GUBERNUR JAWA TIMUR NOTA PERTANGGUNGJAWABAN

GUBERNUR JAWA TIMUR NOTA PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA TIMUR DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) MENGENAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009 KEPADA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR Surabaya,

Mei 2010

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera, Yth. Sdr. Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur; Sdr. Segenap Anggota Komisi dan Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur; Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

1

Sdr. Para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta; Sdr. Hadirin dan Undangan, yang berbahagia. Mengawali sambutan saya pada agenda sidang paripurna hari ini, marilah sejenak kita panjatkan rasa puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat ALLAH SWT. Karena atas berkat limpahan rachmat, hidayah serta karunia-NYA semata, pada hari ini kita semua masih diberikan kekuatan serta kesehatan lahir dan bathin. Sehingga dapat menghadiri agenda sidang paripurna mengenai pertanggungjawaban kami atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 kepada DPRD. Semoga TUHAN YANG MAHA KUASA senantiasa memberikan ridlo’NYA kepada kita sekalian, sehingga kita semua dapat mengikuti seluruh rangkaian agenda sidang paripurna ini dari awal hingga purna nanti. Sebelum

saya

menyampaikan

nota

pertanggungjawaban tahun anggaran 2009, terlebih dahulu ijinkan saya menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

2

segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, yang telah berkenan hadir dalam sidang paripurna hari ini sehingga memenuhi jumlah quorum yang ditentukan. Kehadiran Anggota Dewan dalam sidang paripurna penyampaian

pertanggungjawaban

kami

kepada

DPRD,

tentunya sangat penting. Selain untuk memenuhi kewajiban Kepala Daerah kepada DPRD, adalah juga untuk memberikan kejelasan bahwa sidang paripurna ini dapat berlanjut hingga tahapan akhir pendapat akhir fraksi-fraksi, yang kami harapkan “Dapat Menerima” laporan pertanggungjawaban kami secara keseluruhan.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat, Dalam kesempatan yang baik ini, secara khusus saya perlu menyampaikan ucapan “SELAMAT” kepada segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, yang telah terpilih dan dilantik menjadi wakil rakyat untuk periode masa kerja tahun 2009-2014. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

3

Masyarakat

tentunya

sangat

berharap

bahwa

pelantikan wakil rakyat ini bukanlah sekedar seremonial belaka, untuk membuktikan bahwa demokrasi telah berjalan dengan baik. Akan Tetapi, lebih jauh dari itu masyarakat sangat menaruh harapan besar kepada seluruh Anggota Dewan yang terpilih, agar dapat lebih memaknai amanat kepercayaan yang diberikan oleh rakyat, sekaligus dapat menampung serta mewujudkan

berbagai

aspirasi

yang

berkembang

di

masyarakat. Selain itu, keberadaan DPRD diharapkan dapat menjadi jembatan utama aspirasi masyarakat antara eksekutif dengan legislatif.

Sehingga

fenomena

yang

berkembang

dan

permasalahan aktual dan krusial di masyarakat, cepat teratasi dengan tuntas serta membawa hasil perubahan positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Disisi lain, pihak pemerintah daerah juga berharap banyak terhadap eksistensi DPRD selaku legislatif, agar dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

4

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama lima tahun masa bakti kedepan dapat menjalankan peran dan fungsinya sebaik mungkin. Baik itu sebagai mitra kesejajaran dan mitra kerja eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran sesuai dengan aturan perundangan maupun harapan masyarakat. Selanjutnya,

kami

juga

berharap

agar

dalam

penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah selama lima tahun masa bakti kedepan, Pemerintah Daerah Provinsi mendapatkan dukungan penuh dari segenap Anggota Dewan Yang Terhormat. Khususnya terhadap kebijakan-kebijakan pro rakyat untuk meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan mengentas kemiskinan di Jawa Timur. Nuansa tersebut, tentunya memiliki keberpihakan kepada masyarakat untuk tetap teguh komitmen terhadap nasib rakyat maupun kepada pemerintah daerah, dalam hal Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

5

mengaktualisasikan persoalan-persoalan krusial dan kinerja kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah, khususnya yang berdampak meluas, sehingga dapat membawa perubahan positif terhadap kinerja social dan ekonomi masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan. Kami

sangat

memahami

bahwa

untuk

dapat

mewujudkan visi dan misi kami lima tahun kedepan, tentunya sangatlah memerlukan dukungan semua pihak, baik pelakupelaku pembangunan maupun semua unsur dan elemen masyarakat yang terlibat secara langsung dalam aktivitas perekonomian daerah. Oleh karena itu, kita perlu untuk tetap menjaga harmonisasi

kehidupan

pada

setiap

tingkat

sosial

di

masyarakat, karena dengan terjaganya stabilitas harmonisasi kehidupan sosial masyarakat, akan dapat memperkuat dan mendorong mobilisasi serta mempercepat tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara adil, merata dan menyeluruh.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

6

Kita semua tentu sangat berharap, agar suasana harmoni dalam hubungan kerjasama antara eksekutif, legislatif dan seluruh stakeholder untuk masa waktu lima tahun kedepan, dapat berjalan seiring, seirama, terpadu, sinergis dan menyeluruh, sehingga menghasilkan kinerja yang optimal dalam mewujudkan apa yang kita inginkan bersama dalam jangka menengah mendatang.

Pimpinan Dewan dan Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, Pada kesempatan yang baik ini pula, ijinkan kami selaku

Gubernur

dan

Wakil

Gubernur

Jawa

Timur

menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada kami untuk memimpin Jawa Timur periode tahun 2009-2014. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

7

Kepercayaan besar dari rakyat ini tidak lain adalah merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan sekaligus penganugerahan derajat yang tinggi dari masyarakat Jawa Timur

kepada

kami.

Penghargaan,

penghormatan

dan

penganugerahan ini, tidak lain adalah merupakan amanah dari ALLAH SWT. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sudah sepatutnya kami mengucap puji syukur “ALHAMDULILLAH” yang sedalam-dalamnya kepada ALLAH SWT. Kami sangat memahami bahwa entitas kepercayaan rakyat, selain mengemban amanat yang membawa misi aspirasi masyarakat dan beban tugas untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan daerah dengan sebaik-baiknya, adalah juga mengandung makna bahwa kami harus dapat mewujudkan kepercayaan kembali kepada masyarakat dalam bentuk proses pemberdayaan yang dinamis dan berkelanjutan menuju kesejahteraan. Memahami

besarnya

kepercayaan

rakyat

untuk

memilih kami sebagai Kepala Daerah lima tahun kedepan, tentu Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

8

saja kami akan selalu menjaga dan memelihara amanah ini dengan sebaik-baiknya. Insyaallah, dengan didukung oleh semua lapisan masyarakat,

kami

akan

dapat

mewujudkan

kehendak

masyarakat Jawa Timur untuk memberikan pelayanan umum yang optimal serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kesempatan ini pula, perlu kami sampaikan kepada Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, bahwa laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2009 ini adalah merupakan laporan pertanggungjawaban yang pertama dari keseluruhan lima tahun masa jabatan kami tahun 2009-2014.

Belajar dari pengalaman kewajiban pelaporan Kepala Daerah kepada DPRD tahun-tahun sebelumnya, serta mengikuti perkembangan kondisi reformasi birokrasi, walaupun secara keseluruhan laporan terdahulu telah dapat diterima oleh Segenap Anggota Dewan, akan tetapi kami masih merasa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

9

bahwa laporan tersebut belum memenuhi harapan Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat. Beberapa catatan rekomendasi yang diberikan legislatif kepada eksekutif pada laporan-laporan sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya pembenahan dan perbaikan, khususnya dalam substansi muatan LKPJ yang kami laporkan. Oleh

karena

itu,

agar

muatan

laporan

pertanggungjawaban kami kedepan semakin lebih baik dan memiliki

muatan

sesuai

yang

diharapkan

serta

lebih

berkualitas, kami telah berinisiatif untuk melakukan kerjasama melalui kegiatan asistensi atau pendampingan dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dengan tujuan semata-mata untuk memperbaiki kinerja sistem pelaporan kami kepada DPRD. Harapan kami, semoga dengan pendampingan ini Pemerintah

Daerah

Provinsi

Jawa

Timur

mendapatkan

bimbingan, arahan serta masukan-masukan yang sifatnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

10

progresif dan bermanfaat sesuai yang kita harapkan, sehingga kewajiban laporan kami kepada DPRD semakin memenuhi harapan Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat.

Pimpinan Dewan dan Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, Tentu saja, kami sangat memahami bahwa sebagai seorang Kepala Daerah dalam wilayah yang cukup luas seperti Jawa Timur, memiliki peran dan fungsi yang sangat besar dan strategis dalam memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Sebagai seorang Kepala Daerah tentunya kami memiliki beberapa tugas dan wewenang utama yang sangat penting sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004

mengupayakan

tentang

Pemerintahan

terlaksananya

kewajiban

Daerah, daerah

yaitu dengan

menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan yang berlaku. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

11

Kewajiban

tersebut

yaitu

memberikan

laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada DPRD, seperti yang kami sampaikan saat ini. Selain itu, penyampaian pertanggungjawaban ini juga merupakan amanat Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal: 17 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada DPRD

dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Dengan

telah

melaksanakan

kewajiban-kewajiban

Kepala Daerah, hal ini menunjukkan bahwa kami sebagai Gubernur telah berupaya sebaik mungkin untuk dapat menjalankan

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan, sesuai dengan azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

12

penyelenggaraan

negara,

asas

keterbukaan

serta

asas

akuntabilitas. Laporan pertanggungjawaban ini, merupakan wujud kinerja tahapan tahun pertama yang sekaligus penjabaran dari seluruh implementasi lima tahun tahapan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009. Selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa laporan ini secara yuridis merupakan wujud kinerja atas implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang tertuang didalam Nota

Kesepakatan

Bersama

(MoU)

Nomor:

188/4/NK/013/2009 dan Nomor: 160/05/NK/060/2009 Tanggal 16 Juli 2009 Agustus 2009 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 serta Nomor 188/5/NK/013/2009 dan 160/06/NK/060/2009 Tanggal 16 Juli 2009 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

13

Secara legalitas, laporan ini merupakan implementasi daripada

kebijakan

pembangunan

daerah

perencanaan yang

secara

dan teknis

penganggaran operasional

merupakan tindak lanjut daripada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 Tanggal 29 Desember 2008 tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009. Ketentuan perencanaan dan penganggaran untuk tahun anggaran 2009 tersebut, secara keseluruhan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2009 Tanggal 10 September 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009.

Pimpinan Dewan dan Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat,


14

Dengan berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 serta memperhatikan kondisi permasalahan maupun

kebutuhan

masyarakat,

Tema

Rencana

Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 adalah “Memperkokoh Sendi-Sendi Kesejahteraan Masyarakat dan Peningkatan Upaya Penanganan Kemiskinan”. Melalui tema tersebut, Pembangunan Jawa Timur Tahun

2009

Pembangunan Pelayanan

ditetapkan yang

Dasar

dengan

diprioritaskan Masyarakat,

koridor untuk

7

Agenda

Meningkatkan

Memperkuat

Kualitas

Pertumbuhan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur Dasar dan Energi serta Pemantapan Reformasi Birokrasi di Bidang Kelembagaan dan Kebijakan Publik. Adapun, strategi pembangunan Jawa Timur Tahun 2009 dioperasionalkan melalui Dual Track Strategy yang memfokuskan pada Optimalisasi Pelayanan Sosial Dasar dan Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

15

Fokus strategi tersebut, didukung oleh 4 (empat) pilar utama yaitu Reformasi Birokrasi, Pembangunan Infrastruktur, Pembenahan Kebijakan Publik dan Regulasi serta Alternatif Sumber-sumber Pembiayan Pembangunan. Strategi ganda dengan 4 pilar utama dimaksud, merupakan wujud implementasi satu tahapan dari Visi “Terwujudnya Jawa Timur yang makmur dan Berakhlak dalam Kerangka

Negara

diimplementasikan

Kesatuan melalui

Republik Misi

Indonesia”,

“Mewujudkan

yang

Makmur

Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”. Selain itu, strategi ganda dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, memberikan kontribusi terhadap 4 (empat) strategi pokok pembangunan yang meliputi antara lain Pertama, Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat yang mengedepankan partisipasi rakyat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri. Kedua, Keberpihakan kepada masyarakat miskin. Ketiga, Pengarusutamaan gender. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

16

Keempat, Keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan agroindustri atau agrobisnis. Empat strategi pokok tersebut, selanjutnya kami realisasikan melalui 9 (Sembilan) Agenda Utama Pembangunan, yang hasilnya kami aplikasikan kedalam 18 Prioritas Program Pembangunan, yaitu meliputi: 1.

Agenda Meningkatkan Lapangan Kerja dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, terutama Bagi Masyarakat Miskin. Agenda

ini

Peningkatan

diimplementasikan Aksesibilitas

dan

melalui Kualitas

Program Pelayanan

Pendidikan dan Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan. 2.

Agenda Memperluas Lapangan Kerja, Meningkatkan Efekvifitas Penanggulangan Kemiskinan, Memberdayakan Ekonomi Rakyat, terutama Wong Cilik dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Rakyat.


17

Agenda ini kami implementasikan kedalam Program Perluasanan Lapangan Kerja. Program Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan, dan Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat. 3.

Agenda Meningkatkan Percepatan Pemerataan dan Pertumbuhan

Ekonomi

Berkelanjutan,

terutama

Agroindustri/Agrobisnis, Perbaikan

Infrastruktur,

yang

Berkualitas

melalui serta

Pengembangan

Pembangunan

terutama

dan

Pertanian

dan dan

Pedesaan. Agenda ini dilaksanakan melalui Program Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis. Program Pemberdayaan Koperasi UMKM. Program Peningkatan Investasi, ekspor Non Migas dan Pariwisata. Program Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur. Dan,

Program

Pembangunan

dan

Pemeliharaan

Infrastruktur.


18

4.

Agenda Memelihara Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup,

serta

Meningkatkan

Perbaikan

Pengelolaan

Sumber Daya Alam dan Penataan Ruang. Agenda

ini

diimplementasikan

melalui

Program

Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Penataan Ruang. 5.

Agenda Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Pelayanan Publik. Agenda ini dilaksanakan melalui Program Percepatan Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

dan

Peningkatan

Pelayanan Publik. 6.

Agenda Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmonisasi Sosial. Agenda ini kami implementasikan melalui Program Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmonisasi Sosial.


19

7.

Agenda Meningkatkan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan, serta Terjaminnya Kesetaraan Gender dan Meningkatkan Peran Pemuda serta Mengembangkan dan Memasyarakatan Olahraga. Agenda ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang dan Terjaminnya Keseteraan Gender. Program Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga.

8.

Agenda

Meningkatkan

Keamanan

dan

Ketertiban,

Supremasi Hukum dan Penghormatan Hak Asasi Manusia. Agenda

ini

dimplementasikan

melalui

Program

Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban dan Penanggulangan Kriminalitas. 9.

Agenda Mewujudkan Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dampak Lumpur Panas LAPINDO.


20

Agenda ini dilaksanakan melalui Program Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dampak Lumpur Panas Lapindo. Dari 9 (Sembilan) agenda utama yang diaplikasikan kedalam 18 prioritas program dan arah kebijakan umum tersebut, secara keseluruhan hasilnya telah memberikan kontribusi terhadap kinerja makro 5 (lima) Indicator Kinerja Utama, dengan hasil kinerja tahun 2009 sebagai berikut : 1) Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,08 persen 2) Prosentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk Jawa Timur sebesar 16,68 persen 3) Prosentase Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,01 persen 4) Indeks Disparitas Wilayah sebesar 116,02 5) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,98. Adapun, uraian lengkap mengenai indikator kinerja utama secara garis besar, akan kami sampaikan pada halaman berikutnya.


21

Selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa dalam laporan keterangan pertanggungjawaban saya tahun 2009 ini, memang tidak terlepas dari dukungan kontribusi kinerja Penjabat Gubernur Sementara, yang bekerja sejak bulan Agustus 2008 sampai dengan awal bulan Pebruari 2009. Sehingga, hasilnya dapat menjadi nilai tambah sekaligus menjadi landasan mobilisasi kinerja kami di tahun 2009.

Pimpinan Dewan dan Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, Pada kesempatan ini sekali lagi perlu kami sampaikan, bahwa penyampaian laporan nota pertanggungjawaban kami ini adalah untuk memenuhi prinsip kepatuhan dan ketaatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, yang menekankan laporan pertanggungjawaban agar disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.


22

Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan tersebut, maka data keuangan yang disajikan dalam laporan ini adalah berdasarkan laporan keuangan tahun 2009 yang belum diperiksa atau belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini mohon dapatnya dipahami oleh Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, mengingat untuk dapat menyampaikan laporan yang “Audited”, kami harus menunggu hasil akhir pemeriksaan BPK yang disertai dengan opini pada bulan Juni 2010 mendatang, tentunya hal ini melebihi masa waktu 3 (tiga) bulan yang ditetapkan. Selanjutnya, sesuai dengan amanat Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tersebut, kami akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan sistimatika per bab yang terdiri dari Bab I mengenai Pendahuluan. Bab II mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah. Bab III mengenai Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bab

IV

mengenai

Penyelenggaraan


Urusan 23

Pemerintahan Daerah. BAb V mengenai Penyelenggaraan Tugas Pembantuan. Bab VI mengenai Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan serta Bab VII Penutup. Laporan tersebut, selengkapnya kami sampaikan kepada Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat secara bersamaan

dalam bentuk “LAMPIRAN”. Adapun

Nota

Pengantar Pertanggungjawaban yang kami sampaikan ini, agar tidak terkesan terlalu panjang dan memakan waktu lama, ijinkan kami menyampaikan nota pertanggungjawaban ini khusus mengenai hal-hal yang bersifat penting dan strategis saja. Laporan kami secara keseluruhan meliputi Pertama, Laporan Kinerja Program Kerja 100 (seratus) Hari. Kedua, Laporan Kinerja Agregat Makro Ekonomi dan Social. Dan Ketiga, Laporan Kinerja Program Pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD Provinsi, sebagai wujud implementasi tahunan dari 9 Agenda Utama yang dijabarkan kedalam 18 Prioritas Program Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

24

2009-2014. Keempat, Kinerja Keberhasilan Pembangunan Jawa Timur atau Penghargaan Yang Diterima Gubernur dari Pemerintah Pusat.

Pimpinan Dewan, Segenap Anggota Dewan serta Hadirin dan Undangan Yang Terhormat, Berikut

ini,

Nota

Pertanggungjawaban

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 kami sampaikan “secara garis besar dan ringkas”, sebagai berikut: Laporan Pertanggungjawaban Kami yang Pertama, mengenai Kinerja Program 100 (Seratus) Hari Kerja. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Jawa Timur tahun 2009 diawal masa pemerintahan kami sebagai Kepala Daerah yaitu berupa Kinerja Program 100 Hari Kerja. Kinerja program ini merupakan kinerja pertama kami dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan lebih, sejak kami dilantik bulan Pebruari 2009 yang lalu, dan sekaligus merupakan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

25

langkah awal kami untuk memulai tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah di tahun 2009 dari periode masa jabatan kami selama lima tahun kedepan. Program 100 Hari Kerja ini tetap mengacu pada Tujuan, Sasaran dan Strategi daripada Visi dan Misi kami yang dituangkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 melalui “APBD untuk Rakyat”. Perlu kami sampaikan bahwa kinerja program dalam 100 Hari Kerja, merupakan upaya serius kami diawal kepemimpinan untuk segera dapat mengatasi dan mengurangi permasalahan actual, krusial dan mendasar bagi masyarakat Jawa

Timur,

yakni

meliputi

permasalahan

Pendidikan,

Kesehatan, Kesetaraan Gender, Perumahan, Penanganan Generasi Muda, Perbaikan Infastruktur, Coorporate Social Responsibility serta Lingkungan. Secara garis besar, fokus sasaran program kerja 100 Hari mencakup 7 (tujuh) Sasaran Program Prioritas dan 4 (empat) Isu Actual, yaitu antara lain: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

26

1.

Program Pendidikan Program ini diarahkan untuk pemberian Biaya Operasional Sekolah (BOS) gratis bagi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun baik umum maupun agama melalui kerjasama sharing anggaran antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Sampang dan Bondowoso sebagai pilot project. Sasaran pilot project kepada dua kabupaten tersebut dengan pertimbangan menurut data mutakhir, daerah di Jawa Timur yang termasuk katagori daerah yang memiliki kualitas sumber daya manusia terendah yang ditunjukkan oleh indicator indeks pembangunan manusia terendah dari seluruh kabupaten di Jawa Timur. Program ini menyerap dana sharing APBD Kabupaten Sampang sebesar 5,390 Milyar Rupiah dan Sharing dana APBD Provinsi sebesar 8,084 Milyar Rupiah. Sedangkan dari


27

dana APBD Kabupaten Bondowoso sebesar 2,831 Milyar Rupiah dan sharing dana APBD Provinsi sebesar 4,247 Milyar Rupiah. Sasaran program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun ini adalah SD atau MI atau SDLB atau Diniyah Ula, juga SMP atau MTs atau SMPLB atau Diniyah Wusto. 2.

Program Kesehatan Program ini diarahkan untuk pelayanan pengobatan gratis dan pemberian gratis alat kontrasepsi kepada para akseptor KB khususnya pasangan usia subur bagi masyarakat miskin melalui kerjasama sharing anggaran antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 40 persen dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kota Kediri masing-masing sebesar 60 persen sebagai pilot project. Sasaran program ini difokuskan pada pelayanan dasar kesehatan di Puskesmas dan RSUD Kelas III yang dijamin oleh Pemerintah atau gratis, untuk selama kurun waktu 6


28

(enam) bulan mulai dari Bulan Juni 2009 sampai dengan Bulan Desember 2009. Program ini menyerap dana sharing APBD Kabupaten Gresik sebesar 9,048 Milyar Rupiah dan sharing dana APBD Provinsi sebesar 6,031 Milyar Rupiah. Sedangkan dana sharing APBD Kota Kediri sebesar 3,523 Milyar Rupiah dan sharing dana APBD Provinsi sebesar 2,348 Milyar Rupiah. Sasaran program Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas dan Kamar Kelas III Rumah Sakit Pemerintah ini diprioritaskan kepada pasien masyarakat miskin, berjumlah sebanyak 1 Juta 200 Ribu Orang melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA). 3.

Program Pemberdayaan Perempuan dan KB Program ini diarahkan untuk memberikan hak yang sama kepada perempuan dalam melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan, serta untuk percepatan pengendalian laju pertumbuhan penduduk di daerah-daerah yang tingkat produktivitasnya tinggi.


29

Adapun

pelaksanaannya

Pemerintah

Provinsi

melalui

Jawa

kerjasama

antara

dengan

Kodam

Timur

V/Brawijaya dan Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur. Sasaran

program

dengan

alokasi

dana

seluruhnya

mencapai sebesar 2 Milyar Rupiah tersebut, diperuntukkan bagi daerah-daerah yang memiliki laju pertumbuhan penduduk sangat tinggi, sehingga mampu mengendalikan tingkat kehamilan kepada lima puluh ribu Sembilan ratus peserta usia subur per alat kontrasepsi. Selain itu, sasaran pelayanan KB pada daerah rendah telah mampu melayani 12 Kabupaten yang meliputi Kabupaten Jombang, Malang, Tulungagung, Bangkalan, Mojokerto, Banyuwangi, Pasuruan, Gresik, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, dan Sampang serta 2 Kota meliputi Kota Probolinggo dan Surabaya). 4.

Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Program ini diarahkan untuk perbaikan rumah tidak layak huni meliputi pekerjaan Lantai, Dinding, Ventilasi (Pintu


30

dan Jendela) serta lainnya, yang tersebar di seluruh daerah kabupaten di Jawa Timur. Pelaksanaannya dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kodam V/Brawijaya secara bertahap yakni Tahap I dan II. Sasaran program ini pada tahap I di launching di Kabupaten Pamekasan pada tanggal 8 Mei 2009 diperuntukkan bagi 10.000 unit rumah tidak layak huni dengan biaya dari dana murni APBD Provinsi sebesar 59,8 Milyar Rupiah lebih yang tersebar di 10 Kabupaten di Jawa Timur yaitu Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Trenggalek dan Pacitan. Sedangkan, pada Tahap II di launching di Kabupaten Jombang pada tanggal 14 Juli 2009 dengan dana P-APBD Provinsi sebesar 50 Milyar Rupiah untuk perbaikan 10.000 unit rumah tidak layak huni di 10 daerah lainnya masingmasing

merenovasi

1.000

rumah


yaitu

Kabupaten 31

Banyuwangi, Lumajang, Pasuruan, Jombang, Madiun, Ponorogo, Magetan, Ngawi, Bojonegoro dan Tuban. Kebijakan program ini pada tahun 2009 telah memperbaiki sebanyak 20.000 unit rumah tidak layak huni pada 20 daerah Kabupaten di Jawa Timur. 5.

Program Anti Narkoba Program ini diarahkan untuk memerangi penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur yang menduduki peringkat kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. Pelaksanaannya dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Polisi Daerah (POLDA) Jawa Timur. Sasaran program ini dipergunakan untuk kegiatan operasi narkoba di tempat hiburan, kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta kegiatan pengungkapan kasus. Kegiatan ini didukung dana APBD Provinsi sebesar 1 Milyar Rupiah dengan target capaian selama 6 (enam) bulan untuk 3 (tiga) Kota Besar di Jawa Timur yaitu Kota Surabaya, Malang dan Kediri.


32

Kebijakan program dengan kegiatan operasi narkoba ditempat hiburan telah dilakukan pada 10 tempat hiburan di 3 Kota Besar selama 6 (enam) bulan. Dari kegiatan tersebut telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan dengan target sebanyak 3 unit untuk setiap bulan sebanyak 15 kasus. Dengan demikian, kebijakan program ini selama 6 bulan telah berhasil mengungkap sekaligus mengurangi kasus narkoba secara drastic dari sebanyak 2.575 kasus dan 23.287 tersangka menjadi sebanyak 764 kasus dengan sebanyak 1.001 tersangka. 6.

Program Penanganan Infrastruktur Program ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan dasar masyarakat untuk mendukung kelancaran distribusi barang yang merupakan urat nadi perekonomian yang sangat vital bagi masyarakat perdesaan di Jawa Timur, yaitu melalui upaya

perbaikan

maupun

pemeliharaan


Jalan

dan

33

Jembatan, khususnya untuk ruas jalan Nasional maupun Provinsi. Sasaran program ini ditetapkan dengan slogan “Tiada Hari Tanpa Tambal Jalan”. Selama tahun 2009, kegiatan penambalan pada jalan-jalan yang berlubang kurang lebih sebanyak 10.000 jalan berlubang baik yang lubangnya kecil, sedang maupun besar khususnya Jalan Provinsi dan Nasional. Perbaikan lubang jalan ini nantinya akan dilakukan pada ruas jalan Nasional sepanjang lebih kurang 1.899,21 Km melalui dana APBN dan ruas jalan Provinsi sepanjang 2.000,98 Km melalui dana APBD Provinsi. Perbaikan

Ruas

Jalan

Provinsi

memang

mendapat

perhatian ekstra, karena sebagian besar umurnya sudah melebihi waktu perencanaan 5-7 tahun, selebihnya harus dilakukan pelapisan lagi. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi pada tahun 2009 telah mengalokasikan dana APBD Provinsi untuk Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

34

pembangunan konstruksi atau fisik jalan dan jembatan sebesar 125 Milyar Rupiah, karena setiap kilometernya membutuhkan dana sekitar 800 Juta Rupiah. Kebijakan program ini telah berhasil memperbaiki ruas jalan Provinsi sepanjang 2.000,98 Km dengan penanganan pemeliharaan sepanjang 1.975,78 Km dan penanganaan peningkatan sepanjang 25,2 Km. Pada tahun 2010, kami akan membenahi infrastruktur jalan poros desa dan air bersih pada 1.250 desa terpencil atau terisolasi yang memiliki keterbatasan akses dan sulit atau rawan air. Tujuannya, agar Desa-Desa terpencil dapat berkembang baik secara ekonomi maupun social.

7.

Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Program ini diarahkan untuk merangkul pihak-pihak BUMN/Perbankan dan Perusahaan Swasta di Jawa Timur


35

agar bersedia secara sukarela bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui pola kemitraan. Untuk keberlanjutan program CSR/PKBL, maka pada tanggal 18 Januari 2010 telah dilakukan penandatangan MoU antara pemerintah provinsi Jawa Timur dengan perusahaan BUMN, BUMD, dan Swasta. Dengan adanya penandatanganan MoU ini diharapkan dapat dilakukan berbagai langkah terkait dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi

dan

sinergi

antara

program-program

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan program CSR/PKBL yang dilaksanakan oleh BUMN/BUMD maupun Perusahaan Swasta. Sasaran program ini adalah untuk meningkatkan peran swasta maupun dunia usaha (sebagai good business ethics) agar dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat serta

lingkungan

sehingga

dapat

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini secara keseluruhan mampu menghimpun dana CSR sebesar 15 Trilyun Rupiah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

36

melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Dana tersebut berasal dari 14 Perusahaan Swasta, BUMN maupun BUMD yang beroperasi di Jawa Timur. Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dialokasikan dana APBD Provinsi sebesar 171 Milyar Rupiah lebih, yang didukung penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan PKBL. Kebijakan program ini telah mampu membina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang meliputi Pembinaan, Pendampingan, Perkuatan, Kewirausahaan, Bantuan Sarana dan Prasarana, Pembukaan Lapangan kerja serta Pemberdayaan. Dari kegiatan CSR/PKBL di Jawa Timur ini ditaksir terjadi perputaran uang sector swasta mencapai 300 Trilyun Rupiah dalam setahun. Diperkirakan dana yang disisihkan untuk CSR yang mencapai 15 Trilyun Rupiah nilainya setara dengan 2 kali daripada total APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

37

Namun demikian, program ini dilakukan masih merupakan inisiatip daripada masing-masing perusahaan, sehingga obyek sasaran dari CSR masih banyak yang belum tepat sasaran yang diharapkan, sehingga kedepan program pemberdayaan masyarakat dan bina lingkungan ini perlu untuk

diintegrasikan,

berkesinambungan

serta

agar

lebih

menyesuaikan

efektif

dan

karakteristik

tempat dimana CSR dilaksanakan serta memperhatikan potensi dan kondisi permasalahan di masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, kinerja program 100 Hari terkait dengan perkembangan

social

dan

isu-isu

actual

meliputi

Penanggulangan Bencana Banjir, Relokasi Jalan Tol akibat Lumpur Sidoarjo, Penanganan DP4 Pilpres/Wapres, Penertiban Stren Kali Wonokromo dan Percepatan Pembangunan Jalan Tol. Penanganan isu actual mendesak penanggulangan Bencana Banjir dilakukan untuk 2 (dua) Wilayah Sungai Besar di


38

Jawa Timur yaitu Wilayah Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas. Penanggulangan banjir pada wilayah Sungai Bengawan Solo dilakukan sejak awal tahun 2009 melalui berbagai upaya antara lain dengan mempercepat upaya pelaksanaan pekerjaan infrastruktur pengendalian banjir dengan biaya sebesar 225 Milyar Rupiah meliputi Pengerukan/Normalisasi Floodway Sedayu Lawas. Normalisasi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi By Pass/Flood Way Sungai Bengawan Solo ke Laut Jawa di Plangwot Sedayu Lawas akibat sedimentasi. Perbaikan ini membutuhkan anggaran sebesar 15 Milyar Rupiah dan mampu mengurangi kapasitas waktu genangan banjir dari sebelumnya mencapai kurang lebih 10 hari menjadi 2-3 hari saja. Selanjutnya, penanggulangan banjir dengan melalui Pembangunan

Tanggul

KANOR

Kabupaten

Bojonegoro.

Pembangunan tanggul Sungai Bengawan Solo pada Ruas


39

Bojonegoro-Babat di Desa KANOR sebanyak 7 (tujuh) Desa dengan panjang tanggul seluruhnya 17,865 Km. Pada tahun 2009 pembangunan konstruksi didukung dana dari APBN sebesar 17 Milyar Rupiah, dan sharing dana antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 2 Milyar Rupiah. Penanggulangan

banjir

juga

dilakukan

melalui

perbaikan Door Lat sebanyak 64 unit dari total seluruhnya 184 unit, dimana 120 unit merupakan kewenangan Kabupaten Bojonegoro. Perbaikan ini menggunakan dana pasca bencana Bengawan Solo. Selain itu, upaya penanggulangan banjir juga dilakukan melalui percepatan Pembangunan Tanggul Rawa Jabung yang berfungsi pula untuk tampungan air untuk kepentingan air baku irigasi persawahan serta kebutuhan air untuk memenuhi aktivitas hidup masyarakat sekitar. Sedangkan, penanggulangan banjir Wilayah Sungai Brantas dilakukan untuk perbaikan Tebing dan normalisasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

40

Sungai di Wilayah Sungai Pekalen Sampean, Wilayah Sungai Welang Rejoso dan Wilayah Sungai Brantas. Perbaikan ini membutuhkan alokasi dana sebesar 65 Milyar Rupiah.

Disamping itu, dukungan dana stimulus lainnya digunakan untuk peningkatan pengelolaan jaringan irigasi, guna mendukung Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dan Peningkatan Irigasi Tambak di Provinsi Jawa Timur dengan alokasi dana sebesar 66 Milyar Rupiah. Penanganan isu actual lainnya adalah Relokasi Jalan TOL karena akibat luapan Lumpur lapindo di Sidoarjo. Relokasi ini dilakukan pada ruas jalan tol di wilayah Porong mencapai sepanjang 11,7 Km. Saat ini pengadaan tanah yang sudah dibayar sampai dengan akhir Maret 2010 sudah mencapai 70,24 persen, untuk mengganti Tanah Sawah/Basah dan Tanah Kering yang hingga kini masih terus dilakukan negosiasi dengan para pemiliknya.


41

Relokasi jalan tol yang diawali sejak bulan Juni 2009 ini menurut rencana akan selesai pada tahun 2010 mendatang. Selain itu, penanganan isu actual oleh Pemerintah Provinsi juga dilakukan dengan membantu KPU Provinsi bekerjasama

dengan

KPU

Kabupaten/Kota

dan

Dinas

Kependudukan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun mekanisme Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) melalui pemutakhiran Daftar Rumah Tangga (DRT). Hasil pemutakhiran ini kemudian direkonsiliasi dan diteliti selanjutnya diserahkan kepada Bupati/Walikota untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota dan Gubernur untuk diserahkan kepada KPU Provinsi sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Penanganan

isu

actual

juga

dilakukan

dengan

melakukan Penertiban Stren Kali Wonokromo bekerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya. Dari penghuni sebanyak 364 Kepala Keluarga telah direlokasi ke tempat baru yaitu Rusunawa Kampung Randu 3 (tiga) TWIN BLOK sebanyak 288 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

42

Unit Hunian. Sedangkan sisanya di Rusunawa Wonorejo 2 (dua) TWIN BLOK sebanyak 192 Unit Hunian. Namun dari sebanyak 364 Kepala Keluarga eks warga stren Kali tersebut mendaftar sebanyak 233 Kepala Keluarga, sedangkan sisanya pindah ke rumah/tempat tinggalnya sendiri. Penanganan isu actual lainnya dilakukan untuk Percepatan Pembangunan Jalan Tol, meliputi Jalan Tol Trans Jawa sebanyak 10 Ruas sepanjang 653 Km dan Jalan Tol Non Trans Jawa sebanyak 30 Ruas sepanjang 820,521 Km, sehingga total sebanyak 40 Ruas sepanjang 1.473,52 Km. Sedangkan yang terletak di Provinsi Jawa Timur terdiri dari 3 (Tiga) Ruas jalan Tol Trans Jawa sepanjang 192 Km dan 5 (Lima) Ruas jalan Tol Non Trans Jawa sepanjang 122,11 Km. Namun, karena permasalahan terbatasnya anggaran dan sulitnya pembebasan tanah warga sehingga proses pelaksanaan

percepatan

pembangunan

Jalan

Tol

agak

terganggu. Oleh karena itu, terkait dengan pembebasan tanah Pemerintah Provinsi telah melakukan upaya koordinasi dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

43

pendekatan dengan pihak Kanwil BPN Provinsi dan Kantor BPN Kabupaten/Kota

terkait,

pihak

sindikasi

Perbankan,

Departemen PU, BPJT, PT. Jasa Marga dan instansi terkait lainnya untuk mencari solusi terbaik dan efektif. Dari hasil pertemuan tersebut pihak BPN dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten/Kota terkait menyatakan kesediaan dan kesiapannya untuk mendukung kelancaran proses pembebasan tanah. Demikian pula, dengan sindikasi perbankan dibawah koordinator Bank Jatim, telah bersedia membantu dengan memberikan dana pinjaman untuk pembangunan Ruas Jalan Tol

Surabaya-Mojokerto,

Mojokerto-Kertosono,

Porong-

Gempol, Gempol-Pasuruan, Gempol-Pandaan dan utamanya untuk investor ruas jalan Tol Waru-Tanjung Perak.

Pimpinan Dewan serta Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat,


44

Laporan Pertanggungjawaban yang Kedua, mengenai Kinerja Agregat/Makro Ekonomi dan Social. Kami memahami bahwa banyak alat ukur yang digunakan sebagai dasar pengukuran indikator kinerja makro sosial dan ekonomi untuk Jawa Timur. Namun, kami menyadari sepenuhnya bahwa pengukuran kinerja dengan menggunakan semua indikator sosial dan ekonomi sebagai dasar pengukuran keberhasilan kinerja, tentunya sesuatu hal yang amat ideal. Namun, kami memiliki komitmen realistis yaitu dengan menggunakan pendekatan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja yang bersifat spesifik, yakni fokus terhadap kondisi permasalahan krusial di Jawa Timur yang perlu penanganan segera, ini menjadi komitmen kami untuk pro rakyat khususnya kepada masyarakat miskin. Selain itu, penentuan sebanyak 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan pertimbangan memiliki jangkauan kinerja yang dapat diukur, mudah dicapai, kemampuan sumber daya serta memiliki batasan waktu yang ditetapkan yaitu Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

45

selama jangka waktu menengah lima tahun mendatang dapat terealisasi secara nyata dan menyeluruh. Oleh karena itu, untuk memenuhi unsur legalitas serta dapat diterima oleh semua pihak khususnya oleh Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, kami menetapkan lima Indikator Kinerja Utama tersebut dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2008 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun

2009-2014,

sebagai

dasar

pengukuran

tingkat

keberhasilan kinerja kami selama periode masa bakti lima tahun kedepan. Pengukuran target capaian kinerja tersebut sebanyak 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Jawa Timur, yang selanjutnya akan menjadi dasar penilaian keberhasilan pembangunan di Jawa Timur yaitu meliputi Tingkat Pengangguran Terbuka, Prosentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk, Prosentase

Pertumbuhan

Ekonomi

ADHK

2000,

Indeks

Disparitas Wilayah dan Indeks Pembangunan Manusia.


46

Perlu kami sampaikan pula, dalam laporan ini selain mengenai capaian indicator kinerja utama, kami juga akan menyampaikan

indicator-indikator

lain

yang

memiliki

keterkaitan langsung sebagai pendukung, sehingga dapat menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan bagi Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, bahwa variable-variabel indicator terkait tersebut memang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan dan penurunan kinerja perekonomian Jawa Timur secara keseluruhan, sehingga mempengaruhi capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan. Kinerja perekonomian Jawa Timur pada tahun 2009 ini tidak terlepas dari perkiraan perkembangan ekonomi global yang masih kurang kondusif. Walaupun, beberapa indicator makro tetap dapat tumbuh positif, namun pertumbuhannya sedikit banyak masih dipengaruhi oleh kondisi krisis keuangan global yang sedikit banyak berimbas didalam negeri, sehingga berpengaruh terhadap penurunan kinerja pada beberapa indicator makro ekonomi. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

47

Ketidakpastian kondisi eksternal tersebut memang bukan menjadi kendala besar bagi Jawa Timur untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Namun, kondisi ini apabila terus berlangsung dalam waktu yang cukup lama, bukan tidak mungkin apabila perekonomian Jawa Timur akan semakin turun pertumbuhannya. Apalagi pada tahun 2010 ini kita mulai memasuki pasar perdagangan bebas China dan Asia Tenggara (CAFTA), sehingga mau tidak mau kita harus terlibat dalam jaringan persaingan produk barang dan jasa yang semakin ketat. Oleh karena itu, kita harus mampu mencari terobosanterobosan baru melalui kebijakan ekonomi kreatif, untuk meningkatkan daya saing lokal agar mampu mendorong kinerja perekonomian Jawa Timur lebih berkualitas, konsisten dan berkelanjutan. Namun demikian, kita patut mensyukuri bahwa ditengah ketidakpastian situasi ekonomi eksternal, Jawa Timur masih mampu menjaga kinerja makro ekonomi lainnya, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

48

sehingga tidak sampai menimbulkan perekonomian Jawa Timur terjadi stagflasi. Adapun, capaian 5 (lima) Indicator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 secara ringkas dapat kami sampaikan sebagai berikut: Pertama, Capaian Indikator Kinerja Utama “Tingkat Pengangguran Terbuka”. Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur tahun 2009 mencapai sebesar 5,08 persen mengalami

penurunan

dibandingkan

tahun

2008

yang

mencapai sebesar 6,42 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja pertumbuhan ekonomi tidak sebaik tahun lalu, namun tidak sampai berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja. Peranan sektor informal sebagai penyangga perekonomian ditengah

krisis

keuangan

Negara-nagara

maju,

telah

menciptakan peluang kerja dan menumbuhkan kesempatan kerja baru.


49

Kondisi ini nampak dari jumlah pengangguran di Jawa Timur tahun 2009 menurun menjadi sebanyak 1 Juta 33 Ribu 512 Orang, yang berarti menurun sebesar 262 Ribu 801 Orang atau turun 25,43 persen, dibandingkan jumlah pengangguran tahun 2008 sebanyak 1 Juta 296 ribu 313 Orang. Kondisi krisis keuangan global yang terjadi di tahun 2008 lalu, sedikit banyak berpengaruh terhadap perilaku masyarakat untuk mengambil inisiatif sebagai upaya antisipasi apabila terjadi pengurangan tenaga kerja oleh perusahaan. Namun, berbagai kebijakan fiscal Pemerintah yang bersifat insentif mampu mengendalikan jumlah perusahaan yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja, sehingga jumlah pengangguran tidak semakin banyak. Melihat kondisi yang mengkawatirkan ini, tidak bisa kita pungkiri kalau kemudian masyarakat mencari alternative untuk

mempertahankan

pendapatannya,

yakni

dengan

mempekerjakan anggota rumah tangga usia produktif maupun


50

yang sudah memasuki masa pensiun untuk masuk kembali ke pasar kerja demi kelangsungan hidupnya. Tidak adanya pengurangan tenaga kerja yang begitu drastis dimasa krisis keuangan global oleh perusahaan di Jawa Timur, ini menunjukkan bahwa imbasnya tidak berpengaruh besar dan masih dapat

diatasi dengan meningkatnya

perkembangan sektor UKMK serta kinerja ekspor antar pulau, khususnya ke Wilayah Timur Indonesia yang meningkat cukup tinggi. Namun, disisi lain penurunan kinerja perdagangan ekspor ke beberapa Negara tujuan yang terkena dampak krisis, jelas sangat mempengaruhi jumlah permintaan barang dan jasa dalam negeri yang berimbas pula pada transaksi perusahaan, sehingga berdampak pada turunnya pendapatan perusahaan dan pendapatan riil para pekerja. Selanjutnya, sebagai pendukung capaian kinerja tingkat pengangguran terbuka, perlu kami sampaikan capaian indicator


51

kinerja dari aspek Ketenagakerjaan di Jawa Timur, sebagai berikut: Jumlah orang yang bekerja di Jawa Timur bertambah dari sebanyak 18 Juta 882 Ribu 280 Orang pada tahun 2008 menjadi sebanyak 19 Juta 305 Ribu 60 Orang di tahun 2009. Peningkatan ini ditunjukkan dengan meningkatnya rasio penduduk yang bekerja di Jawa Timur tahun 2008 sebesar 93,58 naik menjadi sebesar 94,92 di tahun 2009, artinya dari 100 angkatan kerja terdapat 94,92 atau 95 orang pekerja. Selain itu, jumlah pengangguran di Jawa Timur tahun 2009 menurun menjadi sebanyak 1 Juta 33 Ribu Orang dibandingkan tahun 2008 sebanyak 1 Juta 296 Ribu Orang. Kemudian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2009 mencapai sebesar 69,25 sedikit menurun dibandingkan tahun 2008 sebesar 69,32. Perbaikan kinerja tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur juga dapat dilihat dari kinerja pendukung lainnya sebagai berikut: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

52

Dilihat dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 di Jawa Timur jumlah penduduk usia 5 tahun keatas yang bekerja sebanyak 16,84 Juta Anak. Dari sejumlah tersebut, sebesar 2,81 persen merupakan pekerja berusia 5 – 14 tahun adalah pekerja anak. Sedangkan, persentase pekerja dibawah umur sebesar 1,0 persen. Namun, dari hasil SAKERMAS BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2009, persentase pekerja dibawah umur turun menjadi sebesar 0,59 persen, ini berarti terjadi penurunan sebesar 0,41 persen selama kurun waktu tahun 2000 – 2009. Data jumlah penduduk angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja dapat ditunjukkan dengan besaran angka ratio penduduk yang bekerja atau dikenal dengan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Angka Ratio Penduduk yang Bekerja atau tingkat kesempatan kerja tahun 2009 di Jawa Timur mencapai sebesar 94,92 persen naik dibandingkan tahun 2008 sebesar 93,58 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari


53

sebanyak 100 angkatan kerja di Jawa Timur terdapat 95 orang pekerja. Sedangkan, Jumlah Angkatan Kerja Usia 15 Tahun Keatas di Jawa Timur tahun 2009 terjadi kenaikan dari sebanyak 20 Juta 450 Ribu Orang atau naik sebesar 1,35 persen, bila dibandingkan tahun 2008 yang mencapai sebanyak 20 Juta 178 Ribu 590 Orang. Jumlah penyerapan tenaga kerja untuk penduduk usia kerja 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama tahun 2009 mencapai sebanyak 19 Juta 305 Ribu 60 Orang, meningkat dibandingkan tahun 2008 sebanyak 18 Juta 882 Ribu 280 Orang. Berdasarkan distribusi sektoral atau menurut lapangan pekerjaan utama maupun menurut status pekerjaan utama di Jawa Timur, jumlah tenaga kerja yang terserap pada tahun 2009 masih didominasi oleh sektor Pertanian sebesar 42,90 persen, dibandingkan tahun 2008 peningkatan jumlah tenaga kerja terjadi pada 3 (tiga) sektor yaitu sektor Jasa, Transportasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

54

dan Perdagangan masing-masing sebesar 8,21 persen, 7,68 persen

dan

Pertambangan,

4,17

persen.

Keuangan,

Sementara Listrik,

Gas

sektor dan

Air

Industri, Bersih

mengalami penurunan jumlah tenaga kerja. Selanjutnya, penyerapan tenaga kerja dilihat dari tingkat penyerapan secara rata-rata di Jawa Timur yang ditunjukkan dengan indikator Incremental Labour Output Ratio (ILOR), disemua sector PDRB secara keseluruhan juga terjadi perbaikan. ILOR Jawa Timur tahun 2009 rata-rata mencapai sebesar 0,03 persen lebih baik dibandingkan tahun 2008 ratarata hanya sebesar 0,02 persen. Sedangkan menurut per tahun mengalami perbaikan, dari sebesar 0,01 persen pada tahun 2008 menjadi sebesar 0,03 persen di tahun 2009. Mencermati kondisi tersebut, ini menunjukkan bahwa perbandingan antara penambahan penyerapan tenaga kerja dengan penambahan nilai ouput memang masih kecil. Namun, seiring dengan berkurangnya jumlah pengangguran di Jawa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

55

Timur, angka ILOR meningkat lagi menjadi sebesar 0,03. Ini artinya, bahwa setiap penambahan 100 juta rupiah dalam PDRB sudah mampu menyerap 3 (tiga) orang tenaga kerja. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dengan masih rendahnya ILOR, ini berarti masih menunjukkan rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh peningkatan nilai output di wilayah Jawa Timur. Namun, kondisi ini masih menunjukkan trend positif dilihat dari jumlah tenaga kerja usia 15 tahun keatas di tahun 2009 mencapai sebanyak 19 Juta Orang, dengan pengertian ada penambahan tenaga kerja sebanyak 135 Ribu Orang, sehingga meningkatkan kontribusi terhadap PDRB menjadi sebesar 17 Trilyun Rupiah lebih. Apabila dibandingkan dengan tahun 2008, bertambah menjadi sebanyak 18 Juta 882 Ribu 277 Orang, yang berarti hanya bertambah sebanyak 130 Ribu 856 tenaga kerja.


56

Penambahan ini memberikan kontribusi peningkatan PDRB sebesar 16,9 Trilyun Rupiah lebih. Perbaikan

penurunan

pada

indicator

tingkat

pengangguran terbuka ini, telah mampu menurunkan jumlah kemiskinan di Jawa Timur secara keseluruhan juga mengalami penurunan. Hal ini nampak dari prosentase penduduk diatas garis kemiskinan di Jawa Timur tahun 2009 terjadi perbaikan yaitu sebesar 83,20 persen, meningkat bila dibandingkan tahun 2008 yang mencapai sebesar 81,30 persen. Perbandingan antara nilai PDRB sektor pertanian dan jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor Pertanian masih terlihat timpang dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Hal ini dikarenakan, tingkat produktivitas sektor Pertanian dari tahun ke tahun masih sangat rendah, jika dibandingkan dengan produktivitas sektor lainnya.


57

Kondisi inilah yang sering menimbulkan kesenjangan pendapatan antara tenaga kerja di sektor pertanian dengan tenaga kerja di sektor lainnya. Sementara itu, sebagian besar penduduk miskin di Jawa Timur adalah mereka yang bekerja di sektor pertanian. Untuk itu, dibutuhkan dukungan teknologi pertanian yang lebih canggih dalam meningkatkan besaran PDRB, yang diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Jawa Timur. Adapun, indikator makro lainnya yang sangat relevan dan

memiliki

pengaruh

langsung

terhadap

tingkat

pengangguran terbuka yaitu investasi, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja dan kualitas pendidikan, yang terkait dengan kompetensi daya saing tenaga kerja. Kinerja investasi tersebut, kami sampaikan sebagai berikut: Investasi di Jawa Timur memang tidak sebaik tahuntahun sebelumnya, hal ini sudah mulai terasa sejak terjadi krisis global pada bulan Agustus 2007 dan di bulan Oktober 2008 semakin terasa berimbas didalam negeri. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

58

Akibat

krisis

tersebut,

beberapa

negara-negara

kapitalis dan negara-negara tujuan ekspor Jawa Timur yang mengalami krisis keuangan, tentunya sangat sulit untuk dapat melakukan ekspoitasi investasi ke Indonesia, utamanya ke Jawa Timur. Kondisi ini menyebabkan investasi di Jawa Timur tahun 2009 baik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) terjadi penurunan, baik pada jumlah proyek maupun nilai investasinya. PMDN di Jawa Timur tahun 2009 mencapai sebesar 36 proyek dengan nilai investasi cukup besar yaitu mencapai sebesar 25 Trilyun 405 Milyar 226 Juta Rupiah, dan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 15 Ribu 95 Orang. Nilai investasi ini jauh lebih kecil bila dibandingkan tahun 2008 dengan jumlah proyek sebanyak 34 proyek, tetapi nilainya mencapai sebesar 19 Trilyun 912 Milyar 810 Juta Rupiah dan mampu menyerap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)


59

sebanyak 25 Ribu 438 Orang. Ini berarti ada peningkatan investor dengan nilai investasi mencapai sebesar 2,86 persen. Disisi lain, PMA di Jawa Timur tahun 2009 mencapai sebanyak 96 proyek, dengan nilai investasi mencapai sebesar 1 Milyar 561 Juta 787 Ribu Dollar Amerika dan menyerap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 17 Ribu 790 Orang. Besaran ini masih dibawah tahun 2008 dengan jumlah proyek sebanyak 93 proyek, dengan nilai investasi mencapai sebesar 2 Milyar 676 Juta 883 Ribu Dollar Amerika, dan menyerap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 40 Ribu 293 Orang dan menyerap Tenaga Kerja Asing sebanyak 5 Orang. Hal ini berarti terjadi penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 47,14 persen. Namun, kita patut bersyukur bahwa turunnya investasi di Jawa Timur tidak berimbas besar terhadap Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Jawa Timur di tahun 2009, yang justru bertambah menjadi sebanyak 19,12 Juta Orang, yang berarti meningkat sebesar 0,26 atau naik 1,38 persen, bila Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

60

dibandingkan tahun 2008 yang berjumlah sebanyak 18,86 Juta Orang. Penurunan indicator tingkat pengangguran terbuka ini, tidak

terlepas

dari

meningkatnya

dukungan

indicator

pendidikan di Jawa Timur yang terus mengalami perbaikan kualitas, baik dari sisi partisipasi, rata-rata lama sekolah maupun mutu kelulusan di berbagai tingkat pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) Jawa Timur tahun 2008-2009 terjadi peningkatan pada jenjang SD dan SLTA, walaupun tidak diikuti oleh jenjang SLTP. Pada jenjang SD APM mencapai sebesar 0,29 persen point, yaitu dari sebesar 97,42 persen pada tahun 2008 menjadi sebesar 97,71 persen di tahun 2009. Untuk jenjang SLTA, APM tahun 2009 mencapai sebesar 51,96 persen meningkat sebesar 2,27 persen point dibandingkan tahun 2008 sebesar 49,69 persen. Sementara, APM SLTP turun sebesar 14,30 persen point yaitu dari sebesar


61

99,74 persen pada tahun 2008 menjadi sebesar 85,44 persen di tahun 2009. Terjadinya penurunan pada APM SLTP yang relatif besar ini, dikarenakan semakin besarnya jumlah murid di luar kelompok usia 13-15 tahun. Hal ini disebabkan besarnya keterlibatan penduduk usia kurang dari 7 tahun pada jenjang SD. Selain itu, disebabkan terbukanya kesempatan dari aspek ekonomi, geografis dan regulasi atau kebijakan, yang menyebabkan penduduk yang telah berusia diatas 15 tahun, namun belum bersekolah atau menamatkan pendidikan di tingkat SLTP, dapat kembali melanjutkan pendidikannya di tingkat SLTP. Selanjutnya,

Angka

Partisipasi

Sekolah

(APS)

SMU/SMK/MA usia 16-18 tahun tahun 2009 mencapai sebesar 61,75 yang berarti naik, bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 59,26. Sedangkan, Angka Kelulusan tahun 2009 mencapai


62

sebesar 99,25 meningkat bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 89,96. Dengan turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari sebesar 6,42 persen (2008) menjadi 5,08 persen (2009), hal ini menunjukkan bahwa capaian indicator kinerja utama tingkat pengangguran terbuka tahun 2009, mampu menunjukkan hasil yang baik. Pencapaian penurunan tersebut, ini berarti capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD pada kisaran target sebesar 6,20 persen sampai dengan 6,40 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh krisis eksternal di Jawa Timur tidak begitu besar terhadap perusahaan, sehingga tidak terjadi pengurangan tenaga kerja. Dengan, bertambahnya jumlah anggota rumah tangga usia produktif dan memasuki masa pensiun yang masuk dalam pasar tenaga kerja serta dunia wirausaha mandiri, telah menimbulkan

pendapatan

masyarakat


bertambah

dan

63

meningkatkan permintaan agregat masyarakat Jawa Timur dibandingkan tahun sebelumnya. Indikasi banyaknya ibu rumah tangga yang masuk ke pasar kerja baik sebagai pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga maupun tenaga kerja usia lanjut karena pensiun serta kembali masuk dalam pasar kerja sebagai pekerja yang berstatus pengusaha mandiri, mampu menurunkan tingkat pengangguran di Jawa Timur.

Pimpinan Dewan dan Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, Kedua, Capaian Indikator Kinerja Utama “Prosentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk”. Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Provinsi DKI Jakarta memang memiliki potensi sumber daya manusia yang besar. Namun, potensi besar ini bila tidak berkualitas dan rendah produktivitasnya, justru akan menjadi beban dan permasalahan bagi Jawa Timur. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

64

Terkait dengan permasalahan penduduk miskin ini, perlu kami sampaikan bahwa pada bulan September 2008 yang lalu, BPS telah melaksanakan Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS), dengan sasaran utama wilayah yang berdekatan dengan Kota Surabaya dan Jembatan Suramadu, dikenal dengan sebutan GREMAKERTOSUSILA (yaitu Kabupaten Gresik, Madura meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, kemudian Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo serta Kabupaten Lamongan). Pada saat dilakukan pendataan terhadap Rumah Tangga Miskin di wilayah tersebut, telah tercatat sebanyak 880 Ribu 716 Rumah Tangga Miskin (RTM). Data tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai “Data Dasar atau Titik Nol diawal masa kepemimpinan kami yang dilantik pada Bulan Pebruari 2009. Selanjutnya, pada bulan Oktober 2009 BPS melakukan survey secara sampling, khususnya terhadap 10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota di wilayah GREMAKERTASUSILA. Hal ini, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

65

dimaksudkan untuk melihat dampak dan perkembangan pasca kebijakan program kemiskinan dilaksanakan. Dari hasil survey BPS tersebut, tercatat sebanyak 868 Ribu 230 Rumah Tangga Miskin (RTM). Jumlah ini berarti menunjukkan bahwa selama 8 (Delapan) bulan program dilaksanakan, telah terjadi penurunan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yaitu menjadi sebanyak 868 Ribu 230 RTM, yang berarti menurun sebanyak 12 Ribu 486 Rumah Tangga Miskin (RTM) atau turun sebesar 1,42 persen. Dari penurunan tersebut, jumlah penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Lamongan yaitu sebanyak 2 Ribu 569 RTM, diikuti Kabupaten Sumenep sebanyak 2 Ribu 352 RTM dan Kabupaten Gresik sebanyak 2 Ribu 53 RTM, Kemudian Kabupaten Kota Surabaya 1.597 RTM, dan Kabupaten Mojokerto sebanyak 1.106 RTM. Sedangkan, Kabupaten lainnya yaitu meliputi Kabupaten Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sidoarjo, dan Kota Mojokerto penurunannya masih dibawah 1.000 RTM. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

66

Perlu diketahui bahwa pelaksanaan survey oleh BPS di wilayah GREMAKERTOSUSILA pada bulan Oktober 2009 kemarin, tentunya belum termasuk jumlah penurunan Rumah Tangga Miskin yang terjadi pada bulan Oktober, Nopember dan Desember 2009. Tentu saja, penurunan jumlah Rumah Tangga Miskin sebesar 1,42 persen tersebut masih dapat meningkat lagi di akhir tahun 2009. Selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa perhitungan Prosentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk Jawa Timur adalah menggunakan “basic needs approach” atau pendekatan kebutuhan dasar, dimana pada tahun 2009 mencapai sebesar 16,68 persen, yang berarti terjadi penurunan sebesar 1,83 atau turun 9,89 persen, bila dibandingkan tahun 2008 yang mencapai sebesar 18,51 persen. Jumlah tersebut ditunjukkan dengan Prosentase Penduduk Miskin secara keseluruhan menurut Katagori 2 dan 3 nampak terjadi penurunan, dari sebelumnya sebesar 18,51


67

persen pada tahun 2008, kini tersisa menjadi sebesar 16,68 persen di tahun 2009. Prosentase dimaksud menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur terjadi penurunan dari sekitar 7 Juta 20 Ribu Jiwa pada tahun 2008, turun menjadi 6 Juta 22 Ribu 600 Jiwa di tahun 2009 yang berarti menurun 997 Ribu 400 Jiwa atau turun 14,21 persen. Program-program strategis Jawa Timur yang diarahkan pada sasaran masyarakat miskin, antara lain melalui Program Gerdutaskin, Anti Poverty Program, Bantuan Biaya Pendidikan Gratis bagi Masyarakat Miskin, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin serta program sejenis lainnya, termasuk program-program dari Pusat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, baik Perkotaan maupun Perdesaan dengan melalui sistim sharing anggaran. Ternyata implementasi program-program tersebut, cukup efektif dan benar-benar menyentuh sasaran pada factorLaporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

68

faktor penyebab atau factor-faktor yang berkorelasi dengan kemiskinan. Dengan sasaran meliputi antara lain karakteristik individu, maupun sasaran rumah tangga, komunitas, wilayah, sector,

serta

karakteristik

makronya,

sehingga

mampu

meningkatkan derajat social masyarakat dari dibawah garis kemiskinan menjadi mendekati garis kemiskinan dan diatas garis kemiskinan. Selanjutnya, kinerja Prosentase Penduduk Miskin juga dapat dilihat pada capaian kinerja indicator pendukung lainnya yaitu Indeks Keparahan Kemiskinan dan Rasio Tingkat Ketergantungan, sebagai berikut: Indeks Keparahan Kemiskinan atau Poverty Severity Index di Jawa Timur tahun 2009 sebesar 0,76 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2008 sebesar 0,93. Rasio Tingkat Ketergantungan Masyarakat Jawa Timur semakin menurun, pada tahun 2009 mencapai sebesar 39,87 lebih rendah bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 40,36. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

69

Selain itu, perbaikan kondisi masyarakat miskin di Jawa Timur, juga dapat dilihat dari kinerja indicator lainnya dari sisi penerimaan dan pengeluaran seperti Pendapatan per Kapita, Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan, Indeks Daya Beli Masyarakat, dan Tingkat Konsumsi Masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dengan inflasi terkendali tersebut, memberikan kontribusi positif pada indicator Pendapatan per kapita menurut ADHB masyarakat Jawa Timur tahun 2009 mengalami perbaikan peningkatan. Dilihat dari perkembangan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Jawa Timur dari tahun ke tahun, nampak semakin menunjukkan peningkatan. Peningkatan PDRB per kapita tersebut, disebabkan karena pertumbuhan PDRB ADHB yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Walaupun, pada tahun 2008 imbas Krisis Keuangan Global sudah mulai berimbas ke Negara-negara lain, akan tetapi PDRB perkapita Jawa Timur masih terus meningkat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

70

walaupun kurang proporsional yaitu mencapai sebesar 18,35 Juta Rupiah atau meningkat sebesar 1,66 Juta Rupiah atau naik 9,95 persen dibanding tahun 2008 sebesar 16,69 Juta Rupiah. Sedangkan, Pendapatan per Kapita masyarakat dilihat dari tingkat kesejahteraan petani yang diukur dengan Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2009 sebesar 98,19 (dengan perhitungan tahun dasar 2007 = 100), mengalami penurunan sebesar 2,27 persen bila dibandingkan NTP tahun 2008 yaitu sebesar 100,47. Penurunan ini, disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani sebesar 5,13 persen, lebih kecil bila dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 7,53 persen. Meskipun menurun, namun rata-rata indeks harga yang diterima petani pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 5,13 persen. Kenaikan ini disebabkan naiknya indeks harga pada semua sub sektor baik sub sector Tanaman


71

Hortikultura,

Peternakan,

Tanaman

Perkebunan

Rakyat,

Perikanan serta Tanaman Pangan. Jika dilihat dari masing-masing sub sector tahun 2009, NTP tertinggi yaitu sub sector Peternakan sebesar 106,90 dan terendah sub sector Tanaman Pangan sebesar 92,56. Kenaikan NTP tertinggi terjadi pada sub sector Tanaman Hortikultura sebesar 7,89 persen sedangkan penurunan tertinggi pada sub sector Tanaman Pangan sebesar 6,49 persen. Disisi lain, pendapatan masyarakat dilihat dari tingkat kesejahteraan nelayan yang diukur dengan Indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2009 sebesar 141,25, meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 139,97. Kenaikan ini terjadi pada bulan Januari – Maret 2009 dimana curah hujan cukup tinggi namun cuaca masih mendukung nelayan untuk memperoleh ikan dalam jumlah yang cukup banyak. Pada

bulan

April

musim

kemarau

datang

mengakibatkan harga ikan mengalami penurunan. Kenaikan harga ikan terjadi karena adanya musim angin yang panjang, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

72

menyebabkan banyak nelayan jarang melaut, sehingga kelangkaan ikan di pasaran mengakibatkan mahalnya harga ikan. Indikator

lainnya

yang

terkait

dengan

tingkat

pengangguran terbuka yaitu Indeks Daya Beli. Indeks Daya Beli Masyarakat Jawa Timur tahun 2009 sebesar 64,77 meningkat sebesar 0,85 atau naik 1,33 persen bila dibandingkan tahun 2008 yang mencapai sebesar 63,92. Tingkat Konsumsi Masyarakat Jawa Timur, dilihat dari Persentase Konsumsi Rumah Tangga non Pangan tahun 2009 mencapai sebesar 47,26 persen, menurun sebesar 4,38 atau turun 8,48 persen bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 51,64 persen. Kemudian, dilihat dari Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita tahun 2009 sebesar 380,16 meningkat sebesar 9,20 atau naik 2,48 persen bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 370,96. Dari sisi permintaan, konsumsi masih menjadi factor pendorong pertumbuhan ekonomi, karena moment bulan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

73

puasa dan lebaran pada bulan September 2009. Sedangkan, pada sisi penawaran menunjukkan bahwa tiga sector utama pendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mampu tumbuh dengan baik. Hal ini karena untuk memenuhi permintaan masyarakat yang terus meningkat pada bulan September 2009 yang lalu. Capaian kinerja Prosentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk Jawa Timur tahun 2009 mencapai sebesar 16,68 persen tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2008 sebesar 18,51 persen, ini menunjukkan bahwa hasil kinerja tersebut mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2009-2014 yaitu berada pada kisaran 16,50 persen sampai dengan 16,90 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin Jawa Timur terjadi penurunan, selain karena implementasi kebijakan Pemerintah Jawa Timur dalam berbagai prioritas program pokok dan penunjang, untuk pengentasan penduduk miskin cukup efektif dan tepat sasaran. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

74

Selain

itu,

keberhasilan

program

pengentasan

kemiskinan di Jawa Timur, juga tidak terlepas dari dukungan program-program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Pusat yang cukup signifikan. Penurunan jumlah kemiskinan di Jawa Timur ini, mencerminkan bahwa jumlah masyarakat miskin di Jawa Timur yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, baik kemampuan dalam memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar, semakin lama semakin berkurang jumlahnya. Ketiga, Capaian Indikator Kinerja Utama “Prosentase Pertumbuhan

Ekonomi

menurut

ADHK

2000”.

Laju

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2009 meskipun tidak sebaik tahun 2008, namun masih mampu tumbuh positif ditengah ketidakpastian ekonomi eksternal. Pertumbuhan ekonomi dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Jawa Timur Tahun 2009 sebesar 320 ribu


75

211 Milyar Rupiah meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 304 Ribu 923 Milyar Rupiah. Namun, bila Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur ditinjau dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terjadi peningkatan signifikan, pada tahun 2009 mencapai sebesar 684 Ribu 231 Milyar Rupiah, meningkat bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 619 Ribu 4 Milyar Rupiah, yang berarti meningkat sebesar 65,23 Trilyun Rupiah atau naik 10,54 persen. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2009 mencapai sebesar 5,01 persen, sedikit menurun sebesar 0,93 atau turun 15,66 persen, bila dibandingkan tahun 2008 yang mencapai sebesar 5,94 persen. Krisis yang berdampak meluas tersebut, menjadikan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur turut melamban, namun berkat kebijakan Pemerintah dan kinerja sektor swasta yang menguntungkan, sehingga bisa menjaga kondisi perekonomian Jawa Timur masih tetap berada dalam suasana kondusif.


76

Ditinjau secara sektoral, penurunan ini terjadi selain adanya

penurunan

sektor

perdagangan

dari

ekspor

perdagangan ke luar negeri terutama ke negara-negara tujuan ekspor yang terkena dampak krisis keuangan, juga disebabkan produktivitas sektor Listrik, Gas dan Air Bersih yang terkontraksi hingga mencapai sebesar 7,45 persen. Hal ini terjadi karena produksi harga per kwh listrik selama tahun 2009 berjalan stagnan. Meskipun,

pertumbuhannya

tidak

sebaik

tahun

sebelumnya, namun pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2009 tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencapai sebesar 4,50 Persen. Dilihat

dari

pertumbuhan

PDRB

sektoral

yang

merupakan sector-sektor strategis dan potensial di Jawa Timur, nampaknya kontribusi pertumbuhan sector PDRB mengalami perubahan. Komponen sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2009 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

77

berasal dari produktivitas Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih mencapai sebesar 506,41 Juta Rupiah. Meskipun, mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 547,19 Juta Rupiah. Diikuti dengan sector Lembaga Keuangan sebesar 143,45 Juta Rupiah dan sector Pertambangan dan Penggalian sebesar 112,94 Juta Rupiah. Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik ini didukung oleh kontribusi tiga sector tertinggi yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian yang meningkat mencapai sebesar 22,22 persen, diikuti oleh Sektor Keuangan meningkat sebesar 13,78 persen, dan kemudian Sektor Industri Pengolahan meningkat sebesar 7,35 persen. Secara sektoral

keseluruhan,

disebabkan

adanya

menurunnya ketimpangan

produktivitas output

yang

dihasilkan dibandingkan impornya. Hal ini karena minimnya penggunaan teknologi, sumber daya manusia serta pasar. Oleh karena itu, output yang dihasilkan tidak seimbang dengan penggunaan tenaga kerjanya, khususnya di sektor Pertanian. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

78

Selanjutnya, sektor perdagangan tahun 2009 masih terjadi peningkatan, hal ini nampak dari produktivitasnya meningkat sebesar 3,23 persen. Peningkatan kinerja ekspor non migas tahun 2009 tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya, hal ini mencerminkan bahwa transaksi ekspor dan impor perdagangan Jawa Timur tahun 2009 cenderung fluktuatif, namun lebih kearah trend positif karena meningkatnya kontribusi ekspor dalam negeri antar pulau, sehingga surplus neraca perdagangan non migas Jawa Timur tetap terkendali, walaupun kurang proporsional. Hal ini nampak dari kinerja ekspor non migas Jawa Timur tahun 2009 mencapai sebesar 10.011,87 Juta Dolar Amerika atau naik sebesar 0,41 persen dibanding tahun 2008 sebesar 9.970,61 Juta Dolar Amerika. Kinerja Impor Non Migas Jawa Timur tahun 2009 sebesar 9.130,22 Juta Dolar Amerika atau mengalami penurunan sebesar 20,16 persen dibanding tahun 2008 sebesar 11.435,47 Juta Dolar Amerika.


79

Perkembangan nilai ekspor non migas Jawa Timur tahun 2009 kapasitasnya sebanyak 3 Juta 84 Ribu 432 ton dengan nilai sebesar 4 Juta 378 Ribu 509 Ribu Dolar Amerika. Sedangkan impor non migas kapasitasnya mencapai 5 Juta 280 Ribu 531 ton dengan nilai sebesar 3 Juta 794 Ribu 727 Ribu Dolar Amerika. Dari penurunan transaksi ekspor dan impor non migas tersebut, neraca perdagangan non migas Jawa Timur tahun 2009 masih mengalami surplus sebesar 881,65 Ribu Dollar Amerika, yang berarti masih lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 2008 yang terjadi defisit sebesar minus 523,93 Ribu Dollar Amerika. Peningkatan kinerja ekspor non migas Jawa Timur tahun 2009 masih tetap diperoleh dari Negara tujuan yaitu Jepang, Amerika, RRC, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Thailand, Australia, Jerman dan Vietnam, dengan komoditi utama ekspor non migas meliputi Pengolahan Tembaga, Timah, Pulp dan Kertas, Pengolahan Kayu, Besi Baja, Mesin-mesin dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

80

Otomotif, Kimia Dasar, Makanan dan Minuman, Tekstil, ALatalat Listrik, Pengolahan Kelapa Sawit, Kulit, Barang Kulit dan Alas Kaki. Kontribusi nilai ekspor Jawa Timur terhadap Nasional tahun 2009 sebesar 16,91 persen meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 10,30 persen. Besaran kontribusi ini diperoleh dari realisasi nilai ekspor non migas Jawa Timur tahun 2009 sebesar 4,55 Milyar Dollar Amerika sedangkan nasional sebesar 26,90 Milyar Dollar Amerika. Namun, kita patut bersyukur walaupun terjadi penurunan kinerja sector industry dan perdagangan di Jawa Timur ditengah kondisi krisis keuangan global di Negara-negara maju yang belum pulih, disisi lain justru kinerja sector riil mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Hal ini nampak dari peranan UKM terutama sejak krisis moneter

tahun 1998 dapat

dipandang

sebagai

katup

penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional


81

maupun regional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Kinerja UMKM dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan, dilihat dari indicator Kontribusi UKM terhadap PDRB ADHB Jawa Timur mencapai sebesar 53 persen.

Perkembangan

sektor

UMKM

yang

demikian,

menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh. Oleh karena itu, kedepan pengembangan UKM menjadi salah satu fokus pembangunan nasional dan khususnya di Jawa Timur. Jumlah UKM di Jawa Timur sampai dengan tahun 2009 seluruhnya sebanyak Empat Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua (4.211.562) Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM). Jumlah UKM terbanyak terdapat pada UKM dengan omzet dibawah 50 Juta Rupiah sebanyak Tiga Juta Lima


82

Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan (3.583.699) Pengusaha Kecil (PK). Diikuti, dengan omzet antara 50 Juta Rupiah sampai dengan 500 Juta Rupiah sebanyak Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh (597.737) Pengusaha Kecil (PK). Kemudian, omzet antara 500 Juta Rupiah sampai dengan 2 Milyar Rupiah sebanyak Dua Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Delapan (24.128) Pengusaha Kecil (PK). Serta, omzet diatas 2 Milyar Rupiah sebanyak Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan (5.998) Pengusaha Menengah (PM). Sedangkan, Jumlah UKM Non BPR/LKM pada tahun 2009 meningkat sebesar 2,91 persen dari 2 Juta 651 Ribu 855 UKM pada tahun 2008 menjadi 2 Juta 728 Ribu 669 UKM pada tahun 2009. Perkembangan UKM tersebut tidak terlepas dari lembaga keuangan sebagai sumber pembiayaan usahanya. Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

83

oleh UMKM terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber informal. Sumber-sumber lembaga keuangan informal yang dikenal dengan Lembaga Keuangan Mikro ini beraneka ragam bentuknya, mulai dari rentenir hingga berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk-bentuk yang lain. Jumlah UKM BPR/LKM tahun 2008 naik 7,24 persen menjadi 11.697 usaha dan pada tahun 2009 naik sebesar 4,80 persen menjadi 12.259 usaha. Dengan semakin meningkatnya jumlah UKM BPR/LKM dan pentingnya peranan UKM BPR/LKM dalam

pembangunan

pengembangan

dan

ekonomi,

khususnya

pemberdayaan

UMKM,

dalam sehingga

keberadaannya menjadi signifikan dalam menumbuhkan perekonomian di Jawa Timur. Selain itu, Koperasi juga merupakan salah satu badan usaha yang memiliki kontribusi besar dalam pembangunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

84

ekonomi, karena kegiatan usaha koperasi lebih banyak berhubungan langsung dengan ekonomi kerakyatan. Pada tahun 2009, jumlah koperasi aktif di Jawa Timur sebanyak 15 Ribu 609 Unit dari 19 Ribu 331 Unit Koperasi yang ada atau sebesar 80,75 persen dari total koperasi. Persentase koperasi aktif pada tahun 2009 meningkat sebesar 4,08 persen point dibanding dengan tahun 2008 sebanyak 14 Ribu 304 Unit dari 18 Ribu 656 Unit Koperasi yang ada atau sebesar 76,67 persen. Kami patut bersyukur, disaat negara-negara maju mengalami ketidakpastian perekonomian, kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tetap tumbuh kondusif meskipun melamban. Suasana kondusif ini setidaknya mampu menghasilkan capaian kinerja secara keseluruhan tetap terkendali, sehingga perekonomian tetap bergairah dan dapat meningkatkan kreatifitas masyarakat Jawa Timur dalam beraktivitas ekonomi.


85

Selanjutnya, kinerja pertumbuhan ekonomi dilihat dari indikator PDRB ADHK 2000 tahun 2009 mencapai sebesar 320,21 Milyar Rupiah lebih, yang berarti meningkat sebesar 15,29 Milyar Rupiah lebih atau naik 4,77 persen bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 304,92 Milyar Rupiah lebih. Kenaikan PDRB tersebut, dilihat dari prosentase pertumbuhan PDRB ADHK menurut year on year mengalami peningkatan, dari sebesar 4,73 persen pada tahun 2008 menjadi sebesar 4,90 persen di tahun 2009. Besaran indicator PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi tersebut dipengaruhi oleh laju inflasi Jawa Timur pada Tahun 2009 menurut tahun kalender sebesar 3,62 persen, sedangkan menurut year on year yang mencapai sebesar 2,81 persen. Apabila dibandingkan laju inflasi tahun 2008 sebesar 9,66 persen jauh lebih terkendali. Laju inflasi Jawa Timur tahun 2009 mencapai sebesar 3,62 persen sedikit lebih tinggi dibandingkan laju inflasi Nasional yang mencapai sebesar 2,78 persen. Rendahnya inflasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

86

nasional tahun 2009 ini disebabkan beberapa laju inflasi kotakota besar di Pulau Jawa, cenderung memiliki inflasi yang lebih rendah dari Jawa Timur, sehingga berpengaruh besar terhadap inflasi nasional secara umum. Namun, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, laju inflasi Jawa Timur tahun 2008 memang lebih baik, bila dibandingkan laju inflasi nasional yang mencapai sebesar 11,06 persen. Penyebab meningkatnya laju inflasi di Jawa Timur akhir-akhir ini lebih banyak dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah yang terkait dengan harga seperti naiknya harga cukai rokok, harga premium dan solar, konversi energy yang berdampak naiknya harga minyak tanah, kemudian naiknya tarif air minum dan harga elpiji. Kenaikan tersebut, membawa dampak naiknya harga komoditas lain seperti makanan jadi. Selain itu, laju inflasi juga dipengaruhi oleh naiknya harga beberapa komoditas utama seperti beras, minyak goreng, gula pasir dan emas perhiasan serta biaya sekolah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

87

swasta. Namun, pengaruh pendorong utama laju inflasi tahun 2009 yaitu dari kenaikan harga gula pasir, emas perhiasan, beras dan mobil, disamping naiknya harga bumbu-bumbuan seperti bawang putih, cabe merah dan cabe rawit. Tekanan inflasi tertinggi berasal dari sumbangan komoditas Gula Pasir yang mencapai sebesar 0,4894, diikuti oleh Beras sebesar 0,4767, Emas Perhiasan sebesar 0,2702, Harga Mobil sebesar 0,2448 dan Bawang Putih sebesar 0,2318. Apabila, kita cermati lebih dalam bahwa sumbangan tekanan inflasi terbesar di Jawa Timur pada tahun 2009 berasal dari kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau, yang dipengaruhi oleh kenaikan harga pada sub kelompok Minuman yang tidak beralkohol sebagai akibat kenaikan harga komoditas gula pasir. Pengaruh terbesar laju inflasi adalah akibat kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 0,28 persen. Disusul Kelompok Perumahan sebesar 0,20 persen, lalu Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

88

Kelompok Sandang sebesar 1,53 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 0,14 persen, kemudian Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga sebesar 0,21 persen dan Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,02 persen. Sedangkan Kelompok Bahan Makanan justru mengalami deflasi sebesar 0,78 persen. Ini berarti, dua sector tersebut turut memberikan sumbangan terhadap penurunan tingkat inflasi, akibat tekanan kenaikan harga kebutuhan barang dan jasa pada moment puasa dan lebaran bulan September 2009 yang lalu. Sehingga, inflasinya masih lebih baik dibandingkan Provinsi Yogyakarta yang mencapai sebesar 0,09 persen. Sepuluh komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya inflasi adalah Emas Perhiasan, Bawang Merah, Bahan Bakar Rumah Tangga, Cabe Rawit, Mie, Beras, Nasi (Makanan Jadi dengn campuran utama dari nasi rames), Pasir, Tahu Mentah dan Rokok Kretek Filter.


89

Sedangkan, sepuluh komoditas yang memberikan sumbangan deflasi adalah Cabe Merah, Daging Ayam Ras, Telur Ayam ras, Jeruk, Jagung Muda, Daging sapi, Kelapa, Minyak Goreng, Nangka Muda dan Gula Pasir. Beberapa indicator makro ekonomi lain yang juga menunjukkan peningkatan yaitu Pendapatan per Kapita masyarakat Jawa Timur, pada tahun 2009 mencapai sebesar 18,35 Juta Rupiah lebih, yang berarti meningkat sebesar 1,59 Juta Rupiah lebih, bila dibandingkan tahun 2008 yang sebesar 16,76 Juta Rupiah lebih. Peningkatan pendapatan Jawa Timur yang diperoleh dari kontribusi meningkatnya jumlah konsumsi masyarakat, naiknya pendapatan masyarakat, serta jumlah pengeluaran pemerintah tersebut, ternyata masih dipengaruhi oleh turunnya kontribusi ekspor non migas Jawa Timur, sebagai akibat imbas krisis keuangan global yang dialami beberapa Negara tujuan ekspor Jawa Timur.


90

Turunnya

kinerja

Pertumbuhan

Ekonomi

yang

berakibat lambannya kinerja perekonomian Jawa Timur tahun 2009, ini masih mampu diimbangi oleh perbaikan kinerja indicator makro ekonomi lainnya seperti Perkembangan ICOR, Perkembangan Jumlah dan Investasi Berskala Nasional (PMDN maupun PMA), Perkembangan Jumlah UKM non BPR/LKM UKM. Tolok

ukur

kinerja

investasi

diukur

dengan

menggunakan indicator Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Melalui ICOR dapat diketahui kebutuhan investasi komoditi

pertanian

prioritas

di

masa

mendatang.

Perkembangan ICOR Jawa Timur tahun 2009 mencapai sebesar 3,60 meningkat sebesar 0,56 atau naik 18,42 persen bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 3,04. Semakin besarnya nilai ICOR Jawa Timur dibanding tahun sebelumnya, ini berarti tingkat efisiensi pemanfaatan modal investasi di daerah, dan tambahan modal yang harus


91

diinvestasikan untuk memperoleh tambahan suatu unit output masih belum efisien dalam penggunaan modal. Jawa Timur untuk dapat meningkatkan pertambahan pendapatan atau PDRB tiap satu unit, harus membutuhkan dana investasi di Jawa Timur tahun 2009 mencapai sebesar 3,60 Milyar Rupiah lebih, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang membutuhkan aliran dana investasi sebesar 3,04 Milyar Rupiah lebih. Kondisi ini menggambarkan bahwa peningkatan nilai investasi di Jawa Timur masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan nilai produksi pertanian. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat kondisi Jawa Timur sebagian besar potensi daerahnya dimanfaatkan untuk lahan pertanian dibandingkan untuk produktivitas industri. Disisi lain, perkembangan Investasi Berskala Nasional baik PMDN maupun PMA di Jawa Timur merupakan kinerja yang paling terimbas langsung dengan krisis keuangan global, juga mengalami penurunan cukup tajam. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

92

Perkembangan investasi di Jawa Timur selama dua tahun

terakhir

cenderung

mengalami

penurunan,

baik

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2009 mencapai nilai investasi sebesar 9 Juta 506 ribu 602 Rupiah dengan jumlah proyek sebanyak 36 proyek dan menyerap Tenaga Kerja Local/dari Indonesia sebanyak 15 Ribu 95 Orang, yang berarti jumlah investornya turun sebesar 11,43 persen dengan penurunan nilai investasi sebesar 52,31 persen, dibandingkan tahun 2008 PMDN yang mencapai sebesar 19 Juta 912 ribu 810 Rupiah dengan jumlah proyek sebanyak 34 proyek dan menyerap Tenaga Kerja Indonesia sebanyak 25 Ribu 438 Orang. Adapun, Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2009 sebesar 1 Milyar 561 Juta 787 Ribu Dolar Amerika, dengan jumlah proyek sebanyak 96 proyek dan menyerap Tenaga Kerja Indonesia sebanyak 17 Ribu 790 Orang. Ini berarti, jumlah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

93

investornya turun sebesar 5,38 persen dengan nilai investasi sebesar 47,14 persen, dibandingkan tahun 2008 PMA sebesar 2 Milyar 676 Juta 883 Ribu Dolar Amerika dengan jumlah proyek sebanyak 93 proyek dan menyerap Tenaga Kerja Indonesia sebanyak 40 Ribu 293 Orang dan Tenaga Kerja Asing sebanyak 5 Orang. Penurunan nilai investasi di Jawa Timur khususnya pada Penanaman Modal Asing (PMA) ini, selain imbas krisis juga dikarenakan para investor masih menunda investasinya sambil melihat perkembangan ekonomi eksternal yang mulai membaik maupun kondisi internal yang lebih menguntungkan. Namun, kondisi ini masih merupakan berita baik karena Provinsi Jawa Timur masih dianggap menjanjikan sebagai daerah tujuan investasi asing maupun lokal. Investor umumnya menganggap kondisi infrastruktur Jawa Timur lebih baik dari pada daerah lain di Indonesia, seperti keberadaan pelabuhan ekspor dan bandar udara berskala internasional


94

serta tersedianya fasilitas perumahan, pendidikan, dan kesehatan yang baik. Investasi PMDN di Jawa Timur pada tahun 2009 yang diminati adalah di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan dan Kota Malang, dengan bidang usaha yang diminati meliputi Industri Kimia, Industri Kertas, Industri Mineral Non Mineral, Industri Makanan serta Industri Logam Dasar. Sedangkan, investasi PMA di Jawa Timur tahun 2009 berasal dari Negara Taiwan, Korea Selatan, RRC, Jepang dan Singapura, dengan bidang usaha yang diminati meliputi Perdagangan, Industri Kimia, Industri Barang Logam, Industri Makanan serta Industri Kayu. Dengan melihat potensi investasi Jawa Timur yang cukup beragam dan belum dikembangkan dengan baik, pada tahun 2009 Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berusaha keras untuk dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan. Kebijakan optimalisasi ini dilakukan melalui kerjasama dengan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

95

para dunia usaha dan pihak perbankan, sehingga dapat memetakan peluang dan tantangan investasi lima tahun kedepan. Enam peluang investasi yang dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha ataupun investor untuk menanamkan modalnya, meliputi Pelabuhan Peti Kemas di Tanjung Bulu Pandan, Bangkalan, Madura, kemudian Pengelolaan Limbah di Gresik, Industri Tepung Ketela Pohon, Industri Marmer dan Granit, lalu Pembangkit Listrik Panas Bumi (Geothermal) serta Sentra Bisnis di Kaki Jembatan Suramadu baik sisi Madura dan khususnya pada sisi Surabaya. Setiap tahunnya nilai investasi PMA di Jawa Timur mengalami kenaikan yang cukup pesat. Namun, untuk tetap dapat menarik minat investor asing, dibutuhkan iklim usaha yang kondusif serta menyiapkan peraturan daerah yang terkait dengan penanaman

modal dan membentuk Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pembentukan PTSP tersebut,


96

merupakan pelopor dalam memberikan kemudahan izin penanaman investasi di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Dengan semakin meningkatnya sistem pelayanan perijinan investasi di Jawa Timur, diharapkan akan dapat mengoptimalkan konsep pelayanan satu pintu bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Jawa Timur. Untuk mendorong investor masuk lebih banyak lagi ke Jawa Timur, Pemerintah Provinsi juga menggagas pembentukan Forum Komunikasi Insan Investasi (FORKII). Selanjutnya, FORKII mengagendakan pertemuan rutin antara investor dan pemerintah setiap dua bulanan atau tiga bulanan sekali. Pertemuan ini merupakan wadah antara para Pebisnis dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Kabupaten/Kota, guna membahas persoalan investasi dan permasalahan yang timbul serta langkah upaya pemecahannya. Berbagai upaya untuk meningkatkan investasi di Jawa Timur telah dilakukan, diantaranya melalui Revitalisasi Sister Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

97

Provice Jawa Timur-Osaka, sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.

Tujuannya

untuk

mengembangkan

pola

kerjasama yang sesuai dengan potensi dan kondisi masingmasing daerah. Sementara itu, upaya peningkatan investasi juga dilakukan

melalui

kerjasama

ekonomi

Bilateral

antara

Indonesia-Jepang, yang mencakup 11 (Sebelas) bidang, yaitu antara lain bidang kesehatan, kepemudaan, lingkungan, dan pelabuhan. Sedangkan, kerjasama lain yang dilakukan dengan MoU yaitu 6 (Enam) Sister City/Province Arrangements, meliputi Jakarta-Tokyo, Yogyakarta-Kyoto, Surabaya-Kochi, MedanIchikawa, Jawa Timur-Osaka Prefecture dan Irian JayaYamagata Prefecture. Walaupun, saat ini masih belum bisa memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Jawa Timur, namun implementasi kebijakan luar negeri tersebut menjadi bagian


98

penting dari rekonstruksi ekonomi yang akan dibangun Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur. Kami yakin, kebijakan kerjasama bilateral ini nantinya akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih baik dari sebelumnya. Investasi dilihat dari indikator Perkembangan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga pada tahun 2009 berjumlah sebanyak

684

Ribu 155 Unit

Usaha,

meningkat

bila

dibandingkan tahun 2008 sebanyak 686 Ribu 756 Unit Usaha. Industri tersebut mampu menyerap kerja sebanyak 1 Juta 572 Ribu 875 Orang naik sebanyak 15 Ribu 573 Orang dibandingkan tahun 2008 sebanyak 1 Juta 557 Ribu 302 Orang. Nilai investasi industry kecil dan menengah tahun 2009 mencapai sebesar 24 Ribu 50 Milyar Rupiah meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 11 Ribu 898 Milyar Rupiah. Adapun nilai produksinya mencapai sebesar 61 Ribu 7 Milyar naik dibandingkan tahun 2008 sebesar 5 Ribu 704 Milyar. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

99

Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hotikultura di Jawa Timur tahun 2009, Padi sebanyak 11 Juta 259 Ribu 85 Ton, Jagung sebanyak 5 Juta 266 Ribu 720 Ton, Ubi Kayu sebanyak 3 Juta 222 Ribu 636 Ton, Ubi Jalar sebanyak 162 Ribu 607 Ton, Kedelai sebanyak 355 Ribu 260 Ton, Kacang Tanah sebanyak 216 Ribu 474 Ton, Kacang Hijau sebanyak 83 Ribu 629 Ton. Sedangkan, produksi Tanaman Hortikultura, untuk Jeruk Besar sebanyak 40 Ribu 454 Ton, Jeruk Siem sebanyak 881 Ribu 173 Ton, Mangga sebanyak 3 Juta 990 Ribu 772 Ton, Pisang sebanyak 5 Juta 64 Ribu 390 Ton, Jambu Biji sebanyak 67 Ribu 903 Ton, kemudian Jambu Air sebanyak 43 Ribu 593 Ton, Manggis sebanyak 71 Ribu 836 Ton, Apel sebanyak 589 Ribu 630 Ton, Cabe Merah sebanyak 48 Ribu 369 Ton, Bawang Merah sebanyak 38 Ribu 834 Ton serta Kentang sebanyak 127 Ribu 259 Ton. Selanjutnya, produksi komoditi Perkebunan Jawa Timur Tahun 2009, untuk Tebu sebanyak 999 Ribu 555 Ton, Tembakau sebanyak 72 Ribu 911 Ton, Kapas sebanyak 1 Ribu Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

100

78 Ton, Kelapa sebanyak 187 Ribu 793 Ton, Kopi sebanyak 37 Ribu 728 Ton, Cengkeh sebanyak 8 Ribu 129 Ton, Karet sebanyak 19 Ribu 868 Ton, Kapuk Randu sebanyak 23 Ribu 39 Ton, Kakao sebanyak 16 Ribu 166 Ton, Teh sebanyak 3 Ribu 108 Ton, Jambu Mente sebanyak 11 Ribu 180 Ton, Serat Karung sebanyak 1.425 Ton serta lain-lain sebanyak 17 Ribu 49 Ton. Kemudian, produksi Tebu atau Gula tahun 2009 mencapai sebanyak 999 Ribu 555 Ton, memberikan kontribusi sebesar 48,65 persen terhadap produksi nasional sebanyak 2 Juta 54 Ribu 762 Ton, meningkat dibandingkan kontribusi tahun 2008 sebesar 48,23 persen. Sedangkan, produksi hasil ternak tahun 2009, untuk Daging sebanyak 246 Ribu 315 Ton, Telur sebanyak 247 Ribu 379 Ton dan produksi Susu sebanyak 511 Ribu 242 Ton. Selanjutnya, produksi Perikanan Jawa Timur tahun 2009, dari hasil penangkapan laut mencapai sebanyak 386 Ribu 151 Ton dan hasil perairan umum sebanyak 11 Ribu 822,40 Ton. Kemudian dari hasil budidaya, untuk Budidaya Laut Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

101

sebanayak 76 Ribu 687,10 Ton, Budidaya Tambak sebanyak 80 Ribu 474,50 Ton, Budidaya Kolam sebanyak 40 Ribu 344,40 Ton, Budidaya Sawah Tambak sebanyak 47 Ribu 268,70 Ton, Budidaya Mina Padi sebanyak 149,20 Ton dan Budidaya Karamba sebanyak 2 Ribu 678,60 Ton. Capaian Prosentase Pertumbuhan Ekonomi menurut ADHK 2000 Jawa Timur tahun 2009 sebesar 5,01 persen, ini menunjukkan bahwa prosentase pertumbuhannya sedikit lebih rendah dibawah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2008. Namun, capaian kinerja pertumbuhan ini menunjukkan hasil

yang

menggembirakan,

karena

ditengah

kondisi

perekonomian eksternal sedang mengalami masa-masa sulit, capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur justru mampu melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD pada kisaran 4,00 persen sampai dengan 4,50 persen. Selain itu, yang lebih membanggakan lagi bahwa besaran pertumbuhan ekonomi


102

tersebut, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,50 persen. Perlu kami sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2009 mulai termasuk dalam 8 (delapan) Provinsi dari 33 (tiga puluh tiga) Provinsi se Indonesia, yang selama lima tahun terakhir ini pertumbuhan ekonominya konsisten mencapai diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Ketujuh Provinsi lainnya tersebut yaitu Provinsi Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Jambi, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Kita harapkan ditahun-tahun mendatang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus meningkat, sehingga tetap menjadi Provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi konsisten diatas rata-rata nasional, sebagaimana yang dialami oleh 7 (tujuh) Provinsi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan programprogram pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta seluruh Stakeholder, untuk dapat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

103

meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menurunkan jumlah masyarakat miskin telah membuahkan hasil yang semakin nyata dan menggembirakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya Pemerintah Jawa Timur, melalui kebijakan 9 agenda utama dan 18 prioritas program pembangunan yang dilaksanakan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan seluruh stakeholder dan dukungan kinerja seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur, serta beberapa kebijakankebijakan

lainnya

telah

mampu

menjaga

stabilitas

perekonomian Jawa Timur pada posisi cukup aman dan terkendali. Disisi lain, menurunnya kinerja sector industry dan perdagangan akibat krisis serta masih rendahnya investasi di Jawa Timur pada tahun 2009 apabila terus berlanjut, tentunya akan menjadi permasalahan dan kendala bagi Jawa Timur karena dapat menghambat percepatan pertumbuhan ekonomi tahun 2010. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

104

Namun, penurunan kinerja sektor industri dan perdagangan tersebut, masih tertutupi oleh perkembangan kinerja sektor riil, yang saat ini telah mampu menjadi alternatif kekuatan ekonomi Jawa Timur yang dapat dibanggakan dimasa mendatang. Karena, terus menunjukkan perkembangan yang sangat berarti bagi perekonomian di Jawa Timur, sehingga diharapkan dapat menjadi kekuatan pasar lokal dan inter regional didalam negeri. Keempat, Capaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Disparitas Wilayah”. Indeks Disparitas Wilayah Jawa Timur meskipun terjadi perbaikan dan peningkatan, namun secara keseluruhan kita mengakui bahwa tingkat kesenjangan antar wilayah di Jawa Timur masih belum merata. Hal ini nampak dari capaian Indeks Disparitas Wilayah Jawa Timur dilihat dari Indeks Disparitas Koefisen Varians Williamson tahun 2009 mencapai sebesar 116,02 mengalami penurunan sebesar 0,06 atau turun 0,05 persen, dibandingkan tahun 2008 sebesar 115,96. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

105

Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Jawa Timur untuk mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah atau daerah belum menuai hasil, meskipun berbagai upaya telah dilakukan khususnya di daerah tertinggal, namun belum menampakkan hasil yang menggembirakan. Oleh karena itu, kedepan akan menjadi perhatian besar kami untuk dapat memperkecil tingkat kesenjangan ini, sekaligus

mewujudkan

tingkat

pemerataan

pendapatan

maupun perkembangan ekonominya, sehingga kesenjangan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya tidak terlalu besar. Kesenjangan yang masih besar ini kedepan akan ditelusuri lebih cermat lagi, apakah timbul diakibatkan oleh adanya perbedaan-perbedaan di daerah baik itu dilihat dari ukuran-ukuran kemajuan masyarakat dan wilayahnya. Masyarakatnya, bisa kita lihat dari derajat pendidikan, derajat kesehatan, prosentase pengangguran dan prosentase kemiskinan. Sedangkan, dilihat dari wilayahnya yaitu diukur Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

106

dari penyediaan infrastruktur seperti pelayanan jalan, listrik, telepon, perbankan, serta pelayanan dasar. Selain itu, kebijakan jangka menengah di masingmasing wilayah Kabupaten/Kota, memiliki perbedaan baik secara politis, karakteristik daerah maupun kebutuhan mendasarnya. Hal ini, sebagai akibat terpilihnya Kepala Daerah yang baru merupakan sosok pemimpin yang harus memiliki visi dan misi serta prioritas program pembangunan yang mampu menampung asipirasi masyarakat local sesuai dengan kondisi permasalahan

di

daerah

maupun

harapan

masyarakat

konstituennya. Menurut

Kementerian

Pembangunan

Daerah

Tertinggal (PDT) pada tahun 2007-2008 masih terdapat 7 kabupaten di Jawa Timur yang berstatus sebagai daerah tertinggal yaitu meliputi Kabupaten Situbondo, Bondowoso, Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Trenggalek, dan Pacitan. Namun, pada akhir tahun 2009 hingga awal 2010 saat ini tercatat tinggal 2 (dua) Kabupaten yang berstatus daerah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

107

tertinggal yaitu Kabupaten Sampang dan Pacitan. Sedangkan, 6 (enam) daerah termasuk Kabupaten Madiun tidak lagi berstatus sebagai daerah tertinggal, tetapi dalam pembinaan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah di suatu wilayah

umumnya

berfluktuasi

seiring

dengan

tingkat

perubahan PDRB per kapitanya. Pendapatan per Kapita masyarakat Jawa Timur tahun 2009 mencapai sebesar 18,35 Juta Rupiah lebih, meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 16,69 Juta Rupiah lebih. Selain itu, tingkat kesenjangan wilayah juga dapat dilihat dari Produktivitas Daerah Setiap Sektor, Pemerataan Pendapatan, Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan, dan Indeks Gini Ratio. Produktivitas Daerah Setiap Sektor tahun 2009 tertinggi berasal dari sector Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 506,41 Juta Rupiah, disusul dengan sector Lembaga Keuangan


108

sebesar 143,45 Juta Rupiah dan sector Pertambangan dan Penggalian sebesar 112,94 Juta Rupiah. Pemerataan

Pendapatan

dilihat

dari

distribusi

pengeluaran penduduk, cenderung mengalami perbaikan. Pada tahun 2009 untuk distribusi pengeluaran kelompok 40 persen bawah sebesar 19,86 persen, kelompok 40 persen menengah sebesar 37,59 persen dan kelompok 20 persen atas sebesar 42,55. Dari tiga klasifikasi tersebut, penduduk Jawa Timur secara keseluruhan, tingkat kesenjangannya semakin menurun, berarti ketimpangan pendapatan yang terjadi, semakin lama masuk klasifikasi ketimpangan pendapatan masyarakat katagori rendah. Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan masyarakat di Jawa Timur yang menggambarkan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan untuk makanan sebesar 52,73 persen, naik dibandingkan tahun 2008 sebesar 48,36 persen. Sedangkan, non makanan tahun 2009 mencapai sebesar 47,27 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

109

persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2008 sebesar 51,64 persen. Namun, peningkatan pengeluaran makanan tersebut masih belum menunjukkan derajat kesejahteraan penduduk Jawa Timur, hal ini dikarenakan makin tingginya perubahan harga

yang

tidak

sebanding

dengan

perkembangan

pendapatan. Kondisi ini mencerminkan bahwa pola pengeluaran kebutuhan konsumsi penduduk masih lebih besar proporsinya bila dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan non pangan. Indeks Gini Ratio Jawa Timur tahun 2009 dilihat dari persentase total rata-rata konsumsi per kapita sebulan, menurut status wilayah dan kuintil penduduk terjadi perbaikan. Untuk Kota sebesar 0,30 persen, Desa sebesar 0,23 persen, sedangkan Kota dan Desa mencapai sebesar 0,29 persen. Kondisi

ini

berarti

menunjukkan

bahwa

kuintil

penduduk berdasarkan konsumsi terjadi peningkatan, apabila Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

110

dibandingkan dengan tahun 2008 untuk Kota sebesar 0,31 persen dan Desa sebesar 0,25 persen sehingga Kota dan Desa sebesar 0,30 persen. Selain itu, tingkat kesenjangan wilayah Kabupaten/Kota juga dapat dilihat dari Keterbandingan Angka PDRB per kapita Kabupaten/Kota terhadap PDRB per Kapita Provinsi yaitu sebesar 18,35 Juta Rupiah. PDRB per Kapita yang berada diatas rata-rata Jawa Timur adalah 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yaitu meliputi Kota Kediri, Surabaya, Malang, Mojokerto dan Probolinggo serta Kabupaten Sidoarjo dan Gresik berada diatas rata-rata PDRB per Kapita Jawa Timur tahun 2009. Tertinggi adalah Kota Kediri dengan PDRB per Kapita mencapai sebesar 204,80 Juta Rupiah dan yang mendekati atau masih diatas rata-rata Jawa Timur yaitu Kota Probolinggo sebesar 19,32 Juta Rupiah. Sedangkan, 31 (tiga puluh satu) Kabupaten/Kota lainnya masih dibawah rata-rata Jawa Timur yaitu yang mendekati Kabupaten Tulungagung sebesar 15,88 Juta Rupiah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

111

dan yang terendah Kabupaten Pacitan sebesar 5,40 Juta Rupiah. Capaian Indeks Disparitas Wilayah Jawa Timur yang ditunjukkan dengan indikator Indeks Disparitas Williamson tahun 2009 mencapai sebesar 116,02. Besaran ini menunjukkan adanya

penurunan

menggambarkan

walaupun

bahwa

sangat

perkembangan

kecil.

Hal

ini

daerah-daerah

tertinggal masih rendah sekali, sehingga hasilnya masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu pada kisaran antara 115,10 sampai dengan 115,30. Ini menunjukkan bahwa daerah-daerah di Jawa Timur masih terdapat kesenjangan baik yang disebabkan oleh perbedaan pada pendapatan per kapita, pemerataan distribusi pendapatan,

penurunan

pengangguran,

pembebasan

kemiskinan serta penghapusan ketidakadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa daerah yang masih termasuk dalam kuadran IV dengan katagori PDRB per kapita rendah dan Pertumbuhan Ekonomi juga rendah di Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

112

Jawa Timur pada tahun 2009 masih cukup banyak yaitu sebanyak 25 daerah terdiri dari 23 Kabupaten dan 2 Kota. Sedangkan 6 Kabupaten/Kota masuk kuadran I (katagori PDRB per Kapita Tinggi dan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi), dan 6 daerah Kabupaten/Kota lainnya masuk kuadran II (katagori PDRB per Kapita Rendah tetapi Pertumbuhan Ekonomi Tinggi) dan 1 Kota Kediri masuk Kuadran III (katagori PDRB per Kapita Tinggi tetapi Pertumbuhan Ekonomi Rendah). Masih tingginya disparitas wilayah di Jawa Timur, ini dilihat dari perbandingan absolute antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam kuadran tahun 2009 meskipun tahun 2009 ada penambahan 2 daerah (Kota Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo) yang pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari kuadran IV dengan katagori PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi sama rendahnya, meningkat masuk dalam kuadran I dengan katagori PDRB per Kapita Tinggi dan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi.


113

Namun

disisi

lain,

terjadi

penurunan

kinerja

pertumbuhan ekonomi pada 6 daerah (antara lain, Kota Madiun dan Blitar serta Kabupaten Tuban, Jombang, Jember dan Lamongan), yang sebelumnya berada di kuadran II dengan katagori PDRB per Kapita rendah dan Pertumbuhan Ekonomi tinggi, kini turun masuk dalam kuadran IV dengan katagori PDRB per Kapita rendah dan Pertumbuhan Ekonomi rendah, sehingga menyebabkan kontribusi pertumbuhan ekonominya terhadap Jawa Timur menjadi berkurang atau mengecil. Dengan belum tercapainya target capaian kinerja mengenai

Tingkat

Kesenjangan

Antar

Wilayah/Daerah

Kabupaten/Kota di Jawa Timur tersebut, tentu saja kedepan kami akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan pemerataan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat utamanya mampu mengurangi tingkat kesenjangan masyarakat miskin. Upaya mengurangi tingkat kesenjangan ini akan ditinjau dari berbagai permasalahan yang ada di masing-masing daerah secara menyeluruh. Baik itu, diakibatkan oleh adanya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

114

distorsi

perdagangan

antar

daerah,

perbedaan

sistem

pembangunan perkotaan dan perdesaan maupun dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Selain itu, kami juga akan meningkatkan koordinasi antar daerah sebaik mungkin serta mensinergikan berbagai kebijakan-kebijakan antar daerah yang dapat dipadukan, sehingga diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang tertinggal serta dapat mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat miskin di daerah secara lebih merata.

Pimpinan Dewan dan Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, Kelima, Capaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Pembangunan Manusia”. Indeks pembangunan manusia secara keseluruhan diukur dari pencapaian rata-rata, meliputi 3 dimensi dasar pembangunan manusia. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

115

IPM merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu daerah terhadap tiga hal mendasar pembangunan manusia, meliputi lama hidup, yang diukur dengan usia harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; serta standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Tiga dimensi dasar tersebut antara lain Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran, Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa dengan bobotnya dua per tiga dan Kombinasi pendidikan dasar, menengah dan atas atau disebut dengan gross enrollment ratio, dengan bobot satu per tiga serta standard kehidupan yang layak diukur dengan Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) dalam paritas kekuatan beli atau purchasing power parity.


116

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 mencapai sebesar 70,98 meningkat bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 70,38. Besaran ini masih menempatkan posisi IPM Jawa Timur termasuk dalam katagori menengah atas, yaitu antara 66,00 sampai dengan 79,99. Peningkatan ini masih perlu ditingkatkan lagi, karena belum didukung indeks daya beli yang besarnya masih dibawah indeks harapan hidup dan indeks pendidikan yang mencapai besaran rata-rata diatas 70,00. Untuk mencapai IPM dalam katagori tinggi yaitu mencapai diatas 80,00 sampai dengan 100, Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus melibatkan berbagai unsur seperti Korporat, LSM, Media Massa, serta Lembaga dan Organisasi yang lain seperti organisasi keagamaan, untuk mengupayakan perbaikan pada indeks daya beli mencapai 65-70, sedangkan indeks harapan hidup dan pendidikan ditingkatkan lagi menjadi diatas 75,00. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

117

IPM Jawa Timur tahun 2009 yang mencapai sebesar 70,98 lebih baik dari tahun 2008 sebesar 70,38, kondisi ini mencerminkan terjadi peningkatan pada tiga indeks atau indicator pendukungnya yaitu Indeks Lama Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Tingkat Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Hidup atau Tingkat Kesejahteraan. Indeks Lama Hidup atau Usia Harapan Hidup (Longetivity) dilihat dari indikator Angka Harapan Hidup Waktu Lahir (life expectacy at birth), di Jawa Timur tahun 2009 mencapai sebesar 69,15 persen naik dibandingkan tahun 2008 sebesar 69,10 persen. Indeks Pendidikan atau Pengetahuan (Knowledge), yang dilihat dari indikator Angka Melek Huruf (Literacy Rate) dan indikator Rata-rata lama Sekolah (Mean Years School), untuk Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Keatas tahun 2009 di Jawa Timur sebesar 88,53 persen meningkat sebesar 1,21 atau naik 1,39 persen dibandingkan tahun 2008 sebesar 87,32 persen. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

118

Sedangkan, indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Jawa Timur tahun 2009 sebesar 7,17 tahun, meningkat apabila dibandingkan tahun 2008 sebesar 7,14 tahun. Adapun, Indeks Daya Beli atau Standar Hidup Layak (Decent Living) dilihat dari indikator Konsumsi per Kapita di Jawa Timur tahun 2009 mencapai sebesar 64,77 persen, meningkat

sebesar

0,85

atau

naik

1,33

persen

bila

dibandingkan tahun 2008 sebesar 63,92 persen. Beberapa indicator pendukung kinerja yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur termasuk dalam katagori menengah atas, dan kedepannya masih dapat ditingkatkan lagi menjadi katagori tinggi, secara singkat dapat kami sampaikan sebagai berikut: Kinerja pembangunan manusia yang meningkat ini, juga didukung dari kinerja Bidang Pendidikan lainnya, seperti Rasio Murid SMK terhadap SMU, Angka Putus Sekolah/Drop Out (APS/DO), Angka Buta Huruf (ABH), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS). Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

119

Secara keseluruhan beberapa indicator tersebut diatas, ada yang mengalami kenaikan dan beberapa indicator yang lainnya masih fluktuatif. Rasio Murid SMK terhadap SMU tahun 2009 sebesar 70,12 meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 69,70. Ini artinya, bahwa tingkat kemampuan anak-anak di Jawa Timur dalam menempuh pendidikan masih banyak yang mampu bertahan tertinggi sampai di kelas dasar tingkat SLTP saja dan kemudian dropout. Namun demikian, putus sekolahnya bukan dikarenakan ketidakmampuan dalam biaya, tetapi dikarenakan kultur budaya, membantu orang tua bekerja dan lain-lain. Angka Buta Huruf (ABH) di Jawa Timur baik dilihat dari usia 10 tahun keatas maupun usia 10-40 tahun terjadi penurunan, pada tahun 2009 masing-masing mencapai sebesar 8,00 persen dan 2,00 persen bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 10,70 persen dan 2,29 persen.


120

Angka Partisipasi Murni (APM) di Jawa Timur secara keseluruhan terjadi peningkatan. Pada tahun 2009 untuk kelompok usia 7-12 tahun sebesar 97,71 persen bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 97,42 persen. Untuk usia 1315 tahun dari sebesar 99,74 persen (2008) menjadi sebesar 85,44 persen. Sedangkan usia 16-18 tahun dari sebesar 49,69 persen (2008) naik menjadi sebesar 51,96 persen. Peningkatan semua indicator pendidikan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi dalam memenuhi target 20 persen untuk anggaran pendidikan dari total APBD Provinsi Jawa Timur, yang diikuti dengan kebijakan program bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) serta bantuan biaya sekolah gratis bagi masyarakat miskin di Jawa Timur,

telah

penguasaan

mendorong masyarakat

kemajuan terhadap

pengetahuan perkembangan

dan ilmu

pengetahuan. Selain itu,

kinerja pembangunan

manusia juga

merupakan kontribusi kinerja Bidang Kesehatan lainnya, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

121

seperti indikator Persentase Persalinan oleh Tenaga Medis, Angka

Kematian

Bayi,

Banyaknya

Fasilitasi

Kesehatan

Masyarakat, Banyaknya Puskesmas dan Posyandu, Banyaknya Tenaga Paramedis di Puskesmas, serta Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin. Angka Persentase Persalinan oleh Tenaga Medis di Jawa Timur tahun 2009 sebesar 85,01 naik dibandingkan tahun 2008 sebesar 83,71.

Sedangkan, Angka Kematian Ibu

Melahirkan per 100.000 persalinan tahaun 2009 sebanyak 260 per 100.000 kelahiran, menurun bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 326 per 100.000 kelahiran. Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2009 sebesar 31,41 per 1.000 kelahiran hidup, yang berarti menurun sebesar - 0,17 atau turun 0,54 persen bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 31,58 per 1.000 kelahiran hidup. Apabila diperhatikan menurut jenis kelamin, Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2009 pada laki-laki selalu lebih


122

tinggi dibandingkan dengan bayi perempuan, yaitu sebesar 35,87 untuk bayi laki-laki dan 26,73 untuk bayi perempuan. Angka-angka ini harus terus diupayakan lagi untuk turun, meskipun angka yang dicapai sudah cukup baik. Sebab, dengan semakin menurunnya AKB, hal ini merupakan gambaran adanya peningkatan dalam kualitas hidup dan pelayanan kesehatan masyarakat. Turunnya angka kematian bayi ini antara lain didukung, karena adanya peningkatan penolong persalinan oleh tenaga medis, keberhasilan program KB, peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Disisi lain, penurunan ini disebabkan sudah semakin

meningkatnya

pengetahuan

masyarakat

akan

kesehatan. Kemudian, Jumlah Balita Gizi Buruk di Jawa Timur tahun 2009 sebesar 4,33 persen, menurun bila dibandingkan tahun 2008 mencapai sebanyak 4,47 persen.


123

Banyaknya Fasilitasi Kesehatan Masyarakat di Jawa Timur meliputi Rumah Sakit Umum dan Khusus mencapai tahun 2009 sebanyak 56 buah bertambah dibandingkan tahun 2008 sebanyak 54 buah. Jumlah Puskesmas tahun 2009 sebanyak 936 buah naik dibandingkan tahun 2008 sebanyak 934 buah. Kemudian, jumlah Puskesmas Pembantu sebanyak 2.290 buah naik dibandingkan tahun 2008 sebanyak 2.285 buah. Puskesmas Keliling sebanyak 1.210 buah bertambah dibandingkan tahun 2008 sebanyak 1.203 buah. Selanjutnya,

jumlah

Pos

Pelayanan

Terpadu

(POSYANDU) sebanyak 49,062 buah naik dibandingkan tahun 2008 sebanyak 49.042 buah. Jumlah Tenaga Medis pada Rumah Sakit Umum Pemerintah tahun 2009 sebanyak 5.450 Orang meningkat dibandingkan tahun 2008 hanya sebanyak 3.142 Orang. Jumlah Tenaga Medis pada Puskesmas tahun 2009 sebanyak 2.450 Orang bertambah bila dibandingkan tahun 2008 sebanyak 2.236 Orang. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

124

Sedangkan, jumlah Tenaga Paramedis pada Rumah Sakit Umum Pemerintah tahun 2009 mencapai sebanyak 9.305 Orang naik dibandingkan tahun 2008 sebanyak 9.294 Orang, dan jumlah Tenaga Paramedis pada Puskusmes sebanyak 1.8.000 Orang bertambah dibandingkan tahun 2009 sebanyak 17.858 Orang. Kinerja pembangunan manusia juga ditunjukkan oleh kontribusi kinerja indicator standar hidup layak lainnya seperti indicator Rasio Permukiman Layak Huni masyarakat Jawa Timur tahun 2009 sebesar 0,94. Kemudian, Persentase Penduduk Berakses Air Minum sebesar 92,78 persen meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 91,45 persen. Capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur tahun 2009 sebesar 70,98 kinerja ini menunjukkan bahwa hasilnya telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2009-2014 yaitu pada kisaran antara 68,90 sampai dengan 69,00.


125

Dengan

demikian,

dapat

disimpulkan

bahwa

meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur, ini disebabkan meningkatnya capaian kinerja pada ketiga variable pembangunan manusia yaitu Angka Melek Huruf, Angka Usia Harapan Hidup dan Daya Beli Masyarakat. Walaupun, kenaikannya tidak begitu signifikan namun naiknya kontribusi pada kualitas pendidikan dan pendapatan per kapita masyarakat, telah mampu memperbaiki kualitas pembangunan manusia di Jawa Timur. Dari keseluruhan capaian kinerja 5 (lima) Indicator Kinerja Utama Jawa Timur tersebut, 4 (empat) indicator kinerja utama meliputi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Penurunan

Prosentase

Penduduk

Miskin,

Prosentase

Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), capaiannya telah memenuhi target tahunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2009-2014 dan bahkan dua diantaranya telah melampaui target yang ditetapkan. Sedangkan, 1 (satu) indicator kinerja utama yaitu Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

126

Indeks Disparitas Wilayah meskipun capaian kinerjanya mengalami peningkatan, namun besaran nilanya masih dibawah target yang ditetapkan.

Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan, Hadirin serta Undangan Yang Kami Hormati, Berikutnya, Laporan Pertanggungjawaban Kami yang Ketiga, yaitu mengenai Capaian Kinerja atas Pelaksanaan 9 (Sembilan) Agenda Utama, yang diimplementasikan melalui 18 (Delapan Belas) Prioritas Program Pembangunan Jawa Timur. Wujud tersebut,

terhadap

merupakan

pelaksanaan wujud

prioritas

implementasi

program daripada

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur, yang dialokasikan kedalam urusan wajib dan pilihan. Hal ini, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2009 tentang


127

Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009. Didalam ketentuan tersebut, ditetapkan kebijakan program dan kegiatan tahun 2009 dengan alokasi dana APBD Provinsi Jawa Timur yang berupa Belanja Daerah, yaitu total sebesar 8,39 Trilyun Rupiah lebih. Dari belanja daerah tersebut, dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar 4,78 Trilyun Rupiah lebih dan Belanja Langsung sebesar 3,62 Trilyun Rupiah lebih. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah Jawa Timur tahun 2009 juga didukung dengan dana APBN yang berupa Dana Perimbangan total sebesar 1,38 Trilyun Rupiah lebih, dengan rincian dari Dana Bagi Hasil sebesar 179,81 Milyar Rupiah lebih, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1,18 Trilyun Rupiah lebih dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 18,20 Milyar Rupiah lebih. Alokasi

dana

APBD

Provinsi

tersebut,

secara

keseluruhan dialokasikan kedalam Urusan Wajib dan Urusan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

128

Pilihan, yang terkait dengan pelayanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun, hasil kinerjanya secara garis besar kami sampaikan, sebagai berikut: Urusan Pendidikan, capaian kinerja mengenai urusan pendidikan secara keseluruhan menunjukkan peningkatan. Hal ini, nampak dari capaian indikator kinerja Angka Melek Huruf mengalami peningkatan, juga meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kelompok Umur, serta meningkatnya Rasio Kelulusan Tingkat Sarjana (S1), Pasca Sarjana (S2) dan Doktoral (S3). Walaupun, masih belum diikuti dengan indikator APK Usia SD-MI (7-12 Tahun) dan APM Usia SLTP-MTs (13-15 Tahun) yang masih mengalami penurunan. Urusan Kesehatan, kinerja yang dicapai secara keseluruhan mengalami perbaikan atau peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya indikator Angka Usia harapan Hidup (UHH), menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), menurunnya Persentase Balita Bergizi Buruk, meningkatnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

129

Perkembangan Rasio Akseptor KB, meningkatnya Rasio Dokter dan Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk. Selain itu, ditunjukkan dengan tetap terpeliharanya indicator Rasio Posyandu per Satuan Balita dan Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk. Urusan Pekerjaan Umum, pada tahun 2009 panjang jalan provinsi dengan kondisi baik sepanjang 1.600,78 km atau sebesar 80 persen dari panjang jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur (sepanjang 2.000,98 km). Selanjutnya, Persentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi baik dibandingkan dengan keseluruhan panjang jembatan provinsi yang ada. Pada tahun 2009 panjang jembatan provinsi dengan kondisi baik sepanjang 1.153,10 Meter atau sebesar 95,14 persen dari panjang jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur (sepanjang 1.216,00 Meter).


130

Sedangkan, upaya perbaikan infrastruktur pengairan pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi dan penanggulangan banjir dilihat dari 3 (tiga) indikator kinerja, Persentase luas irigasi dalam kondisi baik dibandingkan dengan keseluruhan luas irigasi yang ada. Pada tahun 2009 irigasi dengan kondisi baik seluas 105.457 Ha atau sebesar 63 persen dari luas irigasi yang ada di Provinsi Jawa Timur (167.289 Ha). Selain itu, indicator Peningkatan jumlah ketersediaan air baku untuk berbagai kebutuhan, pada tahun 2009 jumlah air baku untuk berbagai keperluan yang tersedia di Provinsi Jawa Timur sebanyak 19.339.957 Juta M3. Kemudian, menurunnya luas genangan banjir pada tahun 2009 genangan banjir di Provinsi Jawa Timur seluas 25.445 Ha, dibandingkan dengan genangan banjir pada tahun 2008 seluas 26.410 Ha, terjadi penurunan sebesar 965 Ha. Sedangkan, urusan Cipta Karya dan Penataan Ruang ditunjukkan Rencana

dengan

Tata

Ruang

indikator Wilayah

“Persentase

tersusunnya

Kabupaten/Kota


sesuai 131

ketentuan”.

Indikator

ini

menggambarkan

jumlah

kabupaten/Kota yang telah menyusun dokumen RTRW sesuai ketentuan peraturan perundangan dibandingkan dengan jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2009 jumlah Kabupaten/Kota yang telah menyusun dokumen RTRW sesuai ketentuan perundangan sebanyak 4 Kab/Kota atau sebesar 10,53 % dari jumlah Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur (38 Kab/Kota). Kondisi ini meningkat bila dibandingkan tahun 2008. Urusan Perumahan, ditunjukkan dengan indikator Persentase Penduduk Perdesaan yang Memiliki Akses Sarana Sanitasi, pada tahun 2009 sebanyak 11.014.509 Jiwa atau sebesar 46,10 persen dari jumlah penduduk pedesaan di Provinsi Jawa Timur sebanyak 23.374.452 Jiwa. Dibandingkan dengan tahun 2008 pada tahun 2009 jumlah penduduk pedesaan yang memiliki akses sarana sanitasi naik sebanyak 450 jiwa, namun belum sebanding dengan


132

kenaikan jumlah penduduk pedesaan, sehingga persentasenya menurun. Hal ini, disebabkan pemeliharaan atau perawatan sarana sanitasi belum memadai dan masih kurangnya kesadaran dari masyarakat, sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan, indikator Persentase penduduk pedesaan yang memiliki akses sarana air bersih, pada tahun 2009 sebanyak 11.304.591 jiwa atau sebesar 47,31 % dari jumlah penduduk pedesaan di Provinsi Jawa Timur sebanyak 23.374.452 jiwa. Dibandingkan dengan tahun 2008 pada tahun 2009 jumlah penduduk pedesaan yang memiliki akses sarana air bersih naik sebanyak 45.720 jiwa. Namun belum sebanding dengan kenaikan jumlah penduduk pedesaan, sehingga persentasenya menurun.


133

Hal ini, disebabkan pemeliharaan/perawatan sarana air bersih belum memadai dan masih kurangnya kesadaran dari masyarakat. Urusan

Perencanaan

Pembangunan,

capaian

kinerjanya dapat dilihat dari indicator Ketepatan Waktu dalam Proses Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan dalam bentuk Peraturan Daerah, khususnya mengenai Peraturan Daerah mengenai Penetapan Dokumen Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 oleh DPRD, yang mampu diselesaikan pada bulan Oktober 2009. Perbaikan kinerja dalam proses penyusunan dan penetapan dokumen tersebut, telah ditunjukkan dengan diperolehnya penghargaan dari Pemerintah Pusat (Menteri Keuangan), yaitu penghargaan terbaik sebagai Pemerintah Provinsi yang berhasil di bidang ketepatan waktu dalam proses penyusunan dan penetapan dokumen Pelaksanaan APBD


134

Provinsi, yang sekaligus merupakan wujud kinerja perencanaan pembangunan di Jawa Timur. Urusan Perhubungan, capaian kinerjanya ditunjukkan dengan indikator Peningkatan Fasilitas LLAJ/Perlengkapan Jalan. Indikator peningkatan fasilitas LLAJ/Perlengkapan jalan tersebut meliputi untuk marka jalan dan rambu lalu lintas jalan raya,

tingkat kebutuhan dibanding dengan yang terpasang

tahun 2009, jumlahnya masih sangat kecil. Selain itu, dari indikator persentase peningkatan pelayanan angkutan darat masih terdapat 1.343 perlintasan pintu kereta api yang belum ada pintu keretanya dan hanya 24 buah yang telah terpasang (Alarm Early Warning). Hal ini, disebabkan adanya keterbatasan kebutuhan dana dan adanya skala prioritas pembangunan yang segera didahulukan. Sedangkan, untuk kebutuhan angkutan jalan raya selama tahun 2009 telah dikeluarkan ijin sebanyak 4.021 Ijin, dan juga untuk upaya peningkatan ketertiban di jalan raya telah dilaksanakan pembinaaan kepada 850 Pengemudi. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

135

Untuk persentase peningkatan pelayanan angkutan laut

sampai tahun 2009 telah dilaksanakan peningkatan

pelabuhan laut sebanyak 6 Pelabuhan dari 17 rencana lima tahun kedepan. Selain itu, capaian kinerjanya juga ditunjukkan dengan indicator pendukung lainnya yaitu fasilitasi Jumlah Pelabuhan Laut, pada tahun 2009 sebanyak 45, Pelabuhan Udara sebanyak 3 dan Terminal Bus sebanyak 58 dengan kondisi yang cukup terpelihara dengan baik. Urusan

Lingkungan

Hidup,

pada

tahun

2009

Kabupaten Kota yang diukur sebanyak 23 Kabupaten/Kota, yang

tidak

memenuhi

baku

mutu

hanya

1

(satu)

Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi baku mutu, sehingga realisasinya 96 persen dengan capaiain kinerja sebesar 96 persen, namun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2008 sebesar 89 persen mengalami kenaikan 7 persen. Sedangkan, indikator Cakupan Pengawasan Air Limbah Industri (CPALI), untuk mengukur kepatuhan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

industri yang 136

memenuhi baku mutu air limbah, pada tahun 2009 mencapai sebanyak 42 industri, yang memenuhi baku mutu ALI dari 60 industri atau sebesar 70 persen, capaian ini berarti terealisasi sepenuhnya pada tahun 2009, sehingga capaian kinerja 100 persen. Selain itu, dilihat dari capaian kinerja pendukung juga nampak semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum sebesar 51 persen di Perkotaan, meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 48,5 persen. Sedangkan, di Perdesaan sebesar 46,5 persen untuk perpipaan dan non perpipaan. Selanjutnya,

Persentase

Rumah

Tinggal

yang

Bersanitasi tahun 2009 sebesar 77,00 meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 74,41. Kemudian, Persentase Penanganan Sampah tahun 2009 sebesar 53 meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 52. Urusan Kependudukan, dengan sasaran administrasi kependudukan diukur dengan indicator Persentase Penduduk Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

137

ber KTP. Target persentase penduduk ber KTP pada Tahun 2009 adalah sebesar 76,43 persen, sedangkan realisasi sebesar 76,02% sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,46 persen atau sebanyak 23.624.768 Jiwa dari jumlah penduduk yang wajib KTP sebanyak 31.073.809 Jiwa. Hal ini, disebabkan kurangnya kesadaran penduduk melengkapi identitas diri berupa KTP dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Sedangkan, dilihat dari capaian kinerja pendukung lainnya, ditunjukkan dengan indicator laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur tahun 2009 sebesar 0,52 lebih rendah bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 0,54. Juga, ditunjukkan dengan indicator Rasio Penduduk

ber-KTP per Satuan

Penduduk sebesar 41,29 persen pada tahun 2009 meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 23,20 persen. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, indikator kinerja yang digunakan meliputi 4 (empat) indikator, yaitu Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

138

Pemerintahan.

Indikator

ini

menggambarkan

partisipasi

perempuan di lembaga pemerintahan dibandingkan jumlah pekerja perempuan yang ada. Pada tahun 2009 jumlah perempuan di lembaga pemerintahan sebanyak 186.578 Orang atau sebesar 29 persen dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pekerja perempuan sebanyak 639.013 Orang. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan sebesar 43,88 persen meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 42,81 persen. Kemudian, indicator Angka Melek Huruf Perempuan Usia

15

Tahun

Keatas.

Indikator

ini

menggambarkan

perempuan usia 15 tahun keatas yang melek huruf dibanding jumlah perempuan usia 15 tahun keatas yang ada. Pada tahun 2009 jumlah perempuan usia 15 tahun keatas yang melek huruf sebanyak 13 Juta 470 Ribu Orang atau sebesar 79,9 persen dari seluruh perempuan usia 15 tahun keatas yang ada di Provinsi Jawa Timur sebanyak 16 Juta 899 Ribu 740 Orang. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

139

Sedangkan, indikator Persentase Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan. Indikator ini menggambarkan jumlah kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dapat diselesaikan. Pada tahun 2009 terdapat

129

Kejadian

KDRT,

yang

seluruhnya

dapat

diselesaikan sehingga persentasenya sebesar 100 persen. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tahun 2009 sebesar 0,00667 sedikit meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 0,00573. Selain itu, indikator Jumlah Organisasi Perempuan, indikator ini mengambarkan jumlah organisasi perempuan yang ada sampai dengan tahun 2009 di provinsi Jawa Timur sebanyak 219 Organisasi. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, pencapaian sasaran pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera digunakan 2 (dua) indikator yaitu Prevalensi Peserta KB Aktif. Indikator ini menggambarkan jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

140

Pada tahun 2009 jumlah peserta KB aktif sebanyak 5 Juta 338 Ribu 700 Orang atau sebesar 69,4 persen, dibandingkan dengan jumlah keseluruhan Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 7 Juta 688 Ribu 18 Orang. Persentase akseptor KB meningkat dari sebesar 59,54 persen pada tahun 2008 menjadi sebesar 63,45 persen, yang berarti naik dari 595 akseptor KB menjadi 634 akseptor KB setiap 1.000 pasangan usia subur. Kemudian, indicator Persentase Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera-I. Indikator ini menggambarkan jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera-I. Pada tahun 2009 jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera-I mencapai sebanyak 235 Ribu 289 Keluarga. Dilihat dari indicator pendukung lainnya yaitu Jumlah Kelompok

Binaan

PKK

sebesar

8.658

PKK

meningkat

dibandingkan tahun 2008 sebesar 7.653 PKK.


141

Urusan Sosial, pencapaian indikator sasaran pada urusan sosial yaitu Penurunan Jumlah PMKS. Indikator ini menggambarkan jumlah PMKS di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2009 jumlah PMKS yang terdapat di Provinsi Jawa Timur sebanyak 8.384.349 jiwa yang terinci atas 28 jenis PMKS antara lain anak terlantar, wanita rawan sosial, penyandang cacat, pengemis, gelandangan dan lainnya. Dibandingkan tahun 2008 dengan jumlah PMKS sebanyak 9.146.565 jiwa terdapat penurunan sebanyak 762.216 jiwa. Kemudian, indicator Jumlah PMKS yang Ditangani. Indikator ini menggambarkan jumlah PMKS yang ditangani di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2009 jumlah PMKS yang ditangani di Provinsi Jawa Timur sebanyak

32.807 jiwa.

Sedangkan jumlah PMKS yang ditangani tahun 2008 sebanyak 41.593 jiwa. Terdapat penurunan sebanyak 8.786 jiwa. Penanganan PMKS bukan saja dilakukan oleh Pemerintah, namun juga melibatkan peran serta masyarakat secara umum.


142

Selain itu, kinerjanya dapat dilihat dari indikator pendukung lainnya yaitu Rasio Jumlah Penduduk yang Terkena Dampak Lapindo dibanding Penerima Ganti Rugi sebesar 90,04 persen, meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 75,79 persen. Urusan Tenaga Kerja, dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Ketenagakerjaan, Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja”, diukur dengan indikator kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menggambarkan perkembangan jumlah penduduk angkatan kerja. Pada tahun 2009 TPAK mencapai sebanyak 20 Juta 350 Ribu Angkatan Kerja dari jumlah keseluruhan penduduk usia 15-64 tahun atau sebesar 69,50 persen, terealisasi sebanyak 20 Juta 338 Ribu 568 Angkatan Kerja atau sebesar 69,27 sebesar, sehingga capaian kinerjanya mencapai sebesar 99,67 persen. Dibandingkan tahun 2008, terjadi kenaikan penduduk angkatan kerja sebanyak 159 Ribu 978 Angkatan Kerja atau naik 0,79 persen. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

143

Urusan

Koperasi

dan

UKM,

dengan

sasaran

“Meningkatnya Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

yang

sehat dan berdaya saing”, diukur dengan indikator kinerja Persentase Jumlah Koperasi Aktif, yaitu menggambarkan jumlah koperasi yang masih aktif menjalankan usaha perkoperasian. Pada tahun 2009 Persentase Koperasi Aktif sampai dengan tahun 2009

sebesar

80,75

persen

meningkat

dibandingkan tahun 2008 sebesar 76,67 persen, ini artinya terealisasi sebanyak 15 Ribu 634 Koperasi Aktif. Kemudian, indikator Persentase Koperasi Sehat yang menggambarkan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT, pada tahun 2009 sebesar 60,00 persen, terealisasi sebanyak 9 Ribu 91 Koperasi yang melaksanakan RAT atau 58 persen, sehingga capaiannya 96,67 persen. Namun, dibandingkan dengan tahun 2008 jumlah koperasi

yang

sebanyak 2.634

melaksanakan RAT mengalami Koperasi

atau naik

kenaikan

40,79 persen. Tidak


144

tercapainya indikator kinerja ini, salah satunya karena beberapa koperasi mengalami permasalahan internal, baik kelembagaan maupun usahanya yang mengganggu koperasi secara keseluruhan. Selanjutnya, indikator Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

yang menggambarkan perkembangan jumlah

usaha mikro dan kecil, pada tahun 2009 target jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mencapai sebanyak 4.205.564 UMK dari sebanyak 4.211.562 UMK di Jawa Timur, atau sebesar 99,86 persen, ini artinya terealisasi seluruhnya, sehingga capaiannya adalah 100 persen. Kemudian, indikator Persentase UKM yg Mendapat Bantuan Modal, yang menggambarkan perkembangan jumlah UKM yang mendapat bantuan modal. Pada tahun 2009 target jumlah UKM yang mendapat bantuan modal sebanyak 18.00 persen dari 4.211.562 UKM di Jawa Timur atau sebesar 42,74 persen,

yang

berarti

terealisasi

seluruhnya,

sehingga

capaiannya adalah 100 persen. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

145

Dilihat dari capaian indikator pendukung lainnya yaitu Perkembangan Jumlah BPR/LKM mencapai sebanyak 12.259 BPR/LKM, artinya meningkat dibandingkan tahun 2008 sebanyak 11.697 BPR/LKM. Sedangkan, indikator Perkembangan Jumlah UKM non BPR/LKM, mencapai sebanyak 2.728.669 UKM non BPR/LKM, yang berarti meningkat dibandingkan tahun 2008 sebanyak 2.651.855 UKM non BPR/LKM. Urusan Penanaman Modal Daerah, ditunjukkan oleh indicator perkembangan ICOR tahun 2009 sebesar 3,69 meningkat

dibandingkan

Perkembangan

Jumlah

tahun

2008

Investasi

sebesar

Berskala

3,04.

Nasional

(PMDN/PMA) sebanyak minus 29,69 turun dibandingkan tahun 2008 sebanyak 19,63. Kemudian, Perkembangan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) sebesar minus 50,91 menurun dibandingkan tahun 2008 sebesar 213,00. Urusan Kebudayaan dan Pariwisata, dilaksanakan melalui 4 (empat) program meliputi Program Pengembangan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

146

Nilai Budaya (PPNB), Program Pengelolaan Kekayaan Budaya (PPKB), Program Pengelolaan Keragaman Budaya (PPKB) dan Program Pengelolaan Kerjasama Kekayaan Budaya (PPKKB). Dari program dan kegiatan tersebut, telah banyak kebijakan yang dilaksanakan baik mencakup kesenian budaya daerah, jenis kesenian daerah, agenda kerjasama budaya fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan nilai budaya, kesenian dan perfilman. Selain itu, kegiatan budaya juga dilakukan melalui Partisipasi 2 Tim Kesenian, Pengiriman Atraksi Kesenian Jatim, Gebyar Budaya Nusantara, Pawai Budaya Nusantara Tahun 2009 Pengiriman Pesona Budaya Jatim serta Pesona Budaya Jatim 2009. Kegiatan

yang

bersifat

regional,

nasional

dan

internasional juga dilakukan melalui Pengiriman Parade Tari Nusantara di Jakarta, Kegiatan Parade Tari Nusantara 2009 di Gedung Langen Sasono Budoyo Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, dan Pengiriman Kesenian Pada Pesta Kesenian di Bali, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

147

kemudian kegiatan pengiriman Tim Kesenian Jatim pada Pesta Kesenian Bali XXXI Tahun 2009, Pengiriman Kesenian Pada Kemilau Nusantara, Pengiriman Kesenian ke Negara lain. Urusan Pemuda dan Olahraga, pencapaian kinerja sasaran adalah meningkatnya prestasi olahraga dan pemuda. Indikatornya adalah bertambahnya jumlah klub olah raga dan gedung olah raga, yang menggambarkan animo masyarakat dalam berolah raga, yang sekaligus merupakan embrio bagi meningkatnya pembibitan, pembinaan dan prestasi olah raga. Pada tahun 2009 telah terjadi peningkatan jumlah gedung olah raga per 10.000 Penduduk, walaupun jumlah gedung olah raga belum mencapai 1 gedung untuk 10.000 Penduduk atau hanya 0,13 Gedung per 10.000 Penduduk tahun 2008 dan 0,15 Gedung olah raga per 10.000 Penduduk untuk tahun 2009. Demikian juga, untuk klub olah raga belum mencapai 1 klub olah raga untuk 10.000 penduduk, tetapi sudah ada


148

peningkatan jumlah yaitu 0,35 Klub per 10.000 Penduduk tahun 2008 dan 0,38 Klub per 10.000 Penduduk tahun 2008. Sebagai barometer keberhasilan pembibitan dan pembinaan, prestasi, khususnya

prestasi olah raga pelajar,

Jawa timur telah berhasil menduduki peringkat satu untuk POPNAS (Pekan Olah Raga Pelajar Nasional), yang dilaksanakan dua tahun sekali, berturut-turut tahun 2007 dan tahun 2009 atau perolehan medali emasnya ada peningkatan 5 medali emas dibanding POPNAS tahun sebelumnya, yaitu 40 Emas pada tahun 2007 dan 45 Emas di tahun 2009. Sedangkan, jumlah organisasi pemuda yang semakin banyak menjadi salah satu indikator terciptanya iklim yang kondusif bagi generasi pemuda untuk mengaktualisasikan diri dan mengembangkan segenap potensi, bakat dan minat, serta terbukanya peran yang lebih luas dalam pembangunan, sampai tahun 2009 telah terjadi trend yang semakin meningkat dari sebanyak 388 Organisasi tahun 2008 menjadi 827 Organisasi pada tahun 2009. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

149

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, pencapaian indikator sasaran pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilakukan melalui 7 (tujuh) program yaitu Program

Program

Kelembagaan

Penyempurnaan

Demokrasi,

dan

Penguatan

Pengembangan

wawasan

Kebangsaan, Pendidikan Politik Masyarakat, Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM, Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, Pemulihan Konflik serta Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat. Dari program/kegiatan tersebut dapat dilihat dari kinerja jumlah LSM, Ormas dan Orsospol yang dibina sebanyak 688 Organisasi, meningkat dibandingkan tahun 2008 sebanyak 550 Organisasi, terdapat kenaikan sebanyak 138 Organisasi. Kemudian,

kegiatan

peningkatan

partisipasi

masyarakat dalam memahami berbagai permasalahan yang berkembang telah dilakukan kepada 241 aparat dalam pelaksanaan Rakor/lokakarya. Indikator ini menggambarkan


150

terwujudnya harmonisasi antar kelompok masyarakat di Jawa Timur. Urusan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, capaian kinerja urusan ini dilakukan melalui program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, Peningkatan Kerjasama, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dari program/kegiatan tersebut ditunjukkan dengan kinerja Meningkatnya Pemahaman Pengurus APDESI Dan AKD terhadap

Perundang-Undangan

tentang

Desa

di

38

Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Tersedianya Data Pengelolaan TKD dan Sitem Magement Adm. Desa/Kelurahan sebanyak 20 Kabupaten. Kemudian,

Terlaksananya

Proses

Peresmian

Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan/Anggota DPRD Provinsi

dan

DPRD

Kabupaten/Kota

se

Jawa

Timur,

Terselenggaranya Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke 13 di Tingkat Provinsi dan Kab/Kota di Jawa Timur, Terlaksananya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

151

Fasilitasi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Jawa Timur, Meningkatnya Kualitas

Pembina Aparatur

Desa

di

38

Kabupaten/Kota. Selain Aparatur Desa

itu,

Terlaksananya

Pembekalan

Kapasitas

kepada 450 Kepala Desa/BPD dari 29

Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Meningkatnya Pengetahuan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terhadap Pembuatan RPJMDesa di Jawa Timur serta Terlaksananya pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Madiun, Probolinggo dan Kediri. Urusan

Ketahanan

Pangan,

pencapaian

sasaran

meningkatnya ketahanan pangan diukur dengan indikator kinerja Ketersediaan Bahan Pangan (Beras) per 1000 Penduduk. Indikator ini menggambarkan peningkatan ketersediaan bahan pangan masyarakat Jawa Timur. Ketersediaan pangan pada tahun 2009 ditargetkan sebesar 178,90 kg per 1.000 penduduk, terealisasi sebesar 181,78 kg sehingga capaian kinerjanya sebesar 101,61 persen, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

152

dibandingkan dengan tahun 2008 yang sebesar 158,18 kg mengalami peningkatan sebesar 23,60 kg atau 14,92 persen. Hal tersebut disebabkan ketersediaaan beras dari tahun ke tahun mengalami kenaikan pada tahun 2007 produksi beras sebesar 6.111.319 ton, tahun 2008 produksinya sebesar 6.808.602 ton naik sebesar 11,41 persen, selanjutnya tahun 2009 produksi beras sebesar 7.012.769 ton atau naik sebesar 204.167 ton atau 2,99 persen. Naiknya tingkat produksi dari tahun ketahun tersebut, berarti Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mampu menyediakan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk Jawa Timur. Kemudian, indikator Angka kecukupan gizi merupakan indikator yang menggambarkan kecukupan gizi masyarakat sesuai Standar Minimal di tingkat Konsumsi (Kal/kapita/hari). Kwantitas konsumsi pangan penduduk Jawa Timur dapat dilihat dari jumlah pangan (Volume pangan dengan satuan Gram /Kap/Hari; zat gizi dengan satuan Kkal/Kap/Hari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

153

dan satuan Gram Protein/Kap/Hari) maupun Tingkat Konsumsi Energi (TKE) dan Protein (TKP). Jumlah konsumsi energi penduduk Jawa Timur tahun 2009 ditargetkan 1.940 Kkal/Kap/hari terealisasi sebesar 1.964 Kkal/Kap/hari dengan capaian kinerja sebesar 101,24 persen, dibandingkan tahun 2008 yang sebesar 1.956 Kkal/Kap/hari mengalami kenaikan sebesar 0,41 persen. Walaupun, tingkat konsumsi energi penduduk Jawa Timur tahun 2009 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya namun masih berada di bawah Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 Kkal/kap/hari. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa” diukur dengan indikator kinerja, Persentase jumlah Kelompok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK/LKMD) yang dibina,

yang

menggambarkan

perkembangan

Kelompok

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK/LKMD) yang dibina. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

154

Pada

tahun

2009

jumlah

kelompok

lembaga

pemberdayaan masyarakat yang dibina ditargetkan sebanyak 304 Pokmas yang dibina, terealisasi seluruhnya, sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100 persen. Sedangkan,

dilihat

dari

indikator

Persentase

Peningkatan Kapasitas BUMDES yang dibina pada tahun 2009, jumlah BUMDES yang dibina ditargetkan sejumlah 29 BUMDES yang tersebar di 28 Kabupaten/Kota,

dan terealisasi

seluruhnya, sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100 persen. Selanjutnya, dilihat dari capaian kinerja pendukung lainnya ditunjukkan dengan indicator Perkembangan Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tahun 2009 sebesar 5,76 persen, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2008 sebesar minus 8,41 persen. Juga, indicator Jumlah Kelompok Binaan PKK tahun 2008 sebanyak 7.653 Kelompok PKK meningkat menjadi sebanyak 8.658 Kelompok PKK di tahun 2009.


155

Urusan Statistik, meskipun kinerjanya dapat diukur akan tetapi hasilnya tidak dapat kami laporkan. Hal ini dikarenakan secara organisasi merupakan lembaga vertikal yang berada diluar hirarkhie Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, indikasi capaian kinerjanya dapat dilihat dari hasil kerjasama yang dilakukan dalam bentuk Buku Kinerja Makro Sosial dan Ekonomi Jawa Timur dalam setiap periode tertentu, yang didalamnya memuat capaian kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jawa Timur. Dalam buku tersebut terdapat lampiran yang meliputi Indikator Kinerja Utama, Indikator Prioritas Pembangunan Ekonomi, Indikator Prioritas Pembangunan Sosial serta Indikator

Prioritas

Pembangunan

Lainnya,

seluruhnya

berjumlah 85 Indikator Kinerja, yang dapat digunakan sebagai pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Urusan Kearsipan, pencapaian indikator sasaran pada urusan kearsipan ditunjukkan dengan indikator Persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku. Indikator ini Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

156

menggambarkan jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku di lingkungan Provinsi Jawa Tmur. Pada tahun 2009 jumlah SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku sebanyak 40 SKPD atau 62,50 persen dari seluruh SKPD yang ada sebanyak 64 SKPD. Dibandingkan dengan tahun 2008 yang realisasinya sebanyak 30 SKPD atau 46,87 persen, terdapat kenaikan sebesar 15,63 persen. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target tahun 2009 yang sebanyak 44 SKPD, maka capaiannya sebesar 90 persen. Kemudian,

indicator

Peningkatan

Jumlah

SDM

Pengelola Kearsipan. Indikator ini menggambarkan jumlah SDM pengelola kearsipan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2009 jumlah SDM pengelola arsip sebanyak 12 orang. Dibandingkan tahun 2008 sebanyak 13 orang maka terdapat penurunan 1 orang. Hal ini terjadi disebabkan peminat untuk bekerja di bidang kearsipan masih kurang.


157

Urusan Perpustakaan, pencapaian indikator sasaran pada urusan perpustakaan, ditunjukkan dengan indicator Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Provinsi. Indikator ini menggambarkan jumlah koleksi judul buku yang terdapat di Perpustakaan Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2009 jumlah jumlah judul buku yang ada di perpustakaan sebanyak 3.286 buah buku, jika dibandingkan dengan tahun 2008 yang sebanyak 1.050 buah buku, mengalami kenaikan sebanyak 2.236 buah buku. Kemudian, perpustakaan.

indicator

Indikator

ini

persentase

pengunjung

menggambarkan

jumlah

pengunjung perpustakaan Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani. Pada tahun 2009 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 562 Ribu 850 orang, atau 37,53 persen, dari jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani sebanyak 1 Juta 5 Ratus Ribu orang.


158

Dibandingkan dengan tahun 2008 dengan jumlah pengunjung sebanyak 345 Ribu 646 orang atau 21,7 persen dari populasi yang harus dilayani, terdapat kenaikan 217 Ribu 204 orang atau 15,83 persen. Urusan Komunikasi dan Informasi, pencapaian sasaran pada urusan komunikasi dan informatika digunakan 3 (tiga) indicator. Untuk indicator Jumlah SKPD yang memiliki sistem database yang terintegrasi. Indikator ini menggambarkan jumlah SKPD di Provinsi Jawa Timur yang database-nya telah terintegrasi dengan menggunakan teknologi serat optik (fiber optic) atau tergabung dalam website (www.jatimprov.go.id). Pada tahun 2009 terdapat 14 SKPD yang terintegrasi dengan menggunakan teknologi serat optik (fiber optic) dari 59 SKPD yang ada atau sebesar 24 persen, sedangkan yang telah tergabung dalam website jatimprov.go.id sebanyak 47 SKPD atau sebesar 80 persen.


159

Kemudian, indicator Jumlah Media Komunikasi dan Informasi. Indikator

ini menggambarkan jumlah

media

komunikasi dan informasi yang digunakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sampai dengan tahun 2009 terdapat 9 (sembilan) jenis media komunikasi dan informasi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan, indicator Jumlah Penyedia Jasa Titipan dan Penyelenggara menggambarkan

Telekomunikasi jumlah

Berijin.

penyedia

jasa

Indikator

ini

titipan

dan

penyelenggara telekomunikasi di Provinsi Jawa Timur yang memiliki ijin. Selain itu, juga ditunjukkan dengan indicator kinerja pendukung yaitu Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon tahun 2009 sebesar 66,91 meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 57,78. Selanjutnya, untuk Urusan Pilihan yang meliputi Urusan Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral,

Pariwisata,

Perdagangan

dan


Perindustrian, 160

mengingat cakupannya cukup luas dan menyeluruh serta tidak memperpanjang waktu, hasil kinerjanya dapat dicermati pada Buku Lampiran LKPJ Tahun 2009, yang telah kami sampaikan sebelumnya kepada Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat.

Pimpinan Dewan dan Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, Selanjutnya, Laporan Pertanggungjawaban Yang Keempat mengenai Kinerja Keberhasilan Pembangunan Jawa Timur atau Penghargaan yang Kami Terima dari Pemerintah Pusat. Keberhasilan

pembangunan

bagi

suatu

daerah

sangatlah penting, selain sebagai ukuran pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, adalah juga sebagai alat motivasi untuk mendorong semua elemen masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan agar dapat bekerja lebih baik lagi, khususnya dalam upaya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

161

memperbaiki dan meningkatkan bidang-bidang pembangunan lainnya yang masih perlu penanganan sebagaimana ditetapkan dalam 9 Agenda Utama Jawa Timur Tahun 2009-2014. Beberapa penghargaan tingkat nasional yang diperoleh Jawa

Timur

atas

keberhasilannya

penyelenggaraan

pemerintahan daerah tahun 2009 antara lain meliputi penghargaan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Ekonomi, Sosial-Kemasyarakatan, serta Pariwisata dan Budaya. Penghargaan Bidang Pemerintahan diperoleh dari Presiden berupa Anegerah Parahita Ekapraya (APE) pada tanggal 22 Desember 2009 di Jakarta. Penghargaan Kinerja Keuangan dari Menteri Keuangan pada tanggal 2 Nopember 2009. Penghargaan bidang ini juga diterima atas prestasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun yang berupa Pengharagaan Widya Krama. Selain itu, Juara Umum Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Nasional di Jakarta. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

162

Selain itu, Jawa Timur juga memperoleh penghargaan Keselamatan

dan

Kesehatan

kerja

(K3)

Terbaik

serta

penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terbaik yang diraih oleh 8 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Sidoarjo, Pasuruan, Gresik, Tuban, Sumenep, Malang, Lamongan, Bangkalan serta Kota Surabaya. Penghargaan lainnya, yaitu Bidang Pelayanan Publik memperoleh Skor Integritas Tertinggi untuk Pelayanan Publik atas survey Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 4 (empat) bidang layanan antara lain Pelayanan RSUD KElas B, Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Izin Trayej Antar-Kota Dalam Provinsi serta Izin Pendirian Koperasi/UKM Tingkat Provinsi. Pengharagaan Bidang Pemerintahan lainnya dalam Lomba Desa diterima oleh Kelurahan Sukorame Kabupaten Gresik sebagai Juara I Kelurahan Terbaik dan Juara Harapan II diterima oleh Desa Gonggang Kabupaten Magetan sebagai Desa Terbaik. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

163

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memperoleh penghargaan sebagai juara Lomba Wahana Tata Nugraha Nasional yang diraih Kabupaten Tulungagung dan Lumajang serta Kota Madiun, Surabaya, Mojokerto dan Probolinggo. Penghargaan Bidang Ekonomi meliputi penghargaan Ketahanan Pangan pada tanggal 2 Nopember 2009 di Jakarta. Penghargaan bidang ini juga diterima PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BPD. JATIM) sebagai bank kredit Ketahanan Pangan dan Energy terbaik. Selain itu, penghargaan Tokoh Penggerak Koperasi Utama dari Ketua Dekopindo Pusat pada tanggal 8 Nopember 2009 di Surabaya. Juga, penghargaan Pemuda Pelopor Bidang Kewirausahaan dan penghargaan Pemuda Pelopor Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) dari Presiden di Jakarta. Penghargaan dibidang Investasi, Kabupaten Sidoarjo masuk sebagai nominator mewakili Jatim, bersama dengan 5 Kabupaten lainnya yaitu Sragen dan Kudus dari Provinsi Jawa


164

Tengah, Jembrana dari Provinsi Bali, Bangka dari Provinsi Sumatera Selatan dan Purwakarta dari Provinsi Jawa Barat. Walaupun, permasalahan lumpur Lapindo di Sidoarjo belum dapat diatasi secara keseluruhan, namun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2009 mampu berhasil meraih penghargaan sebagai pemenang Terbaik II dan menerima piala “Investasi

Award”

dari

Pemerintah

Pusat/Menko

Perekonomian. Penghargaan ini merupakan apresiasi pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yang dinilai terbaik memberikan pelayanan terbaik dalam rangka untuk menarik dan meningkatkan penanaman modal di Jawa Timur. Penghargaan Bidang Sosial-Kemasyarakatan diterima Jawa Timur dari Presiden sebagai Peserta KB Terbanyak di Indonesia yang tercatat Museum Rekor Indonesia (MURI) dengan Tema “Pelayanan Alat Kontrasepsi KB Suntik dengan Peserta Terbanyak berjumlah 8.276 Orang peserta.


165

Penghargaan bidang ini juga diterima oleh PO. AKAS I/NNR sebagai Juara-I Lomba Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Nasional. Sedangkan Bidang Sosial Budaya juga diterima dari Presiden sebagai Pemuda Pelopor Terbaik Bidang Seni Budaya dan Pariwisata. Juara Umum Nasional Parade Tari Nusantara, Juara Umum Nasional Parade Budaya Nusantara serta 3 Besar Nasional Festival Musik Tradisional Anak. Serta, penghargaan Prestasi Adi Bahasa pada tanggal 26 Mei 2009 di Jakarta.

Pimpinan Dewan dan Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, Selanjutnya, kami sampaikan ucapan banyak terima kasih kepada Pimpinan Dewan dan Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, juga kepada Seluruh Jajaran SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Seluruh Hadirin dan Undangan, atas perhatiannya untuk bersama-sama Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

166

mengikuti pembahasan nota laporan pertanggungjawaban kami dari awal hingga akhir. Kami juga menyampaikan mohon maaf yang sebesarbesarnya, khususnya kepada segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, apabila kami dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2009 masih terdapat kekurangan-kekurangan maupun kekeliruan-kekeliruan, baik yang mencakup substansi maupun diluar substansinya. Khususnya, apabila ditemui terdapat narasi maupun data kuantitatif yang telah kami sampaikan baik dalam “Nota Pertanggungjawaban,

Eksekutif

Summary

maupun

Buku

Lampiran LKPJ Tahun 2009” apabila ditemui adanya perbedaan data kuantitatif maupun kualitatifnya. Kondisi data yang berbeda ini, mohon dapatnya dimaklumi oleh Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, mengingat data yang tertera dalam laporan ini memang masih bersifat “Data Sementara”, sebagaimana yang diperoleh dari sumber BPS Provinsi Jawa Timur. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

167

Hal ini bukanlah semata-mata kami melakukan tindakan yang kurang koordinatif, tetapi dikarenakan hal yang terkait dengan data kuantitatif setiap saat selalu mengalami perkembangan yang sangat dinamis, sehingga dapat dipahami apabila BPS setiap saat selalu meng“up-date data” dalam melakukan inventarisasi maupun identifikasi data dinamis, agar betul-betul memiliki nilai sahih, valid serta akuntabel. Atas terjadinya perbedaan tersebut, kami akan memberikan tanggapan sekaligus konfirmasi dalam bentuk koreksi penyempurnaan, yang akan disampaikan pada agenda sidang paripurna jawaban eksekutif. Tentu saja kami berharap, semoga apa yang kami sampaikan tadi, tidak menimbulkan permasalahan bagi Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat untuk mencermati kinerja kami lebih lanjut. Akhir kata, dengan mengucap “Syukur Alhamdullillah”, kami akhiri nota pengantar pertanggungjawaban ini, seraya berharap semoga Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA.2009

168

dapat mencermati lebih jauh, memahami kondisi dan muatan laporan secara keseluruhan, serta memberikan masukan, saran, pendapat maupun kritikan yang bersifat konstruktif. Selain itu, kami juga berharap agar laporan ini memperoleh tanggapan positif dari Segenap Anggota Dewan, sehingga dapat dibahas lebih lanjut dalam agenda sidang paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi, dan menyatakan “DAPAT MENERIMA” laporan kami secara keseluruhan. Namun demikian, kami menyadari sepenuhnya bahwa sebaik apapun kinerja yang dihasilkan pada tahun 2009, kami merasa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur tahun 2009. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan penyempurnaan dalam bentuk rekomendasi positif, yang bermanfaat sebagai bahan perbaikan kinerja kami pada tahuntahun mendatang.


169

Sekian, laporan keterangan pertanggungjawaban kami, mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahii Taufik Wal Hidayah, Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wassalamu'alaikum

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. S O E K A R W O


170

GUBERNUR JAWA TIMUR NOTA PERTANGGUNGJAWABAN

Recommend Documents