutlak untuk mencapai suatu idealisme penegakan hukum yang dapat berjalan dengan benar adalah bila pelaku pasar modal beserta seluruh perangkat yang ada memiliki tingkat kepatuhan hukum yang tinggi. Praktik curang yang dapat merugikan kepentingan investor yang dilakukan oleh para pialang, lebih banyak dipengaruhi oleh sikap tamak dan keserakahan yang menggoda pialang untuk melakukannya. Etika dan moralitas dari pialang-pialang yang bekerja di pasar modal merupakan bagian yang penting untuk diperhatikan. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, beban yang harus dipikul oleh Bapepam untuk mengawasi profesi-profesi yang ada di pasar modal, kuantitasnya dari hari ke hari semakin banyak. Untuk mencapai efektivitas yang maksimal dalam upaya Bapepam melakukan pengawasan atas perilaku para profesi yang terdaftar di pasar modal, perlu didukung oleh kelembagaan profesi yang bertanggung jawab dalam mengawasi etika dan moralitas para anggotanya. Untuk itu ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan dan penyidikan di pasar modal dituangkan di dalam peraturan pemerintah No.46/1995 merupakan pedoman serta menentukan tata cara mengenai proses pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh
153
Bapepam dengan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing agar tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Dengan tetap memegang teguh norma-norma pemeriksaan yang ada dalam peraturan tersebut, maka kepentingan hukum pihak yang diperiksa tetap terjaga, begitu pula dengan aparat Bapepam yang mendapatkan kewenangan dari ketua Bapepam untuk menjalankan pemeriksaan, harus berpegang teguh dengan segala tanggung jawab yang diberikan kepadanya, agar dapat menjaga citra dan kewibawaan Bapepam sebagai otoritas yang paling berwenang di pasar modal. Perlu diketahui, dunia pasar modal adalah sebuah dunia yang mengutamakan kepercayaan, kejujuran dan keterbukaan. Aspek-aspek itulah yang menjadi landasan semua pihak untuk menjalankan kepentingan ekonomis sesamanya. Ruang lingkup pasar modal tidak hanya menembus dimensi negara, tetapi juga aktivitas dari kepentingan dan transaksi atas instrumen pasar modal, seperti saham, obligasi dan setiap derivatifnya, dipergunakan dan dijadikan sebagai mekanisme dalam investasi oleh berbagai kalangan dan berbagai sektor, sehingga sebuah kasus yang menimpa salah satu pihak yang ada di pasar memiliki keberkaiatan dan multiplier effectnya dapat berakibat pada kepentingan hukum pihak lain, oleh sebab itu format pengawasan secara refresif untuk mencegah terjadinya pelanggaran di pasar modal, maka dimungkinkan Bapepam bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya yakni kepolisian RI dan jaringan kepolisian mancanegara dan pihak kejaksaan RI untuk mencegah praktik kejahatan pasar modal yang dapat dilakukan oleh pelaku kejahatan pelaku pasar modal dari negara lain.(19) (19)Loc.Cit, Indra safitri, hal 143-148). (7.) Kustodian Kustodian/penitipan efek hanya dapat diselenggarakan oleh LPP, perusahaan efek, atau bank umum yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam-Lk. Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai kontrak antara kustodian dan pemegang rekening tersebut. Undang-undang mensyaratkan melalui pasal 56 sampai dengan 58 UU Pasar Modal mengenai penitipan kolektif bahwa agar efek yang ditipkan di kustodian wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri dan bukan merupakan bagian dari harta kustodian. Kustodian hanya dapat mengeluarkan efek atau dana yang tercatat
154
pada rekening efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya. Apabila pemegang rekening mengalami kerugian atas kesalahan pihak kustodian, maka pihak kustodian wajib memberi ganti rugi kepada pemegang rekening tersebut. Sebagai lembaga penunjang pasar modal, kustodian memberikan jasa berupa :
menyediakan tempat penitipan harta yang aman bagi efek.
Mencatat/membukukan semua titipan pihak lain secara cermat;
Mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya;
Mengamankan pemindahtanganan efek;
Menagih deviden saham, bunga obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan.
Atas Jasa-jasa yang diberikannya itu, maka kustodian berkewajiban untuk :
membuat kontrak dengan nasabahnya atau pihak lain termasuk reksadana dengan merinci semua jasa yang diberikan
menyimpan semua surat berharga yang dipercayakan kepadanya di tempan yang aman dari kebakaran, pencurian dan perusakan;
menyerahkan surat berharga atau uang yang dititipkan kepadanya atas permintaan tertulis dari pihak penitip atau pihak yang secara sah mewakili pihak penitip;
mencatat dan membukukan semua surat berharga yang dipercayakan kepadanya dan membuat salinan dari catatan pembukuannya untuk disimpan di tempat yang terpisah dan aman;
membuka diri terhadap pemeriksaan oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam atas kegiatan operasionalnya dan disampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Bapepam dan semua kepada para nasabahnya.(20)
(20)Loc.Cit, Marzuki Usman,Dkk, hal 54-55)
Lembaga kustodian wajib merahasiakan menyangkut informasi pemegang rekening pada kustodian, dengan beberapa pengecualian yakni kepada pihak-pihak :
Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris pemegang rekening;
155
Polisi, jaksa atau hakim untuk perkara pidana
Pengadilan atas permintaan pihak-pihak yang berperkara perdata
Pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan;
Bapepam, bursa efek, LKP, emiten, biro administrasi efek, atau kustodian lain dalam rangka melaksanakan fungsinya masing-masing;
Pihak-pihak yang memberikan jasa kepada kustodian seperti konsultan hukum dan konsultan keuangan (21)
21.Op.Cit, I Putu Gede Ary Suta, Editor Adi Hidayat Dkk, Menuju Pasar Modal Modern, Penerbit Yayasan Sad Satria Bakti, 2000, hal 198-199.
(8.) Biro Administrasi Efek ( BAE). BAE merupakan salah satu lembaga penunjang pasar modal yang memegang peranan penting di dalam menyelenggarakan administrasi perdagangan efek, baik pada saat pasar perdana maupun pada pasar sekunder. Sebagai lembaga penunjang BAE menyediakan jasa kepada emiten dalam bentuk pencatatan dan pemindahan kepemilikan efek-efek. Penyerahan efek kepada yang berhak menerimanya efek untuk disimpan oleh BAE adalah merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh BAE, disamping penyampaian laporan tahunan kepada emiten tentang posisi efek-efek yang ditangani. Khusus pada persiapan penawaran umum pada pasar perdana, BAE juga membantu emiten dalam pencatatan efek. Pada intinya BAE membantu emiten untuk mengadministrasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan efek-efek yang dikeluarkan oleh emiten kepada masyarakat dengan biaya yang lebih rendah dan ekonomis dari pada administrasi tersebut dilakukan sendiri oleh emiten. Dalam rangka memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada emiten dan masyarakat pemodal, maka BAE wajib menjaga sebaik-baiknya setiap efek maupun catatan pembukuan yang ditanganinya, serta membuat salinan dari catatan pembukuan atas efek-efek yang ditanganinya dan menyimpannya di tempat tersendiri yang terjamin keamanannya. Demi terselenggaranya pengadministrasian efek dengan baik, karena mencakup kecermatan, kecekatan dan kecepatan karena menyangkut nilai uang yang cukup relativ besar, maka kontrak antara emiten dengan BAE harus dilakukan secara notarial sehingga memiliki kekuatan hukum yang baik. Dengan demikian, semua hal yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban BAE dalam kaitannya dengan jasa menyelenggarakan
156
administrasi efek, pemindahan kepemilikan, penyerahan atau penerimaan efek serta biaya yang dipungut untuk jasa-jasa tersebut wajib diuraikan dalam kontrak. BAE dan emiten sama-sama bertanggung jawab kepada pemilik efek atas kerugian yang dapat terjadi akibat kelalaian dalam melakukan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam kontrak antara emiten dengan BAE, sehingga melampaui batas waktu penyelesaian administrasi efek yang telah ditetapkan dalam keputusan ketua Bapepam. Secara berkala, minimal satu kali dalam satu tahun BAE kegiatan operasional BAE wajib diperiksa oleh akuntan publik yang telah terdaftar di Bapepam yang selanjutnya laporan tersebut disampaikan oleh BAE kepada bapepam dan emiten yang menjadi nasabah BAE. Didalam perkembangan berikutnya BAE dapat memberikan jasa yang berkaitan dengan kepemilikan efek yang disimpan dalam penitipan kolektif di LPP, sehingga dapat memberikan informasi secara terintegrasi kepada emiten dalam perubahan kepemilikan efek. Jasa tersebut sangat diperlukan agar emiten tidak melakukan pelanggaran sehubungan dengan perdagangan orang dalam, benturan kepentingan dan manipulasi pasar. Hal yang perlu dikembangkan oleh BAE adalah administrasi pemberian kuasa dan jasa lainnya sehubungan dengan RUPS yang kaitannya dengan pembayaran deviden dan hak-hak lainnya yang perlu dikembangkan cara pemotongan dan pelaporan pajak bagi efek yang terdapat dalam penitipan kolektif di LPP. (9.) Lembaga pemeringkat efek. Didalam hal emiten melakukan penawaran umum obligasi atau surat utang lainnya, maka ketentuan pasar modal menetapkan bahwa obligasi yang dikeluarkan tersebut harus terlebih dahulu diperingkat oleh suatu lembaga yang independen yang bergerak sebagai pemeringkat efek. Di Indonesia salah satu lembaga yang melakukan fungsi ini adalah P.T. Pemeringkat efek Indonesia (Pefindo). Hasil peringkat (rating) efek tersebut akan membawa pengaruh yang cukup kuat terhadap kewajaran, resiko serta jaminan bahwa efek tersebut akan terserap oleh masyarakat. Di dalam perkembangannya, peran pemeringkat efek tidak hanya terbatas pada efek-efek yang berada di pasar modal tetapi juga efek-efek yang berada di pasar uang. Selain itu pengembangan reksadana terbuka, termasuk didalamnya Money Market fund, diharapkan akan mendorong melausnya pemeringkatan instrumen di pasar uang.
157
Lembaga pemeringkat efek dapat membantu perkembangan pasar modal dengan menerbitkan data statistik yang akurat dan independen mengenai efek yang tercatat di bursa efek dalam bentuk data elektronik yang sesuai dengan kebutuhan para pelaku dan analis pasar modal. (10.) Wali Amanat (Trust Agen) Dalam hal emiten menawarkan obligasi, maka emiten yang bersangkutan wajib menunjuk wali amanat. Wali amanat merupakan pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi atau sekuritas kredit. Peranan wali amanat diperlukan dalam setiap emisi obligasi karena pemegang obligasi yang begitu banyak jumlahnya tidak mungkin membuat kontrak dengan emiten secara terpisah. Wali amanat juga berperan sebagai pemimpin dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO). Kewajiban wali amanat adalah mewakili pemegang obligasi atau sekuritas kredit baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan syarat-syarat emisi, kontrak perwaliamanatan, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wali amanat wajib melaksanakan amanat yang diterimanya dengan penuh tanggung jawab dan bertindak secara bijaksana, semata-mata demi kepentingan para pemegang obligasi atau sekuritas kredit. Wali amanat bertanggung jawab kepada pemegang obligasi atas sekuritas kredit atas kerugian yang diderita akibat kelalaian, kecerobohan atau tindakan lain yang disebabkan oleh adanya pertentangan kepentingan dalam hubungannya dengan tugas-tugas wali amanat sebagaimana tercantum didalam kontrak yang dibuat. Dalam UU No.8/1995 tentang asar Modal disebutkan bahwa kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh Bank Umum yang juga disebutkan dalam UU Perbankan, oleh karena itu kegiatan wali amanat yang dilakukan oleh bank umum tidak lagi memerlukan izin, namun tetap memerlukan pendaftaran di Bapepam. Dalam melaksanakan perannya, wali amanat melakukan kegiatan antara lain : a. Menganalisa kemampuan dan kredebelitas emiten; b. melakukan penilaian terhadap kekayaan emiten yang dijadikan jaminan; c. memberikan nasihat kepada emiten; d. melakukan pengawasan terhadap pembayaran bunga dan pokok pinjaman tepat waktu; e. melaksanakan tugas selaku agen utama pembayaran;
158
f. mengikuti secara terus menerus perkembangan dan pengelolaan perusahaan emiten; g. mempersiapkan dokumen yang diperlukan bersama emiten dan penjamin emisi. Dalam menjalankan kegiatannya, wali amanat dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah. Wali amanat juga dilarang mempunyai kredit dengan emiten dalam junmlah yang sesuai ditetapkan oleh Bapepam yang dapat mengakibatkan adanya benturan kepentingan, hal ini diperlukan agar wali amanat dalam menjalankan tugasnya dengan independen, sehingga dapat melindungi kepentingan pemegang efek secara maksimal.(22) (22)Loc.Cit, I Putu Gede Ary Suta, hal 197-204.
(11.) Akuntan Publik Akuntan publik memegang peranan kunci dalam menjamin kewajaran dalam penyampaian informasi keuangan perusahaan yang akan go public. Laporan keuangan yang disampaikan oleh akuntan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan standar akutansi yang berlaku umum. Tanpa mengurangi ketentuan yang ada, Bapepam dapat menentukan standar akutansi di bidang pasar modal ( pasal 69 UU Pasar Modal). Dalam melakukan kegiatan, akuntan harus memperhatikan standar akuntansi keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan praktik akutansi lainnya yang lazim di pasar modal, oleh karena itu meskipun pengaturan tersebut sudah ditentukan dalam SAK, tetapi belum mencakup hal-hal yang dibutuhkan di pasar modal dalam rangka memenuhi asas keterbukaan, Bapepam dapat menetapkan ketentuan mengenai hal tersebut secara khusus untuk melindungi kepentingan publik. Akuntan tidak diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh transaksi yang ada di perusahaan, namun dia diperkenankan pemeriksaan atas dasar sampling. Dengan demikian harus disadari bahwa laporan keuangan yang disajikan dapat mengandung kesalahan, karena akuntan dalam memberikan pendapatnya akan menyatakan kewajaran dan bukan kebenaran atas laporan keuangan.(23) 23)Loc. Cit, I Putu Gede Ary Suta, hal 205)
Pada dasarnya esensi dari pasar modal adalah full disclousure yang intinya mencakup pengungkapan informasi yang penting dan relevan.Oleh karena itu akuntan harus menyadari kepentingan publik jauh lebih besar dan harus lebih diutamakan.
159
Adapun kewajiban akuntan sebagai pemeriksa laporan
keuangan dinyatakan secara
eksplisit dalam pasal 68 UU Pasar modal yang berbunyi : ” Akuntan yan terdaftar pada Bapepam yang memeriksa laporan keuangan emiten, bursa efek, LKP, LPP dan pihak lain yang melakukan kegiatan di pasar modal dan wajib menyampaikan secara rahasia kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam waktu tiga (3) hari kerja sejak ditemukan adanya : (i) pelanggaran terhadap ketentuan perundangundangan dan atau peraturan pelaksnaan lainnya ; (ii) hal-hal yang dapat membahayakan keuangan lembaga dimaksud atau kepentingan para nasabahnya ”. Untuk menjamin kualitas informasi yang fair dan obyektif, akuntan atau profesi penunjang di pasar modal dilarang : a. memberikan jasa-jasa kepada pihak yang terafiliasi dengannya; b. membuat perjanjian untuk memperoleh kepentingan dalam efek atau bagian laba dari emiten atau pihak terasosiasi dengan emiten; c. memeriksa dan menyiapkan pendapat bagi emiten sebelum menerima pembayaran atas jasa-jasa yang diberikan terdahulu; d. melakukan penilaian atau pemeriksaan atas pekerjaannya sendiri yang telah dilakukan bagi emiten; e. melakukan perjanjian dengan emiten yang menyatakan bahwa pembayaran jasanya tergantung pada diterima atau tidaknya hasil pekerjaannya oleh emiten. Jika disimak lebih dalam , tanggung jawab akuntan di pasar modal dapat diklasifikasikan sebagai berikut : a. Tanggung jawab yuridis dalam hubungannya dengan pernyataan pendapat akuntan yang disampaikan kepada masyarakat. Opini akuntan dan penyampaian informasi lainnya harus sesuai dengan standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku. Pelaksanaan tugas akuntan di pasar modal tidak terlepas adanya tuntutan atau gugatan baik administratif, perdata maupun pidana. b. Tanggung jawab finansial yang hubungannya kemungkinan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang dapat mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi dari pihak yang dirugikan; c. Tanggung jawab moral yang harus menjunjung tinggi kode etik profesi untuk menjaga sikap mental yang independen, karena profesi akuntan adalah profesi yang dipercaya oleh
160
masyarakat oleh karenanya harus atau wajib menghindari tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Tantangan berat bagi profesi akuntan adalah sikap independen dalam pelaksanaan tugasnya yakni menghindari benturan kepentingan/conflict interest, karena itu dalam menjalankan tugasnya akuntan harus berhati-hati mengingat posisinya yang sangat penting dalam melakukan penilaian yang menyangkut aspek-aspek keuangan perusahaan emiten bisa masuk dalam kategori orang dalam (insider) . Dimana dalam pasal 1 ayat 35 Keputusan menteri Keuangan No.1548/KMK.013/1990 yang mengatur tentang insider trading, mendefinisikan pihak insider sebagai berikut : a. seorang komisaris, direktur, pegawai perusahaan atau perusahaan afiliasinya; b. Pemegang saham utama didalam perusahaan atau perusahaan afiliasinya; c. orang yang oleh kedudukannya atau hubungan pada perusahaan atau perusahaan afiliasi mengetahui informasi orang dalam; d. orang yang dalam waktu enam (6) bulan sejak tidak lagimerupakan orang dalam sebagaimana dimaksud dalam hurup a, b atau hurup c. Berdasarkan poin c, akuntan dianggap sebagai inside dalam hubungan isuue/penerbitan efek untuk keadaan tertentu yaitu jika akuntan mendapatkan informasi yang belum diketahui publik dan dapat mempengaruhi harga saham. Dalam keadaan demikian akuntan dilarang melakukan transaski jual beli saham emiten. Oleh karena itu para akuntan publik yang terdaftar di Bapepam harus mempelajari secara seksama aturan insider trading, agar terhindar dari pelanggaran ketentuan tersebut.(24) 24)Loc. Cit, I Putu Gede Ary Suta, hal 214 dan 219-222).
(12.) Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Staatsblad 1869 No.3 tentang peraturan pejabat notaris. Notaris diperlukan dalam pasar modal dalam rangka proses emisi efek. Dalam emisi saham, notaris berperan membuat akta perubahan anggaran dasar perusahaan emiten, apalagi sejak berlakunya UU No.40/ 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mulai berlaku sejak 16 Agustus 2007, khususnya dalam pasal 24 yang berbunyi : ”Perseroan yang modal dan jumlah sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai perseroan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal , wajib
161
mengubah anggaran dasarnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 hurup f dalam jangka waktu 30 hari sejak terpenuhinya kriteria tersebut ” Peran notaris diperlukan dalam proses emisi efek. Dalam emisis saham, notaris berperan membuat perubahan anggaran dasar emiten dan apabila diinginkan oleh para pihak, notaris dapat juga berperan dalam perbuatan perjanjian penjamin emisi efek. Sedangkan dalam emisi obligasi, notaris berperan dalam perbuatan perjanjian pengwaliamanatan dan perjanjian penanggungan. Disamping itu peranan notaris juga diperlukan, terutama dalam hubungan penyusunan anggaran dasar para pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan efek, reksadana dan penyusunan kontrak-kontrak penting seperti kontrak reksadana, kontrak penjaminan emisi.(25) 25)Loc.Cit, I Putu Gede Ary Suta, hal 206)
Peranan notaris dalam RUPS suatu perusahaan yang akan go publik atau sudah go publik sangat penting, karena biasanya dalam RUPS yang biasanya menghasilkan keputusan-keputusan penting para pihak menghendaki dibuat secara notarial. Untuk maksud tersebut, peran notaris diperlukan untuk melakukan tiga macam hal, yakni : 1. Membuat berita acara RUPS dan menyusun pernyataan keputusan-keputusan RUPS; 2. meneliti keabsahan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS yang menyangkut : (i) keabsahan persiapan RUPS yang harus sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, seperti pemanggilan RUPS bagi pemegang saham, cara dan waktu yang sesuai dengan anggaran dasar; (ii) keabsahan dari para pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPS; (iii) menjaga untuk dipatuhinya ketentuan quorum yang dipersyaratkan dalam anggaran dasar. 3. Meneliti perubahan anggaran dasar yang disesuaikan dengan peraturan-peraturan di pasar modal. (25)Loc.Cit, Marzuki Usman Dkk, hal 34-35)
(13.)Konsultan Hukum. Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emiten pada saat perusahaan akan melakukan proses emisi yang memberikan pendapat dari segi hukum (legal opinion) mengenai keadaan perusahaan emiten. Pada prinsipnya, jasa konsultan hukum diperlukan untuk kepentingan
162
semua orang yang memerlukannya yang memberikan pendapat hukum atas suatu masalah atau obyek tertentu. Pada saat perusahaan akan melakukan penawaran umum di pasar modal, biasanya didahului oleh proses due deligence atau penelitian yang mendalam, karena hal ini terkait dengan tanggung jawab dari pendapat hukum (legal opiniom) yang diberikannya sebagaimana tertuang dalam pasal 81 ayat 1 UU Pasar modal yang berbunyi ” setiap pihak yang menawarkan atau menjual efek dengan menggunakan propektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi tidak benar tentang fakta material dan pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dimaksud ”. Jadi pernyataan-pernyataan akuntan dan konsultan hukum, penilai harus dicantumkan dalam propektus pada saat melakukan emisi. Pada saat legal due deligence peasehat hukum akan memeriksa seluruh dokumen yang berkaitan dengan struktur penawaran dan yang akan mempengaruhi harga efek yang akan diterbitkan, mengantisipasi masalah-masalah hukum yang akan dapat membawa tanggung jawab bagi perusahaan setelah penawaran umum dilaksanakan, dan mempersiapkan segala persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi dari lembaga dan badan pemerintah, dari pihak-pihak lainnya seperti pemegang hak lisensi, pemilik tanah dan lain sebagainya. Hal –hal yang menjadi perhatian konsultan /penasehat hukum antara lain sebagai berikut : 1. Akta pendirian/ anggaran dasar perusahaan beserta perubahan-perubahannya, untuk memastikan perubahan
yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, seperti
pengendalian perusahaan, tata cara pemilihan direksi dan komisaris, pasal-pasal dalam anggaran dasar yang bersifat material dan formal. 2. Dokumen-dokumen perusahaan yang menyangkut keabsahan semua dokumen tersebut, seperti izin-izin usaha dari lembaga pemerintah, sertifikat tanah dan bangunan, lisensilisensi, dan dokumen-dokumen lainnya 3. penyetoran modal oleh pemegang saham sebelum go public dan perubahan modal. 4. catatan-catatan/risalah rapat, termasuk usulan-usulan dan risalah rapat direksi dan RUPS yang dari catatan tersebut diketahui apa saja yang terjadi sewaktu rapat berlangsung.
163
5.Perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga yang menyangkut misalnya perolehan pinjaman, perjanjian utang piutang antara perusahaan dengan pihak ketiga, perjanjian sewa yang kegunaaanya untuk diteliti keabsahan dari perjanjian-perjanjian tersebut. 6.kontrak-kontrak dengan pemasok, perlu diperiksa oleh konsultan hukum untuk menjamin tidak ada kontrak yang disembunyikan yang akan merugikan perusahan di masa yang akan datang. 7. Proses hukum yang sedang berjalan dan mungkin yang akan terjadi. Konsultan hukum akan membuat daftar masalah litigasi atau gugatan hukum yang dihadapi perusahaan atau yang mengancam kelancaran bisnis perusahaan., penyelesian sengketa dan hasil-hasil keputusan arbitrase dalam bidang bisnis atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.(26) (26) Asri Sitompul, Due deligence dan tanggung jawab lembaga-lembaga penunjang pada proses penawaran umum, Citra aditya bakti, 1999 Bandung, hal 42-43.
(14.) Penilai. Penilai adalah pihak yang memberikan jasa profesional dalam menentukan nilai wajar dari harta milik perusahaan. Nilai ini diperlukan sebagai bahan bagi investor di dalam mengambil keputusan investasi. Salah satu tolak ukur yang dipergunakan untuk menilai keadaan perusahaan yang go public adalah dengan mengetahui seberapa besar nilai aktiva tetap perusahaan yang bersangkutan, neraca juga mencerminkan nilai kekayaan perusahaan, baik aktiva tetap maupun aktiva lancar yang didaarkan pada nilai buku. Nilai yang terdapat dalam neraca belum mencerminkan informasi mengenai nilai kekayaan yang dibutuhkan oleh investor di pasar modal. Para investor juga membutuhkan informasi tentang nilai wajar yang merupakan kekayaan perusahaan, maka disinilah peranan pihak jasa penilai untuk mengungkapkan nilai wajar perusahaan. Guna mewujudkan hal tersebut, maka laporan penilaian harus dibuat secara obyektif, dengan menggunakan tata cara dan prosedur yang diakui dan ditaati oleh profesi yang bersangkutan. Di dalam melakukan penilaian terhadap harta kekayaan suatu perusahaan perlu diperhatikan beberapa faktor, diantaranya kondisi fisik, penyusutan, technologi yang digunakan dan lokasi harta / keberadan harta yang dinilai untuk menghindari kerancuan penilaian.(27) (27)Loc.Cit, I Putu Gede Ary Suta, hal 207-208)
164
(15.) Penjamin Emisi Efek (Underwriter). Setiap perusahaan yang menjual efek pada dasarnya menginginkan penerimaan dana dari hasil penjualan itu dalam waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan jumlah tertentu. Dilihat dari sisi bisnis, tuntutan itu wajar saja, karena untuk melakukan investasi, perusahaan akan memperhatikan masalah waktu dan dana yang diperlukan. Untuk dapat menguasai pasar, suatu proyek harus selesai tepat waktu, kapan dimulai dan kapan berakhirnya. Begitu juga dengan dana tertentu untuk memenuhi kebutuhan suatu proyek dimaksud. Karena jika dana yang diperlukan tidak mencukupi, maka proyek tidak dapat diselesaikan, dan harapan untuk berproduksi dan memasarkan hasilnya akan sekedar mimpi belaka. Contoh diatas menunjukkan betapa pentingnya pembatasan waktu bagi pelaksanaan suatu proyek termasuk perolehan dana melalui go public. Bagi perusahaan yang ingin go public, penjualan saham/ obligasi dengan harapan memperoleh penerimaan hasil penjualan itu sebagaimana yang diharapkan. Masalahnya adalah dalam penjualan saham/obligasi tidak selamanya diperoleh penghasilan sesuai yang diperkirakan, karena ada resiko penurunan harga, atau resiko lainnya yang dapat terjadi setiap saat. Untuk menjamin lakunya penjualan saham/obligasi dalam waktu tertentu dan dapat menerima seluruh dana hasil penjualan tadi, maka dalam proses penjualan saham/obligasi biasa dimanfaatkan jasa penjamin emisi (underwriter) dimana antara perusahaan emiten dan perusahaan penjamin emisi membuat suatu perjanjian yang disepakati bersama. Sebagai penjamin emisi tentu bersedia menanggung resiko. Oleh karena itu sebelum menyatakan kesanggupannya, penjamin emisis harus mempelajari terlebih dahulu kemampuan emiten dan juga memperkirakan kemampuan pemodal yang akan tertarik untuk membeli saham/obligasi yang akan dijual. Laku tidaknya penjualan efek itu tergantung pada harga efek perusahaan yang akan dijual. Ditinjau dari kepentingan perusahaan, makin tinggi harga jual saham/obligasi makin menguntungkan. Sementara ditinjau dari kepentingan penjamin emisi, makin tingi harga saham/obligasi, makin terbatas pemodal yang bersedia membeli, berarti makin sulit menjual saham/obligasi tersebut. Bagi penjamin emisi maksimum resiko yang dihadapinya adalah ketika efek tersebut tidak laku dijual. Dalam keadaan yang demikian, maka penjamin emisilah yang bersedia membeli sendiri semua saham/obligasi yang tidak laku tersebut. Mengingat
165
resiko yang dihadapi oleh penjamin emisi sangat besar, maka harga saham/obligasi pada pasar perdana ditentukan atas kesepakatan bersama antara emiten dengan penjamin emisi, dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut diatas. Oleh karena harga efek ditentukan bersama, maka harga yang terjadi pada saat itu disebut harga negoisasi (negociation price). Meskipun harga saham/obligasi ditentukan bersama oleh emiten dan penjamin emisi, namun atas harga yang disepakati itu optimisme masing-masing pihak dapat berbada-beda. Khususnya bagi penjamin emisi, meskipun keadaan perusahaan emiten mendukung harga saham, tetapi bila kemampuan investor meragukan, maka optimisme atas penjualan saham/obligasi perusahaan menjadi berkurang. Salah satu untuk mengambil jalan tengah dalam situasi demikian, maka penjamin emisi dapat memilih salah satu tipe penjaminan yang ada. Apakah full of commitment, best effort, all or none commitment atau stand by commitment. UU No.8/1995 tentang pasar modal, didalam pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa : “ Penjamin Emisi Efek (PEE) melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual “. Dengan demikian PEE mempunyai pernan dan fungsi dalam penawaran umum yang kegiatannya meliputi : (i) membantu emiten dalam rangka mempersiapkan pernyataan pendaftaran
berikut
dokumen
pendukungnya;(ii)
memberikan
advis
mengenai
keuanganseperti jumlah dan jenis efek yang akan diterbitkan, jadwal emisi, penunjukan lembaga penunjang lain, metode pendistribusian efek; (iii) melakukan penjaminan terhadap efek yang diemisikan; (iv) melakukan evaluasi terhadap keuangan perusahaan antara lain keuangan, manajemen, pemasaran, produksi berikut prospeknya; (v) menentukan harga efek bersama-sama emiten; (vi) sebagai pembentuk pasar Beberapa jenis perjanjian penjaminan emisi yakni sebagai berikut : Full Commitment / Firm commitment
/ penjaminan dengan kesanggupan
penuh, adalah memberikan beban tanggung jawab kepada underwriter/PPE untuk mengambil alih resiko penawaran efek dengan memberikan jaminan kepada emiten bahwa PPE akan membeli seluruh efek yang ditawarkan dan kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang dibayarkan kepada emiten. Dengan demikian kalau sebagian atau seluruh efek tidak laku terjual akan menjadi resiko underwriter. Suatu variasi dari
166
bentuk full commitment adalah stand by underwriting mengikatkan diri untuk membeli sisa efek yang laku terjual pada suatu tingkat harga tertentu berdasarkan syarat-syarat yang telah diperjanjikan yang kecendrungannya dengan harga yang lebih rendah pada saat ditawarkan pada harga perdana. Best-Effort Underwriting. Dalam bentuk penjamin emisi model ini under writer sebagai agen penjual dari emiten, dan tidak memberikan jaminan untuk membayar harga sisa efek yang tidak laku terjual, melainkan hanya menjualkan dengan sebaik-baiknya. Dalam penjaminan emisi model ini dapat ditentukan bahwa penawaran akan dibatalkan apabila tidak terjual semua atau istilahnya all-or none offering. Emiten dapat menempuh cara ini, jika merasa bahwa penawaran tidak ekonomis untuk dilanjutkan kecuali jumlah modal yang diperlukan dari hasil penjualan efek tersebut mememuhi target dari jumlah modal yang diperlukan, tidak ada satu pun pembeli yang permohonannya dipenuhi sampai emiten menetapkan bahwa seluruh efek telah dipasarkan dengan sukses. Selain all-ornone offering, dalam best effort model, dikenal model lain yang disebut model ” paling sedikit-paling banyak ” (minimum-maximum). Model ini memberi peluang kepada emiten bahwa penawaran efek akan dibatalkan apabila tidak tercapai batas minimum. Setelah batas minimum tercapai, underwriter akan melanjutkan penawaran sampai batas maksimum. Dengan demikian permohonan pembelian akan dipenuhi apabila batas minimum terlampaui. Untuk mencegah masalah di kemudian hari, underwriter tidak bekerja sendiri dalam suatu emisi efek, karena underwriter tidak mempunyai modal yang cukup untuk melakukan penjaminan emisi. Dalam prakteknya underwriter bekerja sama dengan underwriter lainnya dalam suatu sindikasi (Group) untuk membagi-bagi resiko penjaminan. Oleh karena itu dilihat dari fungsi dan tanggung jawab masing-masing penjamin emisi dalam suatu sindikasi, underwriter dapat dibedakan dalam tiga kategori, yakni : Penjamin utama emisi (Lead underwriter) yang bisa lebih dari satu yang memberikan jaminan bersamasama, Penjamin pelaksana emisi (Managing underwriter) dan peserta penjamin emisi (Co-underwriter), dua yang disebut terakhir tidak langsung bertanggung jawab kepada emiten, tetapi berkoordinasi pengelolaan penyelenggaraan emisi kepada Penjamin utama emisi yang diikat dalam suatu perjanjian antar penjamin emisi.(28)
167
(28)Loc.Cit, Marzuki Usman Dkk, hal 74-78).
(16.) Perantara pedagang efek (Pialang/ Broker) Jual beli saham/obligasi pada dasarnya dalam wujud jual beli surat berharga, dimana setiap surat berharga yang diperjual belikan itu disebut efek atau sekuritas mempunyai karakteristiknya masing-masing. Misalnya dalam membeli saham, investor selain mempunyai hak suara dalam RUPS juga mengharapkan deviden dan capital gain. Sedangkan jika membeli obligasi, investor memberikan utang kepada emiten dengan mengharapkan bunga( Yield) dan capital gain dan menyerahkan tanggung jawabnya atas resiko itu kepada wali amanat sebagaimana telah dijelaskan diatas. Bursa efek adalah tempat untuk memperdagangkan berbagai surat berharga yang diperjual belikan di pasar modal, di bursa inilah disediakan berbagai informasi yang dapat dipelajari oleh investor dengan mempelajari propektus atau gambaran singkat perusahaan ( Company Profile). Propektus diterbitkan pada saat perusahaan mengadakan emisi (IPO/ initial Public Offering). Perdagangan efek di lantai bursa hanya bisa dilakukan melalui para perantara perdagangan efek yang sering disebut sebagai pialang, baik di pasar perdana maupun di pasar sekunder. Jika pemodal ingin mebeli saham suatu perusahaan P.T. Jasa Marga Misalnya sebanyak 1000 saham dengan harga Rp 4.000,- per saham, maka cukup ia memberi tahu kepada pialang melalui komputer yang online dengan komputer pialang. Untuk membeli efek dilakukan dengan cara yang sama. Pesan investor itu akan dicatikan penjual atau pembelinya di bursa. Harga jual atau beli yang dipesankan investor kepada pialang bukan merupakan satu-satunya harga yang boleh dilaksanakan oleh pialang. Pialang boleh saja menjual atau membeli di luar harga yang dipesan oleh investor, asalkan lebih menguntungkan bagi investor. Misalnya ada investor yang ingin membeli saham P.T. Jasa marga Rp 4.000,- per saham, kebetulan di bursa ada yang menawarkan Rp.3000,- per saham. Demikian pula dalam pesan jual, pialang akan mencari kesempatan untuk menjual saham dengan harga yang lebih tinggi. Dan atas jasanya dalam menjualkan atau membelikan saham/obligasi bagi investor, pialang mendapat balas jasa (fee) yang besarnya ditentukan bersama antara investor dan pialang. Pasal 1 angka 18 UU Pasar modal menyebutkan bahwa : ” Perantara pedagang efek ( PPE/pialang) melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain ” Untuk dapat melakukan transaksi Pialang (PPE), harus memperoleh izin
168
dari Bapepam dan menjadi anggota dan pemegang saham bursa efek dimana PPE tersebut beroperasi. Di dalam kegaiatannya PPE wajib memiliki seorang direktur dan seorang pegawai yang memiliki izin perorangan sebagai wakil perantara pedagang efek (WPPE). Pemegang izin perorangan itu disebut Floor trade atau pialang yang menjalankan amanat jual atau beli dari nasabah dan mereka merupakan orang yang cukup sibuk karena sebagian besar waktunya dilalui dengan melakukan kegiatan (i) bekerja di belakang meja dan telepon; (ii) melayani tamu/nasabah setiap waktu; (iii) mempelajari perkembangan kurs dan pasar efek yang menjadi perhatiannya dari berbagai informasi seperti laporan keuangan, analisa-analisa fundamental dan technikal, daftar kurs dll sebagainya.(iv) mengikuti perkembangan ekonomi baik nasional maupun internasional. Disamping itu WPPE harus memiliki pengetahuan yang luas, terutama mengenai : efek-efek dan cara menilai pasar, technik perdagangan di dalam maupun di luar bursa, dasar ekonomi moneter dan penguasaan penggunaan komputer. Secara moral, para pemegang izin WPPE seharusnya memiliki kejujuran dan pengalaman yang cukup lama, mengenal baik dan benar keadaan nasabah serta kebutuhan mereka, serta memegang prinsip untuk tidak menjual atau membeli efek yang tidak sesuai dan bertentangan dengan keadaan serta kebutuhan nasabah yang bersangkutan. Para investor harus hati-hati dalam memilih pialang yang dijadikan mitra bisnisnya, karena mereka harus profesional sesuai bidangnya karena mereka para broker harus mempunyai dedikasi dan tanggung jawab, pengalaman, pengetahuan yang luas, informasi yang lebih sempurna dan menjunjung tinggi kode etik profesinya. Didalam memberikan penjelasan kepada investor, para perantara pedagang efek harus menjelaskan paling tidak lima hal, yakni sebagai berikut : (1) Pialang harus mempunyai informasi yang cukup dan valid; (2) harus menyertakan analisa profit yang diharapkan dan resiko dari investasi efek tsb; (3) dalam memberikan informasi lisan dan tulisan, tidaka akan memberikan pilihan terhadap investasi apa pun; (4) menjauhi nasabah dari investasi yang tidak sesuai dan menolak pembelian yang dipaksakan di luar kemampuan keuangan si nasabah; (5) memberikan bekal pengetahuan yang cukup kepada nasabah untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi. Dalam pasar modal, khususnya perdagangan efek di bursa
169
dan di luar bursa, kode etik diperlukan untuk melindungi investor dari praktik-praktik yang dilakukan para PPE dari pemberian jasa atau nasihat-nasihat yang bisa menimbulkan kerugian. Dalam pelaksanaan pasar modal di Indonesia Perserikatan Perdaganagn Uang dan Efek (PPUE) telah menyusun kode etik yang harus dijunjung tinggi oleh para broker/pialang.(29) (29)Loc.Cit, Marzuki Usman Dkk, hal 82-89) (17.) Manajer Investasi. Manajer investasi adalah pihak yang melakukan kegiatan usahanya mengelola portofolio efek atau mengelola portofolio investasi kolektif termasuk reksadana untuk kepentingan nasabah/ investor, baik perorangan maupun investor lembaga. Manajer investasi adalah bagian dari kegiatan perusahaan efek yang dapat dilaksanakan secara terpisah maupun bersama-sama dengan kegiatan lainnya yaitu penjamin emisi dan perantara pedagang efek. Peranan manajer investasi sangat penting terutama di dalam mengelola serta mensponsori tumbuhnya reksadana di pasar modal Indonesia dan merupakan perusahaan efek yang memberikan jasa pengelolaan portofolio efek nasabahnya dengan memperoleh imbalan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai dana yang dikelolanya dengan cara menghitung Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang dilakukan berdasarkan kontrak yang disepakati. Dalam pengelolaan portofolio efek yang berupa berbentuk perseroan, investor yang berupa lembaga dana pensiun, perusahaan asuransi atau lembaga perbankan dapat mengelola sendiri portofolio efeknya, namun khusus untuk reksadana pengelolaannya berdasarkan undang-undang no.8/1995 tentang pasar modal harus menggunakan jasa manajer investasi. Hal ini dikarenakan investasi pada reksadana dilakukan pada beberapa efek (diversifikasi folio ), dimana untung rugi reksadana ditentukan oleh kualitas manajer investasi. Keuntungan bagi institusi yang dananya dikelola oleh manajer investasi adalah bahwa mereka akan memperoleh laporan perkembangan dananya secara periodik, tergantung kesepakatan di dalam kontrak dan dapat dimonitor sewaktu-waktu apabila diinginkan untuk mengetahui apakah dananya dikelola sesuai yang disepakati dalam kontrak bersama. Manajer investasi tidak langsung menerima dananya melainkan dititipkan pada Bank kustodian yang telah memperoleh izin dari Bapepam. Bank kustodian inilah yang akan menerima instruksi pembelian atau penjualan efek dari
170
manajer investasi dan selanjutnya instruksi tersebut dilanjutkan kepada perantara pedagang efek. Oleh karena itu dalam pengelolaan dana nasabah ada tiga pihak yang terlibat secara langsung yaitu nasabah , manajer investasi, dan kustodian yang masingmasing membuat kontrak secara terpisah.(30) (30)Loc.Cit, Marzuki Usman Dkk, hal 89-90).
5. PROSES GO PUBLIC Perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Alternatif pendanaan dari dalam perusahaan, umumnya dengan menggunakan laba yang ditahan perusahaan. Sedangkan alternatif pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditur berupa hutang, pembiayaan bentuk lain atau dengan penerbitan surat-surat utang, maupun pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham (equity). Pendanaan melalui mekanisme penyertaan umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan go publik.Untuk go publik, perusahaan perlu melakukan persiapan internal dan penyiapan dokumentasi sesuai dengan persyaratan untuk go publik atau penawaran umum, serta memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan BAPEPAM-LK. Penawaran Umum atau sering pula disebut Go Public adalah kegiatan penawaran saham atau Efek lainnya yang dilakukan oleh Emiten (perusahaan yang akan go public) untuk menjual saham atau Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya. Penawaran Umum mencakup kegiatan-kegiatan berikut:
Periode Pasar Perdana yaitu ketika Efek ditawarkan kepada pemodal oleh Penjamin Emisi melalui para Agen Penjual yang ditunjuk
Penjatahan Saham yaitu pengalokasian Efek pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah Efek yang tersedia;
Pencatatan Efek di Bursa, yaitu saat Efek tersebut mulai diperdagangkan di Bursa.
171
Proses Penawaran Umum saham dapat dikelompokkan menjadi 4 tahapan berikut: A.TahapPersiapan Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses Penawaran Umum. Pada tahap yang paling awal perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka Penawaran Umum saham. Setelah mendapat persetujuan, selanjutnya emiten melakukan penunjukan penjamin emisi serta lembaga dan profesi penunjang pasar yaitu:
Penjamin
Emisi
(underwriter).
Merupakan
pihak
yang
paling
banyak
keterlibatannya dalam membantu emiten dalam rangka penerbitan saham. Kegiatan yang dilakukan penjamin emisi antara lain: menyiapkan berbagai dokumen, membantu menyiapkan prospektus, dan memberikan penjaminan atas penerbitan.
Akuntan Publik (Auditor Independen). Bertugas melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan calon emiten.
Penilai untuk melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut;
Konsultan Hukum untuk memberikan pendapat dari segi hukum (legal opinion).
Notaris untuk membuat akta-akta perubahan Anggaran Dasar, akta perjanjianperjanjian dalam rangka penawaran umum dan juga notulen-notulen rapat.
B. Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran Pada tahap ini, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung calon emiten menyampaikan pendaftaran kepada BAPEPAM-LK hingga BAPEPAM-LK menyatakan Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. C. Tahap Penawaran Saham Tahapan
ini merupakan
tahapan utama,
karena pada waktu inilah emiten
menawarkan saham kepada masyarakat investor. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Masa Penawaran sekurang-kurangnya tiga hari kerja. Perlu diingat pula bahwa tidak seluruh keinginan investor terpenuhi dalam tahapan ini. Misal, saham yang dilepas ke pasar perdana sebanyak 100 juta saham
172
sementara yang ingin dibeli seluruh investor berjumlah 150 juta saham. Jika investor tidak mendapatkan saham pada pasar perdana, maka investor tersebut dapat membeli di pasar sekunder yaitu setelah saham dicatatkan di Bursa Efek. D. Tahap Pencatatan saham di Bursa Efek Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. 6. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Saham yang dicatatkan di BEI dibagi atas dua papan pencatatan yaitu Papan Utama dan Papan Pengembangan dimana penempatan dari emiten dan calon emiten yang disetujui pencatatannya di dasarkan pada pemenuhan persyaratan pencatatan awal pada masing-masing papan pencatatan. Papan Utama ditujukan untuk calon emiten atau emiten yang mempunyai ukuran (size) besar dan mempunyai track record yang baik. Sementara Papan Pengembangan dimaksudkan untuk perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan di Papan Utama, termasuk perusahaan yang prospektif namun belum menghasilkan keuntungan, dan merupakan sarana bagi perusahaan yang sedang dalam penyehatan sehingga diharapkan pemulihan ekonomi nasional dapat terlaksana lebih cepat. Persyaratan Umum pencatatan di BEI Calon emiten bisa mencatatkan sahamnya di Bursa, apabila telah memenuhi syarat berikut: 1. Pernyataan Pendaftaran Emisi telah dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM-LK. 2. Calon emiten tidak sedang dalam sengketa hukum yang diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan. 3. Bidang usaha baik langsung atau tidak langsung tidak dilarang oleh UndangUndang yang berlaku di Indonesia. 4. Khusus calon emiten pabrikan, tidak dalam masalah pencemaran lingkungan (hal tersebut dibuktikan dengan sertifikat AMDAL) dan calon emiten industri kehutanan harus memiliki sertifikat ecolabelling (ramah lingkungan).
173
5. Khusus calon emiten bidang pertambangan harus memiliki ijin pengelolaan yang masih berlaku minimal 15 tahun; memiliki minimal 1 Kontrak Karya atau Kuasa Penambangan atau Surat Ijin Penambangan Daerah; minimal salah satu Anggota Direksinya memiliki kemampuan teknis dan pengalaman di bidang pertambangan; calon emiten sudah memiliki cadangan terbukti (proven deposit) atau yang setara. 6. Khusus calon emiten yang bidang usahanya memerlukan ijin pengelolaan (seperti jalan tol, penguasaan hutan) harus memiliki ijin tersebut minimal 15 tahun. 7. Calon emiten yang merupakan anak perusahaan dan/atau induk perusahaan dari emiten yang sudah tercatat (listing) di BEI dimana calon emiten memberikan kontribusi pendapatan kepada emiten yang listing tersebut lebih dari 50% dari pendapatan konsolidasi, tidak diperkenankan tercatat di Bursa. 8. Persyaratan pencatatan awal yang berkaitan dengan hal finansial didasarkan pada laporan keuangan Auditan terakhir sebelum mengajukan permohonan pencatatan. Persyaratan Pencatatan Awal di Papan Utama Calon Perusahaan Tercatat akan dicatatkan untuk pertama kalinya di Papan Utama apabila memenuhi persyaratan berikut: No
Kriteria
1.
Telah memenuhi persyaratan umum pencatatan saham
2.
Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama (core business) yang sama minimal 36 bulan berturut-turut. Laporan Keuangan telah diaudit 3 tahun buku terakhir, dengan ketentuan Laporan Keuangan Auditan 2 tahun buku terakhir dan
3.
Laporan Keuangan Auditan interim terakhir (jika ada) memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian(WTP).
4.
Berdasarkan Laporan Keuangan Auditan terakhir memiliki Aktiva Berwujud Bersih (Net Tangible Asset) minimal Rp 100.000.000.000,(seratus miliar rupiah)
174
5.
Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali (minority shareholders) setelah Penawaran Umum atau perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek lain atau bagi Perusahaa Publik yang belum tercatat di Bursa Efek lain dalam periode 5 (lima) hari bursa sebelum permohonan pencatatan, sekurang-kurangnya 100.000.000 (seratus juta) saham atau 35% dari modal disetor (mana yang lebih kecil).
6.
Jumlah pemegang saham paling sedikit 1.000 (seribu) pemegang saham yang memiliki rekening Efek di Anggota Bursa Efek, dengan ketentuan: Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang melakukan penawaran umum, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah penawaran umum perdana. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah jumlah pemegang saham terakhir selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah dihitung berdasarkan rata-rata per bulan selama 6 (enam) bulan terakhir. Persyaratan Pencatatan di Papan Pengembangan Calon Perusahaan Tercatat akan
dicatatkan untuk pertama kalinya di Papan Pengembangan apabila memenuhi persyaratan berikut: No
Kriteria
1.
Telah memenuhi persyaratan umum pencatatan saham
2.
Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama (core business) yang sama minimal
175
12 bulan berturut-turut.
3.
Laporan Keuangan Auditan tahun buku terakhir yang mencakup minimal 12 bulan dan Laporan Keuangan Auditan interim terakhir (jika ada) memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian(WTP).
4.
Memiliki Aktiva Berwujud Bersih (net tangible asset) minimal Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
5.
Jika calon emiten mengalami rugi usaha atau belum membukukan keuantungan atau beroperasi kurang dari 2 tahun, wajib: - selambat-lambatnya pada akhir tahun buku ke-2 sejak tercatat sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih berasarkan proyeksi keuangan yang akan diumumkan di Bursa. Khusus bagi calon emiten yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan sifatnya usahanya memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai titik impas (seperti: infrastruktur, perkebunan tanaman keras, konsesi Hak Pengelolaan Hutan (HPH) atau Hutan Tanaman Industri (HTI) atau bidang usaha lain yang berkaitan dengan pelayanan umum, maka berdasarkan proyeksi keuangan calon perusahaan tercatat tsb selambat-lambatnya pada akhir tahun buku ke-6 sejak tercatat sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih.
6.
Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali (minority shareholders) setelah Penawaran Umum atau perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek lain atau bagi Perusahaa Publik yang belum tercatat di Bursa Efek lain dalam periode 5 (lima) hari bursa sebelum permohonan pencatatan, sekurang-kurangnya 50.000.000 (limka puluh juta) saham atau 35% dari modal disetor (mana yang lebih kecil).
176
7.
Jumlah pemegang saham paling sedikit 500 (lima ratus) pemegang saham yang memiliki rekening Efek di Anggota Bursa Efek, dengan ketentuan: Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang melakukan penawaran umum, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah penawaran umum perdana. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah jumlah pemegang saham terakhir selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan. - Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah dihitung berdasarkan rata-rata per bulan selama 6 (enam) bulan terakhir.
8.
Khusus calon emiten yang ingin melakukan IPO, perjanjian penjaminan emisinya harus menggunakan prinsip kesanggupan penuh (full commitment).
7. MEKANISME PERDAGANGAN Sebelum dapat melakukan transaksi, terlebih dahulu investor harus menjadi nasabah di perusahaan Efek atau kantor broker. Di BEI terdapat sekitar 120 perusahaan Efek yang menjadi anggota BEI. Pertama kali investor melakukan pembukaan rekening dengan mengisi dokumen pembukaan rekening. Di dalam dokumen pembukaan rekening tersebut memuat identitas nasabah lengkap (termasuk tujuan investasi dan keadaan keuangan)
serta
keterangan
tentang
investasi
yang
akan
dilakukan.
Nasabah atau investor dapat melakukan order jual atau beli setelah investor disetujui untuk menjadi nasabah di perusahaan Efek yang bersangkutan. Umumnya setiap perusahaan Efek mewajibkan kepada nasabahnya untuk mendepositkan sejumlah uang tertentu sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan jual beli saham. Jumlah deposit yang diwajibkan bervariasi; misalnya ada yang mewajibkan sebesar Rp 25 juta, sementara yang lain mewajibkan sebesar Rp 15 juta dan seterusnya. Pada dasarnya tidak ada batasan minimal dan jumlah dana untuk membeli saham. 177
Dalam perdagangan saham, jumlah saham yang dijual-belikan dilakukan dalam satuan perdagangan yang disebut dengan lot. Di Bursa Efek Indonesia, satu lot berarti 500 saham dan itulah batas minimal pembelian saham. Lalu dana yang dibutuhkan menjadi bervariasi karena beragamnya harga saham yang tercatat di Bursa. Misalnya harga saham XYZ Rp 1.000, maka dana minimal yang dibutuhkan untuk membeli satu lot saham tersebut menjadi ( 500 dikali Rp 1.000) sejumlah Rp 500.000. Sebagai ilustrasi lain, jika saham ABC harga per sahamnya Rp 2.500 maka dana minimal untuk membeli saham tersebut
berarti
(
500
dikali
Rp
2.500)
sebesar
Rp
1.250.000,-.
Di BEI, transaksi dilakukan pada hari-hari tertentu yang disebut Hari Bursa, yaitu: Hari Bursa
Sesi
Waktu
Perdagangan Senin s/d Kamis Sesi I
Jam 09.30 – 12.00
Sesi II
WIB Jam 13.30 – 16.00 WIB
Jum’at Sesi Sesi II
I Jam 09.30 – 11.30 WIB Jam 14.00 – 16.00 WIB
Dilihat dari prosesnya, maka urutan perdagangan saham atau Efek lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Menjadi Nasabah di Perusahaan Efek. Pada bagian ini, seseorang yang akan menjadi investor terlebih dahulu menjadi nasabah atau membuka rekening di salah satu broker atau Perusahaan Efek. Setelah resmi terdaftar menjadi nasabah, maka investor dapat melakuka kegiatan transaksi.
178
2. Order dari nasabah. Kegiatan jual beli saham diawali dengan instruksi yang disampaikan investor kepada broker. Pada tahap ini, perintah atau order dapat dilakukan secara langsung dimana investor datang ke kantor broker atau order disampaikan melalui sarana komunikasi seperti telpon atau sarana komunikasi lainnya. 3. Diteruskan ke Floor Trader. Setiap order yang masuk ke broker selanjutnya akan diteruskan ke petugas broker tersebut yang berada di lantai bursa atau yang sering disebut floor trader. 4. Masukkan order ke JATS Floor trader akan memasukkan (entry) semua order yang diterimanya kedalam sistem komputer JATS. Di lantai bursa, terdapat ratusan terminal JATS yang menjadi sarana entry order-order dari nasabah. Seluruh order yang masuk ke sistem JATS dapat dipantau baik oleh floor trader, petugas di kantor broker dan investor. Dalam tahap ini, terdapat komunikasi antara pihak broker dengan investor agar dapat terpenuhi tujuan order yang disampaikan investor baik untuk beli maupun jual. Termasuk pada tahap ini, berdasarkan perintah investor, floor trader melakukan beberapa perubahan order, seperti perubahan harga penawaran, dan beberapa perubahan lainnya. 5. Transaksi Terjadi (matched). Pada tahap ini order yang dimasukkan ke sistem JATS bertemu dengan harga yang sesuai dan tercatat di sistem JATS sebagai transaksi yang telah terjadi (done), dalam arti sebuah order beli atau jual telah bertemu dengan harga yang cocok. Pada tahap ini pihak floor trader atau petugas di kantor broker akan memberikan informasi kepada investor bahwa order yang disampaikan telah terpenuhi. 6. Penyelesaian Transaksi (settlement) Tahap akhir dari sebuah siklus transaksi adalah penyelesaian transaksi atau sering disebut settlement. Investor tidak otomatis mendapatkan hak-haknya karena pada tahap ini dibutuhkan beberapa proses seperti kliring, pemindahbukuan, dan lainlain hingga akhirnya hak-hak investor terpenuhi, seperti investor yang menjual saham akan mendapatkan uang, sementara investor yang melakukan pembelian
179
saham akan mendapatkan saham. Di BEI, proses penyelesaian transaksi berlangsung selama 3 hari bursa. Artinya jika melakukan transaksi hari ini (T), maka hak-hak kita akan dipenuhi selama 3 hari bursa berikutnya, atau dikenal dengan istilah T + 3.(31) (31) Sumber www.BEI.go.id)
8. Surat Berharga / Efek / sekuritas Pasar Modal. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan pasar modal suatu negara adalah terletak pada tingkat variasi instrumen yang tersedia. Semakin maju pasar modal, semakin bervariasi instrumen pasar yang diperdagangkan di bursa. Ragam instrumen pasar ini pada gilirannya akan menentukan tingkat likuiditas pasar yang pada tahap selanjutnya akan sangat menentukan apakah pasar modal tersebut akan diminati atau tidak. Semakin banyak instrumen yang ditawarkan akan membuat banyak pilihan bagi pelaku pasar dan kemungkinan pasar akan semakin diminati investor, baik lokal maupun asing (32) 32)Loc.Cit, I Putu Gede Ary Suta, hal 255).
Adapun instrumen efek yang diperdagangkan di Bursa adalah sebagai berikut : (1.) Saham. Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling popular. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham: 180
a. Dividen Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai – artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham - atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. b. CapitalGain Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya Investor membeli saham ABC dengan harga per saham Rp 3.000 kemudian menjualnya dengan harga Rp 3.500 per saham yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp 500 untuk setiap saham yang dijualnya. Sebagai instrument investasi, saham
memiliki
risiko,
antara
lain:
c. CapitalLoss Merupakan kebalikan dari Capital Gain, yaitu suatu kondisi dimana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya saham PT. XYZ yang di beli dengan harga Rp 2.000,- per saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami
penurunan
hingga mencapai Rp 1.400,- per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus turun, investor menjual pada harga Rp 1.400,- tersebut sehingga mengalami kerugian sebesarRp600,-persaham. d. RisikoLikuidasi Perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan, atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapat
181
prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan). Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegangsaham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus menerus
mengikuti
perkembangan
perusahaan.
Di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Dengan kata lain harga saham terbentuk oleh supply dan demand atas saham tersebut. Supply dan demand tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atas saham tersebut (kinerja perusahaan dan industri dimana perusahaan tersebut bergerak) maupun faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor non ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya. (2.) OBLIGASI Obligasi merupakan surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Jenis Obligasi Obligasi memiliki beberapa jenis yang berbeda, yaitu : 1)
Dilihat dari sisi penerbit : a) Corporate Bonds : obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik yang berbentuk badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha swasta. b) Government Bonds : obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. c) Municipal Bond : obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik (public utility).
182
2)
Dilihat dari sistem pembayaran bunga : a) Zero Coupon Bonds : obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik. Namun, bunga dan pokok dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. b) Coupon Bonds : obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya. c) Fixed Coupon Bonds : obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik. d) Floating Coupon Bonds : obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut, berdasarkan suatu acuan (benchmark) tertentu seperti average time deposit (ATD) yaitu rata-rata tertimbang tingkat suku bunga deposito dari bank pemerintah dan swasta.
3)
Dilihat dari hak penukaran / opsi : a) Convertible Bonds : obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversikan obligasi tersebut ke dalam sejumlah saham milik penerbitnya. b) Exchangeable Bonds : obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya. c) Callable Bonds : obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. d) Putable Bonds : obligasi yang memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut.
4)
Dilihat dari segi jaminan atau kolateralnya
a)
Secured Bonds : obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu dari penerbitnya atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga. Dalam kelompok ini, termasuk didalamnya adalah: 183
-
b)
Guaranteed Bonds : Obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan penanggungan dari pihak ketiga Mortgage Bonds : obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan agunan hipotik atas properti atau asset tetap. Collateral Trust Bonds : obligasi yang dijamin dengan efek yang dimiliki penerbit dalam portofolionya, misalnya saham-saham anak perusahaan yang dimilikinya.
Unsecured Bonds : obligasi yang tidak dijaminkan dengan kekayaan tertentu tetapi dijamin dengan kekayaan penerbitnya secara umum.
5)
Dilihat dari segi nilai nominal -
Konvensional Bonds : obligasi yang lazim diperjualbelikan dalam satu nominal, Rp 1 miliar per satu lot.
-
Retail Bonds : obligasi yang diperjual belikan dalam satuan nilai nominal yang kecil, baik corporate bonds maupun government bonds.
6)
Dilihat dari segi perhitungan imbal hasil :
a.
Konvensional Bonds : obligasi yang diperhitungan dengan menggunakan sistem kupon bunga.
b.
Syariah Bonds : obligasi yang perhitungan imbal hasil dengan menggunakan perhitungan bagi hasil. Dalam perhitungan ini dikenal dua macam obligasi syariah, yaitu:
-
Obligasi Syariah Mudharabah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten.
-
Obligasi Syariah Ijarah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon (fee ijarah) bersifat tetap, dan bisa diketahui/diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan
Karakteristik Obligasi :
Nilai Nominal (Face Value) adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo.
184
Kupon (the Interest Rate) adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala (kelaziman pembayaran kupon obligasi adalah setiap 3 atau 6 bulanan) Kupon obligasi dinyatakan dalam annual prosentase.
Jatuh Tempo (Maturity) adalah tanggal dimana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau Nilai Nominal obligasi yang dimilikinya. Periode jatuh tempo obligasi bervariasi mulai dari 365 hari sampai dengan diatas 5 tahun. Obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih mudah untuk di prediksi, sehingga memilki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Secara umum, semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi, semakin tinggi Kupon / bunga nya.
Penerbit / Emiten (Issuer) Mengetahui dan mengenal penerbit obligasi merupakan faktor sangat penting dalam melakukan investasi Obligasi Ritel. Mengukur resiko / kemungkinan dari penerbit obigasi tidak dapat melakukan pembayaran kupon dan atau pokok obligasi tepat waktu (disebut default risk) dapat dilihat dari peringkat (rating) obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat seperti PEFINDO atau Kasnic Indonesia.
Harga Obligasi :
Berbeda dengan harga saham yang dinyatakan dalam bentuk mata uang, harga obligasi dinyatakan dalam persentase (%), yaitu persentase dari nilai nominal. Ada 3 (tiga) kemungkinan harga pasar dari obligasi yang ditawarkan, yaitu:
Par (nilai Pari) : Harga Obligasi sama dengan nilai nominal Misal: Obligasi dengan nilai nominal Rp 50 juta dijual pada harga 100%, maka nilai obligasi tersebut adalah 100% x Rp 50 juta = Rp 50 juta.
at premium (dengan Premi) : Harga Obligasi lebih besar dari nilai nominal Misal: Obligasi dengan nilai nominal RP 50 juta dijual dengan harga 102%, maka nilai obligasi adalah 102% x Rp 50 juta = Rp 51 juta
185
at discount (dengan Discount) : Harga Obligasi lebih kecil dari nilai nominal Misal: Obligasi dengan nilai nominal Rp 50 juta dijual dengan harga 98%, maka nilai dari obligasi adalah 98% x Rp 50 juta = Rp 49 juta.
Yield Obligasi : Pendapatan atau imbal hasil atau return yang akan diperoleh dari investasi obligasi dinyatakan sebagai yield, yaitu hasil yang akan diperoleh investor apabila menempatkan dananya untuk dibelikan obligasi. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi obligasi, investor harus mempertimbangkan besarnya yield obligasi, sebagai faktor pengukur tingkat pengembalian tahunan yang akan diterima.
Ada 2 (dua) istilah dalam penentuan yield yaitu current yield dan yield to maturity.
Currrent yield adalah yield yang dihitung berdasrkan jumlah kupon yang diterima selama satu tahun terhadap harga obligasi tersebut.
Current yield = bunga tahunan harga obligasi
Contoh: Jika obligasi PT XYZ memberikan kupon kepada pemegangnya sebesar 17% per tahun sedangkan harga obligasi tersebut adalah 98% untuk nilai nominal Rp 1.000.000.000, maka:
Current Yield
= Rp 170.000.000 atau 17% Rp 980.000.000
98%
= 17.34% Sementara itu yiled to maturity (YTM) adalah tingkat pengembalian atau pendapatan yang akan diperoleh investor apabila memiliki obligasi sampai jatuh tempo. Formula YTM yang seringkali digunakan oleh para pelaku adalah YTM approximation atau pendekatan nilai YTM, sebagai berikut: YTM approximation =
C+ R–P n
x 100%
186
R+P 2
Keterangan: C = kupon n = periode waktu yang tersisa (tahun) R = redemption value P = harga pemeblian (purchase value) Contoh: Obligasi XYZ dibeli pada 5 September 2003 dengan harga 94.25% memiliki kupon sebesar 16% dibayar setiap 3 bulan sekali dan jatuh tempo pada 12 juli 2007. Berapakah besar YTM approximationnya ? C = 16% n = 3 tahun 10 bulan 7 hari = 3.853 tahun R = 94.25% P = 100%
YTM approximation
= 16 + 100 – 94.25 3.853 = 100 + 94.25 2 = 18.01 % (33)
(33) sumber www.BEI.go.id.)
(3.) DERIVATIF Efek derivatif merupakan Efek turunan dari Efek “utama” baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari Efek “utama” maupun turunan selanjutnya. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying assets. Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak
187
finansial antara 2 (dua) atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual assets/commodities yang dijadikan sebagai obyek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari obyek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market. (3.1.)Derivatif Keuangan Derivatif
yang
terdapat
di
Bursa
Efek
adalah
derivatif
keuangan
(financialderivative). Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif, di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan, yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang (currency), tingkat suku bunga dan instrumen-instrumen keuangan lainnya.
Instrumen-instrumen derivatif
sering digunakan oleh para pelaku pasar (pemodal dan perusahaan efek) sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai (hedging) atas portofolio yang mereka miliki. Dasar Hukum
UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Peraturan Pemerintah no.45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
SK Bapepam No. Kep.07/PM/2003 Tgl. 20 Februari 2003 tentang Penetapan Kontrak Berjangka atas Indeks Efek sebagai Efek
Peraturan Bapepam No. III. E. 1 tgl. 31 Okt 2003 tentang Kontrak Berjangka dan Opsi atas Efek atau Indeks Efek
SE Ketua Bapepam No. SE-01/PM/2002 tgl. 25 Februari 2002 tentang Kontrak Berjangka Indeks Efek dalam Pelaporan MKBD Perusahaan Efek
Persetujuan tertulis Bapepam nomor S-356/PM/2004 tanggal 18 Pebruari 2004 perihal Persetujuan KBIE-LN (DJIA & DJ Japan Titans 100)
Beberapa Jenis Produk Turunan yang diperdagangkan di BEI: 3.1. 1. Kontrak Opsi Saham (KOS) OPTION adalah kontrak resmi yang memberikan Hak (tanpa adanya kewajiban) untuk membeli atau menjual sebuah asset pada harga tertentu dalam jangka waktu 188
tertentu. Option pertama kali secara resmi diperdagangkan melalui Chicago Board Exchange (CBOE) pada tahun 1973. KOS (Kontrak Opsi Saham) adalah Efek yang memuat hak beli (call option) atau hak jual (put option) atas Underlying Stock (saham perusahaan tercatat, yang menjadi dasar perdagangan seri KOS) dalam jumlah dan Strike Price (harga yang ditetapkan oleh Bursa untuk setiap seri KOS sebagai acuan dalam Exercise) tertentu, serta berlaku dalam periode tertentu. Call Option memberikan hak (bukan kewajiban) kepada pemegang opsi (taker) untuk membeli sejumlah tertentu dari sebuah instrumen yang menjadi dasar kontrak tersebut. Sebaliknya, Put Option memberikan hak (bukan kewajiban) kepada pemegang opsi (taker) untuk menjual sejumlah tertentu dari sebuah instrumen yang menjadi dasar kontrak tersebut. Opsi tipe Amerika memberikan kesempatan kepada pemegang opsi (taker) untuk meng-exercise haknya setiap saat hingga waktu jatuh tempo. Sedangkan Opsi Eropa hanya memberikan kesempatan kepada taker untuk meng-exercise haknya pada saat waktu jatuh tempo. Adapun karakteristik opsi saham yang diperdagangkan di BEI adalah sebagai berikut : Tipe KOS
Call Option Dan Put Option
Satuan Perdagangan
1 Kontrak = 10.000 opsi saham
Masa Berlaku
1,2 dan 3 bulan
Pelaksanaan Hak
Metode Amerika (Setiap saat dalam jam tertentu di hari
(exercise)
bursa, selama masa berlaku KOS)
Penyelesaian Pelaksanaan Hak
Secara tunai pada T+ 1, dengan pedoman: • call option = WMA – strike price • put option = strike price – WMA
Margin Awal
Rp 3.000.000,- per kontrak
WMA (weighted moving
adalah rata-rata tertimbang dari saham acuan opsi selama
average)
30 menit dan akan muncul setelah 15 menit berikutnya adalah harga tebus (exercise price) untuk setiap seri KOS
Strike Price
yang ditetapkan 7 seri untuk call option dan 7 seri untuk put option berdasarkan closing price saham acuan opsi saham
189
diberlakukan apabila: Automatic exercise
110% dari strike³• call option, jika WMA price 90% dari strike price£• put option, jika WMA • Senin – Kamis
:
Sesi 1: 09.30 – 12.00 WIB Sesi 2: 13.30 – 16.00 WIB
Jam Perdagangan KOS • Jum’at
:
Sesi 1: 09.30 – 11.30 WIB Sesi 2: 14.00 – 16.00 WIB
Jam Pelaksanaan Hak
• Senin – Kamis : 10.01 – 12.15 dan 13.45 – 16.15 WIB • Jum’at : 10.01 – 11.45 dan 14.15 – 16.15 WIB diperdagangkan secara lelang berkelanjutan
Premium
(continuous auction market)
3.1.2. KONTRAK BERJANGKA INDEKS (LQ 45 FUTURES) Kontrak Berjangka atau Futures adalah kontrak untuk membeli atau menjual suatu underlying (dapat berupa indeks, saham, obligasi, dll) di masa mendatang. Kontrak indeks merupakan kontrak berjangka yang menggunakan underlying berupa indeks saham. LQ Futures menggunakan underlying indeks LQ45, LQ45 telah dikenal sebagai benchmark saham-saham di Pasar Modal Indonesia. Di tengah perkembangan yang cepat di pasar modal Indonesia, indeks LQ45 dapat menjadi alat yang cukup efektif dalam rangka melakukan tracking secara keseluruhan dari pasar saham di Indonesia.
Spesifikasi Kontrak LQ Futures: LQ45
Underlying Multiplier
Rp. 500.000 per point indeks 2 kontrak Bulan terdekat (spot month dan 2nd Month) dan
Bulan Kontrak
1 kontrak Bulan Kuartal terdekat (Bulan Kuartal adalah Juni dan Desember)
Jam Trading
Hari Senin s/d Kamis
:
Sesi 1: 09.15 – 12.00 WIB
190
Sesi 2: 13.30 – 16. 15 WIB :
Sesi 1: 09. 15 – 11.30 WIB
Hari Jumat Sesi 2: 14.00 – 16. 15 WIB Last Trading Day
Setiap Hari Bursa terakhir setiap bulan kontrak
Margin Awal
IDR 3.000.000/ kontrak
3.1.3. Mini LQ Futures
Mini LQ Futures adalah kontrak yang menggunakan underlying yang sama dengan LQ Futures yaitu indeks LQ45, hanya saja Mini LQ Futures memiliki multiplier yang lebih kecil (Rp 100 ribu / poin indeks atau 1/5 dari LQ Futures) sehingga nilai transaksi, kebutuhan marjin awal, dan fee transaksinya juga lebih kecil.
Produk Mini LQ Futures ditujukan bagi investor pemula dan investor retail yang ingin melakukan transaksi LQ dengan persyaratan yang lebih kecil. Dengan demikian Mini LQ dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran investor retail yang baru akan mulai melakukan transaksi di indeks LQ Spesifikasi Kontrak LQ Futures:
Underlying
:
LQ45
Multiplier
:
Rp. 100.000 per poin indeks
Bulan Kontrak
:
2 kontrak Bulan terdekat (spot month dan 2nd Month) dan 1 kontrak Bulan Kuartal terdekat (Bulan Kuartal adalah Jun dan Des)
Jam
:
Hari Senin s/d
:
Sesi 1: 09.15 – 12.00 WIB
Kamis
Perdagangan
Sesi 2: 13.30 – 16. 15 WIB Hari Jumat
:
Sesi 1: 09. 15 – 11.30 WIB Sesi 2: 14.00 – 16. 15 WIB
Last Trading
:
Setiap Hari Bursa terakhir setiap bulan kontrak
191
Day Margin Awal
:
4% dari nilai kontrak
3.1.4. LQ45 Futures Periodik Kontrak yang diterbitkan pada Hari Bursa tertentu dan jatuh tempo dalam periode Hari Bursa tertentu. Tedapat beberapa tipe kontrak, yaitu : 1.
Periodik 2 Mingguan Kontrak periodik 2 Mingguan, yakni kontrak yang jatuh tempo pada Hari Bursa terakhir minggu kedua sejak penerbitan kontrak.
2.
Periodik Mingguan (5 Hari Bursa) Kontrak Periodik Mingguan (5 Hari Bursa), yakni kontrak yang jatuh tempo pada Hari Bursa kelima sejak penerbitan kontrak.
3.
Periodik Harian (2 Hari Bursa) Kontrak periodik Harian (2 Hari Bursa), yakni kontrak yang jatuh tempo pada Hari Bursa kedua sejak penerbitan kontrak.
Spesifikasi Kontrak LQ 45 Futures Periodik: Underlying Multiplier
:
Indeks LQ45
:
Rp.500.000,-
Tipe KBIE Tipe KBIE a. Kontrak Periodik 2 Mingguan b. Kontrak Periodik Mingguan (5 Hari Bursa) c. Kontrak Periodik Harian (2 Hari Bursa) Jam Perdagangan
Kode KBIE :
LQ2WYYMDD
:
LQ25DYYMDD
:
LQ2DYYMDD
:
Senin-Kamis
:
sesi I : 09.15-12.00 WIB sesi II : 13.30-16.15 WIB
Jum'at
:
sesi I : 09.15-11.30 WIB sesi II : 14.00-16.15
192
WIB 0,05 poin indeks
Fraksi Harga
3.1.5. Japan (JP) Futures Produk ini memberikan peluang kepada investor untuk melakukan investasi secara global sekaligus memperluas rangkaian dan jangkauan produk derivatif BEI ke produk yang menjadi benchmark dunia. Dengan JP Futures memungkinkan investor menarik manfaat dari pergerakan pasar jepang sebagai pasar saham paling aktif setelah pasar AS.
Spesifikasi Kontrak JP Futures: Underlying
:
Dow Jones Japan Titan 100
Multiplier
:
Rp 50.000 per poin indeks
Bulan Kontrak
:
Jam Trading
:
3 kontrak Bulan Kuartal terdekat (Bulan Kuartal adalah Mar, Jun, Sep dan Des) Hari Senin s/d Kamis
:
Sesi 1: 09.15 – 12.00 WIB Sesi 2: 13.30 – 16.15 WIB Sesi 1: 09.15 – 11.30 WIB
Hari Jumat Last Trading Day Margin Awal
: Sesi 2: 14.00 – 16.15 WIB
:
Hari Kamis kedua setiap Bulan Kontrak
:
4% dari nilai kontrak
(4.)Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal
kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk
menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk
193
melakukan investasi,
namun
hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.
Selain itu Reksa Dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasidi
pasar
Umumnya, Reksa Dana menghimpun dana dari
modal
diartikan
Indonesia
sebagai Wadah yang dipergunakan untuk
masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam
portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
Mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasal 1 ayat (27)
didefinisikan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk
menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada tiga hal yang terkait dari definisi tersebut yaitu, Pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan Ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam Reksa Dana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola danatersebut. Manfaat yang diperoleh pemodal jika melakukan investasi dalam Reksa Dana, antaralain: Pertama, pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam Efek, sehingga dapat memperkecil risiko. Sebagai contoh, seorang pemodal dengan dana terbatas dapat memiliki portfolio obligasi, yang tidak mungkin dilakukan jika tidak tidak memiliki dana besar. Dengan Reksa Dana, maka akan terkumpul dana dalam jumlah yang besar sehingga akan memudahkan diversifikasi baik untuk instrumen di pasar modal maupun pasar uang, artinya investasi dilakukan
pada
berbagai
jenis
instrumen
seperti
deposito,
saham,
obligasi.
Kedua, Reksa Dana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri, dimana tidak semua pemodal memiliki pengetahuan tersebut.
194
Ketiga, Efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada Reksa Dana dimana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut. Seperti halnya wahana investasi lainnya, disamping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, Reksa Dana pun mengandung berbagai peluang risiko, antara lain:
Risko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari Efek (saham, obligasi, dan surat berharga lainnya) yang masuk dalam portfolio Reksa Dana tersebut.
Risiko Likuiditas Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh Manajer Investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (redemption) atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer Investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut.
Risiko Wanprestasi Risiko ini merupakan risiko terburuk, dimana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan Reksa Dana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam, yang dapat menyebabkan penurunan NAB (Nilai Aktiva Bersih) Reksa Dana. Dilihat dari portfolio investasinya, Reksa Dana dapat dibedakan menjadi:
1. Reksa Dana Pasar Uang (Moner Market Funds). Reksa Dana jenis ini hanya melakukan investasi pada Efek bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. 2. Reksa Dana Pendapatan Tetap (Fixed Income Funds). Reksa Dana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk Efek
195
bersifat Utang. Reksa Dana ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari Reksa Dana Pasar Uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. 3. Reksa Dana Saham (Equity Funds). Reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk Efek bersifat Ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham, maka risikonya lebih tinggi dari dua jenis Reksa Dana sebelumnya namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. 4. Reksa Dana Campuran (Discretionary Funds). Reksa Dana jenis ini melakukan investasi dalam Efek bersifat Ekuitas dan Efek bersifat Utang. (5). ETF atau Exchange Traded Fund secara sederhana dapat diartikan sebagai Reksa Dana yang diperdagangkan di Bursa. Seperti halnya Reksa Dana, ETF merupakan Kontrak Investasi Kolektif dimana Unit Penyertaan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa seperti halnya saham. Seperti halnya Reksa Dana konvensional, dalam EFT terdapat pula Manajer Investasi, Bank Kustodian. Salah satu jenis ETF yang akan dikembangkan di pasar modal Indonesia adalah Reksa Dana Indeks dimana indeks yang dijadikan underlying adalah Indeks LQ 45. Perbedaan antara ETF dengan Reksa Dana Open Ended
Fitur
Perdagangan
Minimum Investasi Harga
ETF
Diperdagangkan di Bursa Efek sepanjang jam bursa
Reksa Dana Open-Ended Melalui MI atau Agen Penjual Bervariasi
Tidak ada
(masingmasing RD)
Khusus RD ETF LQ45
Ditentukan
196
mengikuti trend
oleh NAB RD
kenaikan/penurunan indeks LQ45 & juga terdapat premium/discount atas Bid/Offer untuk disesuaikan dengan permintaan pasar Diumumkan Ditampilkan secara Pengumuman berkesinambungan oleh Harga
satu kali oleh MI
Bursa Efek sepanjang
berdasarkan
jam perdagangan
perhitungan NAB
Hampir semua ETF Market
mempunyai market
Making
maker (Liquidity
Tidak ada
Provider) Beberapa ETF memiliki Efrek Derivatif
option dan atau futures atas underlying berupa
Tidak ada
indeks atau ETF itu sendiri
Keunggulan ETF No. 1 2
ETF (INDEKS LQ45) Unit Penyertaan (UP) diperdagangkan di BEI (lebih likuid) Subscription & Redemption hanya diperbolehkan
197
untuk Dealer Partisipan dan Sponsor 3
4
5
6
Gangguan Redemption yang dapat mempengaruhi NAB jauh lebih kecil Portfolio dalam saham lebih transparan (saham LQ45) Trend kenaikan NAB mengikuti trend kenaikan indeks LQ45 Minimum jumlah investasi nasabah jauh lebih kecil (1 lot saham = sekitar Rp 500 ribu)
34)Op.Cit sumber www.BEI.go.id.
Munir Fuady menyatakan bahwa ada berbagai jenis surat berharga lain (efek lain ) yang diperdagangkan di pasar modal selain saham, yakni : 1. Surat pengakuan hutang 2. surat berharga komersial (Commercial paper); 3. Obligasi
; 4. tanda bukti hutang; 5. Unit penyertaan kontrak investasi kolektif
6. Kontrak berjangka atas efek; 7. Setiap derivatif dari efek, seperti Bukti right, waran dan opsi; 8. Efek beragun aset; 9. Sertifikat penitipan efek Indonesia.(35) 35)Loc.Cit, Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, hal 52).
198
9. Kejahatan Dalam Pasar Modal. A. Menurut Indra safitri. Indra Safitri menyatakan : ’ Kejahatan pasar modal adalah suatu bentuk pelanggaran yang dkategorikan sebagai tindak pidana yang terjadi di lantai bursa. Jenis kejahatan ini dikelompokkan dalam kejahatan ekonomi. Jenis kejahatan ini istilah lainnya adalah White collar crime. Para pelaku kejahatan ini adalah mereka yang kebutuhan primernya maupun sekundernya sudah tercukupi, atau dengan kata lain berasal dari orang kaya. Latar belakang pendidikan pelaku kejahatan pasar umumnya berlatar belakang finance atau law, dan akitivitas sehari-harinya berhubungan dengan dunia keuangan. Bila diidentikasi, kejahatan pasar modal yang dilarang oleh undang-undang Pasar Modal seperti terdapat dalam pasal 80 dan pasal 90 sampai dengan pasal 97 yang meliputi : Informasi yang menyesatkan (Missleading informatian), Penipuan ( Fraud), manipulasi pasar (Market Manipulation) dan perdagangan orang dalam (insider trading). Kejahatan-kejahatan tersebut dilandasi pada pelanggaran prinsip-prinsip keterbukaan informasi yang harus disampaikan oleh para pelaku pelanggaran tersebut.(36) 36)Loc.Cit, Indra Safitri, hal 186-187
Indra Safitri menguraikan beberapa kejahatan di Pasar modal adalah sebagai berikut : 1. Pelanggaran atas informasi yang tidak benar atau menyesatkan (Missleading information) , yang terjadi pada : (a) pasar perdana, sehubungan dengan proses IPO yang dilakukan oleh calon emiten atau perusahaan publik dalam rangka pernyataan pendaftran yang diajukan kepada Bapepam. Propektus, dokumen-dokumen dalam rangka pernyataan pendaftaran dan pengumuman yang dilakukan sehubungan dengan proses IPO tersebut tidak boleh mengandung informasi yang menyesatkan. Jika ada investor yang merasa dirugikan dari informasi yang diberikan memang tidak benar atau menyesatkan dan terbukti bahwa data-data yang disampaikan merupakan modus untuk menipudengan tujuan keuntungan diri sendiri, atau dengan tujuan mempengaruhi pihak
199
lain untuk membeli atau menjual saham tersebut, investor dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak-pihak yang menanda tangani pernytaaan pendaftaran, yakni direktur dan komisaris emiten atau penjamin pelaksanan emisi atau profesi penunjang yang terlibat dalam proses IPO tersebut. Namun bila penjamin emisi atau profesi penunjang dapat membuktikan bahwa mereka telah menjalankan standar profesi dengan benar, maka mereka dapat terhindar dari tuntutan tersebut; (b) bila terjadi di pasar sekunder, pelanggaran terjadi bial emiten tidak menjalankan kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi dan isi laporan tersebut mengandung informasi yang tidak benar, atau dapat menyesatkan investor dalam menjual atau membeli saham emiten tersebut. Rencana emiten yang disampaikan melalui media massa sehubungan dengan transaksi penting, bila dalam pengumuman tersebut terdapat data-data atau laporan keuangan yang sengaja menipu dan mengelabui investor; (c) Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk penipuan atau mengelabui pihak lain dalam hal transaksi saham di lantai bursa, bila Missleading information itu dilakukan oleh emiten, maka penipuan atau pengelabuan ini dilakukan oleh perusahaan efek atau pihak yang bekerja di perusahaan efek, dapat juga oleh investor yang bertujuan mempengaruhi pihak lain dalam hal membeli atau menjual saham dilantai bursa. Unsur-unsur penting yang menjadi landasan utama dalam hal penipuan pada suatu mekanisme transaksi diformat/ diatur oleh undang-undang dalam pasal 90, yakni sebagai berikut : a) menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana apapun;
dan atau cara
b) turut serta menipu atau mengelabui pihak lain; c) membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkanmengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat, dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Unsur-unsur pelanggaran diatas mengungkapkan secara jelas penipuan atau upaya mengelabui pihak lain, misalnya investor, baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan sarana atau trik apap pun, yang diharapkan dari penipuan tersebut diharapkan investor mengambil keputusan jual atau beli yang dapat memberikan
200
keuntungan pihak pelaku penipuan tersebut. Ketentuan sebagaimana yang diatur oleh pasal 90 tersebut memiliki hubungan potensial dilakukan antara perusahaan efek dengan nasabahnya, sehingga pedoman perilaku yang mengatur tentang larangan dan kewajiban perusahaan efek dalam hubungannya menjaga kepentingan rekening dan harta kekayaan nasabah yaitu saham, menjadi obyek utama pengaturan untuk mencegah terjadinya penipuan yang akan melemahkan atau mengurangi kepercayaan investor di pasar modal. 2. Manipulasi pasar (Market manipulation) merupakan modus kejahatan yang menggunakan tehnik dan mekanisme pasar sebagai alat untuk menciptakan pembentukan harga, yang dijadikan obyek untk mencapai tujuan yang dinginkan pelakunya. Pihak yang berkepentingan untuk mengawasinya adalah bursa efek yang telah memiliki dan mempersiapkan sistem pengawasan pasar yang konsisten dengan memakai ukuranukuran tehnik pergerakan harga saham yang wajar dan perilaku perusahaan efek yang melakukan transaksi dalam pola-pola yang tidak semestinya. Oleh sebab itu industri pasar modal menaruh kepercayaan sangat besar kepada efektivitas pengawasan pasar yang handal dan tepat dalam mendeteksi terjadinya manipulasi pasar. Didalam pasal 91 UU No.8/1995 dinyatakan bahwa : ” Setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga saham di bursa efek ”. Kemudian pasal 92 mempertegas perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya manipulasi pasar dengan cara : ” setiap pihak, baik sendirisendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain dilarang melakukan 2 ( dua ) cara transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga fek di bursa efek tetap, naik, atau turun, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek ”. Dari kedua pasal tersebut mempertegas bentuk perbuatan dan mekanisme yang dijalankan oleh pihak yang melakukan manipulasi pasar yang dapat diidentifikasi sebagai berikut : a) terjadinya manipulasi pasar berakibat harga saham yang tercipta semu
201
b) pembentukan harga saham yang semu berarti transaksi jual dan beli dilakukan atas satu pihak, atau dengan kata lain tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan; c) terjadinya gambaran semu atau menyesatkan dapat terjadi pada kondisi pasar secara keseluruhan, atau hanya pada 1 counter saham saja, yang seolah-olah timbul sentimen positif atau negatif pada saham tersebut; d) untuk mengatur dan mengarahkan pasar, agar seolah-olah telah terjadi transaksi yang sangat aktif dan likuiditas yang tinggi, maka diperlukan suatu kerjasama dengan pihak lain atau perusahaan efek lain yang diperintahkan untuk mengambil posisi jual atau beli; e) akibat tingkat likuiditas yang tinggi, maka pelaku akan dapat memanfaatkan kepentingan apakah akan melakukan pembelian, penjualan atau menahan harga saham tersebut. Manipulasi harga saham hanya dapat berlangsung atau mencapai sasarannya pada saham yang kapitalisasinya kecil dan pelakunya menguasai jaringan perusahaan efek tertentu dan memiliki buying power ataupun selling power, ditambah dengan kepemilikan sertifikat saham fisik dalam jumlah yang signifikan untuk dapat mengontrol pasar. Sebaliknya, manipulasi pasar tidak akan efektif apabila jumlah saham tersebar merata dan memiliki kapitalisasi pasar sam yang sangat besar, maka upaya untuk menyesatkan pasar yang tidak didukung oleh kemampuan dana untuk pembelian atau sahm fisik, dapat menjadi bumerang sebagai obyek yang diperjual belikan, padahal kepemiliaknnya berasal dari orang yang sama, sehingga pihak yang mencoba menyesatkan pasar akan berpotensial menderita kerugian. 3 Perdagangan orang dalam (Insider Trading). Perdagangan saham yang dilakukan dengan menggunakan informasi dari orang dalam (non public material), dapat dilakukan oleh orang dalam atau pihak lain yang menerima, mendapatkan atau mendengar informasi tersebut. Pasal 95 dan pasal 96 UU No.8/1995 menjelaskan larangan bagi orang dalam emiten atau perusahaan publik, untuk menggunakan inside information dalam pembelian atau penjualan saham emiten tersebut atau untuk mempengaruhi atau memberikan informasi tersebut kepada pihak lain. Kategori informasi yang digolongkan sebagai inside information dijelaskan dalam penjelasan pasal 95 tersebut dinyatakan : ” Informasi orang dalam adalah informasi
202
material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum ” . Kejahatan yang termasuk katgori yang dilakukan oleh insider menyangkut informasi material yang mempengaruhi harga efek atau keputusan investor. Sesuai Keputusan ketua Bapepam No.Kep 86/PM/1996 yang tertuang dalam peraturan No.X.K.I. tentang keterbukaan informasi yang harus diumumkan kepada publik, yaitu : a) Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha atau pembentukan usaha patungan; b) pemecahan saham atau pembagian deviden saham; c) pendapatan dari deviden yang luar biasa sifatnya ; d) pendapatan atau kehilangan kontrak penting; e) produk atau penemuan baru yang berarti; f) perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen; g) pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang; h) penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau terbatas jumlahnya;
yang secara material
i) pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material; j) perselisihan tenaga kerja yang relativ panjang; k) tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur atau komisaris perusahaan; l) pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain; m) penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan; n) penganntian wali amanat o) perubahan tahun fiskal perusahaan. Hal diatas merupakan indikator penting yang berfungsi sebagai parameter untuk mengukur dan menilai kategori informasi yang penting, sebagai dasar bagi insider atau pihak yang menerima informasi tersebut untuk membeli atau menjual saham yang
203
nantinya akan terpengaruh bila informasi tersebut telah diketahui oleh publik. Selanjutnya menurut penjelasan pasal 95 yang disebut sebagai insider (orang dalam) adalah : (i) komisaris, direktur atau pegawai emiten atau perusahaan publik; (ii) pemegang saham utama emiten / perusahaan publik; (iii) orang perseorang yang karena kedudukannya atau profesinya atau hubungan usahanya dengan emiten memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau (iv) pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana yang tersebut diatas. 4.
Ilustrasi kasus : sebuah perusahaan efek A memiliki hubungan afiliasi dengan
perusaan emiten X yang sahamnya aktif diperdagangkan dan dikelompokkan sebagai saham yang menjadi obyek margin. Salah satu dari anak pemegang saham utama emiten X,menjabat sebagai presdir Yanke prusahaan efek A tersebut. Maka didalam tahapan ini timbul larangan bagi presdir untuk menrima atau melakukan transaksi margin, baik di perusahaan sendiri maupun perusahaan efek lainnya, sehubungan dengan emiten x yang menjadi obyek margin. Adapun definisi terafiliasi adalah : a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c) hubungan antara dua perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d) hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e) hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; f) hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama. Adapun modus/ cara melakukan kejahatan dapat diilustrasikan sebagai berikut: A.) Perusahaan efek A telah melakukan manipulasi pasar agar tercipta suatu transaksi aktif saham emiten X, yakni menggunakan tempusnyadi pasar sekunder dengan memakai cara/ modus sebagai berikut :
204
Perusahaan efek A membeli secara bertahap sebanyak 10 juta lembar, yang dibeli oleh perusahaan efek A, maupun lewat pialang lainnya, dengan tujuan seolah-olah besarnya permintaan beli atas saham emiten X. Kepemilikan saham – saham yang telah dibeli, disebar dengan menggunakan P.T. Fiktif kosong (dummy company) dan sebagian diatas namakan kepemilikan asing dengan menggunakan warga Honkong sebanyak 5 juta lembar saham,. B). Emiten X Melanggar aturan yang menyangkut kewajiban tentang keterbukaan informasi yang harus dilaporkan kepada publik. Emiten X tidak melaporkan kerugian yang timbul sehubungan dengan transaksi Valas oleh istri pemegang saham utama. Yang modusnya sebagai berikut : Ketika dibeli, harga rata-rata saham emiten X tersebut pada harga Rp. 1000,- ( seribu rupiah) per lembar. Setelah jangka waktu yang tidak terlalu lama, ayah presdir Y perusahaan efek A tersebut membutuhkan dana segar untuk menutupi kerugian valas yang dilakukan secara pribadi oleh istrinya, dengan menggunakan dana perseroan pada tanggal 5 september . Sebab itu diperintahkan untuk menjual seluruh saham-saham emiten X yang pernah dibeli sebelumnya, namun sayang bahwa kondisi pasar dan fundamental emiten X kurang baik sehingga sahamnya mengalami penurunan dan hanya ditransaksikan pada harga Rp 800,- per lembar. Oleh karena itu presdir Y perusahaan efek A putar otak bagaimana 10 juta lembar saham emiten X segera terjual habis. C) Presdir melakukan transaksi semu, baik yang dilakukannya sendiri atau melibatkan pihak lain dengan sengaja. Dengan modus sebagai berikut : Pada tanggal 8 september atau 3 hari setelah tanggal kerugian valas, Presdir Y menggunakan 30 nama fiktif yang KTP-nya diambil dari buruh-buruh pabrik batik milik temannya. Ke-30 nama tersebut disebar ke-10 perusahaan efek, sehingga masing-masing memiliki 3 nama dan fotocopy KTP. Kemudia dia menyebarkan 5 juta lembar saham lokal kepada lima (5) perusahaan efek, yang nantinya seolah bertindak sebagai penjual. Baru setelah itu, ia melakukan transaksi semu atas saham X. Akibatnya perdagangan saham X seolah-olah menjadi aktif dan harga didongkrak mencapai Rp 1.500 per lembar. D) Ibu Presdir Y yang merupakan pihak terafiliasi yang juga orang dalam (insider) telah melakukan insider trading, karena mengetahui adanya informasi material (kerugian valas) yang dipergunakan untuk menjual saham pribadinya. Dengan modusnya yakni : Kebetulan pada saat bersamaan, sentimen pasar sedang positif; karena adanya penurunan suku bunga SBI. Tanpa sepengetahuan presdir Y, ibunya yang komisaris di emiten X, menjual sebagian saham pribadinya dengan menggunakan pialang lain. Ibunya menjual saham tersebut karena tahu bahwa emiten X telah mengalami kerugian akibat valas. E) Presdir Y telah mengelabui pihak lain. Penipuan tersebut dikombinasikan dengan manipulasi pasar. Dengan modusnya sebagai berikut :
205
Pada tanggal 8 Septenmber, Presdir Y telah berhasil menjual saham emiten X sebanyak 3 juta lembar saham yang diserap pasar pada harga Rp 1.150 dan harga saham ditutup dengan harga Rp. 1.400,-. Kemudian dia mewarkan 2 juta lembar saham kepada lembaga Dana Pensiun dengan memberikan harga Discount di bawah harga pasar hari itu. Kliennya, pengelola dana pensiun bersedia membeli karena percaya dengan bujuk rayu dan janji presdir Y, apalagi ditawarkan dengan harga Rp.1.200,F) Presdir Y mengelabui investor asing. Modusnya sebagai berikut : Tanggal 9 september, presdir Y menghubungi seorang Fund Manager yang sejak 2 bulan lalu mencari saham emiten X. Kemudian Presdir Y menawarkan block of shares sejumlah 5 juta lembar saham pada hrga pasar, yaitu Rp.1.400, namun fund manager hanya berani membeli dengan harga Rp.1.200, maka tanpa buang waktu ia langsung menjual dan menyelesaikan transaksinya. Tanggal 12 September saham emiten X melorot dari harga terakhir di Rp 1.400, anjlok ke Rp 7.00 atau turun 50 % . Hal ini akan membuat bursa efek melakukan suspend atas saham emiten X. Dan atas laporan bursa efek, atoritas bursa memanggil direksi untuk dimintai keterangan. Tanggal 15 September otoritas bursa mengumumkan, bahwa emiten X telah mengalami kerugian valas. Dari ilustrasi diatas, rangkaian praktik curang dan kejahatan di pasar modal dapat berlangsung dan terjadi dalam suatu modus operandi yang tersusun secara sistematis dan telah direncanakan sesuai dengan tujuannya. Bila kejahatan pasar modal bersumber dari sebuah rencana penting yang berkaitan dengan transaksi emiten yang berhubungan dengan misalnya, pengambil alihan, peleburan, penggabungan perseroan atau penawaran tender, maka pelaku pasar saja dapat saja kelompok yang terorganisir atau pihak yang secara individual memanfaatkan informasi untuk kepentingan dirinya. Oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya praktik curang dari kejahatan di pasar modal, tidak dapat dilakukan secara parsial. Semua sistem dan mekanisme harus mendukung, agar pelaku kejatan tidak punya kesempatan memanfaatkan kelemahan mekanisme pengawasan di pasar modal (37) 37) Indra safitri, hal 186-203.)
206
B. Menurut Irsan Nasarudin dan Indra Surya M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya yang dikutip oleh Hotma.L.Tobing mengemukakan beberapa kegiatan sebagai kejahatan di pasar modal, yaitu : 1. Marking the close, yaitu merekayasa harga permintaan dan penawaran efek pada saat atau mendekati saat penutupan perdagangan dengan tujuan membentuk harga efek atau harga pembukaan yang lebih tinggi pada hari perdagangan berikutnya; 2. Painting the tape, yaitu kejahatan perdagangan antara rekening efek yang satu dengan rekening efek yang lain masih berada dalam penguasaan satu pihak atau mempunyai keterkaitan sedemikian rupa sehingga tercipta perdagangan semu. Pada dasarnya kegiatan ini mempunyai kemiripan dengan making the close, namun dapat dilakukan setiap saat; 3. Pembentukan harga berkaitan dengan merger, konsolidasi dan akuisisi. Penggabungan dua kekuatan atau lebih dalam kegiatan ekonomi merupakan yang lazim dilakukan untuk memperoleh hasil yang terbaik. Konsolidasi, dan akuisisi merupakan suatu tindakan yang strategis untuk mencapai sasaran pokok menguasai pasar. Kegiatan ini berlatar belakang murni yang menyangkut konsep manajerial dan tujuan ekonomis semata-mata. Namun dalam pasar modal kegiatan ini, bisa saja pemegang saham melakukan manipulasi pasar dengan skenario / modusnya sebagai berikut : Tuan A pemegang saham PT X (listed company) dimana PT X akan melakukan merger dengan PT Y. Harga saham sebelum adanya rencana merger sebesar Rp 1.000,-. Tuan A tidak menyetujui adanya rencana merger sehingga Tuan A berusaha menaikkan harga dengan harapan akan dibeli oleh perusahaan dengan harga yang lebih tinggi. 4. Concerning the market. Yaitu membeli efek dalam jumlah yang besar sehingga dapat menguasai pasar. Kegiatan ini dapat dengan cara Short selling yaitu menjual harga efek, dimana pihak penjual belum memiliki efeknya. Bursa efek mempunyai ketentuan Bahwa jangka waktu penyelesaian transaksi, penjual wajib menyerahkan efeknya pada hari ketiga setelah transaksi, jika hal ini tidak terlaksana, maka yang bersangkutan harus membeli efek di pasar tunai dengan harga yang lebih tinggi dari pasar reguler. Modusnya Tuan A membeli dalam jumlah besar efek
207
tertentu dan menahannya sehingga akan banyak penjual gagal serah efek dan terpaksa membeli di pasar tunai yang dikuasai oleh tuan A. 5. Pools, merupakan penghimpunan dana dalam jumlah besar oleh kelompok investor, dimana dana tersebut dikelola oleh Broker atau seseorang yang memahami kondisi pasar. Manager dari Pools tersebut membeli saham suatu perusahaan dan menjualnya kepada anggota kelompok investor tersebut untuk mendorong frekuensi jual beli efek sehingga dapat meningkatkan harga efek tersebut. Contoh : A, B, C dan D membentuk suatu kelompok investor dan mengumpulkan dana dalam jumlah besar dan menyerahkan pengelolaan dana tersebut pada broker X. , kemudian X menggunakannya untuk membeli saham PT Y yang kurang aktif diperdagangkan dan harganya rendah, misalnya Rp.1.000,- atau statis. Broker X kemudian menjual saham P.T. Y kepada kelompok ABC dan D tadi. Hal ini akan mengakibatkan frekuensi perdagangan saham PT Y yang mengakibatkan terbentuknya harga yang lebih tinggi Rp.1.200,- dan kan semakin tinggi. Setelah harga terbentuk, barulah kelompok investor tadi melalui broker X menjual saham PT Y kepada pihak lain diluar kelompok tersebut. 6. Wash Sales. Terjadi dimana order jual dan order beli antara anggota asosiasi dilakukan pada saat yang sama, dimana tidak terjadi perubahan kepemilikan atas manfaat efek. Manipulasi tersebut dilakukan dengan maksud bahwa mereka membuat gambaran dari aktivitas pasar, dimana tidak terjadi penjualan atau pembelian yang sesungguhnya. 7. Perdagangan orang dalam (Insider trading) Insider trading merupakan bentuk perdagangan orang dalam. Bntuk ini secara tehnis terdiri dari : pertama, pihak yang mengemban kepercayaan secara langsung maupun tidak langsung dari emiten/perusahaan publik atau disebut sebagai pihak yang berada dalam Fiduciary Position yang tedriri dari manajemen, pegawai atau pemegang saham utama, pihak yang karena kedudukannya atau profesinya karena hubungan usahanya dengan emiten atau profesi penunjang yang memungkinkan mempunyai informasi dan pihak-pihak yang dalam waktu 6 bulan tidak lagi sebagai mana tersebut diatas.. Yang kedua, informasi orang dalam dari pihak pertama atau dikenal dengan Tippees. Contoh kasus insider Trading: PT. A dan PT B akan melakukan rencana akuisisi pada tanggal 1 januari 2005 dan akan mengumumkannya kepada masyarakat pada tanggal 25
208
januari 2005 yang akan memberikan prospek positif kepada harga saham P.T.A tersebut, dimana harga saham Rp.1.000,-.dengan menjualnya nanti pada tanggal 26 januari 2005 seharga Rp.1.500, per lembar- Dengan memanfaatkan informasi itu pihak insider (orang dalam) yakni tuan J, K, L membeli saham P.T. A dalam jumlah yang besar dengan harga Rp.1000 tadi pada tanggal 15 januari 2005 atau sebelum pengumuman rencana akuisisi kepada masyarakat . Kemudian pada tanggal 5 Februari 2005, Tuan J,K dan L yang sebanarnya pihak insider dari P.T. A menjualnya kepada pihak lain saham P.T. A seharga Rp 5.000,- per lembar.(38) 38) Hotma L. Tobing, Makalah seminar Penegakan Hukum Pasar Modal, pada tanggal 10 Juli 2006 Di STIE Ahmad Dahlan Jakarta)
10. PASAR MODAL SYARIAH Pasar Modal Syariah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang
seperti:
riba,
perjudian,
spekulasi
dan
lain-lain.
Pasar modal syariah secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM-LK dengan Dewan Syariah Nasional –
Majelis
Ulama
Indonesia
(DSN
–
MUI).
Walaupun secara resmi diluncurkan pada tahun 2003, namun instrumen pasar modal syariah telah hadir di Indonesia pada tahun 1997. Hal ini ditandai dengan peluncuran Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa Investment Management. Selanjutnya Bursa Efek Indonesia berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan
sarana
berivestasi
dengan
penerapan
prinsip
syariah.
Perkembangan selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan dilanjutkan dengan penerbitan obligasi syariah lainnya. Pada tahun 2004, terbit untuk pertama kali obligasi syariah dengan
akad
sewa
atau
dikenal
dengan
obligasi
syariah
Ijarah.
209
Selanjutnya, pada tahun 2006 muncul instrumen baru yaitu Reksa Dana Indeks dimana indeks
yang
dijadikan
sebagai
underlying
adalah
Indeks
JII.
SahamSyariah
Saham merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal kedalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir, dan lain-lain.
Di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non-syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinisp syariah. Dalam hal ini, di Bursa Efek Indonesia terdapat Jakarta Islamic Indeks (JII) yang merupakan 30 saham yang memenuhi criteria syariah yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional (DSN). Indeks JII dipersiapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan PT Danareksa Invesment Management (DIM).
Jakarta Islamic Index dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolok ukur (benchmark) untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah. Melalui index ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi
dalam
ekuiti
secara
syariah.
Jakarta Islamic Index terdiri dari 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan Syariah Islam. Penentuan kriteria pemilihan saham dalam Jakarta Islamic Index melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT Danareksa Invesment Management.
Saham-saham yang masuk dalam Indeks Syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah seperti:
210
Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.
Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
Selain kriteria diatas, dalam proses pemilihan saham yang masuk JII Bursa Efek Indonesia melakukan tahap-tahap pemilihan yang juga mempertimbangkan aspek likuiditas dan kondisi keuangan emiten, yaitu: a. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar). b. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang meiliki rasio Kewajiban terhadap Aktiva maksimal sebesar 90%. c. Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama satu tahun terakhir. d. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir. Pengkajian ulang akan dilakukan 6 bulan sekali dengan penentuan komponen index pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitoring secara terus menerus berdasarkan data-data publik yang tersedia. Obligasi Syariah Sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002, "Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syari’ah yang mewajibkan Emiten untuk
211
membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syari’ah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo". Tidak semua emiten dapat menerbitkan obligasi syariah. Untuk menerbitkan Obligasi Syariah, beberapa persyaratan berikut harus dipenuhi: 1. Aktivitas utama (core business) yang halal, tidak bertentangan dengan substansi Fatwa No: 20/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa tsb menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yg bertentangan dengan syariah Islam diantaranya: (i) usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; (ii) usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
(iii)
usaha
yg
memproduksi,
mendistribusi,
serta
memperdagangkan makanan dan minuman haram; (iv) usaha yg memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang2 ataupun jasa yg merusak moral dan bersifat mudarat. 2. Peringkat investment grade: (i) memiliki fundamental usaha yg kuat; (ii) memiliki fundamental keuangan yg kuat; (iii) memiliki citra yg baik bagi publik. 3. Keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen JII. Di Indonesia terdapat 2 skema obligasi syariah yaitu obligasi syariah mudharabah dan obligasi Obligasi Syariah Mudharabah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten. Obligasi Syariah Ijarah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon (fee ijarah) bersifat tetap, dan bisa diketahui/diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan. Reksa Dana Syariah
212
Reksa Dana Syariah
merupakan
Reksa
Dana
yang mengalokasikan
seluruh
dana/portofolio kedalam instrument syariah seperti saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Indeks (JII), obligasi syariah, dan berbagai instrument keuangan syariah lainnya. Fatwa dan Peraturan Pasar Modal Syariah Ketentuan operasional pasar modal syariah diatur melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) dan peraturan yang diterbitkan BAPEPAM-LK, yaitu adalah: 1. No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. 2. No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah. 3. No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.(39) 39)Op.Cit, Sumber www.Bei.go.id.)
213
214
Latihan soal Bab V. 1. Sebutkan pengertian dan fungsi pasar modal serta asas-asas hukum pasar modal ? 2. Sebutkan pihak-pihak yang terlibat atau para pelaku pasar modal beserta peranannya masing-masing ? 3. Emiten adalah perusahaan yang dapat memperoleh dana jangka panjang, baik berupa modal sendiri dengan menerbitkan saham maupun modal pinjaman dengan menerbitkan obligasi. Sebutkan tujuan perusahan suatu perusahaan dalam melakukan penawaran umum / go publik ? 4. Bursa efek sering disebut sebagai self regulatory body, karena berhak mengorganisir dirinya, menetapkan aturan main sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Karesteristik perdagangan efek mengharuskan bursa memiliki aturan yang lengkap, terinci, jelas dan adil. Karena itu, bursa efek merupakan suatu pasar yang memiliki aturan paling banyak, dapat dirubah dan diperbaharui sesuai kebutuhan dan kepentingan agar pasar modal Indonesia dapat dipercaya, teratur, wajar dan efisien serta melindungi masyarakat. Bahkan ada penilaian bahwa bursa efek Indonesia merupakan bursa yang paling banyak aturan. Aturan main dimaksud, termasuk standarisasi perdagangan seperti satuan perdagangan, variasi harga, cara tawar menawar, sistem perdagangan, bentuk dan isi dokumen yang digunakan, sistem penyampaian laporan dan lain-lain sebagainya !. Dari pernyataan diatas, Jelaskan bahwa bursa memegang peranan penting untuk menciptakan mekanisme perdagangan yang tertib, teratur, wajar dalam pasar modal Indonesia , terkait hal tersebut sebutkan pendapat Indra safitri dan I Putu Gede Ary Suta mengenai peranan bursa dalam menetapkan berbagai peraturan tentang tujuan pengawasan pasar yang terkait dengan pasal 7 ayat 1 dan pasal 12 UU No.8/1995 tentang Pasar Modal ? 5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 606/KMK/.01/2005 merupakan keputusan yang memperluas kewenangan Bapepam-LK yang semula hanya membina, mengatur dan mengawasi penegakan hukum pasar modal, kini juga meliputi kegiatan lembaga pembiayaan dan penjaminan, lembaga asuansi dan lembaga dana pensiun ! Sementara itu jika melihat pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 UU Nomor 8/1995 tentang Pasar modal kewenangannya sudah sedemikian luas; sebagaimana yang dikatakan oleh Indra safitri yang menyatakan : ” begitu luas ruang lingkup kewenangan bapepam membuat kelembagaan Bapepam memgang peranan amat penting dan menentukan kebijaksanaan pasar modal yang berintegrasi dengan kepentingan global ! Sebutkan fungsi Bapepam-Lk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ? dan Jelaskan pendapat anda tentang Peranan Bapepam yang terkait dengan kejahatan Pasar Modal dengan mengacu kepada beberapa artikel dalam bab ini ?
215
6. Dalam proses penawaran umum atau Initial Public Opering ( IPO ) suatu efek baik yang berupa saham atau obligasi, harga ditentukan secara negoisasi antara emiten dengan perusahaan penjamin emisi efek, dimana berdasarkan pasal 1 angka 17 UU No.8/1995 tentang pasar modal menyatakan : ” Penjamin emisi efek melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual ” sehingga dengan demikian perusahaan penjamin emisi efek mempunyai peranan dan fungsi sebagai berikut : a. membantu emiten dalam rangka mempersiapkan pernyataan pendaftaran berikut dokumen pendukungnya ; b. memberikan advis mengenai keuangan seperti, jumlah dan jenis efek yang akan diterbitkan, jadwal emisi, penunjukkan lembaga penunjang lain, metode pendistribusian efek c. melakukan penjaminan terhadap efek yang diemisikan; d. melakukan evaluasi terhadap keuangan perusahaan antara lain menyangkut manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen pemasaran berikut prospeknya ; e. menentukan harga efek bersama-sama emiten f. sebagai pembentuk pasar Dari pernyataan diatas, sebutkan jenis perjanjian penjaminan emisi yang dilakukan antara emiten dengan Perusahaan penjamin emisi efek ? 7. Penawaran Umum mencakup kegiatan-kegiatan berikut:
Periode Pasar Perdana yaitu ketika Efek ditawarkan kepada pemodal oleh Penjamin Emisi melalui para Agen Penjual yang ditunjuk Penjatahan Saham yaitu pengalokasian Efek pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah Efek yang tersedia; Pencatatan Efek di Bursa, yaitu saat Efek tersebut mulai diperdagangkan di Bursa. Proses Penawaran Umum saham dapat dikelompokkan menjadi 4 tahapan berikut:
A.TahapPersiapan Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses Penawaran Umum. Pada tahap yang paling awal perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka Penawaran Umum saham. Setelah mendapat persetujuan, selanjutnya emiten melakukan penunjukan penjamin emisi serta lembaga dan profesi penunjang pasar yaitu:
Penjamin Emisi (underwriter). Merupakan pihak yang paling banyak keterlibatannya dalam membantu emiten dalam rangka penerbitan saham. Kegiatan yang dilakukan penjamin emisi antara lain: menyiapkan berbagai
216
dokumen, membantu menyiapkan prospektus, dan memberikan penjaminan atas penerbitan. Akuntan Publik (Auditor Independen). Bertugas melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan calon emiten. Penilai untuk melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut; Konsultan Hukum untuk memberikan pendapat dari segi hukum (legal opinion). Notaris untuk membuat akta-akta perubahan Anggaran Dasar, akta perjanjianperjanjian dalam rangka penawaran umum dan juga notulen-notulen rapat.
B. Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran Pada tahap ini, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung calon emiten menyampaikan pendaftaran kepada BAPEPAM-LK hingga BAPEPAM-LK menyatakan Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
C. Tahap Penawaran Saham Tahapan ini merupakan tahapan utama, karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Masa Penawaran sekurang-kurangnya tiga hari kerja. Perlu diingat pula bahwa tidak seluruh keinginan investor terpenuhi dalam tahapan ini. Misal, saham yang dilepas ke pasar perdana sebanyak 100 juta saham sementara yang ingin dibeli seluruh investor berjumlah 150 juta saham. Jika investor tidak mendapatkan saham pada pasar perdana, maka investor tersebut dapat membeli di pasar sekunder yaitu setelah saham dicatatkan di Bursa Efek.
D. Tahap Pencatatan saham di Bursa Efek Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Dari pernyataan diatas, anda diharapkan melakukan kunjungan ke Bursa Efek Indonesia yang selanjutnya melakukan simulasi proses penawaran umum tersebut baik di pasar perdana maupun proses transaksi efek di pasar sekunder ? 8.Sebutkan efek-efek/ sekuritas perdagangkan di Pasar Modal ?
dan
karakteristiknya
masing-masing
yang
di
9. Sebutkan jenis-jenis kejahatan yang dapat terjadi dalam kegiatan bisnis di Pasar Modal ? 10.Jelaskan kejahatan Insider trading yang dilakukan oleh orang dalam berdasarkan pasal 95 UU Pasar modal dan berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam No.Kep. 86/PM/1996 yang dituangkan dalam peraturan No.X.K.1. tentang keterbukaan informasi yang harus diumumkan kepada publik, sehingga jika informasi tersebut tidak diumumkan maka pihak yang tidak mengumumkan dikategorikan melakukan kejahatan insider trading dalam pasar modal ?
217
Daftar Pustaka. Asri Sitompul, Due deligence dan tanggung jawab lembaga-lembaga penunjang pada proses penawaran umum, Citra aditya bakti, 1999 Bandung. Elfira Taufani, S.H., M.Hum1, Penegakan Hukum Di Bidang Pasar Modal,Hasil Penelitian Analisis Terhadap Kebijakan Kriminal Dan Penegakan Hukm Di Dalam Tindak Pidana Pasar Modal, Dibiayai Oleh Project TPSDP Batch III/2004.
Hotma L. Tobing, Makalah seminar Penegakan Hukum Pasar Modal, pada tanggal 10 Juli 2006 Di STIE Ahmad Dahlan Jakarta) Indra safitri, Transparansi, independensi dan pengawasan kejahatan pasar modal, Go Global, Safitri & Co Publication Book ivision, 1998. I Putu Gede Ary Suta, Editor Adi Hidayat Dkk, Menuju Pasar Modal Modern, Penerbit Yayasan Sad Satria Bakti, Jakarta,2000. Marzuki Usman, Singgih Riphat, syahrir Ika, Pengetahuan Dasar Pasar Modal, Peenerbit, Institut Bankir Indonesia bekerjasama dengan Jurnal Keuangan Moneter Departemen Keuangan RI, 1997 Munir Fuady,Hukum Pasar Modal Modern buku I, Citra Aditya Bhakti,Bandung, 2000. ------------------, Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis modern di era Global, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002. Yully Rachmawati, Independensi Bappepam sebagai titik tolak pengawasan di Pasar Modal, dalam Warta STIE Ahmad Dahlan No.42 Tahun XIII, Edisi Oktober-Desember 2004 Sigit Wibowo, Sumber Sinar Harapan. Ac.Id www.BEI.go.id www.Bapepam-Lk.go.id
218
