LRT SEBAGAI SOLUSI EFEKTIF MENGATASI KEMACETAN JABODETABEK DISHUBTRANS DKI JAKARTA – DISHUBTRANS DKI JAKARTA – SEPTEMBER 2015 DISAMPAIKAN DALAM DIALOG PUBLIK DENGAN DTKJ 16 SEPTEMBER 2015
JUMLAH PERJALANAN JABODETABEK MENCAPAI 25 25,,7 JUTA PERJALANAN/HARI.. 18 PERJALANAN/HARI 18,,7 JUTA (72 72,,95 %) MERUPAKAN PERJALANAN INTERNAL DKI JAKARTA, 6,9 JUTA (27 27,,05 %) MERUPAKAN PERJALANAN DARI BODETABEK. BODETABEK. 27% TOTAL PERJALANAN DI JABODETABEK MENGGUNAKAN MODA ANGKUTAN UMUM BERBASIS JALAN RAYA DAN REL (JUTPI).. (JUTPI) TOTAL PERJALANAN ANGKUTAN UMUM HANYA DILAYANI ± 2% DARI JUMLAH KENDARAAN YANG TERDAPAT DI JALAN RAYA ((SITRAMP II). II)). ANTISIPASI PERTUMBUHAN KENDARAAN BERMOTOR YANG RELATIF TINGGI TINGGI.. JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR DI DKI JAKARTA MENCAPAI 7.979. 979.833 Unit DENGAN RATA – RATA PERTUMBUHAN 8,12 % PER TAHUN
TUJUAN PEMBANGUNAN LRT J
MENINGKATKAN CAKUPAN LAYANAN SISTEM ANGKUTAN UMUM MASAL DI JAKARTA MENINGKATKAN KAPASITAS SISTEM ANGKUTAN UMUM DI JAKARTA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DARI SISTEM ANGKUTAN UMUM MEMPERBAIKI KOORDINASI DALAM PENYEDIAAN SISTEM ANGKUTAN UMUM MENGINTEGRASIKAN DENGAN MODA ANGKUTAN LAINNYA
DASAR HUKUM DASAR HUKUM PERPRES NO 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAN KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, JAKARTA BOGOR, BOGOR DEPOK DAN BEKASI → PENUGASAN BUMN PT PT.. ADHI KARYA MEMBANGUN PRASARANA LRT TERINTEGRASI DI JABODETABEK PERPRES NO 99 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAN PERKERETAAPIAN UMUM DI WILAYAH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA → GUBERNUR DAPAT MENUGASKAN BUMD MEMBANGUN PRASARANA LRT DI WILAYAH DKI JAKARTA (PT (PT.. JAKARTA PROPERTINDO)
DASAR HUKUM DASAR HUKUM PERDA NO 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH 2030 PASAL 21 AYAT 1(B) SISTEM DAN JARINGAN TRANSPORTASI TERDIRI ATAS SISTEM DAN JARINGAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN S 36 AYAT 1((B)) PENGEMBANGAN G G SSISTEM S DAN PASAL JARINGAN TRANSPORTASI PERKERATAAPIAN BERUPA ANGKUTAN MASSAL BERBASISKAN REL,, MELIPUTI JARINGAN LIGHT RAIL TRANSIT (LRT)
DASAR HUKUM DASAR HUKUM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR PERATURAN 103 TAHUN 2007 TENTANG POLA TRANSPORTASI MAKRO (PTM) ( ): PASAL 1 KETENTUAN UMUM POIN 14 14.. LIGHT RAIL TRANSIT YANG SELANJUTNYA DISINGKAT LRT ADALAH ANGKUTAN UMUM MASSAL CEPAT DENGAN MENGGUNAKAN KERETA RINGAN PASAL 6 AYAT (1) UNTUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SISTEM ANGKUTAN UMUM MASSAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 4 AYAT (1) HURUF B TERDIRI DARI DARI:: A. JARINGAN BUS PRIORITY PRIORITY;; B. LRT LRT;; C. MRT MRT..
STRATEGI PTM MRT/Subway+KA PENGEMBANGAN ANGKUTAN UMUM MASSAL
LRT/Monorail / BRT/Busway Pembatasan Penggunaan Kendaraan Bermotor
POLA TRANSPORTASI MAKRO (PTM)
PEMBATASAN LALU LINTAS
Road Pricing/ERP Pengendalian Parkir Fasilitas Park n Ride ITS
PENINGKATAN KAPASITAS JARINGAN
Pelebaran Jln/FO/UP Pengemb. Jaringan Jln Pedestrianisasi
PERENCANAAN LRT PERENCANAAN LRT MELIHAT KONDISI TERSEBUT, TERSEBUT PEMERINTAH PUSAT MELALUI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA MERENCANAKAN PEMBANGUNAN LRT. LRT. LRT MERUPAKAN SALAH SATU MODA TRANSPORTASI MASSAL BERBASIS REL YANG RAMAH LINGKUNGAN LINGKUNGAN.. PEMBANGUNANNYA DILAKUKAN SECARA ELEVATED DI ATAS RUANG MILIK JALAN TOL DAN NON NON‐‐TOL DENGAN DIMENSI LRT YANG KOMPAK, MEMUNGKINKAN DAPAT DIBANGUN DIANTARA LAJUR LALU LINTAS EKSISTING DAN MEMINIMALKAN PEMBEBASAN LAHAN. LAHAN. LRT TELAH BANYAK DIGUNAKAN NEGARA NEGARA DUNIA SEBAGAI MODA TRANSPORTASI ANDALAN ANDALAN..
PETA RENCANA UMUM JARINGAN JALUR KERETA API JABODETABEK 2014 – 2030
10
RENCANA LRT KEMENHUB RENCANA LRT KEMENHUB – – INISIASI PT ADHI KARYA INISIASI PT ADHI KARYA
RENCANA LRT PEMPROV DKI JAKARTA – RENCANA LRT PEMPROV DKI JAKARTA – PT. JAKARTA PROPERTINDO PT JAKARTA PROPERTINDO
RENCANA LRT PEMPROV DKI JAKARTA – RENCANA LRT PEMPROV DKI JAKARTA – PT. JAKARTA PROPERTINDO PT JAKARTA PROPERTINDO LAJUR
PANJANG LINTASAN
1. KEBAYORAN LAMA 1. KEBAYORAN LAMA –– KELAPA GADING 2. TANAH ABANG 2. TANAH ABANG –– PULO MAS 3. JOGLO 3. JOGLO –– TANAH ABANG
21,6 KM 17,6 KM 11 KM
4. PURI KEMBANGAN 4. PURI KEMBANGAN –– TANAH ABANG
9,3 KM ,
5. PESING –– KELAPA GADING 5. PESING
20,7 KM
6. CEMPAKA PUTIH –– PULAU REKLAMASI 6. CEMPAKA PUTIH 7. BANDARA SOETTA ‐ SOETTA ‐ KEMAYORAN TOTAL PANJANG LINTASAN TOTAL PANJANG LINTASANUSULAN JALUR LRT = 115,7 KM USULAN JALUR LRT = 115,7 KM
5 KM 5 KM 30,5 KM
RENCANA LRT PEMPROV DKI JAKARTA – RENCANA LRT PEMPROV DKI JAKARTA – LAJUR PRIORITAS LAJUR PRIORITAS Line Line 1 : Kebayoran Lama – Kelapa Gading 21.6 km Line 2 : Tanah Abang – Pulo Mas 17.6 km
PROGRESS SAAT INI UNTUK LAJUR KEBAYORAN LAMA – PROGRESS SAAT INI UNTUK LAJUR KEBAYORAN LAMA – KELAPA GADING TELAH DILAKUKAN FEASIBILITY STUDY OLEH PT. PEMBANGUNAN JAYA
RENCANA LRT PEMPROV DKI JAKARTA – RENCANA LRT PEMPROV DKI JAKARTA – LAJUR KEBAYORAN LAMA – KELAPA GADING LAJUR KEBAYORAN LAMA – LAJUR KEBAYORAN LAMA KELAPA GADING KARAKTERISTIK LAYANAN
URAIAN
CATATAN
PANJANG LINTASAN
21.6 KM
REL GANDA, JALUR LAYANG
20
DEPO UTAMA + PUSAT KENDALI
PERIODE WAKTU OPERASI
19 JAM
05.00 05 00 – 24.00 24 00 3 JAM SIBUK PAGI + 3 JAM SIBUK SORE
ROLLING STOCK
20 SET KERETA
3 GERBONG / SET KERETA
7,5 MENIT
JAM PUNCAK
12 MENIT
U JJAM PUNCAK U C LUAR
KAPASITAS AWAL SISTEM LRT
7.700
PENUMPANG PER JAM PER ARAH
KAPASITAS MAKSIMUM LRT
25.000
PENUMPANG PER JAM PER ARAH
40 MENIT
1 ARAH
JUMLAH STASIUN
HEADWAY
WAKTU TEMPUH
RENCANA LRT PEMPROV DKI JAKARTA – RENCANA LRT PEMPROV DKI JAKARTA – LAJUR KEBAYORAN LAMA – KELAPA GADING LAJUR KEBAYORAN LAMA – LAJUR KEBAYORAN LAMA KELAPA GADING KARAKTERISTIK OPERASIONAL
URAIAN
KECEPATAN DESAIN/RATA-RATA
80/40 KM/JAM
DIMENSI GERBONG
20 X 3 M
RANGKAIAN KERETA
3 GERBONG PER SET
KAPASITAS
GERBONG KERETA
/
SET 226/678 ORG
RODA
STEEL WHEEL
POWER SUPPLY
4500 KW
SISTEM KONTROL KERETA
DRIVER WITH AUTOMATIC TRAIN OPRATION
DAILY RIDERSHIP
142.200 PNP
KECEPATAN DESAIN/RATA-RATA
80/40 KM/JAM
SISTEM INTEGRASI LRT SISTEM LRT SEBAGAI BACKBONE MASS TRANSIT SYSTEM AKAN TERINTEGRASI DAN KOMPLEMENTER DENGAN SISTEM ANGKUTAN UMUM MASAL YANG TELAH/ SEDANG DIKEMBANGKAN/ DIRENCANAKAN. KORIDOR BUSWAY EKSISTING KRL COMMUTER JABODETABEK MRT LEBAK BULUS – KOTA DAN MRT EAST S – WEST S
CONTOH INTEGRASI LRT DENGAN MODA LAINNYA
Terminal Bus
At i Atrium Senen S
Sta. Senen KA J b t b k KA Jabotabek
Stasiun Terintegrasi Stasiun Stasiun Terintegrasi LR Terintegrasi LRT, LRTT, LR T BRT, Busway & MRT
PENENTUAN TARIF PENENTUAN TARIF
PEMBANGUNAN PRASARANA DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH (MENCAPAI 70‐ 70‐80 80% % DARI TOTAL INVESTASI), SEDANGKAN UNTUK SARANA DILAKSANAKAN DENGAN LELANG INVESTASI, SEHINGGA DIRENCANAKAN TIDAK DITERAPKAN SUBSIDI TARIF TARIF LRT AKAN DITENTUKAN DENGAN SISTEM LELANG RP/KM. RP/KM.
MEKANISME PEMBANGUNAN LRT MEKANISME PEMBANGUNAN LRT SESUAI PERPRES 98 98//2015 PASAL 2 AYAT (1) : PENUGASAN BUMN PT PT.. ADHI KARYA MEMBANGUN PRASARANA LRT TERINTEGRASI JABODETABEK PASAL 7 : PEMERINTAH MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS PENGALIHAN PRASARANA ATAS SETIAP LINTAS PELAYANAN YANG TELAH SELESAI DIBANGUN ADHI KARYA PERPRES 99 99//2015 : PASAL 3 AYAT (1) : PENUGASAN GUBERNUR KEPADA BUMD MEMBANGUN PRASARANA LRT DI WILAYAH DKI JAKARTA (PT. (PT. JAKARTA PROPERTINDO PROPERTINDO)) PASAL 7 AYAT (2) : BUMD YANG DITUGASKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1), MELAKUKAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DALAM BENTUK PENYERAHAN SELURUH PRASARANA PERKERETAAPIAN YANG TELAH DIBANGUN BUMD KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAERAH..
MEKANISME PENGOPERASIAN LRT MEKANISME PENGOPERASIAN LRT SESUAI PERPRES 98 98//2015 PASAL 16 AYAT (1) : DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMANFAATAN HASIL PEMBANGUNAN PRASARANA LRT TERINTEGRASI OLEH ADHI KARYA, MENTERI PERHUBUNGAN MELAKUKAAN PENGADAAN BADAN USAHA PENYELENGGARA SARANA LRT UNTUK PENGADAAN SARANA, PENGOPERSIAN, DAN PERAWATAN SARANA PRASARANA LRT TERINTEGRASI SESUAI KETENTUAN PERUNDANG ‐ UNDANGAN PERPRES 99 99//2015 : PASAL 8 AYAT (1) : DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMANFAATAN HASIL PEMBANGUNAN PRASARANA LRT OLEH BUMD, GUBERNUR MELAKUKAAN PENGADAAN SARANA LRT UNTUK PENGADAAN SARANA PERKERETAAPIAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG – UNDANGAN PASAL 8 AYAT (3) : DALAM RANGKA MENGINTEGRASIKAN LAYANAN PERKERETAAPIAN DI WILAYAH JABODETABEK, GUBERNUR DAPAT MEMINTA MENTERI PERHUBUNGAN UNTUK MELAKUKAN PENGADAAN SARANA PERKERETAAPIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1)
MEKANISME PENGOPERASIAN LRT MEKANISME PENGOPERASIAN LRT INVESTOR SARANA DAN OPERATOR DIUSULKAN AGAR DIADAKAN DALAM SATU PAKET PENGADAAN DAN DILAKSANAKAN OLEH PIHAK KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.. PERHUBUNGAN DENGAN DEMIKIAN HAL TERSEBUT DIMAKSUDKAN AGAR AGAR TERCIPTA SINERGI DAN INTEGRASI ANTARA KESELURUHAN JALUR LRT YANG DIBANGUN MAUPUN DENGAN MODA TRANSPORTASI LAIN. LAIN.
TERIMA KASIH TERIMA KASIH
