FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MERUMUSKAN PERATURAN DESA DI DESA AUR SAMPUK KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MERUMUSKAN PERATURAN DESA DI DESA AUR SAMPUK KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK Oleh GAGAS SAPUTRA NIM. E42011065 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerja Sama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 E-mail : [email protected]

Abstrak Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Merumuskan Peraturan Desa Di Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dan untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menghasilkan produk kebijakan. Judul penelitian ini dipilih oleh peneliti karena dalam menghasilkan produk kebijakan BPD dinilai belum menjalankan fungsinya dengan maksimal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang diawali dengan melakukan penelitian pendahuluan (pre survey), membuat rencana penelitian (Usulan Penelitian), melakukan pengambilan data primer dan sekunder yang sekaligus melakukan penelitian dilapangan (wawancara), dilanjutkan dengan menganalisis data serta diteruskan dengan pembuatan laporan penelitian (skripsi). Lokasi penelitian ini adalah di Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam proses formulasi peraturan desa di Desa Aur Sampuk dinilai sudah baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya saja dalam proses pelaksanaannya masih kurang efektif. Hal tersebut disebabkan oleh anggaran yang belum ada, serta masih kurangnya perhatian dari pemerintah daerah dalam pemberian dana. Kata-kata Kunci: Formulasi, Produk Kebijakan, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

THE FUNCTION OF THE VILLAGE REPRESENTATIVE SECTOR IN FORMULATING THE VILLAGE RULES IN AUR SAMPUK VILLAGE SENGAH TEMILA SUB-DISTRICT OF LANDAK REGENCY Abstract This thesis aimed to describe and analyze the function of the village representative sector in formulating the village rules in Aur Sampuk village Sengah Temila Sub-district of Landak regency then to know how the performance of the Village Representative Sector in formulating the rules. The researcher chose this topic because of the function in formulating the rules by the Village Representative Sector is not running well. This research using the kind of descriptive-qualitative technique with the data collection in the form of documentation and interview. The research was completed with several steps among them are pre survey, making proposal, collecting the primary and secondary data as well as researching on the spot by interveiwing, then analyzing the data followed by making the thesis. The research was located in Aur Sampuk village Sengah Temila Sub-district of Landak regency. The result of this research shows that the function of Village Representative Sector in formulating the village rules is already good and based on an exist rule but the implementation is not effective. Those were caused by there is unavailable budget, further the lack of attentions given by Local Government in allocting budget. Keywords : Formulation, Policy Product, The function of Village Representative Sector

1 GAGAS SAPUTRA, NIM. E42011065 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan

A. PENDAHULUAN

adanya aspirasi dari masyarakat sesuai 1.

dengan Undang-Undang yang berlaku.

Latar Belakang Penelitian Dalam Undang-Undang Nomor 23

Salah satu bentuk kewenangan tersebut

Tahun 2014 tentang pemerintah daerah,

yaitu, pembuatan peraturan atau hukum

daerah diberikan

kesempatan seluas-

(peraturan desa).

luasnya

mengurus

semua

pemerintah

diluar

cikal bakal

pusat

untuk

politik dan pemerintahan di Indonesia

daerah

yang

jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk.

peningkatan

Struktur sosial sejenis desa, masyarakat

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat,

adat dan lain sebagainya telah menjadi

serta otonomi yang nyata dan bertanggung

institusi sosial yang mempunyai posisi

jawab. Nyata artinya, melaksanakan apa

yang sangat penting. Desa merupakan

yang

institusi yang otonom dengan tradisi, adat

untuk

penyelenggaraan kewenangan

pemerintah

membuat

kebijakan

berhubungan

menjadi

kewenangan

dengan

urusannya yang

berdasarkan

diberikan

dan

karakteristik dari suatu wilayah sedangkan

Secara historis desa merupakan terbentuknya masyarakat

istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri (Widjaja, 2010:5).

bertanggung jawab adalah otonomi yang

Dalam

penyelenggaraan

dalam penyelenggaraannya harus sejalan

pemerintahan

dengan maksud dan tujuan pemberian

pengorganisasian

otonomi yaitu memajukan daerah dan

menggerakan

meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

berpartisipasi dalam upaya kemajuan dan

Selain itu UU Nomor 23 Tahun 2014

pembangunan

tentang

melaksanakan administrasi pembangunan.

pemerintah

menekankan seluas-luasnya

daerah

pemberian agar

lebih

kewenangan

daerah

memiliki

desa

sangat

diperlukan

yang

mampu

masyarakat

desa

Berdasarkan

untuk

serta

dapat

Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

kewenangan dalam mejalankan tugas dan

dijelaskan

fungsinya

organisasi pemerintahan sendiri seperti

sebagai

bagian

dari

unit

pemerintahan.

bahwa

Desa

memiliki

yang telah disebutkan, yaitu Kepala Desa

Makna otonomi dalam kaitannya

beserta

Perangkat

Desa

dan

Badan

dengan desa adalah kewenangan yang

Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala

dimiliki

Desa

desa

untuk

mengatur

dan

merupakan

pimpinan

mengurus kepentingan masyarakat desa 2


penyelenggaraan pemerintah desa yang

bertentangan

dibantu oleh perangkat desa.

masyarakat secara umum atau peraturan

Badan

Permusyawaratan

Desa

dengan

perundang-undangan

yang tinggi dan

(BPD) merupakan lembaga perwujudan

norma

demokrasi

masyarakat tersebut (Nurcholis, 2011:113-

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan desa yang berfungsi sebagai penampung

dan

ada

pada

kehidupan

114).

aspirasi

Dalam tingkat pemerintahan Desa,

masyarakat serta bersama-sama dengan

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan

kepala desa dalam menetapkan peraturan

Desa berwenang sebagai aktor dalam

desa. Oleh karena itu BPD sebagai badan

membuat peraturan desa sesuai dengan

permusyawaratan

yang

fungsinya masing-masing. Pelaksanaan

berasal

masyarakat

dari

penyalur

yang

kepentingan

anggotanya desa

perumusan perdes di Desa Aur Sampuk

bersangkutan, yaitu Ketua Rukun Warga,

sudah berjalan sesuai dengan Peraturan

pemengku adat, golongan profesi, pemuka

Daerah Kabupaten Landak Nomor 5

agama

Tahun

serta

tokoh

atau

pemuka

masyarakat lainya.

2009

Pembentukan

Dalam rangka mengatur urusan

Penyusunan

tentang dan

Pedoman Mekanisme

Peraturan

Desa

dimana

masyarakat desa tersebut, desa dapat

disebutkan pada Bab IV pasal 5 tentang

membuat peraturannya sendiri yaitu yang

persiapan

disebut peraturan desa. Peraturan desa

rancangan Peraturan Desa merupakan

dibuat oleh BPD dan Kepala Desa

inisiatif dari BPD dan dapat berasal dari

merupakan

bentuk

inisiatif Pemerintah Desa.

dikeluarkan

oleh

sebagaimana

regulasi

yang

pemerintah

kabupaten

desa

membuat

peraturan daerah.

dan

pembentukan

bahwa

Namun, peneliti melihat masih ada masalah

yang terjadi

di

Desa Aur

Sampuk. Masalah tersebut berkenaan

Peraturan desa ditetapkan oleh BPD

dengan fungsi BPD dalam pelaksanaan

bersama Kepala Desa. Peraturan desa

proses merumuskan perdes. Berdasarkan

dibentuk dalam rangka penyelenggaraan

penelitian yang dilakukan Tahun 2015,

pemerintahan desa karena peraturan desa

peneliti melihat fenomena yang terjadi

merupakan

Undang-

dilapangan yaitu, sampai saat ini hanya 1

Undang dengan memperhatikan bentuk

(satu) perdes saja yang sudah ditetapkan

kenyataan sosial budaya dari masyarakat

oleh BPD di Desa Aur Sampuk dalam

setempat. Untuk itu, didalam isi peraturan

masa jabatannya kurang lebih 3 tahun.

desa tersebut tidak boleh berlawanan atau

Perdes

penjabaran

dari

yang

telah

dihasilkan

atau 3

GAGAS SAPUTRA, NIM. E42011065 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

ditetapkan Anggaran

adalah

perdes

Pendapatan

tentang

Belanja

Desa

penelitian

ini

adalah

pelaksanaan

“Bagaimana

fungsi desa

badan

(APBDes). Dapat dilihat pada penjelasan

permusyawaratan

(BPD)

dalam

diatas menunjukan bahwa BPD di Desa

proses merumuskan peraturan desa di

Aur Sampuk belum maksimal dalam

Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah

menjalankan tugas dan fungsinya terutama

Temila, Kabupaten Landak ?”

dalam menghasilkan produk kebijakan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mendalami masalah tersebut dan mengambil judul: Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Merumuskan Peraturan Desa di Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah

4. Tujuan penelitian Adapun yang menjadi tujuan yang hendak

dicapai

oleh

penulis

dalam

menggambarkan

dan

penelitian ini yaitu : 1. Untuk

menganalisis

bagaimana

pelaksanaan kegiatan fungsi badan

Temila Kabupaten Landak.

permusyawaratan

Berdasarkan

latar

belakang

desa

di

Desa

pemikiran diatas dengan memperhatikan

Kecamatan

tugas BPD sebagai penyalur aspirasi

Kabupaten Landak.

desa

merumuskan

dalam

perdes

pelaksanaan

sampai

pada

menetapkan perdes, maka penelitian ini difokuskan

pada

dalam

pelaksanaan merumuskan peraturan

2. Fokus Penelitian

masyarakat

desa

Pelaksanaan

Badan

Permusyawaratan

proses

pelaksanaan

Aur

Sengah

Sampuk, Temila,

2. Untuk mengetahui kinerja BPD di Desa Aur Sampuk terutama dalam menghasilkan produk kebijakan.

Fungsi

Desa

dalam

merumuskan

Peraturan Desa di Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten

5. Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan

Landak.

ilmu

pengetahuan

khususnya dibidang Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan fungsi

3. Rumusan Masalah Berdasarkan penelitian,

maka

latar

belakang

Badan Permusyawaratan Desa itu

peneliti

membuat

sendiri dalam membuat Peraturan

rumusan pembatasan masalah, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam

Desa. b. Manfaat Praktis 4


Pengembangan kualitas desa

khususnya

di

Aparatur

Desa

Aur

Sampuk dan Pemerintah Kabupaten Landak.

Masalah ini memiliki makna yang real sesuai dengan kenyataan yang ada. Menurut

pendapat

 Bagi

(2012:122-125) Badan

Permusyawaratan

Winarno

membagi

formulasi

proses

kebijakan

Desa, menyiapkan diri dalam

dalam

merumuskan peraturan desa agar

kebijakan, penyusunan agenda kebijakan,

dalam

pemilihan

pelaksanaannya

berjalan

secara

dapat

efektif

dan

tahap

ke

alternatif

 Bagi Penulis untuk memperoleh

masalah

kebijakan,

dan

pengesahan kebijakan:  Pertama:

efisien.

perumusan

Perumusan

masalah

(defining problem)

pengalaman penelitian sehingga

Kegiatan ini merupakan upaya untuk

dapat

menentukan

menambah

penulis

dalam

wawasan hal

ilmu

pengetahuan.

identitas

masalah

kebijakan dengan terlebih dahulu mengerti dan memahami sifat dari masalah

tersebut

mempermudah

sehingga

dalam

akan

menentukan

sifat proses perumusan kebijakan. B. TEORI DAN METODOLOGI

 Kedua: Agenda kebijakan Oleh karena masalah publik yang

1.

Teori

telah diidentifikasi begitu banyak

Formulasi kebijakan publik adalah hal yang paling penting dari sebuah perjalanan suatu pemerintahan. Maka dari itu, pemahaman serta kemampuan yang memadai dari pembuatan kebijakan publik terhadap

proses

perjalanan

suatu

pemerintahan ditandai dengan adanya pembuatan kebijakan. Hal ini sangat penting,

karena

berguna

untuk

terwujudnya kebijakan publik yang tepat dan terarah. Namun, semuanya harus di imbanggi dengan pemahaman dari sipembuat

kebijakan

publik

jumlahnya,

maka

para

keputusan

akan

memilih

menentukan

problem

seharusnya

memperoleh

utama

untuk

pembuat

mana

dan yang

prioritas

diperhatikan

secara

serius dan aktif, sehingga biasanya agenda kebijakan ini mempunyai sifat yang

khas,

lebih

kongkrit

dan

terbatas jumlahnya.  Ketiga: kebijakan

Pemilihan untuk

Alternatif Memecahkan

Masalah

tersebut. 5


Tahap

ini

merupakan

kegiatan

untuk dilaksanakan pada semua tingkatan

mengembangkan

dalam konsep pemerintahan, oleh sebab

menyusun

dan

serangkaian

tindakan

yang

perlu

itu

tanggung

jawab

para

pembuat

untuk memecahkan masalah yaitu

kebijakan akan berbeda pada setiap

Identifikasi alternatif dilakukan untuk

tingkatan dan sesuai dengan tingkat

kepentingan

kewenangannya.

pemecahan

masalah.

Gerston

juga

Terhadap problem yang hampir sama

berpendapat bahwa, hal yang paling

atau

penting adalah bagaimana seseorang dapat

mirip,

dapat

saja

dipakai

alternatif kebijakan yang telah pernah

memberikan

pemahaman

dipilih, akan tetapi terhadap problem

akuntabilitas

dari

yang

kebijakan

sifatnya

baru

maka

para

pembuat kebijakan dituntut untuk secara

kreatif

menemukan

kepada

mengenai

semua

pembuat

masyarakat

yang

dilayaninya (Gerston, 2002:14).

dan

Menurut Anderson (dalam Budi

mengidentifikasi alternatif kebijakan

Winarno, 2012:21) kebijakan merupakan

baru

masing-masing

arah tindakan yang mempunyai maksud

alternatif jelas karakteristiknya, sebab

yang ditetapkan oleh seorang aktor atau

pemberian identifikasi yang benar dan

sejumlah aktor dalam mengatasi suatu

jelas pada setiap alternatif kebijakan

masalah atau suatu persoalan. Konsep

akan

kebijakan ini dianggap tepat karena

sehingga

mempermudah

proses

perumusan alternatif.

memusatkan perhatian pada apa yang

 Keempat: Penetapan kebijakan Sebagai

suatu

pengesahan

proses

kebijakan

sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa

kolektif, merupakan

yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu,

konsep

ini

juga

membedakan

proses penyesuaian dan penerimaan

kebijakan dari keputusan yang merupakan

secara bersama terhadap prinsip-

pilihan diantara berbagai alternatif yang

prinsip yang diakui dan diterima

ada.

(comforming to recognized principles

Selanjutnya menurut Charles O.

or accepted standards). Landasan

Jones (dalam Budi Winarno, 2012:19),

utama untuk melakukan pengesahan

istilah kebijakan (policy term) digunakan

adalah variabel-variabel sosial seperti

dalam

sistem nilai masyarakat, ideologi

digunakan untuk menggantikan kegiatan

negara, sistem politik dan sebagainya.

atau keputusan yang sangat berbeda.

Seperti

yang

diungkapkan

oleh

praktek

sehari-hari

namun

Istilah ini sering dipertukarkan dengan

Gerston bahwa kebijakan publik dibuat 6


tujuan,

program,

keputusan,

standar,

proposal, dan grand desaign.

yang mempunyai tujuan dan maksudmaksud tertentu, dan mereka yang

Kebijakan publik menurut Thomas

menganggap kebijakan publik sebagai

Dye (dalam Subarsono, 2005:2) adalah

akibat-akibat yang bisa diramalkan.

apapun

untuk

Para ahli yang masuk kedalam kubu

melakukan atau tidak melakukan. Konsep

pertama melihat kebijakan publik

tersebut sangat luas karena kebijakan

dalam

publik mencakup sesuatu yang tidak

perumusan kebijakan, pelaksanaan

dilakukan

ketika

kebijakan, dan penilai kebijakan.

pemerintah menghadapi suatu masalah

Dengan kata lain, menurut kubu ini

publik.

kebijakan publik secara ringkas dapat

pilihan

pemerintah

oleh

pemerintah

Sementara itu, Amir Santoso (dalam Budi

Winarno,

2012:22)

dengan

tiga

lingkungan,

yakni

dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan.

mengkomparasikan berbagai definisi yang

Proses perumusan kebijakan adalah

dikemukakan oleh para ahli yang menaruh

salah satu alat penting dalam tahapan

minat dalam bidang kebijakan publik

kebijakan

menyimpulkan

pengelolaan

kebijakan,

pandangan mengenai kebijakan publik

pemerintah

maupun

dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu;

Menurut William N Dunn (2003:22)

a.

proses

b.

bahwa

pendapat ahli

pada

dasarnya

yang menyamakan

yang

berkaitan

perumusan

baik

dengan menurut

non-pemerintah.

kebijakan

adalah

kebijakan publik dengan tindakan-

serangkaian aktivitas intelektual yang

tindakan pemerintah. Para ahli dalam

dilakukan didalam proses kegiatan yang

kelompok ini cenderung menganggap

pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas

bahwa semua tindakan pemerintah

politis tersebut dijelaskan sebagai proses

dapat

pembuatan kebijakan dan divisualisasikan

disebut

sebagai

kebijakan

publik.

sebagai serangkaian tahap yang saling

menurut Amir Santoso, berangkat

bergantung yang diatur menurut urutan

dari para ahli yang memberikan

waktu.

perhatian khusus kepada pelaksanaan

Menurut pendapat Dye dan Zeigler

kebijakan. Para ahli yang masuk

(dalam Budi Winarno, 2012: 45) bahwa

dalam kategori ini terbagi kedalam

kebijakan publik merupakan preferensi

dua

yang

nilai-nilai dari para elit yang berkuasa.

memandang kebijakan publik sebagai

Seringkali dikatakan bahwa kebijakan

keputusan-keputusan

publik

kubu,

yakni

mereka

pemerintah

merefleksikan

tuntutan-tuntutan 7


dari “rakyat” namun yang dikatakan itu

yang lain. Oleh karena itu, posisi yang

adalah mitos, bukan merupakan realitas

menyatakan

kehidupan masyarakat demokrasi.

merupakan kebijakan yang dikembangkan

Dengan

demikian,

hasil-hasil

bahwa

kebijakan

publik

oleh lembaga-lembaga pemerintah dan

kebijakan lebih merujuk pada “mani

pejabat-pejabat

frestasi nyata” dari kebijakan-kebijakan

mendapat perhatian sebaik-baiknya agar

publik, yaitu hal-hal yang sebenarnya

kita bisa membedakan kebijakan publik

dilakukan menurut keputusan-keputusan

dengan bentuk-bentuk kebijakan yang

dan

lain.

pernyataan-pernyataan

kebijakan.

pemerintah

harus

Dengan menggunakan kalimat yang lebih

Dalam proses pembuatan peraturan

sederhana, hasil-hasil kebijakan dapat

desa (perdes) tidak terlepas dari mereka

diungkapkan sebagai apa yang dilakukan

yang

oleh suatu pemerintah dan keberadaannya

tersebut. Untuk itu aktor tersebut sangat

perlu dibedakan dari apa yang dinyatakan

dibutuhkan

oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu.

perumusan perdes berjalan dengan baik.

Pemahaman mengenai hasil-hasil

Menurut PP Nomor 43 Tahun 2014

kebijakan mungkin akan menunjukan

dijelaskan pada bagian ketiga tentang

bahwa kebijakan dalam kenyataannya

BPD pada pasal 35 dijelaskan bahwa,

agak atau sangat berbeda dari apa yang

BPD mempunyai wewenang membahas

tersirat

rancangan peraturan desa bersama Kepala

dalam

pernyataan-pernyataan

kebijakan. Hasil-hasil kebijakan lebih

sedangkan

wewenang

agar

atas

pelaksanaan

hal

proses

Desa.

berpijak pada manifestasi nyata kebijakan publik,

memiliki

Menurut konsep Anderson (dalam

dampak-dampak

Muhlis Madani, 2011:37) menjelaskan

kebijakan (policy outcomes) lebih merujuk

bahwa aktor kebijakan meliputi aktor

pada akibat-akibatnya bagi masyarakat,

internal birokrasi dan aktor eksternal yang

baik

selalu

yang

diinginkan

atau

tidak

mempunyai

konsen

terhadap

diinginkan yang berasal dari tindakan atau

kebijakan.

Dengan

demikian

dapat

tidak adanya tindakan pemerintah. (Budi

disimpulkan

bahwa

aktor-aktor

yang

Winarno, 2012: 22).

terlibat dalam proses perumusan perdes

Tentu saja masih banyak kategori

dapat berpengaruh terhadap kebijakan

dan definisi yang dapat dikemukakan

yang dibuat sesuai dengan fungsi dan

menyangkut

perannya masing-masing.

kebijakan

publik.

Dan

masing-masing definisi tersebut cukup memuaskan untuk menjelaskan satu aspek

2. Metode Penelitian 8


Penelitian ini mengangkat masalah yang

dirumusan

yaitu

pengumpulan data merupakan langkah

Badan

yang utama dalam sebuah penelitian,

dalam

karena tujuan yang paling utama dari

merumuskan peraturan desa di Desa Aur

sebuah penelitian adalah mendapatkan

Sampuk

Temila

data. Teknik pengumpulan data yang

Kabupaten Landak, sehingga membawa

digunakan dalam penelitian ini yaitu

penulis tertarik untuk meneliti masalah ini

observasi, wawancara, dan dokumentasi.

dengan

ini

menurut Miles dan Huberman ada tiga

masih

macam kegiatan dalam analisis data

belum jelas dan komplek untuk itu

kualitatif, yaitu: reduksi data, model data

tentunya membutuhkan penjelasan yang

dan penyajian data. Kemudian dalam

mengarah

bagaimana

permasalahan

Menurut Sugiono (2014:308) teknik

fungsi

Permusyawaratan

Desa

Kecamatan

metode

dikarenakan

Sengah

kualitatif,

masalah

pada

merumuskan

hal

tersebut

fungsi

peraturan

BPD

dalam

penelitian ini teknik keabsahan data

desa.

Dalam

menggunakan Triangulasi sumber.

penelitian ini penulis harus bisa melihat dan memahami keadaan sosial masyarakat setempat

secara

mendalam

dengan

C. HASIL

menggunakan pendekatan kualitatif.

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriftif. Menurut Tohardi

1.

Hasil Penelitian Dalam

penelitian

ini

penulis

(2008:34) bahwa “Penelitian deskriptif

bermaksud untuk memaparkan bagaimana

adalah

bermaksud

kinerja Badan Permusyawaratan Desa di

memberikan gambaran suatu gejala sosial

Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah

tertentu, sebelumnya sudah ada informasi

Temila

mengenai gejala sosial tersebut, namun

menjalankan fungsinya sebagai dewan

masih

Selanjutnya

aspirasi masyarakat, khususnya dalam

Zainudin

menghasilkan produk kebijakan. BPD

(2008:34) bahwa “Penelitian deskriptif

juga harus bisa mengayomi masyarakat

adalah

bermaksud

Desa agar apa yang masyarakat harapkan

membuat penyadaran secara sistematis

dapat terlaksana dengan baik sesuai

faktual dan akurat mengenai fakta dan

dengan harapan bersama.

menurut

penelitian

belum

yang

memadai.

Masyhuri

penelitian

sifat-sifat tertentu.”

dan

yang

Kabupaten

Landak

dalam

Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti

mencari

data

dari

berbagai 9


informan

yang

dianggap

dapat

Selain mengikutsertakan seluruh

memberikan informasi antara lain, Kepala

lapisan masyarakat waktu dan tempat

desa aur sampuk, ketua BPD, anggota

untuk kegiatan ini juga sudah ditentukan

BPD, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat

atau disediakan oleh BPD bersama dengan

setempat. Setelah mendapatkan informan

Kepala Desa. Kegiatan perumusan perdes

kemudian peneliti melakukan wawancara

ini

guna

sosialisasi

mendapatkan

informasi

untuk

tentunya

dilaksanakan

terlebih

melalui

dahulu,

hal

ini

dianalisis. Lokasi pengambilan data atau

dilakukan agar kegiatan perumusan perdes

informasi dilakukan diberbagai tempat

dapat berjalan dengan baik, serta tidak

tidak hanya dikantor Desa saja, namun

merugikan pihak pemerintah dan pihak

juga dilakukan dirumah masyarakat.

masyarakat. Dalam

2.

Pembahasan

a.

Perumusan Masalah hasil

peneliti

berhasil

Sampuk sudah baik, namun ada beberapa wawancara menarik

kesimpulan bahwa fungsi BPD dalam merumuskan peraturan desa sudah baik dalam pelaksanaannya, BPD juga sudah memberikan kesempatan yang seluasluasnya

kepada

masyarakat

untuk

berpartisipasi dalam kegiatan ini. Setiap masyarakat dari berbagai kalangan di Desa Aur Sampuk sendiri sudah ikut berpartisipasi perumusan

dalam perdes

kegiatan

proses

seperti

Tokoh

masyarakat Desa Aur Sampuk. Kemudian perangkat Desa lainnya juga dilibatkan dalam kegiatan rapat perumusan perdes di Desa Aur Sampuk. Artinya kegiatan ini dilaksanakan terbuka,

secara

tidak

fungsinya

sebenarnya kinerja BPD di Desa Aur

Berdasarkan maka

menjalankan

demokratis

dilaksanakan

dan secara

tertutup, tapi sesuai dengan UndangUndang yang berlaku di Indonesia.

kendala

yang

menghambat

proses

perumusan perdes di Desa Aur Sampuk yaitu masalah anggaran. Di Desa Aur Sampuk sendiri untuk saat ini, yang peneliti

dapat

dari

hasil

wawancara

dengan berbagai pihak, memang dana yang dipakai untuk kegiatan perumusan perdes masih kurang anggarannya. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kelancaran

pelaksanaan

kegiatan

perumusan perdes di Desa Aur Sampuk. Kepala Desa bersama dengan BPD juga sangat

mengharapkan

perhatian

dari

pemerintah daerah menyangkut masalah dana.

Karena

masalah

ini

sangat

berdampak bagi BPD terutama dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dewan aspirasi masyarakat Desa Aur Sampuk. b. Agenda Kebijakan 10


Bebarapa hasil dari wawancara menunjukan

bahwa,

dengan

baik.

Pemilihan

proses

alternatif kebijakan juga ditentukan tidak

penyusunan agenda kebijakan BPD selaku

sembarangan dan harus dipilih secara

dewan

telah

selektif serta harus melalui keputusan

menjalankan fungsinya dengan baik. Hal

bersama dalam menentukannya karena hal

ini dapat dilihat dari beberapa informasi

ini menyangkut kepentingan umum.

aspirasi

dalam

fungsinya

masyarakat

yang diperoleh peneliti dari beberapa informan.

Kemudian

dalam

memilih

alternatif kebijakan BPD juga harus bisa

Dalam pemilihan masalah-masalah

memberikan pemahaman tentang fungsi

kebijakan BPD dan kepala Desa juga

dari pemilihan alternatif tersebut serta apa

selektif, artinya tidak sembarangan untuk

tujuan dari pemilihan alternatif tersebut,

memasukan setiap masalah yang diajukan

apakah berdampak baik bagi masyarakat

oleh

agenda

atau sebaliknya. Hal ini sangat penting

kebijakan. BPD bersama kepala Desa

dilakukan oleh BPD, agar masyarakat di

lebih mementingkan kepentingan bersama

Desa Aur Sampuk bisa memahami tentang

dari pada memilih masalah-masalah yang

maksud

mengacu pada kepentingan sendiri atau

kebijakan.

individu.

d. Penetapan Kebijakan

masyarakat

ke

dalam

dari

pemilihan

alternatif

Pemilihan masalah tersebut juga

Dari beberapa hasil wawancara di

harus sesuai dengan peraturan yang telah

atas menunjukan bahwa, selama ini sudah

ada di Desa Aur Sanpuk yaitu, melalui

ada perdes yang ditetapkan di Desa Aur

musyawarah dan mufakat serta melalui

Sampuk. Hal tersebut dapat dilihat dari

kesepakatan bersama. Walaupun dalam

hasil wawancara yang dilakukan oleh

kegiatan ini ada masalah yang timbul

peneliti

seperti protes dari masyarakat, tapi BPD

menunjukan pelaksanaan fungsi BPD di

dapat mengatasinya sehingga tidak pernah

Desa Aur Sampuk dinilai belum maksimal

terjadi bentrok antara perumus kebijakan

terutama dalam menghasilkan produk

dan masyarakat.

kebijakan. Hasil tersebut dapat dilihat dari

c. Pemilihan Alternatif Kebujakan

jumlah perdes yang sudah ditetapkan,

Berdasarkan hasil wawancara , maka

peneliti

kesimpulan

bahwa,

berhasil dalam

kepada

beberapa

informan,

sampai saat ini hanya satu perdes saja

menarik

yang sudah dibuat yaitu, perdes tentang

memilih

APBDes.

alternatif kebijakan untuk memecahkan

Menurut penjelasan dari Ketua

masalah BPD dinilai telah menjalankan

BPD Desa Aur Sampuk bahwa, memang 11


dalam proses pembuatan peraturan Desa

kepada

di Desa Aur Sampuk masih ada kendala

menyampaikan pendapat mengenai

yang

masalah

keluhan atau masalah yang ada di

anggaran atau dana. Karena, menurut

Desa Aur Sampuk. Untuk tempat

Ketua

beliau

pelaksanaan rapat perumusan perdes

didalam

juga sudah ada disediakan oleh BPD

pelaksanaan kegiatan perumusan perdes

dan Kepala Desa. Namun, masih ada

sangat

kendala

mereka

alami

BPD

Aur

mengatakan,

yakni,

Sampuk

memang

membutuhkan

anggaran,

agar

masyarakat

untuk

dalam

pelaksanaan

kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan

perumusan perdes yaitu, menyangkut

baik dan lancar. Hal ini juga tidak terlepas

masalah anggaran atau dana. Hal ini

dari

daerah

yang menjadi penghambat kelancaran

khususnya Pemerintah Kabupaten Landak,

proses perumusan perdes di Desa Aur

untuk itu Ketua BPD dan Kepala Desa

Sampuk.

perhatian

pemerintah

sangat mengharapkan adanya bantuan dari pihak Pemerintah Kabupaten Landak.

2.

Dalam Penyusunan agenda kebijakan juga BPD dinilai sudah menjalankan fungsinya

dengan

baik.

Dimana

dalam memilih masalah yang ada BPD

D. KESIMPULAN

selaku

masyarakat Berdasarkan uraian pada bagian

tugasnya

dewan telah

dengan

aspirasi

menjalankan baik,

terutama

pembahasan, berkaitan dengan fungsi

dalam menentukan masalah untuk

BPD dalam merumuskan peraturan desa

bisa

di desa aur sampuk kecamatan sengah

kebijakan.

temila kabupaten landak, maka penulis

masalah tersebut dapat masuk ke

menarik kesimpulan sebagai berikut:

dalam agenda kebijakan serta harus

1.

dipilih

Dalam

menjalankan

fungsinya

dimasukan

dalam

Karena,

sesuai

agenda

tidak

dengan

semua

kebutuhan

sebagai dewan aspirasi masyarakat

masyarakat Desa Aur Sampuk dan

BPD dinilai sudah baik. Dimana

ditentukan berdasarkan kesepakatan

dalam kegiatan proses perumusan

bersama. Namun, masih ada kendala

peraturan desa, BPD dan Kepala Desa

yang peneliti temukan yaitu, arsip

mengundang

agenda

seluruh

lapisan

perdes

masih

disimpan

masyarakat untuk ikut berpartisipasi

sembarangan bukan pada tempatnya.

dalam rapat tersebut. BPD dan Kepala

Hal ini tentunya sangat berpengaruh

Desa juga memberikan kesempatan 12


3.

bagi kinerja BPD terutama dalam

Menurut penjelasan dari Ketua BPD

menjalankan tugasnya.

Desa Aur Sampuk bahwa, memang

Dalam memilih alternatif kebijakan

dalam proses pembuatan peraturan

untuk memecahkan masalah BPD

Desa di Desa Aur Sampuk masih ada

dinilai telah menjalankan fungsinya

kendala yang mereka dialami yakni,

dengan baik. Pemilihan alternatif

masalah anggaran atau dana.

kebijakan

juga

ditentukan

tidak

sembarangan dan harus dipilih secara

E. SARAN

selektif serta harus melalui keputusan bersama karena

dalam hal

ini

menyangkut

penelitian,

maka

penulis

akan

memberikan saran-saran. Adapun saran-

kepentingan umum. Kemudian dalam

saran tersebut antara lain sebagai berikut:

memilih alternatif kebijakan BPD

1.

saat

dilakukan

pelaksanaan

memberikan

perumusan

peraturan

desa

fungsi

dari

selaku dewan aspirasi masyarakat

pemilihan alternatif tersebut serta apa

desa, diharapkan dapat menjalankan

tujuan

alternatif

fungsinya dengan baik harus sesuai

tersebut, apakah berdampak baik bagi

dengan prosedur yang ada dan sesuai

masyarakat atau sebaliknya. Hal ini

dengan

Undang-Undang

yang

sangat penting dilakukan oleh BPD,

berlaku.

Kemudian

dalam

agar masyarakat di Desa Aur Sampuk

menentukan masalah publik yang ada

bisa memahami tentang maksud dari

BPD

pemilihan alternatif kebijakan.

kesempatan kepada masyarakat untuk

juga

harus

pemahaman

4.

menentukannya

Berdasarkan hasil dari simpulan

Dalam

dari

bisa tentang

pemilihan

melaksanakan

tugas

dan

Pada

dapat

juga

harus

BPD

memberikan

menyampaikan

pendapat

fungsinya BPD di Desa Aur Sampuk

mengenai masalah-masalah yang ada,

terutama dalam menghasilkan produk

hal ini lakukan bertujuan agar ada

kebijakan dinilai sudah cukup baik

saling keterbukaan antara BPD dan

walaupun, sebenarnya BPD masih

masyarakat.

belum maksimal dalam membuat produk

kebijakan.

Hasil

tersebut

2.

Dalam menentukan masalah-masalah publik BPD juga harus selektif dalam

dapat dilihat dari jumlah perdes yang

memilihnya,

karena

tidak

semua

sudah ditetapkan, sampai saat ini

masalah-masalah

tersebut

dapat

hanya satu perdes saja yang sudah

dimasukan dalam agenda kebijakan

dibuat yaitu, perdes tentang APBDes.

dan harus ditentukan berdasarkan 13


kebutuhan bertujuan

masyarakat. agar

pembahasan tersebut

pada

Hal saat

perdes

tidak

ini rapat

kebijakan

dipermasalahkan

kembali oleh masyarakat. 3.

Kemudian dalam memilih alternatif kebijakan, BPD juga harus bisa memberikan

pilihan-pilihan

yang

memang masuk akal untuk dijadikan sebuah

alternatif.

Karena

selaku

Masyhuri, Zainudin. 2008. Metode Penelitian Praktis dan Aplikatif. Bandung: Refika Aditama. Moloeng, Lexy. J. penelitian kualitatif. Remaja Rosda Karya.

2001. Metode Bandung: PT

Nimmo, Dan. 2010. Komunikasi Politik. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta: Erlangga.

dewan aspirasi masyarakat desa BPD harus

memperhatikan

bersama

dari

pada

kepentingan kepentingan

individu. 4.

Dalam pelaksanaan proses perumusan perdes BPD juga harus bekerja keras, dan harus ada inisiatif dari BPD itu sendiri untuk melaksanakannya serta jangan bantuan

terlalu yang

Patilima, Hamid. 2011. Metode penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.

berharap diberikan

dengan oleh

pemerintah. Jika BPD terus seperti itu maka pelaksanaan fungsi BPD dalam

Subarsono. 2005. Analisis kebijakan publik (konsep teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. -----------. 2014. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta. Tahir, Irwan. 2007. Prospek pengembangan desa. Bandung: Fokus Media.

membuat perdes tidak akan berjalan dengan baik.

F. REFERENSI

1.

Buku-buku :

Awang, Azam. H. 2010. Implementasi pemberdayaan pemerintah desa. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Tohardi, Ahmad. 2002. Pemahaman praktis manajemen sumberdaya manusia. Bandung: Mandar Maju. ------------------. 2008. Petunjuk Praktis Menulis Skripsi. Bandung: Mandar Maju. ------------------. 2011. Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan. Prodi IP Pontianak. Widjaja, HAW. 2010. Otonomi Desa. Jakarta: Rajawali Pers.

Emzir. 2012. Metode Penelitian Kualitatif (Analisis Data). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 14


Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori,Proses,dan Studi Kasus). Jakarta: CAPS.

2.

Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Aur Sampuk Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Tulisan Karya Ilmiah : 4.

Susana, Susi. 2012. Fungsi Badan Permussyawaratan Desa (BPD) Sebagai Mitra Kerja Pemerintah Desa di Desa Tapang Parodah Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Skripsi. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dengan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Rujukan Elektronik :

www. geogle.com http://childisland.blogspot.com/2012/03/teori partisipasi-masyarakat-menurut.html http://darmawaty malik.blogspot.com/2012/02/darmawatymalik-proses-perumusan.html

Fitra, Melisa. 2009. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Buntu Nanna Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Skripsi. Makasar: Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar.

3.

Peraturan

Perundang-Undangan

dan Dokumen : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa Aur Sampuk Nomor 1 Tahun 2015 tentang APBDesa (anggaran pendapatan belanja desa)

15 GAGAS SAPUTRA, NIM. E42011065 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKUL TAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

I

PENGELOLA JURNAL MAHASISW A Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124 Homepage : http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id Email:[email protected]

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHIPUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap

: GAGAS SAPUTRA

NIM I Periode lulus

: E420110651 2016

Fakultas I Jurusan

: FISIP I ILMU ADMINISTRASI

Email address IHP

: [email protected]/

085750765290

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S I), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exlusive Royalti-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : FUNGSI BADAN PERMUSYAW ARATAN DESA DALAM MERUMUSKAN PERATURAN DESA DI DESA AUR SAMPUK KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkanlmempublikasikannya di internet atau media lain :

c:::J fulltext

o;zf content

artikel sesuai dengan standar penulisan jumal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulisl pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

nama

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di Pada Tanggal

: Pontianak Mei 2016

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MERUMUSKAN PERATURAN DESA DI DESA AUR SAMPUK KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK

Recommend Documents