DORMAN HENDRA ARIANTO PURBA

1

PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) No. 27 TENTANG AKUNTANSI PERKOPERASIAN STUDI KASUS PADA KOPERASI PEGAWAI TELKOM (KOPEGTEL) LAMPUNG DAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) BINA DHARMA UNIVERSITAS LAMPUNG

(Jurnal)

OLEH DORMAN HENDRA ARIANTO PURBA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2012 ABSTRAK

2

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian Studi Kasus pada Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung Oleh Dorman Hendra Arianto Purba Untuk mengembangkan usaha perkoperasian di Indonesia dituntut adanya pengelolaan koperasi secara profesional. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya kegiatan usaha koperasi itu sendiri. Pengelolaan yang profesional memerlukan sistem pertanggung jawaban yang baik dan informasi yang relevan yang dapat diandalkan guna pengambilan keputusan, perencanaan dan pengendalian koperasi. IAI telah mengeluarkan suatu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang akuntansi perkoperasian. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberi gambaran tentang kinerja dari manajemen koperasi dimasa lalu dan prospek dimasa yang akan datang. Tujuan penelitian ini adalah Untuk membandingkan penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang akuntansi perkoperasian pada Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung. Metode perolehan data adalah teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu metode dengan mengumpulkan, menyusun, menginterprestasikan dan menganalisa data. Berdasarkan Analisis dan evaluasi yang dilakukan, ternyata PSAK No. 27 pada Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila belum dilaksanakan dengan baik. Seperti : 1) tidak menyajikan laporan promosi ekonomi anggota, 2) tidak menyajikan perkiraan beban-beban perkoperasian, 3) laporan perhitungan sisa hasil usaha yang sangat berbeda dengan ilustrasi yang dianjurkan di dalam PSAK No.27, 4) tidak memisahkan akun-akun dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan anggota dan yang bukan anggota. Saran yang dapat diberikan yaitu 1) Laporan keuangan hendaknya disajikan secara lengkap sesuai dengan PSAK No.27 dengan melampirkan laporan promosi ekonomi anggota, 2) Dalam penyusunan perhitungan sisa hasil usaha perlu disajikan akun beban koperasi, 3) Laporan keuangan perhitungan sisa hasil usaha seharusnya mengikuti bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.27, 4) laporan keuangan harus memisahkan akun-akun dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan anggota dan yang bukan anggota, 5) Kepada lembaga yang mengeluarkan peraturan PSAK yaitu IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) agar kiranya lebih memperhatikan kondisi dilapangan dan pihak koperasi agar aktif dalam mengikuti pelatihan standar keuangan yang disiapkan IAI. Kata Kunci : PSAK No. 27, Akuntansi Perkoperasian

3

ABSTRACT Implementation of Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No 27 About Accounting Cooperatives Case Studies on Employee Cooperative TELKOM (KOPEGTEL) Lampung and official cooperation of the Republic of Indonesia (KPRI) Bina Dharma Lampung University

By Dorman Hendra Arianto Purba

To develop cooperative efforts in Indonesia demanded the cooperative management in a professional manner. This is due to develop of activity cooperative efforts itself. Professional management require a good of accountability systems and relevant information that can be relied upon for decision making, planning and control cooperative. It is intended to illustrate the performance of cooperative management in the past and prospects for the future. The purpose of this study was to compare the application of Financial Accounting Standards No. 27 on cooperatives accounting on Employees Cooperative TELKOM (KOPEGTEL) Lampung and official cooperation of the Republic of Indonesia (KPRI) Bina Dharma Lampung University. The method of data acquisition is observation techniques, interview and documentation. The analysis was done by descriptive method, the method to collect, collate, interpret and analyze data. Based on the analysis and evaluation, SFAS No. 27 on Telkom Employees Cooperative (KOPEGTEL) Lampung and official cooperation of the Republic of Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila not been implemented. Such as: 1) There is no reports of promotion of economic member, 2) There is no an estimate of expenses cooperatives, 3) report the calculation of net income which is very different from the illustration that recommended in SFAS No.27, 4) does not separate accounts in financial statements relating to members and non-members. The advice can be given: 1) The financial reports should be presented in full in accordance with SFAS No. 27 by attaching the promotion of economic reports members, 2) In the preparation of the calculation of net income to be presented to an expense account cooperatives, 3) The financial statements of net income calculation should follow the form of financial statements in accordance with SFAS 27, 4) the financial statements have separate accounts in the financial statements relating to members and non-members, 5) To the agency that issued the rule SFAS IAI (Indonesian Institute of Accountants) so presumably more attention to the condition of the field and the cooperative to be active in training financial standards prepared IAI. Keywords: SFAS No.. 27, Accounting for Cooperatives

4

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.Dengan meningkatnya jumlah koperasi yang ada sekarang ini, diharapkan agar koperasi dapat tampil sebagai badan usaha yang sehat dan kuat sehingga peranan koperasi dalam perekonomian diharapkan akan meningkat dan mempunyai manfaat yang besar bagi anggotanya dan masyarakat luas. Alasanmemilih 2 koperasiiniadalahKoperasi Telkom merupakankoperasisalahsatuperusahaan yang sudahGo Publicyang dimanalaporankeuangankoperasinyadiharapkanmenjadicontohkoperasi yang mengikutiperaturan yang adasedangkanalasanmemilihKoperasiBina Dharma Universitas Lampungyaitukoperasinyadianggap dapat memberikan contoh laporan keuangan yang baik karena koperasi ini adalah koperasi lembaga pendidikan perguruan tinggi. Alasan lain adalah Koperasi Telkom memberikan contoh

5

koperasi yang maju dalam usaha-usahanya sedangkan Koperasi Bina Dharma Unila justru mengurangi usaha dan hanya fokus dengan satu usaha saja. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mencoba mambahas masalah yang berhubungan dengan penerapan PSAK No. 27 tentang akuntansi perkoperasian pada Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung, dengan judul “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian (Studi Kasus pada Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung.”

1.2 Perumusan Masalah dan Batasan Masalah 1.2.1 Perumusan Masalah Untuk memperjelas masalah dan mengarahkan penulisan skripsi ini, maka perumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah “Apakah Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang akuntansi perkoperasian yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)?.”

6

1.2.2 Batasan Masalah Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut: Pada dasarnya PSAK No. 27 sudah dicabut melalui surat resmi dari IAI yaitu ED(Exposure draft) PPSAK No. 8 dan digantikan dengan menggunakan IFRS sebagai acuannya. Yang dalam hal ini surat pencabutannya telah terbit pada tanggal 23 Oktober 2010 dan berlaku secara efektif IFRS pada koperasi pada tanggal 1 Januari 2012. Sesuai surat edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM RI Nomor : 200/SE/Dept.1/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 bahwa sehubungan pemberlakuan IFRS, maka entitas Koperasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya mengacu Standar Akuntasi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitasi Publik (ETAP). Namun dikarenakan laporan keuangan koperasi yang tersedia masih menggunakan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 27. Maka penulis membatasi penelitian pada penerapan pernyataan akuntansi perkoperasian berdasarkan PSAK No. 27. 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini, yaitu; Untuk membandingkan penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang akuntansi perkoperasian pada Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung.

7

1.3.2 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah : 1. Penelitianinidiharapkandapatmemberikangambaranumumtentanglaporanke uanganKoperasidanperkembangan yang terjadidilapangan. 2. Penelitianinidiharapkanmenjadimasukanuntuk IAI apakahkoperasi yang adasudahmenerapkanperaturan yang lama dandapat menjadi implikasi tentang kesiapan dalam menerapkan peraturan IFRS yang baru. 3. Sebagai masukan kepada koperasi atas kekurangan-kekurangan yang ditemukan untuk memperbaiki dan mengikuti sepenuhnya peraturanperatuan yang ada.

8

BAB II RERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Pengertian dan Karakteristik Usaha Perkoperasian 2.1.1 Pengertian Perkoperasian Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Bab 1 Pasal 1 Butir 1, koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan landasan kegiatannya berdasarkan prinsip kekeluargaan. 2.1.2 Karakteristik Usaha Perkoperasian Perbedaan antara satu perkumpulan dengan yang lain terletak dari sifat, dasar, macam dan wujud dari perkumpulan itu yang tertera dalam anggaran dasarnya. Karakteristik utama yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (The dual identity of the member) yaitu anggota koperasi sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (User own oriented firm). Hal ini dijelaskan oleh IAI dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 (2004:P.1) tentang karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain. 2.2 Akuntansi Perkoperasian Agar dapat dimanfaatkan secara optimal maka laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi tertentu. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan disusun sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk dapat

9

memenuhi kepentingan semua pihak. Tanpa ada standar Akuntansi bagi koperasi maka para penyusun laporan keuangan akan secara bebas dengan keinginan masing-masing dalam menyajiakan laporan keuangan, shingga para pemakai akan sulit untuk menilai laporan tersebut. Oleh sebab itu dalam penyusunan laporan laporan keuangan koperasi tidak terlepas dari prinsip atau standar Akuntansi yang berlaku. Perkembangan standar akuntansi Indonesia mulai dari awal sampai dengan saat ini yang menuju konvergensi dengan IFRS (Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2008). 1.

Di Indonesia selama dalam penjajahan Belanda, tidak ada standar Akuntansiyang dipakai. Indonesia memakai standar (Sound Business Practices) gayaBelanda.

2.

Sampai tahun 1955 : Indonesia belum mempunyai undang-undang resmi/peraturan tentang standar keuangan.

3.

Tahun. 1974: Indonesia mengikuti standar Akuntansi Amerika yang dibuatoleh IAI yang disebut dengan prinsip Akuntansi.

4.

Tahun. 1984: Prinsip Akuntansi di Indonesia ditetapkan menjadi standar Akuntansi.

5.

Akhir tahun 1984: Standar Akuntansi di Indonesia mengikuti standar yangbersumber dari IASC (International Accounting Standart Committee)

6.

Sejak tahun 1994: IAI sudah committed mengikuti IASC / IFRS.

7.

Tahun 2008: diharapkan perbedaan PSAK dengan IFRS akan dapat diselesaikan.

8.

Tahun. 2012: Ikut IFRS sepenuhnya.

10

2.2.1 Aktiva dan Kewajiban A. Aktiva Aktiva adalah sumberdaya yang dikuasai oleh badan usaha koperasi yang diperoleh dari transaksi atau kejadian masa lalu, yang memberikan manfaat dimasa depan. Koperasi menyajikan aktiva berdasarkan likuiditasnya yaitu melai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan yang tidak lukuid. Likuiditas diartikan sebagai tingkat kemudahan suatu aktiva di konversikan kedalam bentuk tunai atau kas. Dalam aktivitas usahanya koperasi sering mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dalan bentuk bantuan atau sumbangan barang modal yang dapat dikatagorikan sebagai aktiva tetap oleh koperasi, menurut IAI (2004:P.10):Aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat dan keterikatan pengunaannya tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. B. Kewajiban Kewajiban merupakan hutang kepada pihak luar atau kreditor akibat dari suatu transaksi di masa lampau. Menurut IAI (2004:P.13): Kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.

11

Di dalam koperasi kewajiban dapat timbul akibat dari transaksi dengan anggota dan bukan anggota, penyerahan kewajiban disajikan secara terpisah antara kewajiban dengan anggota dan bukan anggota. Perlakuan ini dianggap penting karena informasi seperti ini dapat menjadi petunjuk penting tentang manfaat yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya. 2.2.2 Ekuitas Dalam koperasi ekuitas terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengansimpanan pokok atau simpanan wajib dan dicatat sebesar nilai nominalnya, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi. Simpanan pokok dan simpanan wajib berfungsi sebagai penutup resiko dank arena itu tidak dapat dimabil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan wajib yang terkait dengan pinjaman anggota dan jenis simpanan wajib lain yang dalam prakteknya justru dapat diambil setelah pinjaman yang bersangkutan lunas atau pada waktu tertentu, tidak dapat diakui sebagai ekuitas. Simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib dan apabila terdapat kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru diatas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib pendiri diakui sebagai modal penyertaan partisipasi anggota. Modal ini bukan milik anggota penyetor, karena itu tidak dapat diambil kembali saat anggota keluar dari keanggotaan koperasi.

12

Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Jika modal yang diterima bukan dalam uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dicatat sebesar nilai pasar yang berlakupada saat diterima, apa bila tidak ada nilai pasar digunakan nilai taksiran. Modal sumbangan yang diterima koperasi yang dapat menutup resiko kerugian diakui sebagai ekuitas, sedangkan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panajang dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Cadangan yang dibentuk dari sisa hasil usaha yang diperoleh setiap tahun buku yang dimaksudkan untuk pemupukan modal demi pengembangn usaha dan untuk menutup resiko kerugian merupakan bagian dari ekuitas. 1.2.3

Pendapatan dan Beban

A. Pendapatan Pendapata di definisikan oleh IAI (2004.P.23.2) adalah: arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasa dari kontribusi penanam modal. Partisipasi bruto pada dasarnya adalah penjualan barang atau jasa kepada anggota dan dihitung dari harga pelayanan yang diterma atau dibayar oleh anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto. Dalam kegiatan pemasaran hasil produksi anggota, partisipasi bruto dihitung dari beban jual hasil produksi anggota baik kepada anggota maupun non anggota.

13

Oleh karena laporan keuangan koperasi mencerminkan tujuan koperasi, maka perhitungan hassil usaha harus menonjolkan secara jelas kegiatan usaha koperasi dengan anggotanya, karena itu pendapatan dari anggota disajikan terpisaha dari pendapatan yang berasal dari transaksi dengan non anggota koperasi. Hal ini mencerminkan bahwa usaha koperasi lebih mementingkan transaksi atau pelayanan kepada anggotanya daripada non anggota. B. Beban Sebagian beban dapat secara langsung diasosiasikan dengan pendapatan seperti harga pokok penjualan. Beban-beban lain diasosiasikan secara tidak langsung dengan pendapatan dan dikaitkan dengan periode tertentu selama pendapatan diakui. 1.2.4

Laporan Keuangan Usaha Perkoperasian

A. Neraca Menurut IAI (2004:P.27.12) “Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu”. Neraca disusun untuk mencerminkan posisi keuangan koperasi pada tanggal tertentu yang terdiri dari unsur aktiva, kewajiban dan ekuitas. B. Laporan Perhitungan Hasil Usaha Laporan laba rugi dapat juga disebut sebagai laporan operasi yang mengikhtisarkan aktivitas-aktivitas usaha untuk suatu periode tertentu dan melaporkan laba atau rugi bersih hasil operasi dan dari aktivitas tertentu lainnya. Pengukuran dan pelaporan laba perusahaan serta komponen-komponennya pada

14

umumnya dianggap sebagai salah satu tanggung jawab yang paling penting dari para akuntan. Dalam koperasi laporan laba rugi dinamakan laporan perhitungan sisa hasil usaha (SHU), disajikan memisahkan pos-pos penghasilan dan beban yang berasal dari kegiatan yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota. Pos-pos penghasilan yang berasal dari kegiatan penunjang lainnya, sisa laba rugi yang timbul diawal transaksi yang bersifat luar biasa. Berdasarkan pembagian sisa hasil usaha koperasi diatur lebih lanjut di dalam setiap anggaran dasar koperasi, demikian pula dengan penggunaan sisa hasil usaha tersebut, apakah digunakan untuk keperluan pendidikan koperasi atau untuk keperluan lain dari koperasi tersebut. Namun penggunaan tersebut diambil melalui keputusan rapat anggota koperasi yang pelaksanaan penggunaannya diserahkan kepada pengurus koperasi. C. Laporan Arus Kas Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan kas, pembayaran kas, perubahan bersih pada kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dari suatu perusahaan selama periode tertentu dalam koperasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan (principal revenue-producing activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

15

Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aliran jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas pendanaan (financing) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman peruhasaan. D. Laporan Promosi Ekonomi Anggota Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu, menurut IAI (2004:P.13) mencakup empat unsur, yaitu: 1) Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama; 2)Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama; 3) Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi; 4) Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha. E. Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang terpadu dari penyajian keuangan formal yang menjelaskan data keuangan pokok dan memberikan informasi-informasi tambahan mengenai pos-pos neraca dan perhitugan laba rugi yang tidak dapat ditunjukkan dengan jelas pada laporan keuangan. Seringkali catatan dan penjelasan laporan keuangan dibuat untuk menjelaskan metode penilaian, rencana pembelanjaan khusus, kebijaksanaan dan perubahan kebijaksanaan akuntansi yang penting, atau kejadian atau pos-pos yang tak lazim sehingga mudah dimengerti pemakai laporan keuangan dengan penjelasan yang ada.

16

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Tempat dan Waktu penelitian Tempat penelitian adalah Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel) Lampung di Jl. Pagar Alam No. 27 A Kedaton Bandar Lampung dan Koperasi Republik Indonesia (Bina Dharma) Universitas Lampung di Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Rajabasa Bandar Lampung. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan April 2012 sampai dengan selesai. 3.2 Metode Perolehan Data Pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara berikut: 1. Teknik Observasi 2. Teknik Wawancara 3. Teknik Dokumentasi 4. Metode Analisis Data

17

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

1.1 Data Penelitian Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel) Lampung berkedudukan di Jl. Pagar Alam No. 27 A Kedaton Bandar Lampung dan didaftarkan pada Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Lampung dan memperoleh Bandan Hukum Nomor 591/Bh/7/1985 tanggal 21 Agustus 1985. Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel) Lampung berdasarkan unit usahanya di katagorikan sebagai koperasi usaha majemuk (multi purpose) yaitu bentuk koperasi yang kegiatan usahanya tidak hanya di satu bidang melainkan merangkap beberapa bidang usaha.

1.1.1

Akuntansi Koperasi

Informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan adalah merupakan bagian pertimbangan dalam pengambilan keputusan sehingga laporan keuangan dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan sehingga berdaya guna bagi pemakainya. Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampungmenyusun laporan keuangan pada akhir tahun dan disajikan secara komparatif yaitu pada akhir tahun

18

berjalan dengan tahun sebelumnya. Secara umum laporan keuangan Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung terdiri dari : a. Neraca b. Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha

Koperasi ini hanya melakukan kegiatan usaha yang semata-mata dari dan untuk anggota, maka mengenai transaksi-transaksi pembelian dan penjualan dapat dijurnal sebagai berikut: Pembelian ……………………….. Rp 1.000.000 Kas (Utang Usaha) …………………………Rp 1.000.000 Kas (Piutang Usaha) …………….. Rp 1.400.000 Penjualan …………………………………..Rp 1.400.000

1.2 Analisis Hasil Penelitian 1.2.1 Penerapan PSAK No.27 atas Aktiva dan Kewajiban A. Aktiva Aktiva yang terdapat pada laporan keuangan Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung telah memenuhi unsur-unsur penting yang terdapat pada PSAK No.27. Dimana akun-akun yang terdapat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 terdiri dari aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan aktiva lain-lain telah tersaji secara lengkap. Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel) Lampung menggunakan metode dalam penilaian persediaan didasarkan pada

19

harga beli dengan metode FIFO. Kedua koperasi ini juga melakukan kebijakan akuntansi mengenai piutang dimana tidak melakukan penyisihan terhadap piutang ragu-ragu atas piutang yang telah melebihi jatuh tempo pelunasan. Aktiva tetap dicatat dengan nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus. Dengan demikian Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung telah menyajikan informasi aktiva secara wajar dan berpedoman kepada PSAK No. 27. Dimana ketentuan-ketentuan penting mengenai penyajian aktiva dan kebijakan akuntansi yang mendasarinya telah tersaji dengan baik.

B. Kewajiban Kewajiban diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Sesuai PSAK No.27 kewajiban dapat dikelompokkan kepada kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, kewajiban titipan, dan kewajiban lain-lain. Namun pengelompokan ini disesuaikan dengan keadaan dari aktivitas operasi koperasi tersebut, seperti pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 pengelompokan kewajiban sesuai dengan urutan jatuh temponya yaitu kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang telah sesuai dengan PSAK No.27 hanya saja dalam penyajian kewajiban di neraca, Kopegtel Lampung dan Koperasi Bina Dharma Unila tidak membedakan antara kewajiban anggota dan kewajiban bukan anggota. Terdapat hutang pada non anggota dimana akun ini terdapat pada kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Hal ini dapat membingungkan pengguna laporan keuangan yang melihat informasi ini, sebaliknya kewajiban

20

yang timbul dari transaksi dengan anggota atau yang berkaitan dengan anggota perlu disajikan secara terpisah sebagai hutang kepada anggota. Perlakuan demikian dianggap tepat karena informasi semacam ini merupakan petunjuk penting tentang adanya manfaat yang telah diberikan oleh koperasi kepada para anggotanya.

1.2.2 Penerapan PSAK No.27 atas Ekuitas Kekayaan bersih atau ekuitas untuk Kopegtel Lampung terdiri atas: simpanan pokok, simpanan wajib, donasi, cadangan koperasi, cadangan khusus, SHU tahun berjalan atau yang belum dibagikan, dapat dilihat pada Lampiran 1, sedangkan ekuitas Koperasi Bina Dharma Unila terdiri atas: simpanan anggota, cadangan koperasi dan SHU tahun berjalan, dapat dilihat pada Lampiran 2. Dalam pengelompokan ekuitas menurut PSAK No.27 tentang koperasi ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagikan. Ekuitas pada Koperasi Pegawai Telkom Lampung maupun Koperasi Bina Dharma UNILA tidak terdapat akun modal penyertaan, karena modal penyertaan itu telah dimasukkan pada perkiraan kewajiban lancar. Sesuai dengan PSAK No.27 yang menyatakan bahwa sumbangan yang diterima oleh koperasi yang substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang yang harus

21

dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk ekuitas modal sumbangan Koperasi Pegawai Telkom Lampung yang dinamakan donasi dari PT Telkom sudah mengikuti PSAK No.27 dimana modal sumbangan ditampilkan pada posisi ekuitas.

1.2.3 Penerapan PSAK No.27 Atas Pendapatan dan Beban Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang aktivitas koperasi selama satu periode untuk dapat membantu dalam mengambil keputusan, sehingga koperasi dapat memberikan manfaat yang lebih baik lagi bagi setiap anggotanya. Laporan keuangan koperasi harus disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.27 tentang standar khusus Akuntansi untuk koperasi. Analisa dan evaluasi yang dapat penulis uraikan meliputi pendapatan dan beban pada koperasi Kopegtel Lampung dan koperasi Bina Dharma Unila seperti yang terlampir pada Lampiran 3 dan Lampiran 4, yang akan dikelompokkan menjadi pendapatan, harga pokok penjualan, biaya operasi dan pendapatan atau beban lain-lain. Pendapatan dan beban pada koperasi Kopegtel Lampung dan koperasi Bina Dharma Unila diuraikan secara rinci berdasarkan jenis-jenis usaha yang dimilikinya. Namun dalam perhitungan hasil usaha, koperasi tidak melakukan pemisahan pencatatan antara pendapatan dan beban untuk anggota dan bukan anggota. Sehinggta pencatatan ini tidak sesuai dengan PSAK No.27 yang

22

mengharuskan dilakukan pemisahan. Dan maksud dari dilakukannya pemisahan ini adalah untuk dapat mengetahui manfaat yang diterima oleh anggota koperasi.

1.2.4 Penerapan PSAK No.27 Atas Laporan Keuangan Laporan keuangan akan menunjukkan sampai sejauh mana efisiensi pelaksanaan yang telah dicapai oleh manajemen. Laporan keuangan koperasi adalah laporan keuangan yang disusun untuk dapat menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas perusahaan secara keseluruhan sebagai pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan keuangan. A. Neraca Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung menyajikan dengan melampirkan posisi aktiva di sebelah kanan dan passiva disebelah kiri dan dilampirkan secara komparatif antara tahun buku yang berjalan dengan tahun buku yang lalu, sehingga sudah mengikuti acuan PSAK No.27. Pada kedua koperasi ini neraca digolongkan beberapa golongan umum yaitu : aktiva lancar, aktiva tetap, penyertaan, aktiva tetap tidak berwujud dan aktiva lain-lain. Penyajian ini telah sesuai dengan PSAK No.27 yang mengelompokkan aktiva menjadi aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva lain-lain. Pengklasifikasian ini akan berguna bagi pihak yang memerlukan sebagai informasi tambahan untuk mengukur tingkat likuiditas dan keadaan keuangan koperasi secara lengkap bila dihubungkan dengan komponen neraca lainnya.

23

Perkiraan piutang pada kedua koperasi ini yaitu Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung, tidak membedakan penyajian untuk anggota dan penyajian untuk bukan anggota. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No.27 yang mengharuskan pemisahan perkiraan tersebut dalam neraca. Pemisahan ini perlu dilakukan untuk dapat mengetahui manfaat yang diterima oleh anggota koperasi.

B. Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha Kedua koperasi yaitu Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung menggunakan perhitungan sisa hasil usaha untuk menunjukan laporan keuangan laba rugi. Istilah perhitungan sisa hasil usaha adalah sebagai pengganti istilah laporan laba rugi, istilah tersebut sangat dianjurkan karena manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari laba tetapi lebih ditekankan pada manfaatnya bagi anggota. Oleh karena itu, koperasi tidak menggunakan istilah laba rugi melainkan hasil usaha. Laporan perhitungan hasil usaha pada kedua koperasi disajikan dengan memisahkan pos-pos penerimaan, harga pokok penjualan dan beban operasional. Namun kedua koperasi yaitu Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung dalam menghitung sisa hasil usahanya tidak melakukan pemisahan pencatatan antara pendapatan dan beban untuk anggota dan bukan anggota sehingga tidak sesuai dengan PSAK No.27 tentang perkoperasian yang

24

mengelompokkan laporan sisa hasil usaha atas partisipasi anggota, pendapatan dari non-anggota dan beban koperasi.

C. Laporan Arus Kas Dalam laporan Arus Kas Koperasi Pegawai Telkom Lampung tahun buku 20092011 dan KPRI Bina Dharma Universitas Lampung tahun buku 2008-2010 sudah menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu sesuai dengan PSAK No.27. Laporan arus kas KOPEGTEL dapat dilihat pada Lampiran 5 dan laporan arus kas KPRI Bina Dharma UNILA pada Lampiran 6.

D. Laporan Promosi Ekonomi Anggota Dalam laporan keuangan Koperasi Pegawai Telkom Lampung dan KPRI Bina Dharma Universitas Lampung tidak tercantum Laporan Promosi Ekonomi Anggota. Dimana Laporan Promosi Ekonomi Anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. E. Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang terpadu dari penyajian keuangan formal yang menjelaskan data keuangan pokok dan memberikan informasi-informasi tambahan mengenai pos-pos neraca dan perhitungan laba rugi yang tidak dapat ditunjukkan dengan jelas pada laporan keuangan.

25

Pada prakteknya kedua koperasi yaitu KOPEGTEL dan Bina Dharma UNILA sudah mencantumkan Catatan Atas Laporan Keuangan pada Laporan keuangan, dapat dilihat pada Lampiran 7 - 9 adalah Catantan atas Laporan Keuangan KOPEGTEL dan Lampiran 10 – 12 adalah Catantan atas Laporan Keuangan KPRI Bina Dharma UNILA.

4.2.5 Penerapan PSAK No.27 Berdasarkan Informasi Hasil Wawancara Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untukmengevaluasi melihat sejauh mana penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang akuntansi perkoperasian pada Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)Bina Dharma Universitas Lampung. Sehingga Hasil wawancara ini adalah sebagai informasi tambahan yang dimana berfungsi hanya untuk melengkapi hasil penelitian dan bukan menjadi tujuan penelitian. Penerapan PSAK No.27 pada setiap koperasi sudah seharusnya mengikuti sepenuhnya peraturan PSAK yang dikeluarkan oleh IAI. Namun pada kenyataanya bahwa masih sulitnya menerapkan sepenuhnya peraturan tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari IAI kepada pihak-pihak koperasi tentang penyusunan standar keuangan koperasi. Informasi tersebut diperoleh langsung dari pihak koperasi yang mengeluhkan bahwa sulitnya menerapkan sepenuhnya standar PSAK No.27 tersebut. Hal ini dilihat dari tidak adanya Laporan Promosi Ekonomi Anggota didalam laporan keuangan Koperasi Pegawai Telkom Lampung dan KPRI Bina Dharma UNILA.

26

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan Berdasarkan Analisis dan evaluasi yang dilakukan, ternyata PSAK No. 27 pada Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila belum dilaksanakan dengan baik. Dari analisis dan evaluasi yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Lampung merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang usaha simpan-pinjam, usaha dagang konsumsi dan barang-barang keperluan perusahan PT Telkom.Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila mulai tahun 2011 memfokuskan bidang usaha simpan-pinjam. 2. Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila dalam menyusun laporan keuangan tidak menyajikan laporan promosi ekonomi anggota. 3. Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila dalam penyusunan laporan sisa hasil usaha, hanya menyajikan beban usaha dan tidak menyajikan perkiraan beban-beban perkoperasian. Sehingga tidak diketahui seberapa

27

besar partisipasi koperasi telah menjalankan fungsinya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya anggotanya. 4. Laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila tidak mengikuti bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.27 yaitu bentuk laporan perhitungan sisa hasil usaha yang sangat berbeda dengan ilustrasi yang dianjurkan di dalam PSAK No.27. 5. Koperasi Pegawai Telkom Lampung dan KPRI Bina Dharma Universitas Lampung dalam pembuatan laporan keuangan tidak memisahkan akun-akun dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan anggota dan yang bukan anggota. 6. Sejak disahkannya PSAK No.27 tahun 1998, tentang Akuntansi Perkoperasian, kita dapati masih sedikit lembaga perkoperasian yang mampu menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar tersebut. Berdasarkan pengamatan penulis dan hasil wawancara dengan pihak koperasi yang berhubungan dengan laporan keuangan, bahwa kurangnya sosialisasi oleh pihak-pihak terkait yaitu IAI kepada lembaga koperasi dalam hal standar laporan keuangan koperasi yang seharusnya dan pihak koperasi agar pasif dalam mengikuti pelatihan standar keuangan yang disiapkan IAI. 5.2 Saran 1. Laporan keuangan Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila hendaknya disajikan secara lengkap sesuai dengan PSAK No.27 dengan melampirkan laporan promosi ekonomi anggota.

28

2. Dalam penyusunan perhitungan sisa hasil usaha perlu disajikan akun beban koperasi karena dengan adanya pos ini mencerminkan bahwa tujuan koperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya terlihat jelas yang membuktikan bahwa koperasi telah meningkatkan kemampuan sumber daya anggota, baik secara khusus maupun nasional. 3. Laporan keuangan perhitungan sisa hasil usaha yang disajikan oleh Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila seharusnya mengikuti bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.27. 4. Koperasi Pegawai Telkom Lampung dan KPRI Bina Dharma Universitas Lampung dalam pembuatan laporan keuangan harus memisahkan akun-akun dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan anggota dan yang bukan anggota agar koperasi mencerminkan manfaatnya bagi anggota koperasi. 5. Kepada lembaga yang mengeluarkan peraturan PSAK yaitu IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) agar kiranya lebih memperhatikan kondisi dilapangan dan pihak koperasi agar aktif dalam mengikuti pelatihan standar keuangan yang disiapkan IAI. Agar tercapai tujuan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan. 6. Untuk penelitian selanjutnya penulis menyarankan untuk meneliti laporan keuangan koperasi dengan bentuk laporan keuangan yang berbasis SAK ETAP dalam kesiapan kopersi berbasis IFRS.

29

DAFTAR PUSTAKA

Anoraga, Pandji dan Ninik, Widiyanti, 1995. Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek, Cetakan Pertama, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta. Baridwan, Zaki, 2000. Intermediate Accounting, Edisi Ketujuh, BPFE, UGM, Yogyakarta. Hadibroto, S., 1994. Masalah Akuntansi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Harahap, Sofyan Syafri, 2006. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, Edisi Lima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Harahap, Sofyan Syafri, 2001. Teori Akuntansi, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hendrojogi, 2002. Koperasi: Azas-azas, Teori dan Praktek, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Ikatan Akuntansi Indonesia, 2004. Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Jochen, Ropke, 2003. Ekonomi Koperasi: Teori dan Manajemen Terjemahan Sri Djatnika, Edisi Revisi, Salemba Emban Patria, Jakarta. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, 2007. Format Penulisan Karya Ilmiah, Lampung. Kieso, Donald E., dan Jerry J. Weygandt, 2002. Akuntansi Intermediate, Alih Bahasa Emil Salim, Edisi Sepuluh, Erlangga, Jakarta. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Dharma Universitas Lampung, 2008. Laporan Tahunan KPRI Bina Dharma UNILA tahun buku 2008, KPRI Bina Dharma UNILA, B. Lampung. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Dharma Universitas Lampung, 2009. Laporan Tahunan KPRI Bina Dharma UNILA tahun buku 2009, KPRI Bina Dharma UNILA, B. Lampung.

30

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Dharma Universitas Lampung, 2010. Laporan Tahunan KPRI Bina Dharma UNILA tahun buku 2010, KPRI Bina Dharma UNILA, B. Lampung. Koperasi Pegawai Telkom Lampung, 2009. Laporan Tahunan Koperasi Pegawai Telkom Lampung (KOPEGTEL) tahun buku 2009, KOPEGTEL, B. Lampung. Koperasi Pegawai Telkom Lampung, 2010. Laporan Tahunan Koperasi Pegawai Telkom Lampung (KOPEGTEL) tahun buku 2010, KOPEGTEL, B. Lampung. Koperasi Pegawai Telkom Lampung, 2011. Laporan Tahunan Koperasi Pegawai Telkom Lampung (KOPEGTEL) tahun buku 2011, KOPEGTEL, B. Lampung. Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba, 2001. Koperasi: Teori dan Praktek, Edisi Revisi, Erlangga, Jakarta. Suharli, Michell, 2006. Akuntansi Untuk Bisnis dan Jasa Dagang, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta. Tugiman, Hiro, 2002. Akuntansi Untuk Badan Usaha Koperasi, Cetakan Keenam, Kanisius, Bandung. Tunggal, Amin Widjaja, 1995. Akuntansi Untuk Koperasi, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta.