Lampiran 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep. 741/PJ/2001 Tanggal : 7 Desember 2001 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………….(1)
SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PAJAK NOMOR : PRIN ………………………… (2)
Diperintahkan kepada Pemeriksa yang namanya tersebut di bawah ini : No
Nama/NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan
(1)
(2)
(3)
Untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak : No
Nama dan NPWP
Jenis Pajak
Tahun Pajak
Tujuan Pemeriksaan
Ket
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000
…………………………………….(9) A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK …………………………………………
………………………………………..(10) NIP. ………………………………………
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PAJAK (Lampiran 1) Angka 1 Angka 2 Angka 3 Angka 4 Angka 5 Angka 6 Angka 7 Angka 8 Angka 9 Angka 10
: Cukup jelas : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Pajak : Diisi dengan nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatan Pemeriksa apabila pemeriksaan dalam tim, jabatan diisi dengan Supervisor, Ketua Tim dan Anggota Tim : Diisi dengan pangkat dan Golongan Pemeriksa Pajak : Diisi dengan Nama, NPWP dan Alamat Wajib Pajak yang diperiksa (minimal 5 Wajib Pajak) : Diisi dengan Jenis Pajak yang diperiksa, misal : PPh Pasal 25/29. PPh Pasal 21 & 23/26 : Diisi dengan Masa Pajak dan tahun Pajak yang diperiksa, misal Januari 2001 : Diisi dengan Tujuan Pemeriksaan Pajak, misal SPT Lebih Besar : Diisi dengan Tempat, dan tanggal, Bulan & Tahun diterbitkannya SPPP : Diisi dengan nama Jabatan, nama Pejabat dan tandatangan Pejabat yang berwenang atas Nama Direktur Jenderal Pajak, kemudian dibubuhi cap jabatan.
Catatan : Formulir ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan distribusi : - Lembar Pertama (asli) untuk Pemeriksa atau Tim Pemeriksa - Lembar Kedua disimpan sebagai arsip TU KPP
Lampiran 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep. 741/PJ/2001 Tanggal : 7 Desember 2001 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ………………………………………. (1) ______________________________________ Nomor Perihal
: PAN-../…/…..(3) : Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Pajak
……………………..20.. (2)
Kepada Yth………………………… (4) ……………………… di ………………………….
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, dilakukan pemeriksaan bidang perpajakan terhadap Wajib Pajak : Nama NPWP Alamat Tujuan Pemeriksaan Jenis dan Tahun Pajak
: ………………………………………………(5) : ……………………………………………… : ……………………………………………… ……………………………………………… : ………………………………………………(6) : ………………………………………………(7)
Sehubungan dengan pemeriksaan tersebut, diminta kedatangan Saudara ke kantor kami dengan membawa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung yang terkait pada :
Hari/Tanggal Waktu Menemui Pemeriksa Dengan membawa
: : : :
………………………………………………(8) ………………………………………………(9) ………………………………………………(10) ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………(11)
Bilamana Saudara tidak hadir tepat pada waktunya, maka kewajiban perpajakan Saudara akan dihitung dan ditetapkan secara jabatan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
A.n. Direktur Jenderal Pajak ……………………….(12)
…………………………… NIP. ……………………
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PAJAK (Lampiran 2)
Angka 1 Angka 2 Angka 3 Angka 4 Angka 5 Angka 6
: : : : : :
Angka 7 Angka 8 Angka 9 Angka 10
: : : :
Angka 11
:
Angka 12
:
Diisi dengan nama kantor Pelayanan Pajak yang melakukan Pemeriksaan Kantor Diisi dengan nama Tempat dan tanggal pembuatan surat panggilan Diisi dengan Nomor Urut surat keluar sesuai kode PAN Diisi dengan nama Pemilik/Pimpinan dan alamat wajib Pajak yang akan diperiksa Diisi dengan nama NPWP dan alamat wajib pajak yang diperiksa Diisi dengan tujuan dilakukannya pemeriksaan yang sesuai dengan kriteria pemeriksaan Diisi dengan jenis dan tahun/masa pajak yang diperiksa Diisi dengan hari dan tanggal kedatangan Wajib pajak yang diminta Diisi dengan waktu dilakukan pemeriksaan Diisi dengan Nama Supervisor/Ketua Tim yang bertanggungjawab dalam pemeriksaan tersebut Diisi dengan rincian yang jelas mengenai Nama dan Jenis buku, catatan, dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan Diisi dengan Nama jabatan, nama Pejabat dan tandatangan yang berwenang atas nama Direktur Jenderal Pajak, kemudian dibubuhi cap jabatan.
Catatan : Formulir ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan distribusi : - Lembar pertama dikirimkan kepada Wajib pajak dengan tanda terima - Lembar kedua untuk arsip yang disimpan sebagai berkas pada Wajib pajak yang bersangkutan.
Lampiran 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep. 741/PJ/2001 Tanggal : 7 Desember 2001 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ……………………………………… (1) _______________________________________ BERITA ACARA TIDAK DITANGGAPINYA PANGGILAN PEMERIKSAAN OLEH WAJIB PAJAK Pada hari ini …………..tanggal………….bulan………..tahun…………..(2) atas kekuatan Pasal …….Keputusan menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000, kami pemeriksa Pajak telah memanggil wajib pajak untuk menghadiri pemeriksaan di Kantor dengan Surat panggilan Nomor : PAN………tanggal……….(3) terhadap wajib pajak : Nama NPWP Alamat
: …………………………………………………………………… (4) : …………………………………………………………………… : ……………………………………………………………………
Pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditentukan dalam Surat Panggilan dan sampai berakhirnya batas waktu Pemeriksaan Sederhana Kantor, Wajib Pajak tidak hadir memenuhi panggilan tersebut atau hadir memenuhi panggilan namun tidak membawa buku, catatan dan dokumen yang diperlukan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau hadir memenuhi panggilan namun melewati jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga dengan demikian terhadap wajib pajak tersebut dapat diterbitkan penetapan pajak terhutang secara jabatan. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai sumpah jabatan dan disadari sepenuhnya akan akibat hukum yang timbul di kemudian hari serta ditutup dan di tandatangani oleh Tim Pemeriksa.
Pengawas, (5)
Pemeriksa
…………………….. NIP. ……………..
…………………….. NIP. ……………..
Mengetahui, (6) Kepala …………
Ketua Tim
…………………….. NIP. ……………..
…………………….. NIP. ……………..
PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA TIDAK DITANGGAPINYA PANGGILAN PEMERIKSAAN OLEH WAJIB PAJAK (Lampiran 3)
Angka 1 Angka 2 Angka 3 Angka 4 Angka 5 Angka 6
: Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan Pemeriksaan kantor : Diisi dengan hari, Tanggal, Bulan dan tahun (diisi dengan huruf) dibuatnya Berita Acara ini. : Diisi dengan Nomor dan Tanggal surat panggilan pemeriksaan : Diisi dengan Nama, NPWP dan alamat wajib pajak yang diperiksa : Diisi dengan Nama jabatan, NIP dari Pengawas : Diisi dengan Nama Jabatan, nama Pejabat, NIP dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan.
Catatan : Formulir ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan distribusi : - Lembar pertama dikirimkan kepada Wajib pajak dengan tanda terima - Lembar kedua untuk arsip yang disimpan sebagai berkas pada Wajib pajak yang bersangkutan.
