GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/696/KPTS/013/2014 TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: bahwa sesuai hasil penilaian Tim Penilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/260/KPTS/013/2014, perlu menetapkan Penerima Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksananan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksananan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelanggaraan Pelayanan Publik; 5. Keputusan
-2-
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3, Seri A); 8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2014; 9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/910/KPTS/013/2013 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/515/KPTS/013/2014; 10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/260/KPTS/013/2014 tentang Tim Penilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014. . MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: :
Penerima Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, sebagai berikut : A. Kategori “A Plus” : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. B. Kategori “A“ : 1. Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur; 2. RSUD dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur; 3. RSUD dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur; 4. RSU Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur; 5. RSUD dr. Soedono Madiun Provinsi Jawa Timur; 6. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur; 7. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur; 8. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur; 9. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur; 10. Badan
-3-
10. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur; 11. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur; 12. Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur; 13. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur; 14. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur; 15. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur; 16. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur; 17. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur; 18. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur; 19. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur. C. Kategori “B Plus“ : 1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur; 2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur; 3. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur; 4. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur; 5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur; 6. Inspektorat Provinsi Jawa Timur; 7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur; 8. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur; 9. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur; 10. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur; 11. Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur; 12. Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur; 13. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; 14. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; 15. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun Provinsi Jawa Timur; 16. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur; 17. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur; 18. Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; 19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur; 20. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur; 21. Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Jakarta; 22. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang Provinsi Jawa Timur; 23. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur;
24. Biro
-4-
24. Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; 25. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur; 26. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. D. Kategori “B“ : 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur; 2. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur; 3. Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; 4. Biro Adminitrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; 5. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro Provinsi Jawa Timur; 6. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur; 7. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan Provinsi Jawa Timur. KEDUA
: Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hadiah berupa Piagam dan Piala dari Gubernur Jawa Timur.
KETIGA
: Membebankan hadiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (28) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, Kegiatan (087) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kode Rekening 5.2.1.01.001.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 3 Nopember 2014 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd,
Dr. H. SOEKARWO
SALINAN
-5-
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta. 3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Penerima Penghargaan dimaksud.
