Sistem & BadanBadanBadan PERADILAN di Indonesia ÉÄx{ Joeni Arianto Kurniawan
Sistem Peradilan Kelembagaan peradilan Sarana dan prasarana peradilan Sumber daya manusia lembaga peradilan Tata cara / mekanisme melaksanakan peradilan
Dasar Hukum 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
UUD 45 UU Kekuasaan Kehakiman (UU 4/04) UU MA (UU 14/85 jo UU 5/04) UU MK (UU 24/03) UU PU (UU 2/86 jo UU 8/04) UU PA (UU 7/89 jo UU 3/06) UU PTUN (UU 5/86 jo UU 9/04) UU PM (UU 31/97)
UUD 45 Pra Amandemen
Pasca Amandemen
Pasal 24
Pasal 24, 24A, 24B, 24C
Hanya dijalankan oleh 1 lembaga (MA) Tidak diatur ttg independensi
Dijalankan oleh 2 lembaga (MA&MK) Ditegaskan memiliki sifat independen
Problematika Independensi
Pra amandemen EKSEKUTIF presiden
YUDISIIL MA
? menkeh Dep.Keh Administrasi Kelembagaan
fungsi
BADAN PERADILAN
Kontradiksi dlm UU 14 Th 70 (Psl 1 dan Psl 11) Diamandemen dg UU No 35 Th 99 psl 1 Masalah lainnya ?
Pasca amandemen One Roof System (fungsi dan kelembagaan menyatu)
MA
PU PTUN
MK
PA PM
Pasal 24 (2) UUD 45 Amandemen jo Psl 10 UU 4/04 jo Pasal 4 (3) UU 4/04 jo Pasal 13 UU 4/04 Apakah dg demikian sdh benar-benar independen?
Kelembagaan peradilan Susunan horizontal dan vertikal Susunan horizontal, menyangkut berbagai lingkungan badan peradilan (PU, PA, PM, PTUN), peradilan khusus di lingkungan PU dan MK Susunan vertikal, tingkat 1, banding & kasasi
Kekuasaan Kehakiman Definisi : Pasal 24 (1) UUD 45 Amandemen jo Pasal 1 UU 4/04 Pelaksana: Pasal 24 (2) UUD 45 Amandemen jo Pasal 2 & Pasal 10 UU 4/04 Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan: Pasal 4(2) UU 4/04 Independensi & larangan intervensi: Pasal 4(3) UU 4 /04 Struktur Kelembagaan Pelaksana K.Keh: Pasal 13 UU 4/04 kesatuan organisasi, administrasi, finansial, dan fungsional badan peradilan
Eksistensi peradilan khusus: Pasal 15(1) UU 4/04 berada dlm lingkungan salah satu lingkungan peradilan (PU/PM/PTUN/PA) Eksistensi Peradilan Syariah Islam di NAD: Pasal 15(2) UU 4/04bersifat dualistis Peradilan koneksitas : Pasal 24 UU 4/04 Kewenangan siapa? ”keadaan tertentu” Penjelasan psl 24
Mahkamah Konstitusi Dasar hukum: UUD 45 Amandemen dan UU No 24 Th 2003 Kewenangan: - Pasal 24C (1) dan (2) UUD 45 Amandemen - Pasal 10 UU 24/03 Susunan: - Pasal 24C (3) UUD Amandemen - Pasal 4 UU 24/03
Pasal 6 (2): Hakim konstitusi hny dpt dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung stl mdp persetujuan tertulis Presiden, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau b. berdasarkan bukti permulaan yg cukup disangka tlh melakukan tindak pidana kejahatan yg diancam dg pidana mati
Mahkamah Agung
Dasar Hukum:
Kewenangan:
UUD 45 Amandemen dan UU No.14 Th 85 jo UU No.5 Th 2004 Pasal 24 A (1) UUD Amandemen dan Pasal 28-39 UU 14/85 jo UU 5/04 Pengad. Kasasi (bukan pengad tk III. Mengapa?) Menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili
Memeriksa & memutus permohonan P.K Uji materiil Memberikan pertimbangan hukum kpd presiden atas permohonan grasi dan rehabilitasi dll.
Pengadilan Umum Dasar hk : UU No. 2/1986 jo UU No 8/2004 Pasal 2 UU No. 8/2004 :
◦ Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pd umumnya
Pasal 3 (1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan PU dilaksanakan oleh : a. Pengadilan Negeri b.Pengadilan Tinggi
Kewenangan PN: Pasal 50 UU 2/86 Kewenangan PT: Pasal 51 UU 2/86 Kompetensi: Kompetensi absolut Kompetensi relatif Sengketa yuridiksi: - Positif: sama-sama merasa berwenang - Negatif: tdk ada yg merasa berwenang
Pengadilan Agama - UU No. 7 Th 89 jo UU No. 3 Th 06 Pasal 2 UU No. 7 / 89 jo UU No. 3/06: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam UU ini.”
Dasar hukum:
Kewenangan PA: Psl 49 UU No. 7/89 jo UU No. 3/06
Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. Zakat; g. infag; h. shadaqah; dan i. Ekonomi syariah.
Pasal 49 UU 7/89: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam c. wakaf dan shadaqah - Apa perbedaannya dan apa konsekuensi dari perbedaan tsb?
Kompetensi Absolut PA Pra dan Pasca UU 7 / 89 Sebelum th 1989 Memeriksa, memutus menyelesaikan perkara orang2 yg beragama Islam thd persoalan NCR (Nikah, Cerai, Rujuk) – Perkara Perdata Tertentu
Setelah th 1989 Memeriksa, memutus menyelesaikan perkara2 di tk I orang2 yg beragama Islam dibid. Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam wakaf dan shadaqah
Putusan PA Pra dan Pasca UU 7 / 89 Sebelum th 1989
Setelah th 1989
Tidak memiliki kekuatan eksekusi/eksekutorial Dpt dilaksanakan jika telah mendapatkan Fiat eksekusi /dikukuhkan PN – keberadaan PA dibawah PN
Memiliki kekuatan eksekusi/eksekutorial tanpa harus dimintakan Fiat eksekusi ke PN lebih dahulu -- PA sejajar dg peradilan yg lain
Peradilan Militer
UU 31 Th 1997
Kompetensi Absolut --- Pasal 9 Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer berwenang : 1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah : a. Prajurit (Definisi prajurit Pasal 1 angka 42) b. Yang berdasarkan UU dipersamakan dg prajurit c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan UU d. Seseorang yang tidak masuk gol. Pada huruf a,b,c. tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menkeh harus diadili oleh suatu pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer 2. ....
2.
3.
Memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata Pasal 1.35 Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer 1. 2. 3. 4.
Pasal 12 tdr dr: Pengadilan Militer Pengadilan Militer Tinggi Pengadilan Militer Utama Pengadilan Militer Pertempuran
PENGADILAN MILITER Psl 40
1.
◦ ◦
Pengadilan tk I perkara pidana Terdakwa berpangkat Kapten kebawah
PENGADILAN MILITER TINGGI (PMT) Psl 41
2.
◦ ◦
Pengadilan tk II Banding dari PM Pengadilan tk I untuk :
◦
Perkara pidana yang terdakwanya/salah satu terdakwa berpangkat mayor ke atas Gugatan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata
Pengadilan I dan terakhir utk sengketa mengadili di antara PM
3.
4.
PENGADILAN MILITER UTAMA Psl 42 : Pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diputus pada tk I oleh PMT Psl 43: Pengad tk I dan terakhir utk memutus sengketa kewenangan antara: a. Antar PM di bhw daerah PMT yg berbeda b. Antar PMT c. Antara PM dan PMT PENGADILAN MILITER PERTEMPURAN Psl 45
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dasar Hk : UU No. 5 / 1986 – UU No. 9/2004 Kompetensi Absolut PTUN Pasal 47: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaiakan SENGKETA TUN
Pasal 4 UU 5 / 86 jo UU 9 / 04: “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.” Apakah yg dimaksud dg “SENGKETA TUN?” Psl 1 angka 4 UU 5 /86: “SENGKETA TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara Orang/Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat TUN baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perUU an yg berlaku.”
Apakah yg dimaksud dg “KTUN?” Psl 1 angka 3 UU No. 5 / 86: “KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/Badan Hukum Perdata.”
Elemen-elemen KTUN: 1. Penetapan Tertulis 2. Oleh Badan / Pejabat TUN 3. Tindakan Hukum TUN 4. Konkrit 5. Individual 6. Final 7. Akibat Hukum bagi seseorang / badan Hukum perdata
1. Penetapan Tertulis
Penjelasan Psl 1 angka 3: - Menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan - Memo / Nota dapat memenuhi syarat
2. Badan / Pejabat TUN Badan / Pejabat TUN yang melaksanakan urusan pemerintahan Kegiatan yang bersifat eksekutif (semua urusan negara dikurangi Regelgeving dan Rechtsprak) Penjelasan Pasal 1 angka 1
Pasal 3 (2): “Jika suatu Badan / Pejabat TUN tdk mengeluarkan putusan dlm jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah lewat dianggap menolak.” Dihitung sejak permohonan dimasukkan dengan diterimanya tanda terima dari petugas
3. Tindakan Hukum TUN
Penjelasan Pasal 1 angka 3: Suatu perbuatan hk badan/Pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hk TUN/Hk Administrasi/Hk Publik.
4. Kongkrit
Penjelasan Psl 1 angka 3: Obyek yang diputuskan dalam KTUN tidak abstrak tetapi berwujud tertentu (langsung menimbulkan akibat hukum).
5. Individual KTUN tidak ditujukan untuk umum tapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju Jika yang dituju lebih dari seorang harus disebutkan nama-nama tersebut. Misal, keputusan tentang pembuatan/pelebaran jalan dengan lampiran nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.
6. Final
Langsung menimbulkan akibat hukum
7. Akibat Hukum
Membawa konsekuensi bahwa penggugat haruslah seseorang/Badan Hukum Perdata
Pasal 3 (1) Apabila Badan/Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan KTUN Kapan keputusan yang tidak dikeluarkan itu menjadi KTUN? Psl 3 (3): “
Pasal 3 (2)
Jika Badan / Pejabat TUN tdk mengeluarkan putusan melewati jangka waktu yg ada (baik yg ditentukan oleh perat. Per-UU-an ataupun yg tdk ditentukan oleh perat.Per-UU-an), maka ia dianggap menolak mengeluarkan putusan tsb.
Pasal 3 (3)
Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak menentukan jangka waktu, setelah lewat 4 bulan sejak diterimanya permohonan itu dan pejabat belum mengeluarkan keputusan maka pejabat tersebut dianggap melakukan penolakan
Karakteristik dan Prinsip -Prinsip PTUN Asas praduga Rechtmatig / Praesumptio iustae causa: Setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rechtmatig sampai ada pembatalannya. b. Asas pembuktian bebas: Hakim yang menetapkan beban pembuktian Pasal 107 UU No. 5 /1986 a.
Asas keaktifan hakim (Dominus Litis). Untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena Tergugat adalah pejabat TUN, Penggugat adalah orang atau badan hk perdata. d. Asas putusan Pengadilan mempunyai kekuatan mengikat “ERGA OMNES” Sengketa TUN adalah sengketa hk publik, shg putusan PTUN berlaku bagi siapa saja). c.
?
Apakah Sistem Peradilan Indonesia Telah Menjamin Keadilan bagi Rakyat?
Sekian & Terima Kasih
Â`xÇâ}â exäÉÄâá| [â~âÅ \ÇwÉÇxá|t `xÇâ}â exäÉÄâá| UtÇzát \ÇwÉÇxá|tÊ
