EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN (PUMP) DI DESA SEBONG PEREH KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN
NASKAH PUBLIKASI
Oleh : MUHAMMAD SHALIHIN NIM : 110565201147
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI TANJUNGPINANG 2015
1
EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN (PUMP) DI DESA SEBONG PEREH KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN
MUHAMMAD SHALIHIN Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH ABSTRAK Diantara upaya yang telah dan sedang giatnya dilakukan pemerintah dalam rangka memberdayakan perekonomian rakyat adalah pengelolaan sektor perikanan. Hal ini mengingat bahwa sektor perikanan selain dapat berfungsi sebagai mata pencaharian masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satu program pemberdayaan masyarakat adalah program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan. Namun fenomena yang terjadi adalah program PUMP di Desa Sebong Pereh masih belum berjalan sesuai dengan tujuannya karena di Desa Sebong Pereh Kecamatan Teluk Sebong yaitu masih kurangnya pendampingan merupakan salah satu permasalahan di Desa Sebong Pereh. Terbatasnya waktu luang bagi anggota kelompok penerima program PUMP dengan tim teknis serta terbatasnya jumlah pendamping dilapangan. Hal ini menyebabkan banyak nelayan yang tidak dapat memanfaatkan bantuan yang telah diberikan dengan tepat Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui hasil dan dampak dari Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Di Desa Sebong Pereh Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini informan terdiri dari 5 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisa dari Bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan dalam Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Di Desa Sebong Pereh Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan sudah membawa dampak atau hasil yang baik dan langsung dirasakan oleh nelayan. Nelayan diberikan bantuan sarana prasarana serta pendanaan. Tidak sampai disitu PUMP juga memberikan pendampingan kepada nelayan untuk itu pemerintah menyiapkan tenaga pendamping di Desa Sebong Pereh walaupun sampai saat ini minimnya tenaga pendamping
Kata Kunci : Evaluasi, Program, Usaha Mina Perdesaan
1
THE EVALUATION OF THE BUSINESS DEVELOPMENT PROGRAM OF RURAL MINA IN THE VILLAGE OF TELUK SEBONG PEREH SUB-DISTRICT OF BINTAN REGENCY SEBONG MUHAMMAD SHALIHIN Students of Science Of Government, FISIP, UMRAH ABSTRACT
Among the efforts that have been and are being giatnya the Government in order to empower the people's economy is the management of the fishery. It is a given that besides fisheries sector can serve as livelihoods and encourage economic growth in the community. One of the community empowerment program is a program of business development Rural Mina. But the phenomenon happens is at the village PUMP program Sebong Pereh still not run in accordance with its purpose because in the village of Pereh Sub-district Sebong Sebong Bay that is still lack of mentoring is one of the problems in the village of Sebong Pereh. Limited time free for the recipient's program group members PUMP with the technical team as well as a limited number of complementary approaches. This led to many fishermen who are not able to take advantage of the help that has been provided with the appropriate The purpose of this research is basically to find out the results and impact of the Business Development Program of rural Mina (PUMP) in the village of Teluk Sebong Sebong Pereh Sub County of Bintan. In this study the author uses Descriptive types of Qualitative research. In this study informants consisting of 5 people. Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative data analysis techniques. Based on the results of the analysis of the previous chapter then it can be inferred that the economic empowerment of rural people in the business development Programs in the Rural Village of Mina Sebong Pereh Sub County Sebong Bay Bintan is already bringing good results or impact and instantly felt by fishermen. The fishermen were given assistance and infrastructure funding. It wasn't until the PUMP also provides accompaniment to the fishermen for that Government prepared a companion effort in the village of Pereh Sebong although until now the lack of escort personnel
Keywords: Evaluation, Program, mina rural effort
2
EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN (PUMP) DI DESA SEBONG PEREH KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN
A. Latar Belakang Secara umum fungsi pemerintahan mencakup empat fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu fungsi pemberdayaan dimana fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah. Kemudian fungsi pelayanan yaitu perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada
kewenangan masing-masing, Fungsi pengaturan yaitu fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur
3
hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. dan pembangunan. (dalam Rasyid, 2000:59) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Urusan pemerintah wajib yang diselenggaraan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara
4
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Salah satu urusan pemerintah yang menjadi urusan pilihan adalah urusan pemerintah bidang kelautan. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumberdaya Manusia (SDM) bidang kelautan dan perikanan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan sebagai salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi rakyat masyarakat pesisir. Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan salah satu aspek yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan dewasa ini, yang mana perekonomian rakyat merupakan indikator keberhasilan pembangunan serta menjadi sasaran penting yang akan menentukan keberhasilan pembangunan di bidang lainnya. Perekonomian rakyat yang kuat dan tangguh dengan sendirinya tentu akan menjadi salah satu penunjang perekonomian daerah dan bahkan perekonomian nasional, maka sudah selayaknya pemerintah menyusun dan menerapkan suatu kebijakan yang dapat mengembangkan berbagai sektor usaha bagi masyarakat.
5
Diantara upaya yang telah dan sedang giatnya dilakukan pemerintah dalam rangka memberdayakan perekonomian rakyat adalah pengelolaan sektor perikanan. Hal ini mengingat bahwa sektor perikanan selain dapat berfungsi sebagai mata pencaharian masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat juga dapat memanfaatkan sumberdaya alam kelautan, yang mana perairan adalah bagian terbesar wilayah di nusantara. Dengan demikian, diantara lapisan masyarakat yang perlu mendapat perhatian khususnya pemerintah daerah dalam program pemberdayaan masyarakat adalah kelompok masyarakat pesisir dengan memberdayakan perekonomiannya. Masyarakat yang tinggal pesisir pantai di wilayah nusantara merupakan salah satu kelompok masyarakat terbesar mengingat bahwa wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, yang mana pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah
satu
program
pemberdayaan
masyarakat
adalah
program
Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP). PUMP merupakan pendekatan pengembangan usaha nelayan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. PUMP fokus pada kelompok sasaran. Berdasarkan hal tersebut, mulai tahun 2011 pembinaan nelayan skala kecil adalah memadukan pembinaan nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Penerima Program PNPM Mandiri Perikanan Tangkap dan Kelompok Nelayan. Tujuan PUMP adalah meningkatkan kemampuan dan pendapatan nelayan melalui pengembangan kegiatan usaha nelayan skala kecil di perdesaan sesuai dengan potensi sumberdaya ikan. Menumbuhkan kewirausahaan nelayan di
6
perdesaan. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi nelayan menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan. Melalui kegiatan PUMP diharapkan dapat menumbuhkan tingkat keswadayaan masyarakat nelayan. Keberhasilan PUMP sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan dukungan anggaran dari tingkat pusat sampai daerah. Diharapkan dengan adanya pendampingan oleh tenaga pendamping serta adanya pengawalan dan pembinaan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan dapat mendorong tumbuhnya KUB menjadi kelembagaan ekonomi nelayan di desa pesisir. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Tangkap Nomor 32/KEPDJPT/2014 Tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Mina Pedesaan. Pengembangan Usaha Mina Perdesaan yang selanjutnya disebut PUMP adalah bagian dari pelaksanaan PNPM Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuh kembangkan usaha perikanan tangkap sesuai dengan potensi sumber daya ikan. Pola Dasar PUMP dirancang untuk meningkatkan kemampuan KUB dalam mengembangkan usaha produktif dalam rangka peningkatan pendapatan dan kewirausahaan nelayan. Untuk pencapaian tujuan tersebut, komponen utama PUMP adalah: 1.Keberadaan KUB; 2.Keberadaan Tenaga Pendamping; 3.Sosialisasi dan Pelatihan; 4.Penyaluran dana BLM;
7
5.Monitoring dan Evaluasi; 6.Pelaporan. Program yang dilakukan PUMP memberikan bantuan pendanaan, pencairan dana dilakukan secara bertahap yaitu 40%, 30% dan 30%, maka pelaksanaan saat ini mengacu pada Surat Edaran dari Ditjen Perbendaharaan No. S-4219/PB/2011 tertanggal 27 April 2011 dimana pencairan dana dapat dilakukan dengan satu kali tahapan penuh tanpa ada pemotongan. Kemudian Pemberdayaan yang harus diacu dalam Proses pemberdayaan yang dilaksanakan melalui PUMP yaitu
Fasilitasi/Pendampingan. Fasilitasi
PUMP
dilakukan
oleh
Tenaga
Pendamping baik Penyuluh perikanan maupun Penyuluh Pendamping Tenaga Kontrak
(PPTK)
mulai
dari mengidentifikasi/menumbuhkan
kelompok,
memfasilitasi kelompok dalam penyusunan menyusun Rencana Usaha Bersama (RUB), melakukan pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis/manajemen usaha kelautan dan perikanan selama
kegiatan
usaha
berlangsung,
dan
membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Tenaga pendamping yang diberikan oleh PUMP ini nantinya tidak hanya melakukan pendampingan secara teknis, namun juga memberikan bimbingan manajemen usaha kelautan dan perikanan. Mereka ini juga akan membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap permodalan usaha, sarana produksi, teknologi serta pasar. Tugas tenaga pendamping juga melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan setiap bulan kepada Kepala Dinas sesuai Pedoman Teknis, Meskipun PUMP ini merupakan dana bantuan langsung kepada masyarakat, Tim Teknis dapat terus memberikan
8
pendampingan serta bimbingan agar masyarakat mampu memanfaatkan dana yang ada. Penetapan Tenaga Pendamping PUMP adalah orang yang mempunyai keahlian/pendidikan di bidang perikanan dan berpengalaman dalam pembinaan kelompok nelayan sebagai penyuluh PNS/ swasta/swadaya. Tenaga Pendamping tinggal di lokasi penerima BLM-PUMP dan mendampingi KUB secara terus menerus selama berlangsungnya PUMP. Tenaga Pendamping diusulkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi, diprioritaskan direkrut dari Tenaga Pendamping PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan. Peningkatan kapasitas pembudi daya juga sangat diperlukan terutama pemberian motivasi, peningkatan pengetahuan, teknologi dan ketrampilan, perbaikan etos kerja. Dampak program PUMP di Desa Sebong Pereh seharusnya seiring dengan meningkatnya kesejahteraan nelayan yang dapat tercermin dengan peningkatan pendapatan dan kemudahan dalam mengatasi kendala melaut. Hal ini juga terlihat dari keadaan sebelum dan sesudah menerima program PUMP. (Laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, 2014). Berikut data penerima PUMP di Desa Sebong Pereh : Fenomena yang terjadi adalah program PUMP di Desa Sebong Pereh masih belum berjalan sesuai dengan tujuannya karena di Desa Sebong Pereh Kecamatan Teluk Sebong yaitu masih kurangnya pendampingan merupakan salah satu permasalahan di Desa Sebong Pereh. Terbatasnya waktu luang bagi anggota kelompok penerima program PUMP dengan tim teknis serta terbatasnya jumlah
9
pendamping dilapangan. Hal ini menyebabkan banyak nelayan yang tidak dapat memanfaatkan bantuan yang telah diberikan dengan tepat. Berdasarkan pemaparan fenomena diatas maka dapat ditetapkan suatu judul penelitian yang berjudul “Evaluasi Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Di Desa Sebong Pereh Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan” B. Landasan Teoritis 1. Evaluasi Kebijakan Sebagai proses umpan balik pada saat kegiatan dilaksanakan, evaluasi juga berarti tidak saja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan semata, namun juga pada saat proses kegiatan sedang berlangsung agar kegiatan dapat berjalan lancar dan mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran sedini mungkin dan sekecil mungkin. Evaluasi seperti ini dimaksudkan sebagai umpan balik dalam suatu proses kegiatan. Suatu program yang telah dijalankan perlu dievaluasi untuk melihat sejauh mana program tersebut mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk itu suatu program mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan suatu evaluasi dan sangat berguna serta merupakan fungsi manajemen yang menentukan tercapainya tujuan didalam organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna. Evaluasi ini dapat diketahui keberhasilan dan kekurangnya pada suatu program dalam rangka penyempurnaan kebijakan yang terlebih dahulu, mempertimbangkan nilai-nilai positif, serta teknik yang digunakan untuk melakukan penilaian demi tercapainya tujuan di dalam organisasi tersebut.
10
Dengan pandangan yang tidak jauh berbeda, kebijakan diterjemahkan kedalam program dan proyek dengan tindakan fisik, sehingga suatu kebijakan menimbulkan konsekuensi (hasil efek atau akibat) dan membagi konsekuensi kebijakan menjadi dua jenis, yaitu ; output dan outcome. Menurut Arikunto, setiap kegiatan evaluasi biasanya dimaksudkan untuk mengembangkan kerangka berpikir dalam rangka pengambilan keputusan (1995:292). Suatu evaluasi dalam proses pengembangan dimaksudkan sebagai perbaikan sistem dengan tujuan, sebagai berikut : a. Pertanggung jawaban kepada pemerintah dan masyarakat. b. Penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Dari beberapa pendapat para ahli diatas, evaluasi perlu dilaksanakan terhadap suatu program atau kegiatan, dalam hal ini bukan untuk memberikan keseimbangan nilai benar atau salah, namun untuk melihat sejauh mana suatu program atau kegiatan tersebut diadakan penyempurnaan serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dan pada intinya tujuan utama evaluasi tersebut adalah tidak mencari kesalahan-kesalahan, tetapi bagaimana untuk memperbaiki hasil temuan-temuan yang diperoleh / didapatkan dalam evaluasi tersebut pada suatu program atau kegiatan lainnya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan . Evaluasi kebijakan publik acapkali hanya dipahami sebagai evaluasi atas implementasi kebijakan saja. Sesungguhnya evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga lingkup makna seperti yang dikemukakan oleh Nugroho (2003:184), yaitu : evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi
11
kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan. Oleh karena komponen tersebutlah yang menentukan apakah kebijakan akan berhasil guna atau tidak. Evaluasi
kebijakan
publik
berkenaan
tidak
hanya
dengan
implementasinya, melainkan berkenanan dengan perumusan, implementasi dan kebijakan publik. Untuk dapat melihat keberhasilan suatu program yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun oleh dunia swasta, evaluasi sangat memegang peranan yang sangat penting. Suatu evaluasi sangat berguna dan merupakan fungsi manajemen yang sangat menentukan untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna. Evaluasi juga dipakai untuk melihat dan mengetahui keberhasilan serta kekurangan suatu program dalam rangka penyempurnaan baik dalam tahap rencana maupun dalam tahap pelaksanaan berikutnya. Banyak sekali pendapat yang mengetengahkan makna dan arti evaluasi, namun
yang
dimaksud
dalam
rencana
penelitian
ini
bukan
untuk
mempertentangkan apa itu evaluasi, akan tetapi lebih jauh evaluasi dipergunakan untuk menganalisa sebuah keputusan pemerintah yang di tujukan kepada publik ternyata harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang diharapkan. Dalam evaluasi suatu kebijakan manfaat-manfaat yang diperoleh, menurut Al-Amin (2006:99) adalah sebagai berikut : 1. Evaluasi memberikan informasi yang valid mengenai kinerja manajemen, kebijaksanaan, program, kegiatan. Dengan evaluasi ini dapat diungkapkan mengenai pencapaian suatu tujuan, sasaran dan target tertentu. 2. Evaluasi memberikan gambaran dasar bagi titik take of (menuju) untuk rencana selanjutnya, atau memberikan gambaran keadaan potensi maupun hambatan mengenai keadaan sewaktu akan dinilai pelaksanaan rencana berikutnya.
12
3. Evaluasi bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas atau hasil kerja dimasa mendatang. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan . Evaluasi kebijakan publik acapkali hanya dipahami sebagai evaluasi atas implementasi kebijakan saja. Lebih lanjut Sudjana dalam Dimyati dan Mudjiono (2006:191), ”evaluasi adalah batasan sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu”. Untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria, evaluator dapat langsung membandingkan dengan kriteria namun dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi kemudian baru membandingkannya dengan kriteria. Dengan demikian evaluasi tidak selalu melalui proses mengukur baru melakukan proses menilai tetapi dapat pula evaluasi langsung melalui penilaian saja. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Crawford (2000:13), mengartikan bahwa “penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan”. Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan beberapa ahli di atas, dapat dipahami bahwa evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.
13
Karenanya, dalam keberhasilan ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektifitas dan efisiensi. Sudharsono (Lababa, 2008) memaparkan bahwa “efektifitas merupakan perbandingan antara output dan inputnya sedangkan efisiensi adalah taraf pendayagunaan input untuk menghasilkan output lewat suatu proses”. Evaluasi memiliki tujuan-tujuan alternatif dan tujuan-tujuan tersebut mempengaruhi evaluasi suatu program atau kegiatan. Mengenal pandanganpandangan yang beraneka ragam dan mengetahui bahwa tidak semua evaluator setuju
pada
pendekatan
tersebut
dalam
melakukan
evaluasi
suatu
program/kegiatan adalah penting. Suchman dalam Arikunto dan Jabar (2010:1) memandang bahwa, “evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan”. Definisi lain dikemukakan oleh Stutflebeam dalam Arikunto dan Jabar (2010:2) mengatakan bahwa, “evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan variable dan keputusan”. Evaluasi program adalah upaya penelitian yang dilakukan secara sistematis dan objektif dengan tujuan mengkaji proses dan hasil dari suatu kegiatan/program/kebijakan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan untuk menentukan sejauhmana hasil atau nilai yang telah dicapai program. Evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. Seorang manusia yang telah
14
mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya semula. Menurut Agustino (2006:188) Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi : a. Seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan / program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai. b. Tindakan yang ditempuh oleh Implementing Agencies sudah benar-benar efektif, responsive, akuntabel dan adil ini. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus juga memperhatikan persoalan-persoalan hak azasi manusia ketika kebijakan dilaksanakan. Hal ini perlu dilakukan evaluator kebijakan karena jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan 15 terlaksana, tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar perikehidupan warga. c. Efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini evaluator kebijakan harus dapat meberdayakan output dan outcome yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan. Ketajaman penglihatan ini yang diperlukan ketika melihat hasil evaluasi kebijakan, sehingga fungsinya untuk member informasi yang valid dapat dipercaya menjadi realisasi dari perwujudan right to know bagi warga masyarakat. Evaluasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu proses pekerjaan, karena dengan adanya evaluasi maka hal tersebut akan mempermudah jalannya suatu proses kerja dalam sebuah organisasi. Soemardi (1992:165) mengatakan “Penilaian (evaluation) dapat diberikan pengertian/definisi sebagai suatu proses/rangkaian kegiatan pengukuran dan pembanding dari pada hasil-hasil pekerjaan/produktivitas
kerja
yang
telah
tercapai
dengan
target
yang
direncanakan”. Untuk memudahkan tentang pengukuran evaluasi kebijakan Badjuri & Yuwono (2002:140-141) menyajikan tabel indikator evaluasi kebijakan sebagai berikut :
15
Tabel I.1 Indikator Evaluasi Kebijakan No 1
Indikator
Fokus Penilaian a. apakah sumber daya pendukung dan bahanbahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan ? b. berapakah SDM (sumber daya), uang atau infrastruktur pendukung lain yang diperlukan? 2 Process a. bagaimanakah sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat ? b. bagaimanakah efektivitas dan efisiensi dari metode / cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut ? 3 Outputs a. apakah hasil atau produk yang dihasilkan sebuah kebijakan publik ? b. berapa orang yang berhasil mengikuti program / kebijakan tersebut ? 4 Outcomes a. apakah dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan ? b. berapa banyak dampak positif yang dihasilkan ? c. adakah dampak negatifnya ? seberapa seriuskah ? Sumber : Badjuri & Yuwono (2002:140-141) Input
2. Pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris empowerment yang secara harfiah dapat diartikan sebagai pemberkuasaan, dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung. Istilah pemberdayaan sendiri munscul sekitar pertengahan 1990-an sebagai isyarat terjadinya perubahan paradigm pembangunan. Pemberdayaan merupakan upaya mengaktualisasikan potensi yang dimiliki masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bersifat membangun masyarakat itu sendiri. 16
Simon (Hikmat 2006:11) mengemukakan bahwa : “ Pemberdayaan adalah suatu aktifitas refleksi, suatu proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subjek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (self determination). Sementara proses lainnya hanya dengan memberikan iklim, hubingan, sumber-sumber dan alat-alat procedural yang melaluinya masyarakat dapat meningkatkan kehidupannya. Pemberdayaan merupakan system yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan fisik” Berdasarkan pendapat tersebut, pemberdayaan bukan merupakan upaya pemaksaan kehendak, proses yang dipaksakan, kegiatan untuk kepentingan pemarkarsa dari luar, keterlibatan dalam kegiatan tertentu saja, dan makna-makna lain yang tidak sesuai dengan pendelegasian kekuasaan dan kekuatan sesuai potensi yang dimiliki masyarkaat itu sendiri. Sementara pemberdayaan menurut Sumaryadi (2005:111) menyatakan bahwa: “ Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan maysarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan atau dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.” Pemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaan powerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan), tidak berdaya, tidak mampu menolong diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kehidupan sendiri (Prijono, 1996:54). Selain itu pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk, berpartisipasi dalam berbagi
17
pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembagalembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Menurut International Monetary Fund yang dikutip oleh Herri, dkk (2009: 5) lima langkah pemberdayaan ekonomi tersebut yaitu : 1. membantu
dan
mendorong
masyakat
untuk
membangun
dan
mengembangkan pengetahuan serta kompetensi diri mereka, melalui berbagai program pelatihan, 2. membantu masyarakat dalam strategi usaha dan pemasaran produk, 3. memberikan pemahaman terhadap regulasi dan peraturan pemerintah terkait dengan legalitas dunia usaha, 4. mendorong dan membantu masyarakat untuk mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal, 5. membuat Usaha Mikro/Jaringan Usaha Mikro / Forum Pelatihan Usaha. Banyak sudah program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, salah satunya adalah Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan. Program ini bisa dikatakan sebagai suatu program usaha perikanan terpadu mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. 3. Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Sesuai dengan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014, yaitu “Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”, maka salah satu
18
strategi
untuk
mencapai
misi
tersebut
dilaksankan
melalui
kegiatan
Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP). PUMP merupakan pendekatan pengembangan usaha nelayan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. PUMP fokus pada kelompok sasaran. Berdasarkan hal tersebut, mulai tahun 2011 pembinaan nelayan skala kecil adalah memadukan pembinaan nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Penerima Program PNPM Mandiri Perikanan Tangkap dan Kelompok Nelayan. Kriteria desa calon lokasi PUMP adalah: (a) desa pantai yang terjangkau; (b) mempunyai potensi perikanan tangkap memiliki KUB (Kelompok Usaha Bersama) perikanan tangkap dan/atau kelompok nelayan. Calon penerima BLM PUMP Perikanan Tangkap adalah usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan: (a) Alokasi dana pendukung untuk pembinaan yang disediakan oleh Kabupaten/Kota; (b) Jumlah alokasi BLM di Kabupaten/Kota yang telah direalisasikan sebelumnya; (c) Jumlah anggota KUB yang belum mendapatkan BLM. Kelompok Usaha Bersama calon penerima dana BLM memenuhi kriteria sebagai berikut: Beranggotakan minimal 10 orang yang memiliki usaha pokok penangkapan ikan; Kelembagaan dan usaha masih aktif; Pengurus KUB adalah nelayan dan bukan PNS dan/atau aparat Desa/Kelurahan; Minimal telah berdiri satu tahun sebelumnya dan telah dikukuhkan oleh Dinas Kabupaten/Kota; Berdomisili di desa setempat.
19
C. Hasil Penelitian 1. Output Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa bantuan PUMP sudah tersalurkan dengan baik di Desa Sebong Pereh, diketahui ada 3 kelompok yaitu Kelompok Usaha Bersama Pari Kuning II yang beranggotakan 10 orang dan hingga saat ini sudah maju, mereka mendapat bantuan mulai dari sampan, jaring, pelampung, bubu korea, sampai dengan mesin pinmping, kemudian di Desa Sebong Pereh yaitu Kelompok Usaha Bersama juga terdapat Kelompok Usaha Bersama Hiu Tutul yang juga mendapat bantuan yang sama, dan terakhir adalah kelompok usaha bersama Pari Manta II yang juga sudah maju karena sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah lewat PUMP. Kemudian pihak Dinas Kelautan dan Perikanan sudah memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat nelayan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mana hal ini juga termasuk dalam pembinaan masyarakat nelayan pada Desa Sebong Pereh. 2. Outcomes PUMP secara umum sudah merasakan dampak dari adanya program PUMP ini. Capaian ini berkat kontribusi kegiatan penyuluhan perikanan di lapangan lewat PUMP mereka jadi tahu bagaimana melakukan pekerjaannya dengan baik seperti nelayan berkesimpulan untuk mengurangi trip melaut ketika cuaca kurang bersahabat, sehingga efisiensi biaya produksi tercapai, dan melakukan penanganan ikan di atas kapal dengan persediaan es yang mencukupi kebutuhan dan berusaha memutuskan rantai pemasaran yang terlalu panjang sehingga dicapai harga jual yang lebih baik. Pihak dinas dalam langkah yang
20
dilakukan dalam membentuk kekeluargaan dari masyarakat nelayan sampai saat ini sudah dilakukan dengan baik. Pertemuan kerap dilakukan untuk para nelayan menyampaikan keluhan aspirasi bahkan saling bertukar pikiran. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan rasa kekeluargaan antar para nelayan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa program ini sudah membawa dampak baik. D. Penutup 1. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisa dari Bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa : Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Di Desa Sebong Pereh Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan sudah membawa dampak atau hasil yang baik dan langsung dirasakan oleh nelayan. Nelayan diberikan bantuan sarana prasarana serta pendanaan. Tidak sampai disitu PUMP juga memberikan pendampingan kepada nelayan untuk itu pemerintah menyiapkan tenaga pendamping di Desa Sebong Pereh walaupun sampai saat ini minimnya tenaga pendamping. Kemudian pertemuan rutin yang dilakukan sebulan sekali mampu membangun kedekatan tersebut. Karena dari pertemuan para nelayan dapat bertukar fikiran, menyampaikan keluhan dan langsung ditanggapi oleh pihak DKP Kabupaten Bintan. Pemerintah telah menyediakan dana bantuan kepada masyarakat nelayan yang sangat membantu masyarakat untuk membuat usaha budidaya perikanan serta industri lainnya dan juga pihak dinas mengarahkan kepada masyarakat yang ingin membuat modal usaha dengan membutuhkan
21
pinjaman kepada pihak koperasi yang mana masyarakat dapat melangsungkan kegiatan industri di bidang perikanan dn kelautan yang dpat membangun ekonomi masyarakat. PUMP secara umum sudah merasakan dampak dari adanya program PUMP ini. Capaian ini berkat kontribusi kegiatan penyuluhan perikanan di lapangan lewat PUMP mereka jadi tahu bagaimana melakukan pekerjaannya dengan baik 2. Saran Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk Pemerintah khususnya Dinas Keluatan dan perikanan Kabupaten Bintan sebaiknya menambah jumlah pendamping agar dapat lebih optimal melayani nelayan di Desa Sebong Pereh 2. Untuk masyarakat nelayan agar mampu memanfaatkan bantuan dari pemerintah lewat program PUMP dengan baik, sehingga manfaat, hasil serta dampaknya dapat dirasakan.
22
DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku :
Adimihardja, dkk; 2001, Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, Humaniora Utama Press, Bandung Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabetha Al-Amin, Mufham. 2006. Manajemen Pengawasan. Jakarta: Kalam Indonesia. Arikunto, Suharsimi dan Cepi S.A. Jabar. 2004. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta. Penerbit Bumi Aksara Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh, 2002, Kebijakan Publik Konsep dan Strategi. Undip Press, Semarang Crawford, John. 2000. Ed. 2. Evaluation of Libraries and Information Services. London : Aslib, the association for information management and information management international. Dimyati, Mudjiono. 2006. Belajar dan Pembelajarn. Jakarta: Penerbit Rineka. Cipta Dwidjowijoto dan Wrihatnolo, 2007, Analisis Kebijakan, Jakarta: Elexmedia Komputindo. Hikmat, Hary, 2006, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Humaniora Islamy, Irfan. 2009. Prinsip- prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara: Jakarta. Moleong, Lexy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru I). PT Rineka Cipta : Jakarta Nugroho, Riant D. 2003. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo Nugroho, D, Riant. 2008. Manajemen Pemberdayaan, Jakarta, PT Alex Media Komputido Prijono, O.S. & A.M.W. Pranarka, 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan
23
Implementasi. Jakarta: Center for Strategic and International Studies (CSIS). Rasyid, Rias. 2000. Pokok-Pokok Pemerintahan. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta Satria, Arif. 2002. Pengantar sosiologi Masyarakat Pesisir. Jakarta : Cidesindo Setiawati dkk. 2007. Pragmatik: Sebuah Perspektif Multidisipliner. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis: Penerbit CV. Alfabeta: Bandung. Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : PT. Refika Aditama. Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat. Jakarta : Citra Utama Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media. Sutrisno.2005.Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi.Yogyakarta : Ekonisi Syafiie, Inu Kencana. 2003. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Jakarta, PT. Eresco. Syarief, Efrizal. 2008. Pembangunan kelautan dalam konteks pemberdayaan masyarakat pesisir. Makasar : Bappenas Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Thoha. 1995, Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Todaro, Michael. 1998. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Vidhyandika. 1996. Pemberdayaan (Empowerment). Jakarta: Centre of Strategic and International Studies (CSIS). Wahab, Solichin Abdul, dkk., 2002. Masa Depan Otonomi Daerah. Malang: Percetakan SIC.
24
Yatmo Hutomo. 2000. Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoretik dan Implementas. Bappenas tanggal 6 Maret 2000 di Jakarta. Vidhyandika. 1996. Pemberdayaan (Empowerment). Jakarta: Centre of Strategic and International Studies (CSIS). Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku Kita.
Perundang-undangan : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 32/KEP-DJPT/2014 Tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan
Penelitian terdahulu : Masrizal. 2012. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Dan Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP). uwityangyoyo.wordpress.com Riski Wulandari. 2013. Implementasi Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Dalam Pembudidayaan Rumput Laut Skala Kecil (Studi Kasus Di Desa Semiring Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo). Jurnal Universitas Brawijaya. Vol 1 No.7
25
